Wamenkes RI Benyamin Paulus Resmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat.

Ket foto : Wamenkes RI, Benyamin Paulus Octavianus, didampingi Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Selasa (6/10).

Denpasar, Bali Kini - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, ditandai dengan penandatanganan prasasti, Selasa (6/10). Kehadiran puskesmas yang dikembangkan sebagai fasilitas kesehatan (faskes) inklusif ramah ibu dan anak ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Usai peresmian, Wamenkes RI Benyamin Paulus meninjau secara langsung sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Peninjauan meliputi ruang gawat darurat, ruang persalinan, poliklinik hingga ruang rawat inap pasien bersalin. Kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat juga menjadi bagian dari transformasi pemanfaatan kawasan yang sebelumnya merupakan pasar loak, kemudian sempat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sementara (TPS), serta kawasan pertanian perkotaan atau urban farming. Kini, kawasan tersebut bertransformasi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang dikembangkan dengan konsep inklusif serta ramah ibu dan anak.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak.

"Tentu kami sangat mengapresiasi terkait keberadaan Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, selain memberikan pelayanan kesehatan secara umum, puskesmas ini juga memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang tentu bermanfaat dalam mencegah resiko meninggalnya ibu dan anak," ujarnya. 

Dikatakannya, ke depan Kementerian Kesehatan akan melaksanakan renovasi dengan menyasar puskesmas, RSUD, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

"Selain infrastruktur kesehatan, kami mendorong tumbuhnya SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, untuk mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat," ujarnya.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, bayi, dan anak.

Menurutnya, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut merupakan puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED), yakni pelayanan pada puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini juga didukung sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Melalui sinergi tersebut, bayi yang lahir di puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

“Melalui konsep Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, kita ingin memastikan setiap ibu yang datang memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, cepat, manusiawi, serta menghargai hak dan kebutuhan ibu. Demikian pula bagi anak-anak, lingkungan pelayanan kesehatan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga anak tidak merasa takut ketika mendapatkan pemeriksaan maupun pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan keberadaan puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat terus dikembangkan menjadi salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat menjadi contoh dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, aman, dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes., menjelaskan bahwa pengembangan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Dikatakannya, penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak menjadi salah satu perhatian penting, termasuk dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu, pengembangan fasilitas, kualitas pelayanan, serta kesiapan tenaga kesehatan terus diperkuat sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami terus mengikuti arahan pimpinan karena ini merupakan salah satu program prioritas Bapak Wali Kota, terutama dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.

Candrawati menambahkan, UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat telah dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Selain pelayanan kesehatan umum, puskesmas ini juga menyediakan pelayanan persalinan selama 24 jam serta layanan Damakesmas selama 24 jam.

Dengan dukungan berbagai fasilitas dan layanan tersebut, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak diharapkan mampu menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Denpasar.

“Kami berharap puskesmas ini dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Turut hadir Direktur Fasilitas Mutu PKP Kemenkes, Roy Himawan, Tenaga Ahli Wamenkes, Iwan Trihapsoro, Direktur Utama RSUP Prof. Ngoerah, Dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes., Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. (Ags)

Bupati Sanjaya Terima Hibah Tanah dari KPK, Dorong Optimalisasi Aset Untuk Kepentingan Masyarakat

 

Tabanan , Bali Kini -  – Komitmen pengelolaan aset Negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat diwujudkan melalui serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri kegiatan serah terima yang berlangsung di Graha Sewaka Dharma Gedung Pelayanan Publik Pemkot Denpasar, Selasa, (6/10). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tabanan menerima hibah berupa tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Marga.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, Wakil Walikota Denpasar, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Asisten III Setda Kabupaten Tabanan, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkot Denpasar dan Kabupaten Tabanan. Serah terima tersebut menjadi bagian dari pengelolaan barang rampasan Negara yang dilakukan melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah untuk memberikan asas kemanfaatan bagi kepentingan publik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui hibah tanah tersebut. Menurutnya, hibah tersebut bukan sekadar proses administrasi, tetapi menjadi wujud sinergi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan kami hibah tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Marga. Bagi kami, ini merupakan wujud nyata kepercayaan besar dari KPK kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang sangat kami syukuri,” ujar Sanjaya.

 

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa aset yang diterima akan dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Dengan karakteristik Tabanan sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar, pihaknya melihat lahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga produktivitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

 

Sanjaya juga mengatakan, optimalisasi aset menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan daerah, terlebih Kabupaten Tabanan memiliki ruang fiskal yang terbatas. Untuk itu, melalui pengelolaan aset yang terdata dan terukur, aset daerah yang belum produktif akan terus diupayakan agar dapat memberikan nilai dan manfaat, baik melalui pengelolaan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

“Untuk itulah kami akan berkomitmen penuh untuk mengelola, merawat, dan memaksimalkan seluruh aset hibah ini agar dapat berdaya guna secara optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ini penting kami sampaikan untuk memastikan kepercayaan besar yang telah diberikan dapat kami jawab dengan sebuah langkah nyata untuk memastikan Tabanan Era Baru, Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM) dapat kami wujudkan,” imbuh Sanjaya.

 

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, menjelaskan barang rampasan negara pada prinsipnya terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme lelang. Apabila tidak laku dilelang atau terdapat kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, aset tersebut dapat dikelola melalui mekanisme lain sesuai ketentuan, salah satunya melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan aset negara tetap memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

 

Selain itu, Sanjaya juga berharap momentum serah terima tersebut semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada KPK RI serta seluruh pihak yang telah mendukung proses hibah tersebut, seraya berkomitmen menjaga dan memanfaatkan aset secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tabanan(*)

Tak Temukan Niat Membunuh, Kapolres Jelaskan Alasan Bos Sopir Truk di Muncan Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Polisi mengungkap alasan tidak menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap I Putu CP, tersangka dalam kasus pembakaran sopir truk, I Gede Selamet, hingga korban meninggal dunia.

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, polisi belum menemukan bukti yang menunjukkan adanya niat awal tersangka untuk menghilangkan nyawa korban.

Dalam pres rilis, Jumat (2/10/2026), Santika menyebut konstruksi perkara justru menunjukkan tindakan tersangka bermula dari emosi dan upaya menakut-nakuti korban.

Karena itu, tersangka kini disangkakan Pasal 467 ayat (3) subsider Pasal 466 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 467 ayat (3) mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Santika, penerapan pasal pembunuhan berencana membutuhkan bukti adanya kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa korban sejak awal.

“Kalau memang dari awal pelaku sudah berniat melakukan pembunuhan dan mempersiapkan segala sesuatunya, tentu akan masuk pasal tersebut. Tapi sampai hari ini kami tidak menemukan hal itu,” kata Santika.

Dari hasil pemeriksaan, sebelum kejadian pembakaran, tersangka sempat memukul korban dan mengecek dompet korban untuk meminta uang setoran. Namun, setelah melihat isi dompet yang tidak sesuai harapan, dompet tersebut justru dilempar.

Situasi kemudian memanas. Tersangka diduga menyiramkan bahan bakar minyak ke arah korban yang berada di dalam kamar.

Korek api sempat dua kali tidak menyala. Pada percobaan ketiga, api berhasil menyala dan menyambar tubuh korban serta bagian kamar.

Polisi menyebut tindakan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya niat membunuh sejak awal. Pasalnya, setelah melihat korban terbakar, tersangka justru berupaya memadamkan api.

Bahkan, residu bahan bakar yang berada di tangan atau tubuh tersangka ikut tersambar api hingga menyebabkan tersangka mengalami luka bakar.

“Yang bersangkutan saat melihat korban terbakar langsung ikut membantu memadamkan api dengan segala upaya. Bahkan saat menyiram residu minyak yang ada di tangan pelaku juga tersambar api sehingga pelaku juga terkena luka bakar,” ungkap Santika.

Rangkaian fakta tersebut menjadi pertimbangan penyidik dalam menentukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka.

Santika menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan bukti yang cukup bahwa tersangka sejak awal merencanakan pembunuhan terhadap korban.

Selain itu, hasil pemeriksaan urine juga memastikan tersangka tidak berada di bawah pengaruh minuman keras maupun narkotika saat kejadian.

“Yang bersangkutan sudah dipastikan dicek urine, tidak ada indikasi mabuk atau mengonsumsi obat terlarang,”Terang Santika.

Polisi menyebut peristiwa tersebut diduga dipicu emosi tersangka yang meledak saat menagih uang setoran kepada korban. (Ami)

Monitoring Pembangunan Daerah di Kecamatan Klungkung dan Dawan, Bupati Satria Apresiasi Capaian Proyek Fisik Tepat Waktu dan Berkualitas

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat komitmennya dalam pemerataan infrastruktur yang berkualitas melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan, Senin (5/10). 

Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan, progres fisik sejumlah proyek strategis menunjukkan hasil yang memuaskan dan berjalan lebih cepat dari target rencana.

Bupati Klungkung I Made Satria, menyampaikan apresiasi atas kelancaran berbagai proyek pembangunan tersebut. “Kami berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas yang terbaik," ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, sejumlah proyek infrastruktur pendidikan, jalan, dan fasilitas umum di dua kecamatan menunjukkan deviasi positif realisasi melampaui target rencana seperti. Pembangunan Gedung KONI dari Rencana 75,10%, Realisasi 77,16%. Penataan Kawasan Pura Watu Klotok dari Rencana 8,34%, Realisasi 39,41% Mengalami deviasi positif yang signifikan pada tahap awal. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N Dawan Kaler dari Rencana 69,06%, Realisasi 100,00%, pekerjaan telah rampung sepenuhnya. Peningkatan Jalan Banjar Sukawati - Pesinggahan dari Rencana 74,93%, Realisasi 79,93%. Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 1 Gunaksa dari Rencana 78,86%, Realisasi 79,72%. Pemeliharaan Berkala Jalan Tihingadi - Besan dari Rencana 13,25%, Realisasi 16,91%. Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 3 Pikat dari Rencana 21,99%, Realisasi 26,79%.

“Secara keseluruhan, rata-rata pelaksanaan proyek dinilai berjalan sangat baik, lancar, serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk terus mengawal sisa masa pengerjaan proyek-proyek tersebut agar tuntas sesuai jadwal demi kemajuan bersama dan kepuasan masyarakat Klungkung,” jelas Bupati Satria usai melaksanakan monev.(*)

Pemkab Klungkung Ngaturang Bakti Penganyar di Empat Pura Kahyangan Jagat di Kintamani, Bangli

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan upacara Bakti Penganyar di empat Pura Kahyangan Jagat dan Sad Kahyangan yang terletak di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jumat (2/10). 

Rombongan Bakti penganyar dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ketua TP. PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Adapun rangkaian persembahyangan Bakti Penganyar dilaksanakan di empat pura utama di Kecamatan Kintamani yakni Pura Sad Kahyangan Jagat Puncak Penulisan di Desa Sukawana, Pura Kahyangan Jagat Pura Ulun Danu Songan di Desa Songan, Pura Dang Kahyangan Bukit Mentik di Desa Adat Batur dan Pura Kahyangan Jagat Pura Tuluk Biu di Jalan Raya Kintamani,Desa Batur. 

Bakti penganyar ini merupakan wujud srada bhakti (keimanan dan ketakwaan) umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memohon keselamatan, kerahayuan, serta kesejahteraan bagi masyarakat dan Kabupaten Klungkung secara sekala maupun niskala.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan bahwa pelaksanaan Bakti Penganyar ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan spiritual serta menjaga keharmonisan antarwilayah, khususnya antara Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.

"Melalui pelaksanaan Bakti Penganyar ini, kami memohon kerahayuan jagat agar Kabupaten Klungkung senantiasa diberikan keselamatan, kedamaian, dan program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan lancar untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati I Made Satria.(*)

Peringati Hari Kesaktian Pancasila 2026, Pemkab Klungkung Serahkan Bantuan Rp3,8 Miliar untuk Nelayan dan Petani

Klungkung, Bali Kini -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe, Kamis (1/10). Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", peringatan tahun ini dirangkaikan dengan aksi nyata penguatan ekonomi warga.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Klungkung I Made Satria memimpin langsung jalannya peringatan. Turut hadir Wakil Bupati Tjokorda Gede Surya Putra, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, pimpinan OPD, veteran, serta pimpinan instansi terkait lainnya.

Usai upacara, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan program strategis senilai total Rp3,87 miliar secara simbolis kepada 32 unit penerima (termasuk 4 subak dan 28 tempek) di wilayah Klungkung.

Secara garis besar, bantuan yang disalurkan mencakup:

Sektor Perikanan: Chest freezer dari KKP RI serta 2 unit mesin tempel kapal 15 PK dari Bank Indonesia untuk kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.

Sektor Pertanian: Traktor roda dua dan mesin pemotong rumput dukungan Bank Indonesia untuk Subak Takmung, Subak Selisihan Kangin, dan Subak Akah.

Sektor Bencana & Fasilitas Desa: Sepeda motor roda tiga dan pompa pemadam kebakaran portabel dari Satpol PP & Damkar Klungkung untuk Pemdes Jungutbatu, Nusa Penida.

Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila harus dijadikan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila secara nyata melalui gotong royong dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Pancasila bukan hanya perekat keberagaman kita, tetapi juga dorongan untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Melalui bantuan sarana dan prasarana ini, kita berharap produktivitas nelayan serta petani di Klungkung dapat meningkat pesat," tegas Bupati Satria.

Penyerahan bantuan ini diharapkan mampu menguatkan ketahanan pangan daerah, meningkatkan daya saing produk perikanan lokal, sekaligus menunjang kesiapsiagaan penanganan darurat di wilayah kepulauan Nusa Penida.(*)

Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Bangli Teguhkan Komitmen Pengamalan Nilai Pancasila

BANGLI , BALI KINI - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-61 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk kembali meneguhkan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di halaman Kantor Bupati Bangli, Kamis (1/10/2026). Apel dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan, dan diikuti para pimpinan perangkat daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangli.

Peringatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk memahami kembali makna Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

I Gede Eddy Hartawan menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa diwujudkan dalam tindakan nyata, khususnya oleh aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengamalan Pancasila di lingkungan pemerintahan dapat diwujudkan melalui sikap integritas, kedisiplinan, profesionalisme, semangat gotong royong serta komitmen memberikan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.

Ia berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat semakin memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di kalangan aparatur, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Harapan kita, nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada peringatan dan upacara saja, tetapi benar-benar dapat kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Mari kita jaga persatuan, tingkatkan gotong royong dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bangli untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas dan mengambil setiap keputusan. Kepentingan masyarakat, menurutnya, harus senantiasa menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa serta memperkokoh tekad menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di tengah keberagaman masyarakat, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai perekat kehidupan berbangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial perlu terus dihidupkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Pemkab Bangli, semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan karakter, kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus menjaga semangat persatuan, menghargai keberagaman serta memperkuat pelayanan publik yang berintegritas. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila diharapkan semakin nyata hadir dalam setiap langkah pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangli.-(*)

Pemerintah Kabupaten Bangli Mengucapkan Hari Kesaktian Pancasila

Bupati Gus Par Terima Kunjungan Deputi BNPB, Bahas Penguatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Laporan Reporter: Tim Lpt

Karangasem , Bali Kini - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, S.E., menerima kunjungan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., didampingi Direktur BNPB Pangarso, dalam rangka membahas penguatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Karangasem.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Karangasem, Senin (5/10/2026), dan menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan BNPB dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kebakaran lahan, kekeringan, serta banjir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karangasem menyampaikan sejumlah kebutuhan dan usulan dukungan yang dinilai penting untuk memperkuat penanggulangan bencana di wilayah Karangasem.

Salah satu perhatian utama adalah kondisi wilayah yang mengalami kekeringan dan keterbatasan sumber air. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karangasem mengusulkan dukungan pembangunan bebrapa titik sumur bor, pengembangan jaringan pipanisasi, serta dukungan sarana dan prasarana lain guna memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat di daerah yang rawan kekeringan.

Selain persoalan kekeringan, Bupati juga mengusulkan penambahan armada mobil  tangki dan mobil rescue BNPB Ketersediaan armada yang memadai dinilai penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran lahan cukup tinggi.

Bupati juga mendorong adanya pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat melalui program destana di setiap desa yang rawan terjadi kebakaran. Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat desa merupakan bagian penting dari upaya pencegahan, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah awal secara tepat sebelum kejadian berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

“Pencegahan harus kita perkuat dari tingkat desa. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran dan kekeringan,” ujar Bupati Gus Par.

Selain itu, Bupati Karangasem juga menyampaikan perhatian terhadap persoalan banjir yang terjadi secara berulang dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama di sejumlah wilayah. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan BNPB, termasuk dalam upaya penyediaan dan pengelolaan pompa air, sebagai salah satu langkah penanganan genangan dan percepatan pengendalian banjir.

Bupati berharap koordinasi dengan BNPB dapat menghasilkan dukungan konkret terhadap kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu. Menurutnya, karakteristik wilayah Karangasem dengan potensi bencana yang beragam membutuhkan dukungan sarana, kesiapan masyarakat serta penanganan yang terintegrasi.

“Karangasem memiliki karakteristik wilayah dan potensi bencana yang beragam. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar upaya pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih optimal,” katanya.

Kunjungan Deputi Bidang Pencegahan BNPB tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan pemetaan kebutuhan penanggulangan bencana di Kabupaten Karangasem.

Pemkab Karangasem berkomitmen memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sarana dan prasarana, pengembangan Desa Tangguh Bencana, serta kolaborasi lintas sektor.

Turut mendampingi Bupati Karangasem, Asisten I/Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ida Ketut Arimbawa dan Kepala BPBD Kabupaten Karangasem I Made Aditya Sugiharta.(Rls)

Dua Pemuda Belanda Ikuti Metatah Massal PHDI Denpasar

Denpasar , Bali Kini  - Pelaksanaan Metatah Massal yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar di Pura Agung Lokanatha Denpasar, Sabtu (3/10) 2026, berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Dari 157 peserta yang mengikuti rangkaian upacara, terdapat dua warga negara Belanda yang turut menjalani prosesi Manusa Yadnya tersebut.

Kehadiran dua warga negara Belanda itu menjadi perhatian tersendiri di tengah pelaksanaan upacara. Keduanya merupakan laki-laki dan hadir bersama ibunya. Mereka diketahui telah menetap di Bali dan tinggal di kawasan Sanur.

Salah seorang pengantar yang mendampingi keduanya mengatakan, sebelum mengikuti prosesi metatah, kedua warga negara Belanda tersebut telah menjalani Upacara Sudhi Wadani, yakni ritual pengesahan atau pernyataan kesungguhan seseorang yang sebelumnya beragama lain untuk memeluk agama Hindu secara tulus dan tanpa paksaan.

Setelah menjalani proses tersebut, keduanya kemudian mengikuti rangkaian Metatah Massal bersama masyarakat lainnya. Mereka tampak berbaur dengan para peserta dan mengikuti prosesi keagamaan dengan khidmat.

Keikutsertaan warga negara asing dalam Metatah Massal tersebut menjadi pemandangan yang relatif jarang ditemui, khususnya dalam pelaksanaan upacara Metatah secara massal. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan bahwa tradisi dan ritual keagamaan Hindu di Bali juga dapat menjadi bagian dari perjalanan spiritual seseorang yang memilih memeluk agama Hindu.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, turut ngayah sebagai sangging dalam pelaksanaan metatah. Kehadiran Jaya Negara menjadi bagian dari bentuk kepedulian dan kebersamaan pemerintah bersama masyarakat dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Anggota DPD RI Dapil Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra, juga turut hadir dan ngayah sebagai sangging dalam kegiatan tersebut. Selain metatah yang diikuti 157 peserta, rangkaian kegiatan juga diisi dengan upacara Menek Kelih yang diikuti 107 peserta serta Mewinten Saraswati dengan 35 peserta.

Jaya Negara mengatakan, keterlibatannya sebagai sangging merupakan bagian dari ngayah sekaligus wujud kebersamaan dengan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan dan gotong royong dalam meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan yadnya. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian upacara dengan lancar dan mendapatkan kerahayuan,” ujar Jaya Negara.

Menurutnya, pelaksanaan Metatah Massal memiliki makna penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai agama Hindu, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan, adat dan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.

Sementara itu, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, menyampaikan apresiasi atas partisipasi Wali Kota Denpasar yang turut menjadi sangging dalam pelaksanaan Metatah Massal.

Ia berharap keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, PHDI Kota Denpasar berharap seluruh rangkaian upacara, mulai dari metatah, Menek Kelih hingga Mewinten Saraswati, dapat berlangsung dengan khidmat dan lancar. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan adat, agama dan budaya Bali.

Kehadiran dua warga negara Belanda yang mengikuti Metatah Massal bersama masyarakat menjadi salah satu sisi menarik dalam pelaksanaan upacara tersebut. Keduanya tampak mengikuti prosesi sebagai bagian dari kehidupan keagamaan mereka setelah menjalani Sudhi Wadani.(Jro)