Dua Pemuda Belanda Ikuti Metatah Massal PHDI Denpasar

Denpasar , Bali Kini  - Pelaksanaan Metatah Massal yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar di Pura Agung Lokanatha Denpasar, Sabtu (3/10) 2026, berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Dari 157 peserta yang mengikuti rangkaian upacara, terdapat dua warga negara Belanda yang turut menjalani prosesi Manusa Yadnya tersebut.

Kehadiran dua warga negara Belanda itu menjadi perhatian tersendiri di tengah pelaksanaan upacara. Keduanya merupakan laki-laki dan hadir bersama ibunya. Mereka diketahui telah menetap di Bali dan tinggal di kawasan Sanur.

Salah seorang pengantar yang mendampingi keduanya mengatakan, sebelum mengikuti prosesi metatah, kedua warga negara Belanda tersebut telah menjalani Upacara Sudhi Wadani, yakni ritual pengesahan atau pernyataan kesungguhan seseorang yang sebelumnya beragama lain untuk memeluk agama Hindu secara tulus dan tanpa paksaan.

Setelah menjalani proses tersebut, keduanya kemudian mengikuti rangkaian Metatah Massal bersama masyarakat lainnya. Mereka tampak berbaur dengan para peserta dan mengikuti prosesi keagamaan dengan khidmat.

Keikutsertaan warga negara asing dalam Metatah Massal tersebut menjadi pemandangan yang relatif jarang ditemui, khususnya dalam pelaksanaan upacara Metatah secara massal. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan bahwa tradisi dan ritual keagamaan Hindu di Bali juga dapat menjadi bagian dari perjalanan spiritual seseorang yang memilih memeluk agama Hindu.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, turut ngayah sebagai sangging dalam pelaksanaan metatah. Kehadiran Jaya Negara menjadi bagian dari bentuk kepedulian dan kebersamaan pemerintah bersama masyarakat dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Anggota DPD RI Dapil Bali, IB Rai Dharmawijaya Mantra, juga turut hadir dan ngayah sebagai sangging dalam kegiatan tersebut. Selain metatah yang diikuti 157 peserta, rangkaian kegiatan juga diisi dengan upacara Menek Kelih yang diikuti 107 peserta serta Mewinten Saraswati dengan 35 peserta.

Jaya Negara mengatakan, keterlibatannya sebagai sangging merupakan bagian dari ngayah sekaligus wujud kebersamaan dengan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan dan gotong royong dalam meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan yadnya. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian upacara dengan lancar dan mendapatkan kerahayuan,” ujar Jaya Negara.

Menurutnya, pelaksanaan Metatah Massal memiliki makna penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai agama Hindu, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan, adat dan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.

Sementara itu, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, menyampaikan apresiasi atas partisipasi Wali Kota Denpasar yang turut menjadi sangging dalam pelaksanaan Metatah Massal.

Ia berharap keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, PHDI Kota Denpasar berharap seluruh rangkaian upacara, mulai dari metatah, Menek Kelih hingga Mewinten Saraswati, dapat berlangsung dengan khidmat dan lancar. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan adat, agama dan budaya Bali.

Kehadiran dua warga negara Belanda yang mengikuti Metatah Massal bersama masyarakat menjadi salah satu sisi menarik dalam pelaksanaan upacara tersebut. Keduanya tampak mengikuti prosesi sebagai bagian dari kehidupan keagamaan mereka setelah menjalani Sudhi Wadani.(Jro)

Wali Kota Jaya Negara: Jadi Percontohan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak di Denpasar.

Ket foto :Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, meninjau langsung kesiapan sarana, prasarana, dan pelayanan di Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Minggu (4/10).

Denpasar, Bali Kini - UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak siap diresmikan pada 6 Oktober mendatang. Kehadiran fasilitas kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu percontohan dalam menghadirkan pelayanan yang ramah, mudah diakses, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya ibu dan anak.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, keberadaan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini diharapkan turut mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat tersebar secara optimal dan tidak terpusat pada fasilitas kesehatan tertentu.

Menjelang peresmian, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, meninjau langsung kesiapan sarana, prasarana, dan pelayanan di Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Minggu (4/10).

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Jaya Negara melihat langsung berbagai fasilitas serta kesiapan pelayanan yang nantinya diberikan kepada masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh jajaran yang tetap bekerja maksimal dalam mempersiapkan peresmian, meskipun bertepatan dengan hari libur.

“Persiapannya sudah sangat baik. Kami berharap keberadaan puskesmas ini semakin dikenal dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Jaya Negara, keberadaan puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut dapat menjadi contoh dalam pengembangan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja maksimal. Meskipun hari libur, seluruh jajaran tetap mengoptimalkan persiapan peresmian. Secara umum, semuanya sudah sangat siap untuk diresmikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes., mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk mendukung peresmian Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut.

“Persiapan sudah kami lakukan semaksimal mungkin. Dari hasil peninjauan Bapak Wali Kota, masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dan akan segera kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Candrawati menambahkan, sejumlah fasilitas 

pendukung akan terus disempurnakan, di antaranya pemasangan sun glass untuk mengurangi paparan panas serta melengkapi petunjuk antrean. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan lebih mudah dan nyaman.

Meski secara resmi baru akan diresmikan pada 6 Oktober, pelayanan di Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut telah mulai berjalan sejak 1 Oktober. Masyarakat juga sudah dapat memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan di puskesmas tersebut.

“Pelayanan sudah berjalan sejak 1 Oktober, termasuk pelayanan BPJS Kesehatan karena kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk layanan tertentu, kami memberikan pelayanan selama 24 jam, khususnya pelayanan persalinan,” terangnya.

Candrawati menjelaskan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut diharapkan menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Selain pelayanan kesehatan umum, tersedia pula pelayanan persalinan selama 24 jam serta layanan Damakesmas selama 24 jam.

“Kami berharap puskesmas ini dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes., menambahkan bahwa pengembangan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Kami terus mengikuti arahan pimpinan karena ini merupakan salah satu program prioritas Bapak Wali Kota, terutama dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.

Dharmayuda menegaskan, jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar akan terus berupaya melengkapi berbagai fasilitas dan kebutuhan pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

“Kami dari sektor kesehatan akan terus berupaya secara optimal untuk melengkapi berbagai kebutuhan guna mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ayu)

Wali Kota Jaya Negara Tinjau Normalisasi Sungai Tukad Loloan Sanur Kauh

Ket. Foto : Antisipasi Banjir, Wali Kota Jaya Negara Tinjau Normalisasi Sungai Tukad Loloan Sanur Kauh

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau langsung pekerjaan normalisasi Tukad Loloan, Sanur Kauh, Sabtu (3/10) pagi.

Kegiatan di bawah komando Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar ini merupakan langkah antisipasi untuk mencegah banjir pada musim penghujan mendatang.

Ditemui di sela peninjauan, Wali Kota Jaya Negara yang didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan, pekerjaan normalisasi ini telah dikerjakan sejak satu setengah bulan lalu.

Di Tukad Loloan Sanur Kauh, pengerjaan berlangsung cukup lama. Hal tersebut dikarenakan sedimentasi sungai cukup tinggi.

"Makanya kita sudah kerjakan sejak satu setengah bulan lalu. Mudah-mudahan bisa mencegah banjir," ungkapnya.

Lebih jauh, Jaya Negara mengatakan, saat ini setidaknya di seluruh Kota Denpasar terdapat 40 titik aliran sungai dan drainase yang tengah dikerjakan normalisasi oleh Dinas PUPR Kota Denpasar, termasuk di antaranya Tukad Loloan, Tukad Mati, Tukad Rangda, dan Tukad Ayung.

"Kemarin di Tukad Mati, kami juga bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mendatangkan dua wheel loader untuk mempermudah pekerjaan ini," ujar Jaya Negara.

Pihaknya kemudian menjelaskan, pekerjaan normalisasi ini ditargetkan selesai di akhir Oktober nanti.  "Kita targetkan akhir Oktober bisa selesai dikerjakan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa mengatakan, pengendalian banjir di Kota Denpasar dapat dilakukan dengan dua cara. Yakni pembangunan sistem drainase dan operasi pemeliharaan (OP) drainase. 

Pembangunan sistem drainase kata dia, di Denpasar tahun ini telah berjalan di 11 titik yakni, Jalan Kerta Raharja Sidakarya, Jalan Gunung Salak, Jalan Gunung Catur, Sekitar Pantai Duyung Kelurahan Sanur, sekitar SD 10 Sesetan, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Pulau Adi Pedungan, Jalan Kebo Ireng Padangsambian Kaja, Gang Klampit Jalan Gunung Batur, Jalan Pura Demak III dan Jalan Suradipa. Kemudian untuk OP drainase dalam hal ini termasuk pengerukan atau normalisasi sungai dilakukan di 40 titik di Kota Denpasar. 

Sistem pengelolaan drainase di Kota Denpasar kata dia mengacu kepada 5 sistem. Diantaranya, sistem satu ada di Tukad Badung, dua di Tukad Ayung, tiga di Tukad Mati, empat ada di Renon, Panjer, Sanur, Sidakarya dan sekitarnya serta kelima ada Pemogan. 

"Masing-masing sistem itu itu ada strategi tersendiri di dalam pengendalian pengelolaan untuk mengantisipasi banjir. Termasuk di sini di sistem 4, ada beberapa sungai-sungai yang dalam ukuran yang medium, tidak seperti besar seperti Ayung, Tukad Mati, maupun Tukad Badung, pengelolaannya seperti ini, kita lakukan OP," katanya. (Win)

Wali Kota Jaya Negara Ngayah Nyangging Serangkaian Metatah Massal

Ket foto : Wali Kota Jaya Negara Ngayah Nyangging Serangkaian Metatah Massal PHDI Denpasar.

Denpasar,  Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, turut ngayah sebagai sangging dalam pelaksanaan Metatah Massal yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar di Pura Agung Lokanatha Denpasar, Sabtu (3/10). Keterlibatan tersebut menjadi bentuk kebersamaan sekaligus kepedulian dalam membantu masyarakat melaksanakan upacara keagamaan.

Metatah massal tersebut diikuti sebanyak 157 peserta. Selain metatah, kegiatan juga dirangkaikan dengan upacara Menek Kelih yang diikuti 107 peserta dan Mewinten Saraswati sebanyak 35 peserta. Kegiatan turut dihadiri Anggota DPD RI Dapil Bali, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, yang juga turut ngayah sebagai sangging.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan keterlibatannya sebagai sangging merupakan bagian dari ngayah sekaligus wujud kebersamaan bersama masyarakat dalam pelaksanaan yadnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan dan gotong royong dalam meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan yadnya. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan lancar dan mendapatkan kerahayuan,” ujar Jaya Negara.

Menurutnya, pelaksanaan metatah massal tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki makna penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai agama Hindu serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. 

Pemerintah Kota Denpasar, kata Jaya Negara, akan terus mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan, adat, dan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.

Sementara itu, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi Wali Kota Denpasar yang turut ngayah sebagai sangging dalam pelaksanaan metatah massal. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

"Melalui pelaksanaan Metatah Massal, Menek Kelih, dan Mewinten Saraswati, PHDI Kota Denpasar berharap seluruh rangkaian upacara dapat berlangsung dengan lancar dan khidmat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan adat, agama, dan budaya Bali di tengah kehidupan masyarakat," ujarnya. (Eka).

Wali Kota Jaya Negara Dampingi Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tinjau Revitalisasi SDN 15 Dangri

Foto : Wali Kota Denpasar Pastikan Tambahan Perbaikan 26 Sekolah Tahun Ini

Denpasar, Bali Kini - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti didampingi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Dangin Puri, Desa Dangin Puri Kelod, Jumat (2/10).

Pada kesempatan itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp272,66 miliar.

Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Abdul Mu’ti menyebutkan, pada 2025 terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada 2026.

Untuk Kota Denpasar sendiri, kata Abdul Mu'ti pada 2025 terdapat sembilan sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp6,139 miliar. Pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 26 sekolah dengan total anggaran Rp18,891 miliar.

“Ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu satuan pendidikan, tapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara pada kesempatan yang sama mengatakan Pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat.

Khusus SD Negeri 15 Dangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar Rp478 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi empat ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi.

“Ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir Rp80 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Jaya Negara.

Ia menyampaikan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. 

"Terimakasih untuk perhatian yang diberikan kepada Kota Denpasar. Kami berharap, peningkatan sarana pendidikan ini dapat juga menunjang program pendidikan di Kota Denpasar," pungkasnya (Win)

DPRD Denpasar Setujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027

Denpasar, Bali Kini - DPRD Kota Denpasar menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III dengan agenda penyampaian pandangan umum, pendapat akhir, dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (2/10).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna. Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, unsur Forkopimda Kota Denpasar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kota Denpasar menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Setelah melalui pembahasan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum pertama dari Fraksi PSI-NasDem yang dibacakan I Wayan Gatra menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar beserta jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Gatra menyebutkan, dokumen ini merupakan fondasi strategis dalam menentukan arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Penyampaian Rancangan APBD TA 2027 ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, pendapat akhir Fraksi PSI-NasDem Kota Denpasar dinyatakan menyetujui Ranperda tersebut.

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Ngurah Aryawan juga menyetujui Rancangan APBD TA 2027. Berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pihaknya mengharapkan agar OPD penghasil lebih optimal lagi menggali potensi PAD lainnya.

Selain dua fraksi tersebut, pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menyatakan pihaknya menyepakati Rancangan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan umumnya yang dibacakan Ni Luh Gede Ernawati. Pihaknya menyampaikan bahwa dari pemaparan Wali Kota Denpasar serta hasil rapat kerja dengan TAPD Denpasar, Rancangan APBD TA 2027 merupakan rancangan yang optimistis dengan target pendapatan yang maksimal.

"Dengan demikian kami berpendapat Ranperda tentang Rancangan APBD TA 2027 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar dalam seluruh tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar.

"Persetujuan bersama ini merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Denpasar atas sinergi dan masukan yang telah diberikan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Arya Wibawa.

Ia menambahkan, dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Denpasar akan terus berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

"Yang paling penting adalah bagaimana APBD ini nantinya dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar," imbuhnya.

(Eka)

Hadiri Kunker Banggar DPR RI, Bupati Kembang Dorong Solusi Jangka Panjang Kemacetan di Gilimanuk

Renon , Bali Kini - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan hadir dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar, Syarief Abdullah Alkadrie di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).

Kunjungan kerja wakil rakyat di pusat ini dalam rangka menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.

Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa porsi anggaran pusat yang disiapkan untuk Provinsi Bali sebenarnya cukup besar, meski terjadi pergeseran skema pembiayaan guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

"Banyak anggaran transfer yang sekarang itu melalui program-program yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap," ucapnya.

Selain PPPK, pihaknya juga menyinggung perbaikan infrastruktur yang sebelumnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah kini turut disokong APBN melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

"Infrastruktur jalan yang jadi kewenangan daerah, sekarang ditarik lewat Inpres. Dengan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebenarnya, kalau dilihat dari sisi itu, cukup besar juga. Dalam dana daerah, yang penting dana nasional yang membantu untuk pembangunan di daerah. Ya tentu semuanya ini kita lihat dari kemampuan fiskal," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Kembang Hartawan ditemui usai mengikuti rapat mengatakan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat sangat diharapkan oleh pemerintah kabupaten Jembrana. Hal ini untuk merespons keresahan masyarakat dan para pengguna jalan akibat kemacetan berulang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

"Memang sampai saat ini masyarakat resah. terutama pengguna truk yang hari ini sangat resah dan beberapa kali sudah berdemo, dimana masyarakat menginginkan ada solusi yang konkret terhadap penyeberangan Ketapang–Gilimanuk," ucapnya.

Menurutnya, pengerjaan peningkatan kapasitas dermaga yang saat ini sedang berlangsung menjadi langkah penanganan awal. Pemkab Jembrana menantikan kebijakan strategis jangka panjang dari pusat, terlebih mengingat tingginya volume kendaraan di masa mendatang seiring tersambungnya akses jalan tol.

"Kalau hanya peningkatan kapasitas dermaga, itu mungkin solusi jangka pendek. Tapi harapannya ada penambahan pelabuhan yang dibangun baru karena meningkatnya pengguna kendaraan dengan tol sudah mulai mendekat," pungkasnya. (*)

Pemkab Jembrana Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026

​Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Stadion Pecangakan, Negara, pada Kamis (1/10/2026). Apel kehormatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, yang bertindak sebagai pembina upacara.

​

Turut hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jembrana, para kepala Perangkat Daerah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), unsur TNI/Polri, organisasi kepemudaan, dan para pelajar se-Kabupaten Jembrana.

​

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini menegaskan kembali kedudukan Pancasila bukan sekadar fondasi historis, melainkan ideologi hidup (living ideology) yang terus menjaga keutuhan serta mengarahkan cita-cita pembangunan bangsa.

​Suasana upacara berlangsung penuh khidmat, ditandai dengan pembacaan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, hingga pembacaan ikrar kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)

​

POLRES KARANGASEM UNGKAP 10 KASUS PIDANA SELAMA SEPTEMBER, 10 TERSANGKA DIAMANKAN

KARANGASEM, Bali Kini – Polres Karangasem mengungkap 10 kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya selama September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 10 tersangka, dengan sembilan orang ditahan di Rutan Polres Karangasem dan satu tersangka lainnya tidak ditahan karena masih berstatus anak di bawah umur.

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika mengatakan, 10 laporan polisi tersebut terdiri dari dua kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, satu kasus pencurian biasa, dua kasus penggelapan, satu kasus penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dua kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta dua kasus narkotika.

“Pengungkapan berbagai perkara ini merupakan hasil kerja keras dan profesionalisme personel Polres Karangasem bersama Polsek jajaran, serta tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian,” ujar AKBP I Made Santika.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan meninggal dunia. Kasus ini terjadi di rumah korban di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, pada 18 September 2026.

Korban I Gede Selamet, seorang sopir truk, mengalami luka bakar sekitar 40 persen setelah disiram pertalite dan dibakar oleh tersangka I Putu Cahyadi Putra. Peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan setoran kendaraan.

Selain itu, polisi juga mengungkap dua kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, masing-masing kasus curat dan curanmor di wilayah Kecamatan Karangasem.

Dalam kasus narkotika, Satresnarkoba Polres Karangasem mengungkap dua perkara di Kecamatan Sidemen dan Rendang. Polisi mengamankan tiga tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar, berikut 10 paket sabu dengan berat bruto 3,15 gram dan netto 1,55 gram.

Sementara secara keseluruhan, dari berbagai perkara yang diungkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya enam unit sepeda motor, dua lembar STNK, satu BPKB, serta 15 paket narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 3,94 gram dan netto 1,96 gram.

Kapolres Karangasem menegaskan, pihaknya akan terus merespons setiap laporan dan informasi masyarakat secara profesional serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas maupun tindak pidana, segera sampaikan informasi kepada pihak kepolisian melalui layanan 110 maupun Call Center Polres Karangasem,” tegasnya.

Selain pengungkapan kasus pidana, selama September 2026 Satlantas Polres Karangasem juga menindak 1.282 pelanggaran lalu lintas. Rinciannya, 77 tilang manual, 69 penindakan melalui ETLE, dan 1.136 teguran tertulis. (Ami)

Seluruh 35 PHDI Provinsi Siap Hadiri Mahasabha XIII PHDI di Jakarta

 

Jakarta, Bali Kini - 2 Oktober 2026 — Sekretaris Umum PHDI Pusat, I Ketut Budiasa memastikan Mahasabha XIII PHDI semakin siap digelar. Dia memastikan hingga 1 Oktober 2026, seluruh 35 PHDI Provinsi atau 100 persen telah mendaftarkan diri sebagai peserta Mahasabha XIII. Capaian tersebut dinilai mencerminkan semangat kebersamaan seluruh PHDI Provinsi dalam menjaga marwah Majelis di tengah berbagai dinamika dan tantangan keumatan.



Budiasa mengatakan capaian 100 persen tersebut menjadi kabar menggembirakan. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika keumatan, beratnya tantangan, serta banyaknya persoalan yang harus dihadapi, PHDI membutuhkan legitimasi yang kuat.


“Angka 100 persen tersebut mencerminkan semua PHDI Provinsi memiliki semangat yang sama dalam menjaga marwah Majelis,” ujar IK Budiasa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (2/10/2026).


Secara formal, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PHDI mengatur bahwa Mahasabha dapat dinyatakan sah apabila didukung minimal dua pertiga PHDI Provinsi yang ada. Dengan jumlah 35 PHDI Provinsi, dukungan 24 provinsi sebenarnya telah memenuhi persyaratan tersebut.


Namun, Mahasabha tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan legalitas formal. 

Lebih jauh, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan rasa memiliki dari seluruh pemangku kepentingan.


Dalam konteks tersebut, keikutsertaan seluruh 35 PHDI Provinsi menjadi penting. 

Capaian ini juga menunjukkan perkembangan dibandingkan Mahasabha XII lima tahun lalu. Saat itu, Mahasabha XII didukung 27 dari 32 PHDI Provinsi yang ada atau sekitar 84 persen. Pada Mahasabha XIII, seluruh PHDI Provinsi telah mendaftarkan diri.


*Pendaftaran PHDI Kabupaten/Kota Capai 83 Persen*

Panitia Mahasabha XIII juga terus memantau, membantu, dan memfasilitasi pendaftaran PHDI Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Data PHDI Pusat sebelumnya mencatat terdapat 298 PHDI Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan pembaruan data, jumlah tersebut meningkat menjadi 303 PHDI Kabupaten/Kota. Penambahan tersebut berasal dari lima kabupaten yang sebelumnya belum memiliki kepengurusan PHDI, tetapi kemudian berhasil membentuk kepengurusan yang sah dan memperoleh SK dari PHDI Provinsi setempat.




Kelima daerah tersebut adalah PHDI Kabupaten Batanghari dan Sarolangun di Jambi, PHDI Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur di Maluku, serta PHDI Kabupaten Prabumulih di Sumatera Selatan. Dari 303 PHDI Kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 251 telah mendaftarkan diri sebagai peserta Mahasabha XIII atau mencapai 83 persen.


Budiasa menilai capaian tersebut sudah sangat baik, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan sebaran PHDI Kabupaten/Kota, termasuk sejumlah daerah yang berada di wilayah terluar Nusantara.

*Libatkan Berbagai Organisasi dan Pemangku Kepentingan Hindu
*

Mahasabha XIII tidak hanya diikuti oleh PHDI Provinsi dan Kabupaten/Kota. Forum tersebut juga melibatkan organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional yang menjadi mitra kerja PHDI dan secara tradisi mengakui serta menempatkan PHDI sebagai Majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia.


Organisasi yang terlibat antara lain WHDI, Prajaniti, Peradah Indonesia, KMHDI, ICHI, PSN, DHI, Pandu Nusa, P3I, dan organisasi lainnya.

Selain itu, pimpinan 14 Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) serta para pembina rohani di berbagai instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat yang bergerak dalam pembinaan keumatan juga diundang untuk hadir sebagai peserta maupun peninjau.


Menurut Budiasa, pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk memperkuat legitimasi Majelis sekaligus memperkuat sinergi pembinaan keumatan.

Memasuki awal Oktober 2026, hampir seluruh pemangku kepentingan yang diundang telah mendaftarkan diri dan mengirimkan utusan yang akan hadir dalam Mahasabha XIII.


Dengan perkembangan tersebut, Mahasabha XIII PHDI siap digelar pada 8–11 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Budiasa berharap seluruh rangkaian Mahasabha XIII dapat berjalan lancar dan tertib serta menghasilkan keputusan dan ketetapan yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara.


“Mari kita doakan semoga Mahasabha XIII berjalan lancar, tertib dan menghasilkan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara,” pungkasnya.