Ketua Pansus Ketenagakerjaan I Nyoman Parta menjelaskan, perusahaan biasanya merekrut pegawai magang adalah untuk persiapan mereka agar lebih terampil dalam dunia kerja dan mengetahui seluk beluk dunia pekerjaan.
Tetapi menurut I Nyoman Parta, situasi ini banyak tempat perusahaan di Bali menggunakan kesempatan ini untuk mengeksploitasi tenaga kerja magang di Bali. Oleh karena itu harus diatur undang undang agar pegawai magang dibatasi hanya sampai 1 tahun.
” Ya kita bahas soal penyelenggaraan ketenagakerjaan terutama mengenai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu),” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta usai menggelar rapat pembahasan Raperda penyelenggaraan di Gedung DPRD Bali, Senin (24/6/2019).
Ia mengatakan selama ini masih banyak perusahaan di Bali memperkerjakan pegawai magang terlalu lama, bahkan bertahun- tahun.
“Selama ini pegawai magang itu adalah posisi yang paling tidak jelas. Banyak perusahaan di Bali yang menghindari memberikan upah dengan cara memberi waktu magang dengan waktu yang lama,” imbuh Parta.
Maka dari itu, ia mengungkapkan dalam Perda akan diatur undang undang bahwa pekerja magang harus diberikan upah sesuai dengan upah minimum. “Karena pegawai magang pekerjaannya juga hampir sama dengan pegawai tetap, oleh karena itu, hal tersebut harus diperbaiki dalam Perda. Maksimal pegawai magang itu satu tahun, dan diberikan upah minimum,” pungkasnya. (arn/blkn)
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram