Bupati Kembang Dukung Kuat Inisiatif RHL DPR RI, Serahkan Ribuan Bibit Produktif

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana, Bali kini  - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan komitmen penuh Pemkab Jembrana terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif rehabilitasi hutan dan lahan serta program penanaman bibit produktif.

Dukungan tersebut diwujudkan dengan keterlibatan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Lahan dan Lahan (RHL), Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang digelar di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Jembrana, Selasa (14/10).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama bersama BPDAS Unda Anyar, sebagai wujud kolaborasi antar lembaga dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Ia menyebut bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

"Kami dari Pemkab Jembrana mewakili masyarakat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ini bentuk nyata upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Bupati Kembang.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini penguatan kelembagaan KTH serta kesinambungan program perhutanan sosial dapat terus terjaga untuk, demi mewujudkan Jembrana yang hijau, lestari, dan sejahtera.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama menyebut sasaran utama sosialisasi adalah kelompok tani hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Melaya dan sekitarnya.

"Materi sosialisasi mencakup teknis penanaman yang benar, pemilihan jenis bibit unggul, pemeliharaan tanaman, hingga model-model kemitraan kehutanan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat," ucap Adi Wiryatama.

Mantan Bupati Tabanan 2 periode (2000-2010) tersebut berharap melalui program RHL ini, lahan-lahan kritis dapat segera direhabilitasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang berkelanjutan.

Adi Wiryatama mengatakan, kegiatan RHL ini merupakan langkah proaktif untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

"Rehabilitasi hutan adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya berharap bimbingan teknis ini tidak hanya berhenti pada teori, tetapi langsung diimplementasikan di lapangan. Kita tanam hari ini, kita panen kelestarian dan kesejahteraan di masa depan," pungkasnya.

Selain bimtek, juga dilaksanakan penanaman bibit produktif berupa bibit alpukat jenis alpukat miki di Kebun Bibit Rakyat (KBR) Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Disamping itu juga diserahkan bantuan ribuan bibit produktif seperti alpukat, duren, dan lainnya, benih padi, traktor, serta penyerahan piagam penghargaan pembayaran PNPB UPTD KPH Bali Barat kepada 11 kelompok perhutanan sosial.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, Anggota DPRD Jembrana, Kepala UPTD KPH Bali Barat, Agus Sugiyanto, Camat Melaya, Prebekel, Bendesa dan seluruh warga masyarakat

Bupati Kembang Resmikan Bedah Rumah , warga kurang mampu kini miliki tempat tinggal layak

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana , Bali Kini — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga di Kecamatan Mendoyo, Jumat (10/10). 

Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama) Tunas Mekar Sejahtera Jaya dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan Mendoyo. Unit rumah dibangun dengan ukuran 6 x 3 meter, terdiri dari dua kamar tidur, serta satu kamar mandi. Total anggaran untuk setiap unit rumah mencapai Rp 36 juta.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di rumah milik I Made Dwi Darmayasa di Br. Anyar Kaja, Desa Penyaringan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib diperjuangkan bersama.

“Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol martabat dan harapan. Dengan adanya program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Jembrana memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang juga memberikan apresiasi kepada Bumdesma LKD Kecamatan Mendoyo yang telah mengalokasikan dana dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. 

" Menurutnya, langkah ini menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam pembangunan daerah," ucapnya

Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini bersumber dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumdes Bersama LKD tahun anggaran 2024.

" Rumah tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 36 juta ditambah dengan swadaya masyarakat dan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program pengentasan kemiskinan," jelasnya

Selain bantuan bedah rumah, Bumdes Bersama LKD juga menyalurkan bansos sembako bagi 10 Rumah Tangga Miskin (RTM). 

IIER DAN PSPK GELAR WORKSHOP MENGAWAL KEAMANAN ANAK DI RUANG DIGITAL SEBAGAI UPAYA KOLEKTIF MEWUJUDKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN

Laporan Tim Lpt 

JAKARTA , BALI KINI - Indonesian Institute for Education Reform (IIER) bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sukses

menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mengawal keamanan anak di ruang digital. Rangkaian ini meliputi Reformer Talk #2 dan Reformer Workshop #2, yang menjadi panggung dialog mendalam tentang tantangan dan solusi menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi anak-anak Indonesia. Reformer Talk #2 menghadirkan pembicara kunci seperti Mediodecci Lustarini, S.K.M., S.H., M.C.MS. (Sekretaris Direktorat Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi) yang menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang bertujuan melindungi anak di ruang digital melalui akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik. Para pembicara kunci lainnya pada kesempatan ini antara lain Pandu Ario Bismo (PSPK), Aretha Ever Ulitua Samosir (Psikolog Anak dan Remaja Bee Genius) serta Claudya Tio Elleossa (Perwakilan Orang Tua, eks-Guru Pendidikan Kewarganegaraan).

Sedangkan pada Reformer Workshop #2, IIER dan PSPK menyoroti tentang pengaruh konsumsi internet dengan mengundang beberapa siswa dari beberapa instansi pendidikan SMA atau sederajat. Mereka membicarakan bagaimana teknologi sudah menolong namun juga menghambat pertumbuhan mereka sebagai individu, terkhusus di bidang pembelajaran. Paparan gawai dengan durasi tinggi menurut para siswa turut menimbulkan efek kecanduan yang hingga kini sulit untuk diatasi. 

Sikapi Situasi Nasional, KMHDI Lakukan Doa Kebangsaan

Laporan Reporter : Krisna 

Jakarta Timur , Bali Kini -Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar doa kebangsaan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Kegiatan doa yang diikuti ratusan mahasiswa Hindu se-Jabodetabe bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional. 

Doa kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Jero Mangku Gede Pura Aditya Jaya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. 

“Jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus selalu mengedepankan dialog dan memperkuat persaudaraan,” katanya.

Ia juga mengingatkan kembali filosofi Hindu Vasudhaiva Kutumbakam atau Basudewa Kutumbakam yang berarti seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Menurutnya, prinsip ini relevan untuk terus dijadikan pedoman dalam memperkuat rasa kebersamaan.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan, menegaskan bahwa doa kebangsaan ini bukan sekadar ritual, melainkan momentum konsolidasi mahasiswa Hindu untuk tetap berada di barisan perjuangan rakyat. 

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Hindu untuk terus berjuang mengawal tuntutan rakyat. Jangan sampai terpecah belah dan jangan terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” ujarnya.

Darmawan juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Menurutnya, mahasiswa Hindu harus menjadi motor persaudaraan, bukan justru terseret arus provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PD KMHDI Jakarta, Marcelinus, mengingatkan mahasiswa Hindu di Ibu Kota agar bijak dalam menerima informasi. Ia menegaskan, berita bohong dan hoaks kerap dijadikan alat untuk memprovokasi massa. 

“Jangan sampai kita terbawa arus hoaks. Mari kita pastikan gerakan mahasiswa Hindu tetap damai dan tidak anarkis. Jangan merusak fasilitas publik,” tegasnya.

Marcelinus menambahkan, mahasiswa Hindu di Jakarta harus memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan intelektual tidak boleh lepas dari nilai moral dan kearifan lokal Hindu yang selalu mengedepankan dharma.

KMHDI Desak Semua Fraksi DPR Minta Maaf dan Penuhi Tuntutan Rakyat

Laporan Reporter : Krisna

Kaltim . Bali Kini - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mendesak seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan segera memenuhi aspirasi masyarakat. 

Desakan ini dinilai penting demi menghindari kekacauan yang lebih besar dan meluas di tengah meningkatnya gelombang aksi unjuk rasa.

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan pihaknya menilai akar permasalahan bermula dari sikap tidak empatik yang ditunjukan DPR yang meminta tunjangan rumah sebesar Rp50 juta di saat kondisi ekonomi rakyat terpuruk. 

“Krisis ini bermula dari sikap empatik anggota DPR yang meminta tunjangan rumah. Padahal kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja dan di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat dan menambah beban masyarakat,” terangnya. 

Menurut KMHDI, sikap DPR tersebut menjadi pemicu utama aksi massa yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Publik menilai langkah itu menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Selain itu, langkah DPR yang terkesan abai dengan kritik publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 

Alih-alih mencari solusi atas persoalan ekonomi, DPR justru memperdebatkan tambahan fasilitas yang dinilai hanya menguntungkan kalangan elite politik.

“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” ungkapnya. 

KMHDI menekankan, jika DPR tidak segera menunjukkan langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.

Adapun sikap terhadap situasi terkini sebagai berikut: 

1. Menekan dan mengevaluasi seluruh tunjangan anggota DPR agar dipangkas sekecil mungkin.

2. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

3. Membahas RUU Partai Politik yang dinilai telah melahirkan praktik politik bandel dan pemerintahan korup.

4. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menyebabkan kelesuan ekonomi nasional.

Buntut Jatuhnya Korban, KMHDI Minta Polri Evaluasi Menyeluruh Penanganan Aksi Massa Bubarkan DPR

 

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya , Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan aksi massa bubarkan DPR pada Kamis (28/08/2025).

Evaluasi ini dilakukan setelah terjadi kericuhan yang yang berujung jatuhnya korban jiwa. Diketahui, dalam aksi bubarkan DPR, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya seharusnya polisi bisa bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi. 

Sandy mengatakan tindakan represif justru berpotensi memicu ledakan emosi di lapangan.

“Evaluasi ini sangat penting. Aksi massa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Aparat harus bisa menempatkan diri secara proporsional,” ujar Sandy, Kamis (28/8/2025).

Ia menilai pola penanganan yang cenderung keras justru menjadi pemicu kericuhan lebih luas. Alih-alih menenangkan situasi, cara tersebut memperbesar risiko bentrokan hingga menimbulkan korban.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa  aksi massa merupakan ekpresi dalam ruang demokrasi yang harus dilindungi negara. 

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sudah tertuang jelas dalam konstitusi. Maka dari itu, tindakan berlebihan aparat melanggar prinsip demokrasi.

“Dalam hal ini, Polri memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan aksi tanpa mengorbankan hak warga negara,” terangnya. 

Lebih lanjut, KMHDI mendorong Polri untuk terbuka melakukan evaluasi internal dan meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi. 

Di samping itu, KMHDI juga mendorong dilakukan pengusutan tuntas dan  mendalam terhadap peristiwa yang berujung meninggalnya ojek online usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi

“Kami mendorong Polri melakukan pengutan secara tuntas terhadap peristiwa meninggalnya ojek online. Hal ini untuk menghadirkan keadilan,” terangnya.

KMHDI KALTENG Minta Tegakkan Aspirasi Penting Di DPR

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya, Bali Kini - Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

Aksi massa yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 dilatarbelakangi oleh keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan isu-isu lainnya yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijamin dan difasilitasi oleh negara.

Hendra selaku Sekretaris PD KMHDI KALTENG sangat menyayangkan, ruang demokrasi justru ternodai dengan tindakan represif aparat kepolisian. Alih-alih melindungi, aparat justru menggunakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. 

“Tindakan represif aparat kepolisian ini jelas tidak mencerminkan semangat pengayoman kepada masyarakat dan hanya melahirkan luka serta ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Hendra dari PD KMHDI Kalimantan Tengah.

Hendra juga menambah kan Isu penting yang melatar belakangi aksi yang di lakukan tersebut jangan sampai hilang  Pasca Pelindasan yang di lakukan oleh Anggota Polri

"Isu yang melatar belakangi aksi tersebut harus tetap di perjuangan kan di DPR dan KMHDI Kalteng akan terus mengawal isu tersebut sampai selesai" Tambah Hendra. 

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel. Aparat yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas. Penegakan hukum yang adil merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Tragedi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam dengan kekerasan. PD KMHDI Kalimantan Tengah berdiri bersama rakyat untuk mengawal ruang demokrasi, menolak segala bentuk tindakan represif, dan menegakkan keadilan demi kemanusiaan"Tutupnya.

Dandim 1710/Mimika Terima Kunjungan Silaturahmi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika

Laporan : Tim Lpt Timika 

Bali Kini  - Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos,.M.Han,.M.A menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika di Makodim. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mimika tahun 2024, Kamis (14/08/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, membahas sinergi antara TNI dan penyelenggara Pemilu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilihan berlangsung. Dandim 1710/Mimika pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU dan Bawaslu serta seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan Pemilu berjalan aman, lancar, dan demokratis.

Selain itu maksud dari silaturahmi KPU dan Bawaslu adalah membahas tentang daftar Pemilu yang mendaftar masuk TNI dan lulus serta personel yang pensiun khususnya personel yang tinggal di wilayah Mimika dan memiliki KTP Mimika. Terakhir sebagai bentuk penghargaan, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama