-->

Rabu, 11 September 2019

Perlu Tambah Gedung, Dewan Sebut Sesuaikan Dengan Anggaran

Perlu Tambah Gedung, Dewan Sebut Sesuaikan Dengan Anggaran

DENPASAR,BaliKini.Net - Usulan terhadap pembangunan gedung baru di DPRD Bali mendapat respon dari masing-masing Fraksi. Mayoritas Fraksi mendukung usulan tersebut dan segera terealisasi.

"Nggak masalah sih sebenarnya, kalau sudah ada anggarannya kenapa tidak. Kalau tidak ya jangan dipaksakan. Tapi saya setuju kalau ruangan di DPRD dibenahi," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra saat dikonfirmasi, Rabu (11/09).

Menurut Nova, ruangan di Gedung DPRD Bali dianggap sudah tidak representative lagi. Memang secara struktur bangunan dan arsitektur, Gedung DPRD Bali masih bagus dan layak. Hanya saja, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, ruangan yang ada saat ini dianggap kalah jauh. "Kalau menurut saya dibanding dengan daerah-daerah lain kurang representatif lah ruangannya. Kalau gedungnya sudah megah, tapi kurang representatif ruangannya apalagi DPRD provinsi Bali yang terkenal dengan pariwisata, dan segala macamnya. Kalau kita terima tamu dari luar ya kenken nah," kata dia.

Bila perlu tak hanyaGedung saja, setiap anggota dewan juga didampingi satu orang staff seperti di DPRD Kota Denpasar dan Badung. "Kalau ada anggarannya kenapa tidak, di Denpasar aja satu orang per anggota, di Badung juga punya satu-satu," tandasnya.

Saat disinggung apabila pembangunan Gedung baru menggunakan anggaran Hibah dewan, baginya tak masalah. Pasalnya, Gedung tersebut juga merupakan milik rakyat dan hibah pun juga untuk rakyat. "Kalau kita dipotong pada-pada limangatus per 55 orang cukup lah, nggak masalah itu. Ini kan untuk gedung masyarakat juga, milik masyarakat," tutur dia.

Sama halnya dengan Fraksi Gerindra. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bali, Wayan Disel Astawa juga mendukung usulan pembangunan Gedung Baru. Yang penting harus disesuaikan dengan APBD Provinsi Bali. “Menurut saya dengan usia bangunan dengan keadaan sekarang wajar lah diganti. Tapi sekarang kita melihat dari sudut pandang APBD mampu nggak," akunya.

Akan tetapi, pihaknya tak setuju jika dana yang digunakan untuk membangun Gedung berasal dari pemangkasan dana hibah. Mengingat, saat ini juga muncul wacana pemotongan untuk penataan kawasan Besakih.

Pada masa awal kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, dana hibah bansos anggota dewan sempat dipangkas untuk pembangunan shortcut Denpasar-Singaraja. Dari total Rp. 374 Millyar, dipangkas Rp. 116 Millyar menjadi Rp. 258 Millyar. "Sekarang kan gubernur sedang membangun  gedung adat, ditambah lagi Besakih, kalau ditambah potong hibah untuk membangun DPRD saya kira nggak bagus," tegas dia.

Berbeda dengan Fraksi Gabungan (NasDem, PSI, Hanura). Sekretaris Fraksi Grace Anastasia Surya Widjaja dianggap bukan suatu urgensi bagi anggota dewan. Bahkan, terkesan membuang-buang anggaran. "Kalau saya rasa tambahan gedung, ya bisa dibilang buang anggaran, bukan hal yang urgen," singkat dia. Dp/r2

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved