Fraksi GERINDRA-PSI Kritisi Pengelolaan Sampah Sudah Ada Pada Fase “KRISIS

Denpasar , Bali Kini  - Pandangan Umum Fraksi  GERINDRA dan PSI DPRD Bali dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Terhadap Catatan dan Rekomendasi BPK RI sesuai LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2025, dari hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 memuat 13 Catatan Pemeriksaan dengan 38 rekomendasi. Terhadap hal tersebut kami Fraksi Gerindra-PSI mendorong untuk segera menindaklanjuti sesuai rencana aksi (action plan). 

Tentunya, dengan memperhatikan batas waktu yang diatur dalam perundang-undangan yaitu selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP BPK RI diserahkan kepada DPRD. "Termasuk beberapa isu aktual atau setidak-tidaknya masih aktual untuk disampaikan dan masih menjadi perhatian Fraksi Gerindra-PSI," Sentil GEDE HARJA ASTAWA, SH.MH  dalam membacakan pandangan umum dari Fraksi Gerindra-PSI. 

Hal lain, Persoalan sampah yang memperparah dampak banjir justru berasal dari persoalan klasik yakni sampah yang tidak pernah ditangani tuntas. Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan, melainkan ancaman nyata bagi daya dukung lingkungan dan keselamatan manusia. 

Pengelolaan sampah sudah ada pada fase “KRISIS” karena tidak didukung oleh infrastruktur pengolahan yang mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan di daerah aliran sungai, sehingga sampah plastik, organik, hingga material konstruksi menumpuk dan menjadi sumbatan fatal saat hujan ekstrem melanda. 

"Sebagai ketua Fraksi Gerindra-PSI, saya hanya ingin kembali mengingatkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja dengan kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Konsekuensi atas pengaturan hubungan ini dalam hukum positif seharusnya dua lembaga ini mesti saling mendukung dalam membuat kebijakan, dua lembaga ini juga bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing, mesti berasal dari warna politik yang berbeda," Demikian Fraksi Geridra-PSI DPRD Provinsi Bali.(jroari)

Fraksi Demokrat-Nasdem Meminta Pelayanan Kesehatan di Karangasem Disetarakan Dengan Daerah Lainn

Denpasar , Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Fraksi ini memandang Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 6,66 Triliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 7,41 Triliun Lebih atau 105,82 persen. Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 7,41 dengan realisasi sebesar Rp 6,55 Triliun Lebih atau 88,42 persen. Pembiayaan Daerah, dimana Penerimaan ditargetkan sebesar Rp 1,15 Triliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 620,67 Miliar Lebih atau 53,79 persen.

Pengeluaran ditargetkan sebesar Rp 401,46 Miliar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 401,46 Miliar Lebih atau 99,99 persen. Sehingga Pembiayaan Neto menjadi Rp620,67 Miliar Lebih dikurangi Rp 401,46 Miliar Lebih menjadi sebesar Rp 219,21Miliar Lebih. Dengan demikian Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai ; Realisasi Pendapatan Rp7,04 Triliun Lebih.

Realisasi Belanja Rp 6,55 Triliunan Lebih. Surplus Rp493, 66 Miliar Lebih. Pembiayaan Neto Rp219, 21 Miliar Lebih. SILPA Rp712, 87 Miliar Lebih. Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tersebut, maka Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan, mengusulkan dan menyarankan hal-hal sebagai berikut ; 

Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa realisasi PAD 9,77 persen diatas target, terutama disebabkan oleh realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 909,59 Miliar Lebih dari target sebesar Rp 439,46 Miliar Lebih atau 206,97 persen. "Apakah hal ini terjadi karena kesalahan data pada saat proses penyusunan target ? Mohon penjelasan, " Tegas I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos.,M.A.P. membacakan. 

Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa Belanja Daerah tidak mencapai target disebabkan oleh karena Belanja Modal hanya terealisasi sebesar 80,44 persen, dan terutama sekali disebabkan oleh realisasi Belanja Modal Tanah dari target sebesar Rp 31,06 Miliar Lebih hanya terealisasi sebesar Rp 1,18 Miliar Lebih atau 3,80 persen. Kenapa realisasinya sangat kecil sekali, dan apakah dengan pengeluaran Kas tersebut sudah mencapai realisasi obyek tanah sesuai dengan luas tanah yang direncanakan?

"Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp 325,31 Miliar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 280,60 Miliar Lebih atau 86,25 persen. Kenapa hal ini terjadi dan apakah tidak ada Kabupaten/Kota yang pelaksanaan APBD-nya terdampak atas keterlambatan transfer tersebut?" Sentil Fraksi Demokrat-Nasdem. 

Dalam Pembiayaan Daerah, Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa target penerimaan sebesar Rp 1,15 Triliun Lebih terdapat rencana Pinjaman Daerah sebesar Rp 530,07 Miliar Lebih. Namun dengan terjadinya Surplus Pembiayaan Neto sebesar Rp 219,21 Miliar Lebih, maka Pinjaman Daerah tersebut tidak dilaksanakan. Dengan berpijak kepada pengalaman beberapa tahun yang lalu bahwa kebijakan anggaran dengan cara membuat rencana pinjaman daerah untuk menutupi perkiraan difisit, realitanya belum pernah dilakukan. 

Bahkan bila hal tersebut benar dilakukan maka sudah tentu akan memberatkan beban APBD tahun berikutnya, sebab akan berakibat terjadinya Restrukturisasi APBD seperti tahun 2023 dan 2024, maka untuk itu Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan agar tidak menerapkan kebijakan anggaran seperti tersebut diatas lagi.

Fraksi Demokrat-Nasdem mengharapkan Saudara Gubernur dapat menekan besaran SILPA, melalui perencanaan yang lebih akurat, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terlalu banyak tertunda menjadi saldo akhir tahun anggaran. 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian, Memperhatikan BKK Provinsi Bali yang dianggarkan untuk Kabupaten Karangasem Tahun 2026 sebesar Rp. 18 Miliar Lebih turun sebesar Rp. 7 Miliar lebih dari tahun 2025 sebesar Rp. 25 Miliar Lebih, padahal Karangasem mengusulkan sebesar Rp. 90 Miliar lebih termasuk usulan untuk Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem. 

"Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Bali, maka Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar Saudara Gubernur memperhatikan kebutuhan masyarakat Karangsem akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan setara dengan semua Kabupaten/Kota lainnya di Bali dengan memberikan BKK untuk Rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai proposal yang telah disampaikan, mengingat dengan adanya SILPA tahun 2026 sebesar Rp. 712 Miliar Lebih," Demikian Mas Sumatri, menyudahi membacakan. (jroari)

PDIP Menegaskan Raperda Untuk Memperkuat Komitmen Bersama Antara Eksekutif Dan Legislatif

 Denpasar, Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi dari Partai yang dikomandoi Gubernur Bali selaku ketua DPD Bali, dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Selaras dengan ruang lingkup perumusan dan pemanfaatan APBD yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, serta tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan seluas-luasnya berorientasi pada hasil.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengelolaan APBD Provinsi Bali ke depan perlu mulai mengakomodasi kebijakan keadilan fiskal berbasis jasa lingkungan sebagai bentuk penghargaan terhadap daerah yang menjalankan fungsi konservasi sumber daya alam.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa tata kelola pembangunan daerah yang akuntabel juga perlu diwujudkan melalui penguatan kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Fraksi mengapresiasi inisiatif Kabupaten Bangli yang telah menyusun kajian mengenai Imbal Jasa Lingkungan sebagai upaya memperkuat perlindungan kawasan hulu dan menjaga keberlanjutan sumber daya air di Bali.

"Sekaligus menegaskan peran strategis Kabupaten Bangli sebagai kawasan resapan yang menopang sistem hidrologi Pulau Bali. Serta meyakini bahwa inisiatif tersebut patut memperoleh dukungan Pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya melalui penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bali dan/atau Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum implementasi mekanisme Pembayaran Imbal Jasa Lingkungan lintas kabupaten/kota secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan," Beber Fraksi PDIP DPRD Bali yang dibacakan Anak Agung Gede Agung Suyoga,S.H.,M.Kn di ruang sidang Paripurna. 

Dilanjutnya, bahwa hal tersebut dipandang perlu agar tercipta kepastian hukum serta sinergi antardaerah dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kebijakan tersebut tentu sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memperkuat konservasi sumber daya air bagi generasi sekarang dan mendatang," Tegas Agung Suyoga, membacakan. 

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek normatif dan administratif, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan Bali yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(jroari*)

Fraksi Golkar Mendesak Adanya Aspek Perlindungan Hukum Aset Daerah

Denpasar , Bali Kini  - Pandangan Umum Fraksi dari Partai GOLKAR DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Drs. I Wayan Gunawan, M.AP, mewakili dalam membacakan, terkait adanya lonjakan yang sangat signifikan pada realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari target 439 milyar rupiah lebih menjadi 909 milyar rupiah lebih atau mencapai 206,97% yang bersumber salah satunya dari pemanfaatan aset daerah di kawasan Nusa Dua yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

'Berdasarkan fakta ini, kami Fraksi Partai GOLKAR mendesak agar eksekutif menaruh perhatian yang serupa terhadap aset lainnya agar bisa memberikan kontribusi yang sama terhadap PAD Provinsi Bali," Demikian baca Gunawan.

Selanjutnya, tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Implementasi Perda ini pada Tahun 2025 memberikan kontribusi Pendapatan Retribusi ditingkatan 369 milyar rupiah. Namun dari pengamatan Fraksi Partai GOLKAR dari total 7 juta kunjungan Wisatawan Mancanegara yang datang ke Bali baru sekitar 35% saja yang memenuhi kewajiban membayar melalui 'Aplikasi Love Bali' 

Oleh karena itu Fraksi "Pohon Beringin" Ini  mendorong eksekutif untuk terus menerus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten diantaranya dengan Otoritas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan maskapai penerbangan internasional.

Langkah ini diperlukan guna mengintegrasikan tarif retribusi PWA secara langsung ke dalam komponen tiket penerbangan atau sistem Visa on Arrival (VoA). Tanpa integrasi yang radikal, target dari PWA sebesar 500 milyar rupiah niscaya tidak akan pernah tercapai.

ari sisi Belanja Daerah Fraksi Partai GOLKAR mencatat adanya kebijakan efisiensi dan kontraksi belanja jika di 4bandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, kami memahami bahwa efisiensi diperlukan untuk menjaga stabilitas khas daerah. Namun Fraksi Partai GOLKAR perlu menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaaan APBD tidak boleh hanya diukur dari angka efisiensi atau status WTP saja. Indikator utama keberhasilan belanja adalah sejauhmana stimulus anggaran mampu menurunkan angka kemiskinan,meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang timpang, dan menaikkan daya beli masyarakat secara riildi lapangan. 4. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Bali, posisi SILPA APBD Provinsi Bali tercatat pada angka yang relatif tinggi yaitu 712 milyar rupiah lebih, oleh karena itu Fraksi Partai GOLKAR memandang penting agar Saudara Gubernur menjelaskan apakah SILPA ini murni cerminan dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja, ataukah SILPA yang tinggi ini menjadi indikator kurang matangnya perencanaan program atau ketakutan jajaran OPD karena bayang-bayang permasalahan hukum.

Selanjutnya, Dalam laporan realisasi anggaran 2025 Belanja Modal ditargetkan 961 milyar rupiah lebih dan hanya terealisasi 773 milyar rupiah lebih atau 80,44%. Dengan demikian terdapat 188 milyar rupiah lebih yang tidak bisa dieksekusi. Mohon penjelasan Saudara Gubernur. 

Adanya temuan BPK RI terkait potensi kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan Turyapada Tower merupakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali. 

Fraksi Partai GOLKAR sangat prihatin dengan kenyataan bahwa dari sejumlah gedung dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali hanya sebagian kecil yang mengantongi izin resmi berupa persetujuan bangunan gedung atau sertifikat laik fungsi. Kondisi ini mencerminkan kelemahan serius dalam aspek perlindungan hukum aset daerah, kami mendesak BPKAD bersama dinas terkait untuk menyusun roadmap percepatan pemenuhan legalitas bangunan pemerintah.

"Jelas agar instansi publik tidak membericontoh pelanggaran terhadap aturan yang ada. Serta mendorong eksekutif untuk melakukan akselerasi sertifikasi terhadap aset berupa tanah yang digunakan untuk shortcut, bendungan, dan tanah-tanah bukti yang belum sepenuhnya jelas secara hukum," Tegasnya. 

Fraksi Golkar menilai, lemahnya arsip pembuktian fisik memicu kerawanan sengketa dengan pihak ketiga. "Oleh karenanya kami meminta penjelasan Saudara Gubernur sejauh mana efektifitas sistem digitalisasi inventarisasi barang dalam memitigasi risiko kehilangan aset daerah," Demikian Fraksi Golkar menyampaikan, termasuk soal perlunya jangkauan diperbanyak CCTV diwilayah Pariwisata untuk keamanan dan kenyamanan serta menekan resiko tindak pelaku kriminalitas terjadi.(jroari*)

Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Walikota Padang Panjang

Ket. Foto :Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar menerima kunjungan kerja (kunker) Wali Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatra Barat, H. Hendri Arnis didampingi Forkopimda serta pejabat OPD, di Ruang Rapat Wali Kota Denpasar, Rabu (8/7). 

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar menerima kunjungan kerja (kunker) Wali Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatra Barat, H. Hendri Arnis didampingi Forkopimda serta pejabat OPD, di Ruang Rapat Wali Kota Denpasar, Rabu (8/7). 

Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis menyampaikan dirinya bersama Forkopimda Padang Panjang ingin menjalin komunikasi serta menggali informasi terkait strategi program dan kebijakan Pemkot Denpasar.

 ”Kota Denpasar adalah kota berhasil menjalankan banyak program. Kami ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana cara Kota Denpasar menjalankan tata kelola pemerintahan, pengelolaan desa adat dan desa dinas, serta ketentraman masyarakat, dan keterlibatan forkopimda,” ungkapnya.

Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengapresiasi kunker rombongan Pemkot Padang Panjang  sebuah langkah awal kerja sama antar kedua kota kedepan akan dapat dikembangkan.

Menyinggung upaya menjalankan tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar, Jaya Negara mengatakan, pihaknya telah banyak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Forkopimda Kota Denpasar. 

“Menjalankan tata kelola pemerintah dan program bagi masyarakat, kami banyak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat terutama saat penananganan sampah yang hari ini peresmian pembangunan," kata Jaya Negara.

Jajaran Forkopimda Kota Denpasar, tambah Jaya Negara, memiliki tantangan tersendiri mengingat Kota Denpasar  merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, dan pusat pemerintahan.

 “Dalam ikhtiar menjalankan program pemerintahan, Kota Denpasar banyak belajar dan mengambil pengalaman dari kota lainnya di Indonesia,” ucap Jaya Negara.

Pelibatan jajaran Forkopimda, lanjut Jaya Negara didasari spririt Sewaka Dharma dan Vasudaiva Kutumbhakam, yakni semangat menyama braya dan berogotong royong, dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. ”Nilai semangat Vasudhaiva Kutumbhakam selalu kami tanamkan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Kami mengadopsi semangat Sewaka Dharma, yakni melayani adalah kewajiban. Kami di Pemkot Denpasar dan Forkopimda serta jajarannya, berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” paparnya. (HumasDps/Eka).

Krama Desa Adat Bugbug Gerudug Polres Karangasem, Klarifikasi Terhadap Pembongkaran WC di Pura Gumang

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Krama Desa Adat Bugbug mendatangi Polres Karangasem untuk memberikan dukungan kepada pimpinan Adat Bugbug yang dilaporkan oleh oknum desa adat Bugbug terkait pembongkaran bangunan kamar kecil (WC) di kawasan Pura Gumang, Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Sabtu 11 Juli 2026.

Perwakilan krama Desa Adat Bugbug, Gede Putra Arnawa, mengatakan kedatangan warga tersebut sebagai bentuk dukungan sekaligus menyampaikan keberatan atas laporan yang ditujukan kepada  pimpinan Adat mereka.

Menurutnya, pembongkaran WC tersebut bukan bertujuan untuk menghancurkan bangunan, melainkan sebagai bagian dari penataan kawasan pura agar sesuai dengan ketentuan adat. Ia menjelaskan, berdasarkan aturan tata ruang pura, bangunan WC tidak diperbolehkan berada di area utama mandala, melainkan seharusnya ditempatkan di kawasan nista mandala.

“Pembongkaran itu bukan untuk merusak, tetapi untuk ditata kembali sesuai aturan. WC seharusnya berada di nista mandala, bukan di utama mandala pura,” ujar Gede Putra Arnawa.

Ia menambahkan, keputusan penataan tersebut telah melalui mekanisme paruman krama Desa Adat Bugbug yang turut mengundang perwakilan dari 12 desa adat. Dalam paruman tersebut disepakati bahwa bangunan WC di kawasan utama mandala perlu dipindahkan agar sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Meski demikian, pembongkaran tersebut berujung pada laporan polisi yang ditujukan kepada Pimpinan Adat Bugbug. Kondisi itu, menurut Gede Putra Arnawa, memicu keberatan di kalangan krama desa dan beberapa kali menimbulkan perselisihan di internal masyarakat adat.

Karena itu, ribuan krama mendatangi Polres Karangasem untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan dukungan kepada pimpinan Adat mereka. Mereka berharap persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh sebagai bagian dari upaya penataan kawasan suci sesuai keputusan adat, bukan sebagai tindakan perusakan. (Ami)

Terima Anugerah Sahabat Pers Indonesia, Bupati Sanjaya Dorong Sinergi Pemerintah dan Pers

Tabanan ,Bali Kini— Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pusat Financial International Indonesia SMSI bertema "Mengkapitalisasi Likuiditas Global untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan" yang berlangsung di Ruang Pancasila, Gedung DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (10/7). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Wakil gubernur Bali, Ketua SMSI Provinsi Bali beserta jajaran, para pemangku kepentingan, insan pers, serta undangan terkait lainnya. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Bupati Sanjaya dalam membangun kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya. "Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMSI Pusat dan SMSI Provinsi Bali atas penghargaan Anugerah Sahabat Pers Indonesia yang diberikan kepada kami. Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah untuk terus membangun kemitraan positif dan harmonis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan insan pers di seluruh Provinsi Bali. Kami meyakini bahwa pers adalah mitra strategis pemerintah," ujar Sanjaya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa di tengah era disrupsi informasi, keberadaan media pers memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami senantiasa berharap pers, khususnya anggota SMSI, dapat selalu tampil di garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tervalidasi kebenarannya. Pemerintah tetap mengharapkan munculnya kritik-kritik yang objektif, pemberitaan yang berimbang, serta informasi yang akurat. Sebab kritik yang disampaikan media pers adalah energi positif bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Menutup sambutannya, Sanjaya mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan, jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta insan pers yang selama ini menjadi mitra dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Ia berharap SMSI terus menjadi organisasi media yang profesional, independen, berintegritas, serta mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah maupun kemajuan Indonesia. 

Bunda Rai Hadiri Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali, Perkuat Sinergi Aksi Berbelanja dan Berbagi untuk Masyarakat

Tabanan ,Bali Kini – Komitmen TP PKK Kabupaten Tabanan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang digagas TP PKK Provinsi Bali kembali ditunjukkan melalui kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, pada kegiatan Aksi Sosial Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali “Berbelanja dan Berbagi” ke-5 Tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Bangli, Kabupaten Bangli, Rabu (8/7).

 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, didampingi Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, serta dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajaran, Forkopimda, dan perangkat daerah Kabupaten Bangli. Melalui kegiatan tersebut, seluruh daerah bersinergi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

 

Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” dirancang sebagai upaya melariskan hasil bumi, produk UMKM, IKM, serta sektor pertanian lokal yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk paket bantuan. Pada kesempatan itu, Kabupaten Bangli selaku tuan rumah menyerahkan 20 tas belanja kepada 20 penerima bantuan secara simbolis, sementara delapan kabupaten lainnya, termasuk Kabupaten Tabanan, turut menyerahkan masing-masing 10 tas belanja kepada 10 penerima bantuan. Dari TP PKK Provinsi Bali sendiri disalurkan bantuan berupa 2.000 kilogram beras, 200 krat telur, 100 liter minyak tanusan, serta 100 paket belanja kepada 100 penerima manfaat.

 

Sebanyak 27 pelaku industri kecil menengah, 65 pelaku UMKM, serta 17 pedagang sektor pertanian turut meramaikan pasar rakyat tersebut. Kehadiran ratusan pelaku usaha lokal menjadi bukti nyata komitmen TP PKK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas pemasaran produk unggulan daerah.

 

Dalam sambutannya, Ny. Putri Suastini Koster menjelaskan bahwa Pasar Rakyat PKK tidak sekadar menjadi ajang berbelanja, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi seluruh TP PKK se-Bali yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, konsep “berbelanja dan berbagi” memungkinkan dana yang dimiliki PKK dibelanjakan langsung kepada para produsen lokal, kemudian seluruh hasil belanja tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

 

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan secara bergilir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selain mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, TP PKK Provinsi Bali juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah melalui kebiasaan memilah sampah dari sumbernya serta mengajak masyarakat memaksimalkan hasil bumi termasuk pertanian dan perikanan untuk dikonsumsi dan dinikmati keluarga, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. “PKK memiliki tugas untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bangli sebagai tuan rumah. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkenalkan produk unggulan daerah, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga memperkenalkan Kabupaten Bangli sebagai penghasil telur terbesar di Bali, termasuk telur omega-3, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat di seluruh Bali.

 

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Bunda Rai menyampaikan apresiasi atas konsistensi TP PKK Provinsi Bali dalam menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antar TP PKK mampu menghadirkan manfaat ganda, yakni menggerakkan perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

 

Bunda Rai juga menegaskan kesiapan TP PKK Kabupaten Tabanan untuk terus bersinergi dan mendukung seluruh program yang diinisiasi TP PKK Provinsi Bali, termasuk program pemberdayaan ekonomi, edukasi pengelolaan sampah, peningkatan konsumsi pangan bergizi, serta berbagai kegiatan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi program-program TP PKK Provinsi Bali yang selalu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. TP PKK Kabupaten Tabanan siap terus bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung pelaksanaan berbagai program yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di seluruh Bali,” ungkap Bunda Rai.

 

Pihaknya berharap, melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan, TP PKK Kabupaten Tabanan dapat terus menegaskan komitmennya untuk selalu menjadi bagian dari gerakan bersama dalam membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera melalui semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Bali

Wujud Kepedulian Bhayangkari, Lansia di Ababi Kini Tempati Rumah Layak Huni

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Penantian panjang Ni Luh Sasih, seorang lansia asal Banjar Dinas Pikat, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, untuk memiliki tempat tinggal yang layak akhirnya terwujud. Setelah bertahun-tahun menghuni gubuk reot yang bocor dan nyaris roboh, kini ia dapat menempati rumah sederhana yang nyaman berkat program bedah rumah dari Polres Karangasem bersama Bhayangkari.

Bantuan bedah rumah tersebut secara resmi diserahkan pada Selasa (7/7/2026) oleh Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny. Didit Daniel Adityajaya. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika beserta jajaran.

Rumah yang telah selesai direnovasi itu tidak hanya menjadi bangunan yang layak huni, tetapi juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Mulai dari ranjang, kasur, bantal, lemari, kamar mandi dan toilet sederhana yang bersih, hingga dapur lengkap dengan kompor gas, magic com, serta perlengkapan memasak lainnya.

Ketua Bhayangkari Daerah Bali Ny. Didit Daniel Adityajaya mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkari ke-74 melalui program Bhayangkari Peduli.

“Bantuan bedah rumah ini diberikan dalam rangka HUT Bhayangkari ke-74. Jadi kami melaksanakan kegiatan Bhayangkari Peduli dengan mencari data masyarakat yang memerlukan bantuan,” ujarnya usai menyerahkan secara simbolis rumah tersebut kepada Ni Luh Sasih.

Ia menjelaskan, penerima bantuan dipilih berdasarkan hasil survei yang dilakukan bersama Polres Karangasem dan Bhabinkamtibmas setempat. Dari hasil pendataan ditemukan kondisi Ni Luh Sasih yang selama ini tinggal seorang diri di rumah yang tidak layak huni, sementara kesehariannya bekerja di kebun.

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika mengatakan, program bedah rumah merupakan bentuk nyata kepedulian Polres Karangasem bersama Bhayangkari terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Program Bedah Rumah ini merupakan wujud kepedulian sosial Polres Karangasem bersama Bhayangkari dalam membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya dalam hal peningkatan kelayakan tempat tinggal,” katanya.

Sebelum peresmian dilaksanakan, Kapolres juga memastikan seluruh persiapan telah dilakukan secara matang. Mulai dari kondisi fisik bangunan hingga kesiapan teknis pelaksanaan acara diperiksa agar kegiatan penyerahan bantuan dapat berjalan lancar.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dan Bhayangkari di tengah masyarakat melalui aksi sosial yang langsung menyentuh kebutuhan warga. (Ami)

Terkait EBT, Rombongan Sekwan DPRD Bali Berlanjut ke DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta , Bali Kini  - Usai mendapat "ilmu" dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali berlanjut menjajaki DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Tujuan kunjungan ini untuk mengetahui regulasi pendukung terkait percepatan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih serta berbagai terobosan yang dilakukan DPRD. Dikomandoi Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama bersama Kabag Umum, I Kadek Putra Suantara. Rombongan diterima Kepala Subbagian Publikasi dan Informasi DPRD DKI Jakarta, Tri Indra Gunawan, S.H., M.Si bersama jajaran.

Alit Wikrama mengatakan, tujuan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta adalah melakukan studi tiru terkait model kerja sama dengan media, juga ingin memperoleh masukan terkait dukungan yang diberikan DPRD DKI untuk mendukung program EBT.

“Dari sisi daerah, DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan melalui pembahasan dan persetujuan dokumen perencanaan pembangunan serta penganggaran yang mengakomodasi program transisi energi," Sebut Alit Wikrama. 

Dokumen dimaksud, sebutnya, RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029 yang memuat arah pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi, APBD yang mendukung pengadaan armada transportasi publik berbasis listrik, pembangunan infrastruktur pendukung, serta program pengendalian pencemaran udara, dan berbagai pembahasan kebijakan di komisi-komisi DPRD, khususnya terkait transportasi, lingkungan hidup, dan energi. 

Selain itu, implementasinya juga mengacu pada sejumlah regulasi nasional seperti kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. “Jadi, dukungan DPRD tidak hanya melalui pembentukan regulasi daerah, tetapi juga melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap implementasi program,” ulasnya. 

Soal Peraturan Gubernur mengenai kendaraan dinas berupa kendaraan listrik, menurut Indra, Pergub merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana. Namun, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam berbagai rapat kerja, rapat komisi maupun pembahasan anggaran, kata Indra, DPRD dapat memberikan masukan, saran, maupun rekomendasi agar substansi kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta target pembangunan berkelanjutan. 

“Jadi, DPRD tidak menetapkan isi Pergub, tetapi dapat memberikan pandangan dan melakukan pengawasan terhadap implementasinya,” katanya.

Hal yang bisa ditiru Bali soal energi bersih ini, menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan implementasinya tentu tidak bisa disamakan. Beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran dari pengalaman DKI Jakarta antara lain menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta target bertahap, memastikan dukungan regulasi, perencanaan pembangunan.

Serta penganggaran berjalan secara konsisten, serta memulai implementasi pada armada pemerintah dan transportasi publik sehingga menjadi contoh bagi masyarakat. Hal lain yang diperlukan adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, dunia usaha, dan perguruan tinggi, menyiapkan infrastruktur pengisian daya secara bertahap sesuai kebutuhan.

"Dengan elakukan edukasi publik secara berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat kendaraan listrik. Yang tidak kalah penting adalah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” demikian kata Tri Indra Gunawan.jro ari