Pemkot Akan Buat Perda Soal Rokok Elektrik.

Laporan Reporter: Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru. Langkah ini diambil salah satunya demi merespons masifnya penggunaan rokok elektrik (vape) di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan anak-anak. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, penyesuaian regulasi ini sudah sangat mendesak. Mengingat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang KTR yang saat ini berlaku dinilai sudah berusia lebih dari 10 tahun dan belum sepenuhnya mengakomodir dinamika produk tembakau modern.

"Penggunaan rokok elektrik saat ini sudah sangat menjamur di masyarakat. Kita butuh payung hukum yang lebih kuat dan tegas, tidak hanya untuk mengatur rokok konvensional, tetapi juga mengamankan zat adiktif baru seperti rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya," Tegas Arya Wibawa, Rabu (24/6).

Langkah pembaruan regulasi ini juga menjadi bagian dari sinkronisasi daerah pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. 

Aturan di tingkat pusat tersebut mengamanatkan penguatan kebijakan pengamanan zat adiktif demi menjaga derajat kesehatan masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa Raperda baru ini nantinya akan mempertegas beberapa poin krusial yang sebelumnya belum terakomodir secara maksimal.

Terkait pengaturan rokok elektrik berupa memasukkan rokok elektrik/vape ke dalam ruang lingkup pembatasan KTR secara eksplisit. Lalu perlindungan anak untuk memastikan kawasan ramah anak bersih dari paparan asap maupun uap rokok.

Untuk pembatasan iklan dan promosi rokok dengan memperketat ruang gerak promosi produk tembakau dan rokok elektrik di wilayah publik Kota Denpasar. Serta menyesuaikan subjek hukum dan sanksi agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelanggar.

Pemkot Denpasar berharap Ranperda yang baru ini jika sudah ditetapkan menjadi Perda dapat memberikan pelindungan kesehatan yang berkelanjutan bagi warga kota. Hak atas lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dinilai sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.

Dirinya melanjutkan, dengan adanya pembaruan pada regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum serta memperkuat pelindungan masyarakat khususnya di bidang kesehatan secara berkelanjutan.

Bupati Gus Par Tekankan Profesionalisme dan Integritas, 1.000 PPPK Karangasem Ikuti Arahan Perpanjangan Kontrak Kerja

Laporan tim

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan publik bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan umum dalam kegiatan Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem, Rabu (24/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, Sekretaris Daerah I Ketut Sedana Merta, para Asisten Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta 1.000 PPPK yang mengikuti kegiatan secara bertahap dalam dua sesi, masing-masing sebanyak 500 peserta.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Par menegaskan bahwa PPPK merupakan bagian penting dan strategis dalam sistem birokrasi pemerintahan yang memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh PPPK dituntut untuk bekerja secara adaptif, humanis, profesional, dan penuh tanggung jawab..

“Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus hadir memberikan pelayanan terbaik. Bekerjalah dengan penuh dedikasi, tingkatkan profesionalisme dan akuntabilitas untuk bersama-sama mewujudkan Karangasem AGUNG, yaitu Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi,” tegas Gus Par.

Lebih lanjut, Bupati Karangasem menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya memperjuangkan kebutuhan sumber daya aparatur daerah. Melalui BKPSDM, pemerintah daerah telah mulai menyusun kebutuhan formasi pegawai ke depan mengingat masih banyaknya kebutuhan ASN pada berbagai perangkat daerah, sementara sejumlah PNS memasuki masa purnatugas.

Menurutnya, peluang pengembangan karier PPPK ke depan akan terus diperjuangkan sesuai kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN baik PNS maupun PPPK pada prinsipnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, terdapat ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh PPPK sesuai peraturan yang berlaku.

Sekda menekankan pentingnya menjaga disiplin kerja, loyalitas terhadap tugas, serta integritas sebagai ASN yang tercermin dalam nilai-nilai Panca Prasetya Korpri. Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Integritas, disiplin, dan tanggung jawab harus menjadi pegangan seluruh PPPK dalam melaksanakan tugas. Kepercayaan yang diberikan negara harus dijaga dengan kinerja yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Sedana Merta. (Ami/rls)

Peringati HANI 2026, BNN Karangasem Kumpulkan 55 Kantong Darah Lewat Aksi Donor Darah

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Dalam rangka memperingati keperihatinan Dunia Internasional terhadap penyalahgunaan Narkotika ( Hari Anti Narkotika Internasional / HANI Tahun 2026, BNN Kabupaten Karangasem mengadakan serangkaian kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni bakti sosial donor darah bekerja sama dengan PMI Karangasem, donor darah hari ini mengambil tema dengan semangat ‘Aksi Nyata Selamatkan Sesama’ dan ‘Setetes darah Anda, sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan’.  Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak berskala nasional yang melibatkan BNN Pusat, BNNP, beserta seluruh jajaran. Adapun target peserta secara nasional mencapai 1.000 pendonor. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu ketersediaan stok darah nasional sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial dilingkungan BNN. Kegiatan donor darah hari ini menggandeng Pemerintah Kabupaten Karangasem dan instansi vertikal seperti Polres, Kodim, Bapas, Lapas, LPKA, Kemenag dan KPPN Karangasem, Pos Bakamla Karangasm, Relawan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dan masyarakat umum. 

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergitas bersama dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, para stakeholder terkait dan masyarakat untuk menggelorakan semangat memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini merupakan sosialisasi P4GN bagi masyarakat sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat atas ancaman bahaya narkoba dimulai dari lingkup terkecil.

 

Dalam sambutannya Kepala BNN Kabupaten Karangasem ( Alvin Andrew Dias,S.H. ) menyampaikan “ semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba “

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kita terhadap masyarakat. Darah yang kita sumbangkan hari ini akan menjadi penyelamat bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk kepada PMI yang telah bekerja sama dengan kita.

Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi terhadap masyarakat. Mari kita terus berupaya untuk menciptakan masyarakat yang aman,  sejahtera dan sehat tanpa Narkoba.

 

Dari kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan di Kantor BNN Kabupaten Karangasem, Jl. Untung Surapati No. 2 Amlapura ini jumlah darah yang terkumpul 55 kantong dari 70 orang pendaftar dengan rincian Gol A = 10, Gol B = 15, Gol. O=28 dan Gol AB = 2.

 

 

Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap tanggal 26 Juni merupakan momentum refleksi dan kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang masih mengancam kesehatan, keselamatan, dan masa depan masyarakat. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda. Sejalan dengan tema "Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045", peringatan HANI Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak dan remaja dari ancaman narkotika melalui upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan penguatan ketahanan keluarga serta masyarakat. Refleksi atas dampak narkotika hari ini merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kualitas generasi penerus bangsa. Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan oleh generasi yang sehat, cerdas, kuat, berkarakter, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, HANI Tahun 2026 diharapkan menjadi penggerak kepedulian, kolaborasi, dan aksi nyata seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang Bersinar (Bersih Narkoba). (Ami)

Bupati Gus Par Tinjau Operasional CT Scan Baru RSUD Karangasem

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata meninjau langsung operasional alat CT Scan terbaru di RSUD Kabupaten Karangasem, Selasa (23/6). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam mendukung peningkatan mutu layanan bagi masyarakat.

Kehadiran alat CT Scan terbaru ini diharapkan mampu mempercepat proses diagnosis medis, meningkatkan ketepatan penanganan pasien, sekaligus memperkuat fungsi RSUD Kabupaten Karangasem sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Karangasem.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Gus Par menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berkomitmen meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Peningkatan layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus kita perkuat. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” ujar Gus Par.

Menurutnya, upaya penguatan fasilitas kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat Karangasem memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan merata.

Dengan beroperasinya alat CT Scan terbaru tersebut, diharapkan RSUD Kabupaten Karangasem mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal serta mendukung terwujudnya Karangasem yang AGUNG, yakni Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi. (Ami/rls)

Bupati Gus Par Tekankan Profesionalisme Saat Perpanjangan Perjanjian Kerja 2.442 PPPK

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini -  Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata memberikan arahan langsung kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kegiatan perpanjangan hubungan perjanjian kerja PPPK Pengangkatan Tahun 2025 Tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang berlangsung di Ballroom Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem, Selasa (23/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, Kepala BKPSDM Kabupaten Karangasem beserta jajaran perangkat daerah terkait. Berdasarkan data BKPSDM, jumlah PPPK Tahap I yang mengikuti proses perpanjangan perjanjian kerja tercatat sebanyak 2.442 orang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap. Pada hari pertama dibagi dalam dua sesi, yakni sesi pertama diikuti 481 pegawai dan sesi kedua sebanyak 500 pegawai, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada sesi berikutnya.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Par itu menegaskan bahwa perpanjangan perjanjian kerja PPPK bukan sekadar pemenuhan administrasi kepegawaian, melainkan merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah menuju Karangasem yang AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi).

“Perpanjangan kontrak ini harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada saudara-saudara untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ujar Gus Par.

Secara khusus, Bupati Gus Par memberikan perhatian pada sektor kesehatan yang masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Dia meminta seluruh PPPK tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, Dinas Kesehatan, rumah sakit pratama maupun RSUD Karangasem agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian bersama meliputi penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan cakupan imunisasi, percepatan penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, hingga peningkatan mutu laboratorium kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

“Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, Bupati Gus Par juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan. Dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana sekolah hingga pemerataan akses pendidikan.

Karena itu, seluruh PPPK yang bertugas di satuan pendidikan maupun di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diminta mendukung program prioritas daerah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi fisik sekolah, peningkatan mutu layanan pendidikan serta penguatan kualitas pembelajaran.

“Melalui pendidikan yang berkualitas, kita ingin melahirkan generasi Karangasem yang cerdas, terampil, berkarakter dan memiliki daya saing,” ujar Gus Par.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin, integritas, profesionalisme dan etos kerja yang tinggi. Para atasan langsung diminta terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara objektif terhadap kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Gus Par juga mengajak seluruh PPPK untuk menjadi aparatur yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terbuka terhadap inovasi serta mampu menghadirkan berbagai gagasan baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta menekankan pentingnya disiplin kerja sebagai salah satu faktor utama dalam keberlanjutan hubungan perjanjian kerja PPPK.

Menurut Sekda, disiplin kerja mencakup kepatuhan terhadap jam kerja, pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, kepatuhan terhadap perintah atasan yang sah, serta komitmen menjaga integritas, profesionalisme dan etika kerja.

Dia juga mengingatkan agar seluruh PPPK tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi, tidak menerima gratifikasi, tidak membocorkan informasi rahasia, serta menghindari berbagai tindakan yang dapat mencoreng nama baik pemerintah

“Pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pelanggaran berat sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Sedana Merta.

Melalui kegiatan tersebut,  diharapkan perpanjangan perjanjian kerja PPPK menjadi momentum memperkuat birokrasi yang profesional, responsif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, PPPK diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan sekaligus mempercepat terwujudnya Karangasem yang AGUNG. (Ami/rls)

Pemkab Bangli Sosialisasikan Portal Perlinsos kepada Aparatur Kewilayahan

BANGLI , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui kegiatan Sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Senin (22/6/26).

Sosialisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli. Sosialisasi tersebut diikuti oleh ratisan Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kepling), serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut.

Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran.

Menurutnya, Portal Perlinsos merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif.

Kepala Dinas Kominfosan juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi Portal Perlinsos yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam tiga tahap pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli.

“Melalui tiga kali pelaksanaan sosialisasi ini, kami menargetkan seluruh agen yang berjumlah 589 orang dapat memperoleh pemahaman yang sama terkait penggunaan Portal Perlinsos, sehingga proses registrasi dan verifikasi data masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para Kadus dan Kepling terkait mekanisme penggunaan Portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, para peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial.

Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tanam Ganja Dituntut 9 Tahun, Tapi Hakim Putus Tiga Tahun

Denpasar , Bali Kini  - Kasus clandestine ganja hidroponik yang menyeret pasutri WNA, justru mendapat hukuman yang "timpang" Oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Bagaimana tidak, terdakwa asal Belanda Nirul Rashim Abdoelrazak yang sebelumnya dituntut 9 tahun, hasil putusan akhirnya jadi TIGA tahun penjara. 

Keputusan Majelis Hakim yang diketuai Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum yang juga selaku Kepala PN Denpaar tentu sangat mengjutkan dengan mengurangi hikuman selaman 6 tahun. Atas putusan ini, Lovi Pusnawan selaku Penuntut Umum dari Kejati Bali, mengajukan minta pertimbangan selama sepekan untuk pikir pikir. 

Terlebih lagi Istri dari terdakwa yang bernama Kseniia Varlamova asal Rusia, dimana sebelumnya dituntut 8 bulan justru dinaikan hukuman menjadi 8 bulan 15 hari. Dalam hal ini terdakwa Nirul Rashim yang didampingi kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis dkk., menyatakan menerima putusan hakim. 

Uniknya lagi, terdakwa yang selama dalam persidangan duduk dikursi roda dan selalu menunjukkan ekspresi kesakitan, diakhir sidang memohon agar HP nya dikembalikan. Atas permintaan itu, Hakim menyerahkan sepenuhnya putisan ke Penuntut Umum. 

Sebagaimana tertuang di dakwaan, Pasutri ini sebelumnya dibekuk atas perkara clandestine ganja hidroponik pada Rabu 01 Oktober 2025 sekitar Pukul 12.30 WITA, pasutri ini berada di rumah Ubung Kaja, Denpasar Utara, langsung didatangi pihak Polda Bali.

Petugas mengamankan keseluruhan biji kering, daun warna hijau dan daun kering narkotika jenis ganja adalah 278,2 gram brutto atau 130,06 gram netto. Sebuah pot besar berisi media tanam dan tanaman ganja dengan tinggi 40 cm (1 batang pohon ganja). 

Juga tiga buah pot kecil berwarna putih masing-masing berisi media tanam dan tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 15 cm. Juga ada 4 buah polybag masing-masing berisi media tanam dan tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 35 cm.

"Serta dalam kontener ditemukan ada 67 pot kecil masing-masing berisi bibit tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 5 cm. Serta, 24  pot kecil masing-masing berisi bibit tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 10 cm,"tulis dakwaan dan menyebut bahwa di kontener itu juga ada 6 buah pot besar masing-masing berisi tanaman ganja dengan tinggi masing-masing 100 cm. 

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 610 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana," Sebut Jaksa Lovi dalam dakwaannya.

Teken Komitmen Bersama, Pemkot Denpasar Siap Dukung Program Sensus Ekonomi 2026

Denpasar, Bali Kini - Pencanangan pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Denpasar, dituangkan dalam penandatanganan Komitmen Bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Gedung DNA, Selasa (23/6).

Seperti yang diketahui, kegiatan SE2026 sendiri dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini ditujukan untuk menghimpun data dan informasi terkait aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha.

Pada kegiatan yang juga turut dihadiri jajaran Forkompinda Kota Denpasar itu, Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan program sensus ekonomi sendiri adalah salah satu instrumen penting terkait penyediaan data yang akurat guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, data yang valid menjadi landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan, khususnya di bidang ekonomi, investasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Sensus Ekonomi 2026 adalah salah satu momentum penting yang digunakan untuk menggali data akurat, yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ungkap Arya Wibawa.

Pada kesempatan itu, Arya Wibawa juga mengimbau  seluruh pelaku usaha di Kota Denpasar, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar demi kepentingan pembangunan daerah,” katanya. 

Sementara itu, Kepala BPS Kota Denpasar, I Made Juli Ardana mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterlibatan langsung kepala daerah menjadi bentuk dukungan nyata dalam upaya menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Juli Ardana juga mengatakan, adapun petugas Sensus yang ada di Kota Denpasar berjumlah lebih dari 500 orang dan tersebar di berbagai wilayah desa/kelurahan, yang berasal dari tenaga dari Desa sampai kalangan Mahasiswa. Para petugas itu, akan menyasar segmen rumah tangga, dan juga pelaku usaha yang tersebar di seluruh Bali.

"Kemudian hasil Sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” ungkap Juli Ardana. (Win)

Utsawa Busana Adat Khas Kota Denpasar Tampil Apik di Panggung PKB XLVIII Tahun 2026

Denpasar , Bali Kini – Utsawa (Parade) Busana Adat Khas Kota Denpasar dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 tampil apik dan sukses memukau para pengunjung yang memadati Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Minggu (21/6). 

Parade ini menjadi salah satu ajang pelestarian budaya yang menampilkan kekayaan dan keragaman busana adat khas Kota Denpasar yang sarat makna filosofis serta nilai-nilai tradisi Bali.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Sekretaris I Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Denpasar, Ny. Suwandewi Eddy Mulya.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa mengatakan bahwa pelaksanaan parade busana adat ini merupakan upaya nyata dalam melestarikan busana adat Bali sekaligus melindungi keberadaan tekstil tradisional yang menjadi warisan budaya masyarakat Bali.

“Parade ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang keragaman busana adat khas Kota Denpasar yang memiliki keunikan, ciri khas, serta berlandaskan pada pakem-pakem tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, parade ini juga menjadi wahana transformasi nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara Yadnya, Upacara Daha, maupun berbagai upacara adat yang dilaksanakan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Untuk memastikan keaslian dan nilai estetika setiap busana yang ditampilkan, pagelaran ini menggandeng perancang busana dan budayawan Bali, Dr. A.A. Ngr. Anom Mayun KT, M.Si, yang turut berperan dalam pengembangan serta pelestarian busana adat khas Kota Denpasar.

Dalam parade tersebut, ditampilkan delapan ragam busana adat khas Kota Denpasar yang menggambarkan berbagai tahapan kehidupan dan pelaksanaan upacara adat masyarakat Hindu Bali. Di antaranya Busana Adat Daha Menek Kelih/Ngeraja, Busana Medharma Swaka, Busana Mekalakalaan, Payas Madya Kota Denpasar, Payas Agung Kota Denpasar, Payas Melelunakan, Busana Mamukur/Maligya, serta Busana Mapeed ke Pura.

Busana Adat Daha Menek Kelih atau Ngeraja menggambarkan prosesi akil balig sebagai ungkapan rasa syukur orang tua kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tumbuh kembang anak menuju masa remaja.

Sementara Busana Medharma Swaka dan Mekalakalaan merepresentasikan tahapan penting dalam rangkaian upacara pernikahan Hindu Bali.

Tak kalah menarik, Payas Madya dan Payas Agung Kota Denpasar menampilkan kemegahan tata rias dan busana yang digunakan dalam upacara Manusa Yadnya, seperti Mepandes dan pernikahan, sesuai tingkatan upacaranya. Keindahan detail ornamen, songket, serta aksesoris khas Denpasar menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton.

Selain itu, turut ditampilkan Payas Melelunakan yang digunakan dalam upacara Ngaben atau Pelebon, serta Busana Mamukur/Maligya yang digunakan pada rangkaian penyucian Sang Atma setelah upacara ngaben. Kedua busana tersebut menunjukkan kekayaan filosofi dan nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi masyarakat Bali.

Parade ditutup dengan penampilan Busana Mapeed ke Pura yang menggambarkan tradisi berjalan beriringan menuju pura dalam rangkaian Upacara Dewa Yadnya. Busana ini mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta rasa syukur masyarakat Hindu Bali.

Melalui Utsawa Busana Adat Khas Kota Denpasar ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap generasi muda semakin mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya leluhur, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Denpasar di tengah perkembangan zaman. (Ayu/humas.dps)

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Karya Pududusan Agung di Pura Dalem Pengaotan Desa Adat Bekul.

Ket foto: Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Memungkah Ngenteg Linggih, Tawur Balik Sumpah Utama, Pedudusan Agung di Pura Dalem Pengaotan, Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Minggu (21/6).

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Memungkah Ngenteg Linggih, Tawur Balik Sumpah Utama, Pedudusan Agung di Pura Dalem Pengaotan, Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Minggu (21/6). Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara turut menandatangani prasasti sekaligus menyerahkan dana Punia dan bantuan hibah.

Kehadiran Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama jajaran menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelestarian adat, budaya, dan tradisi spiritual masyarakat Bali. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Bali, IGN Gede Marhaendra Jaya, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Denpasar, IB. Alit Surya Antara, Camat, Perbekel, Bendesa serta tokoh masyarakat setempat. 

Rangkaian acara berlangsung khidmat dan semarak dengan iringan Gambelan Gong Kebyar, Baleganjur, serta pementasan tari Baris Gede oleh Bendesa se-Kota Denpasar, Tari Rejang Dewa, Topeng Wali, dan Wayang Lemah yang menambah suasana sakral upacara.

Wali Kota Jaya Negara mengatakan bahwa pelaksanaan karya besar seperti Pedudusan Agung bukan hanya sebagai wujud sradha bhakti umat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, namun juga menjadi momentum mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat adat.

“Karya seperti ini merupakan warisan luhur yang harus terus dijaga bersama. Semangat ngayah yang ditunjukkan krama adat menjadi kekuatan utama dalam menjaga adat, budaya, dan nilai kebersamaan masyarakat Bali. Pemerintah Kota Denpasar tentu memberikan dukungan agar tradisi dan kearifan lokal tetap lestari,” ujarnya.

Jaya Negara mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari dharmaning agama dan dharmaning negara. 

"Kami berharap dengan upacara ini dapat memberikan manfaat yang baik secara sekala dan niskala bagi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Bekul, Made Yuliarta menyampaikan terima kasih atas bantuan hibah dari Pemerintah Kota Denpasar, khususnya kepada Wali Kota Denpasar beserta jajaran. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat untuk mendukung jalannya upacara,” ujarnya.

Made Yuliarta menambahkan, Pura Dalem Pengaotan diempon oleh sekitar 250 kepala keluarga dari empat banjar, yakni Banjar Gunung, Banjar Buaji, Banjar Bekul sebagai banjar pengarep atau inti, serta Banjar Pala Giri sebagai banjar pendatang.

Sementara itu, rangkaiam karya telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dengan rangkaian matur piuning, maguru piduhka, dan mejaya-jaya panitia karya. Sedangkan melasti dilaksanakan 8 Juni dan Tawur Balik Sumpah pada 12 Juni. Puncak karya dilaksanakan hari ini dan dilanjutkan nyineb pada Minggu 28 Juni serta prosesi nyegara gunung pada Kamis 2 Juli 2026 mendatang. 

Menurutnya, Pedudusan Agung merupakan karya besar yang wajib dilaksanakan secara turun-temurun oleh generasi masyarakat adat dalam rentang waktu sekitar 50 hingga 70 tahun sekali, disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kemampuan pendanaan.

“Kalau karya rutin dilaksanakan setiap 15 tahun berupa Pedudusan Alit. Sedangkan Pedudusan Agung ini merupakan tingkatan karya yang lebih utama dan wajib dilaksanakan masyarakat apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan karya kali ini, pihak desa adat menganggarkan dana sekitar Rp3,5 miliar yang bersumber dari swadaya masyarakat sebesar Rp3,5 miliar serta dukungan bantuan Pemerintah Kota Denpasar. Anggaran tersebut juga digunakan untuk rangkaian karya di empat pura, termasuk pelaksanaan Pedudusan Alit di Pura Taman Beji dan Pura Puseh Desa.

Ia berharap, pelaksanaan karya tersebut mampu memberikan kerahayuan secara sekala dan niskala bagi masyarakat.

“Harapan kami tentunya masyarakat selalu mendapat lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, diberikan kesehatan dan kerahayuan. Dari sisi sekala, yadnya ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan rasa kebersamaan seluruh krama adat,” pungkasnya.(Eka)