Denpasar, Bali Kini - Bali saat ini sedang disorot oleh badan kesehatan dunia WHO dan Unicef. Karena Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sering menggelar berbagai event berskala internasional.
Mereka ingin memastikan Bali aman dari Covid19 dengan segala penanganannya yang berstandar internasional. Syaratnya antara lain positif rate dibawah 5% dan Rasio contacts Tracing minimal 25 orang perkasus positif.
Data contact Tracing jarang dibuka ke publik, dan pada saat yang sama pemerintah lebih suka membuka kasus positif perhari yang bisa menimbulkan kepanikan publik.
Bahwa saat ini di luar negeri, terjadi gelombang besar ‘black campaign’ terhadap pola penanganan pandemic covid-19 di Bali. Sejak September 2020, terdapat 11 negara melarang warganya berkunjung ke Indonesia dan sebanyak 59 negara tidak menerima orang Indonesia masuk ke negaranya.
Itu sebabnya, gagasan membuka kembali Bali untuk wisatawan mancanegara dengan memilih Negara secara selektif sekali pun tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali.
Black campaign yang beredar di luar negeri mengesankan Indonesia, untuk Bali tidak professional menangani pandemi covid-19, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para calon wisatawan yang datang ke Bali.
Mencermati berbagai persoalan di atas maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dalam rakerda tahun 2021 yang diselenggarakan tanggal 23 Juli 2021, mengimbau dan mengusulkan kepada Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan Kabupaten se-Bali untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
Mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, TNI dan Polri dalam percepatan penanggulangan pandemi covid-19 di seluruh Bali.
Mengajak semua pihak melakukan ‘Perlawanan” terhadap black campaign tentang penanganan pandemi covid-19 di Bali dengan menggalang kesepahaman dengan seluruh media mainstream di Bali, baik media online, media cetak dan media elektronik agar setiap hari memotret keseharian masyarakat Bali yang taat terhadap prokes penanggulangan covid-19 Bali melalui pemberitaan rutin selama 3-5 bulan.
"Sebab diakui atau tidak, pemberitaan media yang massif akan berdampak bagi pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemi covid-19 untuk selanjutnya dapat membuka mata dunia internasional tentang Bali sesungguhnya. Ingat!!! Campaign harus dilawan dengan campaign," tegas Emanuel Dewata Oja, Ketua SMSI Bali.
Sebagaimana Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan seribu lebih media online di seluruh Indonesia melalui program fellowship atau UBAH LAKU, maka dianjurkan agar Pemerintah Provinsi Bali mem-breakdown program UBAH LAKU tersebut untuk Provinsi Bali dengan melibatkan sebanyak mungkin media online, cetak dan elektronik.
Menetapkan Dinas Kominfos Provinsi dan Kabupaten Kota se Bali bersama seluruh organisasi media dan organisasi wartawan yang ada di Bali sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi keseharian masyarakat Bali yang menunjang pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemic covid-19.
Data contact Tracing perlu dibuka ke publik untuk menunjukan keseriusan pemerintah menangani Covid-19 di Bali dengan tetap mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berlaku.
"Ini untuk menjaga keseimbangan publikasi berlebihan terhadap data kasus positif baik secara nasional maupun lokal yang menimbulkan kepanikan, sekaligus citra WHO terhadap Bali semakin positif," demikian penegasan SMSI Bali, Selasa (27/7/2021).*
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram