pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) - Bali Kini

Bali Kini

https://www.voaindonesia.com

Breaking News

Senin, 25 Februari 2019

pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)

Karangasem,Balikini.Net - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri  hadiri pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II, Senin (25/2) di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Amlapura 

Sebelum sambutanya Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Gede Putra Astawa menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani juga oleh Bupati Karangasem dan Porkopimda lainnya selaku saksi pencanangan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Amlapura

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Gede Putra Astawa dalam sambutanya mengatakan zone integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementrian / lembaga / pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi dan melayani. Atas dasar prestasi tersebut, pada hari ini di Pengadilan Negeri Amlapura dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Untuk mewujudkan pembangunan zone integritas dimaksud di Pengadilan Negeri Amlapura telah dilakukan persiapan pemenuhan persyaratan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya danmerupakan salah satu syarat menuju pembangunan zone intergritas yqng bersih dari korupsi dan melayani,  disamping syarat lainnya yang diperlukan. 

 Pengadilan Negeri Amlapura sebagai salah satu badan pengadilan dibawah Mahkamah Agung wajib melaksanakan visinya mewujudkan badan pengadilan yang agung yang didalamnya ada transparansinya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati dan unsur Porkopimda  karena sudah hadir dalam acara ini dan bisa terselenggara dengan baik. 

Harapan kami agar kegiatan ini tidak hanya sebagai serimonial saja, semoga di kedapanya kegiatan ini dilancarkan dan masyarakat yang datang ke pengadilan mendapatkan pelayanan yang baik

Sebagai langkah awal Pengadilan Negeri Amlapura telah menanampakan pelayanan terpadu satu pintu sehingga segala  sesuatu penerimaan perkara baik urusan perseketariatan umum, persuratan maupun pelimpahan perkara pidana di urus dalam satu pintu, tujuannya bagaimana kita melayani masyarakat lebih mudah dan transparan. 

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam sambutanya mengatakan berbicara tentang reformasi birokrasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, di Pengadilan Negeri Amlapura, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan.

Agar pelaksanaan pembangunan zone integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Pengadilan Negeri Amlapura dapat berjalan dengan baik dan sukses saya mengimbau untuk senantiasa meningkatkan tata kelola manajemen yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, implementasi kebijakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu kegiatan- kegiatan dalam rangka memenuhi indikator- indikator utama yang telah ditetapkan wajib diimplementasikan melalui penandatanganan fakta integritas, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Aparatur Sipil Negara, Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan, Kode Etik, Sistem Perlindungan Pelapor (Whistle Blower System), program pengendalian gratifikasi, Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan pengendalian gratifikasi.

Perlu kami sampaikan bahwa, kami di Pemerintah Daerah dalam waktu dekat juga akan mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada 2 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Agama Karangasem dan perwakilan Porkopimda lainnya.[krs/r5]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Redaksi Balikini.net menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di Balikini.net . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi Balikini.net akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.balikini.net