-->

Iklan

Menu Bawah

Pembangunan Bandara Buleleng Tak Harus Ada Infrastruktur Aksebility Dulu

BaliKini.Net
Rabu, 11 September 2019, 21.03 WIB Last Updated 2019-09-11T14:03:17Z
Denpasar.BaliKini.Net -Kementrian Perhubungan RI meminta kesiapan Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng terkait infrastruktur aksebility Bali Utara-Bali Selatan. Terlait hal itu, anggota dewan justru mempertanyakan pernyataan tersebut.

Anggota DPRD Bali asal Buleleng IGK Kresna Budi menyatakan, bandara saat ini memang dibutuhkan oleh Bali. Walaupun sudah ada Bandara Internasional Ngurah Rai, akan tetapi daya tampung kurang memadai. Ditambah lagi dengan adanya target peningkatan kunjungan wisatawan yang dicanangkam oleh Pemerintah Pusat. Jika memang yang menjadi permasalahan adalah soal infrastruktur, hal itu bisa menyusul sembari pembangunan Bandara dilakukan.

"Masalah infrastruktur bisa menyusul. Lagipula membangun Bandara kan tidak setahun-dua tahun, bisa sampai 5 tahun," kata dia saat ditemui di DPRD Bali, Selasa (10/09).

Menurutnya, infrastruktur bisa dibangun setelah ada kepastian pembangunan Bandara itu sendiri. Setelah itu baru Pemprov Bali ataupun Pemkab Buleleng bisa menyiapkan Road Map-nya. "Seperti ibaratnya, memang harus buat semut dulu baru ada gula. Ada gula dulu, baru semut datang," tegasnya.

Calon Ketua Komisi II DPRD Bali ini mencontohkan seperti yang terjadi di Bali Selatan. Dengan adanya Bandara Internasional Ngurah Rai, kawasan Badung khususnya Kuta Selatan semakin berkembang. Bahkan, sektor pariwisata Bali didominasi oleh Badung. Dirinya juga menyebut kenapa ada tanah luas dikawasan Kubutambahan. Menurutnya, sejak dahulu memang diproyeksikan untuk lapangan.

Kresna Budi menceritakan, bila berkaca pada peta Bali yang hampir mirip dengan seekor "sapi". Kawasan Buleleng memang pas untuk dibangun Bandara dan sebagai pintu masuk wisatawan.

"Ibaratnya ada sapi. Kalau ada burung mendarat dimana? Kan dipunggungnya. Di Pulau Bali, punggungnya itu Buleleng kan. Masa' mendarat dikakinya. Jadi struktur dan bagan Pulau Bali itu sudah diatur," tegas dia.

Bahkan, politisi asal Liligundi ini membandingkan dengan rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurutnya hal itu sudah diatur dan ditakdirkan. "Sama sekarang kenapa Pak Jokowi memindahkan Ibukota ke Kalimantan. Ternyata Kalimantan itu perlambang semar, sejarah juga Kerajaan pertama adalah Kutai," pungkasnya. Dp/r2
Komentar

Tampilkan

BERITA TERBARU

Kabar Internasional

+