KN. Tanjung Datu-301 Selamatkan MT Silver Sincere Yang Tenggelam

Pulau Bintan , Bali Kini — KN. Tanjung Datu-301 berhasil menyelamatkan Nahkoda beserta 3 Anak Buah Kapal (ABK) MT Silver Sincere berbendera Malaysia yang mengalami kebocoran dan miring kiri 15°, di sekitaran Karang Singa, Senin (13/1/2025).

Kronologinya, KN. Tanjung Datu-301 yang sedang berada di Perairan Batu Ampar mendapatkan informasi dari layanan lalu lintas kapal atau Vessel Traffic Service (VTS) Batam pada Minggu (12/1) pukul 15.30 WIB bahwa terdapat MT Silver Sincere yang mengalami kebocoran dan miring kiri 15° di sekitar 5 NM Utara Pulau Bintan.

Pada pukul 16.00 WIB, KN.Tanjung Datu-301 segera menurunkan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) beserta tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) untuk mendekati kapal tersebut dengan jarak 26 NM. Namun sangat disayangkan, pukul 17.00 WIB Tim VBSS yang telah tiba di jarak 10 NM mendapat kendala untuk melanjutkan pertolongan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sehingga memutuskan untuk mengapung di sekitaran Pulau Putri.

Setelah situasi kondusif, Tim VBSS kembali melanjutkan perjalanan. Pukul 21.54 WIB akhirnya empat korban MT Silver Sincere berhasil evakuasi oleh Tim VBSS yang segera dibawa menuju kapal KN. Tanjung Datu-301 di Batu Ampar dan empat lainnya di evakuasi di KN Sarotama yang juga berada di perairan tersebut. Setibanya Tim VBSS dan 4 ABK MT Silver Sincere pada pukul 23.00 WIB, segera dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan pengobatan lanjutan.

Berdasarkan hasil yang didapat, "Kapal yang bermuatan 1.113 KL Waste Oil (Blending Oil) tersebut mengalami kebocoran pada pipa overboat scupper yang keropos di ruang mesin, sehingga air laut masuk ke ruang mesin dan menyebabkan banjir. Karena cuaca buruk dan gelombang tinggi, akhirnya semakin banyak air yang masuk ke ruang mesin dan menyebabkan kapal miring ke kiri dan situasi semakin memburuk hingga kapal tersebut tenggelam.", ujar Komandan KN. Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Kejadian tersebut merupakan bukti nyata kesiapsiagaan Bakamla RI dalam melakukan peran penyelamatan yang terjadi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Autentikasi : Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S. Pd

Foto: Humas Bakamla RI

DESA SUTER MENJADI LOKUS KUNJUNGI MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SELAM DI BALI

Bangli , Bali Kini - SN Sedana Arta dampingi Kunjungan Menteri Kependudukan dan pembangunan keluarga, Wihaji, S.Ag., M.Pd. bersama PJ gubernur Bali, SN Mahendra Jaya terkait dengan kolaborasi gerakan orang tua asuh cegah stunting ( genting ) yang berlokasi di Wantilan Desa Suter, Sabtu, 21/12/24).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, turun langsung ke satu Desa di Bali, tepatnya di Desa Suter Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Hal itu dilaksanakan untuk memonitor dan mengecek langsung kondisi Keluarga Risiko Stunting di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan program Gerakan Orang Tua Asih Cegah Stunting (Genting). 

Meski Bali terendah dalam kasus stunting, Desa Suter, Kecamatan Kintamani,  tetap menjadi lokus kunjungan menteri Wihaji, karena ditengarai menteri masih ada satu dua anak balita stunting  yang belum termonitor.

"Kunjungan kami untuk memastikan (pelaksanaan) program  (stunting di lapangan). Karena  menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi," ujar menteri Wihaji dalam kegiatan Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Bersama Mitra Kerja Tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya,  Pj.Ketua TP.PKK Prov.Bali Ny.drg.Ida Mahendra Jaya,Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua TP.PKK Kab.Bangli Ny.Sariasih Sedana Arta, Anggota Forkopimda Prov.Bali, Anggota Forkopimda Kab.Bangli, Pj.Sekda Bangli, Pejabat Pusat dan Daerah terkait serta undangan lainnya [BL /H]

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah

Para jajaran Menteri terkait mengumumkan barang dan jasa premium /mewah yang dikenakan kenaikan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12). (Ghita/VOA)

Pemerintah mengumumkan daftar barang dan jasa premium (mewah) yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen per 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA , VOA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Kebijakan ini, katanya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi sebesar 12 persen per 1 januari,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12).

Airlangga menjelaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan air minum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan barang dan jasa premium atau mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan crustacea premium (seperti king crab).

PPN 12 persen juga, katanya dikenakan untuk jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik untuk pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

“Misalnya makanan yang dikonsumsi oleh kelompok yang paling kaya, yaitu desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Umpamanya seperti daging sapi yang premium, wagyu-kobe yang harganya bisa di atas Rp2-Rp3 juta per kilogram. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150.000-Rp200.000 per kilogram dia tidak dikenakan PPN,” ungkap Menkeu Sri.

“Jasa pendidikan premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, jasa kesehatan yang premium dan untuk pelanggan listrik 3500-6600 VA dikenakan PPN (12 persen),” tambahnya.

Selain itu, Menkeu Sri juga menuturkan bahwa ada barang-barang tertentu dikenai PPN 12 persen, namun hanya menanggung PPN 11 persen, seperti tepung terigu dan gula untuk industri, serta minyak goreng curah merek Minyakita. Pemerintah, katanya, jelasnya akan menanggung selisih PPN 1 persen dari barang-barang tersebut.

Mantan managing director Bank Dunia ini menekankan kebijakan ini dilakukan karena selama ini insentif pembebasan tarif PPN umumnya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu.

“Fasilitas pembebasan PPN yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya yaitu desil 9,10. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati Rp91,9 triliun pembebasan PPN diikuti desil 9, Rp41,1 triliun dan kita lihat baru kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menjelaskan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebagai imbas dari kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini yang diperuntukkan bagi beberapa sektor, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, dan sektor perumahan.

Untuk rumah tangga, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing 10 kilogram selama dua bulan, dan diskon listrik 50 persen selama dua bulan untuk pelanggan listrik dengan daya terpasang 450-2200 VA.

Untuk UMKM, kata Menkeu Sri, pemerintah akan memberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen dari omzet sampai dengan 2025 melalui revisi peraturan, sementara UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun kembali dibebaskan dari PPh.

Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai secara umum daftar barang dan jasa premium atau mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen cukup bagus mengingat barang dan jasa itu hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.

“Menurut saya mestinya OK, karena kalau premium berarti hanya kelas atas yang konsumsi karena barangnya juga mahal. Tapi titik kritisnya adalah benar tidak itu? Detailnya perlu dilihat lagi, harus hati-hati jangan sampai ada barang yang masih merupakan bagian daripada konsumsi masyarakat kelas menengah, karena yang perlu diobati adalah kelas menengah,” ungkap Faisal kepada VOA.

Selain itu, ia melihat bahwa paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan tidak terlalu cukup untuk menyembuhkan kondisi kelas menengah yang jumlahnya terus menurun pasca pandemi COVID-19. Faisal mencontohkan diskon tarif listrik 50 persen untuk daya terpasang 2200 VA sebenarnya bisa membantu kelas menengah, namun jika insentifnya hanya diberikan dua bulan saja, tidak akan berdampak signifikan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah cermat dalam memberlakukan kebijakan.. Ia menekankan pemerintah juga harus fokus dalam upaya memulihkan daya beli masyarakat kelas menengah.

“Jadi artinya kalaupun pemerintah tidak memberikan insentif, at least jangan menambah beban (untuk kelas menengah). Kalau ada kebijakan pajak yang baru PPN 12 persen harus hati-hati bahwa list barangnya tidak kena (yang dikonsumsi) kalangan menengah demikian juga yang lain. Jadi bukan hanya PPN, karena ini akumulasi berbagai macam kebijakan, misalnya mau menaikkan premi BPJS Kesehatan, gaji dipotong untuk Tapera,” pungkasnya. [gi/ab]

Kota Denpasar Raih Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2024.

Jakarta , Bali Kini - Kota Denpasar meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugrahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (11/12). 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si dan juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. 

 Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana mengaku sangat bangga atas dedikasi dan kerjasama semua pihak hingga meraih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

 Lebih lanjut dikatakannya, adapun penghargaan WBK dari Kota Denpasar kali ini diraih oleh beberapa instansi seperti RSUD Wangaya, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan Dinas Kominfo Kota Denpasar. "Tentu dengan perolehan ini kami tidak cukup sampai disini saja namun kedepannya kami tetap berjuang guna meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal," ujarnya. 

 Lebih lanjut dikatakannya, penciptaan budaya kerja melalui reformasi birokrasi telah tercapai juga dengan didapatkannya award WBK ini. "Oleh karena itu untuk kedepannya berbagai hal akan dilakukan guna mempertahankan penghargaan yang diraih saat ini. Dan tentu kami berharap kedepannya selain mempertahankan penghargaan ini juga dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar," pungkas Alit Wiradana. 

 Selebihnya Alit Wiradana mengharapkan agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi instansi dan OPD lainnya dilingkungan Pemkot Denpasar untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. (Arm)

Panglima TNI Ikuti Rapat Virtual Bersama Presiden RI Bahas Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025

Jakarta , Bali Kini - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, dengan fokus utama pada pengendalian inflasi di daerah. Langkah ini dianggap krusial karena inflasi yang terkendali di tingkat daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi secara nasional.

Selain itu, rapat juga membahas penetapan kebijakan upah minimum yang akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

Hadir secara virtual, sejumlah pejabat penting antara lain Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Kabareskrim Polri, Jamdatun, serta para Gubernur dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tampak hadir juga mendampingi Panglima TNI pada rapat virtual tersebut diantaranya Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI dan Aster Panglima TNI, serta para Pejabat TNI lainnya.[tim/lpt]

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Pembukaan Tanwir Dan Resepsi Milad Ke-112 Muhammadiyah

 

Bali Kini -Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Ke-112 Muhammadiyah, bertempat di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (04/12/2024).

Acara tersebut mengusung tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua,” yang mencerminkan komitmen untuk mendorong kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tokoh, termasuk Ketua DPD RI, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Pangdam IX/Udayana, serta Pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga wilayah.[tim]