-->

Rabu, 10 Agustus 2022

Minimalisir Lonjakan DBD Pemkot Denpasar Gencarkan PSN 4M Plus

 

Denpasar - Guna mengantisipasi lonjakan kasus DBD dan populasi nyamuk Aedes Aegypti di musim panca roba ini, Juru Pemantau Jentik (Jumantik) UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan menggelar  Gerakan Serentak (Gertak) PSN 4M Plus yang dilaksanakan di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, pada Rabu (10/8).

Kepala UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan, Drg. Putu Judy Satyawati Sudarmo saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ini merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini juga untuk mencegah naiknya kasus DBD, serta memberikan penyuluhan kepada masing masing warga sehingga warga lebih paham dan mengerti cara melakukan PSN mandiri di rumahnya masing masing.

Lebih lanjut dikatakannya, adapun dalam kegiatan ini yang juga bertepatan dengan bulan pemberian Vitamin A maka pihaknya melaksanakan pemberian Vit. A dengan menyasar anak-anak usia 6-11 bulan dan 11-59 bulan bisa dilaksanakan di posyandu wilayah dan sekolah TK. Sedangkan untuk obat cacing diberikan pada usia 1-2 tahun, dan untuk usia 2 tahun keatas diberikan dengan dosis yang berbeda, ujarnya.

"Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meminimalisir kasus DBD serta populasi nyamuk Aedes Aegypti di Desa Pemogan dan  di Kota Denpasar," kata  Judi Setyawati.

DMPTSP Kota Denpasar Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2022


Denpasar - Pemerintah pusat telah memberlakukan undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya, semua proses perizinan berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi  secara elektronik. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 tahun 2014 tentang pedomanan standar  pelayanan perlu dilakukan perubahan standar pelayanan publik. 
 
Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (Spp) Tahun 2022 di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar Rabu (10/8).
 
Kepala Dinas DPMPTSP Kota Denpasar Ida Bagus Benny Pidada Rurus mengatakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) ini untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain  perubahan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik. 
  
 
Mengingat dalam unit pelayanan wajib memiliki standar pelayanan. Meskipun PMPTSP Kota Denpasar telah memiliki standar pelayanan publik di tahun 2020 karena ada perubahan regulasi atau proses-proses Perijinan sekarang menjadi Perijinan berbasis resiko akibat adanya UU Cipta Kerja. “Sehingga mau tidak mau DPMPTSP Kota Denpasar harus membuat SPP baru mengacu regulasi yang diberlakukan saat ini,” jelas IB Benny.
 
Untuk itu  DPMPTSP Kota Denpasar  melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (Spp) Tahun 2022 dengan melibatkan  Instansi Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Asosiasi dan  masyarakat untuk memaparkan SPP yang dibuat dengan adanya kesepakatan untuk pelayanan kedepan. 
 
 
Lebih lanjut ia mengatakan, SPP yang diusulkan dalam Forum Konsultasi ini adalah mengacu pada Perwali  No 40 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Dinas PMPTSP. Semua pelayanan perizinan akan menggunakan sistem online OSS RBA (Online Single Submision Risk Based Approached) melalui link https:/oss.go.id/. Kategori pelaku usaha dalam OSS-RBA adalah UMK  orang perseorangan dan badan usaha dan  Non UKM orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar. Perizinan menggunakan sistem online OSS RBA juga untuk tingkat risiko.
 
IB Benny menjelaskan untuk tahapan mendapatkan perizinan berusaha berbasis risiko adalah registrasi akses, melengkapi data pelaku usaha, melengkapi data kegiatan usaha, pemenuhan persyaratan dan verifikasi. Perizinan berusaha yang dibuatkan SPP adalah perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan risiko menengah tinggi dan tinggi. Perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP sesuai Perwali No. 40 tahun 2021.
 
 
Hasil kesepakatan dari forum ini selanjutnya akan diajukan SK nya untuk dijadikan  standar pelayanan publik di DPMPTSP. “Drafnya sudah kita rancang, karena ini mempermudah semua perizinan maka, kami berharap ini bisa dipakai  kami selaku pelayan dengan masyarakat atau pelaku usaha untuk mencari izin,” katanya.


Akta Perkawinan di Kota Denpasar Langsung Jadi, Diserahkan Usai Upacara Pernikahan


Denpasar, Pemkot Denpasar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus berinovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kali ini datang dari Disdukcapil yang menggalakkan program Akta Perkawinan Langsung Jadi. Seperti yang tampak pada Upacara Pernikahan I Wayan Pande Angga Wira Kusuma dan Made Iswari Srashavita Pabeswari yang akta perkawinan dan dokumen adminduknya diserahkan langsung Disdukcapil Kota Denpasar seusai upacara pernikahan berlangsung di Kawasan Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Rabu (10/8).

Kadisdukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juliartabrata saat dikonfirmasi menjelaskan, penyerahan dokumen akta perkawinan dan dokumen administrasi kependudukan lainya merupakan bentuk apresiasi Disdukcapil Kota Denpasar kepada masyarakat. Hal ini sekaligus untuk mendukung kecepatan dalam memperoleh administrasi kependudukan.

“Ini merupakan sebuah terobosan bagi masyarakat, sehingga pengurusan akta perkawinan tidak perlu lama, melainkan cepat dan langsung jadi,” jelasnya

Lebih lanjut dijelaskan, adapun pengurusan akta perkawinan langsung jadi ini sejatinya sama dengan pengurusan dokumen pada umumnya. Hanya saja, khusus akta perkawinan masyarakat dapat menyerahkan dokumen paling lambat pada saat hari pernikahan dengan langsung datang ke Disdukcapil di Graha Sewakadarma Lumintang.

“Berkas yang diperoleh nantinya adalah Akta Perkawinan, KTP el masing-masing mempelai dengan status kawin, dan Kartu Keluarga, pengurusanya bisa berkordinasi dengan Disdukcapil Kota Denpasar untuk dapat diserahkan usai upacara pernikahan berlangsung,” ujarnya

Dewa Juli berharap, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat taat dan tertib administrasi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak lagi menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

“Harapan kami, dengan kemudahan dan kecepatan ini dapat menciptakan masyarakat Kota Denpasar yang tertib administrasi, khususnya administrasi kependudukan,” harap Dewa Juli. 

Putra Eks Sekda Buleleng Dimungkinkan Menyusul ke Lapas Kerobokan


Denpasar - Setelah dicerca lebih dari tiga jam dan 16 pertanyaan, tersangka berinisial DGR akhirnya oleh penyidik Kejati Bali dititipkan ke Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung.

Untuk diketahui, pria asal Buleleng ini bakal segara diadili dalam sidang tindak pidana korupsi terkait kasus Gratifikasi dan TPPU. Dijeratnya DGR, karena keseret "arus" dari bapaknya sendiri Mantan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, yang telah ketok palu hukuman 8 tahun penjara.

Disampaikan Kasipenkum Kejati Bali A.Luga Harlianto, bahwa benar tersangka DGR telah menjalani proses penyidikn dan kembali memenuhi panggilan penyidik untuk melengkapi data, Rabu (10/08). 

"Ya benar tadi tersangka DGR jalani pemeriksaan kembali. Ditanyakan oleh penyidik untuk melengkapi hasil pemeriksaan terkait peran Tersangka DGR dalam perkara sebelumnya yaitu Gratifikasi dan TPPU yang dilakukan oleh Terpidana Dewa Ketut Puspaka, yang diputus bersalah," terang Luga.

Penyidik, kata Luga telah melakukan penahanan terhadap Tersangka DGR untuk waktu 20 hari kedepan dititipkan sementara di Lapas Kerobokan. Lanjutnya, bahwa DGR dalam keadaan sehat dan selama proses pemeriksaan hingga digiring menuju Kerobokan didampingi dua orang kuasa hukum serta ibu dan istrinya.

Tersangka DGR disangka melanggar dengan pasal sangkaan berlapis yaitu: pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 15 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP; Pasal 3 Jo. 

Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP; Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

“Setelah penahanan ini penyidik akan melimpahkan kembali berkas kepada penuntut umum untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan penuntutan,” demikian Luga menegaskan.

Untuk diketahui, Bapak tersangka diputus bersalah telah melawan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kerugian negara mencapai Rp.16,1 miliar. 

Dalam perkara ini, terdakwa oleh Majelis Hakim dihukum selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp.1miliat Subsidair 6 bulan. Ketuk palu hakim ini dibacakan Ketua Majelis Hakim persidangan, Heryanti,SH.,MH pada Selasa 26 April 2022.


Selasa, 09 Agustus 2022

Kasus Sembuh Covid-19 di Kota Denpasar Bertambah 46 Orang


Denpasar, Kota Denpasar kembali mencatatkan nihil kasus meninggal dunia dengan status terkonfirmasi Covid-19. Berdasarkan data resmi harian penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Selasa (9/8) diketahui kasus meninggal dunia nihil penambahan. Kondisi ini dibarengi dengan penambahan kasus sembuh sebanyak 46 orang. Sementara, kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar bertambah sebanyak 55 orang. 
 
Berdasarkan data, secara komulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 53.554 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 52.020 orang  (97,13 persen), meninggal dunia sebanyak 1.113 orang (2,08 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 421 orang (0,79 persen).
 
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini penularan virus covid 19 di Kota Denpasar menunjukkan trend peningkatan, tetapi masih terkendali. Karenanya, diimbau kepada masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan. 
 
"Kondisi  ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM," ujar Dewa Rai
 
Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.
 
“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  Hal ini dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.
 
Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi  menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun serta usia 6-11 tahun,  ibu hamil dan disabilitas. Selain itu, Kota Denpasar juga telah memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster.
 
Tak hanya itu, Satgas Covid-19 Kota Denpasar telah merancang 6 langkah strategis mengatasi lonjakan kasus covid 19, mulai dari peningkatan kapasitas 3 T ( tracing, testing, treatment), mengencarkan pelaksanaan vaksinasi termasuk booster, mewajibkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi,  Optimalisasi Rumah Sakit Rujukan mulai dari ketersediaan Bad, Oksigen dan Obat obatan.
 
“Mohon kepada masyarakat untuk  melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai   
 
Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. 
 
"Hindari kerumunan,  gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 5M," kata Dewa Rai.

Tanggapi Aduan Masyarakat, Kecamatan Denpasar Utara Tertibkan PKL Di Taman Kota Lumintang


DENPASAR – Pihak Kecamatan Denpasar Utara menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area Taman Kota Lumintang. Tanggapan terhadap aduan tersebut diwujudkan dengan kegiatan penertiban PKL pada Minggu (7/8) lalu. Penertiban ini melibatkan unsur Satpol PP Kecamatan Denpasar Utara dan juga beberapa staff Kecamatan Denpasar Utara. 

Ketika dikonfirmasi perihal ini, Camat Denpasar Utara I Wayan Yuswara mengatakan  penertiban yang dilakukan pihaknya merupakan aksi nyata untuk menanggapi aduan masyarakat.

 “Terkait dengan keberadaan PKL di seputaran Taman Kota Lumintang, kami menerima aduan masyarakat  yang datang langsung ke kantor untuk melaporkan terkait keberadaan PKL ini,” tutur Camat Yuswara

Lebih lanjut,  Yuswara menjelaskan, pelaksanaan penertiban ini juga  untuk penegakkan Peraturan Daerah, yakni Perda No 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum  dan  Perda No 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. 

“Kami tidak henti hentinya mengingatkan kepada para PKL  tentang  fungsi keberadaan  Taman Kota Lumintang ini sebagai fasilitas umum, bukan sebagai tempat berjualan.  Jadi kami menghimbau kepada masyarakat semua juga agar terus menjaga kebersihan dan ketertiban Taman Kota Lumintang,” tegas Yuswara. 

 Yuswara menambahkan pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan pantauan dan penertiban ini untuk tetap menjaga wajah kota Denpasar agar tertata dan bersih.

Seluruh Fraksi Setujui Penetapan KUA dan PPAS APBD TA. 2023


Denpasar, Penutupan Sidang Paripurna ke-10 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar secara resmi pada Selasa Selasa (9/8) di Gedung DPRD Kota Denpasar. Sidang Paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Forkopimda Kota Denpasar serta OPD terkait secara daring dan luring. Dalam sidang tersebut, seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Ketut Sudana menyepakati dan menyetujui penetapan KUA dan PPAS APBD TA. 2023 serta Perubahan KUA dan  PPAS APBD TA. 2022. Bahkan, pihaknya memberikan apresiasi atas pendapatan yang dirancang meningkat dari tahun anggaran sebelumnya. Meski demikian, turut disarankan agar pada tahun-tahun berikutnya bisa semakin ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang bersumber khususnya dari pajak reklame.

Sebagai pembicara kedua, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan I Made Sukarmana mengatakan bahwa Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemkot Denpasar yang telah memprioritaskan anggaran pendidikan untuk pembangunan SMPN 16 sebesar 20,1 milyar dan 77,1 milyar untuk pembangunan 165 ruang kelas baru untuk SD di KUA/PPAS tahun 2023.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya I Wayan Duaja mengatakan, dana surplus sebesar Rp. 70,7 milyar yang terealisasi di APBD Tahun 2021 tersebut dialokasikan Rp. 34,39 milyar, atau hampir 50% untuk peningkatan Belanja Modal dalam rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2022 ini. Karenanya, FRaksi Partai Golkar mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kota Denpasar untuk merancang peningkatan Belanja Modal di tengah menurunnya target Pendapatan Daerah dan berharap ke depan hal tersebut terus diperjuangkan.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Ida Bagus Ketut Wirajaya mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari OPD penghasil seperti Digitalisasi perpajakan dan Retribusi, Legalisasi obyek pajak dan retribusi dengan membuat regulasi yang diperlukan.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Nasdem-PSI yang dibacakan oleh Agus Wirajaya mengingatkan agar setiap anggaran yang disusun OPD di jajaran Pemkot Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga serapannnya dapat dioptimalkan dan tidak terjadi SILPA akibat adanya program yang tidak terlaksana. Dimana, SILPA diharapkan merupakan surplus pendapatan.

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutanya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 tersebut telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan APBD TA.2023 serta Perubahan APBD TA. 2022.  

Lebih lanjut Jaya Negara berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat. 

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen  bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya  serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Jaya Negara.

Untuk diketahui, dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas Plafon, Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, dirancang sebesar Rp. 2,07 triliun rupiah lebih. Sedangkan Belanja Daerah Kota Denpasar dirancang sebesar Rp2,30 Triliun Rupiah lebih.

Selanjutnya dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebelumnya dirancang sebesar Rp. l,97 Triliun Rupiah Lebih dan setelah perubahan dirancang sebesar Rp 1,94 Triliun Rupiah Lebih atau berkurang sebesar Rp. 33,69 Miliar Rupiah lebih. Sedangkan Belanja Daerah Dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 2,30 Triliun Rupiah Lebih atau bertambah sebesar Rp. 53,32 Miliar Rupiah Lebih. Dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit sebesar Rp. 367,34 Miliar Rupiah Lebih atau terdapat penambahan defisit sebesar Rp. 87,02 Miliar Rupiah Lebih yang sebelumnya sebesar Rp. 280,32 Miliar Rupiah, rencana defisit ini akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah. 

Komisi II DPRD Bali Perjuangkan Peternak Sapi Jual ke Luar


Denpasar - Sejak masuknya virus PMK untuk hewan ternak sapi dan kerbau, Pemerintah Provinsi Bali mengambil sikap untuk menutup akses ke luar masuk pintu Bali melalui jalur darat laut.

Hal ini menjadikan perputaran perekonomian peternak langsung merayap. Di tambah lagi dengan ditutupnya pasar Beringkit, Mengwi Badung yang menjadi sentral penjualan hewan sapi. 

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, dalam pemaparannya saat rapat bersama Komisi II DPRD Bali, Selasa (09/08) menyampaikan saat ini telah membtuk tim pencegahan virus PMK. 

Dihadapan ketua komisi, IGK Kresna Budi, menyebut bahwa ada dua tim yang dibentuk dengan melibatkan mahasiswa peternakan dari Unud. "Ada tim untuk vaksinasi hewan dan tim khusus melakukan penyemprotan disinfektan," tegasnya.

Dalam upaya mencegah semakin meluasnya PMK, berbagai upaya telah dilakukan. Seperti menyetop masuknya hewan sapi dari luar Bali. Termasuk juga membuat SOP untuk rumah potong hewan dan pergerakan hewan ke pasar. 

Untuk capaian vaksin, kata dia saat ini sudah mencapai 114.000 vaksin. Dirinya berharap kondisi ini bisa dikendalikan sehingga perekonomian untuk peternak bisa kembali normal. 

"Dari penjelasan tadi, Komisi II DPRD Bali sudah menyusun program untuk ke pusat agar bisa akses ke luar masuk di buka kembali. Tentu hal ini harus bisa meyakinkan bahwa Bali untuk hewan sapi sudah bisa dikendalikan dari virus PMK,"pungkasnya.

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved