Demokrat-NasDem Soroti Rendahnya Realisasi Retribusi dan Belanja Modal Bali

DENPASAR, Bali Kini – Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali menyoroti rendahnya realisasi sejumlah pos pendapatan dan belanja dalam Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama diarahkan pada realisasi retribusi daerah dan belanja modal yang masih jauh dari target hingga Juli 2026.

Pandangan Umum Fraksi Demokrat-NasDem tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026). Pandangan umum dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par.

Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp122 miliar lebih atau 2,87 persen, dari APBD induk sebesar Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,3 triliun lebih.

Fraksi meminta Gubernur Bali menjelaskan strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.

Sorotan lebih tajam disampaikan terhadap realisasi retribusi daerah. Hingga Juli 2026, realisasi retribusi baru mencapai Rp230 miliar lebih atau 37,41 persen dari target Rp614 miliar lebih.

Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru dinaikkan menjadi Rp649 miliar lebih atau 105,67 persen.

“Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi,” demikian pertanyaan Fraksi Demokrat-NasDem dalam pandangan umumnya.

Fraksi juga mempertanyakan rendahnya realisasi Dana Transfer. Dari target Rp407 miliar lebih, hingga Juli 2026 baru terealisasi Rp88 miliar lebih atau 21,76 persen.

Dewan meminta penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan realisasi Dana Transfer Pemerintah Daerah tersebut masih rendah, termasuk apakah berkaitan dengan pencapaian kinerja daerah yang dinilai belum mendukung program Pemerintah Pusat.

Selain sisi pendapatan, Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti struktur belanja daerah. Belanja Operasi menjadi komponen terbesar dan mengalami kenaikan sekitar Rp160 miliar lebih, dari semula Rp5,2 triliun lebih menjadi Rp5,4 triliun lebih.

Gubernur diminta memastikan peningkatan Belanja Operasi tetap efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur maupun program-program produktif.

Sementara itu, realisasi Belanja Modal hingga akhir Juli 2026 baru mencapai Rp129,8 miliar lebih atau 16,11 persen dari anggaran Rp806 miliar lebih. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, anggaran Belanja Modal justru direncanakan meningkat menjadi Rp841 miliar lebih.

Fraksi Demokrat-NasDem meminta penjelasan penyebab rendahnya realisasi tersebut sekaligus strategi pemerintah untuk memastikan Belanja Modal dapat terealisasi secara optimal hingga akhir tahun.

Fraksi bahkan memprediksi terdapat program kegiatan yang dibiayai melalui Belanja Modal tidak tuntas atau tidak terlaksana dan kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Fraksi Demokrat-NasDem, kondisi tersebut berpotensi menjadi strategi mendapatkan sumber dana SiLPA, selain dari kelebihan realisasi PAD di atas target dan sisa tender, untuk menutupi defisit anggaran.

“Mohon penjelasan,” tegas Fraksi Demokrat-NasDem.

Di luar pembahasan APBD, Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta Pemprov Bali memperkuat monitoring dan pengendalian harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Hal ini dinilai penting karena masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga beras meski Pemerintah Pusat menyatakan Indonesia telah berada dalam kondisi swasembada pangan dan tidak melakukan impor beras.

Dalam bidang keamanan, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga dinilai perlu diantisipasi karena dapat dimanfaatkan untuk mendukung kriminalitas yang berjejaring internasional. Pemprov Bali diminta berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Imigrasi untuk melakukan langkah pencegahan.

Fraksi juga meminta langkah dini untuk mencegah kebakaran hutan, khususnya kawasan hutan mangrove di Bali Barat, menyusul kondisi hutan dan pegunungan yang mengering akibat kemarau panjang.

Untuk pengolahan sampah dengan teknologi modern yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Gubernur diminta melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaannya terarah serta tepat sasaran sesuai tujuan dan peruntukannya.

Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem meminta perhatian terhadap rumah sakit umum yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai. Pemprov Bali didorong memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan/atau hibah agar rumah sakit tersebut mampu memenuhi standar pelayanan yang layak.

Fraksi juga mendorong adanya kerja sama dan konektivitas pelayanan kesehatan antarkabupaten/kota, termasuk akses rujukan emergensi ke rumah sakit dengan level pelayanan yang lebih tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target Jana Kertih dalam menjaga dan melindungi masyarakat Bali.

Fraksi Demokrat-NasDem menegaskan seluruh catatan dan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. (Arn)