Pasar Rakyat PKK Bali di Jembrana Laris Manis, Transaksi Tembus Rp 672 JutaSehari

Jembrana , Bali Kini – Pelaksanaan Pasar Rakyat Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana membawa angin segar bagi para pelaku usaha lokal. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kesenian Ir. Soekarno pada Jumat (7/8) tersebut sukses mencatatkan nilai transaksi fantastis mencapai Rp672.733.200.

​Angka tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar Rp294.699.500, Industri Kecil Menengah (IKM) Rp210.514.700, dan kuliner Rp167.519.000. Pasar rakyat ini melibatkan sedikitnya 115 peserta dari berbagai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta IKM lokal.

Resmi ditutup oleh Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny.drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan menyambut positif capaian tersebut. Nilai transaksi yang tinggi ini dinilai sebagai indikator kuat meningkatnya perputaran ekonomi masyarakat, sekaligus memperkokoh eksistensi produk UMKM dan IKM lokal.

"Pasar Rakyat PKK tidak hanya berfungsi sebagai ajang promosi dan pemasaran produk unggulan daerah, tetapi juga menghadirkan dampak sosial nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.

​Sementara itu dalam kesempatanya Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud kolaborasi erat antara TP PKK Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana. Ia mendorong masyarakat untuk bangga menggunakan produk lokal Bali, sebab kualitas komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan daerah tidak kalah dari produk luar. Penggunaan produk lokal sangat penting agar perputaran ekonomi tetap berlangsung di Bali.

​"Apa yang dihasilkan di Bali sebaiknya dinikmati semaksimal mungkin untuk Bali. Jangan sampai produk kita dijual ke luar, sementara kita justru lebih bangga membeli produk dari luar," ujarnya.

Dilain sisi Ketua Panitia Pasar Rakyat Jembrana Asisten Perekonimian dan Pembangunan Drs. Gede Sujana menyampaikan Tingginya antusiasme serta partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meramaikan jalannya acara, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal. event ini terbukti mampu memutar roda perekonomian dan menggeliatkan aktivitas bisnis masyarakat Jembrana.

​"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana atas dukungan luar biasa, Kami berharap momentum ini dapat terus menggerakkan perekonomian daerah," tandasnya. ( pro * )

Kelola Sampah Organik Secara Mandiri, Bupati Kembang Beri Apresiasi Tinggi Warga Sri Mandala

Jembrana , Bali Kini – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, meninjau langsung Taman Organik Satria Mandala yang berlokasi di Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Sabtu (8/8/2026). Kunjungan ini guna melihat secara dekat inovasi dan antusiasme tinggi masyarakat setempat yang membangun fasilitas pengelolaan sampah secara swadaya.

Dalam kunjungannya, Bupati Kembang memberikan apresiasi mendalam atas kesadaran dan inisiatif warga dalam menyelesaikan persoalan sampah mulai dari hulu.

"Upaya warga mengelola sampah secara mandiri dengan membangun Taman Organik Satria Mandala ini sangat luar biasa baiknya," ujar Bupati Kembang.

Ia juga menekankan pentingnya penataan lingkungan yang asri serta kebiasaan memilah sampah sejak dari skala rumah tangga. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan hijau secara alami akan mencegah perilaku membuang sampah sembarangan.

"Ke depan, kelompok mungkin bisa menyiapkan timbangan untuk sampah plastik yang memiliki nilai ekonomis untuk dijual, sehingga hasil dari penjualan sampah plastik itu bisa menjadi tabungan bagi masyarakat," tambah Bupati Kembang memberi arahan pengembangan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Taman Organik Satria Mandala, I Gede Eka Wiantara Putra, menjelaskan bahwa pendirian fasilitas ini dipicu oleh kebijakan terkait pembatasan sampah ke TPA Peh per 1 Juli 2026.

"Ide dibuatnya taman organik ini didasarkan adanya edaran per 1 Juli 2026 di mana kita tidak lagi boleh membuang sampah organik ke TPA Peh. Keterbatasan lahan di masing-masing rumah warga untuk membuat teba modern membuat kami berdiskusi dan menyediakan satu tempat terpusat bagi warga," jelasnya.

Ia menambahkan, konsep awal yang semula hanya teba modern untuk menampung sampah organik, kini berkembang menjadi Taman Organik Satria Mandala. Pengelolaannya berlandaskan pada tiga prinsip utama.

"Prinsip dasar kita ada tiga, yaitu Edukasi, Kemandirian, dan Keberlanjutan. Tiga poin dasar ini selalu kita pegang agar sistemnya tetap tumbuh dan berkelanjutan secara organik, baik saat ada penggiat lingkungan yang masuk maupun adopsi teknologi baru," tutupnya.

Gerakan swadaya di Lingkungan Sri Mandala ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain di Kabupaten Jembrana dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah hulu yang mandiri, bernilai ekonomis, dan ramah lingkungan.

(*)

GOW Bangli Sosialisasikan Pencegahan Bullying di SMPN 1 Kintamani.

Kintamani , Bali Kini  – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bangli terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan atau bullying. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan bullying yang digelar di SMPN 1 Kintamani, Sabtu (8/8/2026).

Kepala SMPN 1 Kintamani, I Dewa Ayu Raka Dewi, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehormatan dan kebanggaan yang diberikan GOW Kabupaten Bangli kepada sekolahnya.

"Kehadiran Ibu Ketua GOW beserta rombongan menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan bebas dari bullying. Semoga melalui kegiatan ini, peserta didik kami semakin memahami pentingnya saling menghargai, menyayangi, menghormati perbedaan, serta berani mencegah dan melaporkan tindakan bullying," ujar  Raka Dewi.

Sementra itu Ketua GOW Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh siswa untuk bersama-sama membangun lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Menurutnya, sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk tumbuh, berinteraksi, dan mengembangkan potensi diri.

“Jadikan sekolah ini tempat yang aman dan menyenangkan,” ajaknya.

Ia menekankan pentingnya menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antarsiswa. Perbedaan karakter, latar belakang maupun kemampuan hendaknya tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain.

Lebih lanjut, Ketua GOW Bangli menyampaikan apresiasi kepada pihak SMPN 1 Kintamani, khususnya para guru dan seluruh jajaran sekolah, yang telah menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia berharap materi yang disampaikan tidak hanya dipahami selama kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat tumbuh di lingkungan sekolah.

Sosialisasi pencegahan bullying tersebut diisi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, I Ketut Darmaja. Dalam pemaparannya, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengenali perilaku bullying serta membangun hubungan pertemanan yang sehat di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh warga sekolah terhadap dampak perundungan. Tidak hanya siswa, peran guru dan lingkungan sekolah dinilai penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga setiap anak merasa dihargai, diterima, dan terlindungi.

Sosialisasi pencegahan bullying yang diikuti puluhan siswa siswi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian GOW Kabupaten Bangli dalam membangun kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menghormati sesama, menjaga perasaan teman, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi tumbuh kembang anak.

Walikota Jaya Negara Buka Lokasabha PW AWBP Kota DenpasarLantik Pengurus Masa Bakti 2026–2031

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan membuka Lokasabha PW AWBP Kota Denpasar

dan Melantik Pengurus Masa Bakti 2026–2031, pada Sabtu (8/8) di Monumen Situs Kerajaan Kertalangu, Kesiman.

Walikota Jaya Negara Buka Lokasabha PW AWBP Kota Denpasar

Lantik Pengurus Masa Bakti 2026–2031, Dorong Penguatan Keorganisasian dan Bhakti kepada Leluhur

Denpasar , Bali Kini -  Lokasabha Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih (PW AWBP) Kota Denpasar, yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus masa bakti 2026–2031 serta Hut ke-18 PW AWBP Kota Denpasar. Kegiatan berlangsung di Monumen Situs Kerajaan Kertalangu, Kesiman, Sabtu (8/8), dan dibuka langsung oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, yang juga selaku Penglingsir Puri Penatih serta Ketua Umum PW AWBP Provinsi Bali/Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus PW AWBP Kota Denpasar periode 2026–2031. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PW AWBP Provinsi Bali/Pusat, didampingi Sekretaris Umum dan jajaran pengurus harian. Hadir pula Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Anggota DPRD Kota Denpasar I Made Sukarmana dan I Made Mudra, Jro Bendesa Adat Kesiman Ketut Wisna, perwakilan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tokoh masyarakat, para penglingsir, serta semeton AWBP.

Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lokasabha PW AWBP Kota Denpasar yang menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi. Menurutnya, pelaksanaan Lokasabha di tingkat Kota Denpasar juga diharapkan dapat menjadi momentum bagi penguatan organisasi AWBP di seluruh Bali. “Ini Lokasabha pertama di Paiketan Pengurus AWBP Bali. Semoga dengan terlaksananya Lokasabha di Denpasar, paiketan di Bali, pada bulan Oktober rencananya para pengurus kabupaten/kota akan melaksanakan Lokasabha,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa keberadaan AWBP bukan semata-mata sebagai organisasi sosial keagamaan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali pasemetonan, ngayah, serta menjaga hubungan harmonis dengan leluhur dan lingkungan masyarakat. Semangat tersebut hendaknya terus diwariskan kepada generasi penerus, sehingga keberadaan organisasi tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan bersama. 

“Paiketan ini bukan untuk mencari keuntungan materi, tetapi sebagai wadah pengabdian atau ngayah kepada Ida Betara Leluhur, mempererat tali pasemetonan, serta taat dan berbakti kepada pemerintah di mana pun warga berada,” tegasnya.

Sementara itu, I Made Mudra kembali dipercaya memimpin PW AWBP Kota Denpasar untuk masa bakti 2026–2031. Ia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran roda organisasi selama periode kepengurusan sebelumnya. Dalam Lokasabha tersebut, laporan pertanggungjawaban program kerja dan pengelolaan organisasi disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada para penglingsir, penasihat, dan seluruh semeton AWBP.

Mudra menjelaskan, berbagai kegiatan organisasi selama ini turut ditopang melalui dana punia atau sumbangan sukarela warga. 

Selain penguatan ekonomi, perhatian juga diberikan terhadap keberlanjutan penataan Situs Kerajaan Kertalangu sebagai salah satu pusat kegiatan warga AWBP. Sejumlah perbaikan telah dilakukan, di antaranya pemeliharaan sarana sanitasi dan peremajaan mesin pendukung melalui koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, khususnya Bidang Cagar Budaya. Semangat gotong royong warga juga terus didorong dalam mendukung pembangunan sarana keagamaan, termasuk Pura Segara Rupek dan fasilitas penunjang seperti wantilan.

Melalui kepengurusan baru ini, PW AWBP Kota Denpasar diharapkan semakin solid dalam memberikan pelayanan kepada semeton, memperkuat silaturahmi atau rakat rumakat, serta melanjutkan berbagai program yang telah dirintis.

 "Lokasabha I sekaligus menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menyatukan langkah, dan membuka harapan baru agar semangat ngayah kepada leluhur tetap tumbuh sekaligus memberi manfaat bagi warga Arya Wang Bang Pinatih dan masyarakat luas," ujarnya. (Pur)

Komisi III dan IV DPRD Karangasem Evaluasi Target PAD 2027, Sejumlah Sektor Berpotensi Dinaikkan

Karangasem, Bali Kini – Komisi III dan IV DPRD Karangasem menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPAD) Kabupaten Karangasem untuk mengevaluasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027. Kamis (6/7/2026).

Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta mengatakan, DPRD melakukan pembahasan terhadap seluruh sektor pendapatan daerah guna memastikan target PAD tahun depan lebih optimal.

“Berdasarkan analisa kami, target-target yang dikonsultasikan hari ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan KUA dan PPAS antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala BKPAD telah mengupayakan untuk menaikkan target PAD 2027 sekitar tujuh persen dibandingkan target tahun 2026. Meski demikian, DPRD masih melihat adanya sejumlah sektor pajak yang berpotensi ditingkatkan saat pembahasan anggaran berlangsung.

“Masih ada beberapa target pajak maupun opsi pendapatan lain yang memungkinkan untuk dinaikkan dalam pembahasan Banggar bersama BKPAD,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, menjelaskan bahwa koordinasi antara BKPAD dengan DPRD selama ini berjalan intensif, terutama dalam melakukan evaluasi capaian PAD hingga semester pertama tahun 2026.

Menurutnya, secara umum realisasi pendapatan hingga Juli 2026 menunjukkan tren positif jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa jenis pendapatan yang belum mencapai target.

Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keterlambatan pencapaian target tersebut disebabkan adanya kerusakan pada peralatan pendukung pelayanan. Namun, permasalahan itu kini telah ditangani sehingga BKPAD optimistis realisasi PBB akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga belum maksimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan, BKPAD terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan UPTD Samsat.

“Kami bersama Samsat di delapan kecamatan turun langsung ke lapangan untuk menagih tunggakan yang sudah terukur. Proyeksi pendapatan tahun 2027 juga sudah kami susun dan dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS yang nantinya dibahas bersama DPRD. Kalau memang masih memungkinkan ada peningkatan target, tentu bisa dilakukan melalui kesepakatan bersama DPRD,” jelas Siki Ngurah.

Ia menambahkan, potensi peningkatan PAD juga masih terbuka dari sektor pajak hotel dan restoran. Berdasarkan data BKPAD, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak sehingga akan menjadi fokus pengawasan dan penagihan pada tahun depan.

Dengan berbagai upaya tersebut, BKPAD optimistis target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2027 dapat ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya. (Ami)

Kemiskinan Tertinggi, IPM Peringkat 8 di Bali, Karangasem Didorong Genjot Kualitas SDM

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini — Persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan besar bagi Kabupaten Karangasem. Di tengah penurunan angka kemiskinan, Karangasem masih tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Bali. Sementara dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Karangasem masih berada di peringkat kedelapan dari sembilan kabupaten/kota di Bali.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam diskusi panel yang digelar Yayasan Agung Jaya Mandiri di kawasan Tirta Gangga, Karangasem, Sabtu (8/8). Forum yang dihadiri hampir 200 peserta dari berbagai kalangan itu mendorong pembangunan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya saing, tetapi juga penguatan karakter dan budaya lokal.

Data BPS Karangasem 2025 mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 27,32 ribu jiwa atau 6,40 persen dari total penduduk. Angka tersebut memang turun dibandingkan 2024 yang mencapai 27,76 ribu jiwa atau 6,52 persen. Namun, persentase tersebut masih menjadi yang tertinggi di Bali.

Di sisi lain, IPM Karangasem pada 2025 meningkat menjadi 71,89 dari 70,91 pada 2024. Meski mengalami peningkatan, posisi Karangasem masih berada di urutan kedelapan dari sembilan kabupaten/kota di Bali.

Kondisi itu menunjukkan peningkatan pembangunan manusia masih membutuhkan perhatian serius, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Rektor Universitas Ngurah Rai Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, S.S., M.M., M.Hum, yang menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut, menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai dua fondasi utama dalam membangun SDM unggul.

Menurutnya, SDM unggul bukan sekadar memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga harus memiliki daya saing. Sementara karakter tercermin dari integritas, etika serta kemampuan kepemimpinan. Di sisi lain, pembangunan SDM juga harus tetap berpijak pada budaya lokal.

“Unggul artinya memiliki daya saing. Berkarakter berkaitan dengan integritas, etika dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Sedangkan berbudaya berkaitan dengan kemampuan menjaga identitas budaya,” demikian pokok pemikirannya dalam diskusi tersebut.

Prof. Ni Putu Tirka menilai Karangasem sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk membangun SDM sekaligus mempertahankan identitas budaya Bali. Potensi lokal yang dimiliki Karangasem dinilai dapat menjadi kekuatan menghadapi modernisasi.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. Menurutnya, akses masyarakat terhadap pendidikan perlu diperluas. Salah satu langkah yang dapat didorong adalah penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi lebih banyak warga Karangasem.

Sementara Prof. Dr. Dr. I Ketut Rai Sudiarditha, M.Si menekankan pentingnya membangun SDM yang mampu bersaing di berbagai sektor. Namun peningkatan daya saing tersebut tidak boleh mengorbankan identitas dan potensi lokal.

Menurut dia, budaya semestinya tidak hanya ditempatkan sebagai identitas yang dipertahankan, tetapi juga dapat menjadi penopang kesiapan masyarakat Karangasem menghadapi persaingan dan modernisasi.

Ketua Pembina Yayasan Agung Jaya Mandiri, Laksamana Pertama TNI Purn. Dr. I Wayan Warka, M.M., mengatakan persoalan SDM harus menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan Karangasem. Menurutnya, kualitas SDM akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Yayasan meyakini bahwa hanya dengan menyiapkan SDM unggul yang berkarakter dan berbudaya, Karangasem khususnya dan Bali pada umumnya dapat membangun masyarakat berdaulat yang mandiri dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan peradaban dunia,” tegasnya.

Warka mengatakan, pihaknya optimistis persoalan pembangunan SDM dapat ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada gagasan, tetapi menghasilkan rekomendasi mengenai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat serta solusi yang dapat diterapkan.

Yayasan Agung Jaya Mandiri menyatakan fokus pemberdayaan SDM menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut digelar. Yayasan yang didirikan pada 24 Juli 2024 itu bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus awal di Karangasem.

Program yang disiapkan mencakup pendidikan, pelatihan, penguatan kapasitas, pembukaan akses pengembangan diri, kewirausahaan sosial hingga kemandirian ekonomi.

Sebelum menggelar diskusi, yayasan juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-2. Di antaranya Safari Kesehatan dan pembagian sembako di Desa Tianyar serta Baturinggit, Kecamatan Kubu, pada 1 Agustus 2026. Kemudian aksi bersih-bersih Pantai Melasti, Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, pada 2 Agustus 2026, serta Tirta Yatra ke sejumlah parahyangan di Karangasem.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya yayasan memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Namun, tantangan yang lebih besar tetap berada pada bagaimana peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi tersebut dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas SDM Karangasem secara berkelanjutan. (Ami)

Apresiasi Sinergi Pusat-Daerah, Bupati Bangli Buka Sosialisasi RUU Satu Data Indonesia

​Bangli , Bali Kini – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) serta Digitalisasi Perlindungan Sosial , di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Jumat (7/8/2026).

​Kegiatan ini menghadirkan jajaran pejabat penting nasional dan para pakar sebagai narasumber, di antaranya Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas RI Kurniawan Ariadi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Mardi Brilian Saleh, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Bali Komang Bagus Pawastra, serta Rektor Universitas Markandeya Bali I Wayan Numertayasa.

​Turut hadir Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi DPR RI I Nyoman Parta, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas RI Tirta Sutedjo, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, Kepala BPS Kab. Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangli, para Perbekel, Lurah,  Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Bangli serta undangan lainnya

​Dalam sambutannya, Bupati Sedana Arta menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada I Nyoman Parta beserta Bappenas RI dan Kementerian Sosial RI yang telah memilih Kabupaten Bangli sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan strategis ini.

​"Keberhasilan berbagai program perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar proses perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Digitalisasi bukan sekadar mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi membangun tata kelola data yang lebih cepat, akurat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel," tegas Sedana Arta.

​Ia menambahkan, Pemkab Bangli berkomitmen penuh mewujudkan data perlindungan sosial yang valid melalui langkah konkret, seperti pembentukan tim pelaksana piloting digitalisasi bansos, pembentukan agen perlinsos hingga tingkat desa, pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pelatihan agen secara masif. Langkah ini terbukti efektif menekan inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.

​"Dengan semangat gotong royong, saya yakin kita mampu menghadirkan data yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang adil dan berkeadilan," ujar Sedana Arta

​Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, memaparkan pentingnya RUU Satu Data Indonesia bagi masa depan tata kelola negara. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang benar, mustahil program bantuan sosial, pembangunan, investasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

​"Satu Data Indonesia mengatur agar seluruh data pemerintah menggunakan standar yang sama, saling terhubung, tidak bertentangan, mudah digunakan, dan aman. RUU ini memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi serta mendukung penguatan peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI)," papar Nyoman Parta.

​Secara khusus, ia menyoroti bahwa implementasi SDI di Bali akan membawa dampak nyata pada berbagai sektor strategis. Mulai dari ketepatan subsidi pupuk di sektor pertanian, pemerataan tenaga kesehatan dan subsidi obat, kepastian izin investasi, bantuan kapal dan BBM tepat sasaran bagi nelayan, pemerataan distribusi guru, hingga perencanaan pariwisata yang mampu mengendalikan over-tourism.

​Penyerapan aspirasi ini diharapkan mampu menghimpun berbagai masukan riil dari pemerintah daerah dan desa guna menyempurnakan penyusunan RUU Satu Data Indonesia di tingkat pusat.

Kuota Beasiswa Jembrana Turun, Bupati Kembang: Tahap 2 Kita Usahakan Tambah

Jembrana , Bali Kini - Anggaran pendidikan khususnya beasiswa prestasi bagi mahasiswa asal Kabupaten Jembrana mengalami penurunan pada tahun ini. 

Kondisi tersebut terjadi akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah, sehingga kuota mahasiswa penerima bantuan terpaksa berkurang.

Menanggapi hal itu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan yang didampingi Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para mahasiswa atas situasi sulit yang harus dihadapi pada periode anggaran kali ini.

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa asal Jembrana. Situasi ini terjadi karena adanya penurunan dana transfer dari pusat yang berdampak langsung pada kemampuan anggaran daerah, termasuk kuota penerimaan untuk beasiswa prestasi," ujar Bupati Kembang saat penyerahan penghargaan kepada ratusan Mahasiswa Berprestasi, Pemuda Berprestasi yang Menempuh Pendidikan Tinggi di Kabupaten Jembrana dan di UT (Universitas Terbuka), serta bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Nilai

Semester Ganjil Tahun 2026 bertempat di Mendopo Kesari, Jumat (7/8/2026).

Kembang menyebut ditahun 2025 saat pertama menjabat bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ia menganggarkan sebanyak Rp. 7,2 miliar dengan serapan sebanyak 1.814 mahasiswa pada semester ganjil dan 1599 pada semester genap.

Nilai besaran beasiswa juga meningkat dari sebelumnya, dari Rp. 3 juta menjadi Rp. 4,5 juta untuk mahasiswa berprestasi yang kuliah di luar Jembrana. Termasuk yang baru yakni pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Jembrana yang kuliah didalam daerah sebesar Rp. 1,5 juta dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu sebesar Rp. 4,5 juta.

"Mengacu dari trend turunnya dana transfer pusat kedaerah, bahkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan juga di nol-kan sehingga mengharuskan efesiensi anggaran disegala lini. Untuk itu, pada tahun 2026,  kita menganggarkan beasiswa menjadi Rp. 3,43 Miliar, juga akan berdampak pada penurunan kuota penerimaan," ungkap Bupati Kembang.

Namun demikian, Bupati asal Desa Pangyangan tersebut memberi harapan dan semangat baru bagi para mahasiswa, ditahap kedua pemberian beasiswa nanti pada semester genap, Ia mengupayakan akan menambah porsi anggaran sehingga kuota penerima juga bertambah.

"Adik-adik tidak usah khwatir, tetap belajar dengan baik, kita terus berupaya semaksimalnya, untuk menambah anggaran di ditahap kedua pemberian beasiswa, sehingga yang tidak memperoleh, akan mendapatkan ditahap kedua," ucap Kembang.

Bupati Kembang juga memastikan komitmennya untuk kembali meningkatkan anggaran beasiswa pada tahun depan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Untuk menutup celah keterbatasan dana pusat, kami siap tancap gas menggenjot potensi PAD dari berbagai sektor unggulan," imbuhnya.

Disisi lain, Kadis Dikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra memaparkan untuk jumlah pemohon beasiswa  berprestasi via aplikasi SiBaja banyaknya 988 orang yang kemudian dinyatakan lolos memenuhi syarat sebanyak 907 orang dari 327 kuota yang tersedia.

Untuk mahasiswa yang lolos terdiri dari Fakultas Kedokteran sebanyak 25 orang dengan IPK tertinggi 3,44 kemudian Fakultas Teknik sebanyak 40 orang dengan IPK tertinggi 3,43 dan Fakultas Non Teknik dan Kedokteran sebanyak 262 dengan IPK tertinggi 3,98.

Kemudian jumlah mahasiswa Jembrana yang berkuliah di UT (Universitas Terbuka) yang mendaftar secara online sebanyak 42 orang dan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 41 orang, dari kuota yang tersedia sebanyak 35 orang dengan IPK tertinggi 3,53.

Sedangkan untuk jumlah mahasiswa Jembrana yang berkuliah didalam daerah (Jembrana) yang memohon beasiswa sebanyak 104 orang dan dinyatakan lolos sebanyak 86 orang dari kuota yang tersedia sebanyak 35 orang dengan IPK tertinggi 3,83.

Terakhir untuk, bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu yang mendaftar sebanyak 10 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 7 orang dari kuota yang tersedia sebanyak 30 orang.

"Melihat pemohon yang lolos melebihi dari kuota yang ada, sehinggga dilakukan perengkingan sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 tahun 2025 tentnah perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2022, pada Bab IV Pasal 7 Angka 7. Hanya bantuan biaya pendidikan (mahasiswa kurang mampu) yang tidak memenuhi target," pungkasnya. 

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, jajaran Asisten Sekda serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana. ( * )

Denpasar Raih LPM Award, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Bandung, Bali Kini - Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kembali mendapat apresiasi. Kali ini, Pemkot Denpasar meraih LPM Award atas konsistensinya mendorong peran aktif masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, yang mewakili Pemkot Denpasar, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). Penghargaan diserahkan langsung Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam rangkaian pemberian apresiasi kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan produktif.

“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta memperkuat ketahanan sosial. Karena itu, partisipasi masyarakat harus terus dibangun dan diberi ruang dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi daerah yang secara konsisten mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, LPM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penggerak gotong royong sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan LPM memiliki peran penting dalam membangun pola pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. LPM tidak hanya menjadi wadah partisipasi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggali potensi serta mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat.

“LPM harus hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus dapat diserap, potensi yang ada harus dikembangkan, dan seluruh proses pembangunan harus didorong agar semakin partisipatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPM, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berjalan dari atas, tetapi tumbuh dari kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat paling bawah.

Kepala DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, menyampaikan bahwa LPM Award menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, LPM, desa/kelurahan, dan masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Ini bukan keberhasilan satu pihak, tetapi hasil kerja bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, LPM, desa dan kelurahan, serta seluruh masyarakat. Ke depan, kolaborasi ini akan terus kami perkuat agar partisipasi masyarakat semakin nyata dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budha mengatakan keberadaan LPM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Selain menjadi mitra pemerintah, LPM juga berperan dalam menampung aspirasi, menggali potensi masyarakat, serta mendorong keterlibatan warga dalam berbagai program pembangunan.

“Kami berharap LPM tidak hanya menjadi lembaga yang hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dari masyarakat harus bisa menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua LPM Kota Denpasar, I Gede Eka Suputra. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran LPM di Kota Denpasar untuk semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. LPM akan terus hadir di tengah masyarakat, menampung aspirasi, menggerakkan gotong royong, serta ikut mengawal program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Eka menambahkan, pembangunan yang kuat di tingkat masyarakat membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh komponen. Untuk itu, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemkot Denpasar, desa/kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.

“Semangat gotong royong adalah kekuatan utama masyarakat. Karena itu, kami akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta seluruh komponen masyarakat. Harapannya, setiap potensi yang ada dapat dikembangkan dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan,” tambahnya.

Raihan LPM Award ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi bersama LPM dan seluruh elemen masyarakat membangun kolaborasi untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkot Denpasar dan jajaran LPM untuk terus menghadirkan inovasi pemberdayaan, memperkuat partisipasi publik, serta mengembangkan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pembangunan diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama menuju Denpasar yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. (Eka)

PAW KORPRI Denpasar Dikukuhkan, DPN Apresiasi "Sembagi Arutala" untuk Lindungi Pekerja Rentan

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar yang di sasikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, Jumat (7/8) yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya.

Denpasar, Bali Kini - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dan KORPRI Kota Denpasar dalam mengimplementasikan program gotong royong kepedulian sosial bertajuk "Sembagi Arutala". Apresiasi tersebut pun terungkap di hadapan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar, Jumat (7/8). Dalam acara yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya tersebut dibarengi dengan peluncuran Gerakan Sembagi Arutala.  

Tampak hadir pula dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Dr. Agung Nugroho, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra I Nyoman Suarjana dan OPD terkait lainya.

Lebih lanjut Prof. Zundan menyampaikan Program Sembagi Arutala menjadi program inovatif ini dinilai sukses menghimpun kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensubsidi iuran jaminan sosial bagi para pekerja rentan di sektor informal. Hingga saat ini, program Sembagi Arutala di Kota Denpasar tercatat telah memberikan cakupan perlindungan (coverage) jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 12.000 pekerja rentan. Program ini terwujud dari keikhlasan para anggota KORPRI yang rutin menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja rentan di wilayahnya.

"Bukan terletak pada besarnya nominal uang yang disumbangkan, melainkan kebesaran hati rekan-rekan anggota KORPRI Kota Denpasar di bawah bimbingan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Gotong royong adalah fondasi utama yang membuat bangsa Indonesia tangguh bertahan hingga 81 tahun. Kebesaran hati untuk berbagi ini nyata tercermin di Kota Denpasar," ujarnya.

Melihat keberhasilan dan manfaat konkret dari program ini, DPN KORPRI berkomitmen memboyong praktik baik (best practice) Sembagi Arutala untuk diangkat menjadi gerakan nasional melalui program "KORPRI Berbagi".

Dengan populasi ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 6,7 juta pegawai, strategi gerakan satu ASN melindungi satu pekerja rentan (skema 1:1) berpotensi membuka akses perlindungan jaminan sosial bagi 6,7 juta pekerja rentan di seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan menjadi bagian penting dari jaring pengaman sosial (social safety net) berbasis kepedulian ASN.

“Saya mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar yang dinilai konsisten menjaga kesejahteraan ASN melalui kelancaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), serta menciptakan iklim kerja yang harmonis”, ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemimpin (leader) dalam membangun suasana kerja yang menyenangkan bagi bawahan demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

"Tugas utama seorang pimpinan adalah membuat anak buahnya senang dan tenang. Ambil hatinya terlebih dahulu. Jika hati para ASN sudah tersentuh dan lingkungan kerjanya kondusif, maka kinerja terbaik akan hadir secara alami. Kehadiran pimpinan pun harus selalu dirasakan—baik hadir secara fisik maupun hadir melalui karya nyata," tutup Prof. Zudan.

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat jaminan dan perlindungan sosial bagi para aparaturnya. 

Lebih lanjut, Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, S.H., M.H., di tengah padatnya agenda internasional yang dimiliki.

"Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Zudan yang telah meluangkan waktu hadir di Kota Denpasar di tengah kesibukan beliau setelah menghadiri konferensi keprofesian tingkat Asia di Kamboja," ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan rasa syukur dan bangga atas capaian kinerja serta efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar. Menurutnya, keberhasilan Pemkot Denpasar dalam meraih berbagai penghargaan nasional merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN.

Beberapa capaian menonjol Pemkot Denpasar antara lain yakni Indeks Reformasi Birokrasi yang sangat tinggi, berada di angka 95, Pelaksanaan Otonomi Daerah yang konsisten menempatkan Denpasar di peringkat 10 besar nasional dan Indeks Inovasi Daerah yang secara berturut-turut meraih predikat terbaik nasional.

"Kami yang menerima penghargaan di Jakarta, namun yang bekerja keras di lapangan adalah para pegawai dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Merupakan suatu kebanggaan memiliki tim yang tangguh, pekerja keras, dan berintegritas," tegasnya.

Tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, jajaran Pemkot Denpasar juga bergerak aktif hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai bapak angkat untuk menangani isu-isu kebersihan, lingkungan, hingga masalah sosial masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai, Pemkot Denpasar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program "Sembako Korpri" serta memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.

Hingga saat ini, sebanyak 12.100 ASN (PPPK) di lingkungan Pemkot Denpasar telah terdaftar dan dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Denpasar hadir memberikan rasa aman dan apresiasi atas dedikasi para pekerjanya. (Ays/P)