Satpol PP Denpasar Tertibkan 176 Media Promosi di Fasilitas Umum

Ket. Foto :Jaga Ketertiban, Keindahan, dan Kenyamanan Kota, Satpol PP Denpasar Tertibkan 176 Media Promosi di Fasilitas Umum

Denpasar, Bali Kini - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibum Tranmas) melaksanakan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, pamflet, dan papan nama yang terpasang di fasilitas umum, Selasa (20/10/2026).

Penertiban menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar, meliputi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kamboja, Jalan Melati, Jalan Suli, Jalan Gatot Subroto, Jalan WR. Supratman, Jalan Raya Puputan, Jalan Diponegoro, dan Jalan Surapati.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak 176 media promosi, terdiri atas 3 baliho, 51 pamflet, 58 banner, 56 spanduk, 2 papan nama, dan 6 umbul-umbul.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra mengatakan, penertiban ini merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum, keindahan kota, serta kenyamanan masyarakat.

“Penertiban ini kami laksanakan untuk memastikan fasilitas umum tetap tertata dan tidak terganggu oleh pemasangan media promosi yang tidak sesuai ketentuan. Kami ingin mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat, pelaku usaha, dan pihak pemasang iklan agar memperhatikan ketentuan yang berlaku serta tidak memasang media promosi secara sembarangan di fasilitas umum.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga ketertiban dan keindahan Kota Denpasar. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting agar fasilitas umum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Satpol PP Kota Denpasar akan terus melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah demi terciptanya suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman. (Ayu)

Tingkatkan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, KPU Karangasem Kukuhkan Puluhan SPD dan GPD

Karangasem, Bali Kini - KPU Kabupaten Karangasem hari ini (red) Rabu (21/10/2026) pagi akan mengukuhkan 56 orang Siswa Peduli Demokrasi (SPD) dan 28 orang sebagai Guru Penegak Demokrasi (GDP) di kantor SKB Karangasem. Pengukuhan SPD dan GPD ini sebagai persiapan awal pendidikan pemilih dalam menatap Pemilu Nasional tahun 2029 nanti. "Pengukuhan SPD dan GPD ini dalam rangka meningkatkan pendidikan pemilih berkelanjutan, dan membangun budaya demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah. Sehingga budaya demokrasi semakin tumbuh di lingkungan sekolah," ucap Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Karangasem, I Kadek Sukara, Selasa (20/10). 

Menurut Sukara yang juga mantan pengurus Perbakin Bali itu, melalui program SPD dan GPD diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai - nilai demokrasi, kepemiluan, partisipasi politik, anti hoaks, serta penguatan karakter warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kata Sukara mantan BPD Desa Nawa Kerti itu, peserta untuk SPD yang kita ambil mereka yang masih duduk di SMA/SMK se Kabupaten Karangasem. Kuota 2 orang per sekolah, yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 laki - laki. Mereka yang masuk SPD didominasi siswa kelas X, sehingga menuju pemilu berikutnya mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk demokrasi di Karangasem khususnya pemilih pemula. 

Harapannya mereka dapat meningkatkan pemahaman pemilih pemula, menciptakan agen perubahan demokrasi di sekolah, membantu KPU dalam sosialisasi pendidikan pemilih dan menumbuhkan kepemimpinan generasi muda yang demokratis. "Makanya setelah dikukuhkan, kita langsung bekali dengan bimtek," tegas Sukara. Syarat siswa bisa masuk program SPD, kata Sukara selain siswa aktif di sekolahnya, mereka juga mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, tidak pernah terlibat disiplin pelanggaran berat, bersedia mengikuti kegiatan selama masa penugasan. 

Sukara yang juga mantan pengurus PSSI Bali, persyaratan kompetensi lainnya yakni memiliki wawasan demokrasi (Memiliki pengetahuan dasar tentang pancasila, UUD 1945, demokrasi dan kepemiluan). Berikutnya memiliki pola pikir terbuka terhadap keberagaman pendapat. Kompetensi lainnya yakni public speaking (mampu berbicara didepan umum, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan percaya diri dalam menyampaikan informasi). Syarat lainnya aktif di organisasi dan kepemimpinan. Contoh aktif di OSIS, MPK, Pramuka, PMR, KIR, organisasi keagamaan dan ekstrakurikuler lainnya. 

Ditambahkan mereka juga paham tentang literasi digital, memiliki integritas , jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. "Salah satu kegiatan kedepannya akan kita ajak membuat konten edukasi pendidikan pemilih secara sederhana, sehingga sosialisasi mereka dengan teman sebaya akan lebih mengena," tutur Sukara. Disebutkan Sukara mengenai GPD, tentu kuota 1 orang di tiap sekolah. GPD ini kedepannya akan menguatkan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Menjadi penghubung program KPU dengan satuan pendidikan. 

Mengintegrasikan nilai demokrasi dalam pembelajaran. GPD juga diharapkan menjadi 

koordinator pendidikan pemilih di sekolah, 

Membina SPD, dan menyelenggarakan kegiatan demokrasi sekolah. "Semoga bisa berjalan dengan baik, SPD dan GPD juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif," harapnya. (Ami/rls)

PERADAH Desak Penanganan Cepat Karhutla dan Dampak Kesehatan

JAKARTA, BALI KINI — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) menyampaikan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem, karhutla juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Putu Yoga Saputra, menilai penanganan karhutla perlu dipercepat dan diperkuat melalui langkah terpadu. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga dapat meluas mengikuti persebaran asap.

“Kami prihatin atas kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mewakili teman-teman Peradah se-Indonesia, terutama yang ada di wilayah terdampak, kami menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Yoga.

**306.309 Kasus ISPA, Kelompok Rentan Perlu Perlindungan**

Dampak kesehatan akibat karhutla menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang diberitakan pada 19–20 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai **306.309 kasus per 18 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB**. Data tersebut mencakup periode pelaporan sejak Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0–5 tahun, 77.022 kasus pada kelompok anak usia 6–9 tahun, dan 49.680 kasus pada kelompok lanjut usia. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dalam menghadapi dampak kabut asap.

Kementerian Kesehatan juga mencatat penambahan 2.778 kasus ISPA pada 17 Oktober 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan 2.808 kasus pada 16 Oktober. Meski terdapat indikasi perlambatan penambahan kasus di sejumlah wilayah, situasi tersebut belum berarti ancaman kesehatan telah berakhir. Penambahan kasus masih perlu diwaspadai, terutama di wilayah yang menunjukkan tren peningkatan. 

Yoga menegaskan bahwa tingginya angka kasus ISPA harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan di lapangan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Angka lebih dari 300 ribu kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan keluarga yang harus menghadapi risiko akibat asap. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berjalan lambat. Api harus segera dikendalikan dan dampak asap terhadap masyarakat harus ditekan semaksimal mungkin,” tegas Yoga.

**Desak Percepatan Pemadaman dan Penguatan Pencegahan**

Yoga mengungkap kondisi ini turut dirasakan oleh sejumlah kader Peradah Indonesia di wilayah terdampak. Sehingga, mereka turut menitipkan dorongan penanganan ini untuk bisa dipercepat oleh pemerintah dan petugas.

DPN Peradah Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, aparat terkait, serta seluruh unsur yang terlibat untuk mempercepat penanganan karhutla. Hal itu bisa dilakukan melalui penguatan pemadaman darat, operasi udara sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, serta pemantauan titik panas secara berkelanjutan.

Upaya tersebut perlu disertai koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi lahan kering yang meningkatkan risiko kebakaran.

Selain mempercepat pemadaman, Yoga meminta agar penanganan kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan operasi pengendalian api. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi kualitas udara tersampaikan secara berkala, fasilitas kesehatan siap melayani warga terdampak, serta kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai.

“Kami meminta agar percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas bersama. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika api sudah meluas dan masyarakat mulai jatuh sakit. Pemadaman, pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara bersamaan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah secara tidak terkendali, serta tindakan lain yang berpotensi memicu kebakaran harus dicegah. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang terbukti melanggar aturan juga perlu dilakukan secara tegas dan adil.

Yoga berharap penanganan karhutla dapat segera menunjukkan hasil nyata, baik melalui pengendalian titik api maupun penurunan paparan asap yang membahayakan masyarakat. Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang setiap musim kemarau.

“Kami berharap seluruh pihak bergerak cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Jangan menunggu dampaknya semakin luas untuk bertindak. Kita ingin api segera padam, kualitas udara membaik, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, dan lingkungan yang terdampak dapat dipulihkan. Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap generasi mendatang,” tutup Yoga. (Devy)

Peradah Indonesia Dorong Kebangkitan Organisasi di Banten, Puluhan Pemuda Hindu Siap Berhimpun

BANTEN, BALI KINI - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) mendorong pengaktifan kembali organisasi Peradah di Provinsi Banten. Langkah ini sebagai upaya memperkuat peran pemuda Hindu dalam kehidupan berorganisasi, pembangunan nasional, dan persoalan keumatan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bertajuk “Mendorong Peran Pemuda Hindu Banten di Kancah Nasional” yang mempertemukan sekitar 50 pemuda Hindu di Banten dengan jajaran DPN Peradah Indonesia. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi, berbagi pemahaman mengenai organisasi Peradah, sekaligus membangun konsolidasi awal untuk mengaktifkan kembali Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah Banten.

Sekretaris Jenderal DPN Peradah Indonesia, Ricky Satriawan, menjelaskan bahwa perjalanan Peradah di Banten memiliki dinamika yang cukup panjang. Sejak dekade 1990-an, organisasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan. Peradah kemudian sempat kembali eksis pada 2017, tetapi aktivitas organisasi kembali vakum setelahnya.

Menurut Ricky, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun kembali komunikasi dan konsolidasi dengan pemuda Hindu di Banten agar keberadaan Peradah dapat kembali tumbuh dan menjalankan perannya secara berkelanjutan.

“Pengaktifan kembali Peradah di Banten bukan sekadar menghidupkan struktur organisasi, tetapi juga membangun ruang bersama bagi pemuda Hindu untuk belajar, bertumbuh, dan mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” menjadi pesan yang ditekankan dalam semangat konsolidasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, sekitar 50 pemuda Hindu yang hadir menyatakan kesepakatan untuk berhimpun dalam Peradah. Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan konsolidasi dan menyusun proses pengaktifan kembali Peradah di Banten.

Selain membahas penguatan organisasi, Ricky turut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai persoalan keumatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Isu kesejahteraan umat, pendidikan agama Hindu, serta keterwakilan umat Hindu dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan menjadi sejumlah hal yang disoroti.

Menurutnya, pemuda Hindu perlu mengambil bagian dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui penguatan kapasitas diri, keterlibatan dalam organisasi, serta peningkatan partisipasi dalam ruang-ruang strategis nasional.

"Kita berharap dengan hadirnya pemuda Hindu yang kompeten dan berintegritas dapat memperluas kontribusi umat sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Hindu untuk turut menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan," jelasnya.

Ricky juga mengingatkan kembali sejarah dan peran Peradah sebagai organisasi kepemudaan Hindu di Indonesia. Sejak Mahasabha pertama yang diselenggarakan pada 11 Maret 1984 di Kaliurang, Yogyakarta, Peradah terus berupaya menjadi pusat pergerakan pemuda Hindu untuk mencetak generasi pemimpin dan wirausahawan muda yang berlandaskan Dharma.

"Semangat ini tetap relevan dalam menjawab tantangan generasi muda saat ini, terutama dalam menyiapkan kader yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan dan karakter yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa," tegas pria asal Lampung itu.

Sebagai informasi, pertemuan ini difasilitasi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banten, Bimas Hindu Banten, dan Aliansi Pemuda Hindu Banten, bersama Tim Pengaktifan Kembali DPP Peradah Banten.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan proses konsolidasi dapat berlanjut secara terarah hingga terbentuk kembali kepengurusan Peradah di Banten. Lebih dari itu, kebangkitan Peradah di Banten diharapkan menjadi momentum bagi pemuda Hindu untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mengambil peran aktif dalam menjawab persoalan keumatan dan berkontribusi di tingkat nasional(Devy)

Jaga Kesucian Besakih dari Ancaman Narkotika, BNNK Karangasem Gandeng Badan Pengelola Kawasan Suci

Sebanyak 16 Pegawai Jalani Tes Urine, Seluruhnya Negatif

Karangasem, Bali Kini  — Upaya menjaga kawasan suci Pura Agung Besakih tidak hanya berkaitan dengan kelestarian tradisi dan kesakralan tempat ibadah, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban, serta kualitas sumber daya manusia yang bertugas di dalamnya. Untuk memperkuat upaya tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Komitmen bersama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Sekretariat Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urine terhadap 16 orang, mulai dari kepala badan hingga petugas keamanan.

Hasil pemeriksaan menggunakan alat tes urine tujuh parameter menunjukkan seluruh sampel negatif narkotika.

Kepala BNNK Karangasem, Alvin Andrew Dias, S.H., menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki arti strategis karena Pura Agung Besakih merupakan pusat kegiatan keagamaan umat Hindu sekaligus salah satu kawasan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan pariwisata Bali.

“Pura Agung Besakih memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Selain sebagai tempat suci umat Hindu, kawasan ini juga menjadi pusat kunjungan dari berbagai daerah. Oleh karena itu, menjaga kawasan Besakih agar tetap aman, tertib, nyaman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab yang memiliki nilai strategis,” ujar Alvin.

Menurutnya, upaya pencegahan narkotika perlu dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi, deteksi dini, serta keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pengelola lingkungan kerja.

Melalui PKS tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah langkah konkret. Pertama, penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada pegawai, petugas, relawan, serta unsur terkait. Kedua, mendorong pembentukan relawan antinarkotika sebagai penggerak pencegahan di lingkungan kawasan suci.

Selanjutnya, kerja sama juga mencakup pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine secara berkala dan terkoordinasi sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan, disertai program preventif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Kepala Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, I Gusti Lanang Muliarta, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dimulai dari lingkungan internal pengelola, termasuk memberikan perhatian terhadap keluarga para pegawai.

“Tujuan kami bekerja sama dengan BNN adalah untuk melakukan pencegahan, khususnya di kalangan staf pengelola, termasuk keluarganya. Kami berharap melalui PKS dan pelaksanaan tes urine ini, penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sehingga tidak terjadi di lingkungan badan pengelola maupun keluarga pegawai,” ungkapnya.

Ia menambahkan, lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh pegawai. Komitmen tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi lingkungan kerja lainnya dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, produktivitas, dan pencegahan narkotika.

Terkait penanganan apabila ditemukan pegawai yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, pihak pengelola menyatakan telah menyiapkan mekanisme penegakan disiplin, mulai dari pemberian peringatan hingga sanksi terberat berupa pemecatan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen maupun pelaksanaan tes urine semata. Lebih dari itu, kolaborasi BNNK Karangasem dan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih diharapkan berkembang menjadi gerakan pencegahan yang berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh unsur pengelola dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, upaya menjaga kawasan suci Besakih dapat berjalan seiring dengan pembangunan lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (Ami)

Menhan dan Bupati Jembrana santap siang bersama, Bakar Semangat Prajurit TNI

JEMBRANA , BALI KINI – Suasana penuh kebersamaan mewarnai kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin di Markas Yonif TP 928/BSY Gilimanuk, Minggu (18/10/2026). Didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Menhan mengajak seluruh prajurit menyantap hidangan makan siang bersama sebagai bentuk apresiasi, motivasi, serta simbol kemanunggalan TNI dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan prajurit sekaligus mendorong sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah.

Menhan meninjau kesiapan personel dan satuan Yonif TP 928/BSY. Ia juga memberikan arahan kepada prajurit agar terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kesiapan dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

Menhan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang nyata. Keberadaan prajurit di wilayah juga diharapkan dapat mendukung stabilitas keamanan sekaligus membantu mendorong pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya khususnya diwilayah Jembrana.

“Prajurit harus senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kehadiran TNI harus memberikan rasa aman serta manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyambut baik kunjungan Menhan RI. Menurutnya, hubungan yang solid antara pemerintah daerah dan TNI menjadi salah satu modal penting dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mengoptimalkan potensi daerah.

Tak hanya di bidang pertahanan dan pembangunan wilayah, Bupati Kembang juga membuka peluang kolaborasi dengan TNI di sektor kesehatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan tenaga medis, termasuk dokter tentara, untuk membantu memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Gilimanuk.

Menurut Kembang, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk pengabdian nyata TNI yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih, pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang harus terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor.

“Kami berharap sinergi dengan TNI juga bisa menyentuh sektor kesehatan. Jika memungkinkan, dokter tentara dapat dilibatkan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga Gilimanuk. Dengan kolaborasi ini, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan diharapkan semakin baik,” ujar Kembang.

Lebih jauh , Bupati Kembang berharap keberadaan Yonif TP 928/BSY di Jembrana dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam mendukung potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kembang, Jembrana memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk Bali dari arah Jawa. 

"koordinasi dan kerja sama antarlembaga diperlukan untuk menjaga keamanan, menciptakan suasana yang kondusif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan,"ujarnya. (*)

Bupati Karangasem Bagikan Kupon Pertalite Gratis, Total 2000 Liter, Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying

Karangasem, Bali Kini - Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Bali terkait penataan antrean dan kelancaran distribusi BBM, Pemerintah Kabupaten Karangasem bergerak cepat melakukan monitoring terpadu di sejumlah SPBU, Minggu (18/10/2026). Pemantauan dilakukan untuk memastikan antrean berjalan tertib, distribusi BBM lancar, serta situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.

Pemantauan langsung dipimpin Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata didampingi Komandan Kodim (Dandim) 1623/Karangasem Letkol Inf. I Putu Gede Widiarta, S.Hub.Int., bersama jajaran Forkopimcam. Sejumlah SPBU yang menjadi sasaran pemantauan di wilayah Kecamatan Abang di antaranya SPBU Ababi, SPBU Merita, dan SPBU Abiansoan.

Di lapangan, Bupati Gus Par memantau langsung kondisi antrean sekaligus berdialog dengan petugas dan masyarakat. Antrean kendaraan terlihat berjalan tertib dengan penerapan sistem ganjil-genap. Bupati juga memastikan pelayanan SPBU berjalan baik dan masyarakat mendapatkan BBM sesuai ketentuan.

“Kami hadir langsung untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, karena pasokan BBM terus dikirim dan distribusinya kita kawal bersama,” ujar Bupati Gus Par di sela-sela peninjauan di SPBU Ababi.

Di sela pemantauan, Bupati Gus Par turut memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah tertib mengikuti pengaturan antrean. Sebagai bentuk perhatian kepada warga, Bupati membagikan kupon Pertalite gratis dengan total alokasi 2.000 liter untuk pengendara sepeda motor.

Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan uang makan secara pribadi kepada para petugas yang berjaga sejak pagi, baik dari unsur TNI, Polri, Satpol PP maupun tenaga kesehatan. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian atas dukungan dan kerja para petugas dalam membantu menjaga kelancaran pelayanan BBM di lapangan.

Sekda Sisir SPBU Wilayah Kota

Secara paralel, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta memimpin tim Satgas Kabupaten melakukan pemantauan SPBU di wilayah perkotaan, di antaranya SPBU 54.808.02 Padangkerta dan SPBU Jasri di Kelurahan Subagan.

Di SPBU Padangkerta, stok Pertalite tercatat 9.000 liter dan Solar 17.000 liter setelah mendapat tambahan pasokan armada tangki pada pagi hari. Sementara di SPBU Jasri, tersedia stok Pertalite 16.000 liter dan Pertamax 6.000 liter.

Sekda bersama tim juga memberikan paket vitamin dan air mineral kepada pengendara serta petugas SPBU. Ia menegaskan, seluruh jajaran kecamatan terus melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi di wilayah masing-masing secara real-time.

“Sesuai arahan Bapak Bupati dalam mengawal instruksi Gubernur, seluruh jajaran Camat dan Forkopimcam se-Karangasem kami minta melaporkan perkembangan secara real-time. Skema ganjil-genap terbukti efektif menekan penumpukan kendaraan. Kendaraan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan tetap kita beri prioritas,” tegas Sedana Merta.

Hingga Minggu siang, laporan dari seluruh kecamatan menunjukkan kondisi antrean di SPBU se-Kabupaten Karangasem berjalan aman, lancar dan terkendali tanpa kendala menonjol. (Ami)

Polres Karangasem Ungkap Penyalahgunaan Pertalite Bersubsidi, Dua Terduga Pelaku Diamankan

KARANGASEM, Bali Kini– Polres Karangasem mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite bersubsidi di tengah kelangkaan BBM yang meresahkan warga. Dua terduga pelaku berinisial I G G G A (54) dan I W D P (55) diamankan.

Hal itu disampaikan Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Rifqi Abdillah, S.Tr.K., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Kapolres, pengungkapan ini merupakan respons atas antrean panjang di sejumlah SPBU. Polisi menemukan adanya praktik curang yang memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi.

Kedua terduga pelaku membeli Pertalite di SPBU Padangkerta dan SPBU Abian Soan menggunakan mobil dan barcode Tepat Pertamina. BBM lalu disedot dari tangki, dikemas dalam galon 15 liter atau botol air mineral 1,5 liter, dan dijual Rp18.000–Rp25.000 per botol. Keuntungan mereka Rp3.000–Rp5.000 per botol.

I G G G A diamankan di Padangkerta Kelod, Kecamatan Karangasem, berdasarkan Laporan Informasi 14 Oktober 2026. I W D P diamankan di Bebandem berdasarkan Laporan Informasi 16 Oktober 2026. Barang bukti meliputi dua mobil (Suzuki Carry dan Suzuki pick up), dua barcode subsidi, galon dan botol berisi Pertalite, 30 botol kosong, pompa transfer, aki, selang, ember, corong, kursi kayu, dan uang tunai Rp120.000.

Para terduga pelaku disangkakan Pasal 55 UU Migas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta.

Kapolres mengimbau pengelola SPBU memperketat pengawasan dan mengajak masyarakat melapor ke layanan 110 atau Call Center Polres Karangasem jika mengetahui tindak pidana. "Kami tidak akan segan menindak siapa pun yang terlibat," tegasnya.

Para terduga pelaku masih berstatus terduga dan proses hukum masih berjalan. (Ami/rls)

Bupati Sanjaya Ikuti Persembahyangan Pujawali di Besakih, Mohon Kerahayuan Jagat Tabanan

Tabanan ,Bali Kini  – Memperkuat sradha bhakti sekaligus memohon kerahayuan jagat Tabanan, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti Persembahyangan Pujawali Ngenem Sasih yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Prasasti Hibah Penataan Pura di Pura Basukian Puseh Jagat dan Pura Goa Raja, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Rabu (14/10).

 

Persembahyangan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten III, serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Setibanya di Pura Basukian Puseh Jagat, Bupati Sanjaya beserta jajaran menuju Genah Pesandekan Pura Basukian untuk katuran boga alit, kemudian mengikuti persembahyangan bersama dan sungkem ring gedong Pura Basukian. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti hibah penataan pura.

 

Rangkaian persembahyangan kemudian berlanjut ke Pura Goa Raja, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti. Kehadiran Bupati Sanjaya dalam kegiatan keagamaan ini menjadi wujud sradha bhakti sekaligus permohonan agar masyarakat dan wilayah Kabupaten Tabanan senantiasa dianugerahi kerahayuan, kedamaian, dan kesejahteraan.

 

Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pembangunan daerah perlu berjalan selaras antara aspek sekala dan niskala. “Dalam membangun Tabanan, kita harus menjaga keseimbangan antara sekala dan niskala, agar pembangunan berjalan harmonis dan kerahayuan senantiasa menyertai masyarakat,” ungkapnya.

 

Selain sebagai wujud bhakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, persembahyangan ini juga menjadi momentum bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memperkuat nilai spiritualitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dengan landasan sradha bhakti yang kuat, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Tabanan senantiasa berjalan harmonis, berlandaskan nilai-nilai spiritual dan demi kesejahteraan masyarakat.(*)

Bunda Rai Tinjau 3 Besar Lomba Posyandu 6 SPM, Perkuat Pembinaan dan Optimalisasi Pelayanan Dasar Masyarakat

Tabanan ,BALI KINI– Transformasi Posyandu menjadi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi langkah penting dalam memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melakukan penilaian langsung tiga besar Lomba Posyandu 6 SPM di Banjar Dinas Munduk Malang, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, dan Banjar Dinas Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Tabanan, Selasa (13/10). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus evaluasi penerapan Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tabanan.

 

Dalam kegiatan tersebut, Bunda Rai didampingi jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, tim penilai, Kepala Dinas PMD, Camat Selemadeg Timur, Camat Tabanan, Ketua TP Posyandu Kecamatan, serta Perbekel setempat. Di lokasi pertama, jajaran disambut yel-yel penuh semangat dari para kader. Bunda Rai juga menyempatkan diri menyapa balita, berbelanja hasil bumi yang dipasarkan masyarakat, serta meninjau inovasi bank sampah. Ia mengapresiasi upaya masyarakat yang telah mengolah sampah plastik secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

 

Dalam arahannya di Banjar Dinas Munduk Malang, Bunda Rai menegaskan lomba tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi sarana menggerakkan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan Posyandu 6 SPM. Transformasi ini memperluas cakupan pelayanan Posyandu yang sebelumnya berfokus pada ibu dan anak menjadi enam bidang, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum, dan sosial. “Yang terpenting bukan hanya lombanya, tetapi bagaimana Posyandu 6 SPM ini benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

 

Bunda Rai juga mendorong peningkatan kapasitas kader secara berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa, agar seluruh kader memahami tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat, sehingga Posyandu menjadi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, dan aspirasi terkait pelayanan dasar. Apresiasi juga disampaikan Bunda Rai atas semangat para kader dan pemerintah desa yang telah berupaya mengimplementasikan program tersebut, seraya mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Posyandu.

 

Penilaian kemudian berlanjut ke Posyandu 6 SPM Banjar Dinas Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kedatangan jajaran disambut penampilan senam lansia serta yel-yel kreatif para kader. Dalam arahannya, Bunda Rai kembali menekankan, bahwa lomba ini merupakan momentum untuk melihat sejauh mana Posyandu 6 SPM telah diterapkan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Sekaligus menyoroti pentingnya menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, termasuk persoalan ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta infrastruktur. 

 

Bunda Rai berharap semakin banyak warga memanfaatkan Posyandu sebagai ruang penyampaian permasalahan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. “Kita belajar bersama karena ini program baru. Melalui peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan sinergi semua pihak, saya berharap kader semakin memahami tugasnya dan masyarakat semakin merasakan manfaat Posyandu 6 SPM,” ujarnya seraya berharap penerapan Posyandu 6 SPM semakin merata di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tabanan. 

 

Monitoring dan evaluasi dikatakannya akan terus dilakukan secara berjenjang, disertai penguatan kapasitas kader serta pengembangan inovasi pelayanan. Dengan semangat kolaborasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, kader, dan masyarakat, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga wadah terpadu untuk mendekatkan pelayanan dasar dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

 

Perbekel Desa Gadungan, I Wayan Muliartana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bunda Rai beserta jajaran yang menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus membangun desa melalui penguatan pelayanan Posyandu. “Kehadiran Ibu Ketua beserta jajaran menjadi semangat bagi masyarakat kami untuk membangun dari desa. Kami berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi pengembangan Posyandu dan pembangunan Desa Gadungan. Kami juga siap mengikuti lomba ini dengan penuh semangat,” ungkapnya.(*)