Mahmud Aktivis Mahasiswa Malang Menghadiri Forum Internasional di Kuala Lumpur Malaysia

Laporan Reporter Bali Kini  : ASW dari Kuala Lumpur

Kuala Lumpur , Bali Kini  - Aktivis  Mahasiswa Malang Raya saudara Mahmud menghadiri Forum Internasional yang diselenggarakan oleh Asian Youth Copperation Organization (AYCO) dan  KLIA COLLEGE University Malaysia Kuala Lumpur pada tanggal 31 Maret - 1 April 2024.

Forum Internasional yang di hadiri perwakilan negara Asia Tenggara ini membahas tentang berbagai isu yang berkembang baik ekonomi, pendidikan, bisnis, sdm dan berbagai isu yang terjadi di negara masing masing untuk menjadi bahan kerjasama antar generasi muda antar negara Asia Tenggara. Mahmud yang merupakan mantab Presiden Mahasiswa Universitas  Merdeka Malang ini juga memberikan gagasan dalam forum tersebut tentang pentingnya peran teknologi yang menghubungkan jaringan kerjasama anak anak muda antar negara, baik di bidang bisnis atau dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia. Hari ini sistem teknologi telah memudahkan semua, misal dalam bidang bisnis teknologi yang membantu jaringan klmunikasi lebih mudah antar negara memudahkan kerjasama bisnis antar negara yang dilakukan oleh generasi muda antar negara asia tenggara, baik berkaitan pengembangan bisnis Pariwisata misalnya ini bisa digagas destinasi keunggulan antar negara dan teknologi bisa membantu pengembangan bisnis pariwisata antar negara. Juga mengenai Bisnis berbagai produk unggulan antar negara bisa dilakukan dengan kemudahan teknologi saat ini. 

Dalam Forum Internasional di Kuala Lumpur ini juga di hadirkan berbagai nara sumber yang kompeten di bidangnya masing masing baik masalah Bisnis Internasional, Komunikasi Publik, Pendidikan, Hubungan Internasional dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga para peserta diberikan berbagai input baru tentang perkembangan kekinian di bidang masing masing sehingga memiliki kemampuan yang bagus untuk menghadapi banyak hal di era global ini.

Dan Mahmud yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Merdeka Malang, dimana selama kuliah menjadi aktifis mahasiswa menyampaikan kebangganya mewakili Indonesia di forum Internasional di Kuala Lumpur Malaysia, dan berharap anak anak muda Indonesia harus mulai melibatkan diri di berbagai forum Internasional yang sangat terbuka saat ini dalam rangka membangun pergaulan Internasional, membuka jaringan Internasional dan menguatkan SDM Pemuda Indonesia di era global untuk menguatkan Indonesia di masa mendatang.[r2]

Gedung Putih Bangkitkan Harapan Bagi Kesepakatan Gencatan Senjata 6 Pekan di Gaza

Warga Palestina memeriksa kerusakan yang terjadi pasca serangan Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di Rafah, Jalur Gaza, Minggu, 3 Maret 2024. (Foto: AP)

Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan kembali dukungan bagi gencatan senjata “segera” selama enam pekan di Gaza. Ia bertemu dengan anggota penting Kabinet perang Israel, sementara konflik di Gaza menjelang masuk bulan kelima.

Gencatan senjata, yang diteriakkan warga Palestina selama berbulan-bulan seiring serangan Israel yang menargetkan Gaza, mungkin dapat dicapai.

Akhir pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris menjadi pejabat pertama dalam pemerintahan Biden yang secara terbuka menyerukan kepada pasukan Israel dan Hamas agar meletakkan senjata dalam konflik yang berkobar mulai 7 Oktober sewaktu kelompok militan Palestina itu melakukan pembunuhan besar-besaran di Israel.

“Dan mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera, setidaknya untuk enam pekan mendatang, dan itulah yang sekarang ini sedang dibahas," ujar Harris.

Kesepakatan itu disertai dengan syarat. Pada Senin (4/3), para pejabat Gedung Putih mengatakan kepada wartawan bahwa Hamas masih mempertimbangkan proposal Israel, yang mencakup pembebasan para sandera. Pemerintahan Biden menolak membahas rincian negosiasi.

Namun perdebatan mengenai nasib Gaza ini menjadi sorotan publik. Pada Senin, sewaktu Harris bertemu seorang anggota kabinet perang Israel, sekelompok kecil pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.

“Gencatan senjata? Lantas? Selama enam pekan? Itu tidak adil. Gencatan senjata adalah gencatan senjata; gencatan senjata penuh. Barangkali mereka hanya ingin mengulur waktu untuk pemilu? Ini permainan. Kami tidak mempercayainya," ujar Mona Sadeq, Direktur Eksekutif American Palestinian Women’s Association.

Para analis mengatakan meskipun penting bahwa Harris berupaya sekuat tenaga untuk mendukung gencatan senjata – gencatan itu mungkin juga disertai dengan syarat.

“Penting juga untuk melihat bagaimana ia mampu melakukan itu, karena pemerintah selama beberapa waktu mengatakan bahwa mereka menginginkan gencatan senjata, tetapi gencatan ini terjadi di dalam kesepakatan tertentu," papar Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Jika seruannya hanyalah pengulangan itu, satu-satunya signifikansi yang menyertainya adalah fakta bahwa untuk pertama kalinya, seorang pejabat senior pemerintah benar-benar berhasil menyatakan empati secara akurat dan layak kepada para korban di kedua pihak yang berkonflik," imbuhnya.

Dan kemudian ada pertanyaan lain yang dipertanyakan sendiri oleh Gedung Putih: Akankah Hamas, yang oleh AS telah ditetapkan sebagai kelompok teror, menerima kesepakatan ini untuk menghentikan serangan yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil?

“Tuntutan yang telah diungkapkan sejauh ini oleh pemerintah, yakni pembebasan seluruh sandera sebagai imbalan bagi gencatan senjata enam pekan, menurut saya tidak akan diterima oleh Hamas karena mereka pada dasarnya akan menyerahkan semua kekuatan mereka bagi penghentian pertempuran untuk sementara saja dan bukannya untuk penghentian permanen. Jadi menurut saya ini akan menjadi sangat rumit," kata Parsi.

Akankah pertempuran berhenti pada awal bulan suci Ramadan? Atau akankah ada pertempuran lebih banyak lagi? [uh/ab]

Pasca Tragedi Jalan al-Rasheed, Mungkinkah Gencatan Senjata Sebelum Ramadan?

 

Deskripsi: Di tengah upaya mencapai jeda pertempuran di Gaza untuk memudahkan penyaluran bantuan dan pembebasan sandera, ketegangan kembali meningkat setelah penembakan mematikan saat pengungsi mengambil bantuan pangan. Akankah target mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan masih realistis? Selengkapnya dilaporkan tim

Israel Tetap Berencana Serang Rafah di Tengah Kecaman Internasional

Foto :Pengungsi Palestina berkemah di dekat pagar perbatasan antara Gaza dan Mesir, 16 Februari 2024, di Rafah, di Jalur Gaza selatan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina. (Foto: Mohammed Abed/AFP)

Israel , VOA Indonesia - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, Jumat (16/2), bahwa Israel “merencanakan secara menyeluruh” serangan militer di Kota Rafah di Gaza selatan. Rencana itu dibuat meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai keselamatan ratusan ribu warga Palestina yang mencari perlindungan di sana.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mendesak Israel untuk tidak melakukan operasi tersebut tanpa rencana yang kredibel untuk melindungi warga sipil dan sebaliknya fokus pada gencatan senjata. Mesir mengatakan serangan terhadap Rafah dapat mengancam hubungan diplomatik antar negara. Banyak pemimpin dunia lainnya yang menyampaikan pesan keprihatinan serupa.

Diperkirakan 1,4 juta warga Palestina, lebih dari separuh populasi Gaza, memadati Rafah. Sebagian besar dari mereka mengungsi akibat pertempuran di tempat lain di wilayah tersebut. Ratusan ribu orang tinggal di tenda-tenda yang luas.

Biden mengatakan pada Jumat (16/2) bahwa dia telah berkali-kali melakukan pembicaraan yang panjang via telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa hari terakhir. Dia telah meminta Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata sementara di Gaza untuk mengeluarkan para sandera.

“Saya masih berharap hal itu bisa dilakukan,” kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih.

“Saya berharap Israel tidak melakukan invasi darat besar-besaran untuk sementara waktu. Jadi, menurut perkiraan saya, hal itu tidak akan terjadi. Harus ada gencatan senjata,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak hanya orang Israel yang masih disandera.

“Mereka juga sandera asal Amerika,” katanya, dan menyatakan harapan bahwa mereka akan dibawa pulang.

Biden mengatakan negosiasi penyanderaan sedang berlangsung.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat menolak permintaan Afrika Selatan untuk menerapkan langkah-langkah mendesak untuk melindungi Rafah. Namun, ICJ juga menekankan bahwa Israel harus menghormati langkah-langkah yang diberlakukan akhir bulan lalu pada tahap awal dalam kasus genosida yang penting.

ICJ mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “situasi berbahaya” di Rafah “menuntut implementasi segera dan efektif dari tindakan sementara yang ditunjukkan oleh pengadilan dalam perintahnya tertanggal 26 Januari 2024, yang berlaku di seluruh Jalur Gaza, termasuk di Rafah, dan tidak menuntut indikasi tindakan sementara tambahan."

Pengadilan dunia itu menambahkan bahwa Israel “tetap terikat untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dan perintah tersebut, termasuk dengan memastikan keselamatan dan keamanan warga Palestina di Jalur Gaza.”

Israel mengatakan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkan warga sipil dan hanya menargetkan militan Hamas yang taktiknya adalah bersembunyi di wilayah sipil, sehingga menyulitkan Israel untuk menghindari jatuhnya korban sipil.

Bulan lalu pengadilan memerintahkan Israel untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kematian, kehancuran, dan tindakan genosida di Gaza. Namun panel tersebut tidak memerintahkan diakhirinya serangan militer yang telah menghancurkan wilayah kantong Palestina.

Israel membantah keras melakukan genosida di Gaza.

Sementara itu, ICJ akan menggelar persidangan yang akan berlangsung selama enam hari mulai Senin (19/2) tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Lima puluh dua negara bagian akan menyampaikan argumen pada sidang tersebut. Pengadilan ini bertindak berdasarkan permintaan yang dibuat pada tahun 2022 oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan pendapat tidak mengikat mengenai pendudukan.

Meskipun Israel telah mengabaikan pendapat tersebut di masa lalu, sidang dan keputusan ICJ selanjutnya dapat menambah tekanan politik terhadap serangan militernya di Gaza.

Serangan udara intensif di Rafah dilaporkan memaksa orang-orang untuk keluar dari kota paling selatan Gaza menuju Deir al-Balah di Gaza tengah, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Koordinator bantuan darurat PBB, Martin Griffiths, dengan penuh keprihatinan mengikuti perkembangan di Rumah Sakit Al Nasser di Khan Younis. Dalam kiriman teksnya ke media sosial, Griffiths mengatakan mereka yang terluka dan sakit, serta personel dan fasilitas medis, harus dilindungi.

Setidaknya 28.576 warga Palestina telah tewas dan 68.291 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza.

Perang antara Hamas dan Israel dipicu oleh serangan teror Hamas terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, menurut penghitungan Israel, dan menyebabkan penangkapan sekitar 240 sandera. Sebanyak 100 di antaranya dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November.

Beberapa informasi untuk laporan ini berasal dari The Associated Press, Agence France-Presse dan Reuters.

Menlu AS Bertemu dengan Anggota Kabinet Perang Israel di Tel Aviv

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, tengah, bertemu dengan mantan Panglima Angkatan Pertahanan Israel Gadi Eisenkot dan mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz di Tel Aviv, Israel, 8 Februari 2024. (Foto: AP)

VOA Indonesia - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (8/2) bertemu dengan para anggota kabinet perang Israel di Tel Aviv, selagi dia mengunjungi Timur Tengah untuk mencoba menjadi perantara kesepakatan yang dapat memberikan kelonggaran dalam perang Israel melawan Hamas.

Para pejabat Israel termasuk Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota Kabinet Perang Benjamin Netanyahu, dan Gadi Eisenkot, mantan panglima militer dan anggota Kabinet Perang.

“Senang sekali bisa bertemu dengan Gantz, Eisenkot, dan berkesempatan berbicara tentang keberadaan kita dan tantangan yang kita hadapi bersama. Tentu saja, fokus kita pada para sandera dan keinginan kuat kita untuk melihat mereka kembali ke rumah keluarga masing-masing,” kata Blinken pada awal pertemuan itu.

Blinken juga bertemu dengan pemimpin oposisi Israel Yair Lapid di Tel Aviv pada Kamis.

Pada hari Rabu, Blinken mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas masih mungkin terjadi, meskipun kedua pihak berbeda pendapat dalam persyaratan inti kesepakatan.

Blinken berusaha untuk memajukan perundingan gencatan senjata sambil mendorong penyelesaian pascaperang yang lebih besar di mana Arab Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan “jalan yang jelas, kredibel, dan terikat waktu menuju pembentukan negara Palestina.”

Perang di Gaza telah memasuki bulan kelima, menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina, membuat sebagian besar penduduk wilayah tersebut mengungsi dan memicu bencana kemanusiaan.

Perang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel, di mana militan membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang.

Hamas masih menyandera lebih dari 130 orang, tetapi sekitar 30 di antaranya diyakini telah tewas. [lt/ab]

Mediator Gaza Cari Rumusan Final untuk Gencatan Senjata Israel-Hamas

 

Anak-anak Palestina menunggu untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal di tengah kekurangan pasokan makanan di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 5 Februari 2024. (Foto: Reuters)

Jalur Gaza , VOA Indonesia - Mediator Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir menyiapkan upaya diplomatik untuk menjembatani perbedaan antara Israel dan Hamas mengenai rencana gencatan senjata di Gaza. Hal tersebut dilakukan setelah kelompok Palestina menanggapi proposal untuk perpanjangan jeda pertempuran dan pembebasan sandera.

Hamas pada Selasa membalas kerangka kerja yang dibuat lebih dari seminggu yang lalu oleh kepala mata-mata AS dan Israel pada pertemuan di Paris dengan Mesir dan Qatar.

Perincian mengenai tanggapan dari Hamas tidak diungkapkan. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan pada Selasa bahwa mereka merespons “dengan semangat positif, memastikan gencatan senjata yang komprehensif dan lengkap, mengakhiri agresi terhadap rakyat kami, memastikan bantuan, perlindungan, dan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan mencapai pertukaran tahanan.”

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam kunjungan singkatnya ke Timur Tengah, mengatakan dia akan membahas tanggapan Hamas dengan para pejabat Israel ketika dia mengunjungi negara itu pada Rabu (7/2).

Di Doha, Blinken berkata, "Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan... tetapi kami tetap yakin bahwa kesepakatan dapat dicapai, dan memang penting."

Qatar menggambarkan tanggapan Hamas secara keseluruhan “positif” sementara sumber keamanan Mesir mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas menunjukkan fleksibilitas.

Gambar yang diambil dari Rafah di Jalur Gaza selatan menunjukkan asap membubung di atas gedung-gedung di Khan Yunis dari kejauhan, menyusul pemboman Israel pada 5 Februari 2024. (Foto: AFP)

“Kami akan membahas semua perincian kerangka yang diusulkan dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan mengenai formula akhir sesegera mungkin,” kata Diaa Rashwan, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, sebagaimana dikutip.

Sumber-sumber yang dekat dengan perundingan mengatakan gencatan senjata akan berlangsung setidaknya selama 40 hari. Pada saat itu Hamas akan membebaskan warga sipil di antara sisa sandera yang mereka tawan.

Tahap selanjutnya akan menyusul, yaitu penyerahan tentara dan jenazah sandera yang tewas, sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang dipenjarakan di Israel. Gencatan senjata tersebut juga akan meningkatkan aliran makanan dan bantuan lainnya kepada warga sipil Gaza yang putus asa dan menghadapi kelaparan dan kekurangan pasokan bahan pokok.

Presiden AS Joe Biden mengatakan tanggapan Hamas menunjukkan “beberapa gerakan” menuju kesepakatan. Namun tidak jelas apakah Hamas atau Israel bersedia melunakkan posisi garis keras mereka untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Seorang pejabat Hamas yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menegaskan kepada Reuters pada Selasa bahwa gerakan Islam Palestina tidak akan mengizinkan pembebasan sandera tanpa jaminan bahwa perang akan berakhir dan pasukan Israel meninggalkan Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengakhiri serangannya di Gaza sampai Hamas dimusnahkan dan mengesampingkan pembentukan negara Palestina.

Arab Saudi mengatakan kepada AS bahwa pihaknya tetap teguh bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui berdasarkan perbatasan t1967 dengan Yerusalem Timur, dan “agresi” Israel di Gaza berhenti, kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu.

Sandera Tewas

Ada gerakan Israel yang menuntut lebih banyak upaya untuk memulangkan para sandera, bahkan jika itu berarti kesepakatan dengan Hamas.

Militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa 31 sandera yang tersisa di Gaza dinyatakan tewas. Israel sebelumnya mengatakan 136 sandera masih berada di Gaza setelah 110 orang dibebaskan berdasarkan gencatan senjata tujuh hari pada November ketika Israel juga membebaskan 240 warga Palestina yang ditahannya.

Mengutip penilaian Israel yang dibagikan kepada para pejabat AS dan Mesir, Wall Street Journal melaporkan bahwa sebanyak 50 sandera mungkin tewas, sehingga sekitar 80 sandera masih hidup.

Di Gaza, pasukan Israel pada Selasa terus menekan Khan Younis, kota utama di selatan yang mereka coba rebut selama berminggu-minggu. Setidaknya 14 orang tewas akibat serangan udara, kata warga Palestina dan petugas medis.

Rafah, di sebelah selatannya, juga terkena serangan udara dan tembakan tank. Dua orang tewas dalam serangan terhadap sebuah rumah di Rafah sementara enam polisi tewas setelah mobil mereka dihantam, kata pejabat kesehatan Gaza.

Para pemimpin Israel pekan lalu bertekad untuk melakukan serangan berikutnya ke Rafah, yang membuat khawatir badan-badan bantuan internasional. Badan tersebut mengatakan satu juta warga sipil yang mengungsi akan berada dalam bahaya, terjepit di pagar perbatasan dengan Mesir. [ah/ft]