Reses Parta di Gianyar, Konstituen Keluhkan Biaya Berobat

Reses Parta di Gianyar, Konstituen Keluhkan Biaya Berobat

Gianyar ,balikini.Net - Terhitung sejak Januari 2017, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), yang merupakan salah satu program unggulan Pemprov Bali, ini mulai diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dibandingkan JKN, JKBM dinilai lebih baik, sebab peserta JKBM tak dipungut premi. Mereka benar-benar mendapat layanan kesehatan gratis. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemprov Bali.

JKBM kini tinggal kenangan. Setelah JKBM itu dihapus, masyarakat mengeluhkan biaya pengobatan. Ada juga yang mengeluhkan beban yang harus ditanggung untuk membayar premi bagi mereka yang menjadi peserta BPJS Mandiri. Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Jokowi, tidak seluruh masyarakat bisa mendapatkannya.

Keluhan terhadap biaya pengobatan itu disampaikan Krama Banjar Kranjangan Desa Adat Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, saat kegiatan reses (penyerapan aspirasi) anggota DPRD Bali Dapil Gianyar I Nyoman Parta, belum lama ini. "Mereka menyampaikan, setelah JKBM dihapus, mereka kesulitan biaya berobat," ungkap Parta melalui pesan Whatsapp, Senin (23/10).

Bakal calon bupati Gianyar dari PDI Perjuangan ini menegaskan, pelayanan kesehatan itu pelayanan dasar, memang seharusnya gratis. "Artinya, rakyat tidak bayar tapi dibayarkan dari APBD, masyarakat tinggal menikmati saja. Sekarang biaya berobat kan mahal. Belum lagi ada kecemburuan ada warga yang punya KIS, ada yang harus bayar (biaya pengobatan)," kata Parta.

Ketua Komisi IV DPRD Bali ini mencontohkan kabupaten Klungkung, yang walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil bisa mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membiayai pengobatan rakyatnya. Menurut dia, pemerintah daerah memang seharusnya mengikuti apa yang dilakukan Pemkab Klungkung tersebut. “Klungkung yang PAD-nya kecil saja sudah melakukanya. Kalau saya dapat rekomendasi dan terplih jadi bupati (Gianyar), bukan hanya pengobatan gratis tapi Rumah Sakit Sanjiwani saya ubah jadi Rumah Sakit tanpa kelas. Semua pasien diperlakukan sama, tidak ada kaya miskin. Di rumah sakit milik pemerintah tidak kelas. Biarkan perbedaan kelas ada di rumah sakit swasta,” tegas Parta.

Ia juga menyeerap aspirasi konstituennya di sejumlah tempat lain di kabupaten Gianyar. Saat reses di Banjar Sakih, Desa Guwang, para pemuda setempt mengusulkan agar ada sosialisasi bahaya narkobaa dan Diklat Kewirausahaan. ***