Bali Kini Denpasar - Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, menilai berdasarkan pemeriksaan BPK dimana masih ditemukan kelemahan sistim pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Karenanya dimohonkan untuk menjadi perhatian, mengingat Provinsi Bali berturut-turut mendapat WTP namun disisi lain ada kelemahan sistim pengendalian. Pandangan ini disampaikan I Wayan Rawan Atmaja, SIP,SH mewakili dari Fraksi Golkar DPRD Bali.
Selanjutnya disampaikan pada Rapat Paripurna ke- 16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, dengan agenda “Pandangan Umum Fraksi terhadap; Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.”
Terkait pelaksanaan pupuk organik bersubsidi pada Distanpangan memastikan pupuk sebanyak 19 ton telah didistribusikan dan dimanfaatkan pada masing-masing subak agar menjadi perhatian yang serius mengingat sektor pertanian adalah sektor yang survival ditengah badai pandemi covid-19.
Dalam hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian baru Tahun 2020 dimana Dinas PMPTSP Provinsi Bali agar lebih optimal maka pihaknya menyarankan dinas yang berkaitan agar melakukan promosi dan pengkajian yang komperhensip tentang penanaman modal.
"Berkenaan dengan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru diluar Sarbagita dalam Perda RTRW kami Fraksi Partai GOLKAR menyarankan pengembangan dilakukan dalam upaya keseimbangan pertumbuhan ekonomi baru Bali Utara, Barat dan Timur," beber Rawan Atmaja.
Terkait saran melakukan kajian untuk menyelaraskan antara RPJMD dengan RKPD pada Dinas PUPRKIM mengenai pengembangan pusat-pusat perekonomian berbasis sinergi pariwisata dan pertanian juga disarankan pentingnya Gubernur untuk melakukan kebijakan keseimbangan struktur ekonomi baru sektor primer, skunder dan tersier, hal ini sejalan dengan webinar yang telah dilakukan oleh Partai GOLKAR.
"Berkaitan dengan usul saran atau rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai GOLKAR dalam PU sebelumnya, kami menyarankan agar Gubernur merespon dalam forum jawaban Gubernur, dan tidak mengagendakan dalam forum lain, karena usul saran dan rekomendasi tersebut menyangkut hal-hal aktual dan momentum," sentinya.[ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram