TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranas Perkuat Tata Kelola untuk Dukung Program Pemerintah Daerah

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Denpasar, Bali Kini – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu), dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) memperkuat tata kelola kelembagaan untuk mengoptimalkan peran kader dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Kota Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026).

Ketua Umum (Ketum) TP PKK sekaligus Ketum TP Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, ketiga lembaga memiliki dasar hukum dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan program. Untuk TP PKK, dasar hukum tersebut antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sementara itu, penyelenggaraan Posyandu diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Adapun Dekranas memiliki dasar pembentukan dan pengaturan kepengurusan melalui keputusan bersama kementerian terkait.

"Untuk Dekranas sendiri kita mempunyai regulasi keputusan bersama Menteri Perindustrian, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional. Dan juga keputusan bersama dari 14 menteri, kementerian/lembaga terkait susunan organisasi Dewan Kerajinan Nasional masa bakti 2024-2029," kata Tri.

Tri menegaskan, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan pemahaman yang baik mengenai tugas dan fungsi masing-masing lembaga serta keterkaitannya dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), termasuk mendorong sinergi pelaksanaan program dengan OPD terkait.

"Ternyata di Bali sudah membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah salah satu mendukung program-program pemerintah daerah masing-masing, yang mungkin dari OPD terkait tidak bisa langsung menjamah kepada user-nya langsung, atau target langsung dari masyarakat," ujarnya.

Menurut Tri, keterlibatan kader dan sukarelawan hingga tingkat akar rumput menjadi kekuatan penting dalam menjangkau masyarakat. Melalui gerakan bersama, program TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranas dapat menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan secara langsung. Karena itu, pelaksanaannya perlu disinergikan dengan OPD sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk dalam perencanaan dan dukungan anggaran.

Tri menjelaskan, rapat tersebut juga menghadirkan narasumber yang membahas aspek pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, yakni Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Moh. Roudo.

"Nanti, supaya ibu-ibu juga bisa jelas, bagaimana regulasi ataupun proses-proses penganggaran dan lain-lain untuk kita semua," ungkapnya.

Selain penguatan tata kelola dan dukungan anggaran, rapat tersebut juga membahas kerja sama untuk mendukung program pemerintah, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Posyandu. Tri menjelaskan, kerja sama tersebut diarahkan pada edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, khususnya bagi ibu hamil dan anak balita.

"Saya sudah mendapatkan konsep dari MoU-nya, bahwa kita mendukung dari segi edukasi. Edukasi kepada masyarakat, bagaimana pentingnya BGN terhadap ibu hamil dan anak-anak balita di tiap-tiap kepengurusan yang sampai level rumah tangga," tuturnya.

Tri berharap, sinergi ketiga lembaga dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat memastikan program pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih efektif, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan anak balita.

"Mendorong agar kegiatan-kegiatan di daerah bisa berjalan baik, karena tujuan utamanya adalah agar kita bisa merealisasikan pembangunan atau program-program pemerintah yang saat ini, tentunya diharapkan mencapai kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua BGN Sudaryono; Gubernur Bali Wayan Koster; Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Bernhard Rondonuwu selaku ketua panitia acara; pengurus TP PKK dan TP Posyandu Pusat; pengurus Dekranas Pusat; serta para ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), ketua TP PKK, dan ketua TP Posyandu tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia bagian tengah. (Ami/rls)

Dukung Kemdiktisaintek, FPST Unwar Petakan Solusi Pertanian dan Peternakan di Pancasari Buleleng

BULELENG, BALI KINI - Kendala budidaya ikan nila, manajemen penggemukan babi, pemanfaatan gulma eceng gondok menjadi pupuk organik cair, hingga minimnya pengolahan pascapanen masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi para petani dan peternak di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Guna membedah dan mencari solusi akademis atas hambatan tersebut, Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa (FPST Unwar) memetakan langsung potensi serta kendala lapangan melalui kegiatan Gema Ilmiah Sosial pada 22 hingga 23 Oktober 2026.

Langkah turun ke lapangan ini merespons arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang mendorong perguruan tinggi memberikan kontribusi serta dampak nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, tim akademis yang dipimpin Dekan FPST Unwar Prof. Dr. Ir. Luh Suriati, M.Si., bersama para dosen dan mahasiswa mengidentifikasi sejumlah sektor utama yang membutuhkan pembenahan teknis. Pada sektor perikanan, tim menganalisis penyebab belum optimalnya pertumbuhan ikan pada sistem bioflok milik warga. Sementara pada sektor peternakan, pemetaan difokuskan pada metode pemeliharaan dan penggemukan babi yang lebih efisien serta higienis bagi peternak lokal.

Selain peternakan dan perikanan, perhatian juga tertuju pada tata kelola lahan tanaman pangan serta pemanfaatan limbah dan gulma lokal, seperti eceng gondok, untuk diolah menjadi pupuk organik cair (POC) guna mendukung kesuburan tanah dan produktivitas pertanian desa. Tim akademis turut merancang teknik pengolahan serta pengemasan produk pascapanen agar memiliki daya simpan lebih lama, menekan risiko kerusakan, dan meningkatkan nilai jual di pasaran.

Guna mengumpulkan data riil, tim mengagendakan kunjungan langsung ke beberapa titik usaha warga, di antaranya Agro Pudak Lestari Farm, Hidden Strawberry Garden, serta sejumlah kelompok tani dan ternak setempat.

Dekan FPST Unwar, Prof. Luh Suriati, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan warga Pancasari secara presisi, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensi dalam memecahkan masalah riil di lapangan. Kebersamaan antara dosen dan mahasiswa di lapangan juga diharapkan menjadi wadah diskusi ilmiah yang produktif untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna.

Pemerintah Desa Pancasari menyambut baik pemetaan akademis yang menyasar langsung persoalan teknis warga di lapangan. Sekretaris Desa Pancasari, I Gusti Ngurah Agung Made Darmasusila, berharap hasil identifikasi dan pendampingan ini tidak berhenti pada agenda kunjungan semata, melainkan ada aksi berkelanjutan.

Darmasusila menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh jajaran Fakultas Pertanian yang telah turun langsung ke desa mereka. Pihaknya berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan dapat diteruskan oleh generasi mahasiswa berikutnya, mengingat sektor pertanian dan peternakan di Pancasari masih membutuhkan sentuhan inovasi akademis.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang diharapkan mampu melengkapi berbagai kekurangan teknis di desa melalui pendekatan ilmiah. Atas nama masyarakat Desa Pancasari dan kelompok tani yang dikunjungi, pihak pemerintah desa juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat keterbatasan selama kegiatan penerimaan berlangsung.(Ml)

SELVI ANANDA TINJAU TENUN GERINGSING, DEKRANASDA KARANGASEM PERLUAS PROMOSI UMKM

Karangasem, Bali Kini - Ketua Dekranasda Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menyambut dan mendampingi kunjungan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Ananda Gibran Rakabuming, bersama jajaran Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni) di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Jumat (23/10/2026). Kunjungan ini diharapkan dapat memperluas promosi kerajinan dan produk UMKM lokal, khususnya kain tenun Geringsing yang menjadi kebanggaan masyarakat Tenganan.

Dalam kunjungan tersebut, Selvi Ananda bersama rombongan melihat secara langsung potensi kerajinan tradisional serta aktivitas para perajin di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kain tenun Geringsing menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki keunikan, nilai budaya, dan keterampilan pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun.

Ny. Mas Parwata menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Selvi Ananda bersama jajaran Seruni ke Kabupaten Karangasem. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan potensi kerajinan lokal kepada lingkup yang lebih luas sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM Karangasem untuk semakin dikenal.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Selvi Ananda bersama jajaran ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi promosi kerajinan dan UMKM Karangasem, khususnya tenun Geringsing Tenganan, agar semakin dikenal luas dan memiliki peluang pasar yang lebih besar,” ujar Ny. Mas Parwata saat diwawancarai media.

Ia menegaskan, Dekranasda Kabupaten Karangasem akan terus mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk kerajinan lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, penguatan kualitas produk, serta kurasi secara berkelanjutan agar hasil karya perajin memiliki standar yang baik, konsisten, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Melalui Dekranasda Kabupaten Karangasem, kami ingin terus mendorong para perajin agar meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Kurasi menjadi bagian penting untuk memastikan produk yang dihasilkan tetap terjaga mutunya, memiliki nilai tambah, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar. Harapannya, kerajinan lokal Karangasem bisa naik kelas dan menembus pasar nasional, bahkan internasional,” tambahnya.

Menurut Ny. Mas Parwata, pelestarian kerajinan tradisional harus berjalan beriringan dengan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan para perajin. Karena itu, potensi budaya seperti tenun Geringsing tidak hanya perlu dijaga sebagai warisan leluhur, tetapi juga perlu dikembangkan melalui inovasi, peningkatan kualitas, promosi, dan perluasan akses pasar tanpa menghilangkan ciri khasnya.

Selain meninjau potensi kerajinan, rangkaian kunjungan juga diisi dengan interaksi bersama pengerajin dan penenun, pelatihan Memasak bahan pangan lokal oleh TP PKK Desa Tenganan, serta kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan 500 kacamata kepada warga utamanya para lansia. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Seruni di Bali yang memadukan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat dengan pengenalan potensi lokal.

Bagi Kabupaten Karangasem, kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat promosi kerajinan khas daerah sekaligus mendorong pengembangan UMKM agar semakin kompetitif. Melalui peran Dekranasda, pemerintah daerah berharap para perajin lokal semakin siap meningkatkan kualitas, memperluas jangkauan pemasaran, dan membawa kerajinan Karangasem ke tingkat nasional maupun internasional dengan tetap mempertahankan identitas budaya daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Ny. Giri Prasta, jajaran Seruni Kabinet Merah Putih, unsur Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Karangasem, serta Bendesa dan prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan. (Ami)

Satpol PP Bangli Tertibkan Bangunan Kanopi dan Tembok di Jalan Usaha Tani Tegalalang.

BANGLI , BALI KINI — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangli melaksanakan penertiban bangunan berupa kanopi dan tembok di lingkungan Tegalalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, pada Jumat (23/10/2026). Pembongkaran bangunan di rumah I Nengah Sumantra tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan administratif serta upaya persuasif kepada pihak yang bersangkutan.

Kegiatan penertiban ini disaksikan oleh prajuru adat setempat, serta diawasi langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suartika. Pelaksanaan di lapangan juga melibatkan unsur TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut berawal dari pengaduan masyarakat yang sebelumnya ditangani oleh Polres, kemudian dilimpahkan kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Setelah menerima pelimpahan, Satpol PP melakukan sejumlah tahapan, mulai dari pemanggilan untuk klarifikasi hingga meminta surat pernyataan kesanggupan dari pihak terkait untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Namun, karena kesanggupan tersebut tidak ditindaklanjuti, Satpol PP kemudian melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Tahapan selanjutnya dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembongkaran dan pengosongan sebagaimana mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018.

Karena instruksi tersebut tetap tidak diindahkan, Bupati Bangli akhirnya menerbitkan surat tugas kepada Satpol PP untuk melaksanakan penertiban. Kegiatan pembongkaran pada Jumat (23/10/2026) tersebut berlangsung dengan baik dan lancar.

Adapun bangunan yang ditertibkan berupa kanopi dan tembok yang berada di akses jalan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan usaha tani. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, jalan tersebut dibangun melalui program PNPM Mandiri pada tahun 2014.

Sugiarta menegaskan bahwa sebelum penertiban dilaksanakan, pihak yang bersangkutan telah diundang untuk mengikuti proses klarifikasi. Dalam proses tersebut, diperoleh surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Seluruh dokumen dan berkas yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban juga dibacakan di hadapan pihak terkait, para undangan, serta tim yang bertugas di lapangan. Kehadiran prajuru adat, Ketua DPRD Bangli, serta unsur TNI dan Polri menjadi bagian dari pengawasan dan penyaksian pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Bangli tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menegakkan peraturan daerah. Pemerintah daerah juga mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta melakukan penertiban secara mandiri apabila ditemukan pelanggaran.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menjaga ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Selain itu, langkah tersebut bertujuan memastikan akses jalan usaha tani tetap dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas pertanian dan kepentingan bersama.

Dengan pelaksanaan penertiban sesuai prosedur dan pengawasan dari berbagai unsur, diharapkan fungsi jalan usaha tani dapat tetap terjaga sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.(*)

Putri Anak dan Putri Remaja Asal Denpasar Wakili Bali ke Tingkat Nasional

Ket. Foto : Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat beraudiensi dengan peserta Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia asal Bali yang akan tampil di tingkat nasional di Jakarta, Oktober mendatang. Jumat (23/10).

Denpasar, Bali Kini - Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa memberikan semangat dan dukungan kepada peserta Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia asal Bali yang akan tampil di tingkat nasional di Jakarta, Oktober mendatang. 

Dukungan tersebut disampaikan saat para peserta beraudiensi di Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (23/10).

Pada kesempatan itu, Ny. Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah terpilih dan akan tampil di ajang nasional tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga kesehatan serta persiapan mental yang matang.

“Selain untuk meningkatkan kemampuan serta mengasah rasa percaya diri, kegiatan ini juga sebagai ajang untuk memperkenalkan Kota Denpasar sebagai kota budaya di tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Regional Director Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia Bali, Cokorda Istri Indah Apsari mengatakan, ajang nasional tersebut akan berlangsung pada 31 Oktober mendatang di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

"Peserta dari Bali berjumlah sembilan orang, dengan rincian tujuh orang dari Kota Denpasar dan dua orang dari Kabupaten Badung," jelasnya.

Ia menambahkan, tahun ini merupakan tahun ke-10 penyelenggaraan event tersebut. Nantinya, penilaian dewan juri tidak hanya dari aspek penampilan, tetapi juga kecerdasan dan wawasan.

"Kami mendorong peserta perwakilan dari Bali mempersiapkan diri dengan baik sehingga dapat memborong mahkota, seperti kategori Putri Anak Indonesia, Putri Lingkungan, Putri Pariwisata, Putri Budaya, serta Putri Pendidikan, sehingga dapat membanggakan Bali khususnya Kota Denpasar," ujarnya. (Arya)

Tingkatkan Kualitas Wisata Nusa Penida, Bupati Satria Resmikan Pos Retribusi Pantai Klingking dan Jalin Kerjasama dengan PT Ctrip

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung terus melakukan berbagai upaya nyata guna mendukung kemajuan dan efektivitas pengelolaan sektor pariwisata. Hal ini terlihat ketika Bupati Klungkung, I Made Satria meresmikan Pos Pelayanan Retribusi di Daya Tarik Wisata Pantai Kelingking sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan PT.Ctrip International Indonesia Tentang Dukungan Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Pada Daya Tarik di Kelola oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Jumat (23/10). 

Acara penandatanganan turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Penjabat (Pj.) Sekda Klungkung yang juga menjabat Kepala Dinas Pariwisata I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, jajaran OPD terkait, serta jajaran pimpinan eksekutif PT Citrip Internasional Indonesia Mr. Jim Ji, VP Group, CEO of Attractions and Tours Business Department, Mr. Chase Liu, General Manager of International Business for Attractions and Tours, Mr. Allen Peng, Head of SEA for Attractions and Tours Business, Ms. Stephy Sun, Indonesia country manager for Attractions and Tours Business, Mr. Jimmy Aman, Indonesia BD Manager for Attractions and Tours Business.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi aktif PT Ctrip International Indonesia. Sebagai salah satu vendor retribusi pariwisata, PT Ctrip dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung visi pemerintah daerah memajukan pariwisata, khususnya di Nusa Penida.

Bupati Satria juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui konsep pentahelix kepariwisataan. Menurutnya, pembangunan sektor wisata tidak bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah saja.

 "Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, lembaga desa sebagai pengelola, pihak swasta atau vendor sebagai fasilitator pendukung, akademisi memberikan masukan berbasis kajian ilmiah, serta media berperan memperluas promosi. Sinergi pentahelix ini kunci utama membawa daya tarik wisata kita menuju pariwisata berkelanjutan dan berkelas internasional," ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati Satria mengungkapkan potensi besar Nusa Penida yang menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data kunjungan, Nusa Penida mencatat sekitar 1.300.000 kunjungan wisatawan per tahun, di mana pada musim sepi kunjungan (low season) pun angka kunjungan harian tetap mampu menembus hingga 3.000 wisatawan per hari.

“Jadi melalui kerja sama ini, kami berharap penataan di seluruh DTW di Kabupaten Klungkung dapat berjalan lebih optimal, sehingga semakin meningkatkan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung, khususnya ke Nusa Penida,” ungkapnya.

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan potensi destinasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata daerah.

“Semoga melalui kegiatan ini, terbangun pemahaman yang sama serta semangat kolaborasi yang solid untuk memajukan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung,” pungkasnya (*)

Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu

Ket. Foto : Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu Bersama Ketua Umum TP PKK Pusat

Denpasar, Bali Kini - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10).

Acara yang diinisiasi TP PKK Pusat ini dihadiri langsung Ketua Umum TP PKK Pusat/Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Bali/Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat.

“Pencegahan kekerasan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. PKK dan Posyandu dinilai memiliki posisi strategis. Jangan diam jika melihat kekerasan, kader harus berani membantu dan mendampingi korban, baik kekerasan fisik maupun verbal,” ujar Ny. Tri Tito Karnavian.

Lebih lanjut dijelaskan, sosialisasi sadar hukum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum keluarga, sementara sosialisasi registrasi Posyandu merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh Posyandu terdata dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP) nasional, sehingga pembinaan dan bantuan dapat tepat sasaran dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara usai acara menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Ketua Umum TP PKK Pusat di Kota Denpasar.

“Kami di Kota Denpasar akan terus mendorong kader PKK dan Posyandu untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi dan kepedulian sosial, kita harapkan potensi kekerasan bisa dikenali sejak dini, sehingga korban dapat segera memperoleh dukungan dan pendampingan yang diperlukan,” ujar Ny. Antari Jaya Negara.

Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada kader PKK, layanan perekaman KTP-el bagi pemula, serta penyerahan bantuan sanitasi komunal dari TP PKK Pusat kepada perwakilan penerima. (Arya)

Sekda Eddy Mulya Apresiasi BPS Festival ke-4, Dorong Kreativitas dan Pembentukan Karakter Siswa.

Ket foto : Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat memukul kulkul sebagai tanda dibukanya BPS Festival ke-4 di SD Bali Public School, Kamis (22/10). 

Denpasar, Bali Kini - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menghadiri sekaligus membuka Bali Public School (BPS) Festival ke-4 yang ditandai dengan pemukulan kulkul di SD Bali Public School, Kamis (22/10). Berbagai penampilan seni dan kreativitas siswa turut memeriahkan pembukaan BPS Festival kali ini, mulai dari yoga, paduan suara, tari kecak, baleganjur, hingga bapang barong. 

Mengusung tema “Colorful Minds, Happy Hearts”, festival ini menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, serta membangun kepercayaan diri. Turut hadir Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Camat Denpasar Timur, Ida Bagus Upawana Manuaba, serta undangan lainya. 

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival yang menjadi wadah pengembangan kreativitas, bakat, karakter, dan kemampuan bekerja sama bagi peserta didik melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Setiap anak memiliki pemikiran, karakter, dan keunikan yang berbeda sehingga keberagaman tersebut perlu dihargai sebagai kekuatan dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.

Dikatakannya, BPS Festival merupakan implementasi kegiatan kokurikuler yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Selain menjadi ajang unjuk kemampuan, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan sportivitas, kebersamaan, kebahagiaan, serta semangat belajar bagi seluruh peserta. 

“Saya berharap BPS Festival ke-4 tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang menumbuhkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan semangat belajar bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy Mulya menegaskan bahwa pengembangan potensi anak membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, alumni, hingga orang tua siswa. Sinergi tersebut penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus menanamkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. 

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap anak-anak tidak hanya berkembang dalam kemampuan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu bekerja sama, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap sesama,” ungkapnya.

Kepala SD Bali Public School, Komang Edi Putra, S.Ag., M.Pd.Gr., mengatakan BPS Festival ke-4 menjadi momentum untuk mempertemukan siswa-siswi TK dan SD dari berbagai wilayah di Bali dalam semangat persahabatan, kreativitas, sportivitas, dan kebersamaan. Festival ini diharapkan memberikan pengalaman bermakna bagi seluruh peserta, tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menumbuhkan keberanian, memperluas persahabatan, dan menghadirkan kenangan positif selama proses belajar. 

“Kami ingin setiap anak yang hadir membawa pulang pengalaman, persahabatan, keberanian, inspirasi, dan kenangan indah,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, keberanian untuk mencoba, tampil, dan menjadi diri sendiri merupakan bagian penting dari proses pembelajaran anak. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mengikuti setiap kegiatan dengan penuh semangat, menghargai kemampuan peserta lain, serta menjunjung tinggi sportivitas. 

“Menang adalah sebuah kebanggaan, tetapi keberanian untuk tampil, berproses, menghargai lawan, dan menikmati setiap pengalaman adalah kemenangan yang sesungguhnya,” katanya.

Penyelenggaraan BPS Festival ke-4 terlaksana berkat dukungan Pemerintah Kota Denpasar, Yayasan Ananda Vidya Bali, keluarga besar SD Bali Public School, para kepala sekolah dan guru pendamping, orang tua siswa, sponsor, mitra kerja, serta panitia. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi anak sekaligus memperkuat hubungan antara satuan pendidikan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mampu mendorong anak-anak untuk terus berkarya serta berprestasi.

"Kami berharap BPS Festival ke-4 dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan menjadi sarana pembentukan generasi muda yang kreatif, percaya diri, berkarakter, serta mampu menghargai keberagaman. Semangat kolaborasi yang terbangun melalui festival ini juga diharapkan terus berlanjut dalam mendukung tumbuh kembang anak dan membangun kepedulian sosial di lingkungan masyarakat," ujarnya. (Ags).

Peninjauan NJOP PBB-P2 2027, Denpasar Kedepankan Akurasi dan Keadilan

Ket. Foto : Rapat pembahasan Peninjauan NJOP PBB-P2 2027 yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya didampingi lengkap bersama Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Upt, Kamis (22/10), di Kantor Walikota Denpasar.

Denpasar. Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar mulai mematangkan persiapan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 melalui penyampaian hasil simulasi peninjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peninjauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan nilai pasar, akurasi data, serta aspek keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya didampingi lengkap bersama Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Upt, Kamis (22/10), di Kantor Walikota Denpasar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa peninjauan dan pemutakhiran NJOP harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, penyusunan kebijakan PBB-P2 Tahun 2027 tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat.

“Prinsipnya, kita ingin kebijakan NJOP dan PBB-P2 ini disusun dengan perhitungan yang matang, menggunakan data yang valid, serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Optimalisasi pendapatan daerah penting, tetapi aspek keadilan dan kemampuan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, akademisi, dan praktisi penilai publik dalam memberikan masukan serta kajian yang komprehensif. Melalui kolaborasi tersebut, setiap skenario kebijakan diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh sehingga menghasilkan perumusan kebijakan yang terukur dan proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan kemampuan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya, menjelaskan bahwa penyampaian simulasi tersebut merupakan bagian dari persiapan Pemerintah Kota Denpasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang terukur. Pembahasan turut melibatkan akademisi, praktisi penilai publik, serta Research and Development for Societal Impact (RDSI), unit pendukung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berfokus pada riset, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam pembahasan ini, kami memperhatikan perkembangan nilai pasar serta data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbagai skenario kebijakan juga disimulasikan untuk memastikan peninjauan NJOP memiliki dasar yang akurat, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan PBB-P2,” jelas Denny.

Ia menambahkan, hasil simulasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembaruan NJOP dan PBB-P2 Tahun 2027. Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis data, Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keberpihakan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan. (*)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Pisah Sambut Pangdam IX/Udayana, Pererat Silaturahmi, Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Ket foto : Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat berbincang bincang dengan Mayjen TNI Piek Budyakto dan Mayjen TNI Made Putra Widiastawa saat acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Rabu (21/10).

 

Denpasar,Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana dari Mayjen TNI Piek Budyakto kepada Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, di Aula Supardi Lantai III Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (21/10). Acara ini turut dihadiri Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kota Denpasar. 

Momentum pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah dan mendukung pembangunan di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, khususnya dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, termasuk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Arya Wibawa juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya di Jawa Timur. Ia berharap, pengabdian dan pengalaman yang telah dijalani dapat terus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Kepada Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, Arya Wibawa menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Kota Denpasar dapat terus diperkuat dalam mendukung keamanan dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam memajukan Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mari kita bersinergi, bergandengan tangan, dan menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama memajukan Provinsi Bali. Bali dikenal luas di seluruh dunia, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya serta masyarakatnya yang ramah dan saling menghargai. Hal inilah yang harus terus kita jaga bersama,” ungkapnya.

Pihakny menegaskan, kerja sama yang telah dirintis para pendahulunya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Dukungan serta kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di seluruh wilayah Bali.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat program sinergi dengan aparatur pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkokoh kerukunan dan keutuhan bangsa. Karena itu, kami memohon doa restu, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pihak agar Kodam IX/Udayana dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, serta jajaran Forkopimda atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas.

Ia juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Udayana dan seluruh komponen yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugas kami. Apabila selama bertugas ada perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan, kami memohon maaf karena hal tersebut tentu tidak disengaja,” ungkapnya.

Mayjen TNI Piek Budyakto turut mengapresiasi sinergi dan komunikasi yang terjalin dengan pemerintah daerah serta jajaran Forkopimda, termasuk dukungan Gubernur Bali dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan, komunikasi dan silaturahmi akan tetap terjaga meskipun dirinya melanjutkan penugasan di tempat yang baru.

"Melalui pergantian kepemimpinan ini, sinergi antara Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga keamanan, mempererat persatuan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali," ujarnya. (Ayu).