Perkuat Basis Data Daerah, Pemkab Bangli dan BPS Teken Komitmen Bersama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026.

BANGLI , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Bangli menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli yang berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Rabu (24/6).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini, serta disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Bangli, pimpinan Perangkat Daerah (PD), dan perwakilan pelaku usaha di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran.

“Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan. Fenomena seperti tumbuhnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform dan pekerja lepas (freelancer) menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang harus tercatat secara komprehensif.

“Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Satrini mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas resmi yang beridentitas lengkap, Isi data dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya, dan Rahasia data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bangli dan BPS Kabupaten Bangli sepakat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan seluruh tahapan sensus berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan satu data ekonomi Kabupaten Bangli yang valid, akurat, dan akuntabel sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jembrana Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan17 Juni 2026 & Kuningan 27 Juni 2026

Lewat CSR BUMDesma, Bupati Kembang Bantu Seragam Anak Yatim

​JEMBRANA , BALI KINI – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyerahkan bantuan seragam dan alat sekolah kepada puluhan anak yatim dan yatim piatu di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kamis (25/6). 

Bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Cahaya Eksa Mandiri LKD Kecamatan Mendoyo.

​Penyerahan bantuan yang berlangsung di Kantor Lurah Tegalcangkring tersebut menyasar 23 anak yatim/piatu. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua/wali murid dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru.

​Dalam sambutannya, Bupati I Made Kembang Hartawan menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan. Ia mengapresiasi karena bantuan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan riil para siswa di lapangan.

​"Bantuan yang diberikan ini harus tepat, mulai dari ukuran sepatu, baju, hingga celana. Dengan begitu, bantuan yang disalurkan benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia," ujarnya

​Di hadapan anak-anak penerima manfaat, Bupati Kembang juga memberikan motivasi mendalam agar mereka tidak berkecil hati dan tetap menatap masa depan dengan penuh keyakinan.

​"Untuk anak-anakku sekalian, harus tetap semangat. Meskipun dalam situasi yang penuh tantangan seperti sekarang, tetaplah optimis. Roda kehidupan pasti berputar, teruslah belajar dengan giat," pesannya.

​Lebih lanjut, Bupati Jembrana menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BUMDesma Cahaya Eksa Mandiri yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial di wilayahnya melalui program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

​Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana, menjelaskan bahwa alokasi dana CSR untuk Kelurahan Tegalcangkring tercatat sebesar Rp47.658.000. Dana tersebut dimanifestasikan ke dalam dua kegiatan utama, yakni program bedah warung serta pengadaan seragam dan alat sekolah untuk anak yatim/piatu.

​"Secara keseluruhan, total dana CSR yang dikucurkan oleh BUMDesma pada tahun 2026 ini mencapai Rp425.352.852. Dana ini disebar secara proporsional ke 10 desa dan 1 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Mendoyo," paparnya.

​Ia menambahkan, selain pembagian seragam dan alat sekolah, sinergi program sosial ini juga menyasar sektor lain. Program bedah warung sebelumnya telah diresmikan oleh Bupati Jembrana di Desa Yehembang dan Kelurahan Tegalcangkring. Sementara untuk program bedah rumah dan servis rumah dipusatkan di Desa Penyaringan.

​"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BUMDesma, Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan seluruh pihak yang terlibat. Semoga bantuan ini memberikan manfaat yang besar dan memicu semangat gotong royong yang lebih kuat ke depan," pungkasnya.(*)

Rapat Paripurna DPRD, Bupati Kembang Tegaskan Opini WTP Bukan Akhir, Melainkan Amanah Sejahterakan Warga Jembrana

Jembrana ,Bali Kini  – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna I DPRD Jembrana Masa Persidangan III Tahun 2025/2026, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kamis (25/6) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana.  

Bupati Kembang menegaskan, penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.  Menurutnya, proses tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Bupati Kembang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mengawal pembangunan Jembrana sepanjang tahun lalu. Tahun 2025 dinilainya memiliki makna khusus karena menjadi tahun pertama dirinya bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) memimpin Kabupaten Jembrana.

“Keberhasilan tidak pernah lahir dari kekuatan seorang pemimpin semata. Keberhasilan merupakan buah dari gotong royong, kebersamaan, dan sinergi seluruh elemen dalam mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta kepercayaan masyarakat Jembrana.

Ia menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir yang membuat pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, predikat tersebut merupakan amanah untuk terus meningkatkan integritas, disiplin, inovasi, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya tertibnya laporan keuangan, tetapi sejauh mana setiap program dan anggaran mampu menghadirkan kesejahteraan, memperkuat rasa keadilan, dan menumbuhkan harapan bagi masyarakat,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Bupati Kembang memaparkan bahwa Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer berhasil direalisasikan sebesar Rp1,197 triliun atau 102,16 persen dari target sebesar Rp1,172 triliun.

Dari sisi PAD, realisasi mencapai Rp244,57 miliar atau 105,96 persen dari target sebesar Rp230,81 miliar. Sementara Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp952,93 miliar atau 101,23 persen dari target Rp941,26 miliar.

Pada sisi belanja, Pemkab Jembrana menganggarkan Rp1,244 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,174 triliun atau sebesar 94,37 persen. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp935,79 miliar atau 94,29 persen dari anggaran, Belanja Modal Rp97,50 miliar atau 93,84 persen, Belanja Tidak Terduga Rp1,32 miliar atau 16,02 persen, serta Belanja Transfer Rp140,30 miliar atau 99,98 persen.

Sementara itu, pada komponen pembiayaan daerah, realisasi Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp76,28 miliar atau 97,48 persen dari target Rp78,25 miliar. Adapun Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp3,4 miliar atau 62,96 persen dari target Rp5,4 miliar.

Dengan capaian tersebut, Bupati Kembang berharap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dapat menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana di berbagai sektor.

“Capaian yang diraih hari ini harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Pemerintah akan terus berupaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya ( *)

Optimalkan Penerimaan Pajak, Kanwil DJP Bali dan Pemkab Jembrana Bentuk Tim Bersama

​

JEMBRANA , BALI KINI  — Dalam upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali resmi membentuk "Tim Bersama Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah" pada Rabu, 24 Juni 2026 yang disaksikan langaung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut nyata dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

​Pembentukan tim ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya penerimaan data dan informasi perpajakan dari Pemerintah Daerah selaku instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP). Di sisi lain, penerimaan pajak daerah juga dinilai masih perlu dioptimalkan. Melalui pertukaran data perpajakan antarfiskus pusat dan daerah, kedua instansi dapat menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) sekaligus menggali potensi pajak baru secara lebih efektif.

​Sinergi ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018, yang diinisiasi oleh DJP, DJPK, dan Pemda di bawah supervisi Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI. Secara hukum, bentuk kerja sama operasional ini berlandaskan pada sejumlah regulasi, termasuk di antaranya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati Kembang Hartawan sangat mengapresiasi pembentukan tim ini mengingat PAD Jembrana terendah di Bali. "Saya berharap banyak dengan adanya tim ini bisa meningkatkan pendapatan daerah agar nantinya uang tersebut bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk program-program yang telah disusun," ungkap Bupati Kembang

​Untuk memastikan keberhasilan program di lapangan, Tim Bersama ini dipimpin oleh struktur yang kuat dan melibatkan jajaran pimpinan tinggi dari kedua instansi:

• ​Penanggung Jawab: Kepala Kanwil DJP Bali dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Tugas penanggung jawab meliputi pemberian arahan, pertimbangan, saran, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim.

• ​Ketua Tim: Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana. Ketua Tim bertugas mengoordinasikan rencana kerja, menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), memantau pelaksanaan pengawasan, serta menetapkan laporan triwulanan.

• ​Sekretaris: Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Tabanan dan Sekretaris BPKAD Kabupaten Jembrana.

​Guna operasionalisasi yang lebih fokus, tim dibagi menjadi empat sub-tim (Subtim) teknis dengan tugas spesifik:

1. ​Subtim Pendataan dan Pendaftaran: Bertanggung jawab melakukan canvassing, pendaftaran, serta pemutakhiran data Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Jembrana.

2. ​Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data: Bertanggung jawab menyediakan data ILAP, mengolah data hasil canvassing, serta menyusun dokumen DSPB dengan tetap menjaga kerahasiaan data.

3. ​Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama: Bertanggung jawab melakukan pengawasan kepatuhan, visit (kunjungan lapangan bersama), konseling terhadap WP prioritas, dan menyusun berita acara penelitian dokumen.

4. ​Subtim Edukasi dan Dukungan Teknis: Bertanggung jawab menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyuluhan perpajakan guna meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman Wajib Pajak.

​Berdasarkan data rekapitulasi yang dipaparkan, kerja sama pengawasan bersama antara Kanwil DJP Bali dengan Pemda Kabupaten Jembrana dari tahun 2023 s.d. 2026 telah berhasil menetapkan total sebanyak 48 Wajib Pajak ke dalam Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).

​

Melalui rencana aksi (Action Plan) yang komprehensif—mulai dari crosscheck data hasil canvassing, pemutakhiran wilayah bersama, hingga laporan rutin ke kantor wilayah—diharapkan sinergi fiskus pusat dan daerah ini mampu mewujudkan kemandirian daerah melalui optimalisasi pajak demi mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Tepat setelah penandatanganan, tim yang telah dibentuk langsung mengunjungi sejumlah tempat Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) diantaranya Bambora Medewi dan Puri Dajuma Beach Eco-Resort & Spa.(*)

Wahana Tukar Inovasi dan Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah Lewat KPBU.

Ket foto : Sekda Eddy Mulya Terima Kunker Pemkab Magelang,

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, David Rudiyanto bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (25/6). Kunjungan tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama jajaran terkait.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang tengah dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Plh. Sekda Kabupaten Magelang, David Rudiyanto, mengatakan pihaknya ingin memperoleh gambaran mengenai pertimbangan Pemerintah Kota Denpasar dalam memilih skema KPBU dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya, seperti pinjaman daerah. Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi, strategi mitigasi yang dilakukan, serta pola koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan KPBU.

"Dari kunjungan ini kami ingin belajar agar nantinya dapat diterapkan di Kabupaten Magelang," ujarnya.

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pemilihan skema KPBU didasarkan pada sejumlah parameter. Di antaranya ketika proyek membutuhkan investasi besar yang tidak dapat dibiayai sekaligus melalui APBD, memerlukan pengelolaan jangka panjang, memiliki risiko yang lebih efisien ditanggung badan usaha, serta berpotensi menghasilkan pendapatan atau pembayaran layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, KPBU dipilih apabila secara perhitungan biaya sepanjang siklus proyek (life cycle cost) dinilai lebih efisien dibandingkan skema pembiayaan lainnya.

"Saat ini Pemerintah Kota Denpasar sedang menyiapkan dua proyek strategis yang direncanakan menggunakan skema KPBU, yakni Proyek Pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, penggunaan pinjaman daerah dinilai lebih sesuai untuk proyek-proyek yang sederhana dan dapat sepenuhnya dikelola pemerintah daerah. Sementara proyek yang membutuhkan investasi besar, teknologi, standar layanan tertentu, pengelolaan jangka panjang, serta pembagian risiko dengan badan usaha lebih tepat menggunakan skema KPBU.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy Mulya turut menjelaskan bahwa simpul KPBU Kota Denpasar berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar yang dipimpin oleh Kepala Bappeda. Keterlibatan dan koordinasi antar OPD dalam kelompok kerja KPBU sejauh ini berjalan aktif dan sinergis.

Pihaknya berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama antar daerah sekaligus mendorong optimalisasi pembangunan dan pelayanan publik melalui skema pembiayaan yang berkelanjutan. (Ayu)

Satpol PP Denpasar Tertibkan Pengamen dan Pengemis Melalui Giat SABERGEP di Sejumlah Traffic Light

Denpasar , Bali Kini – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan kegiatan Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis (SABERGEP) di sejumlah titik lampu lalu lintas (traffic light) yang tersebar di wilayah Kota Denpasar.

Kegiatan ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta menciptakan suasana kota yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak satu orang pengamen dan tiga orang pengemis yang kedapatan beraktivitas di beberapa persimpangan lampu merah di Kota Denpasar. Selanjutnya, seluruh yang terjaring langsung diberikan pembinaan dan pendataan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara, mengatakan bahwa kegiatan SABERGEP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan. Selain penertiban, kami juga memberikan pembinaan kepada mereka yang terjaring agar tidak kembali melakukan aktivitas serupa di persimpangan jalan," ujarnya saat dihubungi Kamis (25/6).

Lebih lanjut, Yudie Asmara menjelaskan bahwa selama kegiatan berlangsung situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan penertiban secara rutin di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi aktivitas pengamen, pengemis, maupun manusia silver.

Satpol PP Kota Denpasar juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengamen, pengemis, maupun manusia silver yang beroperasi di jalan raya. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan Kota Denpasar yang semakin tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh warga maupun pengunjung. (Ayu)

Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi TP PKK Bali, Ratusan Warga Denpasar Terima Bantuan

Denpasar, Bali Kini - Ratusan warga Kota Denpasar, yang terdiri dari Balita, Lansia, Ibu Hamil, disabilitas, dan Kader PKK, kembali menerima paket bantuan dalam Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi TP PKK Provinsi Bali, di tiga lokasi, Rabu (24/6). 

Adapun tiga lokasi yang dimaksud yakni, lokasi pertama Banjar Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, kemudian dilanjutkan lokasi kedua Banjar Kayangan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, dan lokasi terakhir di Banjar Tegeh Sari, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat.

Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Pihaknya juga mengatakan, sinergitas yang terus terjalin salah satunya melalui Program Bergerak dan Berbagi, diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan di tengah masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan kepada warga Kota Denpasar, dalam Program Bergerak dan Berbagi dari TP PKK Provinsi Bali ini. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kebersamaan adalah kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat keluarga,” ujarnya.

Selain itu, Sagung Antari juga menambahkan, program aksi sosial yang juga menyasar para kader PKK ini, akan semakin memotivasi para kader untuk bergerak aktif di lapangan serta menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa dan dasa wisma.

Menurutnya, kader PKK memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam menyosialisasikan berbagai program pemberdayaan serta mendampingi keluarga agar mampu menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

“Peran kader sangat strategis sebagai ujung tombak dalam menyosialisasikan program-program pemberdayaan serta mendampingi keluarga agar lebih mandiri dan sejahtera,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kota Denpasar beserta seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kota Denpasar bersama seluruh tim dan jajaran yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya sehingga kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Sinergi dan kolaborasi seperti ini sangat penting dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya.

I Made Dwi Dewata menjelaskan bahwa TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Melalui gerakan PKK, masyarakat didorong untuk lebih berdaya dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga maupun lingkungan.

“PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunanc  yang dilakukan bersama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Kota Denpasar serta Bali pada umumnya,” katanya.

Dalam kegiatan Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahun 2026 ini, TP PKK Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan pangan berupa 1,5 ton beras yang didistribusikan kepada masyarakat di tiga wilayah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pangan warga.

Selain penyerahan bantuan secara simbolis, rangkaian kegiatan turut diisi dengan demo memasak yang menghadirkan Bali Chef Community dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Rombongan juga meninjau berbagai layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan umum, layanan dokter spesialis, hingga skrining penyakit tidak menular yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerja sama dengan Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) dan puskesmas setempat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di Kota Denpasar. (Humas DPS).

HLM TP2DD dan TPID, Pemkot Denpasar Pacu Transaksi Digital dan Stabilitas Harga

Ket. Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri HLM TP2DD serta TPID Kota Denpasar yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6).

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui percepatan digitalisasi pajak daerah dan pengendalian inflasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6). Kegiatan ini dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Kepala Bulog Propinsi Bali Simon Melki Sedek, Direktur Teknologi Informasi BPD Bali IB Gede Setia Yasa, perwakilan Kadin Bali, Ketua IPPAT Denpasar serta sejumlah pemangku kepentingan, baik dari instansi vertikal dan perangkat daerah.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi penemerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. "Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global," ujar Jaya Negara. Lebih jauh Jaya Negara juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Denpasar telah mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah. "Apalagi ditengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan dana transfer ke daerah, inovasi yang telah diluncurkan Bapenda Denpasar mampu menggenjot pendapatan daerah," katanya

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian inflasi. Ronald menjelaskan bahwa Denpasar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali, sehingga keberhasilan menjaga stabilitas harga di Kota Denpasar turut berpengaruh terhadap capaian inflasi Provinsi Bali secara keseluruhan. Meski demikian, Ronald mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan.

Sementara Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, melaporkan bahwa TPID Kota Denpasar terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis hingga penguatan kerja sama antar daerah. Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen, menunjukkan semakin kuatnya budaya transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, di antaranya Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.

"Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar (Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi sebagai klaster digital di kawasan Panjer, Sesetan dan Sidekarya serta inovasi SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) sebagai model tata kelola aset pemerintah yang modern, efisien, dan berbasis data. Kehadiran inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perangkat daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan, Pemkot Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Penghargaan serupa diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur sebagai puskesmas dengan capaian transaksi keuangan digital tertinggi. (Pur)

Pemkot Akan Buat Perda Soal Rokok Elektrik.

Laporan Reporter: Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru. Langkah ini diambil salah satunya demi merespons masifnya penggunaan rokok elektrik (vape) di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan anak-anak. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, penyesuaian regulasi ini sudah sangat mendesak. Mengingat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang KTR yang saat ini berlaku dinilai sudah berusia lebih dari 10 tahun dan belum sepenuhnya mengakomodir dinamika produk tembakau modern.

"Penggunaan rokok elektrik saat ini sudah sangat menjamur di masyarakat. Kita butuh payung hukum yang lebih kuat dan tegas, tidak hanya untuk mengatur rokok konvensional, tetapi juga mengamankan zat adiktif baru seperti rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya," Tegas Arya Wibawa, Rabu (24/6).

Langkah pembaruan regulasi ini juga menjadi bagian dari sinkronisasi daerah pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. 

Aturan di tingkat pusat tersebut mengamanatkan penguatan kebijakan pengamanan zat adiktif demi menjaga derajat kesehatan masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa Raperda baru ini nantinya akan mempertegas beberapa poin krusial yang sebelumnya belum terakomodir secara maksimal.

Terkait pengaturan rokok elektrik berupa memasukkan rokok elektrik/vape ke dalam ruang lingkup pembatasan KTR secara eksplisit. Lalu perlindungan anak untuk memastikan kawasan ramah anak bersih dari paparan asap maupun uap rokok.

Untuk pembatasan iklan dan promosi rokok dengan memperketat ruang gerak promosi produk tembakau dan rokok elektrik di wilayah publik Kota Denpasar. Serta menyesuaikan subjek hukum dan sanksi agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelanggar.

Pemkot Denpasar berharap Ranperda yang baru ini jika sudah ditetapkan menjadi Perda dapat memberikan pelindungan kesehatan yang berkelanjutan bagi warga kota. Hak atas lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dinilai sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.

Dirinya melanjutkan, dengan adanya pembaruan pada regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum serta memperkuat pelindungan masyarakat khususnya di bidang kesehatan secara berkelanjutan.