-->

Rabu, 07 November 2018

BUPATI KARANGASEM BUKA RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN

BUPATI KARANGASEM BUKA RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Karangasem ,Balikini.Net - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri bersama Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa didampingi Kepala Bappelitbangda Sujana Erawan menghadiri rapat penyampaian laporan akhir kegiatan monitoring data evaluasi program community based development (CBD), Rabu (31/10/2018) acara yang bertempat di Gedung Wantilan Kantor Bupati Karangasem dan dibuka langsung Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Kepala Bappelitbangda Sujana Erawan mengatakan, Program CBD Bali Sejahtera Propinsi Bali adalah program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) berbasis Desa Pakraman. Bappelitbangda Kabupaten Karangasem telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara periodik terhadap Desa Pakraman penerima Program CBD Bali Sejahtera yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali, yang mana pendaannya dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2018 No. 914/27/DPA-SKPD/2018 Tanggal 10 Januari 2018 pada Unit Kerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem. 


Jumlah Desa Pakraman yang mendapat bantuan CBD dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 188 Desa Pekraman dari I90 Desa Pakraman di 8 (delapan) Kecamatan, masing-masing Desa Pakraman memperoleh dana sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus J uta Rupiah). 


Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program di masing-masing Desa Pakraman di Kabupaten Karangasem yang sudah menerima bantuan Program CBD Bali Sejahtera. dengan tujuan Untuk mengetahui perkembangan dan memastikan bahwa Program CBD Bali Sejahtera di Desa Pakraman seKabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik dan berkesinambungan, serta untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. 

Sasaran dari pada Monev ini adalah 188 Desa Pekraman yang ada di Kabupaten Karangasem yang telah menerima Program CBD-Bal i Sejahtera dari tahun 2001 sampai dengan 2008. 

Adapun Kendala/hambatan  yaitu banyak masyarakat menganggap dana bergulir CBD Bali-Sejahtera tidak perlu kembali / bantuan gratis, SDM Kurang perlu pelatihan dalam pengelolaan CBD Bali-Sejahtera, temak mati, temak dijual oleh pengadas tidak dikembalikan/tidak disetor kepengelola, keterlambatan pengembalian dan kecemburuan sosial, KK miskin yang meminjam sudah meninggal, sehingga dana belum dapat dipertanggungjawabkan secara baik. 


Pelaksanaan program CBD Bali Sejahtera di Kabupaten Karangasem sepenuhnya didukung oleh komitmen Pemeritah Kabupaten Karangasem melalui Bappelitbangda Karangasem karena Monev merupakan bagian dari Perencanaan strategis, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program. Sedangkan di tingkat Desa Pekraman adanya Bendesa Adat yang secara langsung mengawasi pelaksanaan CBD di Desanya. Manfaat dari Monitoring Program CBD BaliSejahtera dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan Program CBD di masing-masing Desa Pakraman. 

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam sambutannya mengatakan CBD Bali Sejahtera Propinsi Bali adalah Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) berbasis Desa Pekraman, secara partisipatif melibatkan diri berperan sebagai perencana, pelaksana, pengelola, penanggung jawab dan pengawas kegiatan untuk/keluarga miskin. 

Dari 190 Desa Pakraman di 8 (delapan) Kecamatan, ada 2 (dua) Desa Pakraman belum menerima Program CBD bali Sejahtera yaitu Desa Pakraman Prasana Kecamatan Selat dan Desa Pakraman Kebon Bukit Kecamatan Karangasem. Sedangkan yang 188 ( Seratus Delapan Puluh Delapan ) Desa Pakraman Penerima bantuan CBD Bali Sejahtera memberi manfaat nyata untuk peningkatan kesejahtraan maupun kehidupan perekonomian desa. 


"Saya mengajak seluruh Desa Pakraman penerima Program CBD Bali Sejahtera untuk bersama-bersama menjaga keberlanjutan Program CBD-Bali Sejahtera dimasing masing Desa Pekraman," ucap Mas Sumatri

Mas Sumatri melanjutkan, Bagi Desa Pekraman yang sudah berhasil mengelola Program CBD dengan baik agar terus menjaga keberlanjutan program tersebut sehingga mampu menanggulangi kemiskinan. 

"Kita harus berbangga bahwa Program CBD-Bali Sejahtera yang digulirkan di Desa Pekraman, dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara periodic oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem mudah-mudahan tidak ada yang macet,"imbuhnya

Mas Sumatri berharap agar CBD yang dikelola oleh Desa Pekraman benar-benar memihak KK miskin sesuai dengan Program CBD Bali Sejahtera. 


"Saya menyadari bahwa dari seluruh CBD yang ada di seluruh Kabupaten Karangasem masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dijumpai di masing-masing Desa Pakraman, apalagi dengan adanya fenomena erupsi Gunung Agung yang kita alami, saya yakin permasalahan bertambah terutama bagi Desa Pakraman yang dana programnya ternak sapi / babi,"lanjutnya. 

Mas Sumatri menambahkan, Bendesa Adat yang secara langsung bertanggungjawab, terus memantau perkembangan CBD yang dikelola dimasing-masing desa pakraman melalui TPP (Tim Pengelola Program). Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah sehingga nantinya Desa Pekraman berhasil melaksanakan dan bahkan memajukan CBD hingga berkembang dengan baik. 

"Kepada Saudara-saudara Tim Teknis Kabupaten dan Kecamatan , begitu juga Politeknik Negeri Bali, saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya serta kerja keras memberikan pembinaan terhadap CBD Bali Sejahtera yang ada di seluruh Desa Pekraman Se-Kabupaten Karangasem, saya juga ucapkan selamat kepada Keliang Desa Pekraman yang berkedudukan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan program CBD, sehingga CBD yang dikelolanya dapat berjalan lancar dan tidak ada permasalahan," imbuhnya 


Mas Sumatri juga mengingatkan, bagi Desa Pakraman penerima Program CBD yang mengalami permasalahan, kemacetan agar ditata kembali dan dicarikan solusi melalui Pararem Desa Pekraman dan jangan sapai berurusan dengan Hukum, koordinasi selalu dilaksanakan sehingga program tersebut berjalan dengan baik. "Walaupun kondisi Kabupaten Karangasem seperti sekarang ini kita harus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pengelola Program (TPP), agar progran tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan,"tegas Mas Sumatri[rls/r5]

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved