Perlu Kajian Epidemiologi Penerapan Protokol Bali Era Baru

BaliKini.Net
DPRD Prov Bali - Selasa, Juni 16, 2020

Perlu Kajian Epidemiologi Penerapan Protokol Bali Era Baru

Denpasar,BaliKini.Net - Komisi II DPRD Bali memberikan sejumlah masukan kepada Dinas Pariwisata dan Badan Riset Provinsi Bali terkait penerapan protokol CHS menuju tatanan kehidupan Bali Era Baru, istilah lokal Bali untuk New Normal.

Untuk diketahui CHS adalah Cleanliness/kebersihan, Health/kesehatan, dan Safety/keselamatan. Anggota Komisi II DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana menjelaskan, pihaknya menyarankan perlu adanya kajian epidemiologi Covid-19 di Bali sebagai dasar penyusunan protokol CHS menuju tatanan kehidupan Bali Era Baru tersebut.

Disaat bersamaan, sejumlah negara juga melarang kunjungan warganya ke Pulau Dewata. Australia melarang kembali warganya traveling ke Bali hingga pertengahan september mendatang dan Singapura menutup pintu masuk dan keluar hingga akhir 2020.

"Kami menyarankan kajian epidemiologi di Bali menjadi dasar penyusunan, berikut menyertakan protokol-protokol dari kementerian dan asosiasi menjadi guidence," kata Adhi Ardhana.

Komisi yang salah satu tugasnya membidangi urusan Pariwisata ini, lanjut politikus PDI perjuangan ini, juga menyarankan perlu adanya tolok ukur penerapan protokol kesehatan di Bali. Ini akan menjadi indikator kesiapan Bali untuk kembali dikunjungi.

"Adanya ukuran atau terukur penerapan protokol di seluruh Bali dan Kabupaten/Kota termasuk tingkat disiplin serta motivasi masyarakat dalam menerapkan social distancing dan laku bersih dalam suatu index ataupun prosentase, yang nantinya dapat mempresentasikan kesiapan Bali dan meraih kepercayaan dunia untuk kembali berkunjung," jelas Adhi Ardhana.

Jika seluruh kajian telah cukup mendasari pembukaan kembali dunia pariwisata Bali, maka perlu dimulai secara bertahap, selektif dan terbatas. Dimulai dengan segmentasi lokal lalu regional dan international, dan menyampaikan kepada masyarakat atau dunia pariwisata Bali terkait demand (permintaan).

"Yang tersisa yang mungkin diraih Bali di tengah deglobalisasi karena masing-masing negara mendahulukan kepentingan dalam negerinya, agar tidak memberikan harapan namun penuh dengan pembatasan, yang justru akan berakibat kerugian yang lebih dalam pada dunia usaha di Bali," kata Adhi Ardhana.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata mendahulukan Bali dalam memastikan kesiapan kepariwisataan.

"Bagaimana Bali mendapatkan teknologi-teknologi pendukung untuk dapat meyakinkan wisatawan dunia dan negara-negara pen-supply wisatawan," ujarnya.

Ia menambahkan, tidak mudah dunia pariwisata menghadapi masa saat ini. Karena itu, diharapkannya semua lapis masyarakat harus bersatu padu dengan motivasi yang sama untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di tempat kerja. (Ar/R5)