Denpasar, Balikini.Net - Anggota DPRD Bali Dapil Jembrana Made Suardana menungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di sejumlah tempat di Kabupaten Jembrana, 16-23 Oktober lalu. Menurut dia, keluhan utama mereka terkait dengan beban biaya yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan di bidang agama, adat dan budaya, dalam kapasitas mereka sebagai krama Desa Pekraman.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, konstituennya memang mengeluhkan juga masalah di bidang insfrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa serta rabat beton gang gang di pedesaan. Namun, untuk keluhan ini sudah dibantu oleh pemerintah kabupaten melalui desa dinas. "Di satu desa ada dua pererintahan, yaitu Desa dinas dan desa pakeraman . Di desa pekraman ada kegiatan terkait dengan adat, agama, budaya dan seni. Kegiatan ini yang perlu kita bantu melalui dana hibah provinsi," kata Suardana di Denpasar, Kamis (26/10).
Anggota Komisi II DPRD Bali ini menegaskan dirinya akan fokus memfasilitasi bantuan dana hibah untuk membantu kegiatan masyarakat Jembrana di bidang agama, adat, budaya dan senie. Ia mencontohkan kegiatan di bidang seni,masih banyak krama Banjar yang belum memiliki alat-ala seni tradisional seperti gambelan, gong atau angklung. "Padahal gambelan ini merupakan sarana yang digunakan dalam melaksanakan Yadnya Dewa Yadnya manusa dan pitra yadnya. Makanya pengadaan alat ini harus dibantu melalui dana hibah," ujar Suardana.
Untuk kegiatan di bidang agama, lanjut Suardana, mereka mengharapkan ada tempat pembelajaran (Pasraman) Pinandita dan Pandita, sehingga Pemangku Kayangan Desa Subak serta keluarga mempunyai pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas kepemangkuan "Besar harapan mereka agar pemerintah baik di kabupaten maupun provinsi bisa membantu pasilitas sarana dan prasarana seperti pengadaan buku dan membantu honor untuk tutor di pasraman," katanya
Untuk kegiatan di bidang adat, masyarakat mengharap adanya krematorium, yaitu tempat pembakaran mayat di Jemberana. "Karena selama ini masyarakat Jemberana melaksanakan ngaben dengan kremasi sudah mulai banyak dilakukan, karena dari segi biaya sedikit lebih sedikit kecil. Selama ini, ketika ngaben dengan kremasi harus ke Denpasar atau Singaraja. "Besar harapan masyarakat, agar Pasraman Pinandita , Pandita dan krematorium ini menjadi satu paket dibantu oleh pemerintah Provinsi, yang tentunya juga bantuan dan perhatian serta perjuangan PHDI dan Majelis Alit Madiya dan Majelis Agung," ujarnya.
Terhadap aspirasi tersebut, Suardana menegaskan siap membantunya melalui dana hibah provinsi Bali untuk kegiatan masyarakat Jembrana di bidang agama, adat, budaya dan seni tersebut. "Saya memperjuangkan dan membantu melalui hibah provinsi, lebih mengutamakan bantuan hibah itu untuk seni tradisional, adat, agama dan juga bantuan untuk PKK. Kalau untuk infrastruktur desa sudah ditangani oleh pemerintahan desa melalui desa dinas," katanya.
Saat reses tersebut, Suardana mengaku masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan yang tidak lagi bebas biaya seperti saat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Sebab, kendati mereka menjadi peserta BPJS, namun mereka mengeluhkan premi yang harus mereka bayar setiap bulan. Padahal untuk JKBM, mereka tidak dibebani biaya sepersenpun. Semuamya ditanggung Pemprov Bali.t
Untuk diketahui, terhitung sejak 1 Januari 2017, JKBM diintegrasikan ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), sebab UU mengaturnya demikian. Masyarakat kemudian menjadi peserta BPJS, yang merupakan penyelenggara JKN. Biaya kesehatan Peserta BPJS memang akan ditanggung pemerintah. Namun, mereka dibebani untuk membayar premi bulanan bagi peserta BPJS Mandiri.
Suardana mmengatakan, konstituennya di Jembrana meminta agar biaya premi BPJS ditanggung pemerintah Provinsi, seperti layanan JKBM. "Masyarakat kami minta pelayanan JKN dengan bebas premi alias gratis. Semua biaya premi dibantu pemerintah Provinsi Bali,” katanya.
Ia mengarakan, pelayanan kesehatan hendaknya menjadi prioritas setiap program pemerintah. Oleh karenanya masyarakat Jembrana mengharapkan pemerintah bisa membantu masyarakat menjadi peserta BPJS yang bebas premi. "Kalau sekarang masyarakat kurang mampu dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara masyarakat lainnya kalau ingin memiliki BPJS, mereka harus membayar sesuai kelas yang diikuti. Sementara ketika program JKBM, miskin atau kaya tetap mendapatkan kartu JKBM sepanjang masyarakat tersebut tidak memiliki jaminan kesehatan," ujar Suardana.
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat sangat berharap agar aspirasi tersebut dapat diakomodir oleh pemerintah baik di daerah maupun di pusat. "Diharapkan perjuangan ini bisa dilakukan secara bertahap memberikan JKN bebas premi mulai masyarakat yang kurang mampu, masyarakat bendega/ nelayan, masyarakat petani dan pada akhirnya semua masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama seperti JKBM sebelumnya," kata Suardana.
Selain mengeluhkan pelayanan kesehatan, masyarakat Jembrana yang ditemuinya juga meminta pemerintah untuk membantu pengadaan alat pembuatan sumur bor, mesin pompa dan bibit tanaman. Ia menjelaskan, kendati Jembrana sebagai daerah pertanian, namun para petani masih kesulitan sumber air. Merekq mengandalkan air tadah hujan. "Tidak mengurangi semangat petani di Jembrana dengan keterbatasan sarana dan permodalan, mereka meminta bantuan kepada pemerintah provinsi Bali berupa alat pembuatan sumur bor, 100 mesin pompa, dan bantuan bibit bawang untuk lahan 40 hetar, dan bibit kelapa genjah,” kata Suardana. ***
Foto: Made Suardana (keempat dari kanan) saat reses di Jembrana
Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, konstituennya memang mengeluhkan juga masalah di bidang insfrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa serta rabat beton gang gang di pedesaan. Namun, untuk keluhan ini sudah dibantu oleh pemerintah kabupaten melalui desa dinas. "Di satu desa ada dua pererintahan, yaitu Desa dinas dan desa pakeraman . Di desa pekraman ada kegiatan terkait dengan adat, agama, budaya dan seni. Kegiatan ini yang perlu kita bantu melalui dana hibah provinsi," kata Suardana di Denpasar, Kamis (26/10).
Anggota Komisi II DPRD Bali ini menegaskan dirinya akan fokus memfasilitasi bantuan dana hibah untuk membantu kegiatan masyarakat Jembrana di bidang agama, adat, budaya dan senie. Ia mencontohkan kegiatan di bidang seni,masih banyak krama Banjar yang belum memiliki alat-ala seni tradisional seperti gambelan, gong atau angklung. "Padahal gambelan ini merupakan sarana yang digunakan dalam melaksanakan Yadnya Dewa Yadnya manusa dan pitra yadnya. Makanya pengadaan alat ini harus dibantu melalui dana hibah," ujar Suardana.
Untuk kegiatan di bidang agama, lanjut Suardana, mereka mengharapkan ada tempat pembelajaran (Pasraman) Pinandita dan Pandita, sehingga Pemangku Kayangan Desa Subak serta keluarga mempunyai pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas kepemangkuan "Besar harapan mereka agar pemerintah baik di kabupaten maupun provinsi bisa membantu pasilitas sarana dan prasarana seperti pengadaan buku dan membantu honor untuk tutor di pasraman," katanya
Untuk kegiatan di bidang adat, masyarakat mengharap adanya krematorium, yaitu tempat pembakaran mayat di Jemberana. "Karena selama ini masyarakat Jemberana melaksanakan ngaben dengan kremasi sudah mulai banyak dilakukan, karena dari segi biaya sedikit lebih sedikit kecil. Selama ini, ketika ngaben dengan kremasi harus ke Denpasar atau Singaraja. "Besar harapan masyarakat, agar Pasraman Pinandita , Pandita dan krematorium ini menjadi satu paket dibantu oleh pemerintah Provinsi, yang tentunya juga bantuan dan perhatian serta perjuangan PHDI dan Majelis Alit Madiya dan Majelis Agung," ujarnya.
Terhadap aspirasi tersebut, Suardana menegaskan siap membantunya melalui dana hibah provinsi Bali untuk kegiatan masyarakat Jembrana di bidang agama, adat, budaya dan seni tersebut. "Saya memperjuangkan dan membantu melalui hibah provinsi, lebih mengutamakan bantuan hibah itu untuk seni tradisional, adat, agama dan juga bantuan untuk PKK. Kalau untuk infrastruktur desa sudah ditangani oleh pemerintahan desa melalui desa dinas," katanya.
Saat reses tersebut, Suardana mengaku masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan yang tidak lagi bebas biaya seperti saat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Sebab, kendati mereka menjadi peserta BPJS, namun mereka mengeluhkan premi yang harus mereka bayar setiap bulan. Padahal untuk JKBM, mereka tidak dibebani biaya sepersenpun. Semuamya ditanggung Pemprov Bali.t
Untuk diketahui, terhitung sejak 1 Januari 2017, JKBM diintegrasikan ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), sebab UU mengaturnya demikian. Masyarakat kemudian menjadi peserta BPJS, yang merupakan penyelenggara JKN. Biaya kesehatan Peserta BPJS memang akan ditanggung pemerintah. Namun, mereka dibebani untuk membayar premi bulanan bagi peserta BPJS Mandiri.
Suardana mmengatakan, konstituennya di Jembrana meminta agar biaya premi BPJS ditanggung pemerintah Provinsi, seperti layanan JKBM. "Masyarakat kami minta pelayanan JKN dengan bebas premi alias gratis. Semua biaya premi dibantu pemerintah Provinsi Bali,” katanya.
Ia mengarakan, pelayanan kesehatan hendaknya menjadi prioritas setiap program pemerintah. Oleh karenanya masyarakat Jembrana mengharapkan pemerintah bisa membantu masyarakat menjadi peserta BPJS yang bebas premi. "Kalau sekarang masyarakat kurang mampu dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara masyarakat lainnya kalau ingin memiliki BPJS, mereka harus membayar sesuai kelas yang diikuti. Sementara ketika program JKBM, miskin atau kaya tetap mendapatkan kartu JKBM sepanjang masyarakat tersebut tidak memiliki jaminan kesehatan," ujar Suardana.
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat sangat berharap agar aspirasi tersebut dapat diakomodir oleh pemerintah baik di daerah maupun di pusat. "Diharapkan perjuangan ini bisa dilakukan secara bertahap memberikan JKN bebas premi mulai masyarakat yang kurang mampu, masyarakat bendega/ nelayan, masyarakat petani dan pada akhirnya semua masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama seperti JKBM sebelumnya," kata Suardana.
Selain mengeluhkan pelayanan kesehatan, masyarakat Jembrana yang ditemuinya juga meminta pemerintah untuk membantu pengadaan alat pembuatan sumur bor, mesin pompa dan bibit tanaman. Ia menjelaskan, kendati Jembrana sebagai daerah pertanian, namun para petani masih kesulitan sumber air. Merekq mengandalkan air tadah hujan. "Tidak mengurangi semangat petani di Jembrana dengan keterbatasan sarana dan permodalan, mereka meminta bantuan kepada pemerintah provinsi Bali berupa alat pembuatan sumur bor, 100 mesin pompa, dan bantuan bibit bawang untuk lahan 40 hetar, dan bibit kelapa genjah,” kata Suardana. ***
Foto: Made Suardana (keempat dari kanan) saat reses di Jembrana
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram