-->

Senin, 16 November 2026

Pemkot Denpasar Hentikan Sementara Pemasangan Secondary Skin di Jalan Gajah Mada

Ket. Foto :
Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja saat memberikan keterangan terkait penghentian sementara pemasangan Secondary Skin di Jalan Gajah Mada, Senin (16/11).


Denpasar , Bali Kini - Dengarkan Masukan Masyarakat Luas, Pemkot Denpasar Hentikan Sementara Pemasangan Secondary Skin di Jalan Gajah Mada


Denpasar,
Sebagai bentuk respon terhadap masukan masyarakat, Pemkot Denpasar dan juga bagian dari tahapan penjaminan mutu Pemkot Denpasar menghentikan sementara pekerjaan pemasangan Secondary Skin di kawasan Penataan Pusat Kota Jalan Gajah Mada.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja saat dikonfirmasi, Senin (16/11).

"Terkait dengan masukan dari masyarakat dan juga bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek penataan Jalan Gajah Mada, kami menghentikan sementara pemasangan Secondary Skin di kawasan tersebut selama beberapa hari ke depan," katanya.

Ia menjelaskan, masa penghentian sementara tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh, agar hasil penataan semakin selaras dengan karakter kawasan heritage, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Penataan ini diharapkan dapat mendukung berbagai fungsi kawasan pusat kota, tidak hanya di Jalan Gajah Mada, tetapi juga di Jalan Sumatera, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Thamrin. Antara lain untuk perdagangan, persembahyangan, serta aktivitas berbagai umat dari berbagai etnis yang ada di kawasan tersebut.

Gede Cipta juga mengemukakan, selama masa peninjauan ini, pekerjaan dialihkan pada item-item lain untuk memastikan progres proyek tetap berjalan sesuai jadwal dan target penyelesaian dapat tercapai.

Seluruh unsur terkait, seperti konsultan, pengawas, dan stakeholder lainnya juga dipastikan tetap bekerja secara profesional untuk mengawal kegiatan, sehingga mutu pekerjaan tetap sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja beserta perubahannya, dan terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selama masa penghentian sementara ini, pengerjaan item-item lainnya akan tetap dikebut agar dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan," katanya. (*)

Minggu, 15 November 2026

Pemkot Denpasar Sosialisasikan Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif,


Ket foto : Pelaksanaan Geathring Komunitas Kreatif lintas sektor di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (13/11).

Dorong Karya Kreatif Bernilai Ekonomi dan Terlindungi Secara Hukum.

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar bekerja sama dengan Badan Kreatif Denpasar (Bekraf) menggelar Gathering Komunitas Kreatif di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (13/11). Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor ekonomi kreatif ini secara khusus mengangkat pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, AA Ngurah Mahendra Putra, Ketua Harian Bekraf Kota Denpasar, Arie Setya Wibawa, narasumber dari BRIDA Kota Denpasar, Rintan Saraswati, OPD terkait, serta para pelaku dan komunitas ekonomi kreatif Kota Denpasar.

Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, AA Ngurah Mahendra Putra, saat membacakan sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, menyampaikan bahwa Denpasar memiliki potensi kreativitas yang luar biasa. Berbagai talenta muda, komunitas seni, fotografer, sineas, desainer, musisi, pelaku ekonomi digital hingga UMKM kreatif terus menghadirkan karya dan inovasi.

"Sebuah kota juga harus dibangun dengan ide-ide besar, kreativitas masyarakat, serta keberanian untuk melahirkan sesuatu yang baru. Energi tersebut saya lihat tumbuh dalam komunitas-komunitas kreatif di Kota Denpasar," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, kreativitas diharapkan tidak hanya berhenti sebagai hobi, tetapi mampu berkembang menjadi profesi, peluang usaha, kekuatan ekonomi, bahkan menjadi identitas dan kebanggaan Kota Denpasar. Tantangan saat ini bukan sekadar menghasilkan karya, melainkan bagaimana karya tersebut memiliki nilai ekonomi, dikenal lebih luas, mampu bersaing, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tengah pesatnya perkembangan kreativitas tersebut, perlindungan terhadap hasil karya dan ide kreatif melalui Kekayaan Intelektual menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Jangan sampai semangat menciptakan karya tidak diimbangi dengan upaya melindungi karya itu sendiri.

"Melalui gathering ini, saya berharap teman-teman komunitas semakin memahami pentingnya hak cipta, merek, desain industri, dan bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Jangan hanya bangga karena karya kita dikenal orang, tetapi pastikan karya kita juga terlindungi dan memiliki nilai ekonomi," ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Harian Bekraf Kota Denpasar, Arie Setya Wibawa, mendorong seluruh pelaku ekonomi kreatif agar memberikan perhatian serius terhadap perlindungan karya dan kreativitas melalui Kekayaan Intelektual. Ia mengibaratkan kepemilikan KI sebagai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menjadi salah satu kelengkapan penting dalam berkendara.

"Seperti halnya SIM, KI juga menjadi elemen penting agar karya dan kreativitas memiliki perlindungan hukum, sekaligus menghindari plagiarisme dan potensi sengketa karya di kemudian hari," ujarnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Rintan Saraswati, menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual memiliki beberapa bentuk perlindungan, di antaranya merek, desain industri, hak cipta, paten, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Setiap pelaku ekonomi kreatif diharapkan memahami serta mendaftarkan karya atau kreativitasnya sesuai dengan jenis perlindungan KI yang dibutuhkan.

Menurutnya, perlindungan KI penting untuk mencegah plagiarisme, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, sekaligus menjadi dasar pembuktian kepemilikan karya secara sah.

"Kami mendorong setiap pelaku ekonomi kreatif agar membentengi diri dengan KI, sehingga ke depan setiap karya dan kreativitas dapat terlindungi. BRIDA Kota Denpasar siap mengawal proses pendaftaran KI bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Denpasar," ujarnya. (Ags).

Jumat, 13 November 2026

Berdayakan 130 Pelaku Usaha, Hadirkan Produkk Unggulan Kota Denpasar

Ket. Foto : Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam kesempatan Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi yang diselenggarakan di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Jumat (13/11)

Denpasar, Bali Kini - Tim Penggerak PKK Kota Denpasar bersama TP PKK Provinsi Bali menggelar kegiatan Pasar Rakyat bertajuk "Berbelanja dan Berbagi" di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Jumat (13/11).

Hadir langsung pada acara itu, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Dalam laporannya, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan, Pasar Rakyat ini menghadirkan 130 peserta pameran yang terdiri dari kelompok petani desa/kelurahan, penggiat UMKM kuliner desa/kelurahan, kelompok IKM binaan Dekranasda Kota Denpasar, dan penggiat UMKM disabilitas Kota Denpasar. 

"Kegiatan Pasar Rakyat 'Berbelanja dan Berbagi' ini telah memberikan wadah kepada para penggiat UMKM, IKM, para petani, serta kelompok-kelompok binaan UP2K PKK di Kota Denpasar dalam mengembangkan usaha mereka," katanya.

Ayu Kristi kemudian menambahkan, selain pameran aneka produk unggulan, sesuai temanya, Pasar Rakyat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan berupa paket sembako bagi 100 orang penerima bantuan yang berasal dari 4 kecamatan se-Kota Denpasar. Para penerima merupakan perwakilan masyarakat kurang mampu yang berasal dari Data Desil 1 sampai 5.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali beserta jajaran, yang telah menginisiasi kegiatan Pasar Rakyat ini. Semoga kegiatan ini akan membawa kemanfaatan bagi ekonomi masyarakat Kota Denpasar," ujar Ayu Kristi.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Yusswara didampingi Kepala Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ni Ketut Ayu Andhayani mengatakan, pada pelaksanaan Pasar Rakyat ini, Pemkot Denpasar juga turut melibatkan lintas OPD lainnya untuk bergotong royong secara bersama-sama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun dukungan layanan yang diberikan antara lain, Dinas Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan gratis, Dinas Ketenagakerjaan Kota Denpasar menyiapkan layanan bursa kerja, Dinas Pertanian menyiapkan layanan vaksinasi rabies, Dinas DP3AP2KB menyiapkan layanan Mobile Konseling Ceria, Polresta Denpasar melayani SIM Keliling, Dinas Pendidikan menyiapkan kegiatan parenting mewarnai, dan layanan catatan kependudukan oleh Dinas Dukcapil.

"Kami juga bekerja sama dengan pihak BPD dalam mendukung UMKM keluarga, yakni pedagang canang yang disubsidi oleh BPD melalui Program Paket Banten Murah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan penguatan usaha berbasis keluarga," kata Yusswara.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster pada kesempatan itu mengatakan, Pasar Rakyat "Berbelanja dan Berbagi" merupakan kelanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.

Program tersebut berawal dari Pasar Gotong Royong pada masa pandemi COVID-19 untuk membantu pemasaran produk UMKM lokal yang terdampak, kemudian berlanjut melalui kegiatan Penggak PKK.

Ny. Putri Koster berharap Pasar Rakyat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyediaan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau. Hal ini dimungkinkan karena pedagang yang dilibatkan merupakan produsen atau pedagang langsung sehingga rantai distribusi dapat diperpendek.

"Selain menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, Pasar Rakyat juga dimanfaatkan sebagai wadah silaturahmi dan penguatan sinergi antara TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK kabupaten/kota se-Bali," ujar Putri Koster.

Ny. Putri Koster mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan di Kota Denpasar, dan berharap program serupa dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan untuk memperluas manfaatnya bagi masyarakat.(*)

Wawali Arya Wibawa Bersama Wakapolda Bali Ikuti Aksi Kebersihan dan Penanaman Pohon.


Ket foto : Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Wayan Winaya saat mengikuti kegiatan Green Policing dengan aksi kebersihan dan penanaman pohon kembali digelar dengan menyasar Kawasan Pantai Padanggalak, Denpasar, Jumat (13/11).


Denpasar, Bali Kini - Kegiatan Green Policing yang dikemas dengan aksi kebersihan dan penanaman pohon kembali digelar dengan menyasar Kawasan Pantai Padanggalak, Denpasar, Jumat (13/11). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Wayan Winaya. Tak hanya itu, berbagai elemen mulai dari TNI, Polri, ASN, kelompok masyarakat serta komunitas turut terlibat dalam aksi peduli lingkungan yang digagas Kepolisian Republik Indonesia ini. 

Dalam sambutannya, Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa mengatakan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bagian dari program pertama dalam delapan poin Quick Wins Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yaitu mewujudkan ruang publik yang aman melalui kehadiran polisi pada seluruh lini kehidupan masyarakat setiap hari.

Sejalan dengan semangat pengabdian Polri saat ini, yakni polisi bersama masyarakat, Polda Bali berkomitmen untuk terus menghadirkan personel di tengah berbagai aktivitas masyarakat. Kehadiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung kegiatan sosial, pelestarian alam, dan kebersihan lingkungan.

"Personel dibawah naungan Polda Bali harus hadir di tengah masyarakat secara humanis, responsif, dan solutif. Kehadiran Polri harus mampu membangun rasa aman sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan yang tentunya didukung oleh Pemerintah Daerah, yakni Pemkot Denpasar," ujarnya. 

Pihaknya menegaskan, kedekatan antara polisi, pemda, dan masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan yang dirasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, kehadiran Polri tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelangsungan ekologi dan lingkungan. 

"Semoga sinergitas ini dapat berkelanjutan untuk terus menjaga dan peduli terhadap kebersihan lingkungan yang bermuara pada kemajuan pariwisata di Bali yang berkelanjutan," ujarnya. 

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polda Bali serta seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bergotong royong membantu membersihkan lingkungan di wilayah Kota Denpasar, khususnya wilayah Pantai Padanggalak ini. 

"Semoga dengan kerja sama dan kepedulian semua pihak, termasuk program green policing ini Denpasar dapat menjadi kota yang bersih dan ramah lingkungan, dan ke depan kita bisa lebih siap menghadapi tantangan lingkungan serta menjaga kota ini tetap bersih dan nyaman," ujarnya.

Arya Wibawa juga turut mengajak semua lapisan masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan. Hal ini mengingat kebersihan dan kelestarian lingkungan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Hal ini lantaran kebersihan, keindahan dan kelestarian merupakan salah satu syarat pariwisata budaya berkelanjutan. 

"Sebelumnya aksi green policing juga menyasar kawasan Pasar Badung, kali ini menyasar Pantai Padanggalak, semoga kedepan sinergi ini dapat menjadi contoh nyata menuju Denpasar yang bersih, asri dan nyaman," ujarnya. (Ags).

Rabu, 11 November 2026

Hadapi Puncak Penghujan, Seluruh Desa Persiapkan Jalur Evakuasi Darurat


Denpasar ,Bali Kini -  Saat menjelang musim penhujan dan adanya ppotensi bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan. Terlebih, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027, diminta seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan pun diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk menyiapkan jalur evakuasi darurat dan lokasi pengungsian sementara.

Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin Apel Siaga Bencana Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh sebatas pemenuhan administrasi. Seluruh unsur terkait harus memastikan kesiapan operasional di lapangan, mulai dari personel, peralatan, kendaraan operasional, sarana evakuasi hingga perangkat komunikasi.

Menurutnya, Kota Denpasar memiliki sejumlah potensi risiko bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran dan berbagai kejadian darurat lainnya. Karena itu, seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. "Jangan sampai hanya siap secara administratif, tetapi secara operasional tidak siap. Seluruh sarana dan prasarana harus benar-benar dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan," tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Jaya Negara meminta sistem peringatan dini atau early warning system berjalan optimal. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus dipastikan berlangsung cepat dan tepat sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

Dirinya menilai kecepatan bertindak menjadi salah satu faktor penting dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih tugas saat penanganan di lapangan.

Jaya Negara mengingatkan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, pecalang, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.

Setiap unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas serta kewenangannya. Dengan demikian, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas dapat berjalan jelas ketika menghadapi situasi darurat.

"Urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan BPBD sendiri. Perlu kerja sama seluruh unsur terkait. Dalam situasi darurat, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas harus jelas sehingga tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih," ujarnya.
Perhatian khusus juga diarahkan pada kesiapsiagaan di tingkat kewilayahan. Camat, lurah dan perbekel diminta aktif mengidentifikasi wilayah rawan bencana di masing-masing daerah, terutama titik-titik yang berpotensi mengalami genangan dan banjir.

Jaya Negara menegaskan, aparat kewilayahan tidak boleh hanya menunggu laporan ketika bencana terjadi. Mereka harus memahami kondisi wilayah dan mampu mengambil langkah awal berdasarkan potensi risiko yang telah diidentifikasi.

Sementara itu, sebagai langkah pencegahan menghadapi musim penghujan, perangkat daerah terkait diminta meningkatkan pemeliharaan saluran drainase dan sungai. Identifikasi terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang juga perlu dilakukan, disertai pemangkasan terhadap pohon yang dinilai membahayakan.(*)

Gubernur Koster dan Dubes Thailand Bahas Penguatan Kerja Sama Pariwisata


DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Prapan Disyatat, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan dan peluang kerja sama strategis antara Bali dan Thailand, khususnya di sektor pariwisata, pengolahan sampah, dan layanan kesehatan.

Gubernur Koster menyambut baik kunjungan Dubes Prapan Disyatat yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan diawali dengan menikmati suguhan kopi tanpa gula yang dicampur Arak Bali sebagai bagian dari pengenalan produk khas Pulau Dewata.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Prapan Disyatat menyampaikan ketertarikan Thailand untuk memperkuat kerja sama dengan Bali pada tiga sektor utama, yakni peningkatan konektivitas dan kunjungan wisatawan, pengembangan teknologi pengolahan sampah, serta penjajakan kerja sama layanan kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

Di sektor pariwisata, Dubes Thailand menilai konektivitas penerbangan langsung (direct flight) antara Bali dan Thailand memiliki peran strategis dalam meningkatkan mobilitas wisatawan kedua negara. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, lebih dari 40 ribu warga Thailand telah melakukan kunjungan wisata ke Indonesia.

Dubes Prapan Disyatat berharap keberadaan penerbangan langsung antara Thailand dan Bali dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pertumbuhan sektor pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas konektivitas penerbangan langsung antara Bali dan Thailand. Menurutnya, akses penerbangan yang semakin baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mendukung pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas (quality tourism).

Gubernur Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan penataan sektor pariwisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan tersebut juga mencakup penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wisatawan asing yang melakukan pelanggaran.

Dalam upaya menjaga kualitas pariwisata, wisatawan asing yang melanggar ketentuan keimigrasian dapat dikenai tindakan administratif, termasuk deportasi. Sementara itu, wisatawan yang melakukan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gubernur Koster menyampaikan bahwa sejauh ini wisatawan asal Thailand dinilai tertib dan tidak menimbulkan persoalan selama berlibur di Bali.

Dari sisi kunjungan, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026 tercatat sekitar 32 ribu wisatawan asal Thailand telah berkunjung ke Bali. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai sekitar 38 ribu wisatawan pada akhir 2026.

Selain pariwisata, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Dubes Prapan Disyatat menyampaikan ketertarikan Thailand untuk menjajaki kolaborasi dengan Bali dalam pengembangan teknologi dan sistem pengolahan sampah guna mendukung penyelesaian persoalan lingkungan secara berkelanjutan.

Menanggapi peluang kerja sama tersebut, Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali tengah mengembangkan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang melibatkan Danantara Indonesia bekerja sama dengan PT Weiming dari Tiongkok.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa pembangunan PSEL tersebut telah dimulai sejak Juli 2026. Fasilitas ini diproyeksikan mampu mengolah sampah hingga 1.500 ton per hari setelah beroperasi. Pengembangan PSEL diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di Bali sekaligus menghasilkan energi listrik.

Pada sektor kesehatan, Dubes Thailand juga menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki peluang kerja sama di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang dikembangkan sebagai salah satu pusat layanan kesehatan dan wisata medis (medical tourism). Salah satu potensi yang dibahas adalah pengembangan layanan bedah plastik melalui kerja sama di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Prapan Disyatat turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Koster yang dinilainya telah membawa kemajuan bagi Bali. Ia juga memuji suasana Pulau Dewata yang tenang dan kualitas udara yang dinilai masih baik. Bahkan, ia menceritakan pengalaman seorang rekannya yang memilih Bali sebagai tempat beristirahat dan memulihkan kondisi kesehatan karena merasa nyaman dengan lingkungan dan suasana alamnya.

Pertemuan Gubernur Koster dengan Dubes Thailand tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Penguatan kerja sama di bidang pariwisata, lingkungan, dan layanan kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Bali serta mempererat hubungan Indonesia dan Thailand.(*)

Wali Kota Jaya Negara Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026


Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11) pagi.

Apel melibatkan 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD Kota Denpasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Tagana, dan instansi terkait lainnya.

Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebencanaan, terutama bencana berkaitan dengan perubahan unsur cuaca dan iklim seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir tahun.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat dan terpadu.

Dalam arahannya, Wali Kota Jaya Negara mengatakan apel kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

"Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas masyarakat memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai potensi kedaruratan lainnya," ujar Jaya Negara.

Dalam kesempatan ini, ia menekankan untuk memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana. Pastikan sistem peringatan dini atau _early warning system_ berjalan dengan baik, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait.

"Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian pula seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional," ujarnya.

Ditegaskan Jaya Negara, urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya.

Masing-masing unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bergerak secara terpadu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

"Khusus dalam situasi darurat, saya minta agar mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas," tegasnya.

Selanjutnya, Wali Kota Jaya Negara juga menyampaikan pemetaan terhadap titik-titik rawan genangan dan banjir juga perlu dilakukan. Selain itu, pihaknya mengimbau, seluruh aparat terkait kewilayahan jangan menunggu laporan kejadian baru bergerak. Aparat kewilayahan harus mengetahui kondisi wilayahnya, memahami potensi risikonya, dan mampu mengambil langkah awal ketika terjadi keadaan darurat.

"Pastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan, serta identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara. Pastikan pula posko kesiapsiagaan di masing-masing desa dan kelurahan dapat diaktifkan dengan baik, serta optimalkan keberadaan Tim Reaksi Cepat, Tagana, dan unsur relawan di masing-masing wilayah. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena kita tidak mempersiapkan diri sejak awal," imbuhnya.

"Karena itu, melalui Apel Kesiapsiagaan ini, saya berharap seluruh unsur yang terlibat benar-benar memastikan kesiapan masing-masing, memperkuat sinergi, serta membangun komitmen bersama dalam melindungi keselamatan masyarakat Kota Denpasar," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana. Budaya sadar bencana harus terus dibangun melalui edukasi, sosialisasi, simulasi, dan latihan evakuasi secara berkelanjutan.

Kemudian perangkat daerah terkait diminta untuk meningkatkan upaya pembersihan dan pemeliharaan drainase, pembersihan sungai sesuai kewenangan, serta melakukan identifikasi dan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang.

"Upaya ini jangan hanya dilakukan oleh perangkat daerah, tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mulai dari lingkungan masing-masing, menjaga kebersihan saluran air, mengelola sampah secara bijak, serta tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun sungai," ajaknya.

Lebih dari itu, Wali Kota Jaya Negara juga menegaskan, seluruh masyarakat juga 
harus memahami bahwa upaya sederhana menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari pencegahan bencana banjir dan genangan. 

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita mampu melakukan pencegahan, mengurangi risiko, dan mempersiapkan diri sebelum bencana datang," tegas Jaya Negara.

Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan koordinasi yang kuat, langkah pencegahan yang terencana, serta keterlibatan aktif seluruh masyarakat, kita dapat mewujudkan Kota Denpasar yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana," pungkasnya.
(*)

Selasa, 10 November 2026

Ket. Foto : Wujudkan Kota yang Tertib dan Nyaman, Satpol PP Denpasar Tertibkan 130 Media Promosi di Fasilitas Umum



DENPASAR , BALI KINI – Dalam upaya menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan lingkungan perkotaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (KUKM) bersama Regu Quick Response kembali melaksanakan penertiban media promosi yang terpasang tidak sesuai ketentuan di sejumlah fasilitas umum (fasum) Kota Denpasar, Selasa (10/11).

Penertiban menyasar sejumlah ruas jalan utama di Kota Denpasar, meliputi Jalan Surapati, Jalan Letda Made Putra, Jalan PB Sudirman, Jalan Waturenggong, Jalan Diponegoro, dan Jalan Teuku Umar.

Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak 130 media promosi yang terdiri atas 25 baliho, 36 pamflet, 40 banner, 23 spanduk, 3 papan nama, dan 3 umbul-umbul.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, S.H., M.Si., didampingi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara, mengatakan bahwa kegiatan penertiban ini dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemasangan media promosi yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada fasilitas umum, dapat mengganggu estetika kota, mengurangi kenyamanan masyarakat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila dipasang pada lokasi yang tidak semestinya.

“Penertiban ini bukan semata-mata untuk menurunkan baliho, spanduk, maupun media promosi lainnya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas umum. Kami mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan yang berlaku sebelum memasang media promosi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bawa Nendra menegaskan bahwa Satpol PP Kota Denpasar akan terus meningkatkan pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar agar senantiasa tertib, bersih, indah, dan nyaman.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak penyelenggara kegiatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban kota. Fasilitas umum merupakan ruang bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Karena itu, pemasangan media promosi hendaknya mengikuti aturan dan tidak dilakukan sembarangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan, Satpol PP Kota Denpasar tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif melalui edukasi serta imbauan kepada masyarakat. Namun demikian, langkah penertiban akan tetap dilakukan apabila ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP Kota Denpasar berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota semakin meningkat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota yang tertata, nyaman, aman, serta ramah bagi seluruh warga maupun pengunjung. (Ayu)
© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved