Hadapi Puncak Penghujan, Seluruh Desa Persiapkan Jalur Evakuasi Darurat

Denpasar ,Bali Kini -  Saat menjelang musim penhujan dan adanya ppotensi bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan. Terlebih, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027, diminta seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan pun diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk menyiapkan jalur evakuasi darurat dan lokasi pengungsian sementara.

Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin Apel Siaga Bencana Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh sebatas pemenuhan administrasi. Seluruh unsur terkait harus memastikan kesiapan operasional di lapangan, mulai dari personel, peralatan, kendaraan operasional, sarana evakuasi hingga perangkat komunikasi.

Menurutnya, Kota Denpasar memiliki sejumlah potensi risiko bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran dan berbagai kejadian darurat lainnya. Karena itu, seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. "Jangan sampai hanya siap secara administratif, tetapi secara operasional tidak siap. Seluruh sarana dan prasarana harus benar-benar dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan," tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Jaya Negara meminta sistem peringatan dini atau early warning system berjalan optimal. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus dipastikan berlangsung cepat dan tepat sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

Dirinya menilai kecepatan bertindak menjadi salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih tugas saat penanganan di lapangan.

Jaya Negara mengingatkan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pecalang, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.

Setiap unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas serta kewenangannya. Dengan demikian, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas dapat berjalan jelas ketika menghadapi situasi darurat.

"Urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan BPBD sendiri. Perlu kerja sama seluruh unsur terkait. Dalam situasi darurat, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas harus jelas sehingga tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih," ujarnya.

Perhatian khusus juga diarahkan pada kesiapsiagaan di tingkat kewilayahan. Camat, lurah dan perbekel diminta aktif mengidentifikasi wilayah rawan bencana di masing-masing daerah, terutama titik-titik yang berpotensi mengalami genangan dan banjir.

Jaya Negara menegaskan, aparat kewilayahan tidak boleh hanya menunggu laporan ketika bencana terjadi. Mereka harus memahami kondisi wilayah dan mampu mengambil langkah awal berdasarkan potensi risiko yang telah diidentifikasi.

Sementara itu, sebagai langkah pencegahan menghadapi musim penghujan, perangkat daerah terkait diminta meningkatkan pemeliharaan saluran drainase dan sungai. Identifikasi terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang juga perlu dilakukan, disertai pemangkasan terhadap pohon yang dinilai membahayakan.(*)

Gubernur Koster dan Dubes Thailand Bahas Penguatan Kerja Sama Pariwisata

DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Prapan Disyatat, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan dan peluang kerja sama strategis antara Bali dan Thailand, khususnya di sektor pariwisata, pengolahan sampah, dan layanan kesehatan.

Gubernur Koster menyambut baik kunjungan Dubes Prapan Disyatat yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan diawali dengan menikmati suguhan kopi tanpa gula yang dicampur Arak Bali sebagai bagian dari pengenalan produk khas Pulau Dewata.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Prapan Disyatat menyampaikan ketertarikan Thailand untuk memperkuat kerja sama dengan Bali pada tiga sektor utama, yakni peningkatan konektivitas dan kunjungan wisatawan, pengembangan teknologi pengolahan sampah, serta penjajakan kerja sama layanan kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

Di sektor pariwisata, Dubes Thailand menilai konektivitas penerbangan langsung (direct flight) antara Bali dan Thailand memiliki peran strategis dalam meningkatkan mobilitas wisatawan kedua negara. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, lebih dari 40 ribu warga Thailand telah melakukan kunjungan wisata ke Indonesia.

Dubes Prapan Disyatat berharap keberadaan penerbangan langsung antara Thailand dan Bali dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pertumbuhan sektor pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas konektivitas penerbangan langsung antara Bali dan Thailand. Menurutnya, akses penerbangan yang semakin baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mendukung pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas (quality tourism).

Gubernur Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan penataan sektor pariwisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan tersebut juga mencakup penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wisatawan asing yang melakukan pelanggaran.

Dalam upaya menjaga kualitas pariwisata, wisatawan asing yang melanggar ketentuan keimigrasian dapat dikenai tindakan administratif, termasuk deportasi. Sementara itu, wisatawan yang melakukan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gubernur Koster menyampaikan bahwa sejauh ini wisatawan asal Thailand dinilai tertib dan tidak menimbulkan persoalan selama berlibur di Bali.

Dari sisi kunjungan, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026 tercatat sekitar 32 ribu wisatawan asal Thailand telah berkunjung ke Bali. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai sekitar 38 ribu wisatawan pada akhir 2026.

Selain pariwisata, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Dubes Prapan Disyatat menyampaikan ketertarikan Thailand untuk menjajaki kolaborasi dengan Bali dalam pengembangan teknologi dan sistem pengolahan sampah guna mendukung penyelesaian persoalan lingkungan secara berkelanjutan.

Menanggapi peluang kerja sama tersebut, Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali tengah mengembangkan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang melibatkan Danantara Indonesia bekerja sama dengan PT Weiming dari Tiongkok.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa pembangunan PSEL tersebut telah dimulai sejak Juli 2026. Fasilitas ini diproyeksikan mampu mengolah sampah hingga 1.500 ton per hari setelah beroperasi. Pengembangan PSEL diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di Bali sekaligus menghasilkan energi listrik.

Pada sektor kesehatan, Dubes Thailand juga menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki peluang kerja sama di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang dikembangkan sebagai salah satu pusat layanan kesehatan dan wisata medis (medical tourism). Salah satu potensi yang dibahas adalah pengembangan layanan bedah plastik melalui kerja sama di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Prapan Disyatat turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Koster yang dinilainya telah membawa kemajuan bagi Bali. Ia juga memuji suasana Pulau Dewata yang tenang dan kualitas udara yang dinilai masih baik. Bahkan, ia menceritakan pengalaman seorang rekannya yang memilih Bali sebagai tempat beristirahat dan memulihkan kondisi kesehatan karena merasa nyaman dengan lingkungan dan suasana alamnya.

Pertemuan Gubernur Koster dengan Dubes Thailand tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Penguatan kerja sama di bidang pariwisata, lingkungan, dan layanan kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Bali serta mempererat hubungan Indonesia dan Thailand.(*)

SEMALAMAN MOTOR TERPARKIR DI WATERBLOW, DIDUGA SEORANG PRIA TENGGELAM

BADUNG , BALI KINI --- Keberadaan seorang pria lanjut usia di kawasan Pantai Waterblow, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, masih menjadi tanda tanya. Pria bernama I Nyoman Letur (65) tersebut dilaporkan belum kembali ke rumah sejak Selasa (10/11/2026). Sepeda motor miliknya ditemukan terparkir di kawasan Pantai Waterblow pada Rabu (11/11/2026), sehingga muncul dugaan korban terjatuh ke laut.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (BASARNAS) mengerahkan tim rescue untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Petugas siaga menerima informasi dari Andi, anggota Polair Polresta Denpasar, hari ini sekitar pukul 12.40 WITA. Dari keterangan awal yang diterima, korban diketahui meninggalkan rumah pada Selasa (10/10/2026) sekitar pukul 18.10 WITA dengan tujuan menuju pantai. Namun, hingga keesokan harinya korban belum juga kembali. Sepeda motor yang digunakannya justru ditemukan di area parkir Pantai Waterblow.

Terlihat dari kartu identitas, korban tercatat beralamat di Banjar Sawangan, Pudak Sari, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Berdasarkan laporan awal, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 05.40 WITA.

Begitu menerima informasi, petugas siaga langsung berkoordinasi dengan Polairud Polresta Denpasar Pos Tanjung Benoa. Upaya pencarian segera dilakukan dengan mengerahkan 4 personel Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Pada pukul 13.00 WITA, tim bergerak menuju lokasi menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk melakukan penyisiran di perairan sekitar lokasi kejadian. 

Hingga saat ini, operasi SAR masih berlangsung. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari keberadaan korban dengan berkoordinasi bersama unsur terkait. (ay)

Pacu Pertumbuhan Ekonomi Klungkung, Pemkab Tegaskan Pariwisata Wajib Serap Produk Lokal

Klungkung,Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P2ED) di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (11/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, yang hadir mewakili Bupati Klungkung guna memastikan arah kebijakan ekonomi daerah berjalan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Berdasarkan laporan Tim P2ED, pertumbuhan ekonomi kumulatif (c-to-c) Kabupaten Klungkung hingga Triwulan II 2026 telah mencapai 5,72%, meningkat dari 5,25% pada Triwulan I. Kendati menunjukkan tren positif melampaui capaian tahun sebelumnya (5,67%), angka ini masih berada di bawah target 2026 sebesar 6,00%. Adapun total realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat menyentuh Rp3,33 triliun, dengan Kepulauan Nusa Penida sebagai pusat serapan investasi terbesar yang mencapai Rp2,876 triliun atau 86,3%.

Dalam arahannya yang membacakan sambutan Bupati Klungkung, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra menegaskan bahwa percepatan ekonomi tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan memerlukan kerja terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.

"Ekonomi daerah tidak tumbuh dengan sendirinya, ia tumbuh karena kerja bersama, mulai dari petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, pengrajin tenun, songket, dan lukisan Kamasan, hingga pelaku pariwisata dan jajaran pemerintah," ujar Tjokorda Gde Surya Putra.

Untuk mengoptimalkan pengendalian program, Pemkab Klungkung mengandalkan Tim P2ED yang terbagi ke dalam enam koordinator bidang strategis, meliputi:

Koordinator I: Percepatan realisasi APBD serta penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) yang taat aturan tata ruang dan lingkungan.

Koordinator II: Percepatan proyek infrastruktur pemerintah dan pengendalian harga bahan pokok guna menjaga daya beli masyarakat.

Koordinator III: Peningkatan ekspor-impor dan perluasan kesempatan kerja lokal.

Koordinator IV: Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan.

Koordinator V: Peningkatan output industri manufaktur, kerajinan, dan tenun agar naik kelas.

Koordinator VI: Penyederhanaan kemudahan perizinan berusaha yang transparan dan bebas pungutan liar.

Selain itu, rapat juga mendengarkan paparan secara daring dari Kepala Pusat dan Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fajri, terkait optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi. Berdasarkan analisis data, Klungkung tercatat telah mengisi 70 dari 77 sub-indikator (90,9%), dengan sisa indikator yang masih memerlukan penyempurnaan evidence segera dituntaskan sebelum batas akhir pengunggahan tanggal 20 setiap bulannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, memaparkan bahwa sektor tersier dan pariwisata (akomodasi serta makan minum) masih menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah pascapandemi, disusul sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 21,31%. Ke depan, BPS merekomendasikan penguatan industri pengolahan guna menjembatani produk pertanian lokal agar terserap secara optimal oleh sektor pariwisata.

Menutup arahannya, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra berpesan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kedisiplinan data serta mengoptimalkan sinergi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan Negeri demi menghadirkan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Muhamad Shiroth, perwakilan Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, Kepala Badan, serta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Klungkung.(*)

Wali Kota Jaya Negara Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11) pagi.

Apel melibatkan 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD Kota Denpasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Tagana, dan instansi terkait lainnya.

Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebencanaan, terutama bencana berkaitan dengan perubahan unsur cuaca dan iklim seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir tahun.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat dan terpadu.

Dalam arahannya, Wali Kota Jaya Negara mengatakan apel kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

"Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas masyarakat memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai potensi kedaruratan lainnya," ujar Jaya Negara.

Dalam kesempatan ini, ia menekankan untuk memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana. Pastikan sistem peringatan dini atau _early warning system_ berjalan dengan baik, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait.

"Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian pula seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional," ujarnya.

Ditegaskan Jaya Negara, urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya.

Masing-masing unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bergerak secara terpadu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

"Khusus dalam situasi darurat, saya minta agar mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas," tegasnya.

Selanjutnya, Wali Kota Jaya Negara juga menyampaikan pemetaan terhadap titik-titik rawan genangan dan banjir juga perlu dilakukan. Selain itu, pihaknya mengimbau, seluruh aparat terkait kewilayahan jangan menunggu laporan kejadian baru bergerak. Aparat kewilayahan harus mengetahui kondisi wilayahnya, memahami potensi risikonya, dan mampu mengambil langkah awal ketika terjadi keadaan darurat.

"Pastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan, serta identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara. Pastikan pula posko kesiapsiagaan di masing-masing desa dan kelurahan dapat diaktifkan dengan baik, serta optimalkan keberadaan Tim Reaksi Cepat, Tagana, dan unsur relawan di masing-masing wilayah. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena kita tidak mempersiapkan diri sejak awal," imbuhnya.

"Karena itu, melalui Apel Kesiapsiagaan ini, saya berharap seluruh unsur yang terlibat benar-benar memastikan kesiapan masing-masing, memperkuat sinergi, serta membangun komitmen bersama dalam melindungi keselamatan masyarakat Kota Denpasar," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana. Budaya sadar bencana harus terus dibangun melalui edukasi, sosialisasi, simulasi, dan latihan evakuasi secara berkelanjutan.

Kemudian perangkat daerah terkait diminta untuk meningkatkan upaya pembersihan dan pemeliharaan drainase, pembersihan sungai sesuai kewenangan, serta melakukan identifikasi dan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang.

"Upaya ini jangan hanya dilakukan oleh perangkat daerah, tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mulai dari lingkungan masing-masing, menjaga kebersihan saluran air, mengelola sampah secara bijak, serta tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun sungai," ajaknya.

Lebih dari itu, Wali Kota Jaya Negara juga menegaskan, seluruh masyarakat juga 

harus memahami bahwa upaya sederhana menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari pencegahan bencana banjir dan genangan. 

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita mampu melakukan pencegahan, mengurangi risiko, dan mempersiapkan diri sebelum bencana datang," tegas Jaya Negara.

Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan koordinasi yang kuat, langkah pencegahan yang terencana, serta keterlibatan aktif seluruh masyarakat, kita dapat mewujudkan Kota Denpasar yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana," pungkasnya.

(*)

Jadi Referensi Pengolahan Sampah Modern, Pemkab Tabanan Lirik Teknologi Pirolisis TOSS Center Atasi Masalah Sampah

Klungkung,Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Senin (10/11). Kunjungan ini untuk melihat secara langsung inovasi dan proses pemilahan serta pengolahan sampah modern menggunakan teknologi mesin pirolisis yang diterapkan Pemkab Klungkung. 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Tjok Surya menyambut hangat kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pihaknya mengapresiasi perhatian dan keseriusan Pemkab Tabanan dalam mencari formulasi penanganan masalah sampah secara berkelanjutan. "Kami sangat menyambut baik kunjungan Bapak Wakil Bupati Tabanan beserta rombongan di TOSS Center Karangdadi. Kehadiran teknologi mesin pirolisis di sini merupakan wujud komitmen Klungkung untuk memproses sampah dari sumbernya agar tidak menjadi beban di TPA," ujar Wabup Tjok Surya.

Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan di TOSS Center tidak lepas dari penguatan sistem pemilahan sampah serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Penggunaan mesin pirolisis terbukti efektif mengolah residu sampah menjadi produk bernilai guna sekaligus mengurangi volume sampah secara signifikan. "Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dalam tata kelola lingkungan. Semoga inovasi pemilahan dan pengolahan sampah dengan mesin pirolisis di TOSS Center ini bisa memberikan referensi positif yang bermanfaat untuk diterapkan di Kabupaten Tabanan demi mewujudkan Bali yang bersih dan hijau," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat serta keterbukaan Pemkab Klungkung dalam berbagi pengetahuan mengenai tata kelola sampah di TOSS Center Karangdadi. Pihaknya sangat terkesan dengan efektivitas pengolahan sampah modern berbasis mesin pirolisis yang mampu menyelesaikan persoalan sampah langsung dari sumber dan meminimalisasi residu menuju TPA. Wabup juga berharap hasil studi lapangan ini dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara nyata di Kabupaten Tabanan.

“Kunjungan ini menjadi acuan dan langkah konkrit Pemkab Tabanan dalam merumuskan strategi penanganan sampah secara modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Kami berharap inovasi serta teknologi pirolisis yang diterapkan di TOSS Center Klungkung ini dapat ditiru dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Tabanan, sehingga pengelolaan sampah di daerah kami bisa semakin efektif demi mendukung terwujudnya Bali yang bersih, sehat, dan hijau," ungkap Wabup I Made Dirga (*)

Komitmen Lindungi Pekerja Rentan, Bupati Satria Serahkan Santunan Kematian Program

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perlindungan sosial bagi warganya. Bupati Klungkung, I Made Satri, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, I Nyoman Sidang, turun langsung menyerahkan bantuan Santunan Kematian melalui program inovatif "Bapak Keren" (Bantuan Pekerja Rentan Klungkung), Selasa (10/11).

Bantuan santunan kematian masing-masing sebesar Rp42.000.000 diserahkan kepada ahli waris dari dua pekerja rentan di Kecamatan Banjarangkan. Penyerahan pertama diberikan kepada keluarga almarhum Ni Wayan Mudiani di Dusun Bale Agung, Desa Bungbungan. Selanjutnya, santunan serupa diserahkan kepada keluarga almarhum I Nyoman Geria Pageh Yasa di Dusun Sarimerta, Desa Negari.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati I Made Satri menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Bupati Satri menegaskan bahwa program "Bapak Keren" merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaring pengaman sosial, khususnya bagi para pekerja sektor informal atau rentan yang menghadapi risiko kerja tinggi.

"Program Bapak Keren ini adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga mendapatkan santunan yang layak agar roda kehidupan keluarga tetap bisa berjalan," ujar Bupati I Made Satri.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, I Nyoman Sidang, menjelaskan bahwa program perlindungan bagi pekerja rentan ini terus dioptimalkan penyalurannya. Pihaknya berharap keberadaan program ini dapat meringankan beban keluarga ahli waris sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.(*)

Bupati Satria Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Lansia

Klungkung,Bali Kini - Bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat lanjut usia (lansia) terus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, menyerahkan bantuan kursi roda kepada sejumah lansia di beberapa wilayah Kabupaten Klungkung pada Selasa (10/11).

Bantuan kursi roda ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perumda Tirta Panca Mahottama Kabupaten Klungkung yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Klungkung. Adapun para penerima bantuan tersebut antara lain Ni Wayan Fuji dari Dusun Jungut, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan; Ni Nengah Sasih dari Dusun Jelantik, Desa Tojan; serta Gusti Ngurah Fuja dari Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati 

Klungkung I Made Satria menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Bantuan kursi roda ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik, membantu mempermudah mobilitas para lansia dalam beraktivitas sehari-hari, serta memberikan rasa nyaman bagi keluarga yang merawat," ujar Bupati Satria.

Ketua TP PKK Klungkung, Ny. Eva Satria, turut memberikan semangat dan perhatian secara langsung kepada para penerima bantuan beserta keluarganya. Penyerahan bantuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial Klungkung dan tokoh masyarakat setempat.(*)

Kolaborasi MDPI dan PELNI di Desa Kubu: Belajar Mengelola Keuangan melalui Si Keong Nelayan dan Memperkuat Legalitas Kapal

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Keluarga nelayan di Desa Kubu, Karangasem, Bali, belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, serta mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian penghasilan dari melaut.

Penghasilan nelayan tidak selalu datang dengan jumlah yang sama setiap hari atau setiap musim. Hasil tangkapan dapat berubah karena kondisi cuaca dan ketersediaan ikan, sementara biaya operasional melaut serta kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Ketika jaring rusak atau mesin perahu membutuhkan perbaikan, keluarga nelayan juga perlu memikirkan sumber dana untuk menutup pengeluaran yang tidak direncanakan.

Dalam kondisi tersebut, mengelola keuangan keluarga bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diperoleh, tetapi juga bagaimana uang digunakan, kebutuhan mana yang perlu didahulukan, dan bagaimana menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendatang.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keuangan “Si Keong™ Nelayan” pada 12–13 Oktober 2026 di Balai Sekretariat Pokmaswas Bayu Segara, Desa Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Kegiatan ini didukung melalui proyek CSR PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) dan melibatkan keluarga nelayan dari empat kelompok usaha bersama (KUB).

Belajar Mengelola Uang melalui Permainan

Alih-alih hanya menerima materi secara teori, para keluarga nelayan diajak belajar melalui permainan papan “Si Keong™ Nelayan”, singkatan dari Simulasi Kelola Oeang Nelayan. Media pembelajaran yang dikembangkan MDPI ini dirancang agar peserta dapat mempraktikkan pengambilan keputusan keuangan melalui situasi yang dekat dengan kehidupan keluarga nelayan.

Dalam permainan, peserta menjalani simulasi satu siklus keuangan bulanan. Mereka bergerak melalui berbagai kotak situasi, mulai dari melaut, usaha, kegiatan sosial, transaksi, hingga akhir bulan. Setiap keputusan yang melibatkan uang harus dicatat dalam Buku Kas Rumah Tangga.

Pemasukan dan pengeluaran yang dicatat mencakup modal dan biaya operasional melaut, bahan bakar, perbaikan alat tangkap, belanja rumah tangga, kebutuhan anak, kegiatan sosial, transaksi usaha, hingga tabungan.

Melalui simulasi tersebut, peserta dihadapkan pada beragam situasi. Cuaca buruk dapat membuat kegiatan melaut perlu dipertimbangkan kembali. Kerusakan jaring atau mesin menuntut pengeluaran tambahan, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Peserta juga dihadapkan pada pilihan untuk menyimpan uang, memenuhi kebutuhan mendesak, atau mempertimbangkan peluang usaha lain.

Situasi-situasi ini menjadi ruang untuk melihat bagaimana satu keputusan dapat memengaruhi kondisi keuangan keluarga hingga akhir bulan.

Gede, salah satu nelayan, baru menyadari pentingnya mencatat berbagai pengeluaran sehari-hari setelah merasakan langsung permainan Si Keong™ bersama istrinya.

“ Ternyata perlu ada pos-pos pengeluaran supaya kita bisa melihat kembali seberapa banyak pengeluaran dan mana saja yang dirasa perlu. Saya kira ini dulunya tidak terlalu penting,” ungkap Gede.

Mencatat Keuangan, Mengenali Kebutuhan

Salah satu bagian penting dalam pelatihan ini adalah pencatatan transaksi. Setiap kali menerima pemasukan atau mengeluarkan uang dalam permainan, peserta perlu menuliskannya di buku kas dan memeriksa kembali saldo yang tersisa.

Proses ini sekaligus menjadi tantangan bagi sejumlah peserta. Beberapa di antaranya masih membutuhkan pendampingan untuk mengisi tabel pencatatan dan memastikan jumlah uang tunai sesuai dengan catatan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebiasaan mencatat keuangan perlu dibangun melalui latihan yang sederhana dan berulang.

Setelah bermain, fasilitator mengajak peserta merefleksikan keputusan yang diambil dan menghubungkannya dengan kondisi keuangan keluarga sehari-hari. Diskusi mencakup biaya melaut, kebutuhan rumah tangga, pengeluaran sosial dan adat, tabungan, serta pilihan pendapatan tambahan.

Bagi keluarga nelayan, kebutuhan keuangan tidak berhenti pada belanja sehari-hari. Pengeluaran untuk kegiatan sosial dan adat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Karena itu, pembahasan diarahkan untuk membantu peserta memahami aliran uang masuk dan keluar, serta menentukan prioritas sesuai kondisi keluarga, bukan sekadar mengurangi pengeluaran tanpa mempertimbangkan konteksnya.

Peserta juga diajak untuk saling mengingatkan saat mencatat transaksi dan mengambil keputusan keuangan bersama pasangan. Dengan memahami pemasukan dan pengeluaran secara lebih jelas, keluarga diharapkan dapat memiliki dasar yang lebih baik untuk merencanakan kebutuhan bulanan mereka.

Kadek, salah seorang istri nelayan sekaligus peserta permainan Si Keong™ Nelayan, menyampaikan kesadarannya mengenai besarnya pengeluaran bulanan, salah satunya untuk keperluan adat.

“Saya menyadari kalau pengeluaran kami cukup besar setiap bulan, apalagi untuk kegiatan sosial dan agama yang setiap waktu pasti dikeluarkan,” kata Kadek saat refleksi setelah permainan.

Menyiapkan Diri Menghadapi Musim Paceklik

Ketidakpastian hasil tangkapan menjadi salah satu alasan pentingnya perencanaan keuangan bagi keluarga nelayan. Ketika hasil melaut menurun, pengeluaran rutin tetap perlu dipenuhi. Pada saat yang sama, kerusakan perahu atau alat tangkap dapat menambah beban pengeluaran.

Dalam sesi refleksi, peserta dan fasilitator membahas kemungkinan menyisihkan sebagian pendapatan saat hasil tangkapan sedang baik sebagai persiapan menghadapi masa paceklik atau kebutuhan mendadak. Salah satu saran yang muncul dalam diskusi adalah menyisihkan setidaknya 10 persen pendapatan pada musim tangkapan yang baik. Angka ini merupakan anjuran yang dibahas selama kegiatan, bukan ukuran bahwa seluruh peserta telah menerapkannya.

Diskusi juga menyinggung pilihan sumber pendapatan tambahan, seperti usaha olahan ikan, usaha kecil, atau pengembangan kegiatan melalui kelompok dan koperasi. Namun, pilihan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan modal, waktu yang dimiliki keluarga, risiko usaha, dan kepastian pasar.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak menawarkan satu jawaban yang sama bagi setiap keluarga. Kebutuhan dan pilihan masing-masing keluarga dapat berbeda. Pencatatan yang lebih teratur diharapkan membantu mereka memahami kondisi keuangannya sebelum mengambil keputusan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ni Wayan Juliati, salah satu Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditugaskan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali.

“Penghasilan nelayan tidak tetap, sehingga penting bagi keluarga nelayan untuk mengelola keuangan, memisahkan uang kebutuhan sehari-hari, dan menyiapkan dana darurat saat tidak melaut. Melalui pelatihan Si Keong™, pengelolaan keuangan menjadi lebih sederhana dan menyenangkan, sehingga saya berharap manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak keluarga nelayan,” kata Juliati.

Kolaborasi untuk Memperkuat Kapasitas Keluarga Nelayan

Pelatihan di Desa Kubu melibatkan empat kelompok nelayan, yaitu KUB Mina Bahari Telaga Mas dan KUB Segara Indah Pertiwi pada 12 Oktober, serta KUB Mina Bahari Cabol dan KUB Segara Madu Jati Rahayu pada 13 Oktober 2026. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Karangasem, penyuluh perikanan, serta mitra yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Keterlibatan para pihak menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat pesisir melalui pembelajaran yang dekat dengan kebutuhan mereka. Bagi MDPI, literasi keuangan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan penghidupan nelayan skala kecil, berdampingan dengan penguatan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Langkah Awal Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Terencana

Evaluasi melalui prates dan pascates menunjukkan bahwa skor peserta meningkat sebesar 7 persen. Dari 42 peserta yang tercatat dalam evaluasi, sebanyak 27 peserta memiliki data prates dan pascates yang dapat dibandingkan. Dari jumlah tersebut, 16 peserta mengalami peningkatan skor, dua peserta memperoleh skor yang sama, dan sembilan peserta mengalami penurunan.

Hasil ini memberikan gambaran awal tentang perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Namun, hasil tes belum dapat memastikan bahwa pembelajaran telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Perlu ada tindak lanjut untuk melihat apakah kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun prioritas, serta menyisihkan tabungan dapat terus dilakukan setelah kegiatan selesai.

Melalui “Si Keong™ Nelayan”, MDPI berharap keluarga nelayan memiliki ruang untuk belajar, mencoba, dan merefleksikan keputusan keuangan mereka. Kebiasaan sederhana seperti mencatat setiap transaksi dan memeriksa saldo dapat menjadi langkah awal untuk memahami kondisi keuangan keluarga dengan lebih baik.

Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang lebih terencana bukan hanya soal menyimpan uang, tetapi juga membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan, menghadapi risiko, dan mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan kondisi mereka.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung keluarga nelayan yang lebih tangguh serta penghidupan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Kolaborasi Berlanjut melalui Penguatan Legalitas Kapal Nelayan

Selain pelatihan literasi keuangan, kolaborasi antara MDPI dan PELNI juga diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Legalitas dan Pengukuran Kapal Skala Kecil yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Desa Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai.

Melalui kegiatan tersebut, MDPI bersama DKP Provinsi Bali dan ahli ukur KSOP Kelas IV Padangbai mendukung proses pendataan dan pengukuran 66 kapal nelayan skala kecil sebagai bagian dari upaya membantu nelayan memenuhi persyaratan legalitas kapal, termasuk pendaftaran untuk memperoleh dokumen Pas Kecil dan e-BKP.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan perikanan yang lebih terorganisasi, terdata, dan terlaporkan, sekaligus memperkuat akses nelayan terhadap perlindungan dan layanan yang berkaitan dengan legalitas usaha perikanan.(Ami)

Bupati Satria Pimpin Upacara Tabur Bunga Peringati Hari Pahlawan

KLUNGKUNG,BALI KINI- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung melaksanakan upacara tabur bunga di Tugu Pahlawan Semara Loka, Kabupaten Klungkung, pada Senin (10/11). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Klungkung, I Made Satria dan diikuti oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klungkung, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam suasana khidmat, seluruh peserta upacara memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tabur bunga dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur atas jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara.(*)