Wujud Kepedulian, Bupati Klungkung Serahkan Bantuan Kursi Roda dan Sembako Kepada Warga Lansia

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bentuk kepedulian nyata, Bupati Klungkung I Made Satria menyerahkan bantuan sosial berupa kursi roda dan paket sembako kepada dua warga lanjut usia (lansia) yang tengah mengalami sakit menahun di wilayah Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Dawan.

Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Bupati I Made Satria melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Kabupaten Klungkung. Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan program yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3A di seluruh kecamatan se-Kabupaten Klungkung sebagai langkah nyata untuk meringankan beban ekonomi sekaligus mempermudah aktivitas sehari-hari para penerima manfaat.

Penerima bantuan pertama adalah I Made Sudira (66), seorang warga yang beralamat di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan. Sudira yang kesehariannya bekerja di tegalan (kebun) ini mengalami cedera parah setelah tertusuk batang kayu tajam (tunggak). Meski telah menjalani berbagai pengobatan hingga tindakan operasi, kondisi fisiknya hingga kini belum bisa pulih sepenuhnya.

Bantuan kedua diserahkan kepada I Nyoman Mastri (81), warga Dusun Bokong, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan. Sebelum jatuh sakit, Mastri aktif bekerja sebagai pedagang di pasar. Namun, penyakit saraf kejepit yang dideritanya membuat aktivitasnya terhenti. Walau sudah rajin berobat, faktor usia yang sudah senja membuat kesehatannya belum bisa sembuh total.

Di sela-sela penyerahan bantuan, Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan rasa prihatinnya sekaligus memberikan motivasi kepada para penerima agar tetap semangat.

"Semoga bantuan dari pemerintah daerah ini bisa bermanfaat dan sedikit meringankan beban bapak dan ibu sekalian. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian pemerintah," ujar Bupati I Made Satria.

Dalam kegiatan turun langsung ke lapangan tersebut, Bupati I Made Satria turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.

Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap sinergi antara dinas terkait dan aparat desa dapat terus ditingkatkan, sehingga penyisiran terhadap warga yang membutuhkan di seluruh pelosok kecamatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.(*)

Kasus DBD di Karangasem Bertambah, Dinkes Gencarkan Fogging di Wilayah Terdampak

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini  – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Karangasem kembali mengalami peningkatan. Sejumlah kasus dilaporkan terjadi di wilayah Kota Amlapura, Kecamatan Karangasem, serta beberapa desa di Kecamatan Manggis, Kamis (4/6/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem terus menggencarkan kegiatan fogging atau pengasapan di wilayah yang ditemukan kasus DBD dan berpotensi menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

Salah satu kegiatan fogging dilakukan di Desa Susuan, Kelurahan Karangasem. Pengasapan dilaksanakan setelah ditemukan satu warga setempat yang terjangkit DBD. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan menerjunkan petugas dengan tiga unit alat fogging untuk melakukan pengasapan mulai dari titik nol kasus hingga radius tertentu.

Pengawas Fogging Dinas Kesehatan Karangasem, I Ketut Pasek Adi Dwipayana, mengatakan fogging dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan DBD di wilayah yang ditemukan kasus.

“Fogging dilakukan di sekitar lokasi kasus untuk membunuh nyamuk dewasa yang berpotensi menularkan virus dengue. Namun upaya ini harus dibarengi dengan pemberantasan sarang nyamuk oleh masyarakat agar hasilnya lebih efektif,” ujar Pasek Adi Dwipayana.

Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan Karangasem, saat ini cukup banyak pasien DBD yang menjalani perawatan di RSUD Karangasem maupun sejumlah rumah sakit swasta di Karangasem.

Data Dinas Kesehatan Karangasem mencatat, sepanjang Januari hingga April 2026 telah terjadi sebanyak 136 kasus DBD. Sementara data kasus selama Mei 2026 masih dalam proses rekapitulasi dan belum terhimpun secara keseluruhan.

Pasek Adi Dwipayana mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri melalui gerakan 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, serta mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, masyarakat juga disarankan melakukan abatisasi pada tempat-tempat penampungan air.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan penyebaran DBD di Kabupaten Karangasem dapat ditekan sehingga tidak menimbulkan peningkatan kasus yang lebih luas.  (Ami)

Pengembangan Kawasan Jagung Hibrida di Subak Balepunduk, Wabup Guru Pandu Turun Langsung Tanam Bersama Petani

Laporan tim :Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung Hibrida di Subak Balepunduk, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, yang ditandai dengan gerakan tanam jagung hibrida bersama, Kamis (4/6).

Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa atau yang akrab disapa Guru Pandu turun langsung ke lahan pertanian bersama para petani untuk melakukan penanaman jagung hibrida. Ia didampingi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem I Made Sugiartha beserta jajaran, Camat Karangasem, Perbekel Tegallinggah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta sejumlah undangan lainnya.

Selain mengikuti aksi tanam bersama, Wabup Guru Pandu juga menyerahkan bantuan benih jagung secara simbolis kepada kelompok tani penerima manfaat program pengembangan kawasan jagung hibrida.

Kehadiran orang nomor dua di Karangasem tersebut di tengah petani diharapkan mampu memberikan motivasi untuk mengoptimalkan potensi lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pangan daerah.

Dalam sambutan Bupati Karangasem yang dibacakannya, Guru Pandu menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Karangasem. Karena itu, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

"Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang mendongkrak perekonomian di Kabupaten Karangasem. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Karangasem yang AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi). Melalui penguatan ketahanan pangan, kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Menurut Guru Pandu, komoditas jagung memiliki peran strategis karena selain menjadi sumber pangan, juga menjadi bahan baku pakan ternak dan kebutuhan industri. Pengembangan jagung hibrida dinilai sebagai langkah tepat untuk meningkatkan hasil produksi di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan.

"Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting pembangunan daerah. Melalui pengembangan jagung hibrida ini, kami berharap produktivitas pertanian meningkat sehingga mampu mendukung kesejahteraan petani dan kemandirian pangan daerah," katanya.

Ia menambahkan, jagung merupakan komoditas pangan strategis kedua setelah padi. Selain dikonsumsi langsung, jagung juga memiliki peran penting sebagai bahan baku pakan ternak dan berbagai industri pengolahan.

"Pemerintah Kabupaten Karangasem akan terus mendorong pengembangan budidaya jagung hibrida secara berkelanjutan. Kami berharap bantuan benih dan pupuk organik ini dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mewujudkan pertanian yang tangguh dan mandiri," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem I Made Sugiartha menjelaskan Karangasem memiliki potensi pengembangan jagung yang cukup besar. Luas lahan yang dapat ditanami jagung mencapai 3.219,8 hektare dengan proyeksi luas panen 3.379,4 hektare per tahun dan rata-rata produksi sekitar 8.176 ton per tahun.

Pada Tahun Anggaran 2026, pengembangan kawasan jagung hibrida di Subak Balepunduk mencakup areal seluas 25 hektare yang didanai melalui APBD Kabupaten Karangasem dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.962.500.

Melalui program tersebut, kelompok tani menerima bantuan benih jagung hibrida sebanyak 375 kilogram serta pupuk organik padat sebanyak 25 ton guna mendukung kesuburan lahan dan peningkatan hasil panen.

Pemkab Karangasem berharap pengembangan kawasan jagung hibrida dapat melahirkan sentra-sentra pertanian produktif yang mampu memperkuat ekonomi pedesaan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. (Ami)

Wawali Arya Wibawa Resmikan Rumah Singgah Kula Abhi Praya

Ket. Foto :Wakil Walikota, Kadek Agus Arya Wibawa meresmikan Rumah Singgah Kula Abhi Praya Kota Denpasar, yang terletak di Jalan Gatot Subroto IVF, Kamis (4/6). 

Jadi Ruang Konsultasi Permasalahan Perempuan dan Anak

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota, Kadek Agus Arya Wibawa meresmikan Rumah Singgah Kula Abhi Praya Kota Denpasar, yang terletak di Jalan Gatot Subroto IVF, Kamis (4/6). 

Keberadaan Rumah Singgah ini diharapkan akan mampu menjadi ruang  konsultasi, ruang bermain, hingga ruang edukasi, terutama untuk perempuan dan anak.

Hadir langsung Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gde Wibawa, Plt.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Denpasar, Gusti Ayu Laksmi Saraswati serta undangan lainya.

Sebelum peresmian, Wakil Waikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa dan seluruh undangan melaksanakan peninjauan seluruh ruangan dan taman bermain anak. 

Wakil Walikota Arya Wibawa  menjelaskan, Kota Denpasar dengan spirit Vasudhaiva Khutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan, pendampingan serta pemulihan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial maupun kekerasan. 

"Keberadaan rumah singgah ini diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan humanis bagi korban untuk memperoleh perlindungan sementara sekaligus layanan konsultasi, baik itu pendampingan psikologis, hukum, sosial, maupun penguatan mental dan spiritual," ujarnya. 

Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Denpasar, Gusti Ayu Laksmi Saraswati menyebut, seluruh rangkaian kegiatan yang dilangsungkan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Denpasar dalam rangka memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak serta juga mewujudkan keluarga berkualitas. 

Selain layanan konsultasi, baik itu pendampingan psikologis, hukum, sosial, maupun penguatan mental dan spiritual,  Rumah Singgah dilengkapi dengan ahli gizi, dokter, psikolog, dan lainnya.

"Jika terdapat anak-anak dengan gejala kurang gizi di Denpasar, juga akan diarahkan ke Rumah Singgah. Dalam hal ini, para orang tua dapat berkonsultasi lebih intens tentang stunting di Rumah Singgah," ujarnya. 

Dalam laporannya, Laxmy mengungkapkan pada Tahun 2025, di UPTD PPA Kota Denpasar menangani KDRT fisik sebanyak 44 kasus, kekerasan Psikis sebanyak 66 kasus. Sedangkan kekerasan anak sebanyak 32 kasus dan kekerasan perempuan sebanyak 14 kasus.  Hal ini dilatarbelakangi berbagai banyak faktor yaitu ekonomi, permasalahan orang ketiga, pengasuhan anak ataupun masalah lain yang menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. 

Lebih lanjut Laxmy mengungkapkan, di triwulan I Tahun 2026 sudah ada 76 kasus perempuan dan anak yakni KDRT fisik yaitu 14 kasus dan 15 kasus KDRT Psikis, 1 kekerasan seksual pada perempuan, kekerasan dalam pacarana yaitu 2 kasus dan terkait pengasuhan anak ada 6 kasus. 

Adapun rujukan permasalahan dari Polresta Denpasar yakni Kekerasan seksual  12 kasus, kekerasan fisik pada anak 6 kasus, 10 kasus kekerasan psikis dan penelantara anakk secara ekonomi sebanyak 5 kasus serta kasus lainnya. Hal tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk didirikannya rumah singgah Kula Abhi Praya. 

"Kita tahu bahwa kasus bunuh diri di Bali sekarang ini paling tinggi di Indonesia. Misalnya, jika di sekolah dan di masyarakat ditemukan keluarga yang menunjukkan gejala gangguan depresi  dia bisa dirujuk ke sini. Atau juga bisa melalui link Denpasar Menyama Bagia," imbuhnya. (Eka)

Kolaborasi Pentahelix Perkuat Legalitas Usaha dan Kepatuhan Investasi di Bangli

KINTAMANI , BALI KINI  – Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan legalitas usaha dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan investasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang digelar di Kintamani, Kamis (4/6).

Kegiatan yang diikuti puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor tersebut tidak hanya menjadi ajang sosialisasi perizinan, tetapi juga mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam sambutan Bupati Bangli yang dibacakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bangli, Jetet Hiberon, A.P., M.Si., ditegaskan bahwa legalitas usaha merupakan langkah awal yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.

Menurutnya, Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan identitas resmi yang memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. Pemerintah pun memastikan bahwa penerbitan NIB dapat dilakukan secara gratis, berlaku seumur hidup, dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem OSS RBA.

"Jangan sampai ada pelaku usaha yang memiliki produk berkualitas dan mampu bersaing, namun terkendala karena belum memiliki legalitas usaha. NIB merupakan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih jauh dan memperoleh berbagai fasilitas pendukung usaha," demikian pesan Bupati Bangli dalam sambutan tersebut.

Selain legalitas usaha, Pemerintah Kabupaten Bangli juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selama ini masih terdapat persepsi di masyarakat yang menganggap LKPM berkaitan dengan pungutan atau pajak tambahan bagi pelaku usaha.

Padahal, LKPM merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk memantau perkembangan investasi dan aktivitas usaha di daerah. Data yang terkumpul melalui LKPM menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk penyediaan program bantuan, fasilitasi usaha, hingga penyusunan strategi peningkatan investasi.

"LKPM bukan alat pemungutan pajak. Data yang dilaporkan justru menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan pelaku usaha sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran," ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Bangli menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, lembaga perlindungan tenaga kerja, serta sektor pendukung lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah instansi turut mengambil peran sesuai bidang tugas masing-masing. Kejaksaan Negeri Bangli memberikan pendampingan hukum guna memastikan aktivitas investasi berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan. BPJS Ketenagakerjaan mendorong kepatuhan perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara BKPAD mengawal optimalisasi penerimaan daerah yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat.

Di sisi lain, Dinas PUPR berperan dalam mendukung kesiapan tata ruang dan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor utama penentu minat investasi. Adapun Dinas PMPTSP sebagai ujung tombak pelayanan perizinan terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis atau coaching clinic. Para pelaku usaha mendapatkan bimbingan langsung terkait penggunaan aplikasi OSS RBA, mulai dari pembuatan akun, pengajuan izin usaha, hingga penerbitan NIB secara mandiri.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme penyampaian LKPM secara berkala agar dapat memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan ini disambut positif oleh para pelaku usaha karena memberikan solusi nyata terhadap berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses perizinan dan pelaporan usaha.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas resmi dan memahami pentingnya pelaporan investasi. Dengan demikian, iklim usaha di Kabupaten Bangli diharapkan semakin kondusif, mampu menarik investasi yang berkualitas, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi terwujudnya Bangli yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(*)

Bangli Uji Coba Terbatas Portal Perlindungan Sosial Digital untuk Calon Penerima PKH dan Bantuan Sosial.

BANGLI , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) mulai melaksanakan uji coba terbatas registrasi bantuan sosial berbasis digital melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Kamis (4/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 yang diinisiasi pemerintah pusat. Uji coba registrasi dilakukan bagi masyarakat calon penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako di Kabupaten Bangli. 

Pelaksanaan uji coba berlangsung di dua lokasi, yaitu Desa Kayubihi dan Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli. Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Made Ari Pulasari. Turut hadir Kepala Dinas Sosial I Wayan Jimat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Agung Bintang Ari Sutari serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha.

Sosialisasi penggunaan Portal Perlinsos dipandu oleh Arlina Alfiani Chandra dan Komagi Dinar Primasta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 agen yang nantinya akan mendukung proses registrasi dan pendampingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ari Pulasari menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, pendataan penerima manfaat harus dilakukan sesuai kondisi riil masyarakat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Pendataan ini merupakan tugas sosial yang sangat penting. Seluruh petugas di lapangan, mulai dari perangkat desa hingga unsur terkait lainnya, diharapkan bekerja secara objektif dan profesional,” ujarnya.

Ia juga berharap para peserta pelatihan dapat memahami penggunaan aplikasi serta indikator-indikator pendataan yang digunakan. Jika ditemukan kondisi di lapangan yang belum terakomodasi dalam sistem, peserta diminta menyampaikan masukan sebagai bahan penyempurnaan data dan aplikasi.

“Data yang akurat akan menjadi dasar penentuan penerima berbagai program bantuan sosial, termasuk BPJS dan PKH. Karena itu, kami mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada petugas lain yang belum mengikuti pelatihan,” tambahnya.

Melalui digitalisasi bantuan sosial ini, pemerintah berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Program ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi berbasis digital di Kabupaten Bangli.

Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli menyatakan akan terus melakukan evaluasi selama masa uji coba guna memastikan sistem berjalan optimal sebelum diterapkan secara lebih luas kepada masyarakat.(*)

Istri Penanam Kebun Ganja Diganjar 8,5 bulan

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Berdalih tidak mengetahui jika suaminya menanam ladang ganja di rumah, tetap saja mengantarkan terdakwa asal Rusia bernama Kseniia Varlamova diganjar hukuman penjara selama Delapan Bulan Limabelas hari.

Didampingi Kuasa Hukumnya Dr. Ni Wyn Umi Martina, S.H., M.H., seorang seniman tattoo  ini memilih untuk pikir pikir terhadap keputusan hakim di PN Denpasar, Kamis (04/06). Hal senada juga dilontarkan Penuntut Umum Made Lovi Pusnawan dari Kejati Bali.

Terdakwa merasa putusan hakim sangat berat, mengingat dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui suaminya Nirul Rashim Abdoelrazak asal Belanda, menanam ladang ganja di rumahnya.

Dibeberkannya, bahwa selama menjalani hubungan yang tidak sampai setahun. Dirinya mengaku belum pernah memasuki rumah suaminya yang tinggal di Ubung Kaja, Denpasar. "Klien kami tidak menjalin pernikahan resmi. Dia (Kseniia) memiliki beberapa tempat tinggal. Jadi dirinya ini tidak tau jika halaman tempat tinggal dari suaminya ada kebun ganja," beber Kuasa Hukumnya dalam surat pembelaan sebelumnya.

Dilanjutkannya bahwa Ksenia yang telah menjalin hubungan dengan terdakwa Nirul Rashim, memutuskan untuk akhirnya berkunjung ke rumah Nirul Rashim di Ubung Kaja. Saat itu diakuinya sempat melihat dan untuk kemudian beberapa harinya ditangkap.

Wanita kelahiran 28 Mei 1992, dengan Nomor Paspor: RUS 77 1804021, meyebut JPU keliru dalam menulis surat dakwaan yang mengatakan bahwa dirinya tinggal satu alamat dengan terdakwa Nirul Rashim. Diketahuia, terdakwa yang sebelumnya dituntut 8 bulan dan suaminya 9 tahun ini dibekuk atas perkara clandestine ganja hidroponik pada Rabu 01 Oktober 2025 sekitar Pukul 12.30 WITA.

Pasutri ini diamankan di rumah Ubung Kaja, Denpasar Utara, langsung didatangi pihak Polda Bali. Petugas mengamankan keseluruhan biji kering, daun warna hijau dan daun kering narkotika jenis ganja adalah 278,2 gram brutto atau 130,06 gram netto. Sebuah pot besar berisi media tanam dan tanaman ganja dengan tinggi 40 cm (1 batang pohon ganja). 

Juga tiga buah pot kecil berwarna putih masing-masing berisi media tanam dan tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 15 cm. Juga ada 4 buah polybag masing-masing berisi media tanam dan tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 35 cm.

"Serta dalam kontener ditemukan ada 67 pot kecil masing-masing berisi bibit tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 5 cm. Serta, 24  pot kecil masing-masing berisi bibit tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 10 cm,"tulis dakwaan dan menyebut bahwa di kontener itu juga ada 6 buah pot besar masing-masing berisi tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 100 cm.

Pangkas Birokrasi Belanja, Pemkab Jembrana Akselerasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Jembrana, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat memotong jalur birokrasi pembayaran dengan mengakselerasi penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah strategis ini ditegaskan dalam acara Sosialisasi Implementasi dan Penyerahan Simbolis KKPD kepada para Kepala Perangkat Daerah di lantai 2 Aula Jimbarwana, Rabu (3/6).

Mewakili Bupati Kembang Hartawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa menyatakan bahwa kehadiran KKPD dirancang khusus untuk mengubah paradigma lama. Sistem ini memberikan solusi pembayaran instan secara nontunai tanpa harus menunggu proses pencairan anggaran konvensional yang memakan waktu lama.

"Penerapan KKPD ini adalah kebutuhan riil untuk memangkas birokrasi pembayaran demi percepatan penyerapan anggaran. Dengan sistem cashless,transaksi berjalan lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus meminimalisasi risiko penyimpangan (fraud)serta mengurangi dana mengendap (idle cash)di bendahara," ujar Sekda Budiasa.

Lebih lanjut, Budiasa  mengingatkan bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima KKPD ini membawa tanggung jawab besar. Ia memberikan empat instruksi khusus kepada para Pengguna Anggaran: memahami regulasi secara mendalam, melakukan kendali dan pengawasan yang melekat agar kartu hanya digunakan untuk keperluan dinas, menjaga akuntabilitas laporan pertanggungjawaban tepat waktu.

Terakhir dengan mengoptimalkan belanja melalui KKPD guna mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Kemudahan bertransaksi tanpa hambatan birokrasi ini dirasakan langsung dalam realisasi belanja. Dalam laporan Kepala BPKAD yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Ni Putu Ari Wiryastuti, skema digitalisasi ini terbukti mempermudah operasional karena didukung penuh oleh fasilitas QRIS dari Bank BPD Bali Cabang Negara, sehingga tidak lagi bergantung pada mesin EDC.

"Sebagai pilot project, BPKAD Jembrana telah memulai penggunaan KKPD secara penuh sejak Januari 2026. Hingga April, total transaksi telah mencapai Rp46.313.332, yang difokuskan pada belanja langsung instan seperti pemenuhan kebutuhan BBM serta belanja makan dan minum melalui platform E-Katalog V6," urai Ari Wiryastuti.

Sistem pembayaran instan ini diharapkan membawa dampak domino positif yang besar bagi perekonomian lokal Jembrana. Melalui mekanisme KKPD, seluruh satuan kerja dapat langsung melunasi kewajiban transaksi saat itu juga kepada para penyedia barang/jasa lokal serta pelaku UMKM tanpa adanya kendala penundaan pembayaran.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima KKPD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai tanda dimulainya perluasan implementasi KKPD di seluruh SKPD Kabupaten Jembrana. ( *)

Wayan Diar Lepas 20 Cabor Kontingen Bangli Pada PORJAR Bali 2026,

BANGLI , BALI KINI – Wakil Bupati Bangli sekaligus Ketua KONI Bangli, I Wayan Diar, secara resmi melepas Kontingen Kabupaten Bangli yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Bupati Bangli, Selasa (2/6/2026).

Pada ajang yang akan digelar di Denpasar pada 5–10 Juni 2026 tersebut, Kabupaten Bangli mengirimkan ratusan atlet terbaik untuk bersaing memperebutkan prestasi di tingkat provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli, I Komang Pariartha selaku Ketua Kontingen, melaporkan bahwa pengiriman atlet didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 400.4/89/2026.

Menurutnya, meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan anggaran, seluruh pihak tetap berkomitmen mengoptimalkan potensi atlet melalui koordinasi bersama pengurus cabang olahraga.

“Semua pihak telah menyepakati komitmen bersama untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi mencapai prestasi optimal,” ujarnya.

Dari 39 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORJAR Bali 2026, Kabupaten Bangli mengikuti 20 cabang olahraga resmi serta dua cabang eksibisi, yakni Muaythai dan Floorball.

Jumlah personel yang dibiayai melalui APBD mencapai 290 orang, terdiri atas 220 atlet dan 70 pelatih maupun official. Selain itu, terdapat 78 atlet mandiri yang tersebar pada 11 cabang olahraga, antara lain bola basket, kabaddi, taekwondo, bulutangkis, woodball, catur, pencak silat, sepak takraw, yongmoodo, pickleball, dan renang.

Untuk mendukung partisipasi tersebut, Pemkab Bangli mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.567.534.400. Adapun 20 cabang olahraga resmi yang diikuti meliputi bola basket, bulutangkis, pencak silat, tenis lapangan, tinju, sepak takraw, atletik, judo, karate, shorinji kempo, taekwondo, yongmoodo, renang, petanque, tenis meja, woodball, catur, pickleball, dance sport, dan kabaddi.

Wakil Bupati I Wayan Diar menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pelatih, dan atlet yang tetap menunjukkan semangat tinggi meskipun kondisi fiskal daerah masih terbatas. Sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan olahraga daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli saat ini mulai merealisasikan pembangunan Bangli Sport Center.

Fasilitas olahraga modern tersebut diproyeksikan menjadi pusat pembinaan atlet sekaligus venue berbagai ajang olahraga tingkat regional maupun nasional.

“Diharapkan nantinya akan bermunculan juara-juara olahraga baru di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional yang berasal dari Kabupaten Bangli,” kata Diar.

Ia juga mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan berjuang maksimal demi mengharumkan nama daerah.

Usai acara pelepasan, Diar kembali menegaskan bahwa Kabupaten Bangli mengirimkan 290 orang kontingen yang terdiri atas 220 atlet dan 70 official.

Menurutnya, seluruh atlet telah dipersiapkan secara maksimal dan mendapatkan perlindungan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan baik, menjaga sportivitas, dan mengharumkan nama Kabupaten Bangli. Target kami tentu meningkatkan perolehan medali dibandingkan sebelumnya, namun tetap berdasarkan kemampuan dan hasil pembinaan yang telah dilakukan. Semoga seluruh kontingen dapat memberikan prestasi terbaik bagi Bangli,” ujarnya.

Acara pelepasan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, jajaran OPD terkait, serta ratusan atlet dan official yang tampak antusias dan siap berjuang membawa pulang prestasi bagi Kabupaten Bangli

Wawali Arya Wibawa Resmi Lantik Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Denpasar

Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Denpasar periode 2026-2031, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Rabu (3/6). 

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi melantik Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Denpasar periode 2026-2031, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Rabu (3/6). 

Adapun susunan kepengurusan BAZNAS Kota Denpasar yang dilantik berdasarkan SK Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/656/HK/2026, yakni Masrur, M.Pd.I sebagai Ketua, diikuti H. Jasripan sebagai Wakil Ketua I, Feri Hendri sebagai Wakil Ketua II, Moh. Badrul Jamaludin, S.IP, M.Pd. I, sebagai Wakil Ketua III, dan Sabilurrohman sebagai Wakil Ketua IV. 

Usai melantik, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, kepengurusan BAZNAS Kota Denpasar yang baru dilantik ini, memiliki tanggung jawab dan amanah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah secara transparan, profesional dan juga akuntabel.

Pihaknya juga mendorong kepada seluruh pengurus, agar dapat menciptakan inovasi program yang adaptif, agar membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Pemerintah Kota Denpasar tentunya mendukung penuh langkah BAZNAS dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran, produktif dan berkelanjutan," ujar Arya Wibawa.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kota Denpasar terpilih, Masrur, M.Pd.I,  menyatakan siap menjalankan tugas-tugasnya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk kemaslahatan umat.

"Kami siap bermitra dengan Pemerintah Kota Denpasar, untuk menjalankan semua kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat," kata Masrur. (Win)