Pj. Gubernur Bali Tegaskan Sinergi Tangani Kemiskinan di Bhakti Sosial Ngrombo ke-46

DENPASAR , Bali Kini – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi kemiskinan tanpa sekat melalui sinergi berbagai pihak. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Bhakti Sosial Ngrombo ke-46 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Jumat (6/12).  

“Kami tidak pernah mengkotak-kotakkan diri. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali,” ujar Mahendra Jaya. Ia juga mengapresiasi organisasi kemasyarakatan, yayasan, komunitas, dan paguyuban etnis yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini.  

Menurutnya, peran aktif organisasi kemasyarakatan sebagai cooling system sangat penting. “Mereka membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, termasuk veteran dan penyandang disabilitas, dengan semangat berbagi dan gotong royong yang memperkuat toleransi dan solidaritas,” tambahnya.  

Bhakti Sosial Ngrombo yang telah berlangsung 46 kali ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan yatim piatu di 9 kabupaten/kota se-Bali. Bantuan yang disalurkan berasal dari sumbangan sukarela berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali, instansi vertikal, serta masyarakat umum.  

Pada kegiatan ke-46 ini, bantuan yang terkumpul mencapai nilai lebih dari Rp157 juta berupa barang, makanan, dan jasa, di luar beasiswa senilai Rp1,126 miliar untuk 25 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan disabilitas di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar. Bantuan lain yang diserahkan meliputi 146 paket sembako, 1 kursi roda, 3 alat bantu jalan, 304 doorprize, serta uang tunai Rp24,5 juta untuk anak yatim piatu.  

Selain itu, sumbangan berupa makanan seperti buah, telur, dan ikan sarden juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagian besar bantuan diserahkan langsung pada acara tersebut, sementara sisanya akan didistribusikan oleh relawan ke rumah-rumah penerima.  

“Sinergi ini membuktikan betapa kompaknya masyarakat Bali dalam bergotong royong dan berbagi,” tutup Mahendra Jaya.[rls]

Walikota Jaya Negara Siap Dukung Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Korupsi Lewat Seni.

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri dan menyerahkan hadiah kepada pemenang serangkaian Penganugrahan Pemenang Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) yang digelar di Dharma Negara Alaya Denpasar pada Jumat (6/12). 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara siap mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi lewat seni. Menurutnya, upaya tersebut dirasa lebih efektif lantaran seni dinilai memiliki kekuatan luar biasa untuk menyampaikan pesan moral dan pendidikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Walikota Jaya Negara saat menghadiri Penganugrahan Pemenang Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) yang digelar di Dharma Negara Alaya Denpasar pada Jumat (6/12). 

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, DR. Ir. Wawan Wardiana, M.T, Pimpinan OPD, Perwakilan Kabupaten se-Bali, serta undangan lainya. Dalam penganugrahan tersebut, beberapa karya film didapuk menjadi pemenang, yakni karya film berjudul Receh, Pembayun, Balik Nama, Ati, Soulmate, Jangan Takut Jujur, Suka Telur, Magdalena, Trabrak Lucky hingga Prates of Sepuluh Ribuan.

Lebih lanjut Jaya Negara memberikan dukungan dan apresiasi terhadap upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi melalui seni. Menurutnya, seni memiliki kekuatan luar biasa untuk menyampaikan pesan moral dan pendidikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Melalui pendekatan ini, diharapkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan antikorupsi dapat tertanam lebih dalam di hati masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.  

Jaya Negara juga menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Seni adalah media yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan penting, termasuk dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif, melalui seni, pesan pencegahan korupsi dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diterima oleh berbagai kalangan,” ujar Jaya Negara.

Sementara, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron didampingi Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, DR. Ir. Wawan Wardiana, M.T menjelaskan bahwa Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Dimana, pada tahun ini ACFFEST dilaksanakan serangkaian eringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan mengusung tema “1 Dekade Berkarya : Berantas Korupsi Lewat Seni”. 

“ACFFEST pertama kali digelar pada tahun 2013, tahun ini merupakan 1 Dekade ACFFEST dilaksanakan dan masih mengusung harapan yang sama: mengajak anak muda untuk ikut berpartisipasi aktif dan kritis dengan menuangkan ide dalam bentuk audio visual sebagai kontribusi dalam mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi,” ujarnya. 

Dikatakannya, dalam membangun budaya antikorupsi KPK RI telah meluncurkan tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, yakni Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Hal tersebut diimplementasikan dengan “Jumat Bersepeda KK,” yaitu  jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

“Dengan sinergitas bersama seluruh stakeholder baik pemerintah, desa/kelurahan bahkan desa adat ini upaya berkelanjutan dalam membangun budaya antikorupsi dapat berlangsung baik, dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah memberikan ruang serta dukungan sehingga pelaksanaan Penganugrahan Pemenang Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) di Provinsi Bali berlangsung meriah,” ujarnya. (Ags/Hu).

Sosok di Balik Kemenangan Gemilang Paslon GP di Pilkada Karangasem 2024

KARANGASEM, Bali Kini - Pasca penetapan kemenangan Paslon Bupati dan wakil Bupati Karangasem nomor urut 3, yakni I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca Lagosa oleh KPU Kabupaten Karangasem, ada Badan Tim Pemenangan handal yang tak kalah penting perannya dalam raihan tersebut. 

Ialah I Gusti Made Tusan (Ajik Tusan) yang menjadi penanggung jawab sekaligus Penasihat Badan Pemenangan Gus Par-Guru Pandu (GP) yang menjadi pusat perhatian dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Dengan gaya kepemimpinan yang bijaksana, beliau berhasil merangkul ribuan relawan dari berbagai latar belakang, termasuk relawan GMT dan relawan 71. Komitmennya tidak hanya terlihat dalam konsolidasi massa, tetapi juga dalam penugasan strategis untuk memastikan jalannya Pilkada yang efektif dan efisien.

Salah satu keputusan strategisnya adalah menempatkan I Gede Krisna Adi Widana sebagai Kepala Badan Pemenangan GP. Krisna, yang memiliki pengalaman selama dua periode di KPU Karangasem, termasuk satu periode sebagai ketua, membuktikan kecakapannya dalam mengatur ritme logistik. Hasilnya, anggaran Pilkada kali ini tercatat jauh lebih hemat dibandingkan pada Pilkada tahun 2015 lalu yang mengusung I Gusti Ayu Mas Sumatri sebagai Bupati Karangasem. 

"Dalam hal memenangkan pasangan GP kami menggalang semua kekuatan yang ada di Karangasem baik yang ada di masyarakat dan potensi-potensi untuk melaksanakan pemilihan tersebut secara riil dan nyata. Kami juga terus menggelorakan semangat perubahan yang akan dilakukan oleh pasangan GP," Tandas Krisna ketika ditemui di sela-sela kegiatan rapat pleno, Kamis (5/12/2024). 

"Saya juga sangat bangga atas kekompakan tim dan relawan. Berkat dorongan semangat dari Ajik Tusan, kami mampu mencapai titik ini,” ungkap Krisna.

Dengan pengalamannya yang mendalam, Krisna mampu memetakan wilayah-wilayah strategis untuk mendukung pergerakan relawan GMT, relawan 71, dan kader partai pengusung, yakni Golkar dan Nasdem. Pendekatan ini memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam mobilisasi dukungan.

Harmoni komunikasi yang dibangun antara Ajik Tusan, Krisna, dan jajaran pimpinan relawan memberikan dampak positif pada pergerakan tim. Tekad bulat untuk memenangkan pasangan GP semakin terasa dalam setiap langkah yang diambil.

“Walaupun saya bukan berasal dari unsur partai politik, saya sangat menghormati dan mengapresiasi pimpinan Golkar, Nasdem, dan para pemimpin relawan. Kerja keras mereka adalah kunci keberhasilan kita bersama,” tambah Krisna.

Dengan pendekatan yang penuh strategi, kekompakan tim, dan kepemimpinan yang bijaksana, I Gusti Made Tusan semakin menunjukkan bahwa ia adalah figur yang mampu mempersatukan semua elemen demi kemenangan bersama. Pilkada kali ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa sinergi adalah kunci kesuksesan. (Ami)

Bawa 31 ribu Pil Koplo, Pria Banyuwangi ini Dihukum 6,5 Tahun

Denpasar, Bali Kini  - Jika Rachman Hakim yang membawa 8500 pil koplo dihukum penjara 8 tahun. Beda halnya dengan Lukman Nur Hakim, yang menguasai 4 gram sabu dan 31.000 pil koplo, diganjar hukuman 6,5 tahun penjara. 

Selain hukuman pidana penjara, Majelis Hakim juga memberi hukuman pidana denda. "Menghukum terdakwa pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp800 juta subsider tiga bulan penjara," putus hakim.

Penuntut Umum (JPU) Putu Gde Juliarsana, SH.MH yang sebelumnya menuntut hukuman 7 tahun, menerima putusan hakim begitu juga dengan terdakwa saat sidang di PN Denpasar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, trdakwa asal Banyuwangi ini dinyatakan terbukti secara sah melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika.

Berdasakan pada dakwaan bahwa terdakwa ditangkap saat polisi menggrebek tempat kosnya di Jalan Melati No. 1 Kelan, Tuban Bandung. Drama penangkapan itu terjadi pada siang hari, 01 Agustus 2024.

Petugas dari Polres Badung menemukan lima buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu berat total 5,12 gram bruto atau 4,18 netto dan 59 paket plastik klip bening berisi pil koplo masing-masing 10 butir pil koplo warna putih. Dan 31 botol kaca bening berisi masing-masing 100 butir pil koplo dengan total seluruhnya sebanyak 31.000 butir. 

"Terdakwa mendapatkan barang narkotika berupa sabu dan pil koplo dari orang yang dia kenal Melalui aplikasi telegram mengaku bernama Boger," Sebut Jaksa Kejari Badung ini. 

Untuk sabu, masih dalam dakwaan, pengakuan terdakwa sebanyak 5 gram dibeli dengan harga Rp6.500.000. Sedangkan pil koplo dengan harga Rp32 juta untuk 32 butir. Oleh terdakwa sabu satu paket dipecah menjadi 5 paket kecil menggunakan plastik klip kosong timbangan dengan rata-rata harga Rp350.000 per paket. 

"Sedangkan untuk pil koplo tersebut dijual satu paket botol yang berisi 10 butir seharga Rp30.000 dan sudah terjual satu paket, " demikian Jaksa Juliarsana.[jr]

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Pembukaan Tanwir Dan Resepsi Milad Ke-112 Muhammadiyah

 

Bali Kini -Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Ke-112 Muhammadiyah, bertempat di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (04/12/2024).

Acara tersebut mengusung tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua,” yang mencerminkan komitmen untuk mendorong kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tokoh, termasuk Ketua DPD RI, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Pangdam IX/Udayana, serta Pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga wilayah.[tim]

Walikota Jaya Negara Buka Talkshow Serangkaian Hakordia Tahun 2024,

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri dan membuka secara resmi Talkshow bertajuk Teguhkan Antikorupsi di Lingkungan Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan serta Lembaga Desa Adat Se-Kota Denpasar Menuju Denpasar Maju yang digelar di Dharma Negara Alaya Kota Denpasar, Rabu (4/12). 

Gandeng OPD, Desa/Lurah Hingga Desa Adat Teguhkan Budaya Antikorupsi.

Denpasar, Bali Kini -Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Talkshow bertajuk Teguhkan Antikorupsi di Lingkungan Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan serta Lembaga Desa Adat Se-Kota Denpasar Menuju Denpasar Maju yang digelar di Dharma Negara Alaya Kota Denpasar, Rabu (4/12). Kegiatan yang dilaksanakan serangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) ini bertujuan untuk membangun partisipasi seluruh stakeholder di wilayah Kota Denpasar untuk bersama meneguhkan budaya antikorupsi. 

Hadir langsung sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, DR. Ir. Wawan Wardiana, M.T. Tampak hadir Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD, Perbekel/Lurah, Bendesa Adat serta Lembaga Adat di wilayah Kota Denpasar. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada KPK RI, hal ini lantaran dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi kegiatan pemutaran film internasional dan diskusi film finalist Anti Corruption Film Festival (ACFFEST) pada tanggal 4 Desember 2024 dI Hotel The Meru Sanur serta penganugerahan pemenang ACFFEST 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 di Ruang Taksu Gedung Dharma Alaya Ini.

Lebih lanjut dijelaskan, adanya peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada tanggal 9 Desember setiap tahun, telah direspon positif oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan dengan melaksanakan serangkaian kegiatan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai salah satu strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Demikian pula di Kota Denpasar yang secara aktif, berkala dan berkelanjutan telah pula mendukung 3 komitmen antikorupsi dengan melibatkan eksekutif, legislatif, serta masyarakat.

“Hari ini kami menghadirkan masyarakat, mulai dari personil pemerintahan di kelurahan, desa sampai ke desa adat dan banjar se-Kota Denpasar. Disamping mengakselerasi pemahaman anti korupsi, kami juga berkomitmen untuk mewujudkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar, menjadi desa dan kelurahan anti korupsi,” ujarnya. 

Dikatakannya, guna mendukung program desa anti korupsi yang diluncurkan KPK RI, di tahun 2024 ini telah ada satu desa di Kota Denpasar yang mewakili Kota Denpasar berkompetisi dengan desa lainnya di indonesia sebagai desa antikorupsi, yaitu Desa Tegal Harum. 

Jaya Negara berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini seluruh desa bahkan kelurahan se Kota Denpasar, dapat lebih memahami nilai-nilai antikorupsi dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas se hari-hari, sehingga terhindar dari permasalahan hukum yang terkait dengan korupsi. Melalui kegiatan ini diharapkan penyampaian pesan antikorupsi bisa dilakukan dengan lebih efektif dan mudah dipahami. Pihaknya juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang menyertakan kelompok kesenian tradisional dalam menyampaikan pesan pesan antikorupsi, serta melibatkan pula Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Bali. 

“Kita sadari bersama masih banyak yang harus kita perbaiki, dan benahi dalam membangun dan mempersiapkan generasi yang berintegritas guna mewujudkan Denpasar yang maju. Dengan konsep Vasudhaiva Kutumbakam, mari kita bangun Kota Denpasar yang bebas korupsi. Mari kita bersama sama membangun budaya anti korupsi yang kuat, mulai dari diri sendiri lingkungan kerja kita, dan menularkannya kepada masyarakat luas,” ujarnya. 

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, DR. Ir. Wawan Wardiana, M.T mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, pihaknya mengatakan bahwa dalam membangun budaya antikorupsi diperlukan sinergi semua pihak, termasuk masyarakat. 

Dikatakannya, dalam membangun budaya antikorupsi KPK RI telah meluncurkan tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, yakni Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Hal tersebut diimplementasikan dengan “Jumat Bersepeda KK,” yaitu  jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

“Dengan sinergitas bersama seluruh stakeholder baik pemerintah, desa/kelurahan bahkan desa adat ini upaya berkelanjutan dalam membangun budaya antikorupsi dapat berlangsung baik, dan semoga kedepan Kota Denpasar dapat menjadi salah satu Kota Antikorupsi di Indonesia,” ujarnya. (Ags/Hu).

Pilbup Jembrana berjalan lancar , KPU Jembrana tetapkan hasil perolehan suara pilkada

Jembrana , Bali Kini  - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jembrana I Gusti Agung Kade Oka Diputra, mewakili Bupati Jembrana menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, Kamis (5/12)

Kegiatan yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana, berlangsung di Hotel Jimbarwana ini dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwascam, saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam acara tersebut, Kaban Kesbangpol Jembrana, Oka Diputra mengatakan pentingnya menjaga situasi yang aman dan kondusif selama seluruh tahapan Pilkada berlangsung.

Oka Diputra menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang turut menyukseskan Pilkada pada 27 November lalu.

“Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada serentak. Sesuai dengan harapan kita semua, terkait penghitungan suara pada prinsipnya berjalan dengan lancar, kondusif dan diterima oleh masing-masing saksi pasangan calon," ucapnya

Pihaknya juga menghimbau masyarakat Kabupaten Jembrana agar semakin dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan. Kedewasaan dalam berdemokrasi adalah modal penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan.

“Perbedaan pilihan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam setiap Pemilu atau Pilkada. Mari kita sikapi dengan bijak, menjunjung tinggi persaudaraan, dan saling menghormati antar sesama masyarakat Jembrana,” ujarnya

Sementara itu Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto menjelaskan bahwa Polres Jembrana telah menerjunkan 63 Personel dan dibackup oleh 38 Personel dari BKO Satbrimob Polda Bali dan Dirpolair Polda Bali untuk mengamankan Rapat Pleno Terbuka di Kabupaten Jembrana. 

Dijelaskan pula bahwa penghitungan suara di TPS tidak ditemukan permasalahan yang berarti dan itu menjadi indikator bahwa penghitungan ditingkat selanjutnya juga akan aman. Hal tersebut berkat kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. 

"Saya ucapkan terimakasi untuk seluruh masyarakat Jembrana, masing-masing Paslon, Tim Pemenangan dan relawan karena telah mensukseskan Pilkada di Jembrana," ucap Endang Tri Purwanto. 

Menurut Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Paslon nomor urut 2 berhasil memperoleh suara terbanyak dengan total suara 97.402 mengungguli paslon nomor urut 1 yang memperoleh 73.468 suara. Adapun total suara sah yang dihitung mencapai 170.870 suara, sementara suara tidak sah tercatat sebanyak 3.692 suara. Untuk Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Paslon nomor urut 2 berhasil memperoleh suara terbanyak  dengan total suara 106.119 mengungguli Paslon nomor urut 1 yang memperoleh 65.345 suara. Adapun total suara sah yang dihitung mencapai 171.464 suara, sementara suara tidak sah tercatat sebanyak 3.040 suara. (Hu/J)

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan IGA Tahun 2024 Dari Kemendagri RI.

 Ket foto :Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima penghargaan dari Tim Penilai dari Kementerian Dalam Negeri RI pada acara Anugerah IGA Tahun 2024 di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (5/12). 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota  Denpasar kembali meraih penghargaan tingkat nasional di akhir tahun 2024 ini. Dimana, ibu kota Provinsi Bali ini sukses mendulang prestasi dalam ajang Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2024 untuk kategori pemerintah kota se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa pada acara Anugerah IGA Tahun 2024 di Hotel Mercure Surabaya, Kamis (5/12). 

Penghargaan ini diberikan oleh Kemendagri kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar atas inovasi unggulan di berbagai bidang. Adapun sebanyak 97 inovasi yang dikirim ke Indeks Inovasi Daerah 2024. Inovasi ini adalah inovasi yang sudah terlaksana di tahun 2022/2023 serta mampu memperoleh nilai kematangan diatas 80. 

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk mengungkapkan bahwa inovasi itu penting dalam kehidupan yang selalu berkembang dinamis, termasuk juga di pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa inovasi yang dihasilkan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemerintahan.

"Maka harus berkreasi, inovasi di semua bidang termasuk pemerintahan, harapan kita inovasi ini bisa membuat sistem yang baik. Inovasi jangan sembarang inovasi, bukan hanya sebatas platform digitalisasi. Saya ucapkan selamat bagi penerima Innovative Goverment Awards tahun 2024," ujarnya.

Ketua penyelenggara penganugerahan IGA Awards 2024, Kepala Badan Strategis Kebjikan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo mengungkapkan bahwa IGA Awards 2024 ini telah melewati tahapan penjaringan dari bulan Juni hingga Juli kemudian tahapan pengukuran analisis, indikator,  dan indeks inovasi daerah. 

"Tahap persentasi kepala daerah memaparkan inovasi unggulan, baik itu inovasi digital dan non digital. Melibatkan berbagai tim penilai baik itu dari Kementrian, Brin, Ombudsman, UI dan UGM," ujarnya.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengucap rasa syukur atas penganugerahan IGA Awards yang telah diterima Pemkot Denpasar. Penghargaan yang diterima oleh Pemkot Denpasar ini tentunya sangat membanggakan warga Kota Denpasar, karena telah berhasil mengalahkan ribuan inovasi daerah lainya di tingkat nasional dan melewati berbagai jenis penilaian.

 "Syukur di kompetisi IGA Tahun 2024 ini Kota Denpasar mampu meraih penghargaan dalam bidang pemerintahan kabupaten/kota sangat inovatif. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan Pemkot Denpasar semakin cepat, transparan, efisien dan inovatif.  Semoga Inovasi tersebut  dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Arya Wibawa berharap, kedepan secara keberlanjutan dapat menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu mempermudah pelayanan bagi masyarakat Kota Denpasar. 

 "Untuk itu, kami mendorong OPD agar dapat terus berinovasi, serta berharap Inovasi harus terus lahir di Kota Denpasar, hal tersebut sejalan dengan program Pemkot Denpasar yang menggelar lomba inovasi yang diikuti seluruh OPD setiap tahunnya, " ujar Arya Wibawa.

Selain itu, Arya Wibawa juga menyampaikan bahwa penghargaan ini ia dedikasikan untuk warga Kota Denpasar dan OPD di lingkungam Pemkot Denpasar. (Eka)

Demonstran Korsel Tuntut Presiden Yoon Mundur Pasca Darurat Militer

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Spanduk bertuliskan "Mari kita makzulkan Yoon Suk Yeol." (Ahn Young-joon/AP)

VOA -Ribuan demonstran berunjuk rasa di kantor Presiden Yoon Suk Yeol di ibu kota Korea Selatan, Rabu malam (4/12). Mereka bergabung dengan gerakan oposisi di negara itu untuk memakzulkan pemimpin tersebut setelah pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat dan mengejutkan.

Ribuan warga Korea Selatan, Rabu malam (4/12) menggelar demonstrasi sambil membawa lilin di Gwanghwamun, Seoul. Mereka menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur setelah ia memberlakukan darurat militer yang mengejutkan namun berlangsung singkat.

Sebelumnya, para anggota partai oposisi Korea Selatan menggelar unjuk rasa di tangga Majelis Nasional di Seoul, menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol "dimakzulkan" karena deklarasi darurat militernya. Aksi itu dipimpin oleh ketua Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung .

"Presiden Yoon Suk Yeol tampaknya berada dalam kondisi yang sulit untuk membuat penilaian yang normal dan masuk akal," jelasnya.

Upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, sebelum akhirnya dibatalkan oleh parlemen dalam malam yang penuh drama, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang mendalam dan membuat khawatir sekutu-sekutu dekatnya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu dari Brussels mengatakan Washington menyambut baik keputusan Yoon mencabut dekrit darurat militernya.

"Kami menyambut baik pernyataan Presiden (Korea Selatan) Yoon yang mencabut perintah darurat militer, dan ada suara bulat di Majelis Nasional untuk menolak keputusan tersebut, dan dia menindaklanjutinya. Menurut penilaian kami, setiap perselisihan politik perlu diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," sebutnya.

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Masa depan Yoon, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang banyak dikagumi dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, sekarang tidak jelas.

Sumin Oh, 32, warga lokal Seoul yang mengikuti unjuk rasa di Lapangan Gwanghwamun mengatakan, "Saya di sini untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mencoba tindakan tidak demokratis ini. Dan warga juga akan turun ke jalan sampai mereka benar-benar mengundurkan diri."

Partai-partai oposisi Korea Selatan, yang anggota parlemennya terlibat dalam demo dan berhadapan dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.

Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, namun kemungkinan paling cepat akan dilakukan pada hari Jumat.

Oposisi memegang mayoritas besar di parlemen yang beranggotakan 300 orang dan hanya membutuhkan sedikit pembelotan dari partai presiden untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut.

Partai Demokrat (DP) juga telah mengajukan tuduhan "pemberontakan" terhadap presiden, beberapa menteri serta dan pejabat tinggi militer dan polisinya -- yang bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Serikat buruh terbesar di negara itu telah menyerukan "mogok umum tanpa batas waktu" sampai Yoon mengundurkan diri.Bahkan pemimpin partai penguasa Yoon sendiri menggambarkan upaya itu sebagai "tragis" sambil menyerukan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Bursa saham Seoul ditutup turun lebih dari satu persen pada hari Rabu karena pasar diguncang oleh kekacauan.

Pembangkangan

Dalam pengumumannya di televisi Selasa larut malam, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan alasan ancaman Korea Utara dan "kekuatan yang anti-negara". Lebih dari 280 tentara, sebagian di antaranya diterbangkan dengan helikopter, tiba di parlemen untuk mengunci lokasi tersebut.

Namun, 190 anggota parlemen mengabaikan tentara-tentara yang membawa senapan, memaksa masuk ke parlemen guna memberikan suara menentang langkah tersebut.

Hal ini membuat Yoon tidak punya pilihan selain menarik kembali keputusannya dan menghentikan darurat militer dalam pidato televisi lainnya enam jam kemudian.

Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya.

Para pembantu senior yang bekerja untuk Yoon telah menawarkan diri untuk mengundurkan diri secara massal pada hari Rabu terkait deklarasi darurat militer tersebut.

Menteri pertahanan Yoon juga menawarkan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia mengambil "tanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran" seputar deklarasi darurat militer tersebut.

Pada Rabu malam, Yoon belum muncul kembali di depan umum.

Di tengah Kecaman China, Ketua DPR AS Mike Johnson Berbicara dengan Presiden Taiwan

Ketua DPR AS, Mike Johnson, berbicara melalui telepon saat berada di Gedung Capitol, Washington, pada 1 Desember 2023. (Foto: AP/J. Scott Applewhite)

“Setiap presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis pernah singgah di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA pada minggu ini.

Amerika Serikat telah menolak keberatan China atas persinggahan Presiden Taiwan Lai Ching-te di Hawaii dan Guam dalam lawatannya ke wilayah Pasifik, dengan menegaskan kembali bahwa transit melalui AS yang dilakukan oleh para pemimpin Taiwan yang dipilih secara demokratis adalah hal yang rutin dan konsisten dengan kebijakan bipartisan AS yang telah lama berlaku.

Di tengah kritik China, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dan mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi masing-masing berbicara secara terpisah dengan Lai, menggarisbawahi dukungan AS yang teguh untuk Taiwan.

Johnson melakukan pembicaraan telepon pada Rabu (4/12) sore dengan Lai, yang baru saja tiba di Guam setelah mengunjungi sekutu Taiwan di Pasifik, Tuvalu, menurut sumber yang berbicara kepada VOA dengan syarat anonim.

Pembicaraan telepon pertama

Pembicaraan melalui telepon tersebut menandai percakapan langsung pertama antara ketua DPR AS dan Lai sejak Lai memangku jabatan pada bulan Mei. Johnson sebelumnya telah memberikan selamat kepada Lai atas pemilihannya pada bulan Januari dan memperbarui komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan dan demokrasi mitra-mitra AS di Indo-Pasifik.

Lai tiba di Guam pada Rabu malam untuk singgah sebentar dan akan berangkat pada Kamis (5/12) sore menuju Palau, perhentian terakhir dalam lawatannya selama seminggu ke Pasifik. Perjalanan yang dimulai pada 30 November itu juga mencakup pemberhentian di Hawaii dan Kepulauan Marshall. Perjalanan luar negeri Lai ini adalah yang pertama sebagai presiden.

VOA telah menghubungi kantor Johnson untuk meminta komentarnya.

Kebijakan bipartisan AS

“Setiap presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis pernah singgah di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA pada minggu ini.

Dipandu oleh Undang-undang Hubungan Taiwan, tiga Komunike Bersama AS-China, dan Enam Jaminan, juru bicara itu menambahkan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tetap konsisten pada semua pemerintahannya selama 45 tahun.

Pejabat senior AS itu juga mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut — yang merupakan fondasi kebijakan “Satu China” Washington — tidak memuat bahasa yang secara eksplisit melarang presiden Taiwan singgah di wilayah AS.

Penentangan Beijing

Namun, Beijing menuduh Washington mencampuri apa yang disebutnya “urusan internalnya.”

Para pejabat China mengatakan mereka “dengan tegas menentang” segala bentuk interaksi resmi antara AS dan Taiwan, yang dianggapnya sebagai provinsi pembangkang.

“Tidak ada yang akan menghalangi China untuk menegakkan kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kepada para wartawan minggu ini.

Taiwan mengatakan ancaman China atas kunjungan Lai bersifat kontraproduktif. [lt/rs]