Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Walikota Padang Panjang

Ket. Foto :Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar menerima kunjungan kerja (kunker) Wali Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatra Barat, H. Hendri Arnis didampingi Forkopimda serta pejabat OPD, di Ruang Rapat Wali Kota Denpasar, Rabu (8/7). 

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar menerima kunjungan kerja (kunker) Wali Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatra Barat, H. Hendri Arnis didampingi Forkopimda serta pejabat OPD, di Ruang Rapat Wali Kota Denpasar, Rabu (8/7). 

Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis menyampaikan dirinya bersama Forkopimda Padang Panjang ingin menjalin komunikasi serta menggali informasi terkait strategi program dan kebijakan Pemkot Denpasar.

 ”Kota Denpasar adalah kota berhasil menjalankan banyak program. Kami ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana cara Kota Denpasar menjalankan tata kelola pemerintahan, pengelolaan desa adat dan desa dinas, serta ketentraman masyarakat, dan keterlibatan forkopimda,” ungkapnya.

Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengapresiasi kunker rombongan Pemkot Padang Panjang  sebuah langkah awal kerja sama antar kedua kota kedepan akan dapat dikembangkan.

Menyinggung upaya menjalankan tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar, Jaya Negara mengatakan, pihaknya telah banyak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Forkopimda Kota Denpasar. 

“Menjalankan tata kelola pemerintah dan program bagi masyarakat, kami banyak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat terutama saat penananganan sampah yang hari ini peresmian pembangunan," kata Jaya Negara.

Jajaran Forkopimda Kota Denpasar, tambah Jaya Negara, memiliki tantangan tersendiri mengingat Kota Denpasar  merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, dan pusat pemerintahan.

 “Dalam ikhtiar menjalankan program pemerintahan, Kota Denpasar banyak belajar dan mengambil pengalaman dari kota lainnya di Indonesia,” ucap Jaya Negara.

Pelibatan jajaran Forkopimda, lanjut Jaya Negara didasari spririt Sewaka Dharma dan Vasudaiva Kutumbhakam, yakni semangat menyama braya dan berogotong royong, dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. ”Nilai semangat Vasudhaiva Kutumbhakam selalu kami tanamkan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Kami mengadopsi semangat Sewaka Dharma, yakni melayani adalah kewajiban. Kami di Pemkot Denpasar dan Forkopimda serta jajarannya, berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” paparnya. (HumasDps/Eka).

Krama Desa Adat Bugbug Gerudug Polres Karangasem, Klarifikasi Terhadap Pembongkaran WC di Pura Gumang

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Krama Desa Adat Bugbug mendatangi Polres Karangasem untuk memberikan dukungan kepada pimpinan Adat Bugbug yang dilaporkan oleh oknum desa adat Bugbug terkait pembongkaran bangunan kamar kecil (WC) di kawasan Pura Gumang, Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Sabtu 11 Juli 2026.

Perwakilan krama Desa Adat Bugbug, Gede Putra Arnawa, mengatakan kedatangan warga tersebut sebagai bentuk dukungan sekaligus menyampaikan keberatan atas laporan yang ditujukan kepada  pimpinan Adat mereka.

Menurutnya, pembongkaran WC tersebut bukan bertujuan untuk menghancurkan bangunan, melainkan sebagai bagian dari penataan kawasan pura agar sesuai dengan ketentuan adat. Ia menjelaskan, berdasarkan aturan tata ruang pura, bangunan WC tidak diperbolehkan berada di area utama mandala, melainkan seharusnya ditempatkan di kawasan nista mandala.

“Pembongkaran itu bukan untuk merusak, tetapi untuk ditata kembali sesuai aturan. WC seharusnya berada di nista mandala, bukan di utama mandala pura,” ujar Gede Putra Arnawa.

Ia menambahkan, keputusan penataan tersebut telah melalui mekanisme paruman krama Desa Adat Bugbug yang turut mengundang perwakilan dari 12 desa adat. Dalam paruman tersebut disepakati bahwa bangunan WC di kawasan utama mandala perlu dipindahkan agar sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Meski demikian, pembongkaran tersebut berujung pada laporan polisi yang ditujukan kepada Pimpinan Adat Bugbug. Kondisi itu, menurut Gede Putra Arnawa, memicu keberatan di kalangan krama desa dan beberapa kali menimbulkan perselisihan di internal masyarakat adat.

Karena itu, ribuan krama mendatangi Polres Karangasem untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan dukungan kepada pimpinan Adat mereka. Mereka berharap persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh sebagai bagian dari upaya penataan kawasan suci sesuai keputusan adat, bukan sebagai tindakan perusakan. (Ami)

Terima Anugerah Sahabat Pers Indonesia, Bupati Sanjaya Dorong Sinergi Pemerintah dan Pers

Tabanan ,Bali Kini— Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pusat Financial International Indonesia SMSI bertema "Mengkapitalisasi Likuiditas Global untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan" yang berlangsung di Ruang Pancasila, Gedung DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (10/7). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Wakil gubernur Bali, Ketua SMSI Provinsi Bali beserta jajaran, para pemangku kepentingan, insan pers, serta undangan terkait lainnya. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Bupati Sanjaya dalam membangun kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya. "Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMSI Pusat dan SMSI Provinsi Bali atas penghargaan Anugerah Sahabat Pers Indonesia yang diberikan kepada kami. Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah untuk terus membangun kemitraan positif dan harmonis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan insan pers di seluruh Provinsi Bali. Kami meyakini bahwa pers adalah mitra strategis pemerintah," ujar Sanjaya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa di tengah era disrupsi informasi, keberadaan media pers memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami senantiasa berharap pers, khususnya anggota SMSI, dapat selalu tampil di garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tervalidasi kebenarannya. Pemerintah tetap mengharapkan munculnya kritik-kritik yang objektif, pemberitaan yang berimbang, serta informasi yang akurat. Sebab kritik yang disampaikan media pers adalah energi positif bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Menutup sambutannya, Sanjaya mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan, jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta insan pers yang selama ini menjadi mitra dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Ia berharap SMSI terus menjadi organisasi media yang profesional, independen, berintegritas, serta mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah maupun kemajuan Indonesia. 

Bunda Rai Hadiri Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali, Perkuat Sinergi Aksi Berbelanja dan Berbagi untuk Masyarakat

Tabanan ,Bali Kini – Komitmen TP PKK Kabupaten Tabanan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat yang digagas TP PKK Provinsi Bali kembali ditunjukkan melalui kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, pada kegiatan Aksi Sosial Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali “Berbelanja dan Berbagi” ke-5 Tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Bangli, Kabupaten Bangli, Rabu (8/7).

 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, didampingi Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, serta dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajaran, Forkopimda, dan perangkat daerah Kabupaten Bangli. Melalui kegiatan tersebut, seluruh daerah bersinergi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

 

Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” dirancang sebagai upaya melariskan hasil bumi, produk UMKM, IKM, serta sektor pertanian lokal yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk paket bantuan. Pada kesempatan itu, Kabupaten Bangli selaku tuan rumah menyerahkan 20 tas belanja kepada 20 penerima bantuan secara simbolis, sementara delapan kabupaten lainnya, termasuk Kabupaten Tabanan, turut menyerahkan masing-masing 10 tas belanja kepada 10 penerima bantuan. Dari TP PKK Provinsi Bali sendiri disalurkan bantuan berupa 2.000 kilogram beras, 200 krat telur, 100 liter minyak tanusan, serta 100 paket belanja kepada 100 penerima manfaat.

 

Sebanyak 27 pelaku industri kecil menengah, 65 pelaku UMKM, serta 17 pedagang sektor pertanian turut meramaikan pasar rakyat tersebut. Kehadiran ratusan pelaku usaha lokal menjadi bukti nyata komitmen TP PKK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas pemasaran produk unggulan daerah.

 

Dalam sambutannya, Ny. Putri Suastini Koster menjelaskan bahwa Pasar Rakyat PKK tidak sekadar menjadi ajang berbelanja, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi seluruh TP PKK se-Bali yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, konsep “berbelanja dan berbagi” memungkinkan dana yang dimiliki PKK dibelanjakan langsung kepada para produsen lokal, kemudian seluruh hasil belanja tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

 

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan secara bergilir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selain mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, TP PKK Provinsi Bali juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah melalui kebiasaan memilah sampah dari sumbernya serta mengajak masyarakat memaksimalkan hasil bumi termasuk pertanian dan perikanan untuk dikonsumsi dan dinikmati keluarga, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. “PKK memiliki tugas untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bangli sebagai tuan rumah. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkenalkan produk unggulan daerah, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga memperkenalkan Kabupaten Bangli sebagai penghasil telur terbesar di Bali, termasuk telur omega-3, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat di seluruh Bali.

 

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Bunda Rai menyampaikan apresiasi atas konsistensi TP PKK Provinsi Bali dalam menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antar TP PKK mampu menghadirkan manfaat ganda, yakni menggerakkan perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

 

Bunda Rai juga menegaskan kesiapan TP PKK Kabupaten Tabanan untuk terus bersinergi dan mendukung seluruh program yang diinisiasi TP PKK Provinsi Bali, termasuk program pemberdayaan ekonomi, edukasi pengelolaan sampah, peningkatan konsumsi pangan bergizi, serta berbagai kegiatan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi program-program TP PKK Provinsi Bali yang selalu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. TP PKK Kabupaten Tabanan siap terus bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung pelaksanaan berbagai program yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di seluruh Bali,” ungkap Bunda Rai.

 

Pihaknya berharap, melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan, TP PKK Kabupaten Tabanan dapat terus menegaskan komitmennya untuk selalu menjadi bagian dari gerakan bersama dalam membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera melalui semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Bali

Wujud Kepedulian Bhayangkari, Lansia di Ababi Kini Tempati Rumah Layak Huni

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Penantian panjang Ni Luh Sasih, seorang lansia asal Banjar Dinas Pikat, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, untuk memiliki tempat tinggal yang layak akhirnya terwujud. Setelah bertahun-tahun menghuni gubuk reot yang bocor dan nyaris roboh, kini ia dapat menempati rumah sederhana yang nyaman berkat program bedah rumah dari Polres Karangasem bersama Bhayangkari.

Bantuan bedah rumah tersebut secara resmi diserahkan pada Selasa (7/7/2026) oleh Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny. Didit Daniel Adityajaya. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika beserta jajaran.

Rumah yang telah selesai direnovasi itu tidak hanya menjadi bangunan yang layak huni, tetapi juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Mulai dari ranjang, kasur, bantal, lemari, kamar mandi dan toilet sederhana yang bersih, hingga dapur lengkap dengan kompor gas, magic com, serta perlengkapan memasak lainnya.

Ketua Bhayangkari Daerah Bali Ny. Didit Daniel Adityajaya mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkari ke-74 melalui program Bhayangkari Peduli.

“Bantuan bedah rumah ini diberikan dalam rangka HUT Bhayangkari ke-74. Jadi kami melaksanakan kegiatan Bhayangkari Peduli dengan mencari data masyarakat yang memerlukan bantuan,” ujarnya usai menyerahkan secara simbolis rumah tersebut kepada Ni Luh Sasih.

Ia menjelaskan, penerima bantuan dipilih berdasarkan hasil survei yang dilakukan bersama Polres Karangasem dan Bhabinkamtibmas setempat. Dari hasil pendataan ditemukan kondisi Ni Luh Sasih yang selama ini tinggal seorang diri di rumah yang tidak layak huni, sementara kesehariannya bekerja di kebun.

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika mengatakan, program bedah rumah merupakan bentuk nyata kepedulian Polres Karangasem bersama Bhayangkari terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Program Bedah Rumah ini merupakan wujud kepedulian sosial Polres Karangasem bersama Bhayangkari dalam membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya dalam hal peningkatan kelayakan tempat tinggal,” katanya.

Sebelum peresmian dilaksanakan, Kapolres juga memastikan seluruh persiapan telah dilakukan secara matang. Mulai dari kondisi fisik bangunan hingga kesiapan teknis pelaksanaan acara diperiksa agar kegiatan penyerahan bantuan dapat berjalan lancar.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dan Bhayangkari di tengah masyarakat melalui aksi sosial yang langsung menyentuh kebutuhan warga. (Ami)

Terkait EBT, Rombongan Sekwan DPRD Bali Berlanjut ke DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta , Bali Kini  - Usai mendapat "ilmu" dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali berlanjut menjajaki DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Tujuan kunjungan ini untuk mengetahui regulasi pendukung terkait percepatan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih serta berbagai terobosan yang dilakukan DPRD. Dikomandoi Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama bersama Kabag Umum, I Kadek Putra Suantara. Rombongan diterima Kepala Subbagian Publikasi dan Informasi DPRD DKI Jakarta, Tri Indra Gunawan, S.H., M.Si bersama jajaran.

Alit Wikrama mengatakan, tujuan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta adalah melakukan studi tiru terkait model kerja sama dengan media, juga ingin memperoleh masukan terkait dukungan yang diberikan DPRD DKI untuk mendukung program EBT.

“Dari sisi daerah, DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan melalui pembahasan dan persetujuan dokumen perencanaan pembangunan serta penganggaran yang mengakomodasi program transisi energi," Sebut Alit Wikrama. 

Dokumen dimaksud, sebutnya, RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029 yang memuat arah pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi, APBD yang mendukung pengadaan armada transportasi publik berbasis listrik, pembangunan infrastruktur pendukung, serta program pengendalian pencemaran udara, dan berbagai pembahasan kebijakan di komisi-komisi DPRD, khususnya terkait transportasi, lingkungan hidup, dan energi. 

Selain itu, implementasinya juga mengacu pada sejumlah regulasi nasional seperti kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. “Jadi, dukungan DPRD tidak hanya melalui pembentukan regulasi daerah, tetapi juga melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap implementasi program,” ulasnya. 

Soal Peraturan Gubernur mengenai kendaraan dinas berupa kendaraan listrik, menurut Indra, Pergub merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana. Namun, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam berbagai rapat kerja, rapat komisi maupun pembahasan anggaran, kata Indra, DPRD dapat memberikan masukan, saran, maupun rekomendasi agar substansi kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta target pembangunan berkelanjutan. 

“Jadi, DPRD tidak menetapkan isi Pergub, tetapi dapat memberikan pandangan dan melakukan pengawasan terhadap implementasinya,” katanya.

Hal yang bisa ditiru Bali soal energi bersih ini, menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan implementasinya tentu tidak bisa disamakan. Beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran dari pengalaman DKI Jakarta antara lain menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta target bertahap, memastikan dukungan regulasi, perencanaan pembangunan.

Serta penganggaran berjalan secara konsisten, serta memulai implementasi pada armada pemerintah dan transportasi publik sehingga menjadi contoh bagi masyarakat. Hal lain yang diperlukan adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, dunia usaha, dan perguruan tinggi, menyiapkan infrastruktur pengisian daya secara bertahap sesuai kebutuhan.

"Dengan elakukan edukasi publik secara berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat kendaraan listrik. Yang tidak kalah penting adalah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” demikian kata Tri Indra Gunawan.jro ari

Dimulai Pembangunan PSEL di Benoa Untuk Tangani Sampah

Denpasar , Bali Kini  - Pembangunan PSEL Bali dimulai dengan ditandai upacara peletakan batu pertama (groundbreaking) Rabu, 8 Juli 2026. Fasilitas ini dirancang untuk menjadi solusi jangka panjang mengatasi krisis sampah di Bali, khususnya untuk wilayah Denpasar dan Badung, serta menggantikan ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti TPA Suwung.

Peresmian pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PISEL) Denpasar Raya Bali yang pertama di Indonesia dikawasan Benoa, Menuju Indonesia Bersih dan Asri, Rabu (8/7). Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh sejumlah Mentri dan Gubernur Bali, Bupati Badung dan Walikota. 

Fakta PSEL Bali yang memberikan dampak terhadap pengolahan sampah energi hijau dan ekonomi lokal dengan standar Lingkungan Eropa. Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pertama di Indonesia resmi mulai dibangun di Bali. 

Terletak di wilayah aglomerasi Denpasar dan Badung (kawasan Benoa/Pedungan), proyek ini ditargetkan beroperasi pada awal 2028 untuk mengolah 1.500 ton sampah per hari dan memangkas emisi karbon hingga 80%.

Reduksi emisi, diproyeksikan dapat menekan emisi hingga 80% untuk setiap 1 ton sampah dan memangkas emisi karbon hingga 640.000 ton CO₂ per tahun.

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7). 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7). Dalam kesempatan tersebut Walikota Jaya Negara turut Ngelingga Tangan atau menandatangani Prasasti Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman yang beberapa bagian pura baru selesai di pugar, serta ngelinggihin ida betara sesuhunan di bale tajuk dan ngaturang punia.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara, Camat Denpasar Timur, Ketut Sri Karyawati beserta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disela upacara mengatakan, pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Dalem Kedatuan Kesiman ini adalah salah satu bentuk meningkatkan sradha bhakti umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. 

“Apalagi di komunitas masyarakat seperti pesemetonan dan desa adat perlu diapresiasi  bagaimana membangun sradha bhakti masyarakat melalui upakara yang dilaksanakan," ujarnya

Dikatakannya, mengenai pelaksanaannya, Pemkot Denpasar terus mengedepankan pemberdayaaannya yang tidak terlepas dari sektor keagamaan. Namun demikian, yang juga patut diapresiasi adalah muncul kemandirian masyarakat untuk memunculkan kesadaran. Sehingga manfaat yang diperoleh dalam penyelenggaraan upacara keagamaan yang dikenal dengan istilah Tri Guna Karya serta Satwika Karya. 

Jaya Negara juga mengharapkan setelah dilaksanakannya upacara Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpatikalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman ini, seluruh umat terutama warga dan pengempon dapat terus meningkatkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antara sesama umat.

“Tentu pelaksanaan Yadnya ini sebagai sarana peningkatan nilai spiritual sebagai umat beragama. Kami berharap ke depan upacara Yadnya ini dapat memberikan energi positif yang dapat memancarkan hal positif bagi umat serta menetralisir hal- hal negatif dilingkungan desa setempat,” katanya.

Sementara Manggala Karya, Wayan Wiranatha mengatakan Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpatikalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman dilaksanakan karena rampungnya beberapa palinggih pura yang di perbaharui.

Dimana karya ini sudah di mulai dari tanggal 5 Juni 2026 lalu dan hari ini tanggal 7 Juli 2026 dilaksanakan upacara puncak karya yang di puput oleh Ida Peranda Gde Putra Bajing dari Griya Tegal Jingga

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Walikota Denpasar karena sudah hadir menyaksikan upacara ngenteg linggih dan meresmikan karya ini dengan Ngelingga Tangan atau menandatangani Prasasti Karya dan mepunia kepada kami. Semoga karya ini labda karya dan memargi antar," ungkapnya. (Ays/Prokopim.Dps).

Walikota Jaya Negara Teken PKS Proyek PSEL, Perkuat Langkah Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Ket. Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara teken PKS Proyek PSEL bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Perjanjian Penggunaan Lahan Proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSEL yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7). Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga.

Di sela-sela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jaya Negara berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas PSEL segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Denpasar maupun Bali secara umum. "Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai," ujar Jaya Negara. (Pur/humasdps)

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Ket. Foto : Dari Rapat Kerja Pansus IV Dengan DPRD Kota Denpasar 

Denpasar,  Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang. 

"Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," ujar Eddy Mulya. 

Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. 

Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah. 

"Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target," kata Eddy Mulya lebih (HumasDps/IND).