KMHDI: Marwah Bangsa Jangan Hanya Jadi Gimmick

Ada Oknum Berniat Suap Presiden 16,5 T, 

Laporan Reporter : Krisna 

Kaltim ,  Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap  identitas orang yang berencana menyuap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan, menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, KMHDI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang disebut menolak tawaran suap bernilai fantastis mencapai Rp16,5 triliun. Menurutnya sikap Prabowo tersebut menunjukan komitmen pemimpin negara untuk memberantas korupsi. 

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menolak suap dengan nilai fantastis tersebut. Ini membuktikan bahwa beliau betul-betul ingin memberantas praktik korupsi di negeri ini,” terangnya. 

Meski demikian, KMHDI menekankan bahwa langkah penolakan saja tidak cukup. Harus ada upaya pengungkapan siapa pelaku yang berani melakukan praktik suap tersebut.

Wayan Darmawan mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Untuk itu, identitas pemberi suap harus diungkap agar penegakan hukum dapat berjalan transparan. 

Menurut Darmawan, adanya oknum yang berani menelvon langsung Presiden dan berniat memberikan suap merupakan masalah serius, koruptor yang terang-terangan berani merendahkan martabat Presiden dan Bangsa Indonesia

“Upaya penyuapan ini bukan hal yang sepele karena berkaitan dengan marwah bangsa, ada oknum yang berani menelpon dan berniat menyuap Presiden merupakan penghinaan atas marwah bangsa. Harus di usut tuntas dan ungkap ke publik ,” terangnya 

Darmawan menambahkan, jika tidak di ungkap kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi Presiden dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dan bahkan hanya akan menjadi gimmick 

"Kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika tidak di ungkap dan ditangkap pelakunya, bahkan mungkin korupsi hanya akan dianggap gimmick oleh para koruptor," tutup darmawan

Diketahui sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya di acara Indonesia Berdoa-HUT 1 Forum Masyarakat Indonesia Emas, Sabtu (18/10/2025), menyebut bahwa Presiden Prabowo sempat menelepon dirinya. 

Dalam perbincangan tersebut, Hashim mengatakan Presiden Prabowo bercerita tentang dirinya yang  ingin di suap oleh seseorang. Namun, Prabowo menolak tawaran itu secara tegas.

Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA Gelar Bakti Kesehatan dan Penyuluhan Bahaya Stunting di Puskesmas Kumurkek

Laporan Reporter :Pen Yonif 763/SBA

Maybrat, Papua Barat Daya , Bali Kini — Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak dan pencegahan stunting, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA yang dipimpin oleh Letda Ckm Dr. Muhammad Iqbal, melalui tenaga kesehatan Satgas, menggelar bakti kesehatan dan penyuluhan bahaya stunting di Posyandu Puskesmas Kumurkek, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (27/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dokter Satgas Yonif 763/SBA, yang bekerja sama dengan tenaga medis Puskesmas Kumurkek dan para kader Posyandu setempat. Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu hamil, balita, serta masyarakat umum. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan mengenai bahaya stunting, pentingnya gizi seimbang, serta pola asuh anak yang sehat.

Dokter Satgas Yonif 763/SBA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.

 “Kami ingin membantu masyarakat memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak sejak dini, agar generasi penerus di wilayah ini tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Kumurkek menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan satgas Yonif 763/SBA.

 “Kami berterima kasih atas kerja sama dan perhatian dari TNI yang sudah ikut berperan aktif membantu kami dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan seperti ini, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat, serta dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera di wilayah perbatasan. (

Pesamuhan Agung PHDI Ditutup, Hasilkan Rekomendasi Strategis Jelang Mahasabha XIII Tahun 2026

Laporan Reporter : Asrini Devy

jakarta , Bali Kini - Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2025 resmi ditutup di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Acara ditutup oleh Wakil Menteri Pariwisata (wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si, Walikota Jakarta Pusat, Arifin, Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya.

Sebagai informasi, Pesamuhan Agung akan berlangsung pada Jumat–Minggu, 17–19 Oktober 2025, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Jl. Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat). Forum ini menjadi ajang penting bagi Parisada dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2026.

Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung ini memiliki makna yang mendalam bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Ia berharap seluruh hasil pembahasan selama tiga hari pelaksanaan dapat memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

“Pesamuhan Agung ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, umat Hindu diharapkan semakin memperkuat rasa persaudaraan dan mampu menjaga solidaritas dalam keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan dharma.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif umat Hindu untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita dan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Ni Luh Puspa menyinggung tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa umat Hindu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dharma ke dalam pembangunan nasional.

“Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif,” ujarnya.

Dirjen Bimas Hindu, Prof. Duija turut menyampaikan apresiasi terhadap topik pembahasan dalam acara Pesamuhan Agung ini. Prof Duija kemudian memastikan akan mendukung hasil pembahasan ini masuk ke dalam Mahasabha XIII PHDI di tahun depan dengan memastikan plot anggaran.

“Kami mengapresiasi acara Pesamuhan ini, khususnya terkait berbagai topik strategis yang sangat bermanfaat untu umat. Tentu kami akan bersama-sama turut mengawal hasil Pesamuhan ini untuk dibahas nanti pada Mahasabha XIII tahun depan,” ujarnya.

“Kami dengan pak direktur kemarin sudah memasukan acara Mahasabha ke dalam pengajuan anggaran. Jadi Mohon doanya para Pandita agar anggaran tersebut bisa terwujud sepenuhnya,” sambungnya.

Ketua Panitia Pesamuhan Agung, Ir. Wayan Gigin Samudera menjelaskan bahwa kegiatan selama 3 hari itu membahas 14 topik strategis yang dibagi dalam lima komisi. Gigin menyebut acara tersebut menjadi hal yang krusial untuk PHDI.

“Acara Pesamuhan Agung yang pada saat pembukaan dihadiri Menteri Agama saya sampaikan bahwa ini momen yang sangat krusial dan sangat penting di era akhir dari pengurusan Bapak Wisnu Bawa Tenaya yang akan berakhir di tahun depan,” ujarnya.

Gigin menegaskan bahwa tahun ini, acara Pesamuhan Agung ini menambahkan dua komisi karena banyaknya topik yang dibahas. Diapun mengapresiai semangat dan antusias peserta dalam mebahas topik strategis terkait persoalan umat.

“Pesamuan ini sangat penting buat kita semua apalagi di tahun 2025 ini ditambah dua komisi yakni komisi D dan komisi E yang mana sebelumnya tiga komisi, dan hasilnya akan dibahas pada Mahasabha tahun depan,” tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung menjadi forum penting dalam merancang arah dan kebijakan pembinaan umat Hindu di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam forum ini telah dibahas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan umat Hindu secara menyeluruh.

“Pesamuhan Agung ini telah membuat rancang bangun dengan membahas 14 topik permasalahan,” ujar Wisnu Bawa Tenaya yang akrab disapa WBT itu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa forum tersebut juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh peserta untuk menata kembali kehidupan umat agar semakin kompak dan harmonis. Menurutnya, semangat kebersamaan perlu terus dijaga agar umat Hindu semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Coba kita lihat lagi kembali untuk kita tata agar ke depan umat kita makin guyub, raket tekek sekadi sampah lidi (kuat bersatu seperti sapu lidi untuk nyapu bawah dan nyapu atas bersih atasnya, bersih bawahnya yang juga berarti bersih pemimpinnya, bersih juga rakyatnya),” jelas WBT.

Wamenpar Apresiasi Pesamuhan Agung PHDI, Dorong Penguatan Dharma dan Harmoni Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter : Asrini Devy

Jakarta, Bali Kini — Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa menutup rangkaian acara Pesamuhan agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Dalam pidatonya, ia memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum kebangsaan umat Hindu tersebut yang dinilai berperan penting dalam memperkuat nilai spiritual sekaligus semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045.

Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung ini memiliki makna mendalam bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Ia berharap hasil pembahasan selama tiga hari pelaksanaan dapat memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

“Pesamuhan Agung ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, umat Hindu diharapkan semakin memperkuat rasa persaudaraan dan mampu menjaga solidaritas dalam keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan dharma.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif umat Hindu untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita dan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial umat Hindu menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi.

Lebih lanjut, Luh Puspa menyinggung tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa umat Hindu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dharma ke dalam pembangunan nasional.

“Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat Dharma Agama dan Dharma Negara harus berjalan beriringan agar pembangunan Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menegakkan nilai moral dan spiritual sebagai fondasi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa Kementerian Pariwisata memiliki pandangan luas terhadap peran sektor pariwisata dalam pembangunan nasional.

“Jadi kalau bagi kami di Kementerian Pariwisata, ini bukan hanya momen untuk berbicara tentang sektor ekonomi, tetapi ini juga adalah kesempatan bagi kami untuk berbicara tentang pembangunan peradaban,” ucapnya.

Menurutnya, pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga merupakan sarana memperkuat karakter bangsa, melestarikan budaya, dan membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial.

Menutup pidatonya, Wakil Menteri menegaskan pandangannya tentang makna pariwisata dalam konteks pembangunan nasional.

“Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pariwisata, pariwisata itu bukan soal jalan-jalan saja tapi pariwisata itu kita kembangkan dan bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan tetapi juga menumbuhkan nilai luhur, memperkuat harmoni sosial, dan juga memastikan keadilan bagi semua seperti yang tertulis dalam astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pariwisata nasional saat ini berlandaskan pada nilai Astacita—delapan cita-cita besar pemerintahan—yang menempatkan keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama pembangunan bangsa.

Sebagai penutup, Ni Luh Puspa menegaskan kembali pandangannya mengenai pentingnya harmoni dan keadilan sosial dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkeadaban.

“Bangsa kita punya cita-cita yang sangat besar yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju cita-cita itu pariwisata memiliki peran yang strategis. Sebagai bangsa yang majemuk dan juga berkeadaban pembangunan pariwisata Indonesia tidak cukup hanya mengejar soal angka kunjungan saja. Tetapi lebih daripada itu pariwisata itu harus mampu menumbuhkan keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan juga tentu saja adalah harmoni antarumat,” paparnya.

“Pak Presiden dalam beberapa kali di sidang kabinet selalu mengatakan bahwa pariwisata itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada kerukunan antarumat beragama. Kalau tidak ada rasa aman yang tercipta antara masyarakat kita di dalam. Jadi penting sekali soal harmoni antarumat ini,” pungkas Ni Luh.

Bupati Kembang Dukung Kuat Inisiatif RHL DPR RI, Serahkan Ribuan Bibit Produktif

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana, Bali kini  - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan komitmen penuh Pemkab Jembrana terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif rehabilitasi hutan dan lahan serta program penanaman bibit produktif.

Dukungan tersebut diwujudkan dengan keterlibatan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Lahan dan Lahan (RHL), Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang digelar di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Jembrana, Selasa (14/10).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama bersama BPDAS Unda Anyar, sebagai wujud kolaborasi antar lembaga dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Ia menyebut bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

"Kami dari Pemkab Jembrana mewakili masyarakat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ini bentuk nyata upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Bupati Kembang.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini penguatan kelembagaan KTH serta kesinambungan program perhutanan sosial dapat terus terjaga untuk, demi mewujudkan Jembrana yang hijau, lestari, dan sejahtera.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama menyebut sasaran utama sosialisasi adalah kelompok tani hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Melaya dan sekitarnya.

"Materi sosialisasi mencakup teknis penanaman yang benar, pemilihan jenis bibit unggul, pemeliharaan tanaman, hingga model-model kemitraan kehutanan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat," ucap Adi Wiryatama.

Mantan Bupati Tabanan 2 periode (2000-2010) tersebut berharap melalui program RHL ini, lahan-lahan kritis dapat segera direhabilitasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang berkelanjutan.

Adi Wiryatama mengatakan, kegiatan RHL ini merupakan langkah proaktif untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

"Rehabilitasi hutan adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya berharap bimbingan teknis ini tidak hanya berhenti pada teori, tetapi langsung diimplementasikan di lapangan. Kita tanam hari ini, kita panen kelestarian dan kesejahteraan di masa depan," pungkasnya.

Selain bimtek, juga dilaksanakan penanaman bibit produktif berupa bibit alpukat jenis alpukat miki di Kebun Bibit Rakyat (KBR) Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Disamping itu juga diserahkan bantuan ribuan bibit produktif seperti alpukat, duren, dan lainnya, benih padi, traktor, serta penyerahan piagam penghargaan pembayaran PNPB UPTD KPH Bali Barat kepada 11 kelompok perhutanan sosial.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, Anggota DPRD Jembrana, Kepala UPTD KPH Bali Barat, Agus Sugiyanto, Camat Melaya, Prebekel, Bendesa dan seluruh warga masyarakat

Bupati Kembang Resmikan Bedah Rumah , warga kurang mampu kini miliki tempat tinggal layak

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana , Bali Kini — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga di Kecamatan Mendoyo, Jumat (10/10). 

Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama) Tunas Mekar Sejahtera Jaya dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan Mendoyo. Unit rumah dibangun dengan ukuran 6 x 3 meter, terdiri dari dua kamar tidur, serta satu kamar mandi. Total anggaran untuk setiap unit rumah mencapai Rp 36 juta.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di rumah milik I Made Dwi Darmayasa di Br. Anyar Kaja, Desa Penyaringan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib diperjuangkan bersama.

“Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol martabat dan harapan. Dengan adanya program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Jembrana memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang juga memberikan apresiasi kepada Bumdesma LKD Kecamatan Mendoyo yang telah mengalokasikan dana dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. 

" Menurutnya, langkah ini menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam pembangunan daerah," ucapnya

Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini bersumber dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumdes Bersama LKD tahun anggaran 2024.

" Rumah tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 36 juta ditambah dengan swadaya masyarakat dan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program pengentasan kemiskinan," jelasnya

Selain bantuan bedah rumah, Bumdes Bersama LKD juga menyalurkan bansos sembako bagi 10 Rumah Tangga Miskin (RTM).