-->

Kamis, 15 Agustus 2019

Fraksi Golkar Minta Kaji Ulang Penggabungan Dinas Koperasi dan UKM

Fraksi Golkar Minta Kaji Ulang Penggabungan Dinas Koperasi dan UKM

DENPASAR,BaliKini.Net - Fraksi Golkar DPRD Bali tak setuju usulan penggabungan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hal ini disampaikan oleh Partai Golkar saat penyampaian Pandangan Umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Made Dauh Wijaya. 

Golkar berpandangan, ekonomi masyarakat Bali pada hakikatnya didukung oleh kekuatan ekonomi rakyat yang diantaranya koperasi ada di dalamnya. Selama ini, pihaknya selalu komit menjaga pemberdayaan ekonomi rakyat. Pasalnya kekuatan ekonomi rakyat menyebabkan perekonomian di Bali lebih lentur, dan tentunya lebih kuat. Bukan itu saja, jumlah koperasi di Bali mencapai 4900 dengan keanggotaannya sebanyak 1.080.000 (48 persen dari jumlah penduduk dewasa di Bali).

“Dengan potensi jumlah koperasi yang sangat signifikan ini, maka perhatian kita bersama tidak boleh surut apalagi berkurang,” ujar Dauh Wijana.

Sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang tergabung dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, tantangan Koperasi akan semakin berat, apalagi revolusi industri 4.0. sehingga, sangat penting perlindungan dan pembinaan Pemerintah Daerah sehingga mereka mampu beradaptasi dan mampu menghadapi persaingan.

Disamping itu, sesuai dengan cita-cita ekonomi nasional yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang digagas oleh para pendiri Bangsa Republik Indonesia, diman Koperasi juga ada di dalamnya. “Kami berkeyakinan yang dimaksudkan dalam amanat berdikari dibidang ekonomi adalah mampu melindungi, mengamankan, dan mengembangkan ekonomi koperasi sejalan dengan apa yang terkandung alam Pasal 33 UUD 1945 dan cita cita the founding father kita,” akunya. Maka dari itu, pihaknya berharap agar pemerintah bisa melakukan kajian aspek filosofis, yuridis, sosiologis, historis, psikologis, Dinas Koperasi dan UKM tetap berdiri sendiri.

Disisi lain, Fraksi Golkar DPRD Bali tetap mendukung usulan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang ada di Bali. Termasuk juga dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sejatinya, pihaknya sangat berharap badan tersebut bisa terbentuk sejak lama di Bali. Pasalnya, kemajuan bangsa dimanapun tercermin oleh kualitas dan kemampuan bangsa didalam melaksanakan riset dan inovasi. “Riset yang berkualitas akan melahirkan inovasi dan kreatifitas yang bermanfaat. Badan Riset dan Teknologi ini hendaknya ditangani oleh figure yang berkualitas dan berkemampuan serta didukung Laboratorium yang canggih,” tandasnya.

Lain dari pada itu, Fraksi Golkar juga mengakui jika beberapa keberhasilan telah mampu diwujudkan. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan dan pengangguran terendah ditingkat nasional, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di atas rata-rata nasional, gini rasio di atas rata rata tingkat nasional, serta terwujudnya opini BPK WTP 6 (enam) tahun berturut-turut, dan berbagai prestasi serta penghargaan penghargaan lainnya, baik ditingkat nasional maupun internasional. “Semua yang telah dicapai bukanlah suatu hal yang sempurna, masih banyak hal yang kurang dan harus lebih diperbaiki bersama seperti kesenjangan antar wilayah, efek samping akulturasi budaya, penataan Iingkungan hidup dan lain-lain, memerlukan dukungan kreativitas, inovasi, kerja keras dan kerjasama diantara kita bersama,” pungkasnya. Dp/r2

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved