Prioritaskan Pasokan BBM untuk Ambulans, Damkar, dan Truk Sampah

Denpasar , Bali Kini  - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali, khususnya Kota Denpasar, mendorong pemerintah kota mengambil langkah antisipatif. Pemkot Denpasar memastikan ketersediaan BBM bagi kendaraan kegawatdaruratan dan armada pelayanan publik agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan pemerintah kota memberikan perhatian khusus terhadap pasokan BBM untuk ambulans, mobil pemadam kebakaran (damkar), serta truk pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah antrean BBM yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda hingga Kamis (15/10). 

Menurut Arya Wibawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara telah menugaskan jajaran terkait sejak malam sebelumnya untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi stok BBM, terutama bagi kendaraan yang menunjang pelayanan masyarakat. “Sudah kita lakukan pendataan ambulans-ambulans kita yang melayani kegawatdaruratan di Denpasar. Jaminan keamanan stoknya itu harus dijaga,” ujar Arya Wibawa. 

Ia menegaskan, ketersediaan BBM bagi armada darurat menjadi prioritas agar petugas dapat merespons laporan masyarakat secara cepat, baik dalam penanganan kebakaran maupun situasi darurat lainnya. “Jangan sampai hanya gara-gara kehabisan BBM, kita tidak bisa melayani kegawatdaruratan atau bencana yang ada di Kota Denpasar,” tegasnya.

Selain ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran, Pemkot Denpasar turut memastikan kebutuhan BBM bagi truk pengangkut sampah. Pasokan bahan bakar untuk armada tersebut dinilai penting guna menjaga kelancaran pengangkutan sampah dan mempertahankan kebersihan lingkungan kota.

Di tengah kondisi kelangkaan BBM, Pemkot Denpasar juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 15–17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

Langkah pengurangan mobilitas ini turut diikuti penerapan pembelajaran daring bagi siswa sekolah. Arya Wibawa menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi maupun mobilitas masyarakat, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan selama antrean di SPBU masih terjadi. Termasuk work from home untuk ASN. 

Di sisi lain, pemerintah kota menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan bakar bagi kendaraan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan pelayanan dasar. Dengan demikian, penanganan kondisi darurat, pemadaman kebakaran, serta pengangkutan sampah di Kota Denpasar diharapkan tetap berjalan optimal selama kelangkaan BBM berlangsung.

FWK KRITIK PENANGANAN KARHUTLA KURANG SERIUS, KALSEL MERASA JADI ANAK TIRI, MASYARAKAT MULAI FRUSTRASI

Jakarta -Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai pemerintah kurang serius dan sistematis dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan dan dampak karhutla yang berkepanjangan, mulai membuat masyarakat frustasi dan marah karena kehidupan mereka sehari-hari sangat terganggu.

“Kondisi ini membuat kita terusik. Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane saat membuka Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Hadir dalam diskusi hibrida ini, Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Dewan Pers 2019-2022 serta sejumlah pengurus FWK dan  pemimpin redaksi media massa. Sementara teman-teman FWK yang hadir secara daring (online), di antaranya M Harris Sadikin (Palangka Raya); Zainal Helmie (Banjarmasin); Endro S Effendi (Samarinda); IGMB Dwikora Putra (Bali) dan Suroso Miswan (Papua Tengah).

Beberapa masalah daerah yang berdampak secara nasional menjadi isu hangat dalam diskusi ini. Selain masalah karhutla, FWK juga membahas masalah kelangkaan BBM di Bali. Di sejumlah SPBU, warga harus mengantre berjam-jam untuk dapat membeli BBM.

“Dampak kelangkaan BBM ini sangat luas, baik di bidang transportasi, pariwisata dan Pendidikan,” ujar Dwikora.

Anak Tiri

Tokoh pers di Kalimantan Selatan, Zainal Helmie mengemukakan, masyarakat menghadapi masalah serius karena karhutla yang berkepanjangan telah menganggu kesehatan masyarakat, kehidupan ekonomi rakyat, transportasi dan pendidikan.

Dikatakan, sekolah-sekolah sudah diliburkan dan anak-anak harus belajar dari rumah, serta tidak adanya jadwal penerbangan yang pasti, ini hanya sebagian kecil kesulitan yang dihadapi masyarakat. Ini menunjukkan pemerintah kurang serius menangani Karhutla.

“Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” ujar Helmie, Koorda FWK Kalsel.

Tidak heran, jika ada persepsi Kalimantan Selatan menjadi anak tiri, karena bukan termasuk daerah yang mendapat prioritas tinggi dalam penanganan karhutla. Saat ini, fokus pemerintah pusat pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Kabut asap tebal menyelimuti kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), hampir setiap hari. Tak heran jika wartawan senior, Harris Sadikin menyebut sudah hampir sebulan, tidak ada penerbangan dari Palangka Raya.

Akibat adanya kabut tebal, warga menghindari beraktivitas di luar rumah. Yang terkena dampaknya adalah UMKM karena omsetnya turun cukup drastis. Ini berpotensi mengakibatkan kredit macet di bank meningkat. Ekonomi melambat.

“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” tambah Harris, Koorda FWK Kalteng.

Kondisi darurat karhutla juga disampaikan koorda di Kalimantan Timur, Endro S Effendi. Masyarakat, katanya, sangat merasakan dampaknya.

Koorda FWK di Papua Tengah, Suroso Miswan menyebut masalah karhutla dan kemarau panjang mengakibatkan kesulitan hidup masyarakat.

Wartawan senior M Nasir, Dr Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah dan Iqbal Risyad (Pimred VOI) juga menyoroti dan mempertanyakan mengapa pemerintah belum memanfaatkan tawaran bantuan negara-negara sahabat Indonesia.

Hendry Ch Bangun menyatakan karhutla yang berkepanjangan di Kalsel, Kaltim dan Kalteng membuat rakyat frustrasi dan marah karena kehidupan mereka terganggu, tidak saja masalah kesehatan yang memburuk, ekonomi yang mulai macet hingga pendidikan dan transporasi yang terganggu. Sementara belum terlihat upaya sistematis dan tepat dari pemerintah pusat.

Setidaknya kebijakan Presiden Prabowo dalam penanganan Karhutla, termasuk instruksinya dalam mempercapat pemadaman, baik lewat operasi darat dan udara di sejumlah wilayah, belum dirasakan langsung manfaatnya. Masyarakat masih berjuang menghadapi kabut asap.

Herry Sinamarata, Koordinator Ekonomi FWK menambahkan, pemerintah harus segera memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat termasuk UMKM yang sedang kesulitan menghadapi dampak  negatif karhatlu. Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak! *

Perumda dan OPD Pemkot Denpasar Serentak Bagikan Ratusan Nasi Bungkus di Beberapa SPBU

Ket. Foto : Di Tengah Antrean BBM, Perumda dan OPD Pemkot Denpasar Serentak Bagikan Ratusan Nasi Bungkus di Beberapa SPBU

Denpasar,Bali Kini - Di tengah antrean panjang masyarakat yang akan membeli BBM di SPBU Kota Denpasar, aksi kepedulian secara serentak datang dari jajaran OPD Pemerintah Kota Denpasar dan juga Perusahaan Daerah (Perumda) Kota Denpasar. Lebih dari 300 nasi bungkus dan air minum dibagikan untuk masyarakat yang mengantre di beberapa titik SPBU, Kamis (15/10) siang.

Adapun Perumda yang terlibat, yakni Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS), dan Perumda Pasar Sewakadarma. Sementara OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, jajaran Camat, Perbekel/Lurah dan lainnya. 

Saat dihubungi, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma, I Wayan Suadi Putra, menyampaikan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu warga yang kelelahan akibat antrean panjang menyusul gangguan distribusi BBM di Bali.

"Atas arahan Bapak Wali Kota Denpasar, di tengah situasi yang menyulitkan, jajaran Perumda Kota Denpasar hari ini serentak bergerak untuk membagikan nasi dan air minum sebagai bentuk kepedulian dan semangat saling membantu di tengah kondisi ini," ungkap Wayan Suadi.

Ia menyebutkan, beberapa titik lokasi pembagian meliputi SPBU kawasan Gatot Subroto, SPBU Jalan Raya Puputan, SPBU Jalan Setiabudi, SPBU Jalan Pulau Buton, SPBU Jalan Kamboja, SPBU Jalan Imam Bonjol, SPBU Jalan Hayam Wuruk, dan SPBU seputaran Pasar Anyarsari.

Lebih lanjut, Wayan Suadi mengatakan, selain aksi berbagi makanan dan minuman, pihaknya juga membantu mengatur arus kepadatan di sekitar kawasan SPBU, sehingga kemacetan akibat dampak antrean panjang dapat sedikit terurai.

Pihaknya berharap aksi kecil ini dapat sedikit meringankan beban warga dan menjadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, semangat gotong royong dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai spirit kebersamaan Kota Denpasar tetap harus dijaga, sembari menunggu distribusi BBM kembali normal. (Win)

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Karya Melaspas Kori Agung

Ket. Foto:

Walikota Jaya Negara saat menghadiri Karya Melaspas Kori Agung Pura Pesanakan Pasek Agung Tegal.

DENPASAR, BALI KINI - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Melaspas Kori Agung di Pura Pesanakan Pasek Agung Tegal, Br. Buana Desa, Desa Adat Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Rabu (14/10).

Upacara yang bertepatan dengan Rahina Buda Cemeng Klawu ini dilaksanakan pasca rampungnya pembangunan Kori Agung.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara seusai ngaturang punia mengatakan, upacara ini merupakan wujud peningkatan sradha bhakti umat Hindu di Br. Buana Desa kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

"Pemerintah Kota Denpasar mendukung dan mengapresiasi komunitas masyarakat di desa dan banjar yang mengedepankan pemberdayaan yang tidak terlepas dari sektor budaya dan keagamaan," ujar Jaya Negara.

Sementara Penglingsir Pura Pesanakan Pasek Agung Tegal, I Made Mada Wijaya menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkot Denpasar terhadap pelestarian adat dan budaya.

Lebih dari itu, pihaknya berharap kegiatan ini akan membawa kebaikan dan juga kerahayuan untuk masyarakat setempat.

"Kami berharap karya ini membawa kebaikan dalam kegiatan persembahyangan di Br. Buana Desa," ujarnya. (Gita)

Seluruh Fraksi DPRD Setujui Perda Kawasan Tanpa Rokok

Ket. Foto : Wawali Arya Wibawa Hadiri Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar 

DENPASAR- Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri 

Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar pada Selasa (13/10). 

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede itu membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan juga Ranperda mengenai Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengatakan, seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan mekanisme yang ada. 

“Secara umum seluruh Fraksi menerima dan menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar I Gusti Ngurah Gede.

Masing-masing fraksi, yakni Fraksi PSI-NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir terkait kedua Ranperda tersebut. Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan mekanisme yang ada. 

Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Anggota DPRD I Wayan Suwirya menyebut, secara prinsip Fraksi Golkar menilai pembentukan Ranperda pembentukan Produk Hukum ini sangat strategis guna menghasilkan produk hukum yang akuntabel, berkualitas, responsif demi mendukung tata kelola Pemerintah Kota Denpasar yang optimal.

Sedangkan, berkaitan Ranperda Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sendiri menurut Fraksi Golkar sendiri dinilai sangatlah penting guna mengaturan pengawasan KTR yang meliputi kawasan terutama yang berkaitan dengan anak-anak, lingkungan sekolah, fasilitas umum dan lainnya. 

Dari Fraksi PSI-NasDem yang dibacakan oleh Anak Agung Putu Gede Anugraha Mertha, pandangan umum dan pendapat akhir yang disampaikan adalah disebutkan, Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan kewenangan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 

AA Putu Gede Anugraha juga menyampaikan, Fraksi PSI-NasDem mengatakan,  pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan akan dapat memberikan perlindungan kesehatan sekaligus menciptakan publik sehat di Kota Denpasar.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Luh Putu Mamas Lestari disebutkan, dengan dibentuknya Peraturan Hukum Daerah diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih komperhensif, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas. Lebih lanjut, Mamas Lestari juga menyampaikan, terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan KTR, Fraksi PDI Perjuangan menilai dengan pertauran daerah ini diharapkan akan memberikan perlindungan kesehatan khususnya resiko kesehatan akibat konsumsi rokok, dan atau produk tembakau dan paparan asap rokok.

Pandangan umum dan pendapat akhir dari Fraksi Gerindra, yang dibacakan I Ketut Sudana menyebutkan, Ranperda  Pembentukan Produk Hukum Daerah, diharapkan akan dapat menjamin kepastian Hukum, untuk mengiringi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertib dan efektif. Fraksi Gerindra juga menyampaikan, kedepannya Perda tentang Penyelenggaran KTR agar disosialisasikan dengan baik dan intensif kepada masyarakat. 

Menanggapai pembahasan itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Denpasar, yang telah dengan seksama ikut membahas tentang pembentuan kedua Ranperda itu. 

Arya Wibawa mengatakan, pengaturan lebih terperinci diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan produk tembakau dan rokok elektrik. Menurutnya, aturan KTR yang telah ada sebelumnya disusun ketika penggunaan rokok konvensional masih menjadi perhatian utama. Sementara itu, saat ini terdapat perkembangan produk baru, seperti vape dan rokok elektrik, yang perlu diakomodasi dalam aturan turunan.

“Nanti akan kita tuangkan dalam Perwali untuk mengatur lebih detail itu, karena ada sebagian juga promosi dari rokok elektrik yang menyatakan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini yang akan kita tuangkan secara detail nanti di dalam Perwali, termasuk juga toko-tokonya,” ujar Arya Wibawa.

Dengan demikian, pengaturan ketentuan teknis mengenai pembatasan  dan pengawasan penggunaan maupun pola pengaturan toko yang menjual masih akan dirumuskan lebih lanjut melalui Perwali. (*s)

Kelangkaan BBM, Siswa SLB Negeri 1 Karangasem Belajar dari Rumah

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, BALIKINI– Dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali turut memengaruhi aktivitas pendidikan. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran daring, termasuk SLB Negeri 1 Karangasem, sebagai upaya mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem.

Kebijakan tersebut berlaku pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Selama periode tersebut, siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA diarahkan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.

Khusus di SLB Negeri 1 Karangasem, sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa yang memiliki beragam kondisi disabilitas. Alih-alih menerapkan pembelajaran daring secara penuh, pihak sekolah memberikan tugas tambahan yang dapat dikerjakan siswa bersama keluarga di rumah.

“Materi yang diberikan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti penerapan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, membiasakan diri mengucapkan salam, serta mengenal dan menghafal nama-nama benda di lingkungan sekitar,” tandas I Wayan Muliarta, Guru Bahasa Bali SLB N 1 Karangasem.

Pemberian tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ketunaan setiap siswa agar proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal meskipun kegiatan belajar tatap muka sementara ditiadakan.

Hasil pembelajaran siswa selanjutnya diunggah ke Google Drive yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, guru tetap dapat memantau aktivitas belajar siswa selama masa pembelajaran dari rumah.

Kebijakan meliburkan siswa dari kegiatan belajar tatap muka ini diharapkan dapat membantu mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem dapat berangsur terurai.

Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi di tengah kondisi kelangkaan BBM yang terjadi di Bali. (Ami)

PENUTUPAN AMANKILA RESORT SELAMA TIGA BULAN, PAD KARANGASEM TERANCAM BERKURANG RP6 MILIAR

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Pansus I DPRD Kabupaten Karangasem bersama rombongan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan kunjungan ke Amankila Resort di Kecamatan Manggis, Karangasem, Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk membahas dampak rencana penutupan operasional hotel mewah tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak pariwisata.

Amankila Resort berencana menghentikan operasional sementara selama tiga bulan, mulai 20 Oktober 2026 hingga 19 Januari 2027, untuk melaksanakan renovasi. Penutupan ini diperkirakan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, mengingat Amankila menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar dari sektor pariwisata di Kabupaten Karangasem.

Dalam kondisi normal, Amankila Resort rata-rata menyetorkan pajak sekitar Rp2 miliar per bulan. Dengan penutupan selama tiga bulan, potensi penerimaan pajak yang tidak diperoleh daerah diperkirakan mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Hotel yang menawarkan tarif menginap sekitar Rp15 juta hingga Rp38 juta per malam ini melakukan renovasi untuk meningkatkan kenyamanan tamu. Penutupan sementara juga dilakukan agar para tamu tidak terganggu oleh kebisingan selama proses pengerjaan proyek.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Karangasem, Made Ruspita, berharap proses renovasi Amankila Resort dapat berjalan lancar sehingga hotel tersebut kembali beroperasi dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan langkah konkret guna mengantisipasi potensi kehilangan penerimaan pajak selama tiga bulan tersebut.

Pemerintah daerah juga diminta menggali potensi pendapatan dari sektor lain, termasuk mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pariwisata, serta sektor potensial lainnya. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas PAD, terlebih DPRD menargetkan peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp26 miliar.

Selain itu, target penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dirancang meningkat hingga Rp14 miliar. Karena itu, optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui pendataan wajib pajak yang akurat, pengawasan kepatuhan pembayaran, serta pemastian bahwa data penerimaan pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak dimanipulasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengakui penutupan sementara Amankila Resort akan berdampak terhadap PAD. Namun, pihaknya tetap optimistis target peningkatan pendapatan daerah dapat diupayakan melalui berbagai langkah konkret dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada sekaligus menggali sumber pendapatan baru agar penutupan sementara salah satu penyumbang pajak terbesar tersebut tidak menghambat pencapaian target PAD Kabupaten Karangasem. (Ami)

Bupati Satria Hadiri Peresmian SPPG 3T Kutampi : Dorong Peningkatan Gizi, Cegah Stunting, dan Berdayakan Ekonomi Lokal

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria menghadiri acara peresmian Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Terdepan, Terluar, dan Tertinggal di Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Rabu (14/10).

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendukung program strategis nasional tersebut.

“Kami sadar betul bahwa investasi terbaik untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting sejak dini,” tegasnya. Ia pun mengingatkan agar higienitas dan mutu gizi makanan yang didistribusikan harus benar-benar terjamin.

Mengingat medan logistik wilayah kepulauan Klungkung (Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan) yang cukup menantang, kehadiran SPPG ini diharapkan mampu memberikan dampak ganda. “Kami mendorong agar operasional SPPG di Klungkung ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan produk dan potensi lokal demi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” tambah Bupati Satria.

Harapan tersebut selaras dengan arahan Wakil Kepala BGN Pusat yang hadir langsung pada acara tersebut. Ia secara khusus menitipkan agar kualitas program MBG terus dikawal karena tujuannya tak hanya sekadar pemenuhan nutrisi, melainkan juga untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan menyerap tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Kepala BGN yang hadir secara virtual (Zoom Meeting) memastikan pihaknya akan terus memperluas dapur MBG di daerah-daerah terpencil. Ia juga meminta peran aktif kepala daerah untuk turut memonitoring operasional dapur agar kualitas layanannya senantiasa terjaga.(*)

Antisipasi Pemadaman Listrik di Nusa Penida, Pemkab Klungkung Koordinasi dengan PLN

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil langkah antisipasi untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kecamatan Nusa Penida. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penambahan mesin berkapasitas 2 MW yang didatangkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pekan ini.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Pj. Sekda Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, bersama Manajer PLN UP3 Bali Timur, I Made Arya, beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Klungkung, Senin malam (12/10).

Usai pertemuan, Bupati Satria menyampaikan bahwa penambahan mesin tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi pemadaman listrik bergilir selama mesin yang ada menjalani perbaikan.

“Minggu ini akan ada tambahan mesin dari Mataram dengan kapasitas 2 MW untuk membackup mesin yang sedang diperbaiki. Kami berharap langkah ini dapat membantu mengantisipasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat ini,” ujar Bupati Satria.

Selain penambahan mesin dalam waktu dekat, Bupati Satria juga menyampaikan bahwa pada akhir November 2026 direncanakan penambahan mesin dengan kapasitas 5 MW. Bupati berharap langkah antisipasi tersebut dapat membantu menjaga keandalan pasokan listrik di Nusa Penida, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di wilayah kepulauan tersebut.

“Pada akhir November ini juga akan ada penambahan mesin dengan kapasitas 5 MW. Dengan tambahan tersebut, diharapkan pasokan listrik di Nusa Penida semakin terjaga sehingga kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ungkapnya.(*)

Buka TMMD ke-130 di Banjarangkan, Bupati Satria Tegaskan Pentingnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, secara resmi membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Umum Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Selasa (13/10/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Satria menegaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi dan kemanunggalan TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan serta kesejahteraan warga desa.

"Pemerintah Daerah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan TMMD sebagai upaya melestarikan budaya gotong royong demi percepatan pembangunan pedesaan. Sejarah telah membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kekuatan ampuh dalam menjaga keutuhan NKRI," ujar Bupati Satria dalam sambutannya.

Mengusung tema "TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa", Bupati menilai fokus pembangunan dari wilayah terluar dan desa sangat relevan dengan upaya penguatan bangsa. Menurutnya, kokohnya desa menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kekuatan negara.

Ia menambahkan, program TMMD ini selaras dengan program strategis pemerintah pusat maupun daerah, baik di sektor pembangunan fisik maupun non-fisik, seperti penanganan stunting, bedah rumah, ketahanan pangan, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat di lokasi sasaran untuk berpartisipasi aktif, serta mengimbau jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk bersinergi secara terpadu. Dengan begitu, hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.

Pada TMMD ke-130 yang dilaksanakan oleh Kodim 1610/Klungkung ini, sejumlah pengerjaan fisik utama menyasar infrastruktur desa. Di antaranya pengerjaan rabat beton jalan yang menjadi akses utama menuju lahan pertanian warga guna mempermudah pengangkutan sarana produksi dan hasil panen.

Selain jalan, prajurit TNI bersama warga juga membangun senderan atau dinding penahan tanah untuk memperkuat struktur badan jalan serta mencegah risiko erosi dan tanah longsor.

Di bidang fasilitas sosial kemasyarakatan, program TMMD turut merehab wantilan (balai banjar) yang menjadi sarana vital bagi aktivitas sosial, adat, budaya, dan keagamaan warga setempat, serta membangun balai pesandekan sebagai fasilitas pendukung.

Pembukaan TMMD ke-130 ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Bupati I Made Satria. Turut mendampingi dalam prosesi tersebut Raja Klungkung Ida Dalem Semaraputra, Kasrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Dafit Beni Upeni, Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda Klungkung, serta Pj. Sekda Klungkung.

Rangkaian acara diakhiri dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada warga kurang mampu, peninjauan layanan kesehatan gratis, serta kunjungan lapangan langsung ke lokasi proyek fisik.(*)