Forum PUSPA Bangli Sosialisasikan Pencegahan Bullying di SMPN 1 Bangli

BANGLI , BALI KINI - Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Bangli terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pencegahan bullying atau perundungan di SMP Negeri 1 Bangli, Kamis (8/10/26).

Kegiatan mengusung tema Mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua dan diikuti puluhan siswa. Sosialisasi dikemas secara interaktif dengan memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk bullying, dampaknya terhadap korban, serta pentingnya membangun pertemanan yang sehat dan saling menghargai.

Kepala SMPN 1 Bangli, I Wayan Agus Adi Wiguna, mengapresiasi kegiatan yang digelar Forum PUSPA Bangli. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.

“Kehadiran Ibu Ketua PUSPA beserta rombongan menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan bebas dari bullying,” ujarnya.

Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, mengajak para siswa menjadikan sekolah sebagai tempat belajar dan berinteraksi yang menyenangkan tanpa kekerasan.

Ia menekankan bahwa perbedaan karakter, latar belakang maupun kemampuan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Menurutnya, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan pertemanan.

“Forum PUSPA Bangli berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Bangli, I Wayan Jimat, hadir sebagai narasumber. Ia memberikan pemahaman kepada siswa mengenai cara mengenali bullying, dampaknya terhadap korban, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan melaporkan tindakan perundungan.

Kegiatan berlangsung interaktif dan mendapat respons positif dari para siswa. Melalui sosialisasi ini, Forum PUSPA Bangli berharap budaya saling menghormati, peduli, dan berani mencegah perundungan dapat semakin tumbuh di lingkungan sekolah.

Dengan terciptanya sekolah yang aman dan nyaman, anak-anak diharapkan dapat belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi diri secara optimal tanpa rasa takut maupun tekanan.(*)

Bus dan Truk Nantinya Dibatasi Masuk Heritage Gajah Mada DENPASAR

Denpasar , Bali Kini  - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat kota, khususnya kawasan Heritage Gajah Mada. Salah satu opsi yang akan dikaji adalah membatasi kendaraan besar, seperti bus dan truk, agar tidak masuk ke jalur inti kawasan tersebut, Kamis (8/10). 

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, rekayasa lalu lintas menjadi salah satu solusi jangka pendek yang akan diperkuat untuk mengatasi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan Kota Denpasar.

Menurutnya, Pemkot Denpasar bersama Dinas Perhubungan akan kembali mengevaluasi titik-titik yang dinilai membutuhkan rekayasa arus lalu lintas.

“Rekayasa lalu lintas sudah kita lakukan, tetapi masih perlu kita tingkatkan. Ini salah satu solusi jangka pendek kami untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Denpasar,” ujar Arya Wibawa.

Khusus kawasan Gajah Mada, Pemkot Denpasar akan menggelar rapat lintas instansi pada Senin mendatang. Rapat tersebut akan melibatkan Perumda Parkir, Perumda Pasar, serta Dinas Perhubungan.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga menyangkut penataan kawasan Heritage Gajah Mada sebagai salah satu kawasan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

Arya Wibawa menegaskan, penataan kawasan heritage harus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Karena itu, pengaturan sirkulasi kendaraan menjadi salah satu aspek penting yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Ia menilai keberadaan kendaraan besar, terutama bus dan truk, yang masih dapat melintas di kawasan Gajah Mada berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, pembatasan kendaraan besar menjadi salah satu opsi yang akan dipertimbangkan. “Apakah nanti dalam rapat akan kita kaji mobil-mobil besar mungkin kita batasi untuk tidak bisa masuk ke kawasan heritage itu,” katanya.

Arya Wibawa mencontohkan penerapan pembatasan kendaraan besar di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam penataan kawasan Heritage Gajah Mada. "Seperti kita meniru Malioboro, bagus itu, bus-bus tidak bisa masuk ke jalur inti Malioboro,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi Gajah Mada saat ini perlu mendapat perhatian karena kendaraan besar, termasuk truk dan bus, masih dapat memasuki kawasan tersebut. Selain berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas, keberadaan kendaraan besar juga dinilai kurang sejalan dengan konsep kawasan heritage yang tengah diarahkan menjadi ruang ekonomi kreatif dan pariwisata.

“Sekarang kondisi kita di Denpasar, Gajah Mada kalau tidak salah truk masuk, kemudian bus-bus besar juga bisa masuk ke sana. Itu juga akan membawa kemacetan,” tegasnya.

Dikaji untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif, selain rekayasa lalu lintas, Pemkot Denpasar juga menyiapkan kajian menyeluruh terkait pengembangan kawasan Heritage Gajah Mada. Dinas Pariwisata akan membentuk tim pengkaji yang melibatkan akademisi, seniman, serta sejumlah unsur terkait. 

Kajian tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemkot Denpasar ingin agar setelah penataan kawasan dilakukan, aktivitas ekonomi masyarakat dapat ikut berkembang tanpa menghilangkan karakter budaya yang menjadi identitas kawasan Gajah Mada.

“Dari sisi ekonomi bisa kita tingkatkan, dari sisi budaya juga bisa kita pertahankan ke-heritage-annya, kemudian dampak ke pariwisatanya juga bisa ditingkatkan,” kata Arya Wibawa.

Dengan demikian, penataan kawasan Heritage Gajah Mada nantinya tidak sekadar mempercantik wajah kawasan. Pemkot Denpasar juga ingin memastikan penataan tersebut berjalan beriringan dengan pengaturan lalu lintas serta pembentukan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terarah.

Pembatasan kendaraan besar menjadi salah satu opsi yang akan dikaji lebih lanjut dalam rapat lintas instansi. Keputusan mengenai penerapan pembatasan tersebut akan menunggu hasil evaluasi dan pembahasan bersama instansi terkait (jro)

Pemkab Klungkung Serahkan Bantuan Sosial Korban Bencana, Bupati Satria Imbau Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau Panjang

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung menunjukkan komitmen nyata dalam mendampingi masyarakat yang tertimpa musibah. Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Pj. Sekda Gusti Agung Putra Mahajaya, serta Kalak BPBD Klungkung Putu Widiada, menyerahkan secara simbolis bantuan sosial tak terduga kepada para korban bencana/musibah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Kamis (8/10).

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kalak BPBD Klungkung, Putu Widiada, tercatat sebanyak 30 proposal permohonan bantuan telah masuk dan disetujui, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp353 juta.

Bupati I Made Satria menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan sosial ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dengan tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak langsung oleh musibah atau bencana alam.

"Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan akibat musibah yang tidak terduga," ujar Bupati Satria.

Selain menyerahkan bantuan, Bupati Satria memberikan imbauan penting kepada seluruh warga Klungkung. Mengingat saat ini tengah berada di tengah musim kemarau panjang, potensi terjadinya kebakaran meningkat secara signifikan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, saling mengawasi lingkungan sekitar, dan bersama-sama menjaga keamanan wilayah dari ancaman bencana di musim kemarau ini,” ujar Bupati Satria (*)

Genjot Pendapatan Daerah, Bupati Satria Ajak OPD Tinggalkan Ego Sektoral dan Perkuat Kolaborasi

KLUNGKUNG,BALI KINI - Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, PJ Sekda Gusti Agung Putra Mahajaya 

menghadiri Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, pada Kamis (8/10).

Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menekankan pentingnya langkah konkret bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk menggenjot target pendapatan secara lebih terukur. Evaluasi ini difokuskan untuk memberikan motivasi sekaligus membenahi strategi pendapatan PAD agar tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran. 

Bupati Satria meminta target PAD disesuaikan kembali agar selaras dengan potensi riil di lapangan secara lebih logis dan terukur. Dirinya juga meminta mengoptimalkan kinerja melalui kolaborasi erat dan sinergi antar-OPD sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

 

“Hilangkan ego masing-masing instansi demi tercapainya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung secara luas serta mendorong seluruh jajaran birokrasi untuk berani mencoba berbagai inovasi baru dalam menggali potensi sumber-sumber 

pendapatan daerah yang belum tersentuh,” tegas Bupati Satria.

Melalui evaluasi hari ini, jajaran Pemkab Klungkung optimistis semangat kerja OPD penghasil dapat terus ditingkatkan guna mengamankan target PAD Triwulan III dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin mandiri (*)

700 Peserta Hadiri Mahasabha XIII PHDI, Konsolidasi Organisasi hingga Estafet Kepemimpinan

Laporan Reporter: Arsini Devy

JAKARTA, BALI KINI— Sekitar 700 peserta menghadiri Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang digelar di Jakarta, Kamis (8/10/2026). 

Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han) menjelaskan Peserta berasal dari berbagai unsur organisasi dan kelembagaan Hindu, mulai dari Pengurus PHDI Pusat, utusan PHDI Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan organisasi Hindu tingkat nasional, hingga perwakilan yayasan, lembaga, dan komite Hindu tingkat nasional

“keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa Mahasabha XIII menjadi forum konsolidasi yang melibatkan berbagai elemen dalam organisasi dan kehidupan keumatan Hindu di Indonesia,” jelasnya

Nyoman Cantiasa juga mengatakan Mahasabha merupakan forum penting dalam menentukan arah organisasi PHDI, termasuk pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hingga proses pergantian estafet kepemimpinan. “Mahasabha ini sebagai forum untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi hingga pergantian estafet kepemimpinan di sini,” ujar I Nyoman Cantiasa.

Dalam laporannya I Nyoman Cantiasa juga menjelaskan bahwa panitia bersama pengurus PHDI telah melaksanakan rangkaian kegiatan Pra-Mahasabha dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di berbagai daerah.

“Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya Pra Mahasabha dalam bentuk FGD, di mana kami belanja masalah di berbagai daerah. Forum ini menyerap aspirasi umat terkait transformasi kelembagaan, pelayanan, tata kelola aset, kesehatan, hingga peran anak muda,” terangnya.

I Nyoman Cantiasa juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Mahasabha XIII dapat terlaksana melalui kerja bersama berbagai pihak. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari semangat gotong royong seluruh pihak yang terlibat.

Turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar; Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Ok, Anggota DPR/DPD RI Perwakilan Bali, Pimpinana TNI/PolriPolri, Perwakilan Kejaksaan Agung, Tokoh Lintas Agama, Pimpinan Ormas Keagamaan, Pimpinan Perguruan Tinggi Hindu dan Perwakilan PHDI Provinsi dan Kabupaten Kota.(Dv)

Mahasabha XIII PHDI Dorong Penguatan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya

Laporan Reporter: Asrini Devy 

JAKARTA, BALI KINI -  Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dengan mengusung tema “Penguatan PHDI Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya” resmi digelar di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han), dalam laporan panitia menyampaikan berbagai perkembangan persiapan hingga pelaksanaan Mahasabha XIII. “Seluruh rangkaian persiapan sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai kegiatan Pra-Mahasabha, termasuk forum diskusi dan penyerapan aspirasi dari berbagai daerah” terangnya.

Sebagai informasi Mahasabha XIII PHDI akan berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta 

Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya menegaskan bahwa focus PHDI dalam pembangunan manusia Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek jasmani, tetapi juga harus dibangun melalui kekuatan rohani yang berlandaskan Sradha dan Bhakti kepada Sang Hyang Widhi Wasa. 

“PHDI ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia rohani dalam Hindu Sradha Bhakti kehadapan Sang Hyang Widhi Wasa, manusia jasmani, kemudian dalam implementasinya kita ingin membangun SDM Indonesia yang unggul,” ujar Wisnu.

Sejalan dengan pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, H. Ahmad Muzani yang dalam sambutannya menjelaskan kekuatan umat tidak hanya tercermin dari kehidupan keagamaan, tetapi juga dari kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, keyakinan agama perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata, termasuk melalui kemandirian dan produktivitas umat.

“Karena itu keyakinan kita terhadap agama harus memberikan kontribusi nyata pada negeri ini. Keyakinan terhadap agama tidak bertentangan sama sekali dengan tujuan bernegara, justru semakin memperkuat posisi kita dalam bernegara,” katanya.

Sebagai penutup Muzani memberikan selamat ats pelaksanaan Mahasabha XIII PHDI “mudah-mudahan Mahasabha XIII ini membawa kebaikan pada agama dan bangs akita,” tutupnya 

Turut hadir sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar; Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Ok, Anggota DPR/DPD RI Perwakilan Bali, Pimpinana TNI/PolriPolri, Perwakilan Kejaksaan Agung, Tokoh Lintas Agama, Pimpinan Ormas Keagamaan, Pimpinan Perguruan Tinggi Hindu dan Perwakilan PHDI Provinsi dan Kabupaten Kota.

Pembukaan Mahasabha XIII PHDI diakhiri dengan penyerahan cendramata kepada Ketua MPR RI, Menteri Agama RI, dan Para Ketua Majelis Lintas Umat.(Dv)

Pemkab Tabanan Tekankan Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Akuntabel

Tabanan , Bali Kini  – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel kembali ditegaskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan. Mewakili Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, S.Sos., menyampaikan Pidato Pengantar Bupati Tabanan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Rabu (7/10). 

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., serta diikuti oleh jajaran Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, unsur Forkopimda Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya.

Melalui sambutan Bupati Tabanan yang disampaikan Wabup Dirga, ditegaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari kewajiban konstitusional sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. “Ranperda tentang APBD ini disusun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2.150 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp951.106 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1.199 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.132 triliun lebih, dengan perincian belanja operasi sebesar Rp1.745 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp133,627 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp10,808 miliar lebih, serta belanja transfer sebesar Rp242,157 miliar lebih. 

Menurutnya juga, APBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat, tepat sasaran, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Untuk itu, kami sangat mengharapkan pandangan, masukan, saran dan koreksi konstruktif dari seluruh anggota dewan yang terhormat, sehingga Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi dokumen anggaran yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuh Dirga.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan DPRD, pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru, sekaligus mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)

Ranperda APBD 2027, Bupati Sanjaya Tekankan Pengelolaan Anggaran Berorientasi Masyarakat

Tiga Fraksi DPRD Tabanan Sepakati 

Tabanan , BALI KINI  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10).

 

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah bersama para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, pemandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang secara umum menyatakan persetujuan serta memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

 

Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD dinilai perlu dilakukan secara realistis, transparan, produktif, dan akuntabel. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketepatan pendapatan, belanja dan pembiayaan, keberpihakan anggaran pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi serta pemerataan pembangunan, hingga memastikan setiap program memiliki target hasil dan mekanisme yang terukur.

 

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani memandang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melanjutkan prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan.

 

Atas pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja, yang menyatakan sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya. Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

Dengan adanya penyampaian pandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan berproses sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Kabupaten Tabanan terus membangun sinergi dalam memastikan arah kebijakan anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Tabanan secara terukur dan bertanggung jawab. (*)

Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho

Ket. Foto : Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho, Pamflet, Banner dan Spanduk di Fasilitas Umum

DENPASAR , BALI KINI – Dalam upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap berbagai media promosi yang terpasang di fasilitas umum, Kamis (8/10).

Kegiatan penertiban menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Denpasar, yakni Jalan Melati, Jalan P.B. Sudirman, dan Jalan Raya Sesetan. Penertiban dilakukan terhadap baliho, pamflet, banner, spanduk, hingga papan nama yang dipasang pada fasilitas umum dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan tertata.

“Penertiban ini kami laksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya di ruang-ruang publik. Kami mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan dalam pemasangan media promosi sehingga tidak mengganggu fasilitas umum maupun keindahan kota,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Denpasar berhasil menertibkan sebanyak 144 media, dengan rincian 25 baliho, 55 pamflet, 26 banner, 30 spanduk, dan 8 papan nama.

Bawa Nendra menambahkan, Satpol PP Kota Denpasar terus mengedepankan pendekatan persuasif dan sesuai dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan penertiban. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Selain penertiban, Satpol PP Kota Denpasar juga mengingatkan masyarakat terkait layanan pengaduan melalui GARBASITA (Gerakan Bersama Satuan Polisi Pamong Praja). Seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA tidak dikenakan biaya.

“Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Satpol PP Kota Denpasar, kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Apabila ada pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui WA Bot GARBASITA dengan menyertakan bukti yang autentik,” tegasnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui WA Bot GARBASITA di nomor 081337338326. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban kota sekaligus membantu mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(ayu)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih Pura Sekar

Ket foto : Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih Pura Sekar Jepun Tangkas Kori Agung.

Denpasar, Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri rangkaian Karya Ngenteg Linggih, Nila Pati, Pedudusan Alit dan Wraspati Kalpa di Pura Sekar Jepun, Tangkas Kori Agung, Desa Adat Kerobokan, Kamis (8/10). Kehadiran Wawali Arya Wibawa merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang dilaksanakan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan desa adat dalam menjaga keberlanjutan adat, agama, tradisi dan budaya Bali.

Ketua Panitia Karya, I Wayan Sarjana Putra mengatakan, rangkaian karya telah dimulai sejak 1 Oktober 2026 dengan pelaksanaan Matur Piuning Karya. Selanjutnya, pada Kamis (8/10) dilaksanakan upacara Ngingsah sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju puncak karya.

“Rangkaian karya sudah dimulai sejak 1 Oktober dengan Matur Piuning. Hari ini dilaksanakan Ngingsah, kemudian pada 10 Oktober mendatang akan dilaksanakan Pecaruan Rsi Gana,” ujar I Wayan Sarjana Putra.

Sarjana menjelaskan, puncak karya akan dilaksanakan pada 14 Oktober 2026. Seluruh rangkaian upacara kemudian akan diakhiri dengan Penyineban pada 16 Oktober 2026.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi semangat dan kebersamaan krama dalam melaksanakan karya tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan sradha dan bhakti, namun juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan adat, budaya dan tradisi Bali.

“Pemerintah Kota Denpasar tentu memberikan apresiasi atas semangat kebersamaan krama dalam melaksanakan karya ini. Kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga adat, tradisi dan budaya Bali agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi selanjutnya,” ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar akan terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya. Sinergi antara pemerintah, desa adat dan masyarakat dinilai penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

"Rangkaian karya di Pura Sekar Jepun, Tangkas Kori Agung tersebut diharapkan dapat berjalan lancar dan khidmat serta menjadi momentum bagi seluruh krama untuk meningkatkan sradha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa," ujarnya. (Eka).