Bupati Satria Tegaskan Sanksi untuk Proyek Molor Saat Tinjau Infrastruktur Nusa Penida

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra memimpin langsung kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan fisik di Kecamatan Nusa Penida, Selasa (27/10). Peninjauan ini melibatkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan seluruh proyek strategis berjalan sesuai standar kualitas dan target waktu.

Rombongan meninjau sejumlah titik vital, mulai dari pembangunan Rumah Dinas Kantor Polsubsektor Nusa Penida, rehabilitasi ruang kelas SDN 3 Ped dan TKN Desa Bunga Mekar, hingga pemeliharaan berkala sejumlah ruas jalan utama seperti Telaga–Klumpu, Toyapakeh–Sebunibus, dan Sakti–Penida.

Selain infrastruktur pendidikan dan perhubungan, peninjauan juga mencakup pengembangan jaringan distribusi air bersih dan sambungan rumah (SR) di Desa Pejukutan yang kini telah berfungsi dan mengalirkan air, serta pelebaran jembatan dan peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata seperti Broken Beach dan Sampalan–Toyapakeh.

Seusai peninjauan, Bupati Satria mengapresiasi progres mayoritas proyek yang berjalan lancar. Ia berharap rampungnya pelebaran jembatan dan perbaikan drainase jalan di Sampalan dapat menuntaskan persoalan banjir di kawasan tersebut.

Kendati demikian, Bupati menyoroti satu proyek yang mengalami keterlambatan, yakni Pembangunan Gedung CSSD dan Laundry RSUD Gema Santi. Ia menyayangkan ketidakhadiran pihak pemborong di lokasi saat sidak berlangsung.

"Kami akan segera berkomunikasi dengan pihak pemborong. Sanksi dan denda keterlambatan pasti akan kami berlakukan sesuai aturan, dan tahapan peringatan pun telah kami layangkan sebelumnya," tegas Bupati Satria.

Pemerintah Kabupaten Klungkung memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Penida akan terus digenjot, mencakup akses jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini demi mewujudkan pemerataan infrastruktur yang menopang pertumbuhan pesat sektor pariwisata di kawasan tersebut.(*)

Dorong Modernisasi Pertanian, Kelompok Tani Jembrana Terima Bantuan Alsintan

Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus berkomitmen melangkah menuju modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan daerah. Upaya nyata tersebut ditunjukkan melalui Penyerahan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian RI yang dipusatkan di Agro Techno Park (ATP), Banjar Pangkung Tanah, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jumat (23/10).

Penyerahan bantuan Alsintan ini dilanjutkan dengan aksi panen labu bersama kelompok tani setempat, yang mencatatkan hasil panen melimpah hingga mencapai total 35 ton.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat secara langsung kepada para kelompok tani penerima bantuan. Ia berharap sarana pertanian yang diserahkan dapat difungsikan secara optimal untuk menunjang pengerjaan lahan.

"Saya menyampaikan selamat kepada kelompok tani yang hari ini menerima traktor. Harapan saya, bantuan ini dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh anggota kelompok," ujar Bupati Kembang Hartawan. 

Ia menambahkan bahwa penyerahan 5 unit traktor hari ini melengkapi penyerahan 10 unit traktor yang telah disalurkan beberapa bulan sebelumnya.

Anggota DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama, yang turut hadir menyerahkan bantuan menekankan pentingnya kegigihan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan di tingkat pusat. Menurutnya, skema penyaluran bantuan saat ini sangat bergantung pada usulan dari masyarakat sehingga bantuan turun benar-benar yang dibutuhkan masyarakat.

"Jembrana ini memang luar biasa, gigih sekali. Sekarang tidak ada lagi program-program yang seperti dulu diluncurkan pusat begitu saja. Semua berawal dari aspirasi, tanpa kita usulkan dan kawal, tidak akan ada," ungkap Adi Wiryatama.

Ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap pemanfaatan Alsintan tersebut di lapangan dalam waktu enam bulan mendatang.

"Kepada para petani yang dapat bantuan, saya akan cek traktor ini. Harus sudah rusak karena memang dipakai (bekerja). Kalau rusak karena diam di tempat, saya ambil dan pindahkan ke tempat lain yang mau memakainya. Enam bulan lagi saya cek. Tolong dipergunakan sebaik-baiknya agar asas manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, I Putu Eka Arta, menjelaskan bahwa penyerahan Alsintan merupakan bagian dari strategi Pemkab Jembrana dalam memperkuat sarana prasarana serta efisiensi usaha tani berbasis teknologi.

"Dukungan Alsintan merupakan salah satu upaya untuk membantu petani menghadapi tantangan sektor pertanian, seperti keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan pengolahan lahan yang lebih cepat serta efektif. Langkah ini sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan di Jembrana," jelas Eka Arta.

Ia melaporkan, bantuan yang diserahkan berupa 5 unit traktor singkal roda dua bermerek Yanmar dengan daya 8,5 HP. Adapun lima kelompok tani penerima bantuan tersebut yakni Kelompok Tani Mekarsari (Desa Warnasari), Kelompok Tani Sri Dharma Kerti (Desa Tukadaya), Kelompok Tani Kerta Buana (Desa Manistutu), Kelompok Tani Bhuana Sari (Desa Tukadaya) dan Kelompok Tani UPJA Warna Kerti (Desa Tukadaya).

Eka Arta meminta agar bantuan ini dikelola untuk kepentingan bersama sehingga dapat mengurangi beban kerja seluruh seluruh anggota kelompok.

"Kami berharap bantuan Alsintan ini dikelola secara terbuka dan mengutamakan kepentingan bersama seluruh anggota kelompok, sehingga keberadaan traktor benar-benar mengurangi beban kerja petani dan meningkatkan efisiensi usaha tani," pungkasnya.(*)

Bertemu Kajati Bali, Bupati Kembang Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Denpasar , Bali Kini - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Setiawan Budi Cahyono, di Lounge Kejaksaan Tinggi Bali, Rabu (21/10).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi antarlembaga, menjaga kondusivitas daerah, serta menyelaraskan langkah penegakan hukum demi mendukung pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Adhyaksa sangat vital dalam mengawal setiap program pembangunan agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kejaksaan Tinggi Bali adalah fondasi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen untuk terus bermitra secara harmonis demi mendukung pembangunan daerah," ujar Bupati Kembang.

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, Bupati Kembang hadir bersama Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana I Ketut Suastika, serta tokoh masyarakat Gilimanuk. 

Selain mendiskusikan aspek penguatan hukum secara umum, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk berkoordinasi terkait konsultasi hukum penataan dan kejelasan status upaya masyarakat di kawasan Gilimanuk untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menyambut positif kunjungan Bupati Jembrana dan jajaran. Kejaksaan Tinggi Bali siap bersinergi, memberikan pendampingan hukum, serta mendukung langkah Pemkab Jembrana dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penguatan sinergi hukum ini, Pemkab Jembrana optimistis koordinasi lintas instansi akan semakin harmonis, sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian berbagai isu strategis di daerah.

(*)

Job Fair Kota Denpasar ke-20 Resmi Dibuka Sediakan 2.898 Lowongan dari 40 Perusahaan

Ket. Foto :

Kegiatan bursa kerja atau Job Fair Kota Denpasar ke-20 resmi dibuka Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Parkir Utara Taman Lumintang, Selasa (27/10). Sebanyak 2.898 lowongan pekerjaan dalam dan luar negeri dari 40 perusahaan tersedia pada acara ini.

Denpasar, Bali Kini - Kegiatan bursa kerja atau Job Fair Kota Denpasar ke-20 resmi dibuka Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Parkir Utara Taman Lumintang, Selasa (27/10). Sebanyak 2.898 lowongan pekerjaan dalam dan luar negeri dari 40 perusahaan tersedia pada acara ini.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan Job Fair kali ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan peluang pekerjaan dari perusahaan peserta Job Fair.

Para pencari kerja, lanjut Jaya Negara, dapat secara langsung terhubung dengan perusahaan penyedia lowongan dan menyerahkan lamaran yang sesuai dengan kriteria yang tertera.

"Saya mendorong para pencari kerja untuk dapat memanfaatkan Job Fair ini sebagai akses dalam mencari kerja yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan," ungkap Jaya Negara.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Raini menjelaskan, Job Fair ini akan diselenggarakan selama tiga hari, yakni 27-29 Oktober 2026.

Raini kemudian menjelaskan, dari total 2.898 lowongan yang tersedia, sebanyak 2.820 lowongan untuk penempatan kerja di dalam negeri. Sedangkan 78 sisanya merupakan lowongan kerja untuk luar negeri, utamanya Polandia dan Italia.

"Selain membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja," katanya.

Selain bursa kerja, kata Raini, acara ini juga dirangkaikan dengan talkshow berkaitan dengan sertifikasi kompetensi dan keahlian kerja. (Win)

Pemkab Bangli Tingkatkan Kompetensi Pengelola Perpustakaan Sekolah

BANGLI, BALI KINI - Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Bagian Organisasi Setda menggelar pelatihan pengembangan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) peninjauan ulang standar pelayanan perpustakaan, Rabu (28/10/2026), di Ruang Rapat Krisna Setda Bangli.

Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Bangli, I Made Ari Pulasari, mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

Dalam sambutannya, Ari Pulasari menegaskan bahwa perpustakaan kini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran dan pengembangan literasi. Karena itu, diperlukan pengelola yang kompeten serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bangli, Ni Wayan Puni Antari, mengatakan FKP membahas peninjauan lima standar pelayanan perpustakaan, meliputi layanan sirkulasi, umum, anak, referensi, dan mobil keliling.

Sementara itu, pelatihan diikuti 40 pengelola perpustakaan sekolah dasar (SD) dengan materi pengelolaan perpustakaan, administrasi, pengolahan bahan pustaka, pengembangan literasi, serta persiapan akreditasi perpustakaan sekolah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bangli berharap pengelolaan perpustakaan sekolah semakin profesional, kualitas pelayanan publik meningkat, dan budaya membaca di kalangan siswa semakin berkembang.(*)

Pemerintah Kabupaten Bangli Mengucapkan Hari Sumpah Pemuda Ke 98

Menempuh Jalur Hukum demi Melindungi Nama Baik dan Ketenangan Keluarga

Tabanan , Bali Kini  - Kami menyayangkan beredarnya informasi yang kami nilai sebagai fitnah melalui sebuah akun Instagram, yang telah menimbulkan keresahan serta mengganggu ketenangan keluarga.

Kami memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan berekspresi hendaknya tetap disertai tanggung jawab, serta tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain.

Keputusan untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak yang berwajib bukanlah bentuk keinginan untuk memperkeruh keadaan, apalagi membungkam kritik. Langkah ini kami tempuh karena persoalan tersebut telah berdampak pada keluarga, yang seharusnya tidak menjadi korban dari informasi yang tidak benar.

Kami memilih menempuh jalur hukum agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak berwenang dan menghormati asas praduga tak bersalah.

Kami berharap masyarakat dapat menyikapi persoalan ini dengan bijaksana, tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan sebagaimana mestinya.

Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan. Kami hanya berharap kebenaran dapat terungkap, keadilan dapat ditegakkan, dan ketenangan keluarga dapat kembali terjaga.(*)

Pemerintah Kota Denpasar Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026

Fraksi Demokrat , Nasdem Soroti Darurat BBM dan Masalah Kesehatan

Denpasar , Bali Kini  - Kelangkaan BBM yang terjadi untuk pertamakalinya di Bali, hingga warga harus antre berjam jam hingga sampai menginap di SPBU jadi tuntutan Fraksi Demokrat Nasdem pada Raperda Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Barencana Provinsi Bali tahun anggaran 2027 Senin, 26 Oktober 2026

Pandangan umum Fraksi Partai DEMOKRAT, NASDEM DPRD Provinsi Bali dibacakan oleh I Komang Wirawan, SH menyampaikan soal terjadinya krisis kelangkaan BBM sejak 12 Oktober yang yang baru lalu berdampak kepada stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat Bali dimana harga kebutuhan pokok meningkat serta biaya ekonomi menjadi mahal sehingga merugikan langsung Rakyat Bali yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

"Maka Kami Fraksi DemokratNasdem menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan Jajarannya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa konvensasi yang dibayarkan langsung melalui penyaluran dan pembagian CSR kepada seluruh rakyat Bali," Tuntut Fraksi Demokrat Nasdem. 

Fraksi Demokrat Nasdem juga menuntut Pertamina dan jajaranya untuk memperbaiki kerusakan managemen dan tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Serta mengusulkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali segera mengambil langkah proaktif melalui penyampaian Surat Resmi, disertai data kebutuhan riil dilapangan, serta mengupayakan solusi kongkret, terukur dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan gas dan BBM bagi masyarakat Bali. 

"Langkah ini penting agar aktifitas perekonomian tetap berjalan dengan baik, distribusi barang dan jasa tetap terjaga, serta kesejahteraan masyarakat Bali dapat terlindungi," Tehasnya.

Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-Nasdem mendorong Gubernur untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ditunjang oleh Tenaga dan alat medis yang memadai bagi RSUD utamanya RSU milik Provinsi Bali agar bisa menampung pasien rujukan Rumah Sakit Kabupaten/Kota mengingat ketersediaan pelayanan dan fasilitas di Rumah Sakit Prof Ngoerah terbatas selain menjadi pusat rujukan pasien dari Indonesia bagian Tengah.

"Kami bermaksud agar RSUD Provinsi Bali mempunyai spesifikasi untuk rujukan dari RSUD kabupaten/kota seperti misalnya terkait dengan kejiwaan rujuknya ke RSUD Bangli, indra mata rujukannya ke RSUD indra kami mengusulkan diperluas dengan indra mata dan THT, untuk kanker dan penyakit dalam lainnya rujukannya ke RSUD Bali Mandara, untuk Ortopedi otot dan saraf rujukannya ke RSUD Puri Raharja dan terkait dengan ibu dan anak Rujukannya ke RSUD Dharma Yadnya," Usulnya.

Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan kepada Gubernur Koster untuk menetapkan kebijakan khusus terutama membuat cadangan atau peningkatan pagu anggaran tertentu untuk, hal antisipasi bencana alam utamanya kebakaran hutan dan banjir. 

Perbaikan imprastruktur jalan tidak hanya jalan provinsi yang terkoneksi dengan jalan Kabupaten/Kota dan jalan Desa, mengingat PAD kita terbesar bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan sektor pariwisata maka wajib hukumnya dikembalikan kepada pembayar pajak kendaraan bermotor dengan cara perbaikan jalan diseluruh wilayah.Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian pandangan umum dari Fraksi Partai DemokratNasdem DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Barencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.*

Fraksi Golkar Meminta Agar Menekan Banyaknya Pembangunan Villa

 

Denpasar , Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR pada Raperda di Gedung DPRD Bali, Senin (26/10) di Renon, Denpasar menyampaikan berupa usul, saran, dan masukan mengenai kondisi umum serta dinamika isu yang tetap aktual di Provinsi Bali. Terutama untuk Kemacetan di wilayah Sarbagita sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Serta makin tak terkendali menjamurnya pembangunan Villa. 

Dibacakan Drs. I Wayan Gunawan, M.AP, mendesak optimalisasi anggaran untuk percepatan integrasi modal transportasi publik, pelebaran titik krusial, serta koordinasi lintas sektor agar kemacetan ini segera terurai. Serta menjamurnya akomodasi wisata tanpa izin resmi di kawasan jalur hijau serta penyalahgunaan izin tinggal oleh oknum warga negara asing yang mendirikan ekosistem bisnis tertutup, telah menggeser UMKM lokal. 

"Kami mendorong Saudara Gubernur untuk meningkatkan anggaran yang diarahkan untuk penegakan hukum Perda pariwisata budaya secara tegas dan tanpa pandang bulu. Angka kriminalitas jalanan yang melibatkan geng motormemerlukan respons cepat. Fraksi Partai GOLKAR mendesak penambahan anggaran hibah operasional keamanan terpadu guna optimalisasi pemasangan CCTV di titik rawan wisata serta penguatan siskamling digital terintegrasi," Bebernya.

Isu daya tampung sekolah negeri dan pemerataan fasilitas pendidikan masih memicu polemik tahunan. Fokuskan pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% pada penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan sekolah baru di wilayah blind spot zonasi. Termasuk Infrastruktur monumental seperti Turyapada Tower di Buleleng dan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung harus segera memberikan dampak ekonomi langsung bagi PAD. 

Seiring dengan itu Eksekutif harus memaparkan skema creative financing pengelolaannya secara terbuka agar tidak menjadi beban biaya pemeliharaan baru yang membebani APBD. Fraksi Partai GOLKAR mengharapkan Saudara Gubernur mempercepat implementasi sistem e-retribution di objek wisata daerah dan pemanfaatan aset daerah, serta mengintegrasikan sistem PWA dengan maskapai penerbangan dan keimigrasian di 15bandara/pelabuhan guna menutup celah kebocoran tunai secara transparan.

"Terkait penataan barang milik daerah, Fraksi Partai GOLKAR mendesak Saudara Gubernur untuk segera melakukan penghapusan terhadap aset atau barang milik daerah yang sudah mengalami rusak berat dan tidak bisa difungsikan lagi di sekolah dan lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Bali. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta dilapangan, dimana area sekolah kita saat ini terbebani untuk menampung barang yang sudah rusak dan tidak terpakai. Kondisi ini membuat lingkungan pendidikan kita menjadi kumuh, tidak tertata dan bahkan menggangu kenyamanan belajar anak-anak kita," Lanjutnya.

Penundaan eksekusi administrasi hanya akan terus memperparah kekumuhan fisik ini dan membebani pencatatan neraca daerah. Jajaran OPD terkait harus diperintahkan segera untuk melakukan pembersihan dan penghapusan, agar tata kelola manajemen aset kita lebih rapi dan akuntabel. Pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi terobosan Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Bali yang belum produktif. 

"Ini adalah langkah yang baik untuk mendongkrak PAD nonpajak. Namun Fraksi Partai GOLKAR juga mengingatkan agar seluruh proses kerja sama ini wajib dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan mengutamakan azas keadilan. Hak-hak daerah harus terlindungi secara hukum serta nilai pemanfaatan yang diterima Pemerintah Provinsi Bali harus sebanding dengan nilai riil di pasar,"disampaikan Gunawan. 

Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan Eksekutif untuk terus menerus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya terkait kebijakan tentang besaran dana transfer yangakan diberikan untuk Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini penting kami sampaikan agar penyusunan struktur APBD Tahun Anggaran 2027 lebih berkepastian.

Berdasarkan penelusuran Fraksi Partai GOLKAR, sejumlah SMA di Provinsi Bali kedudukan Kepala Sekolahnya masih berstatus Pj, oleh karena itu kami mengusulkan agar segera ditetapkan secara definitif supaya manajemen sekolah bisa dilakukan lebih maksimal dan lebih bertanggungjawab. 

Pun demikian, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.Demikian Pandangan Umum ini kami sampaikan, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa menganugerahkan tuntunan kepada kita semua dalam pengabdian kepada daerah. (*)