Hari Berkabung Nasional Wafatnya Wapres ke-9, Masyarakat Bali Dihimbau Kibarkan Bendera Setengah Tiang

DENPASAR , Bali Kini - Pemerintah Provinsi Bali menghimbau masyarakat Bali untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta. Himbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kamis (25/7) malam.

“Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara, kami menghimbau masyarakat Bali untuk mengibarkan bendera setengah tiang mulai hari ini sampai tiga hari kedepan dan kurun waktu ini dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Bali turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9 Bapak Hamzah Haz.

“Mudah-mudahan segala jasa-jasa beliau kepada bangsa dan negara mengantarkan ke tempat yang terbaik di sisi-Nya,” ujar Dewa Indra

Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-46/M/S/TU.00.00/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional menyampaikan dalam rangka memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang Undang Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 47 ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019, dimohon untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. 

“Selanjutnya kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota agar menyampaikan kepada masyarakat luas untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang. Pada kurun waktu tersebut juga dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional,” tulis Mensesneg Pratikno dalam surat tersebut.[rt]

Pj Gubernur Bali Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H

 

Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya & Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H

Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya Sampaikan Laporan Capaian Kinerja Dengan Tagline Ngrombo - Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan

Jakarta , Bali Kini - Sebagai pertanggungjawaban mengemban amanah selaku Penjabat (Pj.) Gubernur Bali sejak 5 September 2023, Sang Made Mahendra Jaya kembali menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Gubernur Bali periode 5 Maret 2024 – 5 Juni 2024. Paparan dengan tagline "Ngrombo - Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan" disampaikan secara langsung dihadapan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jl. Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Pj. Gubernur Bali bersama rombongan diterima oleh Stafsus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Inspektorat Jenderal M. Husin Tambunan, Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol. Rustam Mansur, Inspektur III Inspektorat Jenderal Dr. Elfin Elyas, S.Sos, M.Si, Plh. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu S.STP., M.AP beserta beberapa jajaran lainnya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir, M.Si berhalangan hadir dikarenakan menghadiri giat penting lainnya.

 

Terkait Laporan Capaian Pj. Gubernur  Bali S. M. Mahendra Jaya pada triwulan ketiga masa jabatannya mencakup 10 aspek yaitu pengendalian inflasi, penanganan stunting, BUMD, pelayanan publik, penanganan pengangguran, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali turut mengajak serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Plh. Kepala BPKAD Bali I Wayan Serinah, Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal I Wayan Sumarajaya, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara.

 

Memulai paparan, S. M. Mahendra Jaya menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi, yang mana dirinya mengungkapkan mengintensifkan strategi 4K yaitu memastikan Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi rantai pasok dan Komunikasi yang efektif. Lebih jauh ia menjabarkan, untuk memastikan Keterjangkauan Harga dilakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis setiap hari melalui aplikasi SiGapura. Selain itu, dilaksanakan pula operasi pasar/pasar murah secara insidentil sesuai kebutuhan dan optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, yang hingga Mei 2024 telah dilaksanakan sebanyak 162 kali.

Berikutnya untuk menjamin Ketersediaan Pasokan, Pemprov Bali menyalurkan bantuan benih/bibit dan pemberian subsidi pupuk organik yang telah terealisasi untuk lahan seluas 54.000 Ha, Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serta pemberian bantuan keuangan kepada Krama Subak melalui Skema APBD Rp.10 Juta per Subak (1.598 Subak Sawah dan 1.232 Subak Abian) dimana realisasi s.d Bulan Mei mencapai Rp.950.000.000,-. Lalu untuk menjamin kelancaran distribusi rantai pasok, dilaksanakan pemantauan arus distribusi pangan yang ke luar dan masuk wilayah Bali, pemanfaatan perdagangan digital berupa e-katalog hingga mendorong percepatan pembangunan pasar induk bekerjasama dengan Bank Indonesia.

 

Sejalan dengan itu, pihak Pemprov Bali menjaga efektivitas komunikasi melalui digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura dan pasar-pasar tradisional hingga publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media. Melalui berbagai upaya tersebut, laju inflasi Bali pada bulan Mei 2024 mampu diturunkan menjadi 3,54 % YoY, yang sebelumnya pada medio April 2024 menginjak  kisaran 4,02 (YoY). 

Selanjutnya dalam penanganan stunting, diterapkan kegiatan Penggerakan Aksi Bergizi melalui  aktivitas fisik (jalan santai, senam) dengan melibatkan Pelajar SMP dan SMA/K se-Bali. Ada pula sarapan bersama (konsumsi buah dan sayur) yang dibarengi screening kesehatan pelajar putri. “Kami juga ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah setiap minggu yang diawasi oleh Puskesmas,” ujarnya. 

Masih dalam penanganan stunting, ada aksi Bumil Sehat melalui screening kesehatan, edukasi gizi seimbang, makan buah bersama, senam hamil, pemberian paket makanan tambahan hingga sosialisasi gerakan bumil sehat melalui media. Aksi lainnya yaitu Posyandu Aktif, Penggerakan Cegah Stunting hingga Jambore Kader. Sementara Penuntasan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan dengan pola “Ngrombo” melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya.

Selain Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan Penuntasan Kemiskinan Ekstrem, Mahendra Jaya juga memaparkan Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), upaya Penguatan Pelayanan Publik, Penanganan Pengangguran, Kesehatan, Anggaran, Kegiatan Unggulan dan Perizinan.

Sejak menjabat selaku Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya menyatakan juga telah melaksanakan beberapa Program Unggulan dalam upaya merealisasikan capaian yang diharapkan.  "Kami telah melaksanakan dan mensosialisasikan pungutan bagi Wisatawan Asing (Pungutan yang sudah terkumpul sebesar Rp.101.543.250.000,- dari 676.955 wisatawan), yang nantinya akan dimanfaatkan guna mendukung APBD dalam menyelenggarakan beberapa program unggulan. Melalui pendekatan kearifan lokal Ngrombo/kroyok kami berupaya menuntaskan permasalahan kemiskinan/kemiskinan ekstrem dan stunting (Pemprov Bali Hadir)," pungkasnya.

Paparan yang disampaikan Pj. Gubernur Bali pun mendapat apresiasi dari Stafsus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, yang menyatakan terdapat upaya - upaya baru yang diselenggarakan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Mahendra Jaya dan belum ada daerah lain yang melaksanakannya. Seperti diselenggarakannya program Pungutan Terhadap Wisatawan Asing sebesar 150 ribu/orang, sehingga mampu dimanfaatkan mendukung program pelestarian kebudayaan dan pemeliharaan alam. Untuk itu, Ia pun menyatakan dukungannya terhadap program yang dilaksanakan saat ini

Sikapi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pemprov Berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswanamigas

DENPASAR,  BALI KINI  - Menyikapi kelangkaan LPG 3 Kg dalam beberapa hari terakhir yang banyak dikeluhkan masyarakat, Pemprov Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM mengambil langkah proaktif dan mengkoordinasikan persoalan ini dengan pihak Pertamina dan Hiswanamigas. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu (5/6).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pertamina dan Hiswanamigas, Kadisnaker dan ESDM Bali menerangkan bahwa tidak ada pengurangan kuota LPG 3 kg untuk wilayah Bali pada tahun 2024. Hanya saja tahun ini ada penambahan jumlah pangkalan dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024. “Karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” jelasnya. Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, pemerintah mulai memberlakukan pembelian LPG 3 Kg dengan syarat NIK. Regulasi ini merupakan mekanisme yang ditempuh pemerintah untuk pengendalian dan pendataan sehingga barang bersubsidi tepat sasaran.

Seiring dengan pemberlakuan regulasi pembelian LPG 3 Kg, tim gabungan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu, menyikapi keluhan masyarakat yang sulit memperoleh LPG 3 Kg, tim juga melaksanakan operasi pasar di sejumlah lokasi. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Hiswanamigas Bali,” tambahnya sembari menghimbau masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh subsidi agar membeli LPG 3 Kg di pangkalan.[rl/pro]

Lahirkan Generasi Kuat dan Berkualitas, Pj. Ketua TP PKK Bali, Ny. Ida Mahendra Minta Kader Rutin Periksa Gigi Warganya

DENPASAR , BALI KINI  - Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya menyambut baik pelaksanaan Penguatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Posyandu), dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat provinsi. 

Pokjanal Kelompok Kerja Operasional Posyandu merupakan kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Hal ini dipaparkannya dalam pembukaan Pokjanal kelompok kerja Posyandu di Quest Hotel San Denpasar, Senin (3/6).

Dijelaskannya lagi, bahwa Pokjanal kelompok kerja Posyandu merupakan integrasi dari berbagai instansi, yang diharapkan dapat membangun kesepahaman bahwa Posyandu merupakan tanggung jawab bersama, dalam rangka memberikan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Selaku Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah, Ny. Ida Mahendra mengatakan kegiatan ini sangat penting dan sangat relevan, karena keberadaan Pokjanal Posyandu merupakan wadah yang diperlukan dalam rangka pembinaan Posyandu di masing-masing level pemerintahan, yang tentunya saat ini, sedang fokus dalam penanganan masalah kesehatan, terutama stunting, untuk menuju generasi emas di tahun 2045.

Saat ini, posyandu juga telah terbukti membantu pemerintah dalam mewujudkan tingkat derajat kesehatan masyarakat. Hal ini nampak dari implementasi posyandu yang perlu dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi standar sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

Dalam rangka menentukan dan melahirkan kualitas penerus bangsa yang sehat dan mumpuni, pengelolaan posyandu harus dilakukan dengan pola yang baik dan terstruktur. Selain dimana juga harus dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan secara optimal, seperti yang sedang dikembangkan saat ini adalah memiliki keterkaitan dengan Posyandu Siklus Hidup, Integrasi Layanan Primer (ILP), Kapasitas Pokjanal Posyandu baik mulai dari bayi dalam kandungan, hidup, lanjut usia sampai meninggal. 

Pokjanal posyandu sebagai wadah Pembinaan Posyandu yang mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal.

"Program PKK lainnya dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting adalah kegiatan berkunjung dan berbagi ke-9 Kabupaten/Kota yang berintegritas bersama Perangkat Daerah terkait yang bertujuan memberikan stimulan dan mengakselerasi upaya pencegahan stunting, yang bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan Posyandu,” tegas Ny. Ida Mahendra.

Ditambahkannya lagi, bahwa di Tahun 2024, kegiatan Berkunjung dan Berbagi sudah terlaksana di 3 Kabupaten yaitu Tabanan, Buleleng dan Gianyar. Khusus untuk di Kabupaten Gianyar, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali  mengembangkan kegiatan Model Desa binaan Telajakan Bersemi Aku Hatinya PKK dan Desa Peduli Gigi (Deligi) yang dibentuk dalam rangka mendukung Bali Bebas Karies di Tahun 2030 nanti. 

Berdasarkan data RISKESDAS 2018, prevalensi karies terbesar terdapat pada kelompok usia 5 tahun (93,4%), 12 tahun (68,8%), 15 tahun (68.1%), 35-44 tahun (92,1%) dan usia 65-74 tahun (95,2%). 

"Kader Posyandu saya harapkan mampu melakukan pemeriksaan sederhana karies dan memberikan edukasi tentang kesehatan gigi kepada pengunjung Posyandu. Karena kesehatan gigi sangat penting untuk seluruh usia terutama pada anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan anak yang mengalami karies gigi akan berdampak pada gangguan pengunyahan sehingga asupan makanan terganggu yang kemudian akan berisiko pada anak mengalami masalah gizi dan juga stunting,” imbuhnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom bahwa upaya untuk menjadikan keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia Maju di Tahun 2024 melalui Posyandu. Dengan adanya Pembinaan Pokjanal Posyandu akan ada koordinasi yang baik dan sinergitas, setiap program yang disusun diharapkan dapat terinventarisnya data, jumlah dan kegiatan Posyandu mulai tingkat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, Kabupaten dan Kota.

Data inventarisasi posyandu inilah yang nantinya akan disamakan untuk menentukan arah dalam kebijakan upaya-upaya pengembangan Pokjanal.[r4]

Pj Gubernur Bali Dorong Pemilahan Sampah Sebelum Masuk ke TPA

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya akan mendorong percepatan penanganan sampah di Bali dengan memaksimalkan pemilahan sampah organik dan organik di tingkat rumah tangga hingga Kabupaten/Kota. “Kita akan segera buat aturan agar sampah yang masuk ke TPA Suwung sudah dipilah. Kalau tidak maka tidak diterima,” kata Pj. Gubernur dalam audiensi bersama Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) dan sejumlah lembaga swasta terkait penanganan sampah di Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (3/6) siang. 

Pemilahan menurut Pj. Gubernur sudah begitu urgen dilakukan mengingat masalah sampah terutama penumpukan di TPA-TPA sudah sedemikian mendesak untuk diselesaikan, sehingga perlu langkah cepat guna penanganannya. “Ini bentuk intervensi kita. Tentu akan disosialisasikan dulu agar Kabupaten/Kota dan masyarakat bisa mengetahui hal ini sesegera mungkin,” tandasnya. 

Sembari proses sosialisasi dan penyiapan peraturan, Pj. Gubernur juga mengatakan pihaknya akan segera membagi zona di kawasan TPA di Kelurahan Pedungan, Kabupaten Denpasar Selatan tersebut menjadi zona organik dan anorganik serta menyiapkan petugas serta SOP yang digunakan guna memastikan sampah terpilah yang bisa masuk. 

Pemilahan sampah dikatakan Pj. Gubernur pula, akan jadi dasar untuk melaksanakan pengolahan sampah lanjutan dan proses revitalisasi atau penghijauan kawasan TPA Suwung. Dengan demikian, kawasan lahan seluas 32,4 hektar tersebut nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga, rekreasi hingga venue event. 

Metode waste to energy dan sanitary landfill kerjasama dengan lembaga swasta asal Belanda diharapkan akan menjadi solusi kedepan guna mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan potensi ekonomi dari energi terbarukan serta daur ulang sampah. “Nantinya kita ingin ada saling koordinasi antar lembaga yang luwes dan tidak diganggu kepentingan-kepentingan lain,” imbuhnya. “Kolaborasi yang luar biasa ini akan membangkitkan lagi semangat kita apalagi masyarakat Bali akan sangat positif dengan upaya kita dalam mengatasi masalah sampah,” tambahnya lagi.  

Dalam kesempatan tersebut,  Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim menyebut pihaknya dan sejumlah lembaga swasta seperti Afvalzorg (Belanda), Multriwell (Belanda), Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sekolah Sampah Nusantara, Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) hingga Bank Sampah Bersinar siap mendukung upaya Provinsi Bali dalam menuntaskan masalah sampah di Pulau Dewata. “Kami siap hadir untuk mengatasi ‘gap’ yang ada dalam rangkaian pengelolaan sampah di Bali, tentu juga dengan dukungan Pemerintah, Kabupaten/kota hingga masyarakat yang harus ‘janjian’ untuk komitmen tersebut,” ungkapnya. “Tapi sekali lagi pemilahan sampah harus yang utama karena kita berangkat dari sana,” tuturnya lagi.(*)