sponsor

Breaking News

Bali Kini

Bali Nu Ada

Kabar Nasional

Kabar Internasional

Budaya

Technology

» » » Bahas Polemik Rekrutmen Pegawai RSBM, Gubernur Bertemu Kades Sanur

Denpasar ,Balikini.Net - Setelah mendapat protes dari warga Sanur terkait kuota pegawai Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) untuk masyarakat setempat, Gubernur Bali Made Mangku Pastika akhirnya bertemu dengan Kepala Desa Sanur Kauh Made Ada, Rabu (25/10/2017).

Sebagaimana diketahui, warga Sanur protes karena kuota 10 persen dari total pegawai RSBM  untuk mereka, baru bisa diterima tujuh orang. Padahal, sebelumnya ada kesepakatan dengan Pemprov Bali untuk memberikan kuota 10 persen pegawai RS berstandar internasional yang berlokasi di jalan bypass Sanur ini kepada warga Sanur.

Dalam pertemuan itu gubernur disampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa) I Ketut Lihadnyana, Kadiskes dr. Ketut Suarjaya dan Kepala BKD Ketut Rochineng.  "Bapak Gubernur sudah bertemu dengan Kades Sanur Kauh Made Ada. Pada intinya Bapak Gubernur mengapresiasi harapan masyarakat,” ungkap Mahendra.


Hasil pertemuan tersebut, jelas Mahendra, Gubernur mempersilakan pengisian 19 formasi tenaga yang dibutuhkan RSBM bagi warga Sanur untuk tahun 2017. Ia menjelaskan, masih tedapat beberapa kualifikasi lowongan yang belum terisi, di antaranya 4 dokter spesialis, 6 orang S1 Kesehatan, orang D3 Kesehatan,  7 orang dari  non kesehatan, 4 sopir, 2 tenaga pemelihara gedung dan 1 tenaga laundry. "Gubernur sangat mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh Warga Sanur. Untuk itu akan diberikan kesempatan mengisi lowongan yang  ada dengan tetap berpatokan pada kualifikasi pelamar serta anggran yang ada," ujar Mahendra.

Untuk tahun 2018, pihaknya akan membantu mengkomunikasikan kepada warga Sanur terkait lowongan lainnya seperti tenaga satpam. Sebab, mengacu pada peraturan yang ada, pengisian lowongan tersebut harus dilakukan oleh pihak ketiga.

Mahendra berharap agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan duduk bersama untuk mendapatkan solusi terbaik. Ia mengatakan, RSBM ini adalah rumah sakit milik Pemerintah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat umum.

 "Saya harap jangan ada ancaman ataupun  demo yang akan merugikan kita semua. Mari kita selesaikan secara baik baik permasalahan yang ada sehingga situasi tetap kondusif. Kalau ada demo jelas akan merugikan masyarakat termasuk masyarakat Sanur. Kami pemerintah bekerja untuk kebaikan masyarakat. Namun jika memang mau demo, atau mau ditutup siapa yang rugi, masyarakat juga,” katanya.

Ia menegaskan, RSBM ini bukan investasi swasta, melainkan milik pemerintah. Dalam melakukan rekrutmen pegawai ada mekanisme dan aturan yang mesti dijalani. Jika pola semacam ini terus terjadi, nanti akan membuat semakin terkotak – kotak. "

Jadi jika nantinya ada prioritas khusus untuk warga Sanur, bisa saja nanti warga Sanglah akan menuntut 10 persen tenaga untuk RS Sanglah. Atau misalnya Warga Wangaya, meminta menjadi pegawai di RS Wangaya sejumlah 10 persen. Bahkan bisa – bisa saja, nanti misalnya Warga Padangsambian meminta ke Poltabes agar bisa menjadi polisi sejumlah 10 persen. Atau misalnya Warga Sumerta, minta 10 persen agar menjadi PNS di Kantor Gubernur dan Dinas-Dinas yang ada di wilayahnya. Dengan kondisi mari sama- sama meredam diri, pada hakekatnya RSBM untuk kepentingan masyarakat umum,” pungkas Mahendra.[am/pr/r5]

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Redaksi Balikini.net menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di Balikini.net . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi Balikini.net akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.balikini.net