Gelar Acara Ngopi Bareng, Sekda Dewa Indra Ajak Media Berkolaborasi Penuhi Hak Publik

DENPASAR, BALI KINI - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak awak media memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memenuhi hak publik. Ajakan itu disampaikannya di hadapan para jurnalis yang hadir pada acara ngopi bareng di Halaman Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/9/2024). Kegiatan yang melibatkan pimpinan perangkat daerah Pemprov Bali, awak media cetak, elektronik, dan online ini digelar dalam suasana santai di kebun sisi timur Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Mengawali paparan singkatnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemprov Bali kepada para pewarta. “Pagi ini kita menyisihkan waktu untuk ngopi bareng. Ini adalah bentuk apresiasi dan penghormatan atas kebersamaan yang telah berhasil kita bangun. Acaranya memang hanya sekadar ngopi bareng, tapi momentumnya mahal karena kita tak sering-sering bisa bertemu secara khusus seperti ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kebersamaan antara jajaran Pemprov Bali dan para pewarta bisa terjalin dengan baik karena adanya kesamaan tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik. “Lembaga pemerintah melaksanakan kewajiban menjalankan berbagai program pembangunan, sementara media melaksanakan tugasnya dalam penyebarluasan informasi. Dengan bantuan awak media, masyarakat memperoleh informasi terkait dengan rencana, kebijakan, dan program pembangunan,” terangnya.

Selanjutnya, birokrat kelahiran Singaraja ini mencontohkan andil media dalam menyukseskan pelaksanaan program Pemprov Bali. “Yang paling aktual adalah relaksasi pajak. Kebijakan ini mendapat respons sangat baik, terbukti dari tingginya antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka,” urainya. Menurut dia, program ini berhasil karena informasi tersampaikan hingga ke pelosok. “Informasi ini bisa sampai ke pelosok karena berita yang rekan-rekan rilis dan sebarkan melalui media masing-masing,” imbuhnya sembari menyampaikan terima kasih kepada para awak media. Selain relaksasi pajak, Pemprov Bali juga sangat terbantu dalam penyebarluasan informasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK yang tahun ini berjalan sangat baik. Demikian pula Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang sejauh ini terlaksana cukup baik.

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra juga menyinggung keistimewaan media yang memiliki fungsi two-way traffic. Selain membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, media juga kerap mengangkat isu terkait deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan. “Kami banyak mendapat feedback dari pemberitaan di media, saat ada program pembangunan yang pelaksanaannya menyimpang atau mengalami deviasi,” terangnya.

Menutup paparannya, Sekda Dewa Indra meminta awak media tak segan-segan menyampaikan informasi manakala menemukan penyimpangan program pembangunan. “Kita ngopi bareng hari ini, jangan diartikan kalau rekan media tak boleh kritis lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan tersinggung atau marah. Kami akan merespons setiap informasi yang disampaikan. Ini adalah bagian dari cara kita dalam memperbaiki kualitas layanan publik,” tandasnya.

Pada sesi wawancara, awak media menanyakan tindak lanjut berbagai isu yang sedang berkembang, mulai dari rencana moratorium pembangunan hotel dan vila di Bali, upaya mengatasi kemacetan, hingga kasus Landak Jawa yang menyeret seorang Krama Bali.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana moratorium, Sekda Dewa Indra menerangkan bahwa rencana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberadaan sawah produktif yang makin terdesak oleh bangunan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan vila. “Tentu ini membutuhkan upaya bersama untuk melakukan pengendalian. Pariwisata kita jaga pertumbuhannya, namun keberadaan sawah produktif juga harus kita pertahankan agar produksi pangan tidak turun,” jelasnya. Berdasarkan analisis situasi, muncul wacana untuk menata kembali ruang yang ada agar sawah produktif dapat dipertahankan. “Oleh karena itu, kita butuh jeda waktu untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi ulang. Bahasa kerennya moratorium. Sebab kalau terus berjalan tanpa ada jeda, kita tak bisa melakukan penataan ulang,” ungkapnya. Setelah terpetakan dengan baik, pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Sekda Dewa Indra berpendapat bahwa pembangunan adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak atau dihentikan karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, mempertahankan ruang yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan juga tak kalah penting. “Rencana ini masih digodok di Kemenkomarves untuk nantinya dituangkan dalam regulasi,” sebutnya.

Terkait isu kemacetan, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Sedangkan menyangkut kasus Landak Jawa yang menyeret seorang Krama Bali, Sekda Dewa Indra tak berkomentar banyak. Ia yakin aspirasi masyarakat yang berkembang di berbagai media akan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam memutuskan kasus ini. Guna mencegah terulangnya kasus serupa, ia akan mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar ke depannya lebih mengintensifkan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi.

Kegiatan ngopi bareng wartawan yang digagas Sekda Dewa Indra mendapat apresiasi dari Plt. Ketua PWI Bali, I Wayan Dira Arsana. Ia menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan dan mengobati rasa rindu awak media. “Ini menandakan bahwa Pemprov Bali adalah partner luar biasa yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk masadu ajeng,” ucapnya. Dira Arsana berharap, di tengah keterbatasan anggaran, pemprov tetap bisa menjadi partner yang sehat bagi media yang tumbuh dan berkembang di Bali.[pro]

Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan Stok Pangan di Bali Dipastikan Aman

Denpasar , Bali Kini– Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali, permintaan bahan pangan diperkirakan akan meningkat. Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan menimbun stok pangan. Menurutnya, stok pangan di Bali hingga saat ini masih aman. "Saya minta seluruh masyarakat Bali tetap tenang dan tertata menyambut Hari Raya Galungan yang akan tiba dua minggu lagi. Stok pangan di Bali aman," kata Dewa Indra.

Sekda Bali juga mengimbau instansi terkait di kabupaten/kota untuk turun langsung ke lapangan, mengecek ketersediaan pangan, dan melakukan evaluasi agar tidak mempengaruhi harga. "Jika ada stok yang kurang, segera lakukan koordinasi dengan wilayah lain untuk menukar stok dan mengatasi kekurangan. Hal ini guna menghindari kenaikan harga akibat permintaan yang tinggi," ujar Dewa Indra pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali di Ruang Rapat Prajasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Rabu (Buda Umanis Julungwangi), (11/9).

Untuk mencegah inflasi, Dewa Indra meminta diadakannya operasi pasar murah guna menekan belanja yang tidak rasional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat terkait ketersediaan dan keamanan stok pangan.

Inflasi di Bali mencapai 2,32%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (2,53%). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar (2,95%) dan terendah di Kota Tabanan (1,68%).

Ekonomi Bali pada triwulan II-2024 tumbuh 5,36%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi besar (21,17%), sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 52,14%. Pariwisata Bali juga terus tumbuh dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 2.911.155, melampaui angka sebelum pandemi COVID-19.

Dewa Indra menegaskan, pengelolaan ekonomi yang baik adalah yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi positif. Ia yakin TPID Provinsi Bali dan kabupaten/kota terus berupaya menekan inflasi secara intensif menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Inflasi pangan strategis berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan pasar selama hari besar ini.

Dewa Indra juga meminta TPID memperkuat sinergi dalam merumuskan langkah konkret dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga pangan di Bali. "Inflasi yang rendah dan stabil penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, memastikan stok elpiji 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masih aman. Pemantauan lapangan secara rutin dilakukan untuk mencegah kecurangan, terutama terkait pemindahan isi elpiji.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadjadja, yang memberikan empat rekomendasi yang disingkat 4K untuk pengendalian inflasi di Bali, yakni pertama, menjaga Keterjangkauan Harga. Kedua, menjaga Ketersediaan Pasokan dengan mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui bibit unggul dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten). Ketiga, menjaga Kelancaran Distribusi rantai pasok. Dan keempat, menjaga Komunikasi Efektif dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai harga pangan di pasar tradisional.

Dalam HLM TPID, hadir pula Polda Bali, Kepala BPS Bali, Bupati/Walikota se-Bali, serta pemimpin wilayah Bulog Bali.[PRO]

Dispar Bali Lakukan Pengecekan Pungutan Wisatawan Asing di DTW Ulun Danu Beratan

TABANAN , Bali Kini  - Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pengecekan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Daya Tarik Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan, Desa Candikuning, Kabupaten Tabanan, Rabu (4/9/2024). Pengecekan yang dipimpin oleh Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, melibatkan Satpol PP Pariwisata, Badan Kesbangpol, Bank Pembangunan Daerah Bali, serta organisasi kepariwisataan seperti HPI dan ASITA.

Pengecekan oleh tim dilaksanakan di pintu masuk DTW Ulun Danu Beratan. Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, petugas dari Dispar Bali dan Satpol PP Pariwisata menyapa dan menanyai wisatawan asing terkait PWA yang mulai diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Sebagian besar turis asing yang berkunjung ke Ulun Danu Beratan nampak kooperatif menjawab pertanyaan petugas. Bahkan, beberapa di antaranya terlihat antusias melakukan pembayaran melalui aplikasi portal Love Bali

Kadispar Bali, Tjok Bagus Pemayun, menjelaskan bahwa pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wisatawan asing dalam membayar pungutan, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan. Sebelumnya, ujar Tjok Bagus Pemayun, Dispar Bali telah melakukan pengecekan ke sejumlah DTW populer seperti Uluwatu, Goa Gajah, Tirta Empul, dan Penglipuran. "Hari ini kami turun ke Ulun Danu Beratan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, guna memastikan apakah wisatawan asing yang berkunjung telah membayar. Bagi yang belum membayar, kami dorong untuk melakukannya melalui aplikasi portal Love Bali," ujarnya. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan jajarannya untuk mengintensifkan sosialisasi.

Tjok Bagus Pemayun menginformasikan bahwa hingga saat ini, dana yang telah terkumpul dari PWA mencapai Rp211,8 miliar. Menurutnya, jumlah itu masih belum optimal karena dari total wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, tercatat baru 40 persen yang membayar kewajiban tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. "80 hingga 90 persen pembayaran dilakukan sebelum mereka berangkat ke Bali. Ini artinya sosialisasi kita sebenarnya sudah cukup berhasil," imbuhnya. Tjok Bagus Pemayun menambahkan, belum optimalnya realisasi PWA antara lain disebabkan tidak adanya alat auto scanner gate di areal bandara. Jajarannya juga terus melakukan evaluasi dan memandang perlu adanya revisi Perda Nomor 6 Tahun 2023. "Pemprov Bali saat ini tengah mempersiapkan materi terkait usulan perubahan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Daya Tarik Wisata (PDTW) Ulun Danu Beratan, I Wayan Mustika, menyambut baik pelaksanaan monev yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PWA. "Kami mendukung program ini sepanjang diterapkan secara profesional dan hasilnya nanti dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata Bali," cetusnya. Mustika menambahkan bahwa DTW Ulun Danu Beratan merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Tabanan. Saat high season, seperti pada bulan Juli-Agustus, jumlah kunjungan turis asing mencapai 3.000 orang. "Bulan ini mulai turun, sekarang tercatat 2.000 orang," pungkasnya.[pro]

Matangkan Persiapan Bali International Airshow, Pj. Gubernur Laporkan Beberapa Hal

Nusa Dua, Bali Kini - Indonesia siap menjadi tuan rumah pameran kedirgantaraan internasional, dengan Pulau Dewata Bali dipilih sebagai venue penyelenggaraan Bali International Airshow (BIAS) 2024, yang akan berlangsung pada 18-21 September 2024 di South Apron Bandara Ngurah Rai. BIAS 2024 diperkirakan akan dihadiri oleh 6.000 tamu dari 100 pemangku kepentingan sektor aviasi dari 35 negara, serta perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan, dan para menteri negara sahabat.

Untuk mematangkan persiapan ajang bergengsi yang membawa nama Indonesia ini, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya, mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Renaissance, Nusa Dua, Badung, pada Selasa, 3 September 2024.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Badan SAR Nasional, dan Menteri Kesehatan RI, Mahendra melaporkan beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali guna mendukung acara tersebut. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali untuk Kabupaten/Kota dan Desa Adat terkait penertiban penerbangan layang-layang di area selatan, khususnya pada tanggal penyelenggaraan BIAS, meningkatkan upaya kebersihan lingkungan terutama penanganan sampah selama pelaksanaan BIAS, melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan BIAS melalui kanal-kanal media sosial Pemerintah Provinsi Bali.

“Pada prinsipnya, kami, Pemerintah Provinsi Bali, berupaya mendukung penuh acara BIAS 2024. Terlebih Bali, sebagai venue, mewakili nama Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, kami berharap koordinasi yang intensif selalu dilakukan agar acara berjalan lancar dan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menko Luhut meminta Pj. Gubernur memastikan penanganan sampah dilakukan dengan baik, mengingat permasalahan sampah masih menjadi fokus Pemerintah Pusat di Bali. Selain itu, Menko Luhut juga meminta Pj. Gubernur berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi untuk menindak tegas wisatawan asing yang mengganggu ketertiban di Bali, sehingga kualitas pariwisata di Bali semakin baik dan tidak dipenuhi oleh wisatawan yang tidak berkualitas.

Menko Luhut menambahkan bahwa penyelenggaraan BIAS 2024 merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan potensi kedirgantaraan dan pertahanan udara Indonesia kepada dunia internasional. Selain itu, acara ini juga berpotensi meningkatkan investasi dan menjadi ajang kolaborasi bagi para pelaku industri di Indonesia. Oleh karena itu, persiapan yang matang harus dilakukan oleh seluruh komponen agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves RI, Jodi Mahardi, melaporkan bahwa berbagai perusahaan terkemuka akan berpartisipasi dalam ajang ini, seperti Airbus, Bell Helicopters, Boeing, Brahmos, Dassault Aviation, Embraer, Garuda Indonesia, Leonardo, Lion Air, MBDA, PT DI, Textron Aviation, dan Thales.

Dalam upaya menjaga kelancaran acara, pemantauan bersama sejumlah pihak, seperti PT Angkasa Pura Indonesia, Airnav Indonesia, serta pihak ground handling, terus dilakukan untuk memastikan kelancaran akses penerbangan di wilayah Bali, terutama dalam pengaturan jadwal penerbangan sipil.

Ia juga menyebutkan bahwa akan ada kegiatan tambahan pada tanggal 17-21 September 2024. Selain pameran pesawat dan pertunjukan aerobatik, akan ada acara di Bali Nusa Dua Convention Center, seperti Bali Regional Air and Space Power Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkomarves dan TNI AU, serta Asia Pacific Air Transport Forum 2024, di mana Kemenhub akan berpartisipasi dan mengundang 9 Menteri dari kawasan ASEAN dan 8 Menteri dari kawasan Asia Pasifik.

“Untuk pengunjung umum, mereka dapat mengunjungi pameran pada tanggal 21 September dari pukul 09.00-17.00 WITA, dengan menggunakan shuttle yang sudah disiapkan di tiga lokasi, yaitu Bali Nusa Dua Collection, Mall Bali Galeria, dan Kuta Beach Walk,” ungkapnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Kemenkomarves RI, Aspotdirga KASAU, CEO PT Inaro Tujuh Belas, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Airnav, Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi, dan undangan terkait lainnya.[pro]

Dinner Sidang Indonesia-Africa Parliamentary Forum Serangkaian IAF ke-2

Nusa Dua, Bali Kini - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menghadiri acara Welcome Dinner Sidang Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (31/8) petang.

Ketua DPR-RI, Puan Maharani, dalam pidato penyambutannya menyampaikan selamat datang kepada delegasi dari 22 negara yang terkonfirmasi hadir dalam acara yang dihelat selama tiga hari tersebut. "Selamat datang di Bali, pulau yang indah dengan keunikan budaya dan tradisi serta keindahan alamnya," kata Puan.

Puan juga berharap bahwa ajang yang berkesinambungan dengan penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Afrika atau Indonesia-Africa Forum ini akan mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Afrika dalam berbagai bidang. "Semoga pertemuan ini semakin mempererat persaudaraan di antara kita," ujarnya.

IAPF yang mengusung tema 'Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan' diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempererat kerja sama antara parlemen Indonesia dan Afrika.

Forum Parlemen Indonesia-Afrika, yang akan dibuka secara resmi pada 1 September 2024, terdiri dari tiga sesi diskusi yang membahas isu-isu penting, antara lain kerja sama Selatan-Selatan untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan komunitas yang tangguh melalui inisiatif kesehatan dan ketahanan pangan, serta pemanfaatan potensi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Rangkaian acara ini diharapkan dapat menghasilkan upaya konkret bagi kemajuan masing-masing negara.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Pemerintah juga menggelar Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Nusa Dua pada 1-3 September 2024. Forum ini akan dihadiri oleh sekitar 855 peserta dari berbagai negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka dan menghadiri acara tersebut.

FTT Indonesia-Afrika juga diselenggarakan bersamaan dengan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships) yang merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Total peserta diperkirakan mencapai 1.500 delegasi dari negara-negara Afrika serta negara Global South lainnya.[pro]

Pj. Mahendra Jaya Hadiri Pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Bali

Badung, Bali Kini  – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menghadiri pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, pada Minggu (1/9). Acara ini merupakan salah satu forum penting yang mempertemukan delegasi parlemen dari 20 negara di Afrika dan Indonesia.

Acara pembukaan IAPF dibuka langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pj. Mahendra Jaya juga menyempatkan diri untuk menyapa delegasi dan memperkenalkan keindahan Pulau Dewata kepada para tamu yang hadir. Ia mengapresiasi terpilihnya Bali sebagai tuan rumah berbagai perhelatan internasional, menunjukkan reputasi Bali sebagai destinasi global untuk acara-acara besar.

Dalam sambutannya, Puan Maharani mengingatkan kembali sejarah panjang hubungan Indonesia-Afrika yang dimulai sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang dipelopori oleh Presiden Sukarno. "Terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Afrika pada Indonesia-Africa Parliamentary Forum," ucap Puan.

Rangkaian acara IAPF 2024 berlangsung sejak 31 Agustus hingga 2 September di Bali, dengan pembukaan resmi di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara Afrika, seperti Algeria, Angola, Benin, Burundi, Djibouti, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Morocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe, Ethiopia, Libya, Mozambique, Somalia, dan South Africa.

Lewat Indonesia-Africa Parliamentary Forum, Indonesia dan negara-negara Afrika memulai babak baru dalam mempererat kerja sama. Puan juga menekankan pentingnya melanjutkan semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika.

Kampanyekan Bali Net Zero Emission 2045, Disnaker ESDM Bali Gelar Talkshow – Mini Expo – Touring

Denpasar , Bali Kini -  Dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, serta untuk mengkampanyekan Program Bali Net Zero Emission (NZE) 2045, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali berkolaborasi dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience) menyelenggarakan kegiatan “Talkshow – Mini Expo – Touring” dengan tema “Bali Siap Transisi Energi: Peluang Green Jobs untuk Anak Muda” yang berlangsung di halaman depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan terkait energi, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Bali melalui dukungan USAID Indonesia yang tidak henti-hentinya melaksanakan edukasi dan kampanye terkait energi bersih. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali telah bekerjasama dengan USAID dalam hal memperluas layanan informasi energi yang andal dan adil untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui program SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience). Sekarang sektornya kepada generasi muda, karena merekalah yang akan menjadi aktor-aktor di masa depan. Sehingga acara ini sangat penting sebagai bagian dari fasilitasi pemerintah dan USAID Indonesia kepada generasi muda," ungkap Setiawan usai membuka acara pada Rabu (28/8) pagi.

Setiawan mengatakan bahwa energi terbarukan saat ini belum bisa menjadi tulang punggung atau backbone, sehingga transisinya ke energi bersih dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan gas atau dialihkan ke listrik.

"Di hulu, kita menggunakan pembangkit yang bersumber dari energi bersih. Di hilir, kita mencoba mentransformasi transportasi menuju yang ramah lingkungan. Kepeloporan pemerintah sangat diperlukan agar apa yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menghimbau masyarakat," terangnya.

Setiawan menambahkan bahwa transisi energi tidak bisa hanya dilakukan pada satu sektor dalam menggerakkan ekosistem. Tentu harus ada komitmen dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harus ada sinergi yang nyata dan disiapkan roadmap yang jelas agar tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga Bali Zero Net Emission 2045 bisa tercapai," tutupnya.

Selain pameran, acara ini juga diisi dengan Talkshow, Safety Riding and Culture Education, serta Edukasi Pengenalan Sejarah dan Budaya di Museum Bali.

Persiapan Groundbreaking Proyek Bali Subway: PJ Gubernur Gelar Rapat Koordinasi

DENPASAR , BALI KINI - Untuk mematangkan persiapan Ground Breaking Pembangunan Tahap I Koridor Proyek Bali Subway yang direncanakan pada September mendatang, Penjabat (PJ) Gubernur Bali, S.M. Made Mahendra Jaya, menggelar rapat koordinasi “kick-off” dengan para pemangku kepentingan. Rapat ini bertujuan untuk membahas teknis pelaksanaan acara Ground Breaking dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung Gajah-Jayasabha pada Selasa (6/8).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT. Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). PJ Gubernur menegaskan bahwa proyek kereta bawah tanah Bali Urban Rail sangat dinantikan oleh masyarakat dan pelaku pariwisata Bali untuk mengatasi kemacetan. 

Untuk mempercepat proses, PJ Gubernur bersama tim menyepakati pembentukan Tim Teknis yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Badung, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT. Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). Tim ini akan fokus pada pembahasan teknis terkait peraturan dan perjanjian guna memastikan kelancaran proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PJ Gubernur juga menginstruksikan Tim Teknis untuk menyusun daftar periksa dokumen penting guna memberikan kepastian hukum dan memastikan kelancaran tahapan proyek Subway Bali. Diharapkan penandatanganan Master Agreement dapat dilakukan pada bulan Agustus dan Upacara Ngeruak pada bulan September di Kuta-Badung.

“Saya harap proyek pembangunan koridor yang dilaksanakan secara business to business ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan masyarakat Bali, sehingga proyek ini berjalan lancar. Proyek ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi pariwisata Bali dan menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan,” ujar PJ Gubernur.[rl/r3]