Tingkatkan Kerjasama, Bakamla RI dan USCG Gelar Latihan Small Boat Operation

BALIKINI.NET | JAKARTA — Sebanyak 16 personel Bakamla mengikuti Pelatihan Small Boat Operation (SBO) tingkat dasar dan lanjutan yang diadakan oleh Mobile Training Team (MTT) United States Coast Guard (USCG) di Dermaga Marina Ancol, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Pada kesempatan ini, peserta latihan melaksanakan uji materi manuver/olah gerak jika terjadi Man Over Board (orang jatuh di laut) dan bagaimana cara kita mendekati korban serta membagi tugas dan komunikasi antara juru mudi, penunjukkan, dan ABK yang mengambil korban dan proses lepas sandar kapal, yang diaplikasikan dalam bentuk pelajaran teori diatas kapal Bakamla Catamaran 5-04 dan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) 87-12.

Latihan Small Boat Operation tingkat dasar ini sebagai upaya untuk menyiapkan personel Bakamla khususnya Tim Pemeriksa Kapal Patroli Bakamla agar terlatih baik dan kompeten dalam menjalankan prosedur dan dasar-dasar pengoperasian kapal kecil khususnya Catamaran dan RHIB.

Pada pelatihan Small Boat Operation (SBO) Mobile Training Team USCG mendatangkan langsung lima pelatih yaitu Boatswains mate 1 St Matthew Strbjak, Lieutenant Steven Pope, Boatswain mate Chief Petty Officer Patrick Morrisy, Maritime Enforcement 2nd Class Bronson Beck dan Maritime Enforcement Specialist Senior Chief Petty Officer Kenneth Christian. (*)

Pererat Silaturahmi, Satgas Yonif Mekanis 203/AK Laksanakan Anjangsana Kepada Tokoh Masyarakat

BALIKINI.NET | Lanny Jaya — Anjangsana kepada tokoh masyarakat merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan tugas di wilayah Papua. Hal inilah yang dilakukan oleh Pos Pirime Satgas Yonif Mekanis 203/AK dengan mengunjungi salah satu tokoh masyarakat di Kampung Bugumbak, Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Sabtu (14/01/2023). Hal tersebut disampaikan Danpos Pirime Kapten Inf Yoga Pratomo dalam keterangannya di Distrik Pirime.

“Melalui anjangsana kali ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan situasi wilayah di sekitar dan mempererat tali silaturahmi antara personel Satgas dengan masyarakat sekitar pos serta untuk mendengar keluh kesah yang ada di masyarakat Kampung Bugumbak,” jelas Danpos Pirime.

Kegiatan anjangsana dipimpin oleh Letda Inf Kadir. Dikatakannya bahwa anjangsana ini merupakan upaya Satgas Yonif Mekanis 203/AK untuk terus mengetahui perkembangan situasi di wilayah Kampung Bugumbak dan menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat di Kampung Bugumbak, Distrik Pirime.

Selain melaksanakan anjangsana, personel Pos Pirime pun memberikan sedikit hadiah kepada Bapak Ismail Wanimbo selaku Kepala Kampung Bugumbak agar digunakan untuk beraktifitas sehari-hari.

Bapak Ismail Wanimbo mengungkapkan dirinya sangat berterima kasih kepada personel Pos Pirime yang sudah berkunjung ke Kampung Bugumbak untuk mengecek situasi dan kondisi Kampung Bugumbak ini. 

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak TNI telah hadir di Kampung Bugumbak ini dan semoga Bapak TNI selalu diberikan keselamatan selama bertugas,” ucapnya.

 

Satgas Yonif Mekanis 203/AK Adakan Kegiatan Sosial di Pasar Popome

BALIKINI.NET | POPOME — Prajurit Satgas Yonif Mekanis 203/AK mengadakan kegiatan sosial mulai dari pelayanan kesehatan gratis serta makan-makan bersama dengan warga di Distrik Popome, Kabupaten Lanny Jaya, Senin (09/01/2023). Hal tersebut disampaikan oleh Danpos Popome Lettu Inf Ringkas Ginting dalam keterangannya di Distrik Popome.

“Ini merupakan kegiatan yang rutin kita adakan bersama dengan warga di Distrik Popome guna mempererat hubungan silaturahmi yang sudah terjalin, selain itu pun untuk mendengarkan keluh kesah yang di alami warga, “ ucap Lettu Inf Ringkas Ginting.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danpos Popome Lettu Inf Ringkas Ginting. Selain melaksanakan pelayanan kesehatan untuk warga yang rata-rata mengeluhkan kurang enak badan dan pusing,  personel Pos Popome juga memberikan makanan untuk warga yang hadir di acara tersebut dan dilanjutkan makan bersama.

Sementara itu, Ondo Api, Tokoh Masyarakat, Tokoh Intelektual serta Tokoh Pemuda Desa Popome mengapresiasi kegiatan yang sering dilaksanakan oleh Personel Pos Popome. Karena dengan adanya kegiatan seperti ini semakin mendekatkan warga Popome dengan personel Pos Popome.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satgas Yonif Mekanis 203/AK atas kegiatan yang diadakan untuk warga Popome, semoga Bapak TNI Pos Popome selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bertugas,” ujar Muh Murib selaku Ondo Api Desa Popome.

Sambut Kunjungan Kerja Panglima TNI Dan Kapolri, Kodim 1710/Mimika Gelar Pasukan

 

BALIKINI.NET | MIMIKA — Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A dan Kapolri, Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si akan melaksanakan kunjungan kerja perdana ke wilayah Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di wilayah Provinsi Papua, dan untuk memastikan kunjungan Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan berjalan dengan aman dan lancar, Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi memimpin apel gabungan gelar pasukan pengamanan di Hanggar Airfast, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Senin (09/01/2023).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang mungkin timbul saat pelaksanaan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri. Pada kesempatan tersebut diikuti oleh sekitar 350 personel gabungan TNI-Polri dan dihadiri juga oleh Dansat TNI dan Polri. Pada penekanannya Dandim 1710/Mimika menekankan agar semua personel yang terlibat melaksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bergerak sesuai perintah yang ditentukan.

Dandim pun menekankan pengamanan rute untuk dilakukan sebaik mungkin dan semua pihak yang terlibat pengamanan saling menjaga komunikasi sehingga kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri ke Kabupaten Mimika adalah untuk bertemu sapa dengan prajurit TNI-Polri di wilayah Kabupaten Mimika.

Usai pelaksanaan gelar pasukan pengamanan ini, seluruh personel langsung dibagi menurut sektor pengamanan selanjutnya seluruh personel pengamanan menduduki titik-titik pengamanan. Pelaksanaan pengamanan akan dilaksanakan dengan ketat untuk memastikan kegiatan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan berjalan dengan aman.(*)

Demokrat Kembali Tolak Keras Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, AHY: Jangan Sampai Hak Rakyat Dirampas

BALIKINI.NET | JAKARTA — “Kami Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pertemuan para pimpinan Partai Politik terkait wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional, Minggu (8/1) siang, di Hotel Dharmawangsa.

“Sekali lagi kami menolak sistem Pemilu Tertutup Proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu,” ujar AHY.

Yang pertama, lanjut AHY, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. “Jka terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan,” lanjut AHY.

AHY berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini serta bisa menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.

“Yang kedua, secara internal Partai Politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya, dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil,” ucap AHY.

“Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Kita ingin sekali lagi, yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas,” imbuh AHY.

Ketum Partai Politik lain yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Ketum Partai Gokar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sedangkan Partai Nasdem diwakili oleh Sekjen Jhonnh G. Plate dan PPP diwakili oleh Waketum Amir Uskara. (adt/csa)

Panglima TNI Terima Paparan Rencana Pendidikan Reguler LI Sesko TNI TA 2023

BALIKINI.NET | JAKARTA — Panglima  TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menerima paparan tentang Rencana Pendidikan Reguler LI Sesko TNI TA 2023 dari Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI Marsdya TNI Kusworo, S.E., M.M., bertempat di Ruang Rapat Paripurna Lt.III Gedung Soedirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/1/2023).

Dalam paparannya Dansesko TNI menyampaikan salah satu dasar rencana pelaksanaan Pendidikan Reguler LI Sesko TNI TA 2023 adalah lima arahan  Panglima TNI, yaitu kembalikan marwah Dikreg Sesko TNI yakni penguatan materi Operasi Gabungan (Opsgab) dan Operasi Bersama (Opsma), tambahkan materi operasi bersama untuk Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seleksi Peserta Didik (Serdik) dan pelaksanaan pendidikan sesuai ketentuan (tripola dasar pendidikan), melaksanakan pembinaan jasmani dengan lari kartu 2 pos serta  laksanakan koordinasi dengan Sesko Angkatan untuk sinkronisasi Program Kegiatan Bersama (PKB) Opsgab dan PKB Kejuangan (Juang).

Adapun pendidikan akan dilaksanakan selama 8 bulan yang akan dibuka pada 8 Maret sampai dengan 30 November 2023. Untuk jumlah peserta didik berjumlah 150 perwira siswa (pasis) terdiri atas 128 Pasis TNI, 15 Pasis Polri serta 7 Pasis dari manca negara atau negara sahabat (Australia, India, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam).   Sasaran pendidikan merujuk pada Tripola dasar pendidikan meliputi akademik, kepribadian dan jasmani.

Pada kesempatan itu Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan untuk kembali lagi kepada marwah Sesko TNI seperti awal dulu didirikan disamping mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan ke depan. “Karena TNI sampai saat ini masih darat, laut, udara dan doktrin operasi gabungan TNI juga ada, dasar-dasar untuk melaksanakan operasi gabungan dan dalam pengerahan kekuatan TNI juga masih menggunakan doktrin operasi gabungan TNI. Tentunya itu masih relevan dan masih digunakan belum berubah,” ucapnya.

Panglima TNI menambahkan bahwa Sesko TNI didirikan tentunya sebagai aktualisasi dari doktrin operasi gabungan TNI.  Harapannya Sesko Angkatan sebagai dasar nantinya melangkah menjadi ke Sesko TNI, karena Sesko TNI tingkatannya lebih strategis sebagai Kogab, sedangkan Sesko Angkatan sebagai Pangkogasgab. “Supaya nantinya termasuk kurikulum pelaksanaan di tiap-tiap Angkatan.  Ini agar disamakan, sehingga nanti ketika PKB Opsgab dan PKB Ops Juang itu betul-betul selaras,” tuturnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono, M.A., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono,  S.H., M.H., M.Tr.(Han), Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M., Aspers Panglima TNI Marsda TNI Samsul Rizal, S.I.P., M.Tr.(Han) dan para Pejabat Utama Mabes TNI dan Angkatan. (**)

Satgas Yonif Mekanis 203/AK Laksanakan Anjangsana Ke Rumah Bapak Kepala Desa

BALIKINI.NET | BALINGGA — Pos Balingga Satgas Yonif Mekanis 203/AK melaksanakan kegiatan anjangsana ke rumah Bapak Miki Wenda selaku Kepala Desa Balingga, Distrik Balingga guna mempererat tali silaturahmi dan untuk sama-sama menjaga wilayah tetap kondusif terutama di Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Selasa (3/01/2023). 

Hal tersebut disampaikan oleh Danpos Balingga Satgas Yonif Mekanis 203/AK Lettu Inf Faisal Ramadhan dalam keterangannya di Distrik Balingga. 

“Kegiatan anjangsana ini merupakan upaya Pos Balingga Satgas Yonif Mekanis 203/AK untuk terus dekat dengan masyarakat maupun untuk tetap menjaga silaturahmi yang telah terjalin selama ini dengan masyarakat di Desa Balingga Distrik Balingga serta tetap sama-sama menjaga keamanan wilayah ini tetap kondusif,” ungkap Danpos Balingga.

Disela-sela melaksanakan anjangsana, personel Pos Balingga pun memberikan kado di awal tahun berupa sepasang sepatu kepada keluarga Bapak Miki Wenda untuk digunakan beraktifitas sehari-hari.

Bapak Miki Wenda mengungkapkan dirinya sangat berterima kasih kepada personel Pos Balingga yang telah berkunjung maupun bersilaturahmi dan mengecek keadaan keluarganya serta memberikan sepasang sepatu. 

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak TNI yang selalu hadir untuk masyarakat dan semoga Bapak TNI selalu diberikan keselamatan selama bertugas,” ucapnya.

Tolak Keras Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, AHY: Memundurkan Kualitas Demokrasi

BALIKINI.NET | JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak keras upaya pengembalian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Bagi AHY hal tersebut memundurkan kualitas demokrasi.

 “Kami Partai Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikkan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya,” tegas AHY, Selasa (3/1). 

Bagi AHY sistem yang sudah berjalan selama ini (sistem proporsional terbuka) ditujukan untuk modernisasi partai. “Masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini,” tambahnya.

AHY mengajak semua pihak menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga amanah reformasi. “Keputusan penggunaan sistem pemilu adalah keputusan politik, hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate,” tutur AHY. 

“Jangan sampai perdebatan ini mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan kita menuju Pemilu 2024. Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem pilpres tidak langsung. Mari jaga amanah Reformasi, agar Indonesia tidak mundur lagi ke model otokrasi,” tutup AHY.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari memberi pernyataan  bahwa kemungkinan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. (dna/csa)

Kritisi Perppu Cipta Kerja, AHY: Hukum Dibentuk untuk Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Elite

BALIKINI.NET | JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1).

“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY.

Menurutnya, proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut. 

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY. 

AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” tegas AHY. 

Terakhir AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama. 

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” tutup AHY. 

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. (dna/csa)

Refleksi Akhir Tahun PWI Bali, Pers Tetap Optimis Hadapi Era Digital

BALIKINI.NET | BALI —  Perkembangan teknologi dengan platform digitalisasi yang merambah  segala lini termasuk di dunia pers menjadi tantangan bagi kalangan media agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Menyikapi kondisi ini, PWI Bali menyelenggarakan Diskusi Akhir Tahun 2022 bertema "Pers di Era Digital, Siapa Takut?" bertempat di Gedung PWI Bali, Jalan Gatot Subroto, Denpasar, Jumat (30/12/2022).

Diskusi ini merupakan refleksi bagi insan pers di Bali yang menghadirkan tiga narasumber yaitu I Nyoman Wirata (Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali), I Wayan Suyadnya (Pendiri Harian Media Bali) dan Dr. Nengah Muliarta (Akademisi) yang dipandu oleh Arief Wibisono (Wakil Ketua PWI Bali Bidang Pendidikan).

Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra mengapresiasi diskusi "Pers di Era Digital, Siapa Takut?" karena menjadi refleksi  bagi kalangan pers dalam menghadapi tantangan ke depan. Era digitalisasi, menurut Dwikora, mengharuskan media beradaptasi dengan perkembangan teknologi kalau tidak ingin tergerus. 

"Banyak insan media yang pesimis menghadapi tantangan di era digital. Melalui diskusi ini kami berharap pekerja media tidak takut menghadapi tantangan, sebaliknya harus bisa membaca peluang di era digitalisasi," ungkap Pemimpin Redaksi Harian Warta Bali ini.

Selanjutnya Nyoman Wirata mengungkapkan dalam menjaga eksistensi media di era kekinian perlu kiranya menjaga kredibilitas profesi. 

“Lakukan control dan evaluasi setiap saat melalui proses manajemen dan yang penting bagaimana optimisme itu harus tetap diperjuangkan,” tandasnya.

Sedangkan Wayan Suyadnya, dalam diskusi ini mengungkapkan, kenapa dirinya dengan optimis mampu mendirikan perusahaan media “Media Bali” meskipun ditengah-tengah rumor yang meragukan kiprahnya selama ini. 

“Tentu sebelumnya saya sudah melakukan kajian. Faktanya hingga kini belum ada satupun media di Bali yang gulung tikar, meskipun ada beberapa persoalan yang dihadapi,” ungkapnya. Seraya berujar “Media Bali” hingga kini masih menunjukkan kiprahnya. 

“Media cetak masih kok jadi rujukan di tengah derasnya platfom digital,”  imbuhnya.

Menariknya Negah Muliarta, menyampaikan, kondisi terkini platform digital yakni masih berkutatnya praktisi media di platform 1.0, padahal saat ini platformnya bergeser ke 3.0. 

“Kita masih sibuk dengan SEO dan Clickbait, kita lupa menyematkan DNA kita, yang penting bagaimana mengejar ‘viewer’. Ibaratnya media tanpa identitas,” sentilnya.

Menurut praktisi media yang juga seorang akademisi, Muliarta menyatakan, media yang nantinya bertahan yakni media yang memiliki idealisme dengan menciptakan jurnalisme berkualitas. (*)

HUT Ke-17, Bakamla RI Targetkan Kenaikan Nilai IKL

BALIKINI.NET | JAKARTA — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar upacara hari ulang tahun ke-17 di lapangan Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat.

Dipimpin oleh Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia, upacara diikuti seluruh personel Bakamla yang berdinas di Jakarta. Selain itu dalam rangkaian kegiatan juga diisi dengan peresmian Contact Center dan Nursery Room Bakamla RI.

Dalam peringatan ke-17 tahun berdiri, Kepala Bakamla RI mengatakan kita patut bersyukur karena di usia yang semakin matang, Bakamla dapat mewujudkan jati diri dan perannya sebagai penegak hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 32 tahun 2014 yang ditunjukkan dengan sejumlah capaian dan kinerja yang meningkat dalam segala bidang.

Kondisi keamanan dan keselamatan laut periode 2022, bila melihat trend keamanan dan keselamatan laut, berdasarkan intensitas kejadian relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Meski demikian, isu keamanan paling tinggi tetap masih ada di isu IUUF diikuti dengan penyelundupan. Tidak saja terkait dengan jumlah kejadian, bila melihat dari luasan wilayah isu keamanan dan keselamatan, terjadi juga penurunan. Kejadian atau isu keamanan laut di utara Papua, perairan Bali dan sekitarnya, termasuk di barat dari Halmahera dan Ambon, juga perairan Jakarta dan Banten, serta perairan Tanjung Datu tidak terjadi atau tidak signifikan kejadian keamanan dan keselamatan laut di wilayah tersebut.

“Kita patut bersyukur, saat ini Bakamla perlahan namun pasti berbenah diri dan berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain penilaian WTP dari BPK Tahun 2021, grade A (memuaskan) dari ANRI, penilaian baik sistem “merit” dari KASN, penilaian SPI 82,33 dari KPK dan penilaian aktivitas fisik terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Realisasi APBN Bakamla RI juga berhasil mencapai urutan keempat tertinggi kategori lembaga sebesar 98,92%,” ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Dijabarkan juga, total telah terjalin kerjasama dengan 15 negara dan jumlah ini akan terus ditingkatkan. Bakamla mendorong kerjasama dan menjadi single point of contact bagi partner strategic Negara dunia terkait dengan intensi pengamanan lalu lintas kapal-kapal milik negara partner. Dalam ACF 2022, Indonesia juga berhasil mendorong penandatanganan declaration of ASEAN Coast Guard serta disepakati untuk menjadi host pertemuan kedua ACF tahun 2023. Penguatan peran Bakamla sebagai koordinator atau leading agency dalam keamanan laut terus dilakukan melalui implementasi forum keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, penyusunan R-Perpres, dan sejumlah peraturan pelaksana dari PP No.13/2022.

Diakhir sambutannya, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyampaikan bahwa Bakamla telah menetapkan sejumah sasaran di tahun 2023 dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan laut. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu dengan menetapkan target utama peningkatan nilai Indeks Keamanan Laut (IKL), ini tentu mendorong upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya organisasi Bakamla, gelar operasi, pembinaan sinergitas aparat gakkumla dan penguatan saling percaya.

“Sasaran ini dapat dicapai melalui sinergitas patroli, pengembangan dan pembinaan kekuatan dan sumber daya, penguatan fungsi KKPH, pertukaran dan integrasi informasi, serta penguatan kerjasama melalui kerangka ASEAN Coast Guard Forum,” kata Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menutup sambutannya.

Hari kebahagian ini juga secara serentak dilaksanakan upacara dimasing-masing Kantor Zona Barat (Batam), Tengah (Manado) dan Timur (Ambon).

 

Catatan Akhir Tahun 2022 PWI Pusat

BALIKINI.NET | JAKARTA — TAHUN 2022 ditutup dengan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi komunitas pers dan masyarakat sipil di Indonesia. DPR akhirnya mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Upaya dekolonisasi pun melahirkan fakta rekolonisasi.

Upaya DPR memperbarui KUHP lama awalnya disambut hangat berbagai kalangan. KUHP warisan Belanda yang otoriter dan tidak demokratis memang perlu dirombak. Perombakan itu, katakanlah, merupakan upaya bersama untuk melakukan dekolonialisasi atas hukum pidana di Indonesia. 

KUHP yang baru disahkan DPR itu ternyata, justru memperkuat kembali pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi dalam KUHP lama. Padahal sebagian dari pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi itu sesungguhnya sudah berhasil dijinakkan melalui serangkaian proses amandemen yang didorong kelompok demokrasi selama era reformasi pasca-1998. Pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi itu ibarat tumor jinak yang kembali ganas mengancam kesehatan demokrasi dan keselamatan kita semua. 

Tengah ditunggu apakah Presiden kelak akan menandatangani KUHP baru tersebut atau tidak. Namun, tanpa tanda tangan Presiden pun, KUHP baru itu akan tetap berlaku.  Dan, PWI Pusat menyayangkan KUHP baru itu disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat sipil dan pers. 

Masyarakat sipil dan pers benar diundang untuk memberikan masukan dan kritik. Namun partisipasi masyarakat dalam hal ini hanya formalitas. Hanya menjadi legitimasi bagi DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan KUHP tersebut. Faktanya, keberatan dan kritik masyarakat tidak benar-benar didengarkan dan digunakan untuk memperbaiki RKUHP.

KUHP baru jelas telah mengesampingkan pelembagaan kemerdekaan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terdapat banyak pasal KUHP baru yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers. 

Lebih dari itu, PWI melihat KUHP baru memberi ancaman terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan berkeyakinan, serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Berikut pasal-pasal bermasalah dalam KUHP baru:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.

4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Diperlukan telaah mendalam atas pasal-pasal bermasalah tersebut, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempermasalahkannya. PWI Pusat akan bekerja-sama dengan kalangan masyarakat sipil dan perguruan tinggi untuk penyikapan lebih lanjut.

 Ada dua hal penting yang akan ditekankan di sini: 1) penegasan dan penguatan prinsip bahwa UU Pers No 40 Tahun 1999 bersifat lex specialis derogat legi generali; 2) penjajakan atas opsi mengajukan judicial review atas KUHP baru. 

Dalam konteks lain, PWI Pusat juga tengah mendorong percepatan pengesahan regulasi tentang Publishers Right. Sebagaimana diketahui, pengesahan Publishers Right merupakan janji Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 9 Februari 2022. 

Dihadapan komunitas pers nasional, Presiden saat itu menyatakan komitmennya untuk mendukung pers nasional menghadapi tekanan disrupsi digital. Publishers Right sangat penting untuk membangun daya tawar pers nasional menghadapi monopoli platform global, serta untuk menyehatkan ekosistem media nasional. Seyogyanya pada puncak HPN tahun 2023 di Sumatera Utara nanti, Presiden Joko Widodo telah membawa kabar gembira untuk komunitas pers nasional, terkait dengan hal ini.

PWI Pusat menyampaikan terima kasih kepada pers nasional yang selama tahun 2022 telah membantu saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang mengalami musibah: gempa bumi di Sukabumi Jawa Barat, gunung meletus di Lumajang, Jawa Timur, tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan lain-lain. 

Bantuan utama yang diberikan pers dalam hal ini tentu saja adalah pemberitaan yang terus-menerus, komprehensif, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, mendorong semua pihak untuk memberikan solidaritas sosial, serta mengingatkan pemerintah akan penanganan-penanganan yang dibutuhkan. Semoga pada tahun 2023 nanti, Pers Indonesia akan tetap berkontribusi positif sebagai pendorong solidaritas sosial dan perekat persatuan bangsa Indonesia.

Tahun Politik

Tahun 2023 bisa dipastikan kita akan memasuki tahun politik yang semakin semarak dan berjalan penuh dinamika. Kontestasi politik menjelang Pilpres 2024 pun sudah bisa kita rasakan sejak tahun 2022. Namun, kontestasi tersebut akan semakin menghangat tahun 2022. 

Proses kandidasi capres-cawapres akan mengerucut pada tokoh nasional tertentu dan partai-partai politik akan semakin jelas arah koalisi dan perkubuannya. Dalam konteks ini, menjaga kemandirian pers dan profesionalisme media adalah misi penting yang mesti dijalankan dan dikuatkan bersama-sama. 

Meskipun kita sedang menghadapi semakin kuatnya peran politik media sosial, fakta menunjukkan, media massa konvensional masih menjadi faktor penentu wacana dan opini publik. Wacana politik elektoral yang terbentuk melalui pemberitaan media masih sangat diperhitungkan para kandidat yang ingin menjaring opini dan dukungan masyarakat. 

Pada tahun-tahun politik menjelang pemilu seperti saat, semua kelompok politik akan berkepentingan terhadap arah pemberitaan media. Mereka tak pelak lagi akan berusaha mempengaruhi sikap media dan wartawan. Hal ini terjadi baik dalam konteks pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam konteks inilah, PWI Pusat menyerukan kepada seluruh anggotanya maupun seluruh komponen pers nasional agar terus menjaga independensi dan profesioalisme. 

Segenap unsur pers harus menghindari posisi menjadi bagian dari kubu-kubu politik yang saling berhadapan dalam Pemilu. Para wartawan tidak boleh menjadi tim sukses atau bahkan menjadi kandidat eksekutif atau legislatif. Jika menjadi kandidat atau tim sukses kandidat, aturannya sudah sangat jelas: mundur dari profesi wartawan, paling tidak mengajukan cuti. Harkat dan martabat wartawan harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap wartawan dan media harus terus dirawat dan dipertahankan. 

Selebihnya, mari berkontribusi pada pesta demokrasi lima tahunan itu dengan menghadirkan pemberitaan yang senantiasa berimbang, berdasarkan fakta, proporsional, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Suhu politik boleh menghangat, pertarungan antar kandidat dalam pemilu boleh memanas, tetapi pemberitaan media massa harus senantiasa teduh dan mencerahkan masyarakat. Para wartawan harus berada digaris depan dalam upaya mempertahankan ruang publik yang beretika dan bermartabat. 

Hampir bisa dipastikan, perbincangan politik di media sosial akan berjalan dengan tajam, keras bahkan konfliktual. Dalam hal ini, sudah semestinya media massa konvensional menjadi sumber informasi dan diskusi publik yang lebih baik dan beradab. Hal inilah sumbangsih yang diharapkan semua pihak dapat diperankan dengan baik oleh komunitas pers nasional.

KEPADA SEGENAP WARGA BANGSA, KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2023.

SEMOGA PERS INDONESIA AKAN LEBIH BAIK DAN KONTRIBUTIF DALAM MENGAWAL PERJALANAN BANGSA INDONESIA MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK.

Jakarta, 27 Desember 2022

Atal S Depari

Ketua Umum PWI PUsat

Bakamla RI Bantu Evakuasi Imigran Ilegal Rohingya

BALIKINI.NET | ACEH BESAR — Bakamla RI melalui Stasiun Bakamla Banda Aceh, turut membantu evakuasi penumpang kapal terdampar. Diketahui selanjutnya bahwa para penumpang itu merupakan imigran ilegal Suku Rohingya asal Myanmar. Kapal kayu yang membawanya karam di Pantai Desa Ladong, Aceh Besar, Minggu (25/12/2022). 

Imigran ilegal Suku Rohingya tersebut berlayar dari Myanmar menuju Malaysia. Naas nasibnya, kapal tersebut mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di atas laut kira-kira sebulan lamanya. Tidak hanya itu, dari penumpang yang selamat, didapat informasi pula bahwa selama berlayar mereka tidak cukup perbekalan bahan makanan.

Menanggapi hal tersebut, tim gabungan pun dibentuk untuk menyelamatkan para imigran ini. Terlebih lagi, 2 dari 57 orang penumpang kapal ditemukan dalam keadaan sakit. 

Tim gabungan terdiri dari Polairud, Lanal Sabang, Sekda Aceh Besar, Kantor Imigrasi Aceh, Stasiun Bakamla Banda Aceh, Dinas Kesehatan Puskesmas Masjid Raya, dan Dinas Sosial Aceh Besar.

Hingga berita ini diturunkan, para imigran ilegal tersebut diamankan oleh Dinas Sosial Aceh sebagai tempat penampungan sementara. Tidak lepas dari sektor pengamanan, tim gabungan yang terlibat secara terorganisir melakukan pengamanan di sekitar lokasi penampungan imigran ilegal. Selain itu, imigran yang sakit telah dilarikan ke Puskesmas Masjid Raya guna penanganan lebih lanjut.

Warga Minang Dukung Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster

Gubernur Koster Ajak IKMS Bali di Usia Ke-59 Lestarikan Warisan Kekayaan Budaya Leluhur di Indonesia.

BALIKINI.NET | BALI —  Gubernur Bali, Wayan Koster mengucapkan selamat kepada Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali yang melaksanakan Milad ke59 dengan mengajak IKMS Bali untuk terus memiliki soliditas dan rasa persaudaraan di dalam menjaga dan membangun Bali secara  bersama-sama, agar Bali tetap terpelihara dengan baik, eksis, survive dari jaman ke jaman dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di Provinsi Bali.

Ucapan Milad ke-59 IKMS ini disampaikan langsung Gubernur Bali, Wayan Koster dihadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Ketua IKMS Bali, Hasrizal, dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam IKMS Bali pada, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 25 Desember 2022 di Gedung Serbaguna IKMS Bali.

Kehadiran Gubernur Bali, Wayan Koster di IKMS Bali disambut hangat oleh warga Minang. Karena warga Minang sudah lama mengenal sosok Wayan Koster. Bahkan sebelum terpilih menjadi Gubernur Bali, sering diundang oleh IKMS, sampai pada waktu  Pilkada 2018, IKMS Bali mendukung penuh Wayan Koster untuk  maju hingga terpilih menjadi Gubernur Bali Periode 2018-2023. 

“Karena itu sekarang, dalam posisi sebagai Gubernur Bali, Saya harus mengayomi semua masyarakat di Bali,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Gubernur Bali dalam sambutannya tidak henti-hentinya mengajak IKMS Bali untuk senantiasa menjaga Bali dengan Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, dan Kearifan Lokal seperti pepatah yang sering disampaikan oleh IKMS bahwa, ‘Dimana Bumi Dipijak, 

Disana Langit Dijunjung’. 

“Saya kira memang mesti begitu kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini sembari berpesan 

untuk IKMS Bali agar selalu melestarikan Bahasa Daerah, Adat, Tradisi, Seni Budaya, sampai Busana Adat Minang sebagai warisan kekayaan budaya leluhur kita di masing-masing daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur Bali menceritakan kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, bahwa di Bali sekarang sudah menggunakan Busana Adat Bali setiap hari Kamis, Purnama, Tilem sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, dan sebelumnya setiap hari Selasa kita menggunakan busana berbahan Kain Tenun Endek Bali sesuai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain

Tenun Tradisional Bali.

Sehingga sekarang, kalau pertemuan di Bali tidak lagi menggunakan jas dan dasi, tapi sudah menggunakan busana Adat Bali dan Endek Bali. Begitu pula di acara Presidensi G20 saat menyambut kedatangan para Kepala Negara, Saya selalu menggunakan Busana Adat Bali. Jadi, selain identitas budaya kita tampil, para perajin dan pelaku UKM-UMKM kita akan hidup, penenun-penenun kain tradisional kita pasti hidup yang kemudian berdampak terhadap ekonomi serta pelestarian budaya. 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor yang merupakan warga Minang menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memperhatikan IKMS Bali. Sehingga Saya berpesan kepada keluarga besar IKMS Bali agar bisa menempatkan diri, serta pandai menjaga hubungan baik dengan masyarakat Bali sesuai pepatah kita di Minang, ‘Dimana Bumi Dipijak, Disana Langit Dijunjung’. 

“Kepada Keluarga Besar IKMS Bali, Bapak Wayan Koster ini adalah pemimpin yang baik, tentu harus selalu kita dukung Bapak Wayan Koster dalam kepemimpinannya menjadi Gubernur Bali,” ujar Wamen Ketenagakerjaan yang disambut tepuk tangan sembari memberikan apresiasi atas kinerja Gubernur Bali, Wayan Koster yang mampu memulihkan kembali pariwisata dan perekonomian Bali, karena berhasil mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Terima Brevet Komando Baret Merah

BALIKINI.NET | JAKARTA — Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerima Brevet Komando Baret Merah, Pin Komando  dan Sangkur Komando dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang disematkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Dr. Dudung Abdurachman ,S.E.,M.M yang  didampingi  Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., bertempat di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (27/12/2022).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa penyematan Brevet Komando Baret Merah dan Sangkur Komando yang merupakan tanda diterimanya sebagai keluarga kehormatan Kopassus merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. 

“Kebanggaan saya pun bertambah ketika saya secara langsung melihat profesionalisme dari para Prajurit Komando yang ditampilkan dalam kegiatan demonstrasi yang tadi kita saksikan bersama. Semangat menggelora yang terpancar dari wajah-wajah Patriot Prajurit Komando membuat saya semakin bangga dan jatuh cinta kepada Kopassus,” ucapnya.

Baret Warna Merah Kopassus melambangkan keberanian luar biasa, motivasi tinggi guna meraih kesuksesan serta kematangan dalam pola pikir serta olah rasa dan keseimbangan antara Intelligent Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ).  Baret merah yang dipakainya membawa konsekuensi dan menuntutnya sebagai Panglima TNI untuk ikut serta memajukan Kopassus serta berperilaku dan bertindak selayaknya Prajurit komando.  

Panglima TNI juga mengatakan bahwa penyematan Brevet Komando bersama Kapolri  merupakan salah satu wujud sinergitas antara TNI dan Polri, antara dua komponen utama pertahanan dan keamanan NKRI. “Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri harus terus kita jaga bersama karena merupakan harga mati menuju Indonesia yang adil dan makmur,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI memberikan penekanan yang harus dipedomani oleh seluruh Prajurit Komando dimanapun bertugas.

Pertama, tingkatkan terus kemampuan agar menjadi prajurit yang profesional, tangguh bermoral berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi serta bermental Sapta Marga. 

Kedua, pertajam naluri tempur dan kemampuan  dalam melaksanakan tugas operasi khusus dan operasi terpadu. 

Ketiga, Prajurit Komando harus menjadi pengayom dan membantu kesulitan rakyat serta mampu memberikan rasa aman di masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan. 

Keempat, jaga netralitas TNI terutama menjelang tahun politik dan Pilkada serentak pada tahun 2024. 

Kelima, stop aksi arogansi prajurit TNI, harus tetap tegas namun juga harus mampu berperilaku humanis dan disegani. 

Keenam, jaga selalu sinergitas dan soliditas dengan Polri dan komponen bangsa lainnya demi tegaknya NKRI melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perkokoh Kemanunggalan, Dandim 1710/Mimika Gelar Komsos Bersama Tokoh Agama

BALIKINI.NET | MIMIKA — Guna terus meningkatkan hubungan baik dan memperkokoh kemanunggalan, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos)  bersama tokoh agama an. Pdt. Lukas Hagabal di Kp. Amole, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Jumat (23/12/2022).

Pada kesempatan tersebut, Dandim 1710/Mimika melaksanakan Komsos dengan bersilaturahmi sembari memberikan bantuan sembako kepada Keluarga Pdt. Hagabal jelang perayaan Natal yang bertujuan untuk mempererat hubungan yang harmonis dan implementasi dari kemanunggalan TNI-Rakyat.

Menurut beliau Kemanunggalan TNI-Rakyat harus senantiasa ditumbuhkembangkan agar tetap menjadi kekuatan yang tangguh dan modal dasar dalam menyelesaikan setiap permasalahan, seperti yang telah dibuktikan dan dicatat dalam sejarah perjuangan bangsa ini.

“Ini merupakan tegur sapa kita kepada tokoh agama di wilayah, dengan kegiatan Komsos seperti ini kita bisa mengetahui secara langsung keluhan-keluhan yang dirasakan warga selama ini,” kata Dandim.

 

Pada kesempatan tersebut, Pdt. Lukas mengucapkan banyak terimakasih atas kunjungan Dandim, Ia meyakini bahwa melalui silaturahmi seperti ini secara otomatis akan tercipta keakraban guna mempererat hubungan antara aparat TNI, khususnya Kodim 1710/Mimika bersam para tokoh serta masyarakat di wilayah.

Konjen Australia Selenggarakan Seminar Bersama Pengajar dan Mahasiswa Lombok

BALIKINI.NET | MATARAM — Konsulat-Jenderal Australia di Bali menyelenggarakan seminar bersama sejumlah pengajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Program Mobilitas New Colombo 

Plan (NCP) dari Universitas Murdoch, Australia yang tengah melakukan studi berkaitan dengan pengelolaan limbah dan energi terbarukan di Lombok, pada Jumat, 16 Desember 2022.

Seminar bertema Pengelolaan Limbah dan Energi Baru Terbarukan ini ditujukan untuk berbagi ide, mendorong pemikiran baru dan kreatif, memamerkan solusi lokal, dan membangun kemitraan untuk mengatasi tantangan pengelolaan limbah dan energi baru terbarukan di Australia dan Indonesia.

Seminar yang dilaksanakan di Pejanggik Hall, Santika Mataram, Lombok ini menghadirkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Duncan Ward dari Clasroom of Hope and Block Solutions,  Andrew Sinclair dari Geo Trash Management Lombok dan perwakilan dari Eco Regions dan SIPOD  Australia, John Higson dalam panel diskusi yang dimoderatori oleh Konsul Bagian Ekonomi, Perdagangan dan Diplomasi Publik Konsulat-Jenderal Australia di Bali, Amelia Ekkel. 

“Seminar ini diselenggarakan pada waktu yang tepat mengingat minat yang jelas dari pemerintah Australia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan, terutama sepanjang tahun G20 ini, " kata Konsul Australia, Amelia Ekkel.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memberikan sambutan dan secara resmi membuka seminar ini bersama Konsul Amelia Ekkel. Seminar dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta dari berbagai universitas, LSM, anggota asosiasi bisnis dan pariwisata di Lombok serta masyarakat umum.

PWI Dorong Sumut Berbenah Jelang PON

BALIKINI.NET | JAKARTA — Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mengatakan, Hari Pers Nasional yang akan diadakan di Provinsi Sumatera Utara harus bisa menggali persiapan tuan rumah Sumatera Utara bersama DI Aceh menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024.

"Dalam acara ini bagaimana persoalan daerah harus kita angkat, terus terang saja, Sumut tidak ada persiapan untuk menggelar PON, padahal waktu tinggal dua tahun," ungkap Atal S Depari saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) 'Strategi Sumut Dan Aceh Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah' yang didadakan di Aston Kartika Hotel, Jumat (16/12/2022).

Atal S Depari berharap ada diskusi dengan Gubernur.

"Kita menyatakan Sumut belum bergerak, karena itu, kita akan membagikan hasil diskusi yang puncaknya di HPN nanti, kita akan dorong Sumut berbenah jelang PON. Karena itu, kita ingin tahu kesiapan Sumut, tercermin kesiapan fasilitas, sampai saat ini kami belum melihat adanya pembangungan fasilitas, supaya PON terlaksana tepat waktu, kalau pun diundur paling 2025, kita berharap ini harus sukses dan jalan, jangan sampai ini hanya dikampanyekan saja, tidak menyiapkan dirinya," papar Atal S Depari.

Atal S Depari juga menyampaikan HPN nanti, akan mengangkat tema yang penting untuk nasional dan Sumut, yakni penyelenggaraan PON.

"Semoga saran dari sini, bisa bermanfaat untuk mempercepat proses persiapan PON di Sumut," kata Atal S Depari.

Tampil sebagai nara sumber di acara FGD ini, Wakil I Ketua Umum KONI Pusat, Suwarno mengatakan bahwa PON ini tidak semata mata hanya untuk olahraganya tetapi terkandung muatan kesatuan dan persatuan nasional.

"Baru kita berbicara meningkatkan ketahanan nasional, bagaimana kita mendapatkan atlet potensial tampil di tingkat internasional. Selain itu, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita menyelenggarakan PON, tentu harus memegang prinsip sukses penyelengaraan, sukses prestasi dan ekonomi," jelas Suwarno didampingi Kabid Bina Prestasi KONI Pusat Gugun Yudinar.

Selain itu, diakui Suwarno yang harus diperhatikan juga bidang pertandingan yang jadi penjuru penyelenggaraan PON.

"Bidang pertandingan jadi penjuru, rumuskan Cabor yang akan dipertandingkan, Sumut mengajak Aceh untuk memilih Cabor. Kami sebagai mediator tetapkan 33 Cabor di Sumut dan 32 di Aceh. Setelah itu, kami merumuskan nomor yang dipertandingankan, kami bicara nomor 1032 nomor pertandingan, sekarang masih ada yang ingin nambah lagi, padahal sk Koni sudah ditandatangani," paparnya.

Dikatakan Suwarno, setelah nomor ditentukan kuota, setelah itu selesai.

"Semua KONI Provinsi dan Cabor kita undang, merumuskan sistem pertandingan. Tahun depan babak Kualifikas PON," ujarnya.

Kembali pada koordinasi, penyiapan infrastruktur, menurut Suwarno pihaknya ingin tidak banyak membangun, yang ada diperbaiki, tapi Gunernur Sumut, ingin memanfaatkan lahan 300 Ha dengan membangun pusat olahraga dan pusat bisnis.

"Ingin kerjasama dengan luar negari sebagai investor.  Kita komentari, Povinsi tidak bisa langsung menerima investaso dari luar negeri karena harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan RI," kata Suwarno.

Menyinggung pembangunan stadion di PON Aceh dan Sumut, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essy Asiah mengatakan bahwa PUPR bersyukur provinsi menyatakan diri siap gelar PON.

"Harusnya siap segala-segalanya, termasuk membangun sebuah stadion, karena kita membangun Stadion itu harus sesuai dengan standar internasional, karena begitu ada pemecahan rekor, tentu tidak akan dicatat di induk olahraga resmi," jelas Essy Asiah.

Setelah stadion dinyatakan memenuhi standar internasional, diakui Essy Asiah tentu biaya pemeliharaannya sangat mahal.

"Biasanya kita perlu pemeliharaan bangunan, kami tidak ingin ada anggapan PUPR hanya membangun, tetapi pemeliharaannya tidak dipikirkan, padahal selesai pembangunan kita sudah serahkan ke Pemda," ujar Essy.

Biasanya diakui Essy, jika nanti Sumut meminta dibangunkan satu stadion, tetapi kapasitasnya besar, begitu juga Aceh, bakal mengikuti Sumut minta stadion besar juga.

"Jika satunya membangun stadion biayanya triliunan, tentu Aceh bakal meminta yang sama dengan Sumut. Itulah yang biasanya terjadi,. pokoknya serulah," selorohnya.

Namun demikian, Essy menjamin PUPR tetap berkomitmen untuk membangun stadion yang diminta.

"Kita tetap mengejar waktu, begitu juga dengan venue kecil lainnya, yang jelas venue pembukaan dan penutupan di Medan tetap akan dibangun yang sifarnya multi fungsi. Semoga jika kelak sudah selesai pembangunannya, pasca PON harus dipikirkan juga perawatannya," kata Essy.

Jatuh Dari Motor, Anggota Satgas Yonarmed 1 Kostrad Berikan Pertolongan Pertama Pada Warga

BALIKINI.NET | AMBON — Anggota Pos Laha Satgas Yonarmed 1 Kostrad, berikan pertolongan pertama kepada salah satu warga yang terluka akibat jatuh dari kendaraan saat berboncengan dengan ayahnya di Dusun Air Manis, Negeri Laha, Kota Ambon, Rabu (14/12/2022).

Dalam keterangan tertulis Penerangan Satgas, Danpos Ramil Laha Letda Arm Ahmat Solikhin menyampaikan, kedatangan warga atas nama Bapak Sidik yang mengantar anaknya pasca jatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, dengan tujuan untuk meminta bantuan pengobatan luka pada anaknya.

Peristiwa itu terjadi berawal dari Bapak Sidik yang hendak pergi ke pasar bersama anaknya untuk membeli kebutuhan keluarga mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rantai motor miliknya terputus dan membelit roda belakang sepeda motor yang dikendarai tersebut sehingga mengakibatkan kehilangan kendali. Karena tidak siap, sang anak yang bernama Ardin (6) terlempar dari sepeda motor dan jatuh ke aspal.

“Pada saat selesai Sholat Isya, tiba-tiba ada warga datang ke Pos dengan panik. Setelah kami lihat ternyata ada anak kecil yang terluka, seketika itu juga saya perintahkan Pratu Allan selaku Takes Pos untuk segera memberikan pertolongan pertama, beruntung luka yang dialami tidak terlalu parah. Setelah dibersihkan dan diberi antibiotik pada bagian kepala, wajah, dan tangan, kami tutup luka tersebut dengan perban supaya tidak mudah kotor,” ucap Danpos.

Setelah mendapat perawatan dari Personel Pos, Bapak Sidik selaku orang tua dari Ardin mengucapkan terima kasihnya. “Terimakasih Beta ucapkan pada Bapak-Bapak BKO (Satgas Yonarmed 1). Semoga kebaikan yang sudah bapak berikan mendapat balasan dari Allah SWT,” ucapnya.

“Kami selalu membuka balai pengobatan 24 jam penuh bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan kehadiran kami selalu membawa dampak positif bagi warga Negeri Laha khususnya,” tutup Danpos.

Ny. Antari Jaya Negara Tutup Posyandu Paripurna Kecamatan Denpasar Timur

BALIKINI.NET | DENPASAR — Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara secara resmi menutup gelaran Posyandu Paripurna Kecamatan Denpasar Timur tahun 2022, pada Kamis (15/12) di Banjar Tembau Tengah, Kelurahan Penatih. Dalam kesempatan itu, Ny. Antari Jaya Negara berharap, rangkaian gerakan Posyandu ini dapat membawa manfaat bagi para lansia, ibu hamil dan juga balita. 

Pada kegiatan itu, Ny. Antari Jaya Negara tampak didampingi Istri Wakil Wali Kota Denpasar sekaligus Ketua GOW Kota Denpasar dan juga Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. 

Selain itu, turut mendampingi pula Kadis PMD Kota Denpasar,  I Wayan Budha serta Camat Denpasar Timur, I Made Tirana dan juga Ketua TP PKK Kecamatan Dentim, Ny. Wardani Tirana. 

"Walaupun Posyandu Paripurna ini telah ditutup, namun saya tetap mengharapkan posyandu tetap dilaksanakan secara mandiri. Karena seperti kita tahu, Posyandu ini merupakan layanan masyarakat dimana di dalamnya terdapat layanan berbasis kesehatan," kata Ny. Antari Jaya Negara. 

Di hadapan para peserta Posyandu, dia juga menekankan terutama kepada para lansia agar tetap datang ke lokasi Posyandu secara rutin. Karena,  gelaran Posyandu yang diadakan di balai banjar juga bisa dijadikan sebagai ajang bertemu dan berinteraksi dengan rekan sejawat. 

"Bapak dan Ibu agar tetap menjaga kesehatan, supaya tetap bisa datang ke Posyandu. Selain bisa memeriksa kesehatan, Bapak dan Ibu juga bisa ikut senam sambil berinteraksi dengan teman yang lain. Tentu ini bisa membawa dampak positif juga buat Bapak dan Ibu sekalian," kata Ny. Antari Jaya Negara. 

Mewakili warga setempat, Kepala Lingkungan Banjar Tembau Tengah, I Wayan Sugiarta mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Posyandu Paripurna yang telah rampung dilaksanakan. 

"Terima kasih untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu Paripurna yang telah selesai dilaksanakan. Bagi warga kami, posyandu ini sangat membawa manfaat terutama bagi ibu hamil, lansia dan balita. Karena melalui pemeriksaan kesehatan, para ibu hamil bisa tetap memperhatikan  gizi sehingga bayi yang terlahir nanti sehat," terang Wayan Sugiarta. 

Seremoni penutupan Posyandu Paripurna kali ini, dirangkaikan juga dengan penyerahan paket kepada para Kader PKK berupa sayuran dan olahan ikan. Selain itu, penutupan juga diramaikan dengan penampilan tarian pendet yang dibawakan oleh para lansia.