Rapat Paripurna DPRD Jembrana, Wabup Ipat paparkan Rancangan APBD 2027

Jembrana , Bali Kini – Ruang fiskal Kabupaten Jembrana semakin terbatas menyusul berlanjutnya kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih ketat dalam mengatur belanja dan menentukan skala prioritas pembangunan pada 2027. Bahkan, jika pada 2026 pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang, tahun depan pengelolaan anggaran dituntut lebih disiplin lagi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Krisna (Ipat) mewakili Bupati Jembrana , saat membacakan Penjelasan Bupati Jembrana terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (2/11), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Jembrana.

Dalam penyampaiannya, Wabup Ipat menegaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang semakin cermat, terukur, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, penurunan alokasi TKD yang telah terjadi pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya masih menjadi tantangan bagi daerah. Sementara itu, kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab pemerintahan tetap harus dipenuhi.

"Kondisi ini menuntut kita untuk semakin cermat menetapkan prioritas, semakin disiplin mengelola belanja, dan semakin sungguh-sungguh menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang tepat, setiap belanja harus memberikan manfaat yang terukur, dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegasnya.

Ipat juga menekankan, program-program yang telah berjalan dan terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap dijaga keberlanjutannya. Karena itu, efisiensi anggaran akan diarahkan pada penekanan belanja tidak produktif, penghapusan pemborosan, serta penyesuaian volume pekerjaan dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun, pengurangan volume pekerjaan, menurutnya, tidak boleh mengorbankan manfaat dan kualitas hasil pembangunan. Efisiensi bukan semata-mata mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Atas dasar itu, Rancangan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mengedepankan semangat empati fiskal, yakni mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ketepatan sasaran, kehati-hatian, serta keberlanjutan pelayanan publik menjadi landasan dalam penyusunan anggaran tersebut.

Dalam pemaparannya, Ipat mengungkapkan, total Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Jembrana 2027 dirancang sebesar Rp1,280 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp262,42 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,017 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah daerah merancang Belanja Daerah sebesar Rp1,432 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp1,011 triliun, Belanja Modal Rp292,60 miliar, Belanja Tak Terduga Rp3,80 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp124,37 miliar.

Adapun dari sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan dirancang sebesar Rp157,98 miliar. Sumber penerimaan tersebut berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp152,58 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp5,4 miliar.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,4 miliar yang dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah.

Lebih lanjut, Wabup Ipat menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efektif. Setiap program dan kegiatan harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan anggaran, tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan APBD 2027 diharapkan tetap mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana berjalan secara optimal di tengah keterbatasan fiskal. ( pro)

Pemkab Jembrana Gelar PelatihanMetode GASING, Dorong Peningkatan NumerasiGuru SD dan SMP

JEMBRANA , BALI KINI - - Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, secara resmi

membuka Program Pelatihan Pandai Berhitung Metode GASING bagi Guru SD dan SMP Kabupaten Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin 2/11/2026. Kegiatan ini diikuti oleh total 216 peserta dari unsur guru SD dan SMP yang akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 18 November 2026.

Dalam sambutannya, Sekda I Made Budiasa menyampaikan rasa syukur ke hadirat Ida

Sanghyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan apresiasi yang

setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan dan seluruh pihak yang menginisiasi kegiatan

strategis ini. "Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban dan kualitas sumber daya manusia di Jembrana. Melalui pelatihan metode GASING ini, kita ingin guru-guru

membangkitkan kecintaan anak-anak terhadap matematika sejak dini," ujar Budiasa.

Sekda Jembrana menjelaskan bahwa metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan)

yang dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya merupakan pendekatan revolusioner dalam

pembelajaran matematika. Metode ini dirancang agar anak-anak dapat menguasai matematika

secara logis, cepat, dan menyenangkan tanpa rasa tertekan, sekaligus mengubah paradigma

lama bahwa matematika adalah mata pelajaran yang kaku dan menakutkan,

Terdapat empat peran utama metode GASING dalam meningkatkan kemampuan numerasi.

Diantaranya Mengikis Kecemasan Matematika (Math Anxiety) yaitu mengubah rasa takut siswa

terhadap angka dan rumus melalui permainan, lagu, dan aktivitas interaktif sehingga

suasana belajar menjadi asyik.

Membangun Pemahaman Konseptual dari Dasar yaitu menerapkan prinsip konkret ke

abstrak, di mana siswa mula-mula memahami makna angka menggunakan benda nyata

atau peraga sebelum diperkenalkan pada bentuk simbolis. Melatih Kelancaran dan Kecepatan Berhitung (Mental Math) yaitu membekali siswa

dengan trik berhitung cepat secara mental tanpa harus selalu bergantung pada kalkulator atau coretan panjang. Dan terakhir menstimulasi Berpikir Kritis dan Logis yaitu dengan fondasi operasi dasar yang kuat, kapasitas otak anak dapat dialokasikan secara optimal untuk menganalisis soal cerita dan pemecahan masalah (problem solving).

Guru sebagai Ujung Tombak Transformasi

Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan dinilai sebagai ujung tombak transformasi pendidikan di kelas. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menyerap seluruh ilmu, teknik, dan metode yang diajarkan oleh pelatih profesional untuk kemudian diterapkan serta dikembangkan di sekolah masing-masing.

"Jadilah agen perubahan di sekolah masing-masing. Tularkan semangat dan metode ini kepada rekan sejawat dan utamanya kepada anak-anak didik kita di ruang-ruang kelas," pesan Sekda I Made Budiasa. Pemerintah Kabupaten Jembrana sendiri berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kapasitas guru dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai demi mencetak generasi Jembrana yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter di bumi Makepung

Acara pembukaan tersebut kemudian secara resmi dinyatakan dibuka oleh Sekda I Made

Budiasa dengan harapan agar Ida Sanghyang Widi Wasa senantiasa memberikan wara

nugraha dalam setiap langkah memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana.(*)

Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung

WAGUB GIRI PRASTA TINJAU LOKASI LONGSOR DI PELAGA, PENCARIAN DUA KORBAN JADI PRIORITAS

Wagub Giri Prasta Tinjau Lokasi Longsor, Prioritaskan Pencarian Dua Korban*

BADUNG ,BALI KINI – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan anggota DPRD Kabupaten Badung Made Bima Nata meninjau lokasi bencana tanah longsor di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Senin (2/11/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dan proses pencarian dua orang yang dilaporkan masih hilang akibat longsor berjalan optimal.

Bencana yang dipicu hujan deras tersebut mengakibatkan tanah longsor disertai aliran air deras yang menerjang kawasan akomodasi wisata.

Wagub Giri Prasta menegaskan bahwa keselamatan manusia menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Karena itu, seluruh unsur terkait diminta mengoptimalkan pencarian korban dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas di lapangan.

“Ketika berbicara masalah bencana, yang pertama harus kita lihat adalah sisi kemanusiaan. Sesuai laporan manajemen yang ada di sini, terdapat dua warga yang belum ditemukan akibat tanah longsor ini. Karena itu, kami bersama seluruh tim memastikan proses pencarian dilakukan secara optimal,” tegasnya.

Tim Gabungan Lakukan Penyisiran hingga Kawasan Hilir*

Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa operasi pencarian melibatkan tim gabungan dari Basarnas, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Badung, Polri, Brimob, dan TNI.

Sejak pagi, petugas melakukan penyisiran di sekitar titik longsor hingga kawasan hilir untuk mencari dua korban yang belum ditemukan.

Upaya pencarian juga didukung dengan pengaturan debit air melalui penutupan bendung di bagian utara kawasan guna meningkatkan keselamatan petugas serta memperlancar pembersihan material longsor.

Menurut Wagub, pencarian diprioritaskan pada area yang tertimbun material longsor. Apabila korban belum ditemukan, penyisiran dilanjutkan ke sepanjang aliran air, dari kawasan hilir menuju lokasi kejadian.

“Harapan kami, kedua korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, apa pun kondisinya, tim sudah bersiap dan akan terus melakukan upaya pencarian,” ujarnya.

Terkait durasi operasi, Wagub menyampaikan bahwa pencarian dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Evaluasi akan dilakukan setelah tujuh hari dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, perkembangan pencarian, serta permintaan keluarga korban.

Wagub turut mengapresiasi kesigapan seluruh petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan mengingat kondisi cuaca dan medan yang masih berisiko.

Bupati Badung Dorong Evaluasi Keamanan Akomodasi Wisata*

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi di kawasan wisata Pelaga.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap aspek keselamatan dan kondisi lingkungan, khususnya pada kawasan akomodasi wisata berbasis alam di wilayah Badung Utara.

Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata alam dan agrowisata harus memperhatikan potensi kerawanan bencana serta keselamatan wisatawan, pekerja, dan masyarakat sekitar.

“Berangkat dari kejadian ini, tentu kami akan melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, meskipun dari sisi perizinan sudah ada pengaturan dan proses yang telah ditempuh. Namun demikian, evaluasi tetap perlu dilakukan agar tidak kembali menimbulkan korban, baik di lokasi ini maupun di tempat lainnya di Badung,” tegas Adi Arnawa.

Bupati Badung menyatakan bahwa evaluasi perlu mencakup kondisi lingkungan, aspek keamanan kawasan, serta kesiapsiagaan pengelola dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana.

Ia juga mengapresiasi sinergi Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan penanganan bencana.

Pemprov Bali dan Pemkab Badung Perkuat Koordinasi dan Mitigasi Bencana*

Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan korban hingga langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya korban tambahan.

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen mendukung penanganan darurat sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya di kawasan yang memiliki potensi kerawanan longsor.

Selain memastikan pencarian dua korban tetap menjadi prioritas, pemerintah juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan pengawasan terhadap keamanan kawasan wisata berbasis alam.

Penanganan bencana di Pelaga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan destinasi wisata yang memperhatikan kondisi lingkungan, potensi risiko bencana, serta keselamatan masyarakat dan wisatawan.

Melalui koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, tim pencarian dan pertolongan, pengelola wisata, serta masyarakat, upaya penanganan dan mitigasi bencana diharapkan dapat berjalan lebih efektif guna meminimalkan risiko kejadian serupa pada masa mendatang.(*Rls)

Pemkab Klungkung Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Agung Kentel Gumi

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ny. Eva Satria didampingi Asisten dan jajaran Kepala OPD Pemkab Klungkung melaksanakan persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Agung Kentel Gumi (Puseh Jagat Bali), Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (2/11).

Persembahyangan yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Agung Kepakisan dari Geria Sakti Nyalian ini merupakan rangkaian dari Karya Ngusaba Jagat yang sedang berlangsung selama masa nyejer.

Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur (sraddha dan bhakti) umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sekaligus memohon kerahayuan, keselamatan alam semesta, kedamaian, dan keseimbangan jagat.

Pada kesempatan ini, Bupati I Made Satria juga menyerahkan punia sebagai bentuk dukungan nyata Pemkab Klungkung dalam pelestarian adat, tradisi, dan budaya di Bali.(*)

Lantik Pejabat Fungsional, Bupati Satria Tekankan Bekerja dengan Hati dan Jaga Integritas

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria secara resmi Melantik dan Pengambilan Sumpah Jabatan Enam Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (2/11). Turut hadir mendampingi, Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra dan Pj. Sekda Kabupaten Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.

Adapun enam Pejabat Fungsional yang dilantik diantaranya I Komang Astika, SE unit kerja di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, Komang Sumartini Pandewi, SE unit kerja di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, Kadek Hery Putra Astawan, S.Tr.I.P. unit kerja di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, I Made Suputra, S.Kom unit kerja di UPTD. Pusat Layanan Terpadu Koperasi dan UMKM, I Made Mahatma Adi Putra, SE unit kerja di Dinas Perhubungan, Ni Ketut Maha Yeti, SE, M.A.P unit kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan. 

Dalam sambutannya, Bupati Satria menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan di dalam menjalankan tugas diantaranya bekerjalah dengan orientasi hasil dan pastikan setiap tugas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terus tingkatkan kompetisi dan kembangkan inovasi agar pelayanan publik semakin efektif, cepat dan tepat sasaran dan terakhir jaga integritas, junjung tinggi netralitas dan perkuat sinergi dalam bekerja. “Selamat bertugas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional. Bekerjalah dengan hati dan hadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Klungkung,” ujar Bupati Satria. 

Bupati Satria juga menambahkan bahwa kegiatan pelantikan hari ini bukan sekedar prosesi seremonial, melainkan ikrar dan janji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan negara untuk menjalankan tugas dengan jujur, penuh tanggung jawab serta senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. “Jadi pengabdian ini harus sejalan dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Mahottama: Maju, Harmonis, Tentram dan Makmur. Visi ini harus menjadi pedoman dalam setiap langkah dan pelaksanaan tugas sehingga benar-benar memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyakat,” harapnya.(*)

Menjelang Penghujan, Awasi Warga Buang Sampah ke Sungai

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar akan melibatkan seluruh desa adat, kepala lingkungan (kaling), dan kepala dusun (kadus) untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran drainase. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi banjir seiring mulai memasuki musim hujan pada November 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa, mengatakan penanganan genangan dan banjir tidak cukup hanya mengandalkan upaya teknis pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai dan saluran drainase, juga harus ditingkatkan.

"Selama ini usaha kami dari PUPR sudah optimal, namun demikian kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dan perlu didukung oleh lembaga adat, dalam hal ini desa adat," ujarnya, Senin (2/11).

Menurut Cipta Sudewa, terdapat tiga langkah utama yang dilakukan PUPR dalam pengelolaan air untuk mengantisipasi dampak hujan. Ketiganya meliputi operasi dan pemeliharaan (OP), pembangunan sistem drainase, serta peningkatan kapasitas sistem drainase.

Pembangunan sistem drainase telah dilaksanakan melalui dua tahap penganggaran, yakni anggaran induk dan anggaran perubahan tahun 2026. Sementara kegiatan operasi dan pemeliharaan serta peningkatan sistem drainase juga terus dilakukan melalui kedua skema anggaran tersebut.

Di samping penanganan infrastruktur, Pemkot Denpasar turut mengintensifkan pembersihan sungai melalui sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida yang memiliki kewenangan terhadap sejumlah aliran sungai di wilayah Denpasar.

Cipta Sudewa menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Denpasar, pengerahan alat berat dan personel PUPR dilakukan secara rutin setiap akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu. Peralatan yang diterjunkan meliputi ekskavator darat, ekskavator amfibi, midloader, serta truk untuk mendukung pengangkutan sampah dan material yang menghambat aliran sungai.

"Setiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, arahan Pak Wali seluruh alat berat yang dimiliki PUPR, baik ekskavator darat maupun amfibi, termasuk midloader dan truk, beserta personelnya dikerahkan untuk pembersihan sungai," jelasnya.

Meski demikian, upaya pembersihan sungai dan pembenahan drainase dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya, sampah yang dibuang ke sungai maupun saluran drainase berpotensi menyumbat aliran air dan memicu genangan ketika hujan turun.

Untuk itu, Pemkot Denpasar berencana segera mengundang seluruh desa adat, perbekel, kaling, dan kadus se-Kota Denpasar guna membahas penguatan peran masing-masing wilayah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Cipta Sudewa menegaskan, keterlibatan lembaga adat dan perangkat kewilayahan diharapkan dapat memperluas pengawasan hingga tingkat masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan banjir tidak hanya bertumpu pada penanganan teknis pemerintah, tetapi juga didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai serta saluran drainase.(Jr)

Wali Kota Denpasar Jaya Negara Tinjau Pembangunan RKB di Tiga SD

Ket . Foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, meninjau pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di tiga Sekolah Dasar (SD) yang merupakan bagian dari proyek fisik strategis Kota Denpasar dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2026 Senin 2/10

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, meninjau proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di tiga Sekolah Dasar (SD) yang merupakan bagian dari proyek fisik strategis Kota Denpasar dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2026, Senin (2/11).

Tiga proyek yang dikunjungi meliputi pembangunan RKB SDN 19 Pemecutan di Kecamatan Denpasar Barat, SDN 14 Pemecutan di Kecamatan Denpasar Utara, dan SDN 13 Kesiman di Kecamatan Denpasar Timur.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Jaya Negara mengatakan, kegiatan monev ini dilakukan untuk memantau dan memastikan seluruh pelaksanaan pembangunan gedung sekolah berjalan tepat waktu, sehingga sarana pendidikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dari hasil peninjauan, secara umum didapati progres pembangunan telah mencapai 85 persen, sehingga ditargetkan pada Desember 2026 bangunan sekolah akan rampung dan dapat segera dipergunakan pada semester baru, Januari 2027 mendatang.

Jaya Negara menjelaskan, dengan adanya proyek pembangunan RKB ini, sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan anak menjadi salah satu faktor dalam mendukung tumbuh kembang dan kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran.

Lebih lanjut, Jaya Negara menyampaikan, saat ini Pemkot Denpasar tengah melaksanakan proyek RKB di 14 bangunan SD dan 5 bangunan SMP yang tersebar di seluruh Kota Denpasar.

Adapun total keseluruhan anggaran untuk proyek pembangunan RKB di Kota Denpasar mencapai Rp89,238 miliar untuk bangunan SD dan Rp29,6 miliar untuk bangunan SMP.

"Pembangunan ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana Pemkot Denpasar hadir untuk menyediakan sarana pendidikan yang optimal bagi anak-anak di Kota Denpasar. Kami ingin memastikan setiap proyek dikerjakan dengan tanggung jawab dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Astungkara progres telah mencapai 85 persen," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, menjelaskan seluruh proyek telah melalui perencanaan matang dan pelaksanaan terukur. Ia menegaskan pentingnya menjaga standar teknis, estetika, serta fungsi tata ruang agar pembangunan berdampak positif.

Menurut Agung Wiratama, pembangunan RKB ini guna mengakomodasi rombongan belajar (rombel) siswa di sekolah negeri agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

"Kami melakukan pengawasan lapangan secara rutin agar pekerjaan sesuai dengan jadwal dan mutu yang ditetapkan. Harapannya, dengan pembangunan RKB ini, rombel siswa yang tadinya masuk pagi dan siang, akan dapat masuk pagi semua. Jadi proses pembelajaran akan lebih optimal," ujarnya.(*)

Wawali Arya Wibawa Genjot Sinergi dan Kolaborasi Bersama Perbekel/Lurah

Ket Foto: Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar di Kantor Lurah Sesetan, Senin (2/11).

Denpasar, Bali Kini - Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Denpasar bersama Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar terus dioptimalkan. Hal ini terutama dalam mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar di Kantor Lurah Sesetan, Senin (2/11).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Yusswara, Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, IB Made Purwanasara, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra, pimpinan OPD terkait, serta Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar.

Lebih lanjut, Wawali Arya Wibawa menjelaskan bahwa pertemuan bersama Perbekel/Lurah dan OPD terkait melalui rapat koordinasi tersebut merupakan langkah strategis dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Denpasar.

Dikatakannya, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, di antaranya langkah preventif dalam menghadapi musim penghujan, angin kencang, banjir, serta potensi bencana alam lainnya. Selain itu, dibahas pula percepatan realisasi program bedah rumah atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Pemkot Denpasar.

"Saat ini Kota Denpasar mulai memasuki musim penghujan. Meski berbagai langkah preventif telah dilaksanakan, penting bagi kita bersama untuk tetap siap siaga serta terus mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi," ujar Arya Wibawa.

Dijelaskannya, berbagai langkah antisipasi sebelumnya telah dilaksanakan, baik oleh OPD Pemkot Denpasar, Perbekel/Lurah, maupun pemerintah pusat. Upaya tersebut di antaranya pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, penggelontoran gorong-gorong, hingga penanganan sampah di saluran air.

"Tentu, pada prinsipnya kami mengapresiasi kinerja Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar yang telah bekerja optimal di berbagai sektor. Ke depan, kami berharap sinergi terus diperkuat melalui pemantauan dan pengawasan terhadap potensi genangan serta titik-titik pembuangan sampah ilegal, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan," ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, selain mengantisipasi banjir dan bencana alam, Pemkot Denpasar juga terus menggenjot realisasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Program bedah rumah tersebut merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar.

"Perbekel/Lurah merupakan garda terdepan yang mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami berharap peran aktif dalam mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar, I Gede Wijaya Saputra, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wakil Wali Kota Denpasar dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan di masyarakat secara langsung sehingga dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang optimal.

"Kita bersyukur, berbagai permasalahan di desa dan kelurahan telah disampaikan oleh rekan-rekan Perbekel/Lurah dan mendapat perhatian langsung dari Bapak Wawali untuk ditindaklanjuti. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kemajuan Kota Denpasar," ujarnya. (Ags).

Wali Kota Jaya Negara: Kesetaraan Gender Harus Dirasakan Seluruh Lapisan Masyarakat Tanpa Terkecuali

Pemkot Denpasar Paparkan Komitmen Pembangunan Responsif Gender dalam Verifikasi Lapangan PUG Tahun 2025 (PLE 2026)

DENPASAR , BALI KINI – Pemerintah Kota Denpasar mengikuti pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PLE 2026) secara virtual melalui zoom meeting, bertempat di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (2/11). 

Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama jajaran Tim Pokja PUG Kota Denpasar.

Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi untuk melihat sejauh mana komitmen dan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Denpasar. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender, hingga pelaksanaan program dan inovasi yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender.

Dalam pemaparannya, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan bahwa meskipun verifikasi lapangan dilaksanakan secara virtual, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat, antusiasme, serta semangat Pemerintah Kota Denpasar dalam memaparkan komitmen dan berbagai karya nyata pembangunan responsif gender.

Menurutnya, Pengarusutamaan Gender bukan sekadar program atau kegiatan, melainkan strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

"Komitmen kami di Kota Denpasar sudah sangat jelas, bahwa seluruh aspek pembangunan harus dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia maupun kelompok rentan lainnya. Pembangunan harus memberikan manfaat secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat," ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut disampaikan, dalam proses evaluasi tahun ini, seluruh instrumen yang mencakup tiga indikator utama revitalisasi PUG, yakni pelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, dan inovasi, telah diisi dan disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Namun demikian, menurut Jaya Negara, capaian administrasi dan dokumen harus selaras dengan implementasi nyata di lapangan. Untuk itu, Pemkot Denpasar terus menggerakkan sinergi pentahelix dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

"Untuk memastikan percepatan Pengarusutamaan Gender berjalan secara nyata, kami terus memperkuat sinergi pentahelix. Kami ingin memastikan bahwa keadilan gender bukan hanya berbicara mengenai kesetaraan peran, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang berkeadilan gender," tambahnya.

Implementasi PUG juga terus didorong hingga tingkat akar rumput. Sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), desa dan kelurahan di Kota Denpasar diposisikan sebagai lokus strategis dalam mewujudkan pembangunan responsif gender. Salah satunya melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa yang responsif gender dengan berpegang pada prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal.

Jaya Negara juga menyampaikan bahwa seluruh Tim Pokja PUG Kota Denpasar bersama para pemangku kepentingan telah hadir untuk mengikuti proses verifikasi, berdiskusi, serta memberikan klarifikasi terhadap dokumen dan inovasi PUG yang telah dilaksanakan.

"Kami sangat terbuka terhadap saran, masukan, dan arahan dari tim verifikator demi menyempurnakan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar ke depan. Harapan kami, proses verifikasi ini dapat berjalan lancar, menghasilkan penilaian yang objektif, serta menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Prita Ismayani Sriwidyarti, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar, khususnya seluruh perangkat daerah dan pihak terkait, atas komitmen serta partisipasinya dalam menyampaikan data dan informasi mengenai perkembangan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender beserta capaian yang telah dilaksanakan.

Ia menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan bagian penting dari rangkaian evaluasi penyelenggaraan PUG Tahun 2025. Pelaksanaan secara daring pada tahun ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran dan kegiatan. Meski demikian, proses verifikasi tetap diharapkan dapat berjalan optimal melalui pendalaman dan konfirmasi data bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai kemajuan, tantangan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan PUG.

"Melalui verifikasi lapangan ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kebijakan, kelembagaan, serta capaian Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan serta data pendukung yang relevan, termasuk tantangan dan perbaikan yang telah dilakukan," jelasnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif, inklusif, serta berkelanjutan bagi perempuan maupun laki-laki.

 Tim Verifikator, Galuh Sekar,juga mengapresiasi pemahaman dan kesiapan Pemerintah Kota Denpasar dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Menurutnya, Kota Denpasar telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap implementasi PUG, yang tercermin dari kemampuan seluruh perangkat daerah dalam memberikan pemaparan secara jelas, tegas, dan kompeten.

Ia menilai, koordinasi serta pemahaman perangkat daerah terhadap substansi Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu hal penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah.

"Dari pemaparan yang kami ikuti, Kota Denpasar sudah sangat memahami pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Seluruh perangkat daerah juga terlihat sangat kompeten dan tegas dalam memberikan penjelasan. Dengan kesiapan dan pemahaman yang ditunjukkan, kami berharap hasil evaluasi Kota Denpasar tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Galuh Sekar.(ayu)

Perkuat Sinergi dan Apresiasi Kader Posyandu, Bunda Rai Dukung Keberlanjutan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali dalam “Membina dan Berbagi”

Tabanan , Bali Kini – Komitmen memperkuat pelayanan Posyandu melalui sinergi dan kepedulian terhadap para kader terus diwujudkan. Ketua TP Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, mengikuti kegiatan Aksi Sosial Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina dan Berbagi” yang dipimpin Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster. Kegiatan yang dipusatkan di Wantilan Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, dan Wantilan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Senin (2/11), menjadi momentum memperkuat koordinasi sekaligus memberikan apresiasi dan motivasi bagi para kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali beserta perwakilan perangkat daerah Provinsi Bali, Tim Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Ketua TP Posyandu Kabupaten Tabanan beserta jajaran, perangkat daerah terkait di Kabupaten Tabanan, TP Posyandu kecamatan dan desa, serta para kader penerima bantuan.

 

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan bantuan sosial kepada para kader Posyandu di dua lokasi. Di Desa Belimbing, bantuan diberikan kepada 80 kader berupa total 2.400 kilogram beras, 160 krat atau 4.800 butir telur, serta 160 kotak susu. Sementara di Desa Antosari, sebanyak 70 kader menerima bantuan berupa 2.100 kilogram beras, 140 krat atau 4.200 butir telur, serta 140 kotak susu. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus bentuk perhatian terhadap dedikasi para kader yang selama ini berperan aktif dalam pelayanan Posyandu di tengah masyarakat.

 

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, dalam arahannya menegaskan bahwa penguatan kapasitas kader menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan transformasi Posyandu. Menurutnya, pemahaman dasar yang kuat merupakan fondasi penting agar kader mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan secara optimal. “Yang pertama harus dilakukan adalah penguatan kader, agar dasar pemahaman dan pondasinya harus kuat. Tugas pokok kami adalah membina Posyandu melalui kegiatan Membina dan Berbagi, terutama berbagi ilmu tentang Posyandu dan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ungkapnya. Ia juga berharap pembinaan tersebut dapat diteruskan oleh TP Posyandu kabupaten sesuai dengan kemampuan dan dukungan pemerintah daerah masing-masing.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Tim Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Anom Agustina, menyampaikan pentingnya pemahaman menyeluruh bagi kader mengenai prinsip dasar Posyandu enam SPM, tahapan pelaksanaan tugas, serta peran dan fungsi kader. Hal tersebut dinilai menjadi bekal utama dalam mendukung keberhasilan transformasi Posyandu sebagai layanan terpadu di bidang pelayanan dasar masyarakat. “Para kader harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar Posyandu enam SPM, apa yang menjadi tugas kader, bagaimana tahapan pelaksanaan tugas, serta apa peran dan fungsinya. Semua itu wajib dipahami agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

 

Mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan, Ketua TP Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi kebahagiaan sekaligus motivasi bagi para kader untuk semakin bersemangat dalam menjalankan pelayanan Posyandu. Menurutnya, keberhasilan penerapan enam SPM sangat bergantung pada peran aktif kader sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat. “Pemberian bantuan ini tentu menjadi kebahagiaan bagi para kader sekaligus motivasi agar mereka dapat bekerja lebih baik lagi. Kader merupakan ujung tombak Posyandu, sehingga penguatan kapasitas dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Bunda Rai menegaskan komitmen TP Posyandu Kabupaten Tabanan untuk melanjutkan kegiatan pembinaan dan pemberian motivasi secara berjenjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kader. Saat ini, Kabupaten Tabanan memiliki sebanyak 8.532 kader Posyandu yang menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan enam SPM. 

 

“Kami di TP Posyandu Kabupaten Tabanan akan terus melanjutkan kegiatan seperti ini agar seluruh kader kami yang berjumlah 8.532 orang bisa secara merata memperoleh perhatian dan motivasi. Kami juga telah mendorong para Ketua TP Posyandu kecamatan dan desa untuk meneruskan kegiatan serupa sehingga semakin banyak kader yang merasakan manfaatnya,” ungkap Bunda Rai.

 

Melalui kegiatan ini, Bunda Rai berharap sinergi dan kolaborasi antara TP Posyandu Provinsi Bali, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga seluruh kader dapat terus diperkuat dan berkesinambungan. Apresiasi disampaikan kepada TP Posyandu Provinsi Bali atas perhatian dan dukungan yang diberikan, seraya berharap kegiatan “Membina dan Berbagi” dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan Posyandu enam SPM sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan dasar yang semakin optimal, merata, dan berkualitas di Kabupaten Tabanan.(*)