Denpasar,BaliKini.Net - Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini seperti sudah menjadi langganan bagi Bali. Pasalnya, meraih secara enam kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali, Selasa (28/05) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemprov Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.
Kendati demikian, BPK memberikan rekomendasi dan beberapa catatan yang masih masih diperbaiki oleh Pemprov Bali. Yakni penataan aset, pengelolaan hibah dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Itu lebih pada koreksi terhadap Sistem Pengendalian Internal. Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur untuk mengecek SKPD terkait untuk bisa menindaklanjuti. Tapi itu tidak material dan tidak mempengaruhi opini. Itu hanya administrasi saja,” ujar Kepala BPK RI Prof. Harry Azhar Azis.
Sesuai dengan pemeriksaan, ada tujuh laporan yang disampaikan ke BPK RI. Antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas laporan perubahan equitas dan catatan atas laporan keuangan. Adapun laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,26 Triliun dari anggaran Rp 6,19 triliun. Transfer dengan realisasi Rp 5,99 triliun dari anggaran Rp 6,59 triliun. Dan Silpa sejumlah Rp 702,35 milyar.
Menyikapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa catatan yang dikeluarkan oleh BPK RI tak begitu menjadi masalah. Pihaknya telah memerintahkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk merapikan. "Intinya mau saya rapikan. Jadi ada hal-hal administratif lah. Saya sudah memerintahkan SKPD (OPD) untuk menyelesaikannya," pungkasnya. Dp/r2
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram