IIER DAN PSPK GELAR WORKSHOP MENGAWAL KEAMANAN ANAK DI RUANG DIGITAL SEBAGAI UPAYA KOLEKTIF MEWUJUDKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN

Laporan Tim Lpt 

JAKARTA , BALI KINI - Indonesian Institute for Education Reform (IIER) bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sukses

menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mengawal keamanan anak di ruang digital. Rangkaian ini meliputi Reformer Talk #2 dan Reformer Workshop #2, yang menjadi panggung dialog mendalam tentang tantangan dan solusi menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi anak-anak Indonesia. Reformer Talk #2 menghadirkan pembicara kunci seperti Mediodecci Lustarini, S.K.M., S.H., M.C.MS. (Sekretaris Direktorat Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi) yang menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang bertujuan melindungi anak di ruang digital melalui akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik. Para pembicara kunci lainnya pada kesempatan ini antara lain Pandu Ario Bismo (PSPK), Aretha Ever Ulitua Samosir (Psikolog Anak dan Remaja Bee Genius) serta Claudya Tio Elleossa (Perwakilan Orang Tua, eks-Guru Pendidikan Kewarganegaraan).

Sedangkan pada Reformer Workshop #2, IIER dan PSPK menyoroti tentang pengaruh konsumsi internet dengan mengundang beberapa siswa dari beberapa instansi pendidikan SMA atau sederajat. Mereka membicarakan bagaimana teknologi sudah menolong namun juga menghambat pertumbuhan mereka sebagai individu, terkhusus di bidang pembelajaran. Paparan gawai dengan durasi tinggi menurut para siswa turut menimbulkan efek kecanduan yang hingga kini sulit untuk diatasi. 

Sikapi Situasi Nasional, KMHDI Lakukan Doa Kebangsaan

Laporan Reporter : Krisna 

Jakarta Timur , Bali Kini -Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar doa kebangsaan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Kegiatan doa yang diikuti ratusan mahasiswa Hindu se-Jabodetabe bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional. 

Doa kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Jero Mangku Gede Pura Aditya Jaya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. 

“Jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus selalu mengedepankan dialog dan memperkuat persaudaraan,” katanya.

Ia juga mengingatkan kembali filosofi Hindu Vasudhaiva Kutumbakam atau Basudewa Kutumbakam yang berarti seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Menurutnya, prinsip ini relevan untuk terus dijadikan pedoman dalam memperkuat rasa kebersamaan.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan, menegaskan bahwa doa kebangsaan ini bukan sekadar ritual, melainkan momentum konsolidasi mahasiswa Hindu untuk tetap berada di barisan perjuangan rakyat. 

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Hindu untuk terus berjuang mengawal tuntutan rakyat. Jangan sampai terpecah belah dan jangan terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” ujarnya.

Darmawan juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Menurutnya, mahasiswa Hindu harus menjadi motor persaudaraan, bukan justru terseret arus provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PD KMHDI Jakarta, Marcelinus, mengingatkan mahasiswa Hindu di Ibu Kota agar bijak dalam menerima informasi. Ia menegaskan, berita bohong dan hoaks kerap dijadikan alat untuk memprovokasi massa. 

“Jangan sampai kita terbawa arus hoaks. Mari kita pastikan gerakan mahasiswa Hindu tetap damai dan tidak anarkis. Jangan merusak fasilitas publik,” tegasnya.

Marcelinus menambahkan, mahasiswa Hindu di Jakarta harus memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan intelektual tidak boleh lepas dari nilai moral dan kearifan lokal Hindu yang selalu mengedepankan dharma.

KMHDI Desak Semua Fraksi DPR Minta Maaf dan Penuhi Tuntutan Rakyat

Laporan Reporter : Krisna

Kaltim . Bali Kini - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mendesak seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan segera memenuhi aspirasi masyarakat. 

Desakan ini dinilai penting demi menghindari kekacauan yang lebih besar dan meluas di tengah meningkatnya gelombang aksi unjuk rasa.

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan pihaknya menilai akar permasalahan bermula dari sikap tidak empatik yang ditunjukan DPR yang meminta tunjangan rumah sebesar Rp50 juta di saat kondisi ekonomi rakyat terpuruk. 

“Krisis ini bermula dari sikap empatik anggota DPR yang meminta tunjangan rumah. Padahal kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja dan di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat dan menambah beban masyarakat,” terangnya. 

Menurut KMHDI, sikap DPR tersebut menjadi pemicu utama aksi massa yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Publik menilai langkah itu menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Selain itu, langkah DPR yang terkesan abai dengan kritik publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 

Alih-alih mencari solusi atas persoalan ekonomi, DPR justru memperdebatkan tambahan fasilitas yang dinilai hanya menguntungkan kalangan elite politik.

“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” ungkapnya. 

KMHDI menekankan, jika DPR tidak segera menunjukkan langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.

Adapun sikap terhadap situasi terkini sebagai berikut: 

1. Menekan dan mengevaluasi seluruh tunjangan anggota DPR agar dipangkas sekecil mungkin.

2. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

3. Membahas RUU Partai Politik yang dinilai telah melahirkan praktik politik bandel dan pemerintahan korup.

4. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menyebabkan kelesuan ekonomi nasional.

Buntut Jatuhnya Korban, KMHDI Minta Polri Evaluasi Menyeluruh Penanganan Aksi Massa Bubarkan DPR

 

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya , Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan aksi massa bubarkan DPR pada Kamis (28/08/2025).

Evaluasi ini dilakukan setelah terjadi kericuhan yang yang berujung jatuhnya korban jiwa. Diketahui, dalam aksi bubarkan DPR, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya seharusnya polisi bisa bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi. 

Sandy mengatakan tindakan represif justru berpotensi memicu ledakan emosi di lapangan.

“Evaluasi ini sangat penting. Aksi massa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Aparat harus bisa menempatkan diri secara proporsional,” ujar Sandy, Kamis (28/8/2025).

Ia menilai pola penanganan yang cenderung keras justru menjadi pemicu kericuhan lebih luas. Alih-alih menenangkan situasi, cara tersebut memperbesar risiko bentrokan hingga menimbulkan korban.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa  aksi massa merupakan ekpresi dalam ruang demokrasi yang harus dilindungi negara. 

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sudah tertuang jelas dalam konstitusi. Maka dari itu, tindakan berlebihan aparat melanggar prinsip demokrasi.

“Dalam hal ini, Polri memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan aksi tanpa mengorbankan hak warga negara,” terangnya. 

Lebih lanjut, KMHDI mendorong Polri untuk terbuka melakukan evaluasi internal dan meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi. 

Di samping itu, KMHDI juga mendorong dilakukan pengusutan tuntas dan  mendalam terhadap peristiwa yang berujung meninggalnya ojek online usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi

“Kami mendorong Polri melakukan pengutan secara tuntas terhadap peristiwa meninggalnya ojek online. Hal ini untuk menghadirkan keadilan,” terangnya.

KMHDI KALTENG Minta Tegakkan Aspirasi Penting Di DPR

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya, Bali Kini - Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

Aksi massa yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 dilatarbelakangi oleh keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan isu-isu lainnya yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijamin dan difasilitasi oleh negara.

Hendra selaku Sekretaris PD KMHDI KALTENG sangat menyayangkan, ruang demokrasi justru ternodai dengan tindakan represif aparat kepolisian. Alih-alih melindungi, aparat justru menggunakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. 

“Tindakan represif aparat kepolisian ini jelas tidak mencerminkan semangat pengayoman kepada masyarakat dan hanya melahirkan luka serta ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Hendra dari PD KMHDI Kalimantan Tengah.

Hendra juga menambah kan Isu penting yang melatar belakangi aksi yang di lakukan tersebut jangan sampai hilang  Pasca Pelindasan yang di lakukan oleh Anggota Polri

"Isu yang melatar belakangi aksi tersebut harus tetap di perjuangan kan di DPR dan KMHDI Kalteng akan terus mengawal isu tersebut sampai selesai" Tambah Hendra. 

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel. Aparat yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas. Penegakan hukum yang adil merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Tragedi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam dengan kekerasan. PD KMHDI Kalimantan Tengah berdiri bersama rakyat untuk mengawal ruang demokrasi, menolak segala bentuk tindakan represif, dan menegakkan keadilan demi kemanusiaan"Tutupnya.

Dandim 1710/Mimika Terima Kunjungan Silaturahmi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika

Laporan : Tim Lpt Timika 

Bali Kini  - Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos,.M.Han,.M.A menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika di Makodim. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mimika tahun 2024, Kamis (14/08/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, membahas sinergi antara TNI dan penyelenggara Pemilu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilihan berlangsung. Dandim 1710/Mimika pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU dan Bawaslu serta seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan Pemilu berjalan aman, lancar, dan demokratis.

Selain itu maksud dari silaturahmi KPU dan Bawaslu adalah membahas tentang daftar Pemilu yang mendaftar masuk TNI dan lulus serta personel yang pensiun khususnya personel yang tinggal di wilayah Mimika dan memiliki KTP Mimika. Terakhir sebagai bentuk penghargaan, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama