Disiapkan 18 Posko Untuk SPMB SD dan SMP di Denpasar

Laporan Reporter: Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP di Denpasar akan dimulai Senin, 22 Juni 2026. Terkait pelaksanaan SPMB ini, telah disiapkan sebanyak 18 posko layanan SPMB. Satu posko berada di kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar dan 17 posko berada di masing-masing SMP negeri, Minggu (21/6).

Kabid Pendidikan SMP Disdikpora Kota Denpasar, Ida Bagus Suryadana mengungkapkan telah siap dengan posko dimana difungsikan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memerlukan informasi seputar SPMB dan memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi.

Lanjutnya, khusus untuk posko di kantor Disdikpora mulai beroperasi per 22 Juni, dimana hari pertama SPMB SMP akan dimulai untuk Jalur Prestasi yang berlangsung hingga Rabu, 24 Januari 2026. Jalur Prestasi tersedia kuota 35 persen dari total kuota atau 2.086. 

Rinciannya yakni kategori akademik 10 persen atau 596 siswa, yang terbagi menjadi umum 5 persen atau 298 siswa dan TKA 5 persen atau 298 siswa. "Sementara untuk kategori non-akademik 25 persen dengan pembagian olahraga 10 persen atau 596 siswa, seni 5 persen atau 298 siswa, Pesta Kesenian Bali 5 persen atau 298 siswa, " Bebernya. 

Dikatakannya juga ada untuk bahasa Bali 2 persen atau 117 siswa, Utsawa Dharma Gita 1 persen atau 62 siswa, Puja Tri Sandya 1 persen atau 62 siswa, dan pramuka 1 persen atau 62 siswa. "Pada tahun ini, kami akomodir juga hasil TKA siswa sebesar 5 persen. Itu masuk ke Jalur Akademik pada kategori prestasi akademik," katanya.

Untuk Jalur Prestasi, pengumuman hasil seleksi dilakukan pada 25 Juni 2026, selain Jalur Prestasi, SPMB SMP tahun ini juga membuka untuk Jalur Domisili, Afirmasi, dan Jalur Mutasi. Jalur Domisili dengan kuota 40 persen atau 2.379 siswa, Jalur Afirmasi 20 persen atau 1.192 siswa. 

Dan Jalur Mutasi 5 persen atau 298 siswa yang diperuntukkan bagi perpindahan tugas orang tua/wali.

Dengan empat jalur tersebut, total daya tampung 5.960 siswa yang terbagi ke dalam 149 kelas dari 17 SMP negeri. 

Sementara itu, Kabid Pendidikan SD Disdikpora Denpasar, I Nyoman Suriawan mengatakan, untuk posko SPMB SD disiapkan di kantor Disdikpora. "Posko SPMB SD hanya ada di sekretariat Dikpora. Tapi tim SPMB disamping ngepost di sekretariat juga monev ke sekolah," paparnya.

Untuk SPMB pada jenjang SD, disediakan kuota sebanyak 9.248 siswa yang tersebar di 166 SD negeri yang ada di Denpasar. Pelaksanaan SPMB SD ini dilakukan melalui tiga jalur yakni jalur domisili dengan kuota terbanyak yakni 80 persen. Untuk jalur domisili paling besar kuotanya pada SPMB SD. Sebesar 80 persen atau 7.347 siswa dari total kuota. 

Jalur kedua yakni jalur afirmasi dengan kuota sebesar 15 persen atau 1.429 siswa, sedangkan jalur terakhir yakni jalur mutasi dengan kuota 5 persen atau 472 siswa. Total keseluruhan kuota ini terbagi ke dalam 289 kelas atau rombongan belajar.

Berdasarkan kecamatan, sebarannya yakni Denpasar Timur terdapat 37 SD negeri dengan total daya tampung sebanyak 1.664 siswa yang terbagi dalam 52 rombongan belajar (rombel). Pembagian per jalurnya yakni Jalur Domisili 1.315 siswa, Jalur Afirmasi 260 siswa, dan Jalur Mutasi 89 siswa.

Untuk di kecamatan Denpasar Selatan terdapat 42 SD negeri dengan total daya tampung sebanyak 2.464 siswa yang terbagi dalam 77 rombel. Alokasi kuota terdiri dari Jalur Domisili 1.960 siswa, Jalur Afirmasi 380 siswa, dan Jalur Mutasi 124 siswa.

Untuk di Denpasar Barat terdapat 43 SD negeri dengan total daya tampung sebanyak 2.592 siswa yang terbagi dalam 81 rombel. Alokasi kuota terdiri dari Jalur Domisili 2.062 siswa, Jalur Afirmasi 399 siswa, Jalur Mutasi 131 siswa.

Serta untuk Denpasar Utara terdapat 44 SD dengan total daya tampung sebanyak 2.528 siswa yang terbagi dalam 79 rombel. Alokasi kuota terdiri dari Jalur Domisili 2.010 siswa, Jalur Afirmasi 390 siswa, dan Jalur Mutasi 128 siswa.

Untuk proses pendaftaran dilaksanakan pada Senin sampai Kamis, 22–25 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan pada Senin, 29 Juni 2026 pukul 09.00 WITA.

Sebelum pelaksanaan SPMB, Disdikpora Denpasar bersama stakeholder terkait telah melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama sebagai upaya mewujudkan kemajuan dunia pendidikan dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. 

Beberapa stakeholder yang ikut penandatanganan yakni Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bali, BPMP Provinsi Bali, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Kanwil Kementerian Agama Kota Denpasar, PHDI Kota Denpasar, Dewan Pendidikan Kota Denpasar, hingga Kepala Sekolah se-Kota Denpasar. 

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama mengatakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 di Kota Denpasar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi (inklusi). 

"Prinsip-prinsip ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan sesuai potensi dan kemampuannya," ujarnya.

Menurut Wiratama, objektivitas dalam proses penerimaan murid baru diwujudkan melalui seleksi yang didasarkan pada kemampuan, prestasi, dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak relevan. 

"Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun budaya," katanya.

Wiratama menjelaskan bahwa transparansi menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB Kota Denpasar. Seluruh tahapan, mekanisme, serta persyaratan penerimaan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar mudah dipahami dan diawasi bersama. 

"Masyarakat berhak mengetahui seluruh proses penerimaan murid baru secara jelas dan terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, kami berharap kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB dapat terus meningkat," ungkapnya.

Viral Limbah Air ke Pantai Segare Sanur di Klarifikasi Hoaks

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Denpasar menyikapi video viral di media sosial terkait dugaan pembuangan limbah ke laut di kawasan Pantai Segara Sanur. Pengecekan langsung di lapangan telah dilakukan untuk memastikan kondisi riil dari saluran drainase tersebut pada Minggu (21/6). 

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artha Jaya, menjelaskan bahwa peristiwa yang sempat terekam dan viral di media sosial tersebut didokumentasikan pada hari Sabtu, 13 Juni 2026 lalu. 

Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan investigasi. Tim gabungan kami dari DPUPR, Satpol PP, Komunitas Peduli Sungai (KPS) melakukan pengecekan bersama di lapangan. 

Kami bahkan melakukan penggalian untuk mencari lubang drainase pembuangan guna memastikan kondisi air yang keluar secara akurat," ujar Ngurah Artha Jaya.

Dari hasil penelusuran dan penggalian tersebut, pihaknya mengungkapkan bahwa kondisi air yang mengalir dari sumber drainase saat ini terpantau bening dan tidak berbau. Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang terlihat dalam video viral sebelumnya.

Bahwa air keruh yang sempat menghebohkan warganet tersebut kuat dugaan merupakan limpasan air jalan yang telah terperangkap lama di dalam saluran. Hal ini dipicu oleh lubang pembuangan akhir yang sempat tertutup oleh material pasir pantai. 

"Jadi ketika terjadi hujan lebat, volume air yang besar mendorong sumbatan pasir tersebut hingga akhirnya meledak dan mengalirkan air limpasan yang sempat mengendap lama langsung ke laut. Itulah mengapa warnanya sempat terlihat keruh dalam video," jelasnya.

Langkah antisipasi dan uji petik berkala akan tetap dijadwalkan guna memastikan bahwa fungsi saluran tersebut murni untuk drainase air hujan, bebas dari kontaminasi limbah usaha. Pihaknya akan mengadakan pengecekan intensif demi memastikan tidak ada kontribusi air limbah, baik dari hotel maupun warung-warung di sekitar pantai. 

"Kami juga segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan AMPLP Werda Pura untuk pengawasan ini," Imbuhnya.

Data dan informasi awal di lapangan, kawasan Pantai Segara sebenarnya sudah terintegrasi dengan sistem Denpasar Sewerage Development Project (DSDP). Dengan sistem ini, pembuangan limbah domestik seharusnya dialirkan ke instalasi pengolahan khusus, bukan ke saluran drainase yang mengarah ke pantai.

Pihaknya pun berkomitmen untuk segera merampungkan pengecekan menyeluruh untuk melacak secara pasti seluruh sumber aliran air yang masuk ke jaringan drainase tersebut demi menjaga kebersihan pesisir Sanur. 

Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana menyatakan, jika ada yang viral pastinya akan dilakukan pengecekan kebenarannya. Untuk itu pihaknya bersama instansi terkait, Lurah Sanur dan aparat kepolisian langsung turun ke Pantai Segara Ayu. "Ternyata enggak ada apa-apa di sini, Kalau misalnya, dari DLHK tadi menyatakan, kalau memang itu kejadiannya kemarin, pasti ada bekasnya," ujarnya.

Pihaknya memastikan, informasi yang beredar luar di media sosial adalah hoaks, terlebih dilokasi titik semburan tidak ditemukan lubang dan bekas cemaran limbah. Disisi lain usaha di sepanjang Pantai Segara Ayu juga dipastikan menggunakan saluran DSDP dalam mengelola limbah. 

"Kami bisa memastikan bahwa kejadian itu tidak berlangsung di sini dan kejadian itu tidak berlangsung kemarin. Tiyang (saya) nyatakan bahwa itu hoaks," tegasnya.

Terkait upaya pelaporan ke pihak kepolisian, Alit Kencana mengaku, dirinya tidak melakukan hal tersebut. Namun ia telah diminta untuk melakukan klarifikasi kepada pihak kepolisian. "Pihak berwajib akan meminta klarifikasi kita, untuk menelusuri," paparnya.

Sementara Lurah Sanur, Ida Bagus Made Windu Segara yang ikut melakukan pemantauan, memastikan kejadian cemaran limbah tidak ada. Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terlebih video kejadian yang tidak benar terjadi dapat mempengaruhi kondisi wilayah pariwisata, Sanur kini kembali dikembangkan.

Harga BBM Naik, Yayasan Get Plastic Indonesia Tawarkan Solusi Ubah Sampah Plastik Jadi Bensin RON 92,3

Laporan: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Di tengah meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM), sejumlah anak muda yang tergabung dalam yayasan Get Plastic Indonesia memperkenalkan sebuah inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak dalam kegiatan Sunset Berkebun Sunrise Melantun di Museum Pustaka Lontar, Desa Dukuh Penaban, Karangasem.

Teknologi ini menggunakan mesin pirolisis yang mampu mengubah sampah plastik menjadi solar, bensin, dan minyak tanah. Menariknya, berdasarkan hasil uji laboratorium, bensin yang dihasilkan memiliki nilai Research Octane Number (RON) 92,3, sedikit di atas standar Pertamax yang memiliki RON 92.

Koordinator acara, Raissa Kanaya, menjelaskan bahwa teknologi pirolisis bekerja dengan memanaskan sampah plastik pada suhu tinggi sehingga rantai molekul plastik terurai menjadi senyawa hidrokarbon yang kemudian dikondensasikan menjadi bahan bakar.

“Semua jenis plastik bisa diolah menjadi bahan bakar minyak kecuali PVC. Hasilnya berupa solar, bensin, maupun minyak tanah,” ujarnya.

Menurutnya, inovasi ini tidak hanya menawarkan solusi terhadap persoalan sampah plastik, tetapi juga berpotensi menjadi sumber energi alternatif di tengah fluktuasi harga BBM. Dari sekitar 5 kilogram sampah plastik, dapat dihasilkan sekitar 10 liter solar dengan kebutuhan 1,5 kilogram gas LPG sebagai energi awal proses pengolahan.

Secara rata-rata, satu kilogram sampah plastik mampu menghasilkan sekitar satu liter bahan bakar. Seperti solar, hasil solar tersebut dapat diproses kembali untuk menghasilkan bensin.

Raissa mengungkapkan bahwa kualitas bahan bakar yang dihasilkan telah diuji di laboratorium. Selain bensin dengan RON 92,3, solar yang dihasilkan juga disebut memiliki kualitas yang nendekati Pertamina Dex berdasarkan nilai indeks cetane.

Bahan bakar hasil pengolahan tersebut telah digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari memasak hingga mengoperasikan genset. Dalam kegiatan tersebut, genset yang digunakan untuk mendukung konser musik pada sore hari juga memanfaatkan BBM hasil olahan sampah plastik. Dimana, pada konser musik tersebut diisi dengan penampilan dari Ipanghore-hore, Nonaria dan Nosstress.

Teknologi ini menggunakan mesin pirolisis dengan sistem reaktor. Pada pengembangan terbaru, mesin telah dilengkapi dua reaktor yang memungkinkan pemisahan fraksi bensin dan solar secara langsung dalam satu proses, sehingga pengolahan menjadi lebih efisien.

Meski demikian, Raissa menegaskan bahwa teknologi ini lebih tepat diterapkan oleh kelompok masyarakat, komunitas, desa, atau perusahaan karena membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan hingga pengoperasian fasilitas.

“Kami memiliki program kemitraan yang diawali dengan asesmen jumlah sampah yang tersedia. Setelah itu kami memberikan pendampingan agar fasilitas dapat berjalan optimal,” katanya.

Ia berharap teknologi pirolisis dapat menjadi salah satu solusi bagi desa-desa dalam mengatasi persoalan sampah plastik sekaligus menciptakan sumber energi alternatif yang bernilai ekonomis.

“Kalau setiap desa memiliki fasilitas seperti ini, sampah bisa selesai di sumbernya dan sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya, Sabtu (20/6/2026). (Ami)

Kejuaraan Bola Voli Kapolres Karangasem Cup 2026 Resmi Dibuka, Diikuti 24 Tim

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Karangasem menggelar Kejuaraan Bola Voli Kapolres Karangasem Cup 2026 yang secara resmi dibuka oleh Kapolres Karangasem, I Made Santika, di Lapangan Voli Polsek Manggis, Jumat (19/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Karangasem beserta sejumlah anggota DPRD, jajaran pejabat Polres Karangasem, unsur Forkopimcam, dan masyarakat setempat.

Kapolres Karangasem menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat, serta mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, dan sportif.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Selain itu, olahraga menjadi wadah yang positif untuk membangun kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.

Turnamen berlangsung selama tujuh hari, mulai 19 hingga 24 Juni 2026, dengan melibatkan sebanyak 24 tim peserta. Terdiri dari 8 tim kategori umum putra dan 16 tim gabungan dari Polsek jajaran di wilayah Kabupaten Karangasem.

Panitia menyiapkan berbagai penghargaan bagi para juara. Termasuk dalam yel-yel yang diperlombakan. Untuk kategori umum putra, para pemenang akan memperoleh piala tetap, piagam penghargaan, serta total hadiah uang pembinaan sebesar Rp11 juta. Sementara untuk kategori tim gabungan Polsek jajaran, disediakan piala bergilir, piagam penghargaan, dan total uang pembinaan sebesar Rp2,5 juta.

Kejuaraan Bola Voli Kapolres Karangasem Cup 2026 diharapkan mampu menjadi ajang pembinaan atlet bola voli daerah sekaligus mempererat persaudaraan antar peserta dan masyarakat dalam semangat Hari Bhayangkara ke-80.

Turnamen yang berlangsung di Lapangan Voli Polsek Manggis tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta maupun masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan kepada tim-tim yang bertanding. (Ami)

Bupati Gus Par Buka Karangasem Festival dan Parade Budaya HUT Kota Amlapura ke-386

Usung Semangat "Tak Mudah Tapi Harus Bisa"

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini  – Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata atau Gus Par secara resmi membuka Festival dan Parade Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Amlapura ke-386 di Lapangan Tanah Aron, Jumat (19/6). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong yang diiringi letusan konfeti sebagai simbol dimulainya rangkaian perayaan hari jadi Kota Amlapura tahun 2026.

Tampak hadir bersama dalam moment istimewa ini, Wabup Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, Sekretaris Daerah Karangasem I Ketut Sedana Merta, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, unsur BUMN dan BUMD, organisasi wanita, anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Karangasem, serta para bupati dan wali kota se-Bali atau yang mewakili. Pemerintah Provinsi Bali diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bali I Wayan Sarinah.

Mengusung tema "Tak Mudah Tapi Harus Bisa", Karangasem Festival dan Parade Budaya HUT ke 386 Kota Amlapura menjadi momentum membangkitkan optimisme serta semangat kebersamaan masyarakat Karangasem dalam menjaga dan melestarikan warisan seni budaya daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Gus Par bersama Wakil Bupati Guru Pandu  tampil mengenakan busana dengan visualisasi tokoh pewayangan Nakula dan Sadewa. Penampilan keduanya menjadi simbol keharmonisan, kesetiaan, serta semangat persaudaraan dalam memimpin dan membangun Kabupaten Karangasem menuju daerah yang maju dan sejahtera.

Pembukaan acara diawali dengan pementasan Tari Maskot Karangasem, Tari Sekar Tunjung yang dibawakan sekitar 139 penari gabungan Organisasi Dharma Wanita Kabupaten Karangasem, diiringi Tabuh Sekaa Penting Merdu Komala yang merupakan tabuh khas Karangasem. Para penari menari dengan anggun dan membentuk formasi angka 386 sebagai visualisasi usia Kota Amlapura tahun ini. Suasana semakin semarak dengan penampilan Tabuh Adi Merdangga Gana Suara.

Selanjutnya, parade budaya menampilkan berbagai kesenian dari delapan kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Atraksi marching band, Tari Rudat, Barudah hingga Barongsai berhasil memukau ribuan masyarakat yang memadati Lapangan Tanah Aron.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Par mengatakan tema "Tak Mudah Tapi Harus Bisa" mencerminkan tekad bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, semangat tersebut menjadi motivasi untuk terus bergerak dan bekerja demi mewujudkan Karangasem yang AGUNG, (Aman Gigih, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi.

"Memang tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan, gotong royong dan kerja keras, kita harus bisa membawa Karangasem menjadi lebih maju dan sejahtera," tegas Gus Par.

Sementara itu Wabup Guru Pandu juga menambahkan, Karangasem Festival dan Parade Budaya HUT ke 386 Kota Amlapura  sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi para seniman dan masyarakat untuk menampilkan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas serta kebanggaan Kabupaten Karangasem. 

Dengan semangat kebersamaan tersebut, Karangasem diharapkan terus tumbuh sebagai daerah yang berlandaskan budaya menuju Karangasem yang Agung, Gemah Ripah Loh Jinawi. 

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan gala dinner yang dipusatkan di Taman Budaya Candra Buana sekaligus menjadi central pelaksanaan Karangasem Festival hingga 3 hari ke depan. Berbagai hiburan dari talkshow pengelolaan sampah, talkshow kewirausahaan, yoga, senam, east Bai run, grand final jegeg bagus, fashion show dekranasda, lomba tapel ogoh ogoh,  genjek, persembahan band, musisi lokal, penyanyi Pop Bali hingga artis nasional siap mengguncang panggung utama Karangasem Festival. (Ami/rls)

Kickboxing Karangasem Sabet 13 Medali di Porjar Bali 2026, Dominasi Lewat Atlet SMPN 3 dan SMAN 3 Amlapura

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Cabang olahraga kickboxing kontingen Kabupaten Karangasem mencatat prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Bali 2026. Dari 14 atlet yang diturunkan, tim kickboxing Karangasem berhasil membawa pulang total 13 medali yang terdiri dari 4 emas, 5 perak, dan 4 perunggu.

Raihan medali emas disumbangkan oleh I Komang Sugana pada nomor Point Fighting (PF) -55 kg SMP putra dari SMP Negeri 3 Amlapura, I Putu Ryan Dede Ardiansyah pada PF -65 kg SMP putra dari SMP Negeri 3 Amlapura, I Wayan Bimantara pada PF -65 kg SMA putra dari SMA Negeri 3 Amlapura, serta I Komang Agus Sukayasa pada PF -71 kg SMA putra dari SMA Negeri 3 Amlapura.

Sementara itu, lima medali perak diraih oleh I Putu Ryan Dede Ardiansyah pada nomor Creative Form SMP putra, I Wayan Bimantara pada nomor Creative Form SMA putra, I Ketut Alantino pada nomor Kick Light -60 kg SMA putra, Ni Nyoman Desi Lestari pada PF -45 kg SMP putri, dan Ni Wayan Arin Nala Ratnanti pada PF -50 kg SMP putri.

Empat medali perunggu berhasil dipersembahkan oleh Ni Luh Nana Tri Jayani pada nomor PF -50 kg SMP putri dan Creative Form SMP putri dari SMP Negeri 2 Amlapura, Ni Putu Kirania Candani Devi pada PF -45 kg SMP putri dari SMP Negeri 3 Amlapura, serta I Komang Manah Arimbawa pada nomor Kick Light -65 kg putra dari SMA Negeri 3 Amlapura.

Kontingen kickboxing Karangasem pada Porjar Bali 2026 diperkuat oleh 14 atlet yang berasal dari SMP Negeri 2 Amlapura, SMP Negeri 3 Amlapura, dan SMA Negeri 3 Amlapura. Satu atlet berasal dari SMP Negeri 2 Amlapura, sementara sisanya berasal dari SMP Negeri 3 Amlapura dan SMA Negeri 3 Amlapura.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran para pembina ekstrakurikuler, yakni I Kadek Ariawan, S.H., Made Sweta, S.Pd., M.Pd., dan Ni Kadek Pradnyantari yang selama ini aktif melakukan pembinaan atlet muda di sekolah.

Pembina ekstrakurikuler, I Kadek Ariawan, menyampaikan harapannya agar pembinaan olahraga bela diri, khususnya kickboxing dan muaythai, dapat semakin berkembang di lingkungan sekolah.

“Kami berharap ekstrakurikuler muaythai maupun kickboxing dapat masuk ke lebih banyak sekolah sehingga proses pembinaan dan pembibitan atlet bisa dilakukan sejak dini. Kickboxing saat ini sudah memiliki banyak event dan peluang kompetisi, bahkan sudah masuk dalam ajang HSS (Hunting Sport Series), sehingga prospeknya sangat baik untuk pengembangan atlet,” ujarnya saat ditemui di Polsek Manggis pada Jumat (19/6/2026).

Prestasi yang diraih pada Porjar Bali 2026 ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet muda Karangasem untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah pada berbagai kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. (Ami)

Buka MTQ XXXI Bali, Bupati Kembang Hartawan Ajak Ratusan Kafilah Jajahi Kuliner Khas dan Pesona Alam Bumi Makepung

JEMBRANA , BALI KINI– Lantunan ayat suci Al-Qur'an resmi menggema di Bumi Makepung. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan membuka secara resmi gelaran Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI dan Festival Seni Budaya Islami (FSBI) Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 yang dipusatkan Gedung Kesenian Ir. Soekarno Jumat (19/6/2026).

​

Menariknya, dalam perhelatan keagamaan yang diikuti oleh total 478 peserta dari 9 kabupaten/kota se-Bali ini, Bupati Kembang secara khusus memanfaatkan momen untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah. Beliau mengajak seluruh kafilah dan official untuk tidak melewatkan kesempatan menikmati kekayaan alam dan kuliner khas Jembrana di sela-sela jadwal perlombaan.

​"Kalau nanti selesai lomba sempat berkeliling, jangan lupa menikmati Jembrana. Kulinernya dicoba, pesona pantai-pantainya dinikmati. Kalau pulang nanti, ceritakan kepada keluarga di rumah bahwa Jembrana bukan hanya tempat MTQ, tetapi daerah wisata yang ramah, indah, dan selalu terbuka untuk siapa saja," ujar Bupati hangat.

​Bupati menekankan bahwa menjalin persaudaraan antar daerah jauh lebih bernilai ketimbang sekadar mengejar target juara. Melalui perpaduan kegiatan keagamaan dan pengenalan potensi lokal ini, diharapkan para tamu dari seluruh Bali dapat merasakan langsung kehangatan masyarakat Jembrana sekaligus geliat ekonomi kreatifnya.

Bupati juga berpesan kepada peserta untuk bertanding dengan penuh sportivitas tanpa menjadikannya sebagai beban. "Menjadi juara memang membanggakan, tetapi menjalin persaudaraan dengan saudara-saudara dari seluruh Bali adalah hadiah yang nilainya jauh lebih besar," imbuhnya 

​Gelaran tahun ini mengusung tema yang sangat relevan dengan napas toleransi di Bali, yaitu: "Menguatkan Syiar Al-Qur'an dalam Bingkai Kerukunan dan Kebhinekaan Menuju Masyarakat Bali yang Toleran dan Harmoni".

​Ketua Panitia Pelaksana, H. Muhammad Yunus, S.Pd.I, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Jembrana dan jajaran Pemerintah Daerah atas dukungan moril maupun materil yang luar biasa.

​"Kami sangat berterima kasih atas fasilitas dan dukungan penuh dari Pemda Jembrana. Selama dua hari ke depan, 19 hingga 20 Juni 2026, peserta akan berkompetisi pada 6 cabang lomba dan 18 golongan," jelasnya.

​Dengan dibukanya acara ini secara resmi, Jembrana tidak hanya sukses menjadi panggung syiar Islam dan seni budaya di Bali, tetapi juga berhasil mengemas momentum ini sebagai ajang promosi wisata daerah yang efektif bagi ratusan warga dari luar kabupaten yang berkunjung ke Bumi Makepung.(*)

Sekaa Krishna Candaka Abinawa Pukau PKB, Angkat Filosofi Ngajum Sekah dalam Baleganjur Kontemporer

Jembrana , Bali Kini – Penampilan Baleganjur Remaja Duta Kabupaten Jembrana kembali menjadi salah satu suguhan yang paling dinantikan dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Tampil di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Bali, Kamis (19/6), Sekaa Baleganjur Krishna Candaka Abinawa dari Sanggar Seni Arsa Wijaya, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, sukses memukau ribuan penonton yang memadati arena pertunjukan.

Penampilan sekaa baleganjur yang disaksikan langsung Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan tersebut menghadirkan garapan bertajuk “Atma Kerti”, sebuah karya yang berangkat dari tradisi Ngajum Sekah, yakni prosesi merias dan merangkai puspa lingga sebagai simbol atma atau roh. 

Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Sang Pitara dalam perjalanan menuju kesempurnaan jiwa.

Namun, garapan ini tidak hanya memaknai Ngajum Sekah sebagai ritual sakral. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tersebut juga kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang gemar merias diri, meninggikan citra, hingga mempertontonkan ego. Dari dua makna itulah karya “Atma Kerti” dibangun.

Melalui monolog yang mengiringi pertunjukan, penonton diajak merenungkan batas tipis antara penghormatan dan kesombongan. Karya ini mempertanyakan kembali esensi penghormatan yang selama ini diwujudkan melalui simbol-simbol, di tengah berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang semakin nyata.

“Sungai dipenuhi sampah, hutan perlahan menghilang, laut mengembalikan apa yang kita buang, ruang hidup semakin sesak, jalan-jalan semakin padat, dan manusia semakin terburu-buru,” demikian salah satu narasi yang disampaikan dalam pertunjukan.

Kegelisahan tersebut kemudian bermuara pada pertanyaan mendasar, apakah yang sesungguhnya dimuliakan manusia saat ini, kesadaran yang hidup di dalamnya atau justru simbol-simbol yang dirayakan.

Secara musikal, gagasan Ngajum Sekah diterjemahkan ke dalam tubuh baleganjur melalui metode Mayasin atau merias gending. Pola dasar berupa melodi, sukat, tempo, dan ritme dikembangkan melalui lapisan-lapisan ornamentasi yang semakin padat, sebagaimana puspa lingga yang dirangkai dan dihias dalam ritual Ngajum Sekah.

Ornamentasi tersebut menjadi representasi kecenderungan manusia untuk terus memperindah, menambahkan, dan memuliakan bentuk-bentuk simbolik. Pada salah satu bagian garapan, idiom serta estetika permainan Jegog Jembrana turut dihadirkan. Kehadiran unsur Jegog bukan sekadar penanda identitas daerah, melainkan pengingat bahwa kebanggaan dan penghormatan sering kali berjalan beriringan dengan ego yang ingin ditampilkan.

Dengan konsep yang kuat, garapan musikal yang dinamis, serta koreografi yang mendukung alur dramatik pertunjukan, Sekaa Baleganjur Krishna Candaka Abinawa berhasil menghadirkan tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga sarat pesan reflektif tentang kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun tim kreatif di balik garapan ini terdiri atas Gede Yogi Sukawidjana sebagai konseptor, I Kadek Widyawan dan Gede Yogi Sukawidjana sebagai komposer, Agus Onek sebagai koreografer, dengan pembina Toedi Pande dan Bagas Suradinata. Sementara koordinator sekaa dipercayakan kepada I Wayan Sudiartawan. (*)

Penjelasan Dewan Provinsi Terhadap Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum

Denpasar , Bali Kini  - Pada masa persidangan III tentang pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali, dibacakan Tjokorda Gede Agung,S. Sos menyebut dibuat memilikiurgensi yang strategis dengan beberapa pertimbangan.

Bahwa Raperdaini dibuat menjadi produk hukum daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk pedoman menjalankan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

"Memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi dasar dalampelaksanaan pembangunan daerah. Pembentukan produk hukum daerah yang baik harus dibentuksecara terencana, terpadu, sistematis, partisipatif, dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan," Sebutnya mewakili Dewan Provinsi Bali.

Lanjut Tjok dalam membacakan, bahwa pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sekadar untuk memenuhi persyaratandokumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampumenjawab kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat kekiniandan masa akan datang. Menjadi landasan menjawab tantanganpembangunan daerah, menyesuaikan perkembangan hukumnasional, serta sebagai dasar penyelarasan kebijakan pusat dandaerah.

Sejalan dengan perkembangan regulasi nasional, pada ketentuan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi memiliki hak untuk mengajukanRancangan Perda Provinsi. 

"Hak ini merupakan bagian dari pelaksanaanfungsi legislasi DPRD tersebut, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menegaskan bahwa Rancangan Perda Provinsi dapat berasal dariDPRD Provinsi atau Gubernur. 

Dalam konteks membentuk produkhukum daerah ini, tentunya diawali dengan Penyusunan DokumenNaskah Akademis (NA) sebagai Pedoman Penyusunan DraftRaperda. Hal ini diharapkan dalam penyusunan Raperda dapatberkualitas dan berfungsi responsif, progresif, serta implementatifuntuk kepentingan kehidupan masyarakat dan pembangunandaerah.

"Di sisi lain pada Pembentukan Raperda ini, juga sangat pentingmemperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Provinsi Bali memiliki karakteristik daerah yang khas, yang tidak hanya bertumpu padaaspek pemerintahan dan pembangunan daerah semata, tetapi juga padaupaya pelestarian adat, budaya, tradisi, nilai-nilai kearifan lokal, danfilosofi kehidupan masyarakat Bali sebagaimana tertuang pada visipembangunan “Nangun Sad Kerthi Loka Bali”. Oleh karena itu,pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Bali perlumemperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalammasyarakat," Ulasnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturanyang komprehensif dalam tata cara pembentukan produk hukumdaerah yang dapat menjadi pedoman baku bagi Pemerintah Daerah. Adapun Materi Muatan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Balitentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ProvinsiBali terdiri dari XIII (Tiga Belas) BAB dan 125 (Seratus Dua PuluhLima) Pasal. 

Ruang Lingkupnya mencakup ; Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Bentuk Produk Hukum Daerah;Bab III : PerencanaanBab IV : Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;Bab V : Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan;Bab VI : Pembahasan Produk Hukum Daerah;Bab VII : Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi;Bab VIII : Nomor Register;Bab IX : Penetapan, Penomoran,Pengundangan, dan Autentifikasi.

Bab X : Penyebarluasan;Bab XI : Partisipasi Masyarakat;Bab XII : Ketentuan Lain-LainBab XIII : PenutupDari lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah iniyang mencakup seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah,mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaannya diharapkandapat menjadi dasar terciptanya sistem pembentukan produk hukumdaerah yang tertib, terukur, berkualitas, dan dapatdimplementasikan.(Dr/*)

Ikuti Presentasi Validasi IPKD, Jaya Negara Pastikan Pengelolaan Keuangan Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat.

Ket foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6).

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Validasi IPKD tersebut turut menghadirkan Validator yakni Akademisi Universitas 11 Maret, Surakarta, Sutaryo dan Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono. Tampak mendampingi Wali Kota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi serta OPD terkait lainya. 

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, namun juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penguatan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui platform digital.

Jaya Negara mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam presentasi tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif di Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke depan, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif.

"Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju," ujarnya. (Ags).