DENPASAR,BaliKini.Net - Definitif DPRD Bali hingga kini masih menunggu turunnya SK Mendagri. Berdasarkan info terakhir, berkas usulan yang dikirimkan oleh DPRD Bali melalui Gubernur Bali tersebut masih berada di Biro Hukum Kemendagri. Dengan demikian, belum bisa dipastikan pelantikan akan dilakukan.
Sembari menunggu, beberapa waktu yang lalu Ketua DPRD Bali sementara I Nyoman Adi Wiryatama sempat mengumpulkan seluruh Fraksi. Menurutnya, hal itu dimaksudkan sebagai penegasan dan pembahasan soal posisi AKD. “Fraksi itukan perpanjangan partai politik di dewan ini. Kita membahas penugasan anggota dari masing-masing Fraksi itu di Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” ujar Adi.
Pihaknya memberikan masukan kepada seluruh Fraksi yang ada. Hasilnya, kesepatakan telah terjalin antar Fraksi. Seperti yang telah diketahui bersama, posisi AKD yang dibagikan oleh PDIP adalah Ketua Komisi II kepada Golkar. “Komposisinya sudah disetujui sama Fraksi DPRD, khususnya di Komisi II,” terangnya.
Pembagian jatah AKD kepada parpol lain, lanjutnya, merupakan bentuk kebersamaan. Selain itujuga arahan dari Ketua DPD I PDIP Bali Wayan Koster agar tak melakukan “sapu bersih” kendati PDIP sebagai partai pemenang. Bukan hanya Komisi II saja, fraksi juga disampaikan soal komposisi masing-masing anggotanya.
“Makanya Pimpinan, arahnya Pak Koster untuk ngasih Komisi II. Waktu saya rapat dengan Pak Koster dan Ketua Fraksi (PDIP) ditanyakan langsung, kita kasih ke Golkar dan (Golkar) menentukan orangnya,” akunya. Diketahui, Golkar menunjuk IGK Kresna Budi sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali.
Pihaknya juga menampik jika ada arahan khusus dalam mengumpulkan Fraksi tersebut, utamanya kepada Golkar yang telah mendapat jatah. “Oh, nggak lah. Gak ada kompensasi apa-apa. Yang penting kebersamaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahadnyana membenarkan soal adanya pertemuan fraksi diruangan Ketua Dewan. Akan tetapi, dirinya menyebut hal itu sebagai bentuk persiapan jelang pelantikan. Dan juga sinkronisasi antar Fraksi untuk komposisi AKD. “Kita kan persiapan SK mendagri datang, Cuma eblum tahu. Kalau sudah datang kita akan langsung menetapkan AKD,” jelasnya.
Selain posisi Ketua Komisi II yang dipastikan “milik” Golkar, anggota masing-masing Komisi juga tak luput dalam pembahasan dengan Ketua DPRD sementara. Apalagi, setiap Komisi jumlah anggotanya tidak sama. Misalnya saja, Komisi I (12 Orang), Komisi II (13 Orang), Komisi III (12 Orang), dan Komisi IV (14 Orang). “Disinkronisasi dengan Gerindra, karena ada satu komisi yang lebih dari yang lainnya. Sedangkan UU mengatur sama rata. Jadi kita serahkan ke Gerindra (Wakil Ketua Komisi),” tandasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat I Komang Nova Sewi Putra. Menurutnya, sinkronisasi soal AKD (Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi) dinyatakan sudah final. Dp/r2
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram