Menteri LH dan Gubernur Bali Wayan Koster Tanam Pohon di Taman Kehati Kesiman

 

Momentum Perbaikan Ketahanan Lingkungan

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup  RI Hanif Faisol Nurofiq melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di Kawasan Taman Kehati, Kesiman, Denpasar, tepatnya di tepi Tukad Ayung, pada Jumat (26/9) pagi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Rentin, serta sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Bali merespons bencana hidrometeorologi yang belakangan terjadi. Menurutnya, perubahan iklim global telah menyebabkan pola curah hujan di Bali semakin ekstrem.

“Curah hujan pada hari kejadian bencana tercatat 245,75 milimeter, artinya dalam satu meter persegi turun 245,75 liter air. Sementara kondisi lanskap kita di daerah aliran sungai (DAS) hanya menyisakan sekitar 1.500 hektare pepohonan. Ini tentu tidak cukup menahan debit air,” ungkap Hanif.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini akan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan lingkungan di Bali. 

“Hari ini kita menanam di Taman Kehati, Denpasar, dan akan dilanjutkan di daerah-daerah penyangga lainnya, termasuk hulu sungai. Reboisasi dan penghijauan harus segera kita kerjakan. Bali harus punya pola dasar peningkatan resistensi menghadapi krisis global,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hanif menekankan pentingnya mencermati kondisi Bali yang kian rentan terhadap perubahan iklim. “Perubahan global tidak bisa kita kendalikan dengan segera. Planet kita sedang menghadapi resesi ekologi yang berdampak pada pola curah hujan yang cenderung ekstrem. Karena itu, Bali memerlukan ketahanan lingkungan yang lebih kuat. Melalui kegiatan yang diinisiasi Bapak Gubernur hari ini, akan terus dilanjutkan ke daerah-daerah lain yang berperan penting sebagai daerah resapan air. Bagian hulu pun segera dilaksanakan reboisasi,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan langkah detail dan kajian mendalam yang saat ini sedang disusun bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait dalam rangka menyusun program lingkungan hidup strategis. 

“Hari ini menjadi momentum meningkatkan jumlah tanaman di taman-taman kehati, khususnya di Denpasar. Ke depan dilanjutkan dengan penambahan tanaman dan pemeliharaan terus-menerus untuk keanekaragaman hayati. Monitoring biodiversitas harus dilakukan setiap saat. Terima kasih Bapak Gubernur, sebagai pimpinan daerah telah mengambil langkah konkret. Mari kita pertahankan Bali, teruslah menanam, teruslah menanam, teruslah menanam,” serunya.

Menteri Hanif juga menambahkan, dari total 49.500 hektar lahan, setidaknya 30 persen perlu ditanami kembali sebagai kawasan hutan. Selain itu, perlu dipadukan dengan perkebunan bernilai ekonomis sesuai tipologi masyarakat. “Kalau memang diperlukan penertiban dan penegakan aturan, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ini untuk generasi mendatang,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah dan pusat telah turun langsung memantau berbagai persoalan lingkungan, mulai dari alih fungsi lahan di sempadan sungai, pembuangan sampah sembarangan, hingga kepatuhan para investor.

“Semua DAS akan kita petakan dan audit kembali, mulai dari Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, hingga Tukad Unda. Kita buat tanggul, kita atur aliran agar tidak terlalu deras. Hotel-hotel juga wajib tertib mendukung keberlangsungan ekosistem. Jika melanggar, akan ada sanksi tegas,” ujar Koster yang disambut dukungan Menteri LH.

Sebagai bentuk nyata, penanaman di Taman Kehati Kesiman dan Lapangan Tembak Polda Bali kali ini melibatkan sejumlah bibit pohon, di antaranya Majegau sebanyak 50 pohon, Nagasari 25 pohon, Rejasa 25 pohon, Cempaka 50 pohon ,Mangga 150 pohon dan Nangka 200 pohon.(*)

Sikapi Situasi Nasional, KMHDI Lakukan Doa Kebangsaan

Laporan Reporter : Krisna 

Jakarta Timur , Bali Kini -Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar doa kebangsaan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Kegiatan doa yang diikuti ratusan mahasiswa Hindu se-Jabodetabe bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional. 

Doa kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Jero Mangku Gede Pura Aditya Jaya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. 

“Jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus selalu mengedepankan dialog dan memperkuat persaudaraan,” katanya.

Ia juga mengingatkan kembali filosofi Hindu Vasudhaiva Kutumbakam atau Basudewa Kutumbakam yang berarti seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Menurutnya, prinsip ini relevan untuk terus dijadikan pedoman dalam memperkuat rasa kebersamaan.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan, menegaskan bahwa doa kebangsaan ini bukan sekadar ritual, melainkan momentum konsolidasi mahasiswa Hindu untuk tetap berada di barisan perjuangan rakyat. 

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Hindu untuk terus berjuang mengawal tuntutan rakyat. Jangan sampai terpecah belah dan jangan terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” ujarnya.

Darmawan juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Menurutnya, mahasiswa Hindu harus menjadi motor persaudaraan, bukan justru terseret arus provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PD KMHDI Jakarta, Marcelinus, mengingatkan mahasiswa Hindu di Ibu Kota agar bijak dalam menerima informasi. Ia menegaskan, berita bohong dan hoaks kerap dijadikan alat untuk memprovokasi massa. 

“Jangan sampai kita terbawa arus hoaks. Mari kita pastikan gerakan mahasiswa Hindu tetap damai dan tidak anarkis. Jangan merusak fasilitas publik,” tegasnya.

Marcelinus menambahkan, mahasiswa Hindu di Jakarta harus memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan intelektual tidak boleh lepas dari nilai moral dan kearifan lokal Hindu yang selalu mengedepankan dharma.

Gubernur Koster Tegas Bali harus Bebas Rabies

Laporan Reporter : Jro Ari 

Denpasar , Bali Kini – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima audiensi dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali dalam rangka penguatan sinergi penanggulangan rabies di Bali. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali,Renon, Denpasar, Kamis (7/8) PDHI Bali menekankan urgensi peningkatan upaya vaksinasi serta pengendalian populasi anjing liar sebagai langkah strategis menuju Bali Bebas Rabies.

Ketua PDHI Cabang Bali, drh. I Dewa Made Anom, menyampaikan bahwa potensi peningkatan rabies di Bali saat ini cukup mengkhawatirkan, dengan adanya 12 kasus suspect rabies pada manusia. Ia menegaskan bahwa populasi anjing yang cukup besar, terutama anjing liar, menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian virus rabies di Pulau Dewata.

“Pengendalian anjing liar harus dilakukan secara sistematis. Saat ini, kami menghadapi kendala di lapangan berupa pamflet dan kampanye yang menghalangi proses penanganan anjing liar. Beberapa pihak bahkan mencoba menggagalkan upaya ini tanpa dasar hukum yang jelas,” ungkap drh. Anom.

PDHI Bali mendorong kolaborasi dengan Satpol PP, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki visi dan misi sejalan dalam upaya penanggulangan rabies. Mereka menegaskan pentingnya penerapan SOP yang tidak membabi buta, namun tetap menargetkan hewan dengan gejala rabies berdasarkan pendekatan animal welfare.

Gubernur Koster: Dasar Hukum Jelas, Jangan Takut Bertindak

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungannya atas langkah-langkah konkret yang telah dilakukan PDHI Bali dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa pengendalian anjing liar dan vaksinasi hewan peliharaan harus dilakukan dengan tegas namun tetap berperikemanusiaan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas.

“ Jangan takut dalam pengendalian ini. Kita punya dasar hukum yang kuat. Kalau ada pihak-pihak yang menghalangi dan tidak memiliki kewenangan, silakan laporkan ke aparat berwenang,” tegas Gubernur Koster.

Ia menyebut bahwa Peraturan Daerah (Perda) sudah ada dan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan program pengendalian rabies secara sistematis dan legal.

Gubernur juga menekankan pentingnya pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengendalian rabies. Ini menurutnya penting agar penanganan dilakukan secara terkoordinasi dan terjamin keamanannya, apalagi mengingat bahwa rabies dapat menular ke manusia dan berdampak negatif pada citra pariwisata Bali.

“Ini menyangkut keselamatan manusia dan nama baik Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Jangan takut bekerja karena isu yang berseliweran di media sosial. Kalau terlalu takut, malah tidak bekerja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menginstruksikan agar segera disiapkan penampungan bagi anjing liar sebagai bentuk penanganan yang manusiawi. Ia menegaskan bahwa pengendalian tidak harus berarti pembunuhan, melainkan pengelolaan yang terorganisir dan bertanggung jawab.

“Kita manusiawi saja. Tampung dan kendalikan, bukan berarti dibunuh. Tapi kita juga bicara soal penularan virus. Ini kewenangan pemerintah, bukan urusan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jalankan saja sesuai Perda,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali, PDHI Bali, serta pihak-pihak terkait lainnya, Gubernur Wayan Koster berharap target Bali Bebas Rabies dapat tercapai dalam waktu dekat. 

Pemerintah pun terus memperkuat keberadaan Tim Siaga Rabies di desa-desa, yang selama ini telah aktif melakukan pemantauan dan tindakan lapangan. 

“Kita tidak bisa lagi bekerja setengah-setengah. Ini soal nyawa dan keselamatan masyarakat. Semua harus bergerak, terkoordinasi, dan berpijak pada aturan hukum yang ada,” tutup Gubernur Koster.(*)

Wakil Bupati Klungkung Tjok Surya Putra membuka Jalan Sehat Berhadiah

Laporan Reporter : Tim Lpt Klungkung 

Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung Tjok Surya Putra membuka Jalan Sehat Berhadiah serangkaian Festival Semarapura 7 di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Kamis (1/5). Turut hadir Dadim 1610 Klungkung, Ketua TP-PKK Klungkung, Ny. Eva Satria, Sekrataris TP-PKK Klungkung, Ny. Kusuma Surya Putra, dan Kepala OPD Klungkung. 

Jalan sehat berhadiah ini mengambil ruta  Perempatan Catus Pata keselatan-pertigaan ayung-pertigaan pekandelan ke utara-dan finish di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe. 

Bupati Satria mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan kepada seluruh peserta Jalan Santai Berhadiah. Adapun kegiatan ini, untuk memeriahkan serangkaian Festival Semarapura 7. “ terima kasih atas semangat dan antusias para peserta jalan sehat, dimana semuanya akan mendapatkan hadiah,” ujar Bupati Satria

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah

Para jajaran Menteri terkait mengumumkan barang dan jasa premium /mewah yang dikenakan kenaikan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12). (Ghita/VOA)

Pemerintah mengumumkan daftar barang dan jasa premium (mewah) yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen per 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA , VOA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Kebijakan ini, katanya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi sebesar 12 persen per 1 januari,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12).

Airlangga menjelaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan air minum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan barang dan jasa premium atau mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan crustacea premium (seperti king crab).

PPN 12 persen juga, katanya dikenakan untuk jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik untuk pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

“Misalnya makanan yang dikonsumsi oleh kelompok yang paling kaya, yaitu desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Umpamanya seperti daging sapi yang premium, wagyu-kobe yang harganya bisa di atas Rp2-Rp3 juta per kilogram. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150.000-Rp200.000 per kilogram dia tidak dikenakan PPN,” ungkap Menkeu Sri.

“Jasa pendidikan premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, jasa kesehatan yang premium dan untuk pelanggan listrik 3500-6600 VA dikenakan PPN (12 persen),” tambahnya.

Selain itu, Menkeu Sri juga menuturkan bahwa ada barang-barang tertentu dikenai PPN 12 persen, namun hanya menanggung PPN 11 persen, seperti tepung terigu dan gula untuk industri, serta minyak goreng curah merek Minyakita. Pemerintah, katanya, jelasnya akan menanggung selisih PPN 1 persen dari barang-barang tersebut.

Mantan managing director Bank Dunia ini menekankan kebijakan ini dilakukan karena selama ini insentif pembebasan tarif PPN umumnya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu.

“Fasilitas pembebasan PPN yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya yaitu desil 9,10. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati Rp91,9 triliun pembebasan PPN diikuti desil 9, Rp41,1 triliun dan kita lihat baru kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menjelaskan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebagai imbas dari kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini yang diperuntukkan bagi beberapa sektor, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, dan sektor perumahan.

Untuk rumah tangga, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing 10 kilogram selama dua bulan, dan diskon listrik 50 persen selama dua bulan untuk pelanggan listrik dengan daya terpasang 450-2200 VA.

Untuk UMKM, kata Menkeu Sri, pemerintah akan memberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen dari omzet sampai dengan 2025 melalui revisi peraturan, sementara UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun kembali dibebaskan dari PPh.

Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai secara umum daftar barang dan jasa premium atau mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen cukup bagus mengingat barang dan jasa itu hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.

“Menurut saya mestinya OK, karena kalau premium berarti hanya kelas atas yang konsumsi karena barangnya juga mahal. Tapi titik kritisnya adalah benar tidak itu? Detailnya perlu dilihat lagi, harus hati-hati jangan sampai ada barang yang masih merupakan bagian daripada konsumsi masyarakat kelas menengah, karena yang perlu diobati adalah kelas menengah,” ungkap Faisal kepada VOA.

Selain itu, ia melihat bahwa paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan tidak terlalu cukup untuk menyembuhkan kondisi kelas menengah yang jumlahnya terus menurun pasca pandemi COVID-19. Faisal mencontohkan diskon tarif listrik 50 persen untuk daya terpasang 2200 VA sebenarnya bisa membantu kelas menengah, namun jika insentifnya hanya diberikan dua bulan saja, tidak akan berdampak signifikan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah cermat dalam memberlakukan kebijakan.. Ia menekankan pemerintah juga harus fokus dalam upaya memulihkan daya beli masyarakat kelas menengah.

“Jadi artinya kalaupun pemerintah tidak memberikan insentif, at least jangan menambah beban (untuk kelas menengah). Kalau ada kebijakan pajak yang baru PPN 12 persen harus hati-hati bahwa list barangnya tidak kena (yang dikonsumsi) kalangan menengah demikian juga yang lain. Jadi bukan hanya PPN, karena ini akumulasi berbagai macam kebijakan, misalnya mau menaikkan premi BPJS Kesehatan, gaji dipotong untuk Tapera,” pungkasnya. [gi/ab]

Di tengah Kecaman China, Ketua DPR AS Mike Johnson Berbicara dengan Presiden Taiwan

Ketua DPR AS, Mike Johnson, berbicara melalui telepon saat berada di Gedung Capitol, Washington, pada 1 Desember 2023. (Foto: AP/J. Scott Applewhite)

“Setiap presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis pernah singgah di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA pada minggu ini.

Amerika Serikat telah menolak keberatan China atas persinggahan Presiden Taiwan Lai Ching-te di Hawaii dan Guam dalam lawatannya ke wilayah Pasifik, dengan menegaskan kembali bahwa transit melalui AS yang dilakukan oleh para pemimpin Taiwan yang dipilih secara demokratis adalah hal yang rutin dan konsisten dengan kebijakan bipartisan AS yang telah lama berlaku.

Di tengah kritik China, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dan mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi masing-masing berbicara secara terpisah dengan Lai, menggarisbawahi dukungan AS yang teguh untuk Taiwan.

Johnson melakukan pembicaraan telepon pada Rabu (4/12) sore dengan Lai, yang baru saja tiba di Guam setelah mengunjungi sekutu Taiwan di Pasifik, Tuvalu, menurut sumber yang berbicara kepada VOA dengan syarat anonim.

Pembicaraan telepon pertama

Pembicaraan melalui telepon tersebut menandai percakapan langsung pertama antara ketua DPR AS dan Lai sejak Lai memangku jabatan pada bulan Mei. Johnson sebelumnya telah memberikan selamat kepada Lai atas pemilihannya pada bulan Januari dan memperbarui komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan dan demokrasi mitra-mitra AS di Indo-Pasifik.

Lai tiba di Guam pada Rabu malam untuk singgah sebentar dan akan berangkat pada Kamis (5/12) sore menuju Palau, perhentian terakhir dalam lawatannya selama seminggu ke Pasifik. Perjalanan yang dimulai pada 30 November itu juga mencakup pemberhentian di Hawaii dan Kepulauan Marshall. Perjalanan luar negeri Lai ini adalah yang pertama sebagai presiden.

VOA telah menghubungi kantor Johnson untuk meminta komentarnya.

Kebijakan bipartisan AS

“Setiap presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis pernah singgah di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA pada minggu ini.

Dipandu oleh Undang-undang Hubungan Taiwan, tiga Komunike Bersama AS-China, dan Enam Jaminan, juru bicara itu menambahkan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tetap konsisten pada semua pemerintahannya selama 45 tahun.

Pejabat senior AS itu juga mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut — yang merupakan fondasi kebijakan “Satu China” Washington — tidak memuat bahasa yang secara eksplisit melarang presiden Taiwan singgah di wilayah AS.

Penentangan Beijing

Namun, Beijing menuduh Washington mencampuri apa yang disebutnya “urusan internalnya.”

Para pejabat China mengatakan mereka “dengan tegas menentang” segala bentuk interaksi resmi antara AS dan Taiwan, yang dianggapnya sebagai provinsi pembangkang.

“Tidak ada yang akan menghalangi China untuk menegakkan kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kepada para wartawan minggu ini.

Taiwan mengatakan ancaman China atas kunjungan Lai bersifat kontraproduktif. [lt/rs]