Temu Wicara HAKI di Bali, Sanjaya Terima Sertifikat HAKI Pengakuan “Jineng dan Entil” sebagai HAKI KOMUNAL Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional

Tabanan , Bali Kini — Komitmen memperkuat ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual kembali ditegaskan dalam Temu Wicara UMKM terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Manajemen Usaha yang digelar di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali, Rabu (1/4). Dalam momentum strategis tersebut, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, serta Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, S.Sos., turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026 serta kunjungan ke pameran UMKM berbasis kekayaan intelektual di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Megawati Soekarnoputri, Menteri Hukum RI, Kepala BRIN, anggota DPR RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta para kepala daerah se-Bali beserta jajaran. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi penguatan ekonomi kreatif di daerah.

Dalam sambutannya, Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari kedaulatan bangsa. Ia mengapresiasi Bali sebagai ruang tumbuhnya kreativitas dan ekonomi, sekaligus mengingatkan bahwa kekayaan seni, budaya, dan sumber daya Indonesia harus dijaga dengan serius. “Kekayaan kita luar biasa, maka harus dilindungi. HAKI ini sudah menjadi hukum internasional,” ujarnya, sembari menekankan pentingnya sosialisasi dilakukan secara masif agar tidak ada klaim dari pihak lain.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis 146 sertifikat HAKI kepada para penerima. Hingga triwulan pertama tahun 2026, tercatat sebanyak 5.003 permohonan HAKI telah masuk, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan karya. Dalam rangkaian acara itu pula, Bupati Sanjaya menerima Sertifikat HAKI atas nama masyarakat adat Kabupaten Tabanan dalam kategori ekspresi budaya tradisional dengan judul “Jineng”.

Tak hanya itu, sebagai bentuk pengakuan pengetahuan tradisional, “Entil” yang merupakan kuliner khas Kabupaten Tabanan, khususnya dari Kecamatan Pupuan dan Penebel, juga memperoleh perlindungan HKI yang diterima langsung oleh Bendesa Adat Sanda, Pupuan. Hal ini semakin mempertegas bahwa potensi lokal Tabanan tidak hanya kaya secara budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Sanjaya menegaskan bahwa “Jineng” tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga merepresentasikan identitas Tabanan sebagai lumbung pangan Bali. pihaknya menegaskan HAKI bukan sekadar pengakuan, tetapi perlindungan atas jati diri kearifan lokal masyarakat Tabanan.“ Jineng adalah simbol kearifan lokal masyarakat Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan. Ini harus kita jaga, kita lindungi, dan kita dorong menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya,” tegas Sanjaya

Klungkung Jadi Tuan Rumah Penyerahan Sertifikat HAKI oleh Megawati Soekarnoputri, Bupati Satria: Motivasi Pengusaha Terus Berinovasi

KLUNGKUNG , Bali Kini - Kabupaten Klungkung mendapat kehormatan menjadi pusat penyerahan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tingkat Provinsi Bali. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Presiden Kelima Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (1/4).

Dalam acara tersebut, tercatat sebanyak 146 sertifikat HAKI diserahkan kepada para pelaku usaha dan inovator di seluruh Bali. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Klungkung berhasil mendominasi dengan perolehan 36 sertifikat.

Kebanggaan dan Komitmen Daerah

Bupati Klungkung, I Made Satria, mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Klungkung sebagai tuan rumah acara bergengsi ini. Menurutnya, kehadiran tokoh nasional seperti Megawati Soekarnoputri memberikan energi positif bagi iklim inovasi di Klungkung. 

"Merupakan suatu kehormatan luar biasa Klungkung ditunjuk sebagai tempat penyerahan sertifikat HAKI ini. Ini bukan sekadar seremoni, tapi bukti bahwa inovasi di Klungkung siap menjadi yang terdepan di Provinsi Bali," ujar Bupati Satria.

Bupati menambahkan bahwa capaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para pengusaha lokal lainnya untuk melegalkan karya mereka.

"Kami ingin memotivasi seluruh pengusaha untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa ragu, karena perlindungan hukum atas karya intelektual sangatlah penting," imbuhnya.

Penyerahan sertifikat ini bukan hanya soal pengakuan hak cipta, tetapi juga membuka pintu kesejahteraan bagi para pemiliknya. Pengusaha yang telah mengantongi sertifikat HAKI akan mendapatkan perhatian khusus dari BRIN, mulai dari kemudahan akses permodalan hingga pendampingan usaha.

"Sertifikat HAKI ini adalah jaminan. Dengan ini, pelaku usaha memiliki nilai tawar lebih dan bisa mendapatkan dukungan strategis dari pemerintah pusat maupun lembaga riset," tegas Bupati Satria.

Pada hari yang sama, juga diisi acara Temu Wicara dengan UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha yang berlangsung di Wyndham Tamansari Jivva Resort, Desa Lepang, Kecamatan Banjarangkan.

Dalam forum tersebut, para pelaku UMKM berdiskusi langsung dengan para mentor mengenai tantangan manajemen usaha di era digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan pemahaman pelaku UMKM agar tidak hanya kreatif dalam berproduksi, tetapi juga tertib secara administrasi dan cerdas dalam mengelola manajemen bisnis. (*)

Bupati Kembang Serahkan Hibah Rp 100 Juta Karya Ngusaba di Mengenuanyar, Wujud Dukungan Pelestarian Adat dan Budaya

Jembrana , Bali Kini  - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyerahkan hibah Rp. 100 juta untuk mendukung pelaksanaan karya Ngusaba Desa, Ngusaba Nini dan Piodalan Purnama Kedasa di Pura Desa dan Puseh di Desa Adat Mengenuanyar, Desa Pengeragoan, Pekutatan, Selasa (31/3/2026).

Bantuan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian adat, tradisi, dan budaya Bali yang terus hidup di tengah masyarakat.

Penyerahan hibah dilakukan secara langsung oleh bupati saat menghadiri rangkaian upacara pujawali yang berlangsung khidmat dan dihadiri oleh krama adat serta tokoh masyarakat setempat. Suasana sakral terasa kental dengan berbagai rangkaian upacara yang dijalankan sesuai dengan tradisi setempat.

Bupati Kembang Hartawan yang didampingi Anggota DPRD Jembrana mengatakan bahwa keberadaan pura dan pelaksanaan karya pujawali tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya Bali.

“Pemerintah daerah akan terus hadir mendukung kegiatan keagamaan dan adat seperti ini. Pujawali bukan hanya ritual, tetapi juga menjadi perekat kebersamaan masyarakat,” ujar bupati.

Ia menambahkan, hibah yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban krama dalam menyelenggarakan upacara, sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Selain itu, bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi warisan leluhur.

“Semangat ngayah dan gotong royong harus terus kita jaga. Inilah kekuatan utama masyarakat Bali,” tambahnya.

Selain di Desa Adat Mengenuanyar, Bupati Kembang Hartawan juga menghadiri piodalan di Pura Luhur Puncak Berangbang Agung, Desa Adat Berangbang. 

Hadir Pula, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, jajaran Forkopimda Jembrana, Ida Cokorda Mengwi, Mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Indugosa, Ketua MDA dan PHDI Jembrana, serta perwakilan puri yang ada di Bali dan Jembrana khususnya.

Disana, Bupati Kembang juga menyerahkan punia sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 10 juta dukungan biaya pementasan seni. 

Kembang mengaku bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa meringankan beban masyarakat Desa Berangbang dalam melaksanakan rangkaian pujawali di Pura Luhur Puncak Berangbang Agung ini.

"Astungkara, rangkaian demi rangkaian dewa yadnya yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan labda karya. Semoga lewat bhakti tulus iklan kita ini, Ida Bhatara-Bhatari yang berstana di pura ini memberikan keselematan dan kerahayuan untuk kita semua masyarakat Jembrana," ungkapnya.

Sementara itu, bendesa adat setempat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan karya pujawali.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan di Kabupaten Jembrana dapat terus berjalan dengan baik. ( * )

Wawali Arya Wibawa Terima Serifikat HAKI Tari Sekar Jempiring Kota Denpasar.

Klungkung, Bali Kini - Penyerahan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Tingkat Provinsi Bali tahun 2026 diselenggarakan di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4).

Sebelumnya di hari yang sama juga dilaksanakan Temu Wicara dengan pelaku UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha Bali di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali Klungkung. 

Penyerahan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Tingkat Provinsi Bali tahun 2026 ini merupakan pengakuan yang diberikan kepada sejumlah karya meliputi berbagai bidang mulai dari seni rupa, kriya, tari hingga ekspresi budaya tradisional di Bali. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang juga Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. 

Hadir pula Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, Kepala BRIN Arif Satria, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI. 

Selain itu, hadir pula Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta serta pimpinan daerah se- Provinsi Bali dan Ibu Bintang Puspayoga. Sementara itu, dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar sendiri diwakili Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. 

Pada kesempatan itu, Tari (Sendra Tari) asal Kota Denpasar yakni dengan judul ciptaan Tari Maskot Kota Denpasar Tari Sekar Jempiring ciptaan I Ketut Suandita, S.Sn dan Ida Ayu Wayan Arya Satyani asal Jalan Sulatri No. 36, Banjar Kehen, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur, berhasil meraih sertifikat HAKI melalui Surat Pencatatan Ciptaan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut. 

Sertifikat HAKI melalui Surat Pencatatan Ciptaan Tari Sekar Jempiring ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan diterima oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. 

Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri dalam arahannya memaparkan berbagai strategi terkait pengembangan UMKM dan bagaimana UMKM harus adaptif terhadap dinamika yang ada saat ini. 

"Bagaimana perlu ditekankan disini peran serta proaktif Kepala Daerah dalam memaksimalkan setiap potensi UMKM yang ada disetiap daerah di Bali. Selain juga para pelaku UMKM ini harus adaptif terhadap setiap perubahan yang ada misalnya fenomena sosial media dan digitalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan UMKM di Bali," ujarnya. 

Megawati Soekarnoputri juga menekankan BRIDA berperan penting untuk menghubungkan hulu dan hilir terkait pengembangan UMKM. 

"Terkait Penyerahan Sertifikat HAKI Tingkat Provinsi Bali ini menjadi bagian dari upaya mendorong perlindungan hukum terhadap karya-karya lokal jenius Bali, khususnya yang dihasilkan pelaku UMKM dan komunitas adat di Bali," ujar Megawati Soekarnoputri. 

Sementara itu Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa merasa berbangga dan menyambut baik keberhasilan Tari Sekar Jempiring asal Kota Denpasar meraih Sertifikat HAKI melalui Surat Pencatatan Ciptaan. 

"Penyerahan Sertifikat HAKI terhadap karya-karya lokal jenius Bali khususnya yang dihasilkan seniman, pelaku UMKM dan komunitas adat di Bali semoga menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum yang jelas dan perlindungan signifikan terhadap karya ciptaan," ucap Arya Wibawa.

Selain itu, Arya Wibawa juga mengatakan, hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas terhadap karya  cipta seniman dan produk UMKM lokal khususnya di Kota Denpasar sehingga kedepan memiliki kualitas dan nilai saing. (esa-wahdodi)

Sukses Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, RPKD Ditinjau Deputi Kemenpan RB Sebagai Praktik Baik Radio Inklusi.

Ket foto : Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menerima kunjungan dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru guna meninjau Inovasi Raditya RPKD Kota Denpasar di Dharma Negara Alaya Denpasar, Rabu (1/4).

Denpasar, Bali Kini - Setelah sukses mendulang prestasi skala nasional sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Radio Publik Kota Denpasar (RPKD) 92,6 FM lewat Inovasi Radio Inklusi Menuju Kota Denpasar Maju dan Jaya (Raditya) menerima kunjungan dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru yang diterima Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Dharma Negara Alaya Denpasar, Rabu (1/4). Kunjungan tersebut dilaksanakan guna memastikan keberlanjutan serta sebagai praktik baik radio inklusi. 

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Analis Utama Kementerian PANRB, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kadis Kominfos Kota Denpasar, I Gde Wirakusuma Wahyudi, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Nyoman Endi Suari serta instansi terkait lainya. 

Sejak tiba, rombongan tampak langsung meninjau satu per satu ruangan di Dharma Negara Alaya Kota Denpasar. Mulai dari ruang amphiteater, ruang diskusi, ruang pameran, ruang taksu hingga berakhir di ruang RPKD Kota Denpasar. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Otok Kuswandaru dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas inovasi Raditya pada RPKD Kota Denpasar. Dimana, berbagai inovasi yang dimiliki wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

"Untuk memuaskan masyarakat memerlukan inovasi, sehingga kami memberikan apresiasi terhadap inovasi yang memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat," ujarnya. 

Pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap jajaran Pemerintah Kota Denpasar yang terus berkomitmen memberikan pelayanan secara inklusif. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang, bahwa pelayanan publik wajib dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. 

"Semoga Inovasi Raditya terus berkembang sebagao radio inklusif yang berkemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar," ujarnya. 

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Kadis Kominfos Kota Denpasar, I Gde Wirakusuma Wahyudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB di Kota Denpasar. Tentunya, hal ini menjadi pemantik untuk terus berinovasi secara berkelanjutan dan berkemanfaatan. 

Eddy Mulya mengatakan, Inovasi Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya (RADITYA) milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar diharapkan menjadi inovasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.

"Ide utama dari inovasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar akan sarana komunikasi, sosialisasi dan wadah berkreasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok disabilitas, lansia, dan remaja rentan. Serta demi mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Inklusi," ujarnya. (Ags/HumasDps).

Mutasi 65 ASN, Tiga Jabatan Pimpinan Tinggi di Karangasem Kosong

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini  — Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan mutasi terhadap 65 aparatur sipil negara (ASN), Selasa (31/3/2026) di Wantilan Sabha Prakerthi, Kantor Bupati Karangasem. Mutasi ini menyasar jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas sebagai bagian dari penyegaran birokrasi.

Dalam mutasi tersebut, terjadi pergeseran pada tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang berdampak pada kekosongan jabatan strategis. Ketiga pejabat tersebut yakni Ida Ketut Arimbawa yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD Karangasem kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Karangasem. Kemudian I Made Agus Budiyasa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diangkat menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Karangasem. Sementara I Nyoman Tari yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia.

Perpindahan ketiga pejabat tersebut menyebabkan posisi Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas PMD, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sementara mengalami kekosongan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, didampingi Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa, Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta serta dihadiri Forkopimda. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban pelantikan dan pengucapan sumpah bagi ASN yang menduduki jabatan.

Kegiatan pelantikan diawali dengan prosesi mejaya-jaya pada pukul 14.00 WITA, dilanjutkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan diwakili oleh 2 pemuka agama yakni Hindu dan Islam.

Usai mutasi, Bupati Gusti Putu Parwata menegaskan jika pihaknya kali ini tak main-main dalam menjalankan tugas. "Kalau memang tidak bekerja pasti saya akan turunkan," Tegasnya. Pihaknya menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan dalam mutasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.

Mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah serta memperkuat pelayanan publik di lingkungan Pemkab Karangasem. (Ami)

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

Tabanan ,Bali Kini – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Adat Kota Tabanan, Selasa (31/3), sebagai bagian dari forum strategis tahunan dalam penyusunan arah pembangunan daerah.

 

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, I Made Dirga, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tabanan beserta Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Sekda Tabanan, jajaran Kepala Perangkat Daerah Terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Camat se-Kabupaten Tabanan, Kepala Instansi Vertikal di Lingkungan Pemkab Tabanan, Para Pelaku usaha serta Peserta Musrenbang yang hadir siang itu.

 

Mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”, Musrenbang RKPD 2027 menjadi wadah penting untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Forum ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Tabanan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang aman, unggul, dan madani (AUM).

 

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pembangunan Tabanan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyampaikan, “Tabanan Era Baru dengan konsisten terus bergerak untuk mewujudkan Tabanan yang lebih baik. Pergerakan pembangunan di Tabanan sampai hari ini pada dasarnya telah memberikan hasil nyata pada arah pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.” Sebutnya. 

 

Pihaknya menekankan pentingnya inovasi dan kerja keras seluruh jajaran birokrasi untuk terus mendorong percepatan pembangunan. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu harus diantisipasi dengan strategi pembangunan yang tepat, salah satunya melalui hilirisasi potensi daerah dari hulu hingga hilir guna memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor prioritas.

 

“Satukan langkah, satukan hati, satukan persepsi kita, bahwa kita tidak hanya membangun Tabanan di hulu dan di tengah, tetapi di hilir. Hilirisasi, karena ada 2 hal yang penting, hilirisasi produk dan hiliriasi manajemen / sistem” ujarnya. Di mana dalam membangun ekosistem produk unggulan, adalah menciptakan lingkungan bisnis yang terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan, di mana produk utama tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh rantai pasok, layanan tambahan, inovasi dan kemitraan yang kuat terutama dalam mendorong perekonomian desa. 

 

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabanan tahun 2027 difokuskan pada delapan prioritas utama, antara lain penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan jaminan sosial dan daya saing tenaga kerja, penguatan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pengembangan pariwisata berbasis desa, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang merata, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

 

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia menyebutkan bahwa forum ini menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas Provinsi Bali serta mendukung visi Bali Era Baru menuju Tabanan yang aman, unggul, dan madani.

 

Ia menegaskan bahwa penyusunan RKPD dilakukan secara komprehensif melalui berbagai tahapan, mulai dari forum konsultasi publik, pemanfaatan SIPD, hingga pencermatan 1.396 usulan DPRD serta Musrenbang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia menambahkan, seluruh proses ini bertujuan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. 

Musrenbang RKPD 2026 Digelar, Bupati Tekankan Sinergi dan Program Tepat Sasaran

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini — Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2026 di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan wadah penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa program dan kegiatan yang dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Musrenbang ini adalah forum strategis untuk menyatukan langkah dan memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 berbasis konsep Semesta Berencana, Bupati mengakui masih adanya sejumlah tantangan yang dihadapi Kabupaten Karangasem. Di antaranya belum optimalnya pengembangan potensi wilayah, tingginya angka kemiskinan, persoalan pengelolaan sampah, serta keterbatasan akses dan kualitas infrastruktur, terutama jalan dan air bersih.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan potensi daerah seperti pengembangan sektor pariwisata, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun program yang inovatif, terukur, dan tepat sasaran, sehingga setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan partisipasi aktif seluruh peserta Musrenbang dalam memberikan masukan dan saran konstruktif demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam mewujudkan Karangasem yang “AGUNG, Gemah Ripah Loh Jinawi”. (Ami)

Libur Panjang Nyepi–Lebaran, Kunjungan Wisatawan ke Karangasem Turun Dibanding Tahun Lalu

Karangasem, Bali Kini — Tingkat okupansi hotel dan kunjungan wisatawan ke wilayah Bali Timur, khususnya Kabupaten Karangasem, mengalami penurunan selama periode libur panjang Nyepi dan Lebaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut tercermin dari data kunjungan wisatawan di Taman Tirta Gangga yang menurun hingga 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kondisi ini turut berdampak pada tingkat hunian hotel di Karangasem yang sempat mengalami lonjakan namun tidak signifikan, meskipun libur panjang biasanya menjadi momentum peningkatan sektor pariwisata.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, I Wayan Kariasa, mengatakan bahwa kenaikan okupansi memang sempat terjadi, namun tidak terlalu tinggi.

“Memang hunian naik, hanya saja itu wisatawan domestik karena efek libur panjang, wisatawan asing tidak seberapa karena dampak krisis global, ekses perang dan penerbangan terhambat,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ia menambahkan, secara umum komposisi wisatawan domestik dan mancanegara masih relatif seimbang, namun belum mampu mendorong peningkatan okupansi secara signifikan.

Selama ini, Karangasem dikenal sebagai destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa dan Australia, dengan tren peningkatan biasanya mulai terlihat pada bulan April.

Namun, situasi geopolitik global turut memengaruhi pergerakan wisatawan internasional. Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menyebabkan sejumlah penerbangan, khususnya yang transit melalui Dubai dan Abu Dhabi, mengalami gangguan.

Akibatnya, kunjungan wisatawan ke Karangasem selama libur panjang tahun ini belum menunjukkan peningkatan berarti dibandingkan tahun sebelumnya. (Ami)

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Jadi Fokus Gathering Pariwisata “Rejuvenate Sanur”

Denpasar, Bali Kini - Pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi isu utama yang dibahas dalam kegiatan Gathering Pariwisata bertajuk “Rejuvenate Sanur: Sinergi Membangun Pariwisata Denpasar” yang diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar, di Hotel Prama Sanur, Sabtu (28/3).

Kegiatan ini menghadirkan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai narasumber utama yang memaparkan percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar. Selain itu, turut hadir akademisi Prof. Ir. A.A.P. Agung Suryawan Wiranatha yang menyampaikan materi terkait program keberlanjutan pariwisata Sanur serta penanganan isu sampah.

Acara ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Anggota DPRD Provinsi Bali AA Gede Agung Sayoga, SH M.Kn, Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar Ir. I Wayan Maryana Wandhira, S.T.M, Wak Ketua II DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra S.H, M.Kn, Anggota DPRD Kota Denpasar AA Gede Putra Arie Wangsa,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Denpasar I Bagus Alit Adhi Merta, SSTP., M.Si dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota DenpasaR terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara juga menerima plakat penghargaan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Denpasar dan PHRI Kota Denpasar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, serta pemikirannya dalam mendukung pembangunan pariwisata Kota Denpasar.

Dalam paparannya, Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa pengembangan kawasan Sanur sebagai destinasi unggulan tidak terlepas dari tantangan lingkungan, khususnya peningkatan timbulan sampah yang berasal dari aktivitas sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe).

“Pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi kunci. Kita harus menyasar langsung pelaku usaha Horeka, karena mereka memiliki peran besar dalam menghasilkan sekaligus mengelola sampah. Gathering ini menjadi momentum untuk sosialisasi sekaligus membangun komitmen bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemerintah Kota Denpasar bersama BPPD Kota Denpasar terus mendorong agar pengelolaan sampah dapat diselesaikan di sumbernya. Di kawasan Sanur, beberapa wilayah seperti Sanur Kaja telah mampu menyelesaikan persoalan sampah di tempat tanpa harus dibawa ke TPA. Sementara itu, di Sanur Kauh juga tengah dikembangkan fasilitas pengolahan sampah dengan dukungan mesin dari Pemerintah Provinsi Bali.

“Harapannya, kawasan Sanur dapat mandiri dalam mengelola sampahnya sendiri, sehingga mampu mendukung pariwisata yang bersih dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata Kota Denpasar diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar memiliki peran strategis sebagai barometer pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata. Kawasan Sanur sendiri menjadi salah satu destinasi unggulan yang terus dikembangkan melalui penataan kawasan dan peningkatan kualitas destinasi.

“Sebagai sektor yang berinteraksi langsung dengan wisatawan dan menghasilkan sampah dalam jumlah besar, Horeka memiliki peran strategis dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber, mulai dari pemilahan, pengurangan plastik sekali pakai hingga pengolahan sampah organik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber bukan hanya terkait kebijakan penutupan TPA Suwung, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas kehidupan di masa depan.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi seluruh stakeholder pariwisata dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari transformasi menuju pariwisata Denpasar yang regeneratif, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kota Denpasar juga terus melaksanakan penataan kawasan pariwisata Sanur sebagai bagian dari upaya peremajaan (rejuvenation) destinasi agar tetap berdaya saing. Namun demikian, upaya tersebut harus diimbangi dengan penanganan sampah yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pihak.

Kegiatan Gathering Pariwisata ini diikuti oleh sekitar 90 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Sanur, asosiasi dan pelaku usaha pariwisata, desa adat dan pengelola kawasan wisata, akademisi, komunitas lingkungan, serta perangkat daerah terkait.

Ketua BPPD Kota Denpasar, IB Gede Agung Sidharta menambahkan bahwa sebagian besar hotel besar di Sanur sebenarnya telah menerapkan sistem pengelolaan limbah secara baik dan berkelanjutan.

“Di hotel-hotel sudah ada pengelolaan limbah yang terstruktur, mulai dari limbah dapur, limbah cair, hingga limbah B3. Bahkan minyak jelantah pun sudah dikelola oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pariwisata Kota Denpasar yang bersih, berkualitas, dan berkelanjutan. (Ayu)