Parah!! Pemotongan Transfer ke Daerah Tahun 2026, Titik Terendah Dalam Sejarah Kabupaten Jembrana

Laporan Reporter : Ajb / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2026. Pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat secara signifikan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai Pembangunan di kabupaten Jembrana pada tahun 2026. 

Pendapatan transfer pusat ke daerah merupakan komponen terbesar dalam postur pendapatan daerah kabupaten Jembrana. Pada tahun 2025, proporsi pendapatan transfer ke daerah sebesar 68% dari total pendapatan daerah Rp. 1.171.643.504.818. Transfer ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp99.431.675.000 atau turun 12,5% dibandingkan Tahun Anggaran 2025.

"Ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Jembrana. Penurunan ini tidak sesuai dengan proyeksi pada KUA/PPAS 2026 dimana pendapatan transfer pusat diproyeksikan meningkat sebesar 2%," ujar Sekda Jembrana I Made Budiasa saat bertemu dengan awak media, Kamis (25/9).

Lebih lanjut, Sekda Budiasa mengatakan beberapa sumber dana yang sebelumnya mendukung langsung pelayanan dasar masyarakat tidak lagi dialokasikan (di-nolkan) untuk Tahun Anggaran 2026.

"DAU Bidang Pendidikan di tahun 2025 alokasinya Rp 31.671.034.000, DAU 

Bidang Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp11.590.099.000, DAU untuk Gaji dan Tunjangan PPPK tahun 2025 sebesar Rp14.171.139.000, Insentif Fiskal Alokasi 2025 sebesar Rp14.658.841.000, itu semua ditahun 2026 menjadi Rp 0. Selain itu, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) juga mengalami penurunan sebesar Rp13.187.472.000," ucapnya.

Kondisi ini secara langsung menimbulkan konsekuensi serius, seperti terhambatnya layanan dasar khususnya dibidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur, serta keterbatasan ruang fiskal dalam mengelola belanja wajib dan mendesak.

"Menyikapi situasi ini, TAPD Kabupaten Jembrana akan melakukan penyesuaian terhadap postur Rancangan APBD 2026 baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah dan tentunya kami masih menunggu arahan dan kebijakan strategis Bapak Bupati serta berharap beliau memiliki jurus jitu dalam menghadapi tantangan ini," ungkap Sekda Budiasa.

Meskipun ini merupakan tantangan yang berat, kata Sekda Budiasa, Pemerintah Kabupaten Jembrana tetap berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik dan mencari solusi terbaik melalui jalur-jalur resmi, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk tetap bersama-sama menjaga kondusifitas dan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Jembrana," tutupnya. 

Pasca Banjir, Ratusan Pohon Ditanam di Bantaran Sungai untuk Cegah Bencana

Laporan Reporter : Ajb / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini  – Sebagai respons terhadap bencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu, sebanyak 300 pohon jenis mahoni dan pala ditanam di kawasan DAM Mendoyo Dauhtukad, Jumat (26/9). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah hulu sungai.

Penanaman pohon ini bertujuan untuk memperkuat struktur tanah guna mencegah longsor, serta meningkatkan daya serap air hujan demi mengurangi risiko banjir di musim penghujan. Selain itu, upaya ini juga berkontribusi pada pemulihan vegetasi yang rusak akibat banjir dan erosi.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa bencana banjir sebelumnya meninggalkan dampak yang cukup serius, seperti erosi tanah, pencemaran sungai, dan rusaknya vegetasi alam.

“Salah satu langkah konkret yang kami ambil adalah penanaman pohon ini. Ini bukan hanya pemulihan, tetapi juga bentuk mitigasi jangka panjang. Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, memperbanyak lahan hijau, dan menjaga daerah resapan air,” ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Langkah strategis ini diharapkan menjadi awal dari gerakan penghijauan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana, demi menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan sehat di masa mendatang.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bergotong royong. Mari terus kita galakkan gerakan menanam pohon di mana pun kita berada,” tambah Bupati Kembang Hartawan.

Rumah Melanggar Sepadan Terdampak Banjir Tidak Ditanggung

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali kini - Peristiwa banjir yang banyak memakan korban material maupun jiwa sangat berdampak dari sektor ekonomi Korban banjir. Mereka kebanyak belum dapat berbuat banyak menata kembali kehidupannya disebabkan banyaknya harta benda serta rumah yang mereka tempati masih rusak parah. 

Melalui perangkat daerah Kota Denpasar yang terdiri dari BPBD, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UMKM, Dinas pertanian, Dinas Perkim, Dinas PUPR, serta Inspektorat, ditugasi Waklikota Denpasar Jayanegara guna melaksanakan percepatan verifikasidata terhadap yang terdampak. 

Itu mencakup rumah tinggal, kegiatan usaha, pura, sawah, kebun, peternakan dan fasilitas umum lainnya. Dari dana BTT Denpasar 18 M yang sudah dicairkan, walikota Jayanegara mengatakan bahwa saat ini masih kecil dalam pencairannya. Masih dalam bentuk dana opearasional diantaranya buat beli alat untuk turun kelapangan, pemberian sembako, obat obatan dan lainya.

Sementara untuk bantuan korban banjir saat ini masih butuh verifikasi yang matang. Dimana baru digunakan 1,9 M yang sudah terealisasi sebagai penetapan bencananya dan sekarang dialihkan ke  transisi pemulihan dampak dampak yang terjadi.  

Selain itu masih ada dana di BPBD, guna penanganan korban bencana sejumlah 9 M. Sementara untuk perbaikan rumah rumah warga yang berdampak pemerintah kota mengandalkan dari pemerintah pusat yang masih menunggu kejelasan. 

"Bila mana tak dapat dari pusat, Walikota Denpasar akan mengambil langkah lain. Dana mana yang bisa dipakai, maka itu yang dialihkan untuk dipakai. Selain itu memohon bantuan juga ke provinsi Bali. Sebab rumah rumah warga yang terdapak tetap harus kita perbaiki," ujar Jayanegara.

Bantuan untuk perbaikan  rumah warga yang terdampak banjir yang memenuhi kreteria akan dibantu oleh pusat. Kerusakan ringan 15 hingga 30 juta dan kerusakan berat hingga 60 juta. Untuk para pedagang UMKM diluar pasar Badung menjadi tanggung jawab kota Denpasar. 

Sedangkan untuk para pedagang yang berada di pasar Badung sudah dibantu provinsi Bali. "Sekarang kita masukin lagi bantuan buat masyarakat yang memiliki ternak yang terdampak bencana banjir, dimana para korban ini perlu juga penguatan modal kerja. Seperti halanya ada dua warga yang sapinya mati empat, ini juga butuh kita data dan verifikasi untuk kuta berikan bantuan," aku Jayanegara. 

Dalam hal mengeluarkan dana bantuan, pihaknya mengaku oerlu kehati hatian agar tidak salah langkah yang nantinya justru berdampak pada hukum. "Dalam pengglontoran dana bantuan, agar sesuai dengan aturan yang ditentukan pusat," imbuhya. 

Dirinya juga menegaskan bahwa bantuan yang terdata verifikasi ada yang gugur, diakibatkan mereka ini berada di sepadan sungai. “Jelas kami pun tak berani bantu, itu salah mereka juga. Artinya jika tak lolos verifikasi sudah pasti ada unsur pelanggaran, ditegaskan sudah pasti tak mendapatkan bantuan," ketusnya.

Sayangnya tidak dibahas soal pemutihan pajak kendaraan korban banjir bandang. Karena dari peristiwa bencana kemarin, tidak hanya satu rua kendaraan yang rusak terendam dan kehilangan surat-surat kendaraan. Bisa dipastikan jumlahnya ribuan, sayangnya pihak Kantor Samsat seperti tidak mau tau soal itu dan tetap dikanakan wajib pajak kendaraan sesuai batas waktunya.

SDN 5 Padangkerta Ubah Sampah Jadi Pupuk dan Ecobrick

Laporan Reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini -  Di tengah persoalan sampah yang semakin menumpuk di Bali, SDN 5 Padangkerta, Karangasem, justru tampil berbeda. Sejak beberapa tahun terakhir, sekolah ini sudah mandiri mengolah seluruh sampahnya sendiri, baik organik maupun anorganik, menjadi produk yang bermanfaat—mulai dari pupuk hingga barang guna pakai.

Halaman sekolah yang bersih, rapi, dan sejuk di tengah persawahan jadi bukti nyata keseriusan warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Kepala Sekolah SDN 5 Padangkerta, Tustiana Dewi, menuturkan bahwa inisiatif ini berawal dari pemanfaatan semer (sumur kering) yang sudah tidak digunakan lagi. Sumur itu kemudian diubah menjadi media komposting sampah organik.

Setiap hari, siswa dan guru membiasakan diri memilah sampah. Sampah organik dimasukkan ke dalam bak biopori. Setelah penuh dan mulai membusuk, sampah itu dipindahkan ke bak kedua untuk proses komposting. Di bak ini, sampah dicampur dengan sekam, pupuk kandang, serta larutan EM4 (Effective Microorganism 4) yang berfungsi mempercepat fermentasi dan meningkatkan kesuburan tanah.

Beberapa bulan kemudian, hasilnya adalah pupuk organik berkualitas yang langsung dimanfaatkan warga sekolah untuk bercocok tanam. Siswa-siswi pun antusias menanam berbagai bibit seperti sawi, pepaya, tomat, dan cabai menggunakan media pupuk hasil olahan sendiri. Dari sampah yang awalnya jadi momok, kini lahir sumber daya yang sangat berguna.

Tak berhenti di sampah organik, SDN 5 Padangkerta juga mengolah sampah anorganik. Dalam pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), siswa diajarkan memanfaatkan plastik menjadi ecobrick. Ecobrick itu kemudian disusun menjadi berbagai barang fungsional, salah satunya rak sandal yang kini dipakai siswa sehari-hari.

“Kreativitas dalam mengolah sampah ini bukan hanya mengurangi masalah lingkungan, tapi juga membentuk kebiasaan baik sejak dini bagi anak-anak,” jelas Kepala Sekolah Tustiana Dewi.

Kemandirian SDN 5 Padangkerta dalam mengolah sampah menjadi pupuk dan ecobrick membuktikan bahwa persoalan sampah tidak akan pernah selesai hanya dengan dibiarkan. Dengan inovasi dan gotong royong, sampah justru bisa menjadi sumber daya baru yang berdaya guna (Ami) .

BANGLI GAGAS PROGRAM SEKOLAH HAKI, SEBAGAI UPAYA LINDUNGI KARYA DAN BUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

Laporan : Tim Lpt 

Bangli , Bali Kini - Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, I Nengah Wikrama membuka Sosialisasi dan Pembentukan Sekolah HAKI di Ruang Rapat Bersama Loca Carana Kabupaten Bangli, Kamis, 25 September 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA / SMK di Kabupaten Bangli, serta Kepala SMP dan Kepala SD se-Kabupaten Bangli yang telah memiliki inovasi. 

Wikrama memaparkan kondisi Kabupaten Bangli yang kaya akan budaya, seni, dan tradisi, serta potensi inovasi yang tinggi. Dengan hal ini tentunya memiliki peluang besar untuk menjadikan HAKI sebagai pilar pembangunan ekonomi kreatif. 

Namun, faktanya masih banyak karya, produk lokal, inovasi teknologi, dan ekspresi budaya tradisional belum didaftarkan atau dilindungi.

“Kondisi ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai HKI”, berkenaan dengan hal tersebut, maka kami menggagaskan inovasi GERBANG HAKI BISA sebagai solusi”, kata Wikrama.

Wikrama juga menegaskan bahwa GERBANG HAKI BISA sebagai solusi fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual, salah satunya melalui Sekolah HAKI. Sekolah HAKI dirancang sebagai program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta keterampilan pelajar dalam memanfaatkan dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual” tegas Wikrama. 

Sekolah HAKI memiliki empat fungsi yaitu sebagai pusat edukasi, pusat fasilitasi, pusat pengembangan, dan pusat kolaborasi.

Melalui gagasan Sekolah HAKI baru ini, dengan semangat "Pesaje Ngayah", Bangli dapat meciptakan budaya menghargai kekayaan intelektual menuju kesejahteraan masyarakat yang makmur.

Sosialisasi Persiapan Purna Tugas serta Proses Layanan Taspen Bagi PNS

Laporan Reporter: Dearna

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria membuka kegiatan sosialisasi persiapan purna tugas serta proses layanan Taspen bagi PNS yang akan memasuki purna tugas, bertempat di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (24/9). Acara ini turut dihadiri Kepala PT. Taspen Cabang Denpasar, Kepala BKPSDM Kabupaten Klungkung, Kepala BPD Kantor Cabang Klungkung serta para ASN calon Pensiunan yang memasuki purna tugas bulan April s/d Desember tahun 2026.

"Saya mengucapkan terima kasih  kepada Bapak/ Ibu Calon Pensiunan sekalian, atas dedikasi, pengorbanan dan loyalitas yang telah Bapak/Ibu berikan selama bertugas. Keberhasilan pembangunan daerah ini tentu tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi luar biasa dari seluruh PNS, termasuk Bapak/Ibu  yang telah mengabdikan diri dengan sepenuh hati." Ujar Bupati asal Dusun Sental Kangin Nusa Penida. 

Lebih lanjut pihaknya berharap supaya masa pensiun dapat dinikmati dengan penuh kebahagian dan rasa syukur, karena waktu bersama keluarga akan lebih banyak. Jika selama bekerja Pemerintah Kabupaten Klungkung dirasa belum cukup  memberikan apresiasi yang sepadan, baik penghargaan, fasilitas ataupun kesejahteraan supaya dimaklumi. Karena segala keterbatasan yang ada. 

Sementara itu, Kepala Badan BKPSDM Ida Bagus Wirawan Adiputra melaporkan untuk Tahun 2026 terdapat 166 or PNS dan 1 or PPPK yang memasuki batas usia pensiun. Dengan rincian Eselon II sebanyak 3 orang, Eselon III sebanyak 9  orang, Eselon IV sebanyak 6 orang, Jabatan Pelaksana  46 orang, JF Kesehatan 14 orang, JF Guru 77 orang dan 

JF Teknis 12 orang.

kegiatan ini digelar bertujuan untuk  meningkatkan pemahaman calon Pensiunan terhadap proses menjelang pensiun serta hak dan kewajiban Pensiunan. Narasumber dari  PT. Taspen sebagai mitra kerja pemerintah akan menjelaskan secara detail tentang layanan-layanan ketaspenan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Pensiun, Tabungan Hari Tua serta Jaminan Kematian ataupun yang lainnya. Sedangkan BPD Bali juga merupakan mitra kerja pemerintah di bidang Keuangan. 

Lanjutkan Aksi Penyerahan Bantuan Sosial di Kecamatan Klungkung

Laporan : Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya kembali melanjutkan pembagian bantuan sembako kepada lansia, ODGJ dan disabilitas. Kali ini pembagian sembako dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Klungkung, Rabu (24/9). 

Bantuan sosial berupa beras 15 kg x 3 bulan, gula pasir 1 kg x 3 bulan minyak goreng 1 liter 3 bulan dan telur 10 butir x 3 bulan ini disecara simbolis diserahkan kepada penyandang Disabilitas Ni Komang Sri Wahyuni (18) asal dusun Tengah Desa Tegak dan ODGJ Ni Wayan Penpen dusun  Gembalan Desa Tegak.

"Semoga bantuan ini bermanfaat dan tentunya bisa meringankan beban serta memenuhi kebutuhan sehari-hari,” harap Bupati Satria.

Sementara itu Kadis Sosial P3A Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menyampaikan, penwrima bantuan sembako triwulan III tahun 2025 dikecamatan Klungkung berjumlah sebanyak 35 orang. Terdiri dari 15 orang Penyandang Disabilitas,  10 orang lansia dan 10 ODGJ.

Wabup Ipat Ajak HNSI Jembrana Sukseskan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan

Laporan Reporter : Ajb /Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini - Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna mengajak seluruh nelayan yang tergabung kedalam HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Jembrana untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan     yang direncanakan akan dimulai pada bulan November 2025. 

Ia menekankan bahwa pembangunan pelabuhan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. 

"Proyek Pelabuhan Nusantara ini akan membawa dampak positif yang besar bagi kita semua. Selain mempercepat jalur distribusi logistik dan meningkatkan perekonomian daerah, pelabuhan ini juga akan membuka peluang kerja baru dan modernisasi sektor perikanan," ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Ipat menuturkan adanya pembangunan PPN Pengambengan ini, para nelayan agar menyiapkan diri untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kompetensinya mampu bersaing menjadi subyek pelaku usaha perikanan yang mumpuni untuk peningkatan kesejahteraan hidup para nelayan. 

Disisi lain, Pihaknya juga mengucapkan selamat kepada semuanya, atas telah terlaksananya muscab ke 1 HNSI Jembrana ini.

"Pada kesempatan ini, saya berharap kehadiran HNSI ini di kabupaten Jembrana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya sebagai mitra kami untuk membangun nelayan yang kuat," ungkap Wabup asal Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo tersebut.

Turut Hadir Ketua DPD HNSI Provinsi Bali, Direktur Poltek KP Pengambengan beserta jajaran, Kepala OPD terkait serta seluruh nelayan se Jembrana.

Bersinergi Tangani Banjir Jembrana , ASITA Bali dipuji Wabup Ipat

Laporan Reporter : Ajb / Rls 

Jembrana , Bali kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menerima dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan dampak bencana banjir. Kali ini, Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Bali menyerahkan 600 paket sembako kepada Pemkab Jembrana untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dari Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra, di Kantor BPBD Jembrana, Selasa, (23/9). 

Wabup Ipat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian ASITA Bali yang tidak hanya fokus pada dunia usaha pariwisata, namun juga hadir untuk masyarakat dalam situasi sulit.

 “Atas nama pemerintah dan masyarakat Jembrana, kami menyampaikan terima kasih kepada ASITA Bali. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir", ujarnya.

Lanjut, Wabup Ipat mengatakan bantuan ini menjadi dukungan bagi masyarakat Jembrana ditengah upaya menata kembali untuk bisa beraktivitas seperti normal.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa memberikan dampak positif untuk membantu dalam recovery. Kepedulian seperti ini tentu kita harapkan," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari program ASITA Care, sebuah inisiatif sosial ASITA yang berfokus pada aksi nyata berbagi dengan masyarakat. 

"Kami dari ASITA Bali melalui program ASITA Care menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir melalui BPBD Jembrana sebanyak 600 paket. Semoga bantuan kami bisa meringankan korban banjir yang ada di Jembrana," ucapnya.

Melalui program ini, ASITA Bali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir dalam berbagai kondisi, baik dalam mendukung pariwisata maupun membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan ini merupakan wujud solidaritas dan empati terhadap masyarakat Jembrana, sekaligus doa agar kondisi Jembrana segera pulih.

"Kami dari ASITA Bali ini mempunyai konsep tidak hanya berbisnis tetapi juga bagaimana kita bisa berbagi kepada masyarakat," pungkasnya.

Jual Penyu Hijau, Kakek 72 tahun ini Dituntut Pidana 3 Tahun

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar, Bali Kini  - Karena nekat menjual sàtwa Penyu yang dilindungi, seorang kakek 72 tahun asal Lombok Timur, NTB didakwa tuntutan pidana selama 3 tahun penjara oleh JPU dari Kejati Bali.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa I Wayan Wendita alias Pak Lombok, terlihat pasrah saat Jaksa Dewa Gede Anom Rai, membacakan amar tuntutannya. Oleh JPU, ia didakwa telah memperdagangkan satwa dilindungi berupa 13 ekor penyu hijau (Chelonia mydas). 

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang," demikian JPU.

Perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar pasal 40A ayat (1) huruf d Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut agar membayar pidana denda sebesar Rp 500.000. “Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti hukuman selama 3 bulan kurungan,” tegas JPU.

Atas tuntutan Jaksa, terdakwa memohon langsung secara lusan agar diberikan keringanan hukuman. Dirinya menyadari sudah usia lanjut dan dalam kondisi sakit (stroke ringan), seprti biasa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum.

Diterangkan Penasihat hukumnya, Gusti Agung Prami Paramita usai sidang kasus ini terungkap setelah tim Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penggeledahan di rumahnya di Banjar Pikah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Badung, pada Jumat 21 Maret 2025.

Penyelidikan dini hari itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Terbukti polisi menemukan 11 ekor penyu hidup dan 2 ekor dalam keadaan mati yang disimpan di pekarangan rumah terdakwa. Seluruh satwa itu diakui milik terdakwa sendiri. Ia membeli penyu dari seorang nelayan bernama Beni, warga Desa Jero Waru, Kecamatan Jero Waru, Lombok Timur. Beni disebut sebagai satu-satunya sumber pasokan terdakwa.

Ia membeli 13 ekor penyu dari Beni dengan harga Rp 2,2 juta. Dan mengambil sendiri ke pantai Desa Jero Waru, Lotim, NTB tempat penyu tersebut ditaruh. Dengan menumpang Truk, Ia berhasil masuk pelabuhan Lembar menuju  menyeberang ke Bali tanpa hambatan.

Setibanya di Bali, sekitar pukul 02.30 Wita, truk berhenti di Bypass Ngurah Rai, Kesiman Kertalangu, tepat di sebelah utara Patung Titi Banda. Di lokasi itu, terdakwa dan sopir menurunkan muatan sebelum dipindahkan lagi ke mobil pikap sewaan. 

Dari sana, ia melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumahnya di Blahkiuh pada Senin 17 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 Wita. Ongkos perjalanan dibayar langsung oleh terdakwa Rp 125.000 untuk sopir angkutan umum, Rp 600.000 untuk sopir truk, dan Rp 150.000 untuk sopir pikap.

Terdakwa mengaku sudah beberapa kali membawa penyu dari Lombok ke Bali. Bahkan ketika masih sehat, ia sempat membonceng seekor penyu menggunakan sepeda motor. “Semua penyu itu dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp 500 ribu untuk ukuran kecil hingga Rp 1,5 juta untuk ukuran besar. Jika 13 penyu tersebut laku terjual, Wendita memperkirakan mendapat keuntungan sekitar Rp 1 juta,” tutur Prami.

Dalam sidang, JPU Dewa Anom menegaskan terdakwa sadar bahwa penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi. Meski demikian, ia tetap memperdagangkan satwa itu tanpa dokumen atau izin resmi.