-->

Rabu, 08 Juli 2020

Fraksi Partai Demokrat Menyarankan Agar SILPA Tidak Melampaui 10 Persen Dari APBD

Fraksi Partai Demokrat Menyarankan Agar SILPA Tidak Melampaui 10 Persen Dari APBD

Denpasar,BaliKini.Net - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali dalam pandangannya meminta penjelasan Gubernur Bali berkenaan dengan PAD dari pos Retribusi Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 49,803 Milyar Lebih dalam tahun Anggaran 2019.

Namun terealisasi sebesar Rp 33,841 Milyar Lebih atau 67,95 persen bahkan lebih kecil dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 40,241 Milyar Lebih. 

"Kenapa hal ini terjadi pada hal semua pos PAD Tahun Anggaran 2019 realisasinya meningkat dari realisasi Tahun Anggaran 2018," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Bali.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi capaian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6,518 Triliun Lebih atau 90,5 persen dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 7,201 Triliun Lebih. 

Ini menunjukan tren yang meningkat sebesar 8,66 persen dari Realisasi Belanja Daearah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5,998 Triliyun Lebih. 

"Hal ini menunjukan capaian yang sangat bagus karena jumlah maksimal yang dapat dikeluarkan dengan batas toleransi varian sampai 10 persen di bawah anggaran," ujar Nova.

Namun soal SILPA tahun Anggaran 2019 yang melebihi batas tolerasi 10 persen dari Pendapatan Daerah. Nova menjelaskan,  SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 813 Milyar Lebih, naik sebesar 18,43 persen dari SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 702 Miyar Lebih. 

Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 6, 645 Triliyun Lebih menunjukan ratio 12,52 persen, naik sebesar 1,30 persen dari ratio Tahun Anggaran 2018 sebesar 11,22 persen. 

Walaupun ratio SiLPA dengan Realisasi Pendapatan Daerah ada peningkatan akan tetapi bila ditinjau dari segi perencanaan yang baik adalah bila realisasinya berada dalam batas toleransi varian sampai dengan 10 persen. 

Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar SiLPA tidak melampaui 10 persen dari Realisasi Pendapatan Daerah. "Mengingat masih banyak kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan pada tahun berjalan yang sangat mendesak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pada dana disimpan untuk keperluan tahun berikutnya," sarannya. 

Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi capaian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6,645 Triliun Lebih atau 102,26 persen dari rencana anggaran sebesar Rp 6,498 Triliun Lebih. 

Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6,259 Triliun Lebih, ini berarti ada peningkatan sebesar Rp 386 Milyar Lebih atau 6,17 persen. 

Bila dilihat dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp.4, 023 Triliyun lebih atau 106,92 persen dari rencana anggaran sebesar Rp. 3,762 Triliyun lebih, dan bila dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar Rp. 210 Miliyar lebih atau 8,19 persen. (Ar/R5)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved