Lansia dan ODGJ Wajib Lakukan Perekaman KTP el

Ket foto : Perekaman KTP el di Dukcapil Kota Drnpasar. 

Denpasar , Bali Kini  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar menggelar kegiatan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi), Selasa (10/2). Bahkan keluarga yang memiliki Lansia dan ODGJ agar segera melapor untuk pengurusan dokumen kependudukan dan dilakukan perekaman KTP el. 

JB Pelangi ini digelar untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus serangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar. Berbagai pelayanan pun diberikan mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP-el, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) hingga pembuatan akte.

Kepala Dukcapil Denpasar, Dewa Gede Juli Artabrata mengatakan jegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP el. Metode jemput bola ini sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).  "Prosesnya dilakukan langsung di lokasi, dengan tetap memenuhi persyaratan yang diperlukan," katanya.

Khusus untuk Denpasar Selatan, Dewa Juli menyebut masih ada 771 warga yang belum melakukan perekaman. Desa yang banyak belum perekaman di Densel ada Pemogan dan Sesetan masing-masing 168 orang. Sementara untuk kecamatan lain, Denpasar Timur masih ada 455 orang yang belum perekaman, Denpasar Barat 809 orang, dan Denpasar Utara 639 orang.

Dewa Juli menambahkan, jumlah penduduk Denpasar pada semester II tahun 2025 sebanyak 680.700 atau meningkat sebesar 4.317 dari semester I  dengan total 676.383. Sementara untuk warga wajib rekam sebanyak 523.282 jiwa dan yang sudah perekaman KTP el sebanyak 520.608 jiwa atau 99,49 persen. Sehingga masih ada 2.674 jiwa yang belum perekaman.

Dewa Juli menduga, kebanyakan yang belum melakukan perekaman adalah lansia, disabilitas dan ODGJ. "Karena kalau usia masih muda misal 17 tahun mereka memerlukan banyak hal dan dokumen sehingga pasti akan melakukan perekaman," ungkapnya.

Sehingga pihaknya pun meminta kepada keluarga yang anggota keluarganya lansia, ODGJ dan disabilitas serta belum melakukan perekaman untuk melapor ke Dukcapil atau melalui kadus/kaling. Nantinya, pihaknya akan melakukan jemput bola langsung ke rumah untuk melakukan perekaman. "Harapan kami semua masyarakat memiliki identitas, biar tidak saat pengurusan BPJS karena sakit opname baru dimohonkan. Kami akan layani ke rumah kalau memang tidak bisa datang," paparnya.

Bangli Jadi Pilot Project Nasional, Pemkab Genjot Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

​BANGLI , BALI KJNI – Kabupaten Bangli terus menunjukkan komitmennya dalam memimpin transformasi digital di Bali. Terpilih sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia untuk lokasi piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bangli kini tengah menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya bagi para petugas lapangan jaminan sosial.

​Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang bertujuan memastikan integrasi data kependudukan dalam program Bantuan Sosial (Bansos) berjalan transparan, akurat, dan tepat sasaran.

​

​Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama lima hari ini dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Bersama Loca Carana, Bangli, dimulai pada Selasa (10/2/2026). Fokus utama aktivasi kali ini melibatkan berbagai elemen penting di lapangan, antara lain:

​Dinas Sosial P3A Bangli: Mengoordinasikan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

​Perangkat Desa/Kelurahan: Meliputi Kaur/Kasi Kesra serta Operator SIKS-NG.

​Kewilayahan: Melibatkan Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di seluruh Kabupaten Bangli.

​Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, I Gede Parasara, menegaskan bahwa transformasi ini adalah langkah nyata memodernisasi validasi data di lapangan.

​"Aktivasi IKD ini bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan kebutuhan krusial. Dengan IKD, petugas lapangan akan lebih mudah melakukan verifikasi dan validasi data warga secara real-time," ujar Gede Parasara.

​Menanggapi program skala nasional ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha menyatakan dukungan penuhnya. Sebagai pengampu infrastruktur teknologi informasi di daerah, Diskominfosan memastikan kesiapan jaringan dan stabilitas sistem agar proses aktivasi serta penggunaan IKD oleh para petugas berjalan tanpa kendala teknis, Ujar Murditha. 

"Ditambahkannya, dukungan ini krusial mengingat keberhasilan pilot project ini akan menjadi tolak ukur nasional dalam penerapan perlindungan sosial berbasis digital.

​Dengan percepatan digitalisasi ini, Pemkab Bangli menargetkan penghapusan kendala birokrasi klasik seperti dokumen fisik yang rusak atau hilang. Beberapa manfaat utama yang akan dirasakan masyarakat meliputi:

​Layanan Publik Ringkas: Akses layanan tanpa ketergantungan penuh pada KTP fisik.

​Akurasi Data Tinggi: Meminimalisir kesalahan input data penerima manfaat Bansos.

​Efisiensi Waktu: Proses verifikasi di tingkat desa menjadi jauh lebih cepat dan praktis.

​Melalui sinergi antar instansi ini, Pemkab Bangli optimistis mampu menciptakan ekosistem digital yang kuat guna mendukung kesejahteraan masyarakat di era transformasi teknologi.

DPRD Karangasem Sidak BKPSDM, Bahas Kekurangan Pegawai dan Penataan PPPK

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem, Senin, 10/2/2026. Sidak dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika bersama Komisi I DPRD Karangasem.

Dalam sidak tersebut, DPRD membahas sejumlah isu kepegawaian, di antaranya prioritas tugas Satpol PP, masih adanya jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), serta penataan tenaga PPPK yang direncanakan dialokasikan ke desa-desa dan Koperasi Merah Putih, termasuk skema pendanaan.

Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika mengatakan, sidak dilakukan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan BKPSDM terkait kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

“Hari ini kami ke BKPSDM untuk memberikan gambaran bahwa DPRD tidak harus selalu datang, namun komunikasi tetap harus berjalan. Kebutuhan pegawai kita masih cukup banyak, dan ini perlu ditata dengan baik,” ujar Suastika.

Ia menegaskan, penataan SDM tidak hanya berbicara soal jumlah pegawai, tetapi juga harus disesuaikan dengan profesi, kemampuan, dan latar belakang pendidikan, agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan optimal.

“SDM harus sesuai dengan profesi dan pendidikannya, sehingga program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Secara umum, DPRD Karangasem mencatat masih terjadi kekurangan pegawai, ditambah dengan lebih dari 200 pegawai yang diperkirakan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Untuk itu, DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pengadaan CPNS, khususnya untuk tenaga teknis.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Karangasem Cokorda Surya Alit Prabawa menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan terakhir, kebutuhan pegawai di Karangasem mencapai sekitar 15 ribu orang, sementara jumlah pegawai yang ada saat ini sekitar 9.500 orang.

“Artinya kita masih kekurangan sekitar 6 ribuan pegawai. Namun angka ini masih perlu pencermatan ulang, karena perhitungan sebelumnya sudah mengakomodasi tenaga non-ASN yang menjadi PPPK,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini usulan penambahan pegawai belum disampaikan ke Kementerian PAN-RB. Berdasarkan hasil pemetaan awal, BKPSDM memperkirakan akan mengusulkan sekitar 400 hingga 500 formasi, termasuk tenaga guru.

“Kami akan segera melakukan pencermatan ulang agar usulan benar-benar sesuai kebutuhan riil. Ke depan, PNS akan diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi teknis,” pungkasnya. (Ami)

Bupati dan Jajaran Pimpinan Daerah Sampaikan SPT Tahunan di Gedung BMB

BANGLI , Bali Kini – Dalam upaya mendorong kepatuhan pajak di awal tahun, Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar acara “Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh”  bertempat di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB), Kantor Bupati Bangli, pada Selasa (10/2/2026).

Acara tersebut digelar melalui luring dan daring, untuk luring dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangli, sedangkan untuk daring di hadiri oleh seluruh staf Perangkat daerah, camat serta kepala desa. Kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait untuk memberikan edukasi sekaligus teladan nyata kepada masyarakat.

Bupati Bangli SN Sedana Arta dalam sambutannya menekankan bahwa penyampaian SPT Tahunan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk kontribusi nyata warga negara terhadap pembangunan daerah dan nasional. “Hari ini kami jajaran pimpinan daerah hadir untuk menunjukkan bahwa lapor pajak itu mudah dan cepat. Kami berharap langkah ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangli dan tentunya seluruh masyarakat wajib pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa," ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Bali Janita Sunarsasi menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyukseskan transisi sistem perpajakan terbaru. "Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah dengan implementasi Coretax, sistem perpajakan terbaru yang lebih cepat dan akurat. Keteladanan Bupati Bangli dalam melaporkan SPT melalui sistem ini adalah dukungan nyata terhadap transformasi digital perpajakan nasional,” ujarnya.

“Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Gianyar sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2025 tidak lepas dari kontribusi masyarakat Bangli. Pajak ini kembali ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Bangli sendiri. Kami berharap momentum ini mendorong kepatuhan sukarela yang lebih tinggi. Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Kami berkomitmen terus memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi seluruh wajib pajak,” tutupnya.

Dalam acara ini juga disertai dengan Pemberian penghargaan dari pihak KPP kepada Bupati Bangli. Melalui Pekan Panutan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli menargetkan peningkatan persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pelaporan yang lebih awal, diharapkan wajib pajak dapat menghindari kendala sistem yang biasanya terjadi di akhir periode.

Apresiasi Generasi Muda , Bupati Kembang Ajak Remaja bersiap jadi pemimpin

Jembrana , Bali Kini – Babak Grand Final Pemilihan Duta Anak GENTARA (Gema Interaksi dan Temu Anak Jembrana) tahun Tahun 2026 digelar di Gedung Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Senin (9/2). Kegiatan ini diikuti lima finalis putra dan putri terbaik yang sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan seleksi.

Kegiatan ini diselenggarakan guna membangun kesadaran anak terhadap pemenuhan hak-hak anak serta menjadikan Kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Layak Anak.

Grand final tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan didampingi Wakil Bupati IGN Patriana Krisna (Ipat). Turut hadir Asisten Setda Jembrana, Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, pimpinan OPD terkait, dewan juri, undangan, serta para pelajar pendukung finalis dari masing-masing sekolah.

Pada babak puncak ini, para finalis diuji oleh dewan juri melalui berbagai pertanyaan yang menekankan pada pengetahuan, sikap, serta inisiatif dalam menyikapi persoalan remaja. Suasana grand final berlangsung meriah dengan antusiasme para pelajar yang memenuhi lokasi kegiatan.

Adapun para pemenang Duta Anak Jembrana 2026 adalah Gusti Ayu Putu Kanaya Febrizka, I Gede Putra Dharma Tanaya, Ni Ketut Tiara Maharani, Elisabeth Metta Maheswari Wangge, serta Ni Made Naraya Pratista Neraida Suputra.

Bupati Kembang Hartawan mengapresiasi kinerja dewan juri yang telah melakukan penilaian secara objektif. Ia menyampaikan rasa bangga karena dapat hadir di tengah para generasi muda yang disebutnya sebagai calon pemimpin masa depan Jembrana.

“Anak-anakku sekalian adalah pemimpin-pemimpin kita ke depan, generasi emas masa depan. Gunakanlah masa muda ini dengan baik,” tegasnya.

Bupati Kembang juga mengingatkan agar generasi muda bijak dalam menggunakan gawai. Ia tidak melarang penggunaan gadget, namun menekankan agar tidak berlebihan karena dapat berdampak pada kecanduan dan menghambat aktivitas positif.

Menurutnya, ajang Pemilihan Duta GenRe bukan sekadar lomba adu kemampuan berbicara atau tampil di atas panggung, melainkan upaya mencari figur teladan yang mampu memberi inspirasi dan edukasi bagi remaja lainnya, baik dalam kegiatan formal maupun kehidupan sehari-hari.

“Yang kita cari bukan hanya pintar berbicara, tetapi yang benar-benar bisa menjadi contoh, menginspirasi, dan mendidik teman-temannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang berpesan agar para generasi muda fokus pada pendidikan, baik akademik maupun pembentukan karakter. Ia menekankan pentingnya etika, etiket, dan sikap dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

“Belajar tidak hanya soal nilai, tetapi juga tentang attitude. Hidup ini tidak mudah. Orang besar dan orang hebat tidak lahir dengan jalan yang mudah,” katanya.

Sebagai motivasi, Bupati Kembang mencontohkan perjalanan hidup para tokoh besar, termasuk Presiden pertama RI Soekarno serta Gubernur Bali Wayan Koster, yang mampu bangkit dari keterbatasan berkat kegigihan dan semangat belajar.

Bupati Kembang mengingatkan generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. “Jangan mudah lembek hanya karena dimarahi atau dinasihati. Teruslah berjuang dan belajar,” pungkasnya. (*)

Buka TMMD ke-127 di Mendoyo, Wujud Nyata Kolaborasi Membangun Negeri dari Desa.

​Jembrana , Bali Kini  – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Lapangan SMAN 2 Mendoyo, Desa Penyaringan, Selasa (10/2).

​Program yang mengusung tema "Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa" ini menjadi momentum penguatan sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan di wilayah pedesaan.

Bupati Kembang, memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi pelaksanaan TMMD di Kabupaten Jembrana. Ia menilai program ini memberikan hasil yang luar biasa, baik dari sisi fisik maupun sosial.

​"Saya ucapkan terima kasih banyak. Pelaksanaan TMMD di Jembrana selama belasan tahun terakhir menunjukkan hasil luar biasa. Yang paling penting adalah kemanunggalan TNI, Polri dengan masyarakat; inilah kekuatan kita untuk membangun Jembrana ke depan," ujar Bupati.

​Pihaknya  menyoroti efisiensi anggaran dalam program ini. Menurutnya, proyeksi nilai pembangunan melalui skema TMMD jauh lebih ekonomis dibandingkan proyek reguler, namun dengan kualitas yang tetap terjaga.

​"Kegiatan non-fisik juga berjalan sangat baik, mulai dari seminar hingga bedah rumah. Ini bukti riil kolaborasi nyata di lapangan," tambahnya. 

Wadansatgas TMMD ke-127, Kapten Inf Abdul Wahid, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurutnya, TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai kekuatan pertahanan wilayah.

​"Kami fokus pada dua sasaran utama. Secara fisik, prioritas kami adalah pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.373 meter di Banjar Yeh Buah yang menghubungkan Desa Penyaringan dengan Desa Yeh Embang Kauh," terang Kapten Abdul Wahid.

​Ia menambahkan bahwa selain akses jalan, TNI juga membangun Dinding Penahan Tanah, dua buah plat duiker, serta sasaran tambahan seperti bedah rumah, pembuatan sumur bor, hingga rehabilitasi tempat ibadah dan pos kamling.

​Sementara itu, untuk sasaran non-fisik, Kapten Abdul Wahid menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui berbagai penyuluhan. 

"Kami juga memberikan edukasi terkait bela negara, bahaya narkoba, hingga kolaborasi dengan instansi terkait untuk percepatan penurunan stunting di desa ini," pungkasnya.

Ny. Antari Jaya Negara Ajak Para Wanita Deteksi Kanker Sejak Dini Lewat Tes IVA

Ket. Foto : Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP PKK, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, saat meninjau pelaksanaan Gebyar IVA Test  yang diinisiasi Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan, bersama Yayasan Kanker Indonesia (YKI), yang digelar di Puskesmas Denpasar Timur I, Selasa (10/2).

Denpasar, Bali Kini - Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyerukan ajakan untuk mengikuti pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test, sebagai sebuah langkah deteksi awal  kanker serviks, kepada para wanita.

Hal ini diungkapkan Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat meninjau pelaksanaan Gebyar IVA Test  yang diinisiasi Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan, bersama Yayasan Kanker Indonesia (YKI), yang digelar di Puskesmas Denpasar Timur I, Selasa (10/2).

Hadir mendampingi saat peninjauan itu, Sekretaris I TP PKK, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati. 

"Saya mendorong kepada para wanita di Kota Denpasar untuk mau ikut pemeriksaan ini, sebagai upaya untuk mencegah terjangkitnya kanker dalam tubuh kita," ungkapnya. 

Selain itu, Sagung Antari juga mengimbau, para wanita agar secara rutin melakukan test SADARI untuk deteksi kanker pada payudara.

"Upaya lain yang kita bisa lakukan adalah test SADARI, yakni untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini," lanjut Antari Jaya Negara. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candarawati memaparkan, penyelenggaraan Gebyar IVA ini adalah sinergitas dengan Yayasan Kanker Indonesia yang digagas untuk memperingati Hari Kanker Sedunia. 

"Tema Hari Kanker Sedunia tahun ini adalah “United by Unique". Kita bekerjasama dengan YKI agar bisa memfasilitasi pemeriksaan bagi para wanita," kata dr. Candrawati.

Selebihnya, dr. Candrawati juga menyampaikan, agar para wanita tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mengurangi konsumsi makanan siap saji, serta penggunaan bahan kimia di area organ vital wanita. (Win)

Gubernur Koster Tekankan Ekonomi Kerthi Bali Harus Dijalankan Serius agar Bali Berdikari Ekonomi dan Berdaulat Pangan

DENPASAR , BALI KINI  — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi fondasi utama agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, bertempat di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, pada Selasa (10/02). Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.

“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.

Karena dasar itulah ia mengemukakan pentingnya membangun strategi ekonomi Bali yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah. “Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.

Pada kesempatan pagi itu, Gubernur jebolan ITB itu juga mengungkapkan, perekonomian Bali menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen, dimana inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.

 Sementara itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d) Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen, yang menunjukkan bahwa tekanan harga relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan sinergi TPID agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat Bali tetap terjaga.

 Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari aktivitas kumulatif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata-mata faktor alam seperti daerah penghasil tambang.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Gubernur Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali , yang terbukti menggerakkan perekonomian lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.

Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran menyampaikan bahwa stabilitas ekosistem Bali—baik dari sisi politik, keamanan, maupun sosial—menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata. Stabilnya pergerakan wisatawan internasional dan domestik turut menopang ekonomi Bali, dengan kontribusi pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis. Oleh karena itu, sinergi TPID melalui penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—perlu terus diperkuat, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Bank Indonesia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD, yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi Bali.

Selain itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali sangat erat kaitannya dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan komoditas hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga diperlukan penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antardaerah. Bapanas mendorong sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, harga yang stabil, dan distribusi yang lancar, khususnya menjelang hari besar keagamaan.(*)

Gubernur Koster Dukung Forum Investasi yang Bermanfaat untuk Masyarakat Tanpa Korbankan Budaya dan Lingkungan

Denpasar , Bali Kini - -Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (10/2). Audiensi tersebut membahas penguatan investasi pariwisata yang sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berlandaskan pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal.

NCPI Bali merupakan organisasi yang beranggotakan praktisi multidisiplin di bidang pariwisata, ekonomi, dan pengembangan investasi. Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NCPI Provinsi Bali periode 2025–2030, Agus Maha Usadha memaparkan rencana penyelenggaraan Forum Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang.

Forum yang bertajuk investasi dan ekonomi tersebut dirancang sebagai Bali Economy Investment Forum dengan konsep bundling untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan strategis. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kembali gairah investasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Bali.

“Forum ini akan menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, serta praktisi. Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” ujar Agus Maha Usadha.

Selain membahas investasi, NCPI Bali juga menyampaikan komitmen untuk terus mendorong Pariwisata Digital Budaya Bali yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan melalui konsep Kerthi Bali Shanti. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi sistem pariwisata sekaligus menekan praktik pariwisata ilegal dan berbagai bentuk kenakalan wisatawan.

Menurut Agus, forum tersebut juga menjadi ruang dialog strategis untuk memastikan bahwa arah investasi dan penguatan ekonomi benar-benar selaras dengan visi dan misi Gubernur Bali, yakni menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian alam dan budaya Bali.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa gagasan forum ekonomi dan investasi sejalan dengan pemikirannya dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Bali ke depan.

“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegas Koster.

Gubernur Koster kembali menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada Bali, dengan mengajukan pertanyaan reflektif, “Membangun Bali atau membangun di Bali?”. Menurutnya, pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya.

Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung kebijakan strategis daerah, khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih dalam proses. Ia menegaskan akan bertindak tegas setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.

“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” ujar Koster dengan tegas.

Gubernur mengharapkan momen ini menjadi langkah maju dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata dalam menjaga arah pembangunan Bali yang berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan kelestarian alam.(*)

Gubernur Koster: WHDI Bali Berperan Vital Jaga Adat dan Tradisi

DENPASAR , Bali Kini – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin 9 Februari 2026. Audiensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan organisasi perempuan Hindu dalam menjaga keajegan adat, tradisi, serta kearifan lokal Bali.

Ketua WHDI Provinsi Bali, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, dalam laporannya menyampaikan bahwa WHDI Bali telah menyelenggarakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dan berhasil memilih ketua baru secara sah dan demokratis. Hasil musyawarah tersebut sekaligus dilaporkan kepada Gubernur Bali sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Dalam kesempatan itu, WHDI Bali juga menyampaikan harapan agar Gubernur Bali Wayan Koster berkenan menjadi pelindung WHDI Provinsi Bali, guna memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan Bali berbasis budaya, adat, dan nilai-nilai Hindu.

Selain itu, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara memaparkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun WHDI, yang tahun ini berfokus pada pelestarian budaya Bali. 

Sejumlah lomba digelar sebagai media edukasi dan regenerasi budaya, antara lain wirama, kidung, dharma wacana, gebogan, dan jejaitan (pejati). Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi yang solid dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengajegkan budaya Bali.

WHDI Bali juga secara resmi mengundang Gubernur Bali untuk hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut sebagai bentuk dukungan moral dan simbol sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan Hindu.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga kemurnian adat, tradisi, dan tata cara keagamaan Hindu Bali. Ia menekankan bahwa umat Hindu Bali harus beragama dengan baik dan benar sesuai kearifan lokal Bali, serta tidak mudah terpengaruh oleh ajaran dari luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali.

“Peran WHDI sangat strategis dan kini semakin penting.  Dalam keluarga dan masyarakat, terutama dalam menjaga, menanamkan, dan mewariskan nilai adat, tradisi, serta budaya Bali kepada generasi berikutnya,” tegas Gubernur Koster.

Ia juga menilai WHDI memiliki peran yang vital atau berdampak luas dalam menjaga keajegan adat dan tradisi Bali, karena kiprah organisasi ini menyentuh langsung aspek pendidikan keluarga, sosial, dan keagamaan di tingkat akar rumput.

Audiensi ini menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan WHDI untuk terus memperkuat pembangunan Bali yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan menempatkan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebagai roh utama pembangunan daerah.(*)