Akad Massal KUR 800.000 Debitur, Proporsi Penerima Bali Terbesar, Gubernur Koster Dorong Tercipta Lapangan Kerja

Laporan : Tim Lpt Prov 

Denpasar , Bali Kini – Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025). Di Bali, kegiatan ini terpusat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM di Bali.

“UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali saja, diperkirakan sudah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” jelasnya kepada awak media. 

Menurut data, Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi besar penerima KUR. Dari total 800.000 debitur secara nasional, sebanyak 103.000 berada di Bali dengan nilai pinjaman mencapai Rp 8 triliun. 

Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan KUR adalah perdagangan, makanan dan minuman, serta produk unggulan khas Bali seperti kain dan kriya kayu.

“Pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp50 juta, Rp150 juta hingga Rp500 juta. Semua berjalan dengan baik, bahkan tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita cukup tinggi,” kata Gubernur Koster.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan pentingnya KUR dalam mendiversifikasi perekonomian Bali agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata. 

   “Kita akan terus mendorong penyaluran KUR menjangkau desa-desa dan sektor potensial lain, sehingga produktivitas, kemajuan usaha, dan transformasi ekonomi Bali dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), yang sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, KPP dihadirkan untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah menyediakan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dalam pembangunan rumah (supply side), serta Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh UMKM perorangan (demand side). “Saya minta Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan penyalur mendorong kontraktor daerah membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menambahkan bahwa KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. KPP merupakan instrumen penting untuk menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

“Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan ini agar masyarakat bisa menghuni rumah layak sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah serta membuka lapangan pekerjaan dalam pembangunan perumahan,” pungkasnya.

Dengan hadirnya KUR dan KPP, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berharap tercipta sinergi dalam memperkuat UMKM, memperluas lapangan pekerjaan, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.(*)

Gubernur Koster: SPI Bukan Sekadar Angka atau Peringkat, tapi Cermin atas Tata Kelola Pemerintahan

Laporan Reporter : Tim Lpt Dps

DENPASAR ,BLI KINI  - Survei Penilaian Integritas atau SPI merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan oleh KPK RI untuk memetakan risiko korupsi, menilai budaya integritas, serta mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di setiap instansi pemerintah. SPI bukan sekadar angka atau peringkat, melainkan cermin atas tata kelola pemerintahan kita sendiri, sejauh mana birokrasi mampu menolak praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI melalui daring zoom meeting pada Jumat (17/10) pagi di Jaya Sabha, Denpasar.

“Dalam konteks Pemerintah Provinsi Bali, hasil SPI tahun-tahun sebelumnya memberikan banyak pembelajaran berharga. Kita menyadari masih terdapat sejumlah area perbaikan, seperti dalam konteks dimensi internal dengan Skor SPI memerlukan perhatian, Pengelolaan PBJ merupakan dimensi yang memiliki skor yang memerlukan perhatian lebih di beberapa unit kerja. Artinya, perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan upaya antikorupsi pada dimensi tersebut,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng tersebut.

Dikatakan Koster, secara keseluruhan, ada beberapa unit kerja yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam hal Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran dan Perdagangan Pengaruh (trading in influence), serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, rencana aksi tindak lanjut menjadi bagian penting agar setiap temuan dan rekomendasi SPI dapat diubah menjadi langkah nyata perbaikan tata kelola.

“Melalui rapat koordinasi hari ini, saya berharap setiap perangkat daerah dapat mengevaluasi capaian rencana aksi secara jujur dan objektif; terbangun sinergi dilingkungan pemerintah provinsi, dalam membangun sistem integritas yang konsisten; serta muncul komitmen bersama untuk menjadikan hasil SPI bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Bali,” terangnya.

Lebih lanjut, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan semakin kompleks. Publik menuntut transparansi yang lebih tinggi, teknologi digital membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi ukuran utama kepercayaan publik. Untuk itu, Koster mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Integritas harus hadir dalam setiap keputusan, setiap program, dan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Disampaikan Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah, dan akan terus, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui berbagai langkah strategis, antara lain Implementasi E-Government untuk memperluas transparansi dan efisiensi pelayanan publik; Penguatan Whistleblowing System dan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi; Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi; Serta memperluas kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman untuk memastikan seluruh kebijakan publik berjalan akuntabel dan bebas penyimpangan.

“Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru” khususnya terkait dengan Misi ke-22 yaitu “Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti dan murah,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Koster menegaskan kembali bahwa komitmen terhadap integritas merupakan tanggung jawab seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, jadikan hasil SPI sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan bermartabat.

Sementara Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda menjelaskan bahwa SPI berbeda Monitoring Center for Prevention (MCP). Dimana MCP merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola, sedangkan SPI bertujuan untuk mengetahui pendapat responden baik internal maupun eksternal terhadap integritas Pemerintah Daerah.

Hasil SPI Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, mendapatkan skor sebesar 77,97 Kategori Waspada, dimana mengalami penurunan sebesar 0.48 dari tahun 2023 dengan skor sebesar 78,45.

“Masih ada waktu hingga nanti tanggal 31 Oktober untuk Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi atau upaya untuk menjaga skor SPI nya. Bisa Kita lakukan dengan mempertajam tindak lanjut atas rencana aksi yang telah dibuat. Mudah-mudahan dengan upaya yang telah dilakukan hari ini, skor SPI Bali bisa terjaga karena tindak lanjut ini berpengaruh pada nilai koreksi skor SPI yang didapat,” terangnya.

Hadir pula pada kesempatan ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada serta kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.(*)

Gubernur Bali Dorong Penguatan Aksesibilitas Transportasi Bandara I Gusti Ngurah Rai

Laporan : Tim Lpt 

BADUNG ,  BALI KINI  – Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang berlangsung di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Jumat (26/9).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di dalam kawasan bandara. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar lebih tinggi dibanding bandara lainnya di Indonesia.

“Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi dan pihak terkait lainnya.Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya, maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30-45 menit,” ujar Gubernur Koster.

Selain perbaikan internal, Gubernur juga menegaskan perlunya pembenahan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung, moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas harus ditingkatkan agar lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

“Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi 700 M sharing dengan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta support terkait perbaikan infrastruktur di Bali” tambahnya.

Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata Bali, tetapi juga sebagai contoh tata kelola transportasi dan pelayanan publik yang berkelas internasional.

Dalam FGD tersebut juga terdapat dua narasumber lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusakti Yasa Weda, yang menyampaikan terkait kemacetan di Bali serta solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil. Narasumber kedua dari Konsultan Kajian Lalu Lintas Ibu Hermawati yang menyampaikan terkait kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di Provinsi Bali. 

Hadir dalam FGD tersebut, Bupati Badung Adi Arnawa, Komandan Pangkalan Udara TNI AU, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura, serta undangan lainnya.(*)

Menteri LH dan Gubernur Bali Wayan Koster Tanam Pohon di Taman Kehati Kesiman

 

Momentum Perbaikan Ketahanan Lingkungan

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup  RI Hanif Faisol Nurofiq melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di Kawasan Taman Kehati, Kesiman, Denpasar, tepatnya di tepi Tukad Ayung, pada Jumat (26/9) pagi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Rentin, serta sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Bali merespons bencana hidrometeorologi yang belakangan terjadi. Menurutnya, perubahan iklim global telah menyebabkan pola curah hujan di Bali semakin ekstrem.

“Curah hujan pada hari kejadian bencana tercatat 245,75 milimeter, artinya dalam satu meter persegi turun 245,75 liter air. Sementara kondisi lanskap kita di daerah aliran sungai (DAS) hanya menyisakan sekitar 1.500 hektare pepohonan. Ini tentu tidak cukup menahan debit air,” ungkap Hanif.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini akan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan lingkungan di Bali. 

“Hari ini kita menanam di Taman Kehati, Denpasar, dan akan dilanjutkan di daerah-daerah penyangga lainnya, termasuk hulu sungai. Reboisasi dan penghijauan harus segera kita kerjakan. Bali harus punya pola dasar peningkatan resistensi menghadapi krisis global,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hanif menekankan pentingnya mencermati kondisi Bali yang kian rentan terhadap perubahan iklim. “Perubahan global tidak bisa kita kendalikan dengan segera. Planet kita sedang menghadapi resesi ekologi yang berdampak pada pola curah hujan yang cenderung ekstrem. Karena itu, Bali memerlukan ketahanan lingkungan yang lebih kuat. Melalui kegiatan yang diinisiasi Bapak Gubernur hari ini, akan terus dilanjutkan ke daerah-daerah lain yang berperan penting sebagai daerah resapan air. Bagian hulu pun segera dilaksanakan reboisasi,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan langkah detail dan kajian mendalam yang saat ini sedang disusun bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait dalam rangka menyusun program lingkungan hidup strategis. 

“Hari ini menjadi momentum meningkatkan jumlah tanaman di taman-taman kehati, khususnya di Denpasar. Ke depan dilanjutkan dengan penambahan tanaman dan pemeliharaan terus-menerus untuk keanekaragaman hayati. Monitoring biodiversitas harus dilakukan setiap saat. Terima kasih Bapak Gubernur, sebagai pimpinan daerah telah mengambil langkah konkret. Mari kita pertahankan Bali, teruslah menanam, teruslah menanam, teruslah menanam,” serunya.

Menteri Hanif juga menambahkan, dari total 49.500 hektar lahan, setidaknya 30 persen perlu ditanami kembali sebagai kawasan hutan. Selain itu, perlu dipadukan dengan perkebunan bernilai ekonomis sesuai tipologi masyarakat. “Kalau memang diperlukan penertiban dan penegakan aturan, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ini untuk generasi mendatang,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah dan pusat telah turun langsung memantau berbagai persoalan lingkungan, mulai dari alih fungsi lahan di sempadan sungai, pembuangan sampah sembarangan, hingga kepatuhan para investor.

“Semua DAS akan kita petakan dan audit kembali, mulai dari Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, hingga Tukad Unda. Kita buat tanggul, kita atur aliran agar tidak terlalu deras. Hotel-hotel juga wajib tertib mendukung keberlangsungan ekosistem. Jika melanggar, akan ada sanksi tegas,” ujar Koster yang disambut dukungan Menteri LH.

Sebagai bentuk nyata, penanaman di Taman Kehati Kesiman dan Lapangan Tembak Polda Bali kali ini melibatkan sejumlah bibit pohon, di antaranya Majegau sebanyak 50 pohon, Nagasari 25 pohon, Rejasa 25 pohon, Cempaka 50 pohon ,Mangga 150 pohon dan Nangka 200 pohon.(*)

Ajak Krama Adat Masikian Lestarikan Adat, Agama, dan Budaya Bali

 Wagub Giri Doakan Karya Padudusan Alit di Banjar Adat Kenanga Labda Karya dan Berdana Punia Rp50 Juta

Laporan : Tim Lpt 

GIANYAR , BALI KINI  – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengajak krama di Banjar Adat Kenanga, Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, masikian bersatu dalam menjaga tatanan adat, agama, dan budaya Bali.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wagub Bali, Giri Prasta, saat menghadiri Upacara Karya Padudusan Alit, Mecaru Rsi Gana, dan Balik Sumpah di Banjar Adat Kenanga, Desa Adat Batuyang, pada Selasa (Anggara Pon, Ukir), 23 September 2025. Berbaur bersama masyarakat, Wagub Giri Prasta juga turut menghaturkan sembah bhakti di Pura Melanting, Banjar Adat Kenanga, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Kekeran dari Griya Blahbatuh.

“Titiang berharap generasi penerus kita (oka-oka/anak-anak, alit-alit hingga cucu, red) agar tetap melestarikan adat istiadat di Bali. Kalau kita bersatu, maka setengah perjuangan akan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, maka setengah perjuangan akan gagal. Masikian ngih,” tegas Wagub Giri Prasta dalam sambrama wacana-nya, yang disambut dengan balasan nada “ngih” serta tepuk tangan meriah dari krama adat Banjar Kenanga.

Kehadiran Nyoman Giri Prasta yang disambut antusias oleh masyarakat adat setempat, sekaligus menegaskan bahwa Banjar Kenanga yang berada di Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari daerah seni sekaligus penjaga tatanan adat, agama, dan budaya Bali. Untuk itu, Gianyar boleh maju, tetapi dengan kemajuan tersebut jangan sampai tergerus akar adat dan budaya Bali.

Di akhir sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan rasa bangga karena tokoh bersama krama adat, para istri, serta yowana-nya sudah bersatu menjalankan swadharma agama. “Demogi pemargi Pujawali rahina mangkin puniki prasida memargi antar, sida sidaning don, lan nemu labda karya,” doa Wagub Bali, I Nyoman Giri Prasta, seraya memberikan dana punia sebesar Rp50 juta kepada panitia upacara.

Sementara itu, Kelian Banjar Adat Kenanga, Wayan Suparta, menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, Bapak I Nyoman Giri Prasta, yang telah meluangkan waktu untuk hadir sekaligus ikut mendoakan upacara Karya di Banjar Adat Kenanga. “Suksma ring Bapak Wagub Bali sampun rauh. Rasa bahagia kami karena upacara Karya ini dihadiri oleh Bapak Giri Prasta, yang menjadi idola kami,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta: Desa BISA Ekspor Jadi Semangat Baru Pembangunan Ekonomi Desa Menuju Pasar Global

lAPORAN rEPORTER :  Ajb tim Lpt 

JEMBRANA , BALI KINI - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara Launching Desa BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor yang berlangsung di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (9/9) pagi.

Program Desa BISA Ekspor merupakan wujud semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membuka akses ke pasar global untuk memberikan manfaat konkret bagi desa.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan langkah awal lahirnya semangat baru dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi yang selama ini tumbuh di desa harus terus didorong agar mampu menembus pasar global.

“Melalui program Desa BISA Ekspor, potensi lokal yang selama ini tumbuh di desa, baik pertanian, perikanan, kerajinan, maupun produk kreatif, kita dorong agar mampu menembus pasar global. Ini adalah wujud nyata dari tekad kita untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor dan penopang devisa negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pelepasan ekspor pada kesempatan ini merupakan bukti bahwa desa memiliki daya saing dan mampu menghadirkan produk yang diminati pasar dunia. Langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali dan Indonesia untuk semakin percaya diri mengembangkan potensi lokal menuju kemandirian ekonomi.

“Bali tidak hanya dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga potensi pertanian yang luar biasa. Di balik hamparan sawah dan kebun yang tertata harmonis dengan lanskap alam, tersimpan beragam komoditas pertanian unggulan yang kini menjadi bagian penting dalam peta ekspor Indonesia. Produk-produk seperti kakao dan hasil perikanan telah dikenal akan kualitasnya dan mulai menembus pasar mancanegara. Karakteristik alami, proses budidaya yang ramah lingkungan, serta sentuhan tradisi lokal menjadi keunggulan kompetitif Bali dalam sektor ekspor pertanian,” jelasnya.

Wagub Giri Prasta menegaskan, dengan semangat pertanian organik dan berkelanjutan, para petani Bali, khususnya generasi muda, kini semakin aktif meningkatkan standar mutu, memperluas jejaring ekspor, serta berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran digital. Potensi ekspor pertanian Bali bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang selaras dengan alam.

“Launching Desa BISA Ekspor ini sejalan dengan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Bali patut berbangga karena membangun kualitas ekspor tidak hanya dari sisi teknis dan estetika produk, tetapi juga dengan spirit Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi. Dengan memegang nilai ini, setiap komoditas Bali lahir dari proses yang menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan komunitas akar rumput, mulai dari petani organik hingga perajin insan kreatif,” imbuhnya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor adalah program strategis yang hadir untuk menjembatani potensi desa dengan peluang pasar dunia. Program ini memperkuat upaya pemberdayaan desa agar produk unggulannya memiliki standar internasional, berdaya saing, dan siap ekspor.

Inisiatif ini juga merupakan wujud nyata implementasi program BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi sekadar menjadi pusat produksi, tetapi tampil sebagai pemain aktif yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan bersinergi dalam ekosistem perdagangan internasional.

“Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Kita akan terus meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi lokal desa agar semakin berdaya. Ini adalah langkah konkret menuju desa yang berdaya saing global,” jelasnya.

Lebih lanjut, keterhubungan dengan pasar global adalah kunci agar desa benar-benar bisa menjadi pilar ekonomi bangsa.

“Kami berkomitmen agar Desa BISA Ekspor bukan sekadar seremonial semata, melainkan bagian penting dari 12 rencana aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ini adalah wujud nyata transformasi desa menuju kemandirian, inovasi, dan daya saing global,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang menegaskan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia dengan menggali potensi desa dan masyarakat desa.

“Program ini sebagai bentuk kolaborasi yang mensinergikan program yang sudah ada. Hari ini dilaksanakan ekspor kakao ke Prancis, perikanan ke Filipina, dan hortikultura ke Singapura,” terangnya.

Budi Santoso menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam setiap programnya menekankan prinsip 3T (Terbaik, Terbanyak, Tercepat).

“Dalam konteks acara kali ini, diharapkan mampu memberikan yang terbaik. Produk unggulan yang dipasarkan ke pasar internasional harus memiliki kualitas terbaik, jumlah terbanyak, dan dilakukan secepat mungkin. Presiden tidak ingin berlama-lama melihat masyarakat masih hidup susah, sulit bekerja, dan sulit sekolah. Untuk itu, semua harus diwujudkan dengan segera,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan PDT, serta LPEI tentang Pemberdayaan Desa Berorientasi Ekspor dalam rangka Pengembangan Ekspor Nasional, sekaligus pelepasan ekspor kakao, perikanan, dan hortikultura.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, serta Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.