DPRD Bali Harapkan Zero Victim Jika Gunung Agung Meletus.

BaliKini.Net
DPRD Prov Bali - Jumat, Oktober 13, 2017

DPRD Bali Harapkan Zero Victim Jika Gunung Agung Meletus.

[Nyoman Parta]

Denpasar ,Balikini.Net - Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta mengharapkan tak ada korban jiwa (Zero Victim) jika Gunung Agung yang kini masih berstatus Awa situ benar-benar meletus. Ia menyampaikan harapan itu saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPRD Bali dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Kamis (12/10).

Parta mengharapkan BPBD Provinsi Bali sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan tidak akan ada korban jika Gunung Agung itu pada akhirnya meletus. “Intinnya kami menyampaikan harapan Dewan kepada BPPD, bagaimana caranya agar ketika Gunung Agung benar-benar meletus tidak ada satupun ada korban atau Zero Victim, Nol Korban. Harapan kami tidak berlebihan karena bencana Gunung Agung lebih terencana daripada bencana lain seperti gempa, tsunami, longsor, dll. Sedangkan gunung meletus jauh-jauh hari sudah ada tanda-tanda, bahkan disertai dengan peningkatan status dari normal, siaga sampai awas,” jelas Parta usai Raker tersebut.

Pihak BPBD Provinsi Bali, kata Parta, menegaskan tidak akan ada korban jiwa jika masyarakat tunduk pada himbauan pemerintah untuk tidak berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung. “Jawaban Dewa Indra (Kepala BPBD Provinsi Bali), itu (zero victim) bisa dilakulan jika masyatakat yang ada di zona KRB taat dengan himbauan pemerintah. Asalkan masyarakat taat, tidak mustahil Zero victim. Namun kendalannya sampai sekarang masih ada ribuan masyarakat yang beraktifitas di KRB, baik yang memang dari awal tidak pernah turun maupun yang telah pernah mengungsi pulang ke rumah dengan berbagai alasannya,” jelas Parta.

Pada Raker tersebut juga disorot soal keberadaan pengungsi mandiri. “Kata ‘mandiri’ ini menimbulkan bias di lapangan karena mereka yang tinggal di rumah saudarannya atau tinggal di kontrakan tidak mendapatkan bantuan. Intinya kami sepakat sepanjang mereka melapor sebagai pengungsi dan mengungsi karena benar-benar rumahnnya ada di kawasan KRB, bukan krn urusan lain, tetap mendapat hak yang sama seperti pengungsi yang tinggal di posko,” ujar Parta.

Selain BPBD Provinsi Bali, Raker itu juga dihadiri Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali. “Kepada Kadis BPMPD, kami minta segera membuat pogram pelatihan dan pendampingan bagi para pengungsi agar lebih cepat bisa recovery. Ukuran keberhasilan kita dalam mengurus pengungsi adalah sejauh mana kecepatan pemerintah dalam mempercepat recovery mental dan ekonomi pengunsi lewat pogram pogram pelatihan dan pendampingan,” kata Parta.

Bakal calon bupati Gianyar dari PDIP ini melanjutkan, pihaknya juga meminta Kadis BPMPD Provinsi Bali
Untuk mengawal dengan baik APBDes desa-desa di wilayah KRB, sebab pogram desa otomatis tidak bisa terealisasi selama bencana Gunung Agung. “Kawal dengan baik agar tidak ada kepala desa yang terjerat urusan hokum,” pungkas Parta.***