Demokrat-NasDem Soroti Rendahnya Realisasi Retribusi dan Belanja Modal Bali

DENPASAR, Bali Kini  – Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali menyoroti rendahnya realisasi sejumlah pos pendapatan dan belanja dalam Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama diarahkan pada realisasi retribusi daerah dan belanja modal yang masih jauh dari target hingga Juli 2026.

Pandangan Umum Fraksi Demokrat-NasDem tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026). Pandangan umum dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par.

Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp122 miliar lebih atau 2,87 persen, dari APBD induk sebesar Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,3 triliun lebih.

Fraksi meminta Gubernur Bali menjelaskan strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.

Sorotan lebih tajam disampaikan terhadap realisasi retribusi daerah. Hingga Juli 2026, realisasi retribusi baru mencapai Rp230 miliar lebih atau 37,41 persen dari target Rp614 miliar lebih.

Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru dinaikkan menjadi Rp649 miliar lebih atau 105,67 persen.

“Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi,” demikian pertanyaan Fraksi Demokrat-NasDem dalam pandangan umumnya.

Fraksi juga mempertanyakan rendahnya realisasi Dana Transfer. Dari target Rp407 miliar lebih, hingga Juli 2026 baru terealisasi Rp88 miliar lebih atau 21,76 persen.

Dewan meminta penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan realisasi Dana Transfer Pemerintah Daerah tersebut masih rendah, termasuk apakah berkaitan dengan pencapaian kinerja daerah yang dinilai belum mendukung program Pemerintah Pusat.

Selain sisi pendapatan, Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti struktur belanja daerah. Belanja Operasi menjadi komponen terbesar dan mengalami kenaikan sekitar Rp160 miliar lebih, dari semula Rp5,2 triliun lebih menjadi Rp5,4 triliun lebih.

Gubernur diminta memastikan peningkatan Belanja Operasi tetap efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur maupun program-program produktif.

Sementara itu, realisasi Belanja Modal hingga akhir Juli 2026 baru mencapai Rp129,8 miliar lebih atau 16,11 persen dari anggaran Rp806 miliar lebih. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, anggaran Belanja Modal justru direncanakan meningkat menjadi Rp841 miliar lebih.

Fraksi Demokrat-NasDem meminta penjelasan penyebab rendahnya realisasi tersebut sekaligus strategi pemerintah untuk memastikan Belanja Modal dapat terealisasi secara optimal hingga akhir tahun.

Fraksi bahkan memprediksi terdapat program kegiatan yang dibiayai melalui Belanja Modal tidak tuntas atau tidak terlaksana dan kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Fraksi Demokrat-NasDem, kondisi tersebut berpotensi menjadi strategi mendapatkan sumber dana SiLPA, selain dari kelebihan realisasi PAD di atas target dan sisa tender, untuk menutupi defisit anggaran.

“Mohon penjelasan,” tegas Fraksi Demokrat-NasDem.

Di luar pembahasan APBD, Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta Pemprov Bali memperkuat monitoring dan pengendalian harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Hal ini dinilai penting karena masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga beras meski Pemerintah Pusat menyatakan Indonesia telah berada dalam kondisi swasembada pangan dan tidak melakukan impor beras.

Dalam bidang keamanan, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga dinilai perlu diantisipasi karena dapat dimanfaatkan untuk mendukung kriminalitas yang berjejaring internasional. Pemprov Bali diminta berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Imigrasi untuk melakukan langkah pencegahan.

Fraksi juga meminta langkah dini untuk mencegah kebakaran hutan, khususnya kawasan hutan mangrove di Bali Barat, menyusul kondisi hutan dan pegunungan yang mengering akibat kemarau panjang.

Untuk pengolahan sampah dengan teknologi modern yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Gubernur diminta melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaannya terarah serta tepat sasaran sesuai tujuan dan peruntukannya.

Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem meminta perhatian terhadap rumah sakit umum yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai. Pemprov Bali didorong memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan/atau hibah agar rumah sakit tersebut mampu memenuhi standar pelayanan yang layak.

Fraksi juga mendorong adanya kerja sama dan konektivitas pelayanan kesehatan antarkabupaten/kota, termasuk akses rujukan emergensi ke rumah sakit dengan level pelayanan yang lebih tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target Jana Kertih dalam menjaga dan melindungi masyarakat Bali.

Fraksi Demokrat-NasDem menegaskan seluruh catatan dan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. (Arn)

Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemprov Bali Siapkan Mitigasi Turunnya Kunjungan Wisatawan

DENPASAR, Bali Kini – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan skenario dan langkah mitigasi menghadapi kemungkinan fluktuasi kunjungan wisatawan. Langkah tersebut dinilai penting karena pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian sekaligus berkaitan langsung dengan penerimaan daerah.

Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-50 DPRD Bali, Senin (14/9/2026).

Fraksi PDI Perjuangan menilai berbagai faktor eksternal dapat mempengaruhi konektivitas dan mobilitas wisatawan menuju Bali. Meski kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat diprediksi, pemerintah dinilai tetap harus memiliki skenario, perencanaan dan mitigasi agar ketidakpastian tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Ketidakpastian tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memiliki skenario, perencanaan dan mitigasi,” demikian disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

Pemerintah Provinsi Bali diminta melakukan akselerasi terhadap kemungkinan perubahan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga stabilitas penerimaan daerah tetap terjaga dan pelaksanaan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan.

Selain sektor pariwisata, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sektor pendapatan daerah. Pemerintah didorong terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah dan digitalisasi pajak.

Namun, upaya meningkatkan PAD dinilai harus disertai penyampaian informasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai dasar, mekanisme dan manfaat setiap kebijakan peningkatan pendapatan daerah.

Dengan demikian, penguatan PAD tidak hanya dipersepsikan sebagai peningkatan beban masyarakat, tetapi sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam sektor belanja, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun target pembangunan. Pemerintah diminta memperkuat fungsi pengendalian dan verifikasi terhadap pelaksanaan program agar laporan yang disampaikan perangkat daerah benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Fraksi juga mengingatkan agar pola pelaporan tidak hanya berorientasi untuk menenangkan pimpinan, tetapi menyajikan persoalan dan capaian secara objektif.

Untuk pembangunan infrastruktur, Pemprov Bali didorong memastikan proyek-proyek prioritas yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 dapat dituntaskan. Di saat yang sama, kebutuhan mendasar dan produktif seperti pemeliharaan jalan, trotoar dan pasar, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, termasuk kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali, juga harus mendapat ruang anggaran yang memadai.

Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong optimalisasi aset milik Pemprov Bali yang berpotensi dikembangkan sebagai objek green tourism maupun sport tourism. Pengembangan tersebut dinilai tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah aset daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Penanganan sampah terpadu dan penataan transportasi publik juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memperjelas manfaat konkret dari program tersebut agar masyarakat dapat memahami dan merasakan dampaknya sebelum tahun anggaran berakhir.

Sementara terkait SiLPA dan pinjaman daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya kejelasan mengenai postur pembiayaan, khususnya penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan kebijakan pinjaman daerah.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pengelolaan pembiayaan daerah merupakan persoalan sensitif sehingga setiap peruntukan dan mekanisme penggunaannya perlu dijelaskan secara terbuka untuk mencegah spekulasi di masyarakat.

Pembiayaan juga harus dikelola secara cermat dengan tetap menjaga likuiditas dan kesehatan keuangan daerah, sehingga benar-benar mendukung program prioritas dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan berkomitmen mengawal pembahasan dan penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama Pemerintah Provinsi Bali sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi menilai Perubahan APBD tidak semata-mata menjadi pemenuhan aspek administratif, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan publik untuk memperkuat pembangunan Bali yang terpadu, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Arn)

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD 2026

Denpasar, Bali Kini - menggelar Rapat Paripurna ke- 50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dengan 

Ageenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Barencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (14/09) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Renon, Denpasar. 

Rapat Paripurna yang dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Barencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. 

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Bali memandang bahwa APBD bukan hanya sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah, akan tetapi APBD adalah instrumen kebijakan publik, yang di dalamnya tercermin keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang terukur dan menghasilkan manfaat nyata.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali pun menyampaikan beberapa hal berupa usul, saran, dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Diantaranya, Bali membutuhkan investasi berkualitas, bukan investasi yang mengabaikan tata ruang 

dan lingkungan, tetapi Bali juga membutuhkan pemerintahan berkualitas.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali pun meminta kepada Gubernur Bali agar kebijakan penganggaran kedepan lebih 

diarahkan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya rendah, demi pemerataan antar wilayah di Bali. "Kami meminta agar kebijakan anggaran kedepan lebih fokus untuk membangun pertumbuhan 

di wilayah Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 

Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab. 

Sementara itu, Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Nyoman Budiutama menyampaikan bahwa, akselerasi pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari indikator administratif dan capaian opini audit, tetapi juga harus tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, pembangunan 

infrastruktur yang merata, perlindungan lingkungan hidup, penguatan sektor pertanian, kelautan, UMKM, pendidikan, 

kesehatan, serta pelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Fraksi Partai PDIP DPRD Provinsi Bali menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali harus memiliki keselarasan orientasi dalam menerjemahkan arah dan kebijakan Gubernur Bali, tanpa ego sektoral maupun struktural. Sehingga seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terpadu dan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan dan 

kebahagiaan masyarakat Bali.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana 

Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, Fraksi Partai PDIP DPRD Provinsi Bali dengan memperhatikan berbagai perspektif, pendalaman, serta catatan yang telah 

disampaikan, Fraksi pada prinsipnya berkomitmen dan menempatkan diri memastikan kesinambungan kebijakan

bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda ini, sesuai dengan mekanisme dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, demi memastikan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat dan 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. 

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra dan PSI DPRD Provinsi Bali yang dibacakan Gede Harja Astawa menyampaikan DPRD adalah lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Karena itu, apabila ada kebijakan 

yang baik, tentu akan kami dukung. Tetapi apabila terdapat persoalan, ketidaktepatan, ketidakjelasan, atau kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, kami berkewajiban untuk mengkritisinya.

APBD bukan milik pemerintah. APBD bukan milik DPRD. APBD adalah uang rakyat yang dititipkan untuk dikelola oleh pemerintah. 

Karena itu, setiap Rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebijakan harus dapat dijelaskan. Setiap program harus dapat diukur hasilnya. Setiap aturan harus berlaku sama. "Kami tidak ingin 

pembangunan Bali berjalan dengan dua standar. Satu standar untuk rakyat 

kecil, dan standar lain untuk mereka yang memiliki kekuatan," ujarnya. 

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dan Nasdem DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham menyampaikan Pandangan Umum terkait Perubahan APBD Tahun 2026 yang juga mempertanyakan strategi yang akan

dilakukan Gubernur Bali untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Mengingat rancangan peningkatan PAD sebesar Rp 122 miliar lebih atau 2,87℅ dari Induk sebesar Rp 4,2 triliun lebih menjadi sebesar Rp 4,3 triliun lebih. 

Fraksi Partai Demokrat dan Nasdem DPRD Provinsi Bali juga meminta penjelasan Gubernur Bali kecilnya realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Juli 2026 baru sebesar Rp 230 miliar lebih atau 37,41℅ dari target sebesar Rp 614 miliar lebih. Namun dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2026 direncanakan naik menjadi sebesar Rp 649 miliar lebih atau 105,67℅. 

Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi.(*)

Pemkab Jembrana Apresiasi Peran Vital ORARI dalam Penanggulangan Bencana

Jembrana , Bali Kini — Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Jembrana dalam mendukung pemerintah dan masyarakat, khususnya pada bidang komunikasi darurat serta mitigasi bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, saat mewakili Bupati Jembrana membuka Musyawarah Lokal (Muslok) ke-XII ORARI Lokal Jembrana Tahun 2026 di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Minggu (13/9).

Dalam sambutannya, Sekda Budiasa menegaskan bahwa ORARI memegang peranan krusial sebagai tulang punggung komunikasi di saat situasi krisis, terutama ketika infrastruktur telekomunikasi komersial mengalami kelumpuhan.

"ORARI memiliki peran penting sebagai komunikasi darurat dan mitigasi bencana, karena menjadi tulang punggung komunikasi saat jaringan telepon dan internet terganggu akibat bencana alam," ujar I Made Budiasa.

Selain kesiapsiagaan bencana, Pemkab Jembrana mencatat dukungan aktif ORARI dalam berbagai momentum daerah, seperti pengamanan hari besar keagamaan, perayaan tahun baru, operasi pencarian dan pertolongan (SAR), hingga dukungan komunikasi pada agenda skala besar.

“Dalam kemasyarakatan, ORARI khususnya ORARI Lokal Jembrana telah banyak ikut serta dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal komunikasi dan informasi, terutama pada kegiatan kebencanaan dan hari besar keagamaan maupun pada saat tahun baru,” ucapnya.

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Pemkab Jembrana mendorong pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta jaringan komunikasi radio amatir. Budiasa menekankan bahwa kepemilikan callsign resmi melalui tahapan ujian merupakan bukti profesionalisme anggota dalam menjaga integritas organisasi sekaligus melayani masyarakat.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Jembrana, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada ORARI Lokal Jembrana. Sinergi ini kami harapkan terus kita bangun dan tingkatkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Jembrana yang Maju, Harmoni dan Bermartabat,” tutupnya.(*)

Siswa SMA N 1 Negara Raih 1st Silver Medal dalam Ajang 3rd International Student Summit (ISS) 2026 Malaysia

Jembrana , Bali Kini -  Prestasi membanggakan di tingkat internasional kembali diukir oleh generasi muda Kabupaten Jembrana. Lima siswa SMA Negeri 1 Negara berhasil menyabet 1st Silver Medal pada kategori lomba Tourism and Culture dalam ajang 3rd  International Student Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan pada 12–13 September 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kompetisi yang digelar oleh Sentosa Foundation berkolaborasi dengan Entrepreneurial Development and Graduate Marketability (CEM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM) ini, mempertemukan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara untuk mempresentasikan gagasan inovatif dalam menjawab isu-isu global.

Adapun lima siswa berprestasi yang mewakili sekolah dan daerah yaitu Ni Putu Vidya Nirmala Suwarbawa, Dewi Ayu Parwati, Jessica Putri Christian, Kevin Reign Jonathan Wang dan Putu Devanya Maheswari yang didampingi oleh Guru pembimbing Ketut Ana Kristina Okadhana.

Raihan prestasi putra putri Jembrana ini diperoleh melalui karya inovatif berjudul "Tirta Subak : Preserving Bali’s Living Cultural Heritage Through Sustainable Tourism And Community Empowerment" yang dilatarbelakangi oleh maraknya ancaman alih fungsi lahan pertanian serta tantangan dalam melestarikan tradisi dan budaya Bali. 

Secara teknis, inovasi ini menyediakan platform situs web interaktif yang memfasilitasi edukasi kebudayaan Subak, promosi ekowisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal secara terstruktur.

Keberhasilan ini tidak diraih dengan mudah. Sebelum melangkah ke babak final di Malaysia, tim sempat menghadapi kendala pendanaan yang hampir menghambat keberangkatan mereka. 

Masalah tersebut kemudian disampaikan langsung kepada Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, saat para siswa beraudiensi bersama orang tua, kepala sekolah, dan guru pendamping.

Merespons hal tersebut, Bupati Kembang bergerak cepat mengupayakan dukungan finansial dengan menggandeng Bank BPD Bali. Sinergi ini membuahkan bantuan dana sebesar Rp20 juta yang diserahkan kepada kelima siswa untuk membantu biaya dan keberangkatan mereka ke Kuala Lumpur.

Salah satu siswa, Ni Putu Vidya Nirmala Suwarbawa merasa sangat bangga bisa mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Ia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung mereka sehingga bisa membawa prestasi pulang ke Jembrana.

"Terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada Sekolah yang selalu mendukung kami, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Bapak Bupati Jembrana yang mendukung penuh, BPD Bali, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu sehingga kami bisa sampai pada pencapaian ini," ucap Vidya.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi nyata bagi masyarakat serta berdampak pada kelestarian lingkungan. 

(*)

Lantik 21 Pejabat di SMAN 2 Negara, Bupati Jembrana ingatkan kerja keras dan keteladanan

JEMBRANA, BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan terobosan unik dalam penyelenggaraan acara pemerintahan. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, memimpin upacara pelantikan dan pengukuhan 21 pejabat Pemkab Jembrana yang digelar secara terbuka di halaman SMAN 2 Negara, Jumat (11/9).

Didampingi Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), Bupati Kembang mengukuhkan satu pejabat pimpinan tinggi pratama serta melantik 20 pejabat administrator dan pengawas. Langkah menggelar pelantikan di lingkungan sekolah ini membawa pesan mendalam mengenai kepemimpinan, integritas, dan pengabdian tulus kepada masyarakat.

Pemilihan halaman SMAN 2 Negara sebagai lokasi pelantikan dilakukan bukan tanpa alasan. Bupati Kembang menjelaskan bahwa proses pembelajaran bagi generasi muda tidak hanya terbatas pada buku pelajaran di dalam kelas, tetapi juga melalui aksi nyata dan keteladanan langsung di lapangan.

Melalui pelantikan di hadapan para siswa ini, Bupati Kembang menekankan contoh nyata bekerja keras dan tulus  melayani

. Serta harapan akan pemahaman kepemimpinan sejak dini. Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjadi role model atau contoh teladan nyata bagi para siswa. 

" Jabatan bukanlah sarana untuk bersantai atau sekadar formalitas kedudukan, melainkan sebuah amanah besar yang menuntut kerja keras, kedisiplinan, serta ketulusan dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Harapan lainnya , agar generasi  generasi penerus dapat melihat langsung bahwa seorang pemimpin harus dekat dengan rakyat, memahami tanggung jawab, serta siap memikul kepercayaan publik secara utuh.

"Anak-anak kita tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari apa yang mereka lihat secara langsung. Kami ingin para pejabat yang dilantik hari ini dapat memberikan contoh keteladanan—bagaimana bekerja keras, tulus, dan ikhlas dalam melayani. Dari sini, kita berharap lahir pemimpin-pemimpin hebat, bupati, wakil bupati, maupun pejabat masa depan dari Jembrana," ujar Bupati Kembang.

Dalam arahannya, Bupati Kembang juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang dinamis. 

Pejabat diminta untuk memahami  seluruh detail program yang dikerjakan, mulai dari anggaran, mekanisme, hingga sasaran penerima manfaat, baik di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

Selain itu , Pejabat diminta tidak hanya bekerja di balik meja atau mengandalkan laporan tertulis dari bawahan. 

" rajin meninjau kondisi di lapangan dan mendengarkan langsung aspirasi serta keluhan masyarakat dari tingkat terkecil, " seru Kembang Hartawan.

Adapun beberapa pejabat utama yang dikukuhkan dan dilantik pada kesempatan tersebut antara lain:

1. I Putu Eka Arta – Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana.

2. I Putu Wiswa Abhijana – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Jembrana.

3. I Putu Eko Darma Wirawan – Camat Melaya.

4. Tri Karyna Ambaradadi – Camat Jembrana.

5. Ida Bagus Gede Ananda Kusuma – Camat Mendoyo.

" pegang teguh  amanah yang diberikan serta terus berinovasi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana, " kata Kembang diakhir sambutannya. ( * )

Digagas Sejak 2019, Proyek Strategis Pengembangan Pelabuhan Pengambengan Groundbreaking Akhir September Tahun Ini

Jembrana , Bali Kini — Proyek strategis pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan dipastikan memasuki babak baru. peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek penataan kawasan pelabuhan yang termasuk proyek strategis nasional ( PSN )  ini dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026 mendatang.

Kepastian tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Konstruksi PPN Pengambengan yang digelar di Ballroom Ir. Soekarno, Kamis (10/9)

Kepastian itu menjadi titik akhir setelah rencana pemindahan pelabuhan ikan di Benoa ke pelabuhan Pengambengan , digagas dan direncanakan sejak tahun 2019. 

Apresiasi mendalam disampaikan Bupati Kembang atas dukungan pemerintah pusat dan seluruh kementerian terkait atas terealisasinya rencana jangka panjang yang dirancang sejak penataan Pelabuhan Benoa tersebut.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan berpesan agar tahap awal pengerjaan fisik memprioritaskan pengerukan sedimentasi di mulut kolam labuh dermaga. Langkah ini dinilai mendesak karena pendangkalan bibir dermaga akibat sedimentasi sangat mengganggu alur keluar-masuk kapal nelayan. Kembang mengaku menerima langsung keluhan tersebut dari masyarakat pesisir.

“Terimakasih  kepada semua pihak, pemerintah pusat, kementerian, dan semuanya yang terlibat langsung, sehingga pelaksanaan kegiatan ini berada pada titik ini. Jadi, ini memang diskusi yang cukup panjang sejak 2018–2019 saat penataan Benoa selesai, maka kapal ikan yang ada di Benoa akan pindah ke Jembrana. 

Gagasan itu juga pernah saya sampaikan kepada bapak Erick  Thohir serta Ibu Menteri Susi kala itu, dan beliau merespon positif,” ujar Kembang.

Ia menegaskan bahwa keberadaan proyek ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan lingkungan, khususnya para pemilik jukung dan perahu di wilayah tersebut.

“Saya sarankan tadi di awal pengerjaan proyek itu awali dulu dengan pengerukan mulut kolam labuh. Ada pendangkalan, sedimentasi, supaya itu dikeruk sehingga kapal-kapal yang selama ini sulit masuk bisa masuk,” tegasnya.

Terkait penanganan potensi banjir di pemukiman sekitar kawasan pelabuhan, Kembang menyebut skema teknis aliran air sudah dipahami dan disiapkan oleh tim pelaksana. Selain isu lingkungan, ia menitikberatkan pentingnya penyerapan potensi lokal, baik dari sisi tenaga kerja maupun pemasok bahan bangunan.

“Manfaatkan potensi lokal, ada tenaga kerja lokal, termasuk supplier lokal yang memang memenuhi kriteria supaya potensi ini juga bisa tertampung. Sehingga mereka merasakan dampaknya dari awal, merasa memiliki. Termasuk juga jangan sampai proyek ini meninggalkan masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut Bupati Kembang optimistis Pengembangan PPN Pengambengan kelak tidak hanya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga memicu efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Potensi PAD bagi kami penting, tetapi yang paling penting bagaimana dampak ekonomi, multiplier effect terhadap keberadaan proyek ini. Akan banyak sekali terbangun pabrik, membutuhkan tenaga kerja, dan banyak orang datang. Tentu kita melihat potensi itu,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Kartono, menyampaikan bahwa seluruh persiapan administratif telah selesai dan tahapan pembangunan fisik akan segera dimulai.

"Kegiatan groundbreaking akan dilaksanakan sebagai tanda dimulainya konstruksi fisik ini pada 29 September 2026. Kontrak untuk pelaksanaan proyek ini telah selesai ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2026 dengan CRBC dan Nindya Karya selaku kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penetapan proyek ini didasarkan pada potensi besar dan posisi strategis Pengambengan dalam peta perikanan nasional.

"Pelabuhan Perikanan Pengambengan telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka program Integrative Fishing Port and International Fish Market (FIS-1) yang didukung oleh pembiayaan luar negeri melalui IsDB. PPN Pengambengan dipilih karena strategis dengan potensi sumber daya ikan yang besar. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan rantai pasok hilir," tandasnya. ( *)

Wujudkan Sekolah Bersinar, BNNK Karangasem dan MIN 1 Karangasem Perkuat P4GN*

KARANGASEM, Bali Kini— Upaya membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika terus diperkuat hingga ke lingkungan pendidikan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem bersama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Karangasem menjalin kerja sama dalam rangka memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNNK Karangasem dan MIN 1 Karangasem, Senin (14/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan upacara bendera yang diikuti para siswa, guru, dan tenaga kependidikan MIN 1 Karangasem.

Kepala BNNK Karangasem, Alvin Andrew Dias, hadir sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Alvin mengingatkan para siswa agar tidak menganggap narkoba sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan mereka.

Menurut Alvin, lingkungan sekolah merupakan salah satu ruang penting untuk membangun ketahanan diri anak sejak dini. Edukasi tentang bahaya narkoba tidak cukup hanya diberikan ketika anak sudah memasuki usia remaja, tetapi perlu ditanamkan sejak berada di bangku sekolah dasar.

“Anak-anak harus berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Jangan pernah mencoba, jangan pernah menerima pemberian yang tidak jelas, dan jangan mudah percaya terhadap ajakan teman yang mengarah pada hal-hal negatif,” pesan Alvin di hadapan para siswa.

Ia menjelaskan, ancaman narkoba terhadap anak dan remaja tidak hanya datang dalam bentuk ajakan untuk mengonsumsi narkotika. Pergaulan, rasa ingin tahu, tekanan dari lingkungan pertemanan, serta kurangnya pengetahuan mengenai dampak narkoba dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan.

Karena itu, Alvin mengajak para siswa untuk berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Anak-anak juga diminta tidak takut bercerita kepada orang tua, guru, maupun pihak yang dipercaya apabila menemukan atau mendapatkan ajakan yang berkaitan dengan narkoba.

“Kalau ada yang mengajak atau menawarkan sesuatu yang mencurigakan, jangan diam. Segera sampaikan kepada guru atau orang tua. Jangan menyelesaikan persoalan sendiri,” tegasnya.

Alvin juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat berdampak panjang terhadap masa depan generasi muda. Selain mengganggu kesehatan dan proses pendidikan, narkoba dapat memengaruhi hubungan sosial, prestasi belajar, serta membuka peluang munculnya persoalan lain di kemudian hari.

Ia menegaskan, sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak. Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

“Benteng pertama anak adalah keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan. Kalau semuanya bergerak bersama, kita bisa mencegah anak-anak kita terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara BNNK Karangasem dan MIN 1 Karangasem. Kerja sama tersebut berfokus pada sinergitas pelaksanaan P4GN, termasuk upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika serta prekursor narkotika.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan edukasi serta integrasi materi atau kurikulum anti-narkoba di lingkungan sekolah. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika sekaligus membentuk karakter dan ketahanan diri sejak usia dini.

Kepala MIN 1 Karangasem, Rahmat Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNNK Karangasem sebagai pembina upacara sekaligus mitra strategis sekolah dalam memperkuat program P4GN.

“Kehadiran BNNK Karangasem dan penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan MIN 1 Karangasem sebagai Sekolah Bersih Narkoba (Bersinar),” ujar Rahmat.

Menurutnya, sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membangun karakter dan kesadaran siswa agar mampu menjaga diri dari berbagai ancaman lingkungan, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Kerja sama BNNK Karangasem dan MIN 1 Karangasem ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba. Sekaligus, menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif di lingkungan pergaulan. (Ami)

Panitia Mahasabha XIII Gelar FGD di Kalteng, Bahas Isu Strategis Hingga Perubahan AD/ART PHDI

PALANGKA RAYA , BALI KINI — Panitia Mahasabha XIII Parisadha Hindu Dharma (PHDI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha XIII di Kalimantan Tengah, pada Sabtu (12/9/2026). Forum tersebut membahas kondisi keumatan di daerah sekaligus menghimpun berbagai persoalan dan masukan terkait kelembagaan keumatan di tingkat lokal maupun nasional.

Panitia menjadikan FGD ini sebagai ruang untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di daerah. Berbagai masukan yang terkumpul diharapkan menjadi referensi dalam pelaksanaan Mahasabha XIII PHDI yang akan berlangsung di Jakarta pada 8–12 Oktober 2026.

Kalimantan Tengah menjadi daerah keempat yang menjadi lokasi pelaksanaan FGD Pra-Mahasabha XIII. Sebelumnya, penyelenggara telah melaksanakan kegiatan serupa di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah.

Sejumlah unsur keumatan dan pemerintahan menghadiri FGD di Kalimantan Tengah. Peserta terdiri atas PHDI Kalimantan Tengah, Perguruan Tinggi Hindu, Majelis Besar Hindu Kaharingan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan Hindu di Kalimantan Tengah.

Sambutan pertama disampaikan oleh Prof. Tiwi Atika, S.Ag., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Prof. Tiwi menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya berupaya menjadi lembaga yang memberikan dampak bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun karakter mahasiswa dan civitas akademika agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan keluarga.

“Mahasiswa jangan hanya mengutamakan prestasi akademis, tapi harus lebih banyak mengasah nilai nilai diri dengan attitude yang tinggi. Lebih banyak mengasah empati dan kepedulian untuk maju berkembang Bersama” pungkasnya.

Prof. Tiwi juga meminta dukungan dan peran para tokoh serta lembaga di tingkat pusat untuk membantu meningkatkan grade Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang menjadi universitas. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk mendorong pengembangan institusi pendidikan Hindu di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, menyampaikan kebahagiaannya dapat hadir di Kalimantan Tengah untuk menyerap masukan dan aspirasi. Ia menyampaikan hal tersebut di tengah kondisi bencana kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.

“Saya awalnya ragu apakah bisa terlaksana atau tidak, namun atas kehendak beliau kita akhirnya bisa berkumpul disini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cantiasa kembali menekankan arti penting toleransi antarumat beragama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu membangun bangsa di tengah berbagai tantangan global saat ini.

“Mahasabha yang akan kita laksanakan tidak hanya kegiatan serimonial belaka, Mahasabha adalah ruang strategis dalam pengambilan Keputusan, wadah transpormasi ide dan gagagsan sekaligus Menyusun perencanaan dan aksi dalam pencapaian. Mahasabha bukan hanya ruang membangun kerukunan internal umat hindu tapi membangun ruang toleransi antar umat beragama," tegas Jenderal TNI bintang tiga itu.

Cantiasa kemudian mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan pesan Menteri Agama mengenai pentingnya menyikapi perbedaan secara konstruktif. Ia menegaskan bahwa keberagaman seharusnya menjadi kekuatan dalam membangun Indonesia.

“Jangan jadikan perbedaan sebagai ajang konflik tapi jadikan membangun Indonesia yang penuh warna. Berbeda dalam keyakinan bertemu dalam kemanusiaan," pungkasnya.

Dalam FGD Pra-Mahasabha XIII di Kalimantan Tengah, peserta juga membahas sejumlah isu strategis terkait kelembagaan PHDI. Salah satu pokok bahasan utama adalah masukan terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PHDI Pusat serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) PHDI Pusat.

Berbagai masukan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pada Mahasabha XIII. Aspirasi dari daerah juga diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan dan kelembagaan PHDI dalam menjawab berbagai kebutuhan umat Hindu, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Unwar Kembali Melepas 1.505 Lulusan Pada Wisuda ke-81

Denpasar , Bali Kini    - Universitas Warmadewa (Unwar) kembali melepas ribuan lulusannya melalui Wisuda ke-81 periode September 2026, di The Meru, Sanur, Sabtu (12-9). Sebanyak 1.505 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan resmi menerima ijazah dan menyandang status sebagai alumni Unwar.

Rektor Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., menyampaikan para lulusan tersebut berasal dari delapan fakultas dan program pascasarjana. Rinciannya, Fakultas Hukum sebanyak 318 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 628 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 72 orang, Fakultas Sastra 20 orang, Fakultas Teknik dan Perencanaan 209 orang, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi 70 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 14 orang, serta Fakultas Pascasarjana 174 orang.

Dari sisi capaian akademik, rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan doktor mencapai 3,99, magister 3,90, sarjana 3,73, dan diploma 3,86. Sementara rata-rata masa studi untuk jenjang doktor 3,25 tahun, magister 2,03 tahun, sarjana 4,04 tahun, dan diploma 4,04 tahun.

Dengan tambahan 1.505 lulusan tersebut, jumlah alumni Unwar kini mencapai 50.114 orang. Sementara jumlah student body pada tahun akademik 2026/2027 tercatat sebanyak 14.640 mahasiswa, didukung 465 dosen dan 238 tenaga kependidikan.

Prof. Pandit juga memaparkan capaian sementara pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Unwar sepanjang 2026. Dari bidang prestasi, mahasiswa dan sivitas akademika Unwar telah meraih 48 prestasi akademik tingkat internasional, 32 nasional, dan enam regional. Untuk prestasi nonakademik, tercatat 5 prestasi internasional, 39 nasional, dan 26 regional.

Di bidang penelitian, Unwar mencatat 262 judul penelitian. Penelitian tersebut meliputi 84 judul skema penelitian dasar, 13 penelitian kajian, 68 penelitian fundamental, 7 penelitian terapan, 31 penelitian kerja sama dalam negeri, 44 penelitian kerja sama luar negeri, serta 15 judul hibah Kemendiktisaintek.

Sementara pengabdian kepada masyarakat (PkM) mencapai 222 judul. Rinciannya, 152 judul skema pemberdayaan, 28 skema pemula, 3 skema nasional, 23 skema internasional, 8 skema multiyear, dan 8 judul hibah Kemendiktisaintek.

Kerja sama kelembagaan juga terus diperluas. Sepanjang 2026, Unwar menandatangani 33 MoU baru sehingga total MoU aktif saat ini mencapai 283. Dari jumlah tersebut, 57 merupakan kerja sama dengan mitra internasional.

Produktivitas publikasi dosen juga menjadi bagian dari capaian Unwar. Tercatat 125 artikel diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, 18 artikel pada jurnal internasional, serta 203 artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta. Selain itu, Unwar menghasilkan 100 hak cipta, 35 buku ber-ISBN sepanjang tahun 2026.

Upaya memperkuat daya saing global juga dilakukan melalui Warmadewa International Program (WIP) Batch 20. Saat ini Unwar memiliki 58 mahasiswa asing paruh waktu yang berasal dari delapan negara, yakni Jerman, Prancis, Denmark, Swedia, Belanda, Spanyol, Belgia, dan Austria.

Dari sisi kelembagaan, perkembangan akreditasi juga menunjukkan penguatan mutu pendidikan. Dari 30 program studi yang ada, sebanyak 17 prodi telah terakreditasi Unggul, enam prodi Baik Sekali, dua prodi Baik, empat prodi terakreditasi, serta satu prodi baru, yakni S1 Fisioterapi.

Prof. Pandit menambahkan, Unwar pada 15 September 2026 dijadwalkan resmi masuk dalam pemeringkatan UI GreenMetric. Pemeringkatan tersebut menilai institusi pendidikan dari aspek keberlanjutan, kampus hijau, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Selain itu, Unwar telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 21001:2018, menjadi anggota resmi ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA), serta meraih peringkat dalam Times Higher Education (THE) Impact Ranking dan QS World University Ranking: Asia 2026.

Capaian membanggakan yang baru saja diraih oleh dosen Unwar, antara lain 1 Guru Besar Bidang Penyakit Dalam-Tropik Infeksi yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian (Prof. Dr. dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyeni, Sp.PD-KPTI), 10 orang dosen naik jabatan akademik ke Lektor Kepala, 3 Paten Sederhana Granted, 3 orang dosen lolos Anugerah Saintek Ilmuwan Bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan Sosial Humaniora, serta Universitas Warmadewa menjadi PTS Terproduktif Bidang STEM di LLDikti Wlayah VIII untuk maju ke tingkat Nasional.

Menurutnya, berbagai capaian tersebut merupakan hasil komitmen seluruh sivitas akademika Unwar dalam menjalankan visi dan misi universitas. Pengakuan dari lembaga pemeringkatan dan penjaminan mutu internasional diharapkan semakin memperkuat posisi Unwar dalam persaingan pendidikan tinggi di tingkat global.

“Dengan capaian ini, kualitas Unwar untuk berdaya saing global semakin di depan mata. Para alumni Unwar memiliki kesempatan berdaya saing tidak hanya secara nasional, namun juga secara internasional,” tegasnya.

Ia berpesan kepada para wisudawan agar menjadikan kelulusan sebagai awal perjalanan baru. Para alumni diharapkan menjaga nama baik almamater serta menerapkan nilai-nilai Sapta Bayu dalam perjalanan karier dan pengabdian di masyarakat.

Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa, Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., turut menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan, orangtua, dan keluarga yang telah mendampingi perjalanan pendidikan mereka.

Ia berpesan agar para alumni tidak hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga membangun karakter Sapta Bayu. Para lulusan dituntut memiliki kemampuan critical thinking, cerdas, inovatif, solutif, dan profesional sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan serta dunia kerja.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, yang diwakili Kabag Umum LLDIKTI Wilayah VIII Dr. Ir. I Nyoman Bagus Suweta Nugraha, S.Kom.,MT menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Karena itu, lulusan perguruan tinggi harus memiliki kemauan untuk terus belajar, memperbarui kompetensi, dan beradaptasi dengan perubahan.

Para lulusan juga diharapkan mampu menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis dan kompleks. Bekal akademik yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus disertai kemampuan adaptasi, inovasi, profesionalisme, dan karakter yang kuat.(*)