Peringatan Hari Lanjut Usia, Bupati Kembang Bagikan Kiat Hidup Sehat dan Bahagia di Usia Senja

JEMBRANA , BALI KINI — Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 Tahun 2026 di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jumat (13/11/2026), diwarnai suasana penuh kehangatan. Di hadapan 300 warga senior yang tergabung dalam Yayasan Werdha Sejahtera, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga secara khusus membagikan tips praktis menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di usia senja.

Acara yang didukung penuh oleh APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ini mengusung tema "Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh" dengan subtema "Menuju Lansia Maju, Harmoni, dan Bermartabat". Kehadiran Pemkab Jembrana melalui acara ini menjadi wujud nyata perhatian negara dalam memberikan ruang dan fasilitas khusus bagi para lansia.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah, mulai dari senam bersama, pementasan seni tradisional seperti Rindik, Geguntangan, Angklung bambu, hingga Tari Oleg Tamulilingan. Selain itu, para peserta juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, skrining payudara dengan USG, pembagian suvenir, hingga penyerahan bibit pohon bunga cempaka secara simbolis.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan fisik dan mental para lansia. Ia menyarankan agar para lansia rutin berolahraga minimal tiga kali seminggu, di mana gerakan ringan seperti menggerakkan tangan secara berulang terbukti efektif membantu mencegah atau mengatasi risiko stroke. Kesehatan tersebut juga perlu didukung dengan pola makan teratur dan tidak berlebihan guna menghindari risiko penyakit akibat kadar karbohidrat atau gula yang tinggi. Di samping itu, kebugaran tubuh dan umur panjang harus diimbangi dengan istirahat yang cukup melalui tidur berkualitas selama enam hingga tujuh jam setiap hari.

Selain tips kesehatan fisik, Bupati Kembang Hartawan juga membagikan pandangannya mengenai kunci kebahagiaan di masa tua. Menurutnya, ketenangan orang tua seperti menikmati waktu untuk berjalan-jalan atau rekreasi, sangat bergantung pada kemandirian anak-anak. Ia juga berbagi pengalaman pribadi tentang pentingnya membagi waktu secara adil di tengah kesibukan bekerja demi memberikan perhatian penuh kepada keluarga.

Menutup arahannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh warga senior yang hadir. "Selamat Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 untuk seluruh orang tua kami tercinta, semoga para lansia sekalian senantiasa sehat, bahagia, dan penuh semangat," pungkasnya.(*)

Pemkab Jembrana Buka Pelatihan Satpam Gada Pratama Gratis, Bupati Kembang Dorong Masyarakat Punya Kompetensi dan Peluang Kerja

Jembrana ,Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Jembrana membuka program Pelatihan Kompetensi Satuan Pengamanan (Satpam) Gada Pratama secara gratis bagi masyarakat.

Program pelatihan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026 ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Tahap seleksi sendiri dimulai pada tanggal 12-16 Nopember 2026.

Pelatihan akan berlangsung selama 10 hari dengan sejumlah fasilitas yang diberikan kepada peserta, mulai dari modul pelatihan, pakaian dinas harian (PDH) Satpam, konsumsi, hingga Kartu Tanda Anggota (KTA) Gada Pratama sebagai sertifikat kompetensi resmi.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mendorong agar program pelatihan berbasis kompetensi seperti ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, tetapi juga memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dapat menjadi bekal nyata memasuki dunia kerja.

"Kami ingin masyarakat Jembrana memiliki daya saing yang kuat. Melalui pelatihan gratis yang dilengkapi sertifikat resmi Gada Pratama ini, warga tidak lagi terhalang masalah biaya untuk mendapatkan keahlian profesional. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai bekal untuk meraih peluang kerja yang lebih luas," ujar Bupati Kembang.

Ia menambahkan, melalui program ini diharapkan kualitas tenaga kerja lokal semakin meningkat agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia usaha maupun industri, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya untuk mengikuti pelatihan profesional secara mandiri.

Selain membekali peserta dengan kemampuan teknis pengamanan dan profesionalisme, pelatihan selama 10 hari ini juga difokuskan untuk membentuk karakter tenaga Satpam yang disiplin, berintegritas, bertanggung jawab, serta memahami betul standar tugas dan fungsi pengamanan di lapangan.(*)

Jadi Percontohan Nasional, 6 Koperasi Di Indonesia adopsi Teknik Fermentasi Kakao Jembrana.

Jembrana , Bali Kini - Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) di Kabupaten Jembrana, menjadi percontohan nasional dalam pengolahan kakao premium. Sebanyak 6 koperasi kakao dari berbagai wilayah di Indonesia datang langsung ke Jembrana untuk mengadopsi standar dan teknik fermentasi biji kakao berkualitas unggul.

Pelatihan dan alih pengetahuan ini dikemas dalam Program TRAKSI/TRACTIONS (Transforming the Cocoa Sector in Indonesia Through Value Addition for Smallholders). Keenam koperasi peserta tersebut meliputi Koperasi Kakao Karya Bersama (Poso, Sulawesi Tengah), Koperasi Simultan (Luwu Utara, Sulawesi Selatan), Koperasi Gabungan Gapoktan (Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara), Koperasi Kopan Sikap dan Koperasi Romeo (Nusa Tenggara Timur), serta Koperasi Manik Amerta Buana (Tabanan, Bali).

Program TRACTIONS sendiri berfokus membangun rantai nilai kakao yang lebih berkelanjutan, transparan, dan efisien demi meningkatkan nilai tambah bagi petani kecil. Menjangkau sekitar 3.400 petani kakao di Bali, Sulawesi, dan NTT, program ini menggenjot produktivitas, kualitas fermentasi, hingga pembukaan akses ke pasar cokelat premium internasional. Inisiatif TRACTIONS didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda melalui kerja sama dengan Netherlands Enterprise Agency (RVO) dalam skema SDG Partnership (SDGP) Facility. Pelaksanaannya dijalankan lewat kolaborasi konsorsium antara Rainforest Alliance (RA), Yayasan Kalimajari, Rikolto, Valrhona, serta Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Rangkaian program ini resmi ditutup dalam seremoni yang digelar di Koperasi Kakao KSS, Jembrana, Rabu (12/11). Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna membacakan sambutan Bupati Jembrana menyampaikan rasa bangganya karena inovasi pengolahan kakao premium yang kini direplikasi secara nasional berakar dari Jembrana.

"Saya sangat bangga bahwa ide, inovasi, dan dasar pemikiran program TRAKSI ini lahir dari proses panjang kolaborasi antara RA, Kalimajari, KSS, dan Pemda Jembrana sejak 2012, serta melibatkan Valrhona mulai 2014. Keberhasilan dan pembelajaran dari Jembrana inilah yang menjadi fondasi untuk memperluas pendekatan serupa ke enam wilayah penghasil kakao lainnya di Indonesia," ujarnya

Ia menegaskan, berakhirnya masa pelaksanaan program bukan berarti menghentikan sinergi yang telah terbangun. Menurutnya, kolaborasi antarwilayah harus terus berjalan demi menjaga standar mutu kakao Indonesia di pasar global.

"Seremoni penutupan hari ini hanyalah formalitas. Semangat kebersamaan dan kolaborasi harus terus berlanjut untuk membawa kakao Indonesia menjadi yang terbaik, sekaligus memperkuat ikon Jembrana sebagai Kota Kakao," tegasnya.

"Waktu program boleh berakhir, tetapi semangat kita tidak boleh lelah untuk menjaga kualitas fermentasi kakao premium. Kami berharap seluruh agenda yang dilaksanakan di Jembrana semakin memicu minat petani lokal dalam mengembangkan produknya," tambahnya.

Sementara itu, Advisor Program TRACTIONS, Peni Agustiyanto, menjelaskan bahwa lokakarya pembelajaran ini sengaja dirancang untuk menduplikasi rekam jejak sukses Koperasi KSS Jembrana yang telah konsisten menjalankan fermentasi terstandar sejak lama.

"Kami ingin melanjutkan success story rekan-rekan KSS, Kalimajari, dan RA di Jembrana. Kami tertarik menduplikasi proses ini ke daerah lain dengan menyatukan seluruh aktor rantai pasok—mulai dari koperasi/pabrik, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Metode integrasi inilah yang kita pelajari untuk diterapkan di wilayah lain," ungkapnya.

Peni berharap seluruh koperasi peserta dapat mengadopsi standar operasional prosedur (SOP) pengolahan kakao yang ada di Koperasi KSS Jembrana, mulai dari proses fermentasi, pengeringan, hingga penggunaan sarana pendukung.

"Harapan kami dari lokakarya ini, kawan-kawan koperasi peserta dapat menerapkan standar proses, pengeringan, dan peralatan dengan SOP yang sama agar menghasilkan mutu biji kakao yang merata. Kami ingin seluruh koperasi peserta mampu menghasilkan mutu kakao premium yang setara dengan Koperasi Kerta Semaya Samaniya," pungkasnya. (* )

Berdayakan 130 Pelaku Usaha, Hadirkan Produkk Unggulan Kota Denpasar

Ket. Foto : Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam kesempatan Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi yang diselenggarakan di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Jumat (13/11)

Denpasar, Bali Kini - Tim Penggerak PKK Kota Denpasar bersama TP PKK Provinsi Bali menggelar kegiatan Pasar Rakyat bertajuk "Berbelanja dan Berbagi" di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Jumat (13/11).

Hadir langsung pada acara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Dalam laporannya, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan, Pasar Rakyat ini menghadirkan 130 peserta pameran yang terdiri dari kelompok petani desa/kelurahan, penggiat UMKM kuliner desa/kelurahan, kelompok IKM binaan Dekranasda Kota Denpasar, dan penggiat UMKM disabilitas Kota Denpasar. 

"Kegiatan Pasar Rakyat 'Berbelanja dan Berbagi' ini telah memberikan wadah kepada para penggiat UMKM, IKM, para petani, serta kelompok-kelompok binaan UP2K PKK di Kota Denpasar dalam mengembangkan usaha mereka," katanya.

Ayu Kristi kemudian menambahkan, selain pameran aneka produk unggulan, sesuai temanya, Pasar Rakyat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan berupa paket sembako bagi 100 orang penerima bantuan yang berasal dari 4 kecamatan se-Kota Denpasar. Para penerima merupakan perwakilan masyarakat kurang mampu yang berasal dari Data Desil 1 sampai 5.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali beserta jajaran, yang telah menginisiasi kegiatan Pasar Rakyat ini. Semoga kegiatan ini akan membawa kemanfaatan bagi ekonomi masyarakat Kota Denpasar," ujar Ayu Kristi.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Yusswara didampingi Kepala Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ni Ketut Ayu Andhayani mengatakan, pada pelaksanaan Pasar Rakyat ini, Pemkot Denpasar juga turut melibatkan lintas OPD lainnya untuk bergotong royong secara bersama-sama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun dukungan layanan yang diberikan antara lain, Dinas Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan gratis, Dinas Ketenagakerjaan Kota Denpasar menyiapkan layanan bursa kerja, Dinas Pertanian menyiapkan layanan vaksinasi rabies, Dinas DP3AP2KB menyiapkan layanan Mobile Konseling Ceria, Polresta Denpasar melayani SIM Keliling, Dinas Pendidikan menyiapkan kegiatan parenting mewarnai, dan layanan catatan kependudukan oleh Dinas Dukcapil.

"Kami juga bekerja sama dengan pihak BPD dalam mendukung UMKM keluarga, yakni pedagang canang yang disubsidi oleh BPD melalui Program Paket Banten Murah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan penguatan usaha berbasis keluarga," kata Yusswara.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster pada kesempatan itu mengatakan, Pasar Rakyat "Berbelanja dan Berbagi" merupakan kelanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.

Program tersebut berawal dari Pasar Gotong Royong pada masa pandemi COVID-19 untuk membantu pemasaran produk UMKM lokal yang terdampak, kemudian berlanjut melalui kegiatan Penggak PKK.

Ny. Putri Koster berharap Pasar Rakyat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyediaan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau. Hal ini dimungkinkan karena pedagang yang dilibatkan merupakan produsen atau pedagang langsung sehingga rantai distribusi dapat diperpendek.

"Selain menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, Pasar Rakyat juga dimanfaatkan sebagai wadah silaturahmi dan penguatan sinergi antara TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK kabupaten/kota se-Bali," ujar Putri Koster.

Ny. Putri Koster mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan di Kota Denpasar, dan berharap program serupa dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan untuk memperluas manfaatnya bagi masyarakat.(*)

Wawali Arya Wibawa Terima Kunjungan Kerja Studi Komparasi Walikota Batam

Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima kunjungan kerja Walikota Batam, Amsakar Achmad didampingi Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra beserta jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kota Batam di Kantor Walikota Denpasar, Jumat (13/11).

Denpasar , Bali Kini  - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan kerja Walikota Batam, Amsakar Achmad didampingi Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra beserta jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kota Batam di Kantor Walikota Denpasar, Jumat (13/11).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka studi komparasi dan pertukaran informasi terkait penanganan sampah, tata keloka parkir, serta penataan kota dengan tetap memperhatikan aspek estetika.

Walikota Batam, Amsakar Achmad didampingi Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam mendukung penataan kota dan pengelolaan parkir.

Lebih lanjut dikatakannya, Kota Batam saat ini terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk penataan kawasan perkotaan. "Melalui kunjungan komparasi ini, kami berharap dapat membawa praktik-praktik baik dari Pemerintah Kota Denpasar untuk diterapkan di Kota Batam. Dan kami juga berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengetahuan tentang penataan kota, tetapi juga dapat mempererat kerja sama kolaborasi pembangunan antar daerah,” ungkap Amsakar Achmad.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja jajaran Pemerintah serta Forkopimda Kota Batam. Ia menilai, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pembangunan serta penataan kota.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pertukaran informasi dan gagasan antar daerah ini tidak hanya membahas aspek teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan nyaman bagi masyarakat. "Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Batam beserta seluruh jajaran atas kunjungan kerja dan studi komparasi di Kota Denpasar dan berharap sinergi dan kolaborasi antardaerah dapat terus terjalin erat demi kemajuan bersama,” pungkas Arya Wibawa. (Arm)

Wawali Arya Wibawa Bersama Wakapolda Bali Ikuti Aksi Kebersihan dan Penanaman Pohon.

Ket foto : Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Wayan Winaya saat mengikuti kegiatan Green Policing dengan aksi kebersihan dan penanaman pohon kembali digelar dengan menyasar Kawasan Pantai Padanggalak, Denpasar, Jumat (13/11).

Denpasar, Bali Kini - Kegiatan Green Policing yang dikemas dengan aksi kebersihan dan penanaman pohon kembali digelar dengan menyasar Kawasan Pantai Padanggalak, Denpasar, Jumat (13/11). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Wayan Winaya. Tak hanya itu, berbagai elemen mulai dari TNI, Polri, ASN, kelompok masyarakat serta komunitas turut terlibat dalam aksi peduli lingkungan yang digagas Kepolisian Republik Indonesia ini. 

Dalam sambutannya, Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa mengatakan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bagian dari program pertama dalam delapan poin Quick Wins Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yaitu mewujudkan ruang publik yang aman melalui kehadiran polisi pada seluruh lini kehidupan masyarakat setiap hari.

Sejalan dengan semangat pengabdian Polri saat ini, yakni polisi bersama masyarakat, Polda Bali berkomitmen untuk terus menghadirkan personel di tengah berbagai aktivitas masyarakat. Kehadiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung kegiatan sosial, pelestarian alam, dan kebersihan lingkungan.

"Personel dibawah naungan Polda Bali harus hadir di tengah masyarakat secara humanis, responsif, dan solutif. Kehadiran Polri harus mampu membangun rasa aman sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan yang tentunya didukung oleh Pemerintah Daerah, yakni Pemkot Denpasar," ujarnya. 

Pihaknya menegaskan, kedekatan antara polisi, pemda, dan masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan yang dirasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, kehadiran Polri tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelangsungan ekologi dan lingkungan. 

"Semoga sinergitas ini dapat berkelanjutan untuk terus menjaga dan peduli terhadap kebersihan lingkungan yang bermuara pada kemajuan pariwisata di Bali yang berkelanjutan," ujarnya. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polda Bali serta seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bergotong royong membantu membersihkan lingkungan di wilayah Kota Denpasar, khususnya wilayah Pantai Padanggalak ini. 

"Semoga dengan kerja sama dan kepedulian semua pihak, termasuk program green policing ini Denpasar dapat menjadi kota yang bersih dan ramah lingkungan, dan ke depan kita bisa lebih siap menghadapi tantangan lingkungan serta menjaga kota ini tetap bersih dan nyaman," ujarnya.

Arya Wibawa juga turut mengajak semua lapisan masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan. Hal ini mengingat kebersihan dan kelestarian lingkungan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Hal ini lantaran kebersihan, keindahan dan kelestarian merupakan salah satu syarat pariwisata budaya berkelanjutan. 

"Sebelumnya aksi green policing juga menyasar kawasan Pasar Badung, kali ini menyasar Pantai Padanggalak, semoga kedepan sinergi ini dapat menjadi contoh nyata menuju Denpasar yang bersih, asri dan nyaman," ujarnya. (Ags).

KASUS KORUPSI LPD KLUNGAH MELUAS! KEJARI KARANGASEM TETAPKAN TIGA TERSANGKA BARU, TOTAL LIMA ORANG

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, terus berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan tiga orang tersangka baru sekaligus melakukan penahanan terhadap ketiganya, Kamis (12/11/2026).

Dengan penambahan tersebut, total tersangka dalam perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah kini mencapai lima orang. Tiga tersangka terbaru masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57). Ketiganya diduga merupakan penerima kredit atau pihak yang memperoleh manfaat dari pencairan kredit bermasalah di LPD tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Kejari Karangasem Nomor PR-2923/N.1.14/Kph.3/11/2026, penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 12 November hingga 1 Desember 2026. Ketiga tersangka kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem untuk kepentingan penyidikan.

Dalam pengembangan perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan pemberian kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit, tidak memenuhi ketentuan wilayah pelayanan, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dan persyaratan administrasi. Akibatnya, sejumlah kredit tersebut mengalami kemacetan.

DUGAAN PERAN TIGA TERSANGKA

Dari hasil penyidikan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam proses pencairan kredit.

Tersangka IWD diduga memperoleh kredit sebesar Rp300 juta untuk pembayaran tanah. Selanjutnya, ia diduga mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma untuk mengajukan kredit masing-masing sebesar Rp250 juta guna mengambil alih utangnya melalui pembelian bagian tanah yang sebelumnya telah menjadi jaminan kredit. Kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perbuatan IWD mencapai Rp300 juta.

Sementara itu, tersangka IWJ diduga memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp250 juta dengan jaminan tanah yang hendak dibelinya. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi dan pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi. Namun, kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp250 juta.

Sedangkan tersangka MNA alias INJ diduga bersama I Wayan Darsa, S.H., bersepakat mencairkan kredit sebesar Rp400 juta dengan menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi. Kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan hingga jatuh tempo. Kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perkara ini mencapai Rp400 juta.

Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik, total kerugian yang berkaitan dengan ketiga tersangka tersebut mencapai Rp950 juta.

TOTAL KERUGIAN CAPAI RP2,69 MILIAR

Kejari Karangasem mengungkapkan, nilai kerugian Rp950 juta tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang mencapai Rp2.694.053.170 atau sekitar Rp2,69 miliar.

Perkara ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah yang sebelumnya telah menyeret mantan Kepala LPD Kelungah dan kini sedang menjalani proses persidangan dalam berkas perkara terpisah.

Dalam keterangan resminya, Kejari Karangasem menyebutkan bahwa langkah penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk dugaan pemberian informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan serta adanya upaya memengaruhi saksi agar tidak menyampaikan kejadian sebenarnya.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, masing-masing juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kejari Karangasem menegaskan bahwa proses penyidikan tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta pemenuhan hak-hak para tersangka.

Dengan bertambahnya tiga tersangka baru ini, penyidikan kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah semakin berkembang. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah tersebut. (Ami)

Oknum PNS Puskesmas di Karangasem Diduga Cabuli Sepupu 62 Kali Sejak Usia 9 Tahun, Istri Disebut Sudah Tahu Sejak 2023

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Kasus dugaan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga mengguncang Kabupaten Karangasem. Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di salah satu puskesmas di Karangasem, berinisial IKEP, diduga berulang kali menyetubuhi sepupu perempuannya sendiri hingga mencapai 62 kali. Mirisnya, dugaan perbuatan tersebut disebut telah berlangsung sejak korban masih berusia 9 tahun.

Pelaku yang kini berusia sekitar 40-an tahun atau telah memasuki usia kepala empat itu diketahui sudah beristri. Ironisnya, sang istri disebut telah mengetahui persoalan tersebut sejak 2023, ketika kedua belah pihak keluarga sempat melakukan mediasi secara internal. Namun, meski persoalan tersebut telah diketahui, tidak ada langkah pelaporan ke pihak kepolisian hingga akhirnya korban sendiri memberanikan diri menempuh jalur hukum.

Berdasarkan data pres rilis Polres Karangasem, Rabu (11/11/2026), korban yang kini telah berusia 26 tahun akhirnya melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke kepolisian pada Agustus 2026 lalu.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan korban. Mulai dari memberikan iming-iming uang, tekanan, hingga ancaman akan melaporkan korban apabila menolak ajakannya.

Dugaan perbuatan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dengan total persetubuhan yang disebut mencapai 62 kali. Bahkan, pelaku dikabarkan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap korban setiap bulannya.

“Persoalan ini sebenarnya sempat diketahui keluarga pada tahun 2023. Saat itu, kedua belah pihak sempat melakukan mediasi secara internal keluarga. Perkara tersebut awalnya tidak dibawa ke ranah hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ternyata pelaku tidak berhenti di sana,” ungkap Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika didampingi Kasat Reskrim Rifki Abdilah.

Kendati telah dimediasi, dugaan tekanan dan ancaman terhadap korban disebut masih terus berlanjut. Bahkan, pelaku diduga mengancam akan menyebarkan video maupun foto perbuatan asusila tersebut apabila korban nekat melaporkan kasus ini ke polisi.

Merasa tidak tahan dengan tekanan yang terus dialaminya, korban akhirnya memilih mengakhiri persoalan yang selama bertahun-tahun membelenggunya dengan menempuh jalur hukum.

Berkaca dari kasus tersebut, Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika mengimbau masyarakat agar tidak takut ataupun ragu melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat mendatangi kantor polisi terdekat maupun memanfaatkan layanan Call Center 110 Polri yang dapat diakses secara gratis.

Saat ini, IKEP telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Rutan Polres Karangasem untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (Ami)

Polres Karangasem Ungkap Kasus Curanmor, Motor NMAX Dicuri Saat Kunci Tertinggal di Dashboard

KARANGASEM, Bali Kini – Kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kunci kontak di dashboard dimanfaatkan pelaku untuk mencuri sepeda motor. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tersebut berhasil diungkap jajaran Polsek Karangasem, Polres Karangasem, pada Oktober 2026.

Dalam pengungkapan kasus yang dipaparkan saat konferensi pers Polres Karangasem, Rabu (11/11), polisi mengamankan seorang pria berinisial DR yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Ngurah Made Arya Asmarajaya.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 8 Oktober 2026 sekitar pukul 09.00 WITA, di Jalan Sudirman Nomor 94, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian diduga bermula ketika korban meninggalkan sepeda motornya dengan kunci kontak masih berada di dashboard. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengambil kendaraan tanpa harus merusak kunci kontak.

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika dalam kesempatan tersebut menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menindak tegas setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Karangasem.

“Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras jajaran kepolisian. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan. Pastikan kendaraan dalam keadaan terkunci dan kunci kontak tidak tertinggal saat diparkir,” tegasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres AKBP I Made Santika juga menghadirkan langsung korban. Bahkan, sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, Kapolres secara langsung menyerahkan kembali sepeda motor Yamaha NMAX milik korban yang berhasil diamankan sebagai barang bukti.

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, di antaranya satu lembar STNK, satu unit telepon genggam Samsung Galaxy M12 warna biru, serta pakaian yang diduga digunakan pelaku saat beraksi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V maksimal Rp500 juta.

Kapolres Karangasem dalam konferensi pers tersebut menyampaikan, pengungkapan curanmor ini merupakan bagian dari delapan laporan polisi yang berhasil diungkap jajaran Polres Karangasem selama Oktober 2026. Dari keseluruhan pengungkapan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam berbagai kasus tindak pidana.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, termasuk memastikan kunci kontak telah dicabut dan kendaraan dalam kondisi terkunci. Sebab, kelalaian kecil dapat membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi.

Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diimbau segera melapor melalui layanan kepolisian 110. (Ami)

Hadapi Puncak Penghujan, Seluruh Desa Persiapkan Jalur Evakuasi Darurat

Denpasar ,Bali Kini -  Saat menjelang musim penhujan dan adanya ppotensi bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan. Terlebih, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027, diminta seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan pun diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk menyiapkan jalur evakuasi darurat dan lokasi pengungsian sementara.

Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin Apel Siaga Bencana Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh sebatas pemenuhan administrasi. Seluruh unsur terkait harus memastikan kesiapan operasional di lapangan, mulai dari personel, peralatan, kendaraan operasional, sarana evakuasi hingga perangkat komunikasi.

Menurutnya, Kota Denpasar memiliki sejumlah potensi risiko bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran dan berbagai kejadian darurat lainnya. Karena itu, seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. "Jangan sampai hanya siap secara administratif, tetapi secara operasional tidak siap. Seluruh sarana dan prasarana harus benar-benar dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan," tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Jaya Negara meminta sistem peringatan dini atau early warning system berjalan optimal. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus dipastikan berlangsung cepat dan tepat sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

Dirinya menilai kecepatan bertindak menjadi salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih tugas saat penanganan di lapangan.

Jaya Negara mengingatkan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pecalang, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.

Setiap unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas serta kewenangannya. Dengan demikian, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas dapat berjalan jelas ketika menghadapi situasi darurat.

"Urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan BPBD sendiri. Perlu kerja sama seluruh unsur terkait. Dalam situasi darurat, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas harus jelas sehingga tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih," ujarnya.

Perhatian khusus juga diarahkan pada kesiapsiagaan di tingkat kewilayahan. Camat, lurah dan perbekel diminta aktif mengidentifikasi wilayah rawan bencana di masing-masing daerah, terutama titik-titik yang berpotensi mengalami genangan dan banjir.

Jaya Negara menegaskan, aparat kewilayahan tidak boleh hanya menunggu laporan ketika bencana terjadi. Mereka harus memahami kondisi wilayah dan mampu mengambil langkah awal berdasarkan potensi risiko yang telah diidentifikasi.

Sementara itu, sebagai langkah pencegahan menghadapi musim penghujan, perangkat daerah terkait diminta meningkatkan pemeliharaan saluran drainase dan sungai. Identifikasi terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang juga perlu dilakukan, disertai pemangkasan terhadap pohon yang dinilai membahayakan.(*)