PN Denpasar Gelar Sidang Setempat di Rumah Guru Master Limbad

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menggelar persidangan setempat guna meninjau langsung objek sengketa tanah yang berlokasi di Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Merak, Denpasar Selatan, Jumat (20/02). 

Sidang Pemeriksaan Setempat oleh PN Denpasar ini dihadiri lengkap Majelis Hakim fan panitera. Dalam agenda sidang lapangan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap batas-batas wilayah serta penguasaan fisik lahan yang menjadi sumber perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat. 

Persidangan yang berlangsung di lokasi tersebut justru mengungkap sejumlah perbedaan data yang sangat mencolok serta memicu keraguan mendalam atas klaim pihak penggugat.

"Para penggugat tidak mampu membuktikan batas wilayah secara akurat serta gagal menunjukkan siapa sebenarnya sosok yang menguasai fisik bangunan di lokasi ini," ujar kuasa hukum tergugat, Agus Sujoko dari ARJK Law Firm.

Persidangan setempat menunjukkan bahwa pihak penggugat melalui kuasanya menyebut batas selatan objek sengketa sebagai tanah kosong yang tidak berpenghuni. Fakta di lapangan justru membuktikan bahwa pada sisi selatan lahan tersebut telah berdiri kokoh bangunan rumah tinggal milik warga setempat. 

Pihak tergugat juga menyayangkan kekeliruan fatal penggugat yang menyebut Joko Sugianto sebagai penghuni lokasi, padahal rumah tersebut ditempati oleh Eyang Ratih yang merupakan salah satu sepuh spiritual Nusantara dan guru dari Master Limbad.

"Fakta di persidangan membuktikan bahwa Eyang Ratih merupakan pihak yang membangun dan tinggal di sini sejak tahun 2010 silam," kata Agus Sujoko saat menjelaskan kekeliruan subjek hukum dalam materi gugatan tersebut.

Kubu tergugat juga menduga adanya indikasi penggunaan dokumen palsu berupa kuitansi transaksi jual beli yang terjadi pada tahun sembilan puluhan silam. Kuitansi tersebut terlihat mencurigakan karena menggunakan meterai seharga enam ribu rupiah yang notabene baru diterbitkan oleh pemerintah beberapa dekade setelah tahun transaksi. 

Perselisihan ini semakin meruncing karena pihak Ketut Gede Pujiyama sebagai penjual awal sempat memiliki konflik pembagian hak waris bersama Ni Putu Sari adik angkatnya sebelum tanah tersebut beralih fungsi.

"Kami menduga kuat bahwa kuitansi yang kita ajukan sebagai alat bukti merupakan dokumen palsu karena penggunaan meterai yang tidak sesuai zaman," tutur Agus Sujoko.

Keabsahan sertifikat yang dipegang pihak penggugat turut menjadi sorotan tajam karena proses penerbitannya diduga tanpa melalui verifikasi lapangan yang benar dan jujur. Pembeli yang beriktikad baik seharusnya mengetahui secara pasti siapa individu yang menguasai lahan sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi peralihan hak tanah. 

Saksi-saksi di lokasi kejadian memberikan keterangan bahwa rumah tersebut pernah mengalami perusakan secara paksa oleh pihak-pihak yang mengeklaim sebagai pemilik lahan yang sah.

"Mereka mengeklaim sebagai pemilik tetapi justru melakukan pembobolan rumah yang mana tindakan tersebut sudah kami laporkan secara resmi ke kepolisian," ucapnya.

Penyidik kepolisian sebelumnya sempat menangani laporan dugaan pemalsuan dokumen ini namun harus menghentikan perkara karena pihak terlapor telah meninggal dunia secara alami. Meskipun demikian, pihak tergugat telah menyiapkan saksi-saksi kunci termasuk tetangga sekitar dan wartawan yang mengetahui sejarah pembagian hak tanah sejak awal pembangunan. 

Persidangan setempat ini menjadi poin penting bagi majelis hakim untuk menilai kejujuran para pihak dalam mempertahankan hak atas tanah yang bernilai ekonomi sangat tinggi tersebut.

"Sidang lapangan hari ini menjadi bukti nyata bahwa gugatan mereka kurang pihak dan tidak sesuai dengan realitas fisik di lokasi Dukuh Sari," pungkas Agus Sujoko.

PHDI Gelar Maha Gangga Tirta Gamana, Parade Budaya dari Candi Kedulan hingga Candi Prambanan

 Laporan Reporter ' : Devy Astriani 

Yogyakarta, Bali Kini - 
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menggelar Maha Gangga Tirta Gamana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Prambanan Shiva Festival yang digelar bertepatan dengan perayaan Mahasivaratri di Candi Prambanan, Minggu (15/2/2026). 

Prosesi Maha Gangga Tirta Gamana merupakan ritual melukat atau penyucian diri dan alam semesta dengan menggunakan 33 tirta suci yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Ritual ini dipuput oleh 33 sulinggih, sebagai simbol penyatuan energi spiritual Nusantara dalam satu ruang suci peradaban.

Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menyampaikan bahwa Maha Gangga Tirta Gamana tidak hanya menjadi prosesi keagamaan, tetapi juga merupakan manifestasi filosofi kesucian air sebagai sumber kehidupan dan pemersatu bangsa.

“Maha Gangga Tirta Gamana adalah simbol penyucian lahir dan batin, sekaligus pesan ekologis bahwa air merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

“Arak-arakan tirta dari 33 provinsi ini merupakan wujud nyata harmoni antara spiritualitas, budaya, dan nasionalisme,” demikian Wisnu Bawa Tenaya.

Acara dimulai dari Candi Kedulan dimana 33 kendi yang berisi tirta dari 33 Provinsi disimpan. 33 kendi ini kemudian diarak dengan parade sejauh kurang lebih 5 km menuju Candi Prambanan, diikuti ribuan umat Hindu dari berbagai daerah. Prosesi berlangsung khidmat dengan diiringi pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 1.000 meter sebagai lambang persatuan bangsa.

Sebagai rangkaian utama Prambanan Shiva Festival, Maha Gangga Tirta Gamana kemudian dilaksanakan dengan prosesi penglukatan massal dengan tirta dari 33 Provinsi dipimpin langsung oleh 33 Sulinggih dari seluruh Nusantara. Prosesi ini menegaskan posisi Candi Prambanan tidak hanya sebagai warisan budaya dunia, tetapi juga sebagai ruang hidup spiritual yang menyatukan nilai ketuhanan, kebudayaan, dan kebangsaan.

Prambanan Shiva Festival diselenggarakan oleh PHDI Pusat bekerja sama dengan Tim Kerja Candi Prambanan, dengan tujuan menghadirkan perayaan Mahasivaratri yang khidmat, inklusif, serta berakar pada nilai-nilai luhur Nusantara. 

Rangkaian acara dihadiri oleh Wamen ….. Giring Ganesha, dan Wamen…. Isyana Bagoes Oka. Hadir Pula Dharma Adhayksa PHDI Pusat Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba, Ketua Sabha Walaka Kol Inf (Purn) I Nengah Dana, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Tim Kerja Candi Prambanan I Nyoman Ariawan Atmaja, Ketua Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 Marsda (Purn) I Made Susila dan tokoh-tokoh lainnya.

BBPOM Terjun ke Pasar Takjil Kampung Jawa

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Balai Besar POM (BBPOM) di Denpasar secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengujian sampel takjil di kawasan Pasar Ramadhan Kampung Jawa (Kampung Wanasari), Denpasar, Kamis (19/2).

Uji Sempel makanan pun dilakukan pada Laboratorium berjalan (mobil lab)  yang mana uji Sempel makanan yang dibeli dari para pedagang. 

Puluhan sampel takjil (seperti es, jajan pasar, sate susu, dan lauk pauk). Dalam pengujian di laboratorium berjalan yang menyasar bahan Rhodamin B (pewarna merah), Metanil Yellow (pewarna kuning), Boraks, dan Formalin, petugas tidak menemukan penggunaan bahan berbahaya tersebut pada takjil di Kampung Jawa Wanasari. 

Sebagian besar pedagang (sekitar 70 UMKM) di kawasan Kampung Jawa sudah mengerti keamanan pangan, sehingga produk yang dijual memenuhi syarat. Pengawasan difokuskan di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, Kampung Wanasari, yang terkenal sebagai pusat kuliner takjil terbesar di Denpasar.

"Tinjauan kami dari BBPOM terus berkelanjutan. Dari pemeriksaan di awal bulan puasa ini, untuk makanan dan minuman yang sudah diuji hasilnya aman," Aku salah seorang petugas dalan boks lab saat usai memeriksa takjil di Kampung Jawa, Denbar.

Dari Nyepi Hingga Idul Fitri, Siswa Libur 2 Minggu

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar resmi mengeluarkan edaran terkait panduan kegiatan belajar mengajar menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/426/Disdikpora yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SKB/PKBM di seluruh Kota Denpasar. 

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, menyampaikan bahwa penyesuaian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tiga menteri guna memberikan ruang bagi siswa dalam menjalankan ibadah di bulan suci.

Wiratama menjelaskan bahwa pada awal Ramadan (bulan Puasa) tepatnya tanggal 18 hingga 21 Februari 2026, siswa akan melaksanakan pembelajaran secara mandiri. "Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah masing-masing," ujar Agung Gede Wiratama. 

Setelah masa belajar mandiri tersebut, siswa akan kembali mengikuti aktivitas belajar di sekolah mulai tanggal 23 Februari hingga 14 Maret 2026. Adapun libur panjang dalam rangka hari Nyepi hingga Idul Fitri akan berlangsung selama dua pekan, yakni pada 16-20 Maret dan berlanjut pada 23-27 Maret 2026. 

Seluruh aktivitas pendidikan akan normal kembali pada 30 Maret 2026, pihaknya menekankan agar sekolah tidak memberikan beban akademis yang berat selama masa belajar mandiri. 

Berharap para guru memberikan penugasan yang menyenangkan dan tidak memberatkan finansial orang tua, seperti kewajiban penggunaan kuota internet yang intensif. 

Selain itu, selama pembelajaran di sekolah, satuan pendidikan diminta melakukan penyesuaian. Pertama, sekolah diminta mengurangi intensitas mata pelajaran yang menguras fisik seperti PJOK dan kepanduan.

"Guru juga didorong melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar tanpa tekanan berlebih. Perhatian khusus wajib diberikan kepada anak berkebutuhan khusus atau siswa yang berpotensi tertinggal dalam pelajaran," paparnya.

Uji Coba Mesin EBT di TPS3R Pemecutan Kaja Denpasar

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Untuk mempercepat pencacahan sampah organik, TPS3R Sari Sedana, Desa Pemecutan Kaja Denpasar melakukan uji coba mesin EBT (Energi Baru Terbarukan) untuk mencacah sampah organik. Uji coba tersebut dimulai sejak Selasa, 17 Februari 2026 hingga kini, Rabu (18/2).

Perbekel Desa Pemecutan Kaja, AA Ngurah Arwatha memaparkan, mesin EBT ini lebih cepat dalam mencacah sampah ketimbang menggunakan pencacah biasa. Dalam sehari, saat uji coba ini mampu mencacah sebanyak 5 ton sampah. "Jumlah ini sesuai dengan kapasitas mesin tersebut yakni 5 ton.Kalau mesin gibrik-nya agak lambatan, paling kisaran satu hari itu 3 sampai 4 ton-an," Terang Jik Arwatha. 

Mesin EBT yang diujicobakan ini merupakan kolaborasi dengan salah satu komunitas peduli lingkungan. "Hasil yang kemarin kita uji coba langsung lumayan itu, artinya proses pencacahannya cepat sekali itu untuk ukuran kita skala desa 5 ton per hari. Cuma masih kendalanya tadi residunya. Tapi tadi ada opsi residunya akan diolah oleh komunitasnya itu," ungkapnya.

Dalam sehari, sampah yang masuk ke TPS3R tersebut sebanyak 24,5 ton, sementara untuk timbulan sampah di Desa Pemecutan Kaja kurang lebih 50 ton.  Dan ketersediaan TPS3R hanya ada satu dengan satu mesin gibrig. Dengan adanya uji coba mesin EBT, dalam sehari total bisa mengolah 9 ton. "Kalau memang nanti kita merasa cocok (dengan mesin EBT) mungkin kita komunikasikan dengan kota. Siapa tahu kota yang mengadakan kita menerima hibah," Akunya.

Ada 10 orang pekerja yang dilibatkan dalam operasional di TPS3R, untuk pengangkutan sampah dilakukan di lima titik termasuk di TPS3R dan warga diimbau untuk memilah sampah. "Kami ada TPS3R dan ada empat titik lagi di beberapa Banjar untuk pengumpulan sampah. Kita memang harapkan semua terpilah. Kalau tidak terpilah, kita tidak terima," Jelasnya.

Terkait dengan kompos hasil pencacahan, pihaknya menggandeng PKK melalui arisan PKK. Nantinya kompos tersebut akan dikemas dan dibagikan secara gratis kepada anggota PKK untuk bercocok tanam. Sementara sisa sampah yang tak bisa dikelola di desa dibuang ke TPA Suwung, dalam sehari, pihaknya membuang 6 truk sampah ke TPA Suwung dengan menggunakan 3 armada dan dua kali pembuangan.

Bupati Satria Hadiri Rakor Forkopimda se-Bali, Kawal Lima Poin Penekanan Strategis Arahan Presiden RI

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Diperluas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/2).

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan instruksi Presiden RI guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi dunia yang aman, asri, dan teratur. Terdapat lima poin penekanan utama yang menjadi mandat bagi seluruh kepala daerah di Bali untuk segera diimplementasikan yakni : 

1. Gerakan Bersih Sampah (Sungai, Laut, dan Danau): pentingnya aksi nyata pembersihan sampah di sungai, laut dan danau

2. Penertiban Estetika Kota (Iklan & Baliho): Melakukan pembersihan dan penataan ulang terhadap iklan reklame serta baliho yang tidak berizin, rusak, atau dipasang secara semrawut. 

3. Manajemen Kemacetan: Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan optimalisasi infrastruktur jalan di titik-titik rawan macet.

4. Keamanan dan Ketertiban Wilayah: Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah. Stabilitas keamanan adalah kunci utama Bali sebagai pusat kegiatan internasional dan destinasi pariwisata dunia. 

5. Pengendalian Izin Alih Fungsi Lahan: Melakukan pengawasan ketat terhadap perizinan alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian produktif (Sawah) dan kawasan hijau. Pembangunan harus berjalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi menjaga kelestarian alam Bali di masa depan. 

Bupati Klungkung, I Made Satria, menyatakan komitmen penuh untuk menjalankan kelima poin penekanan tersebut di wilayah Kabupaten Klungkung. Beliau menegaskan bahwa langkah-langkah penertiban dan pembersihan akan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Bali, para Kepala Daerah se-Bali, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Bupati Satria Audiensi dengan Ditjen SDA Kementerian PU, Bahas Penanganan Abrasi Pantai yang Kian Mendesak

Jakarta, Bali Kini  — Bupati Klungkung I Made Satria bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana dan Kepala Dinas PUPRPKPK melaksanakan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Fikri Abdurrachman, di Jakarta.

Audiensi tersebut membahas penanganan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Klungkung yang saat ini mengalami abrasi dan kemunduran garis pantai cukup parah. Kondisi ini telah mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian garam, badan jalan, jaringan listrik, serta permukiman warga di sejumlah titik.

Beberapa lokasi yang terdampak serius di antaranya Pantai Monggalan, Desa Kusamba, serta ruas jalan kabupaten dan fasilitas pejalan kaki menuju Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped. Ruas jalan tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Penida yang kini terabrasi dan nyaris terputus.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satria menyampaikan bahwa dampak abrasi tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Fasilitas umum yang terdampak merupakan akses vital dan koridor distribusi untuk pengangkutan logistik serta hasil pangan, sekaligus menjadi jalur utama penunjang sektor pariwisata di Nusa Penida.

“Penanganan abrasi ini sangat mendesak mengingat infrastruktur yang rusak merupakan akses utama masyarakat dan jalur distribusi logistik serta pariwisata. Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat melakukan penanganan sesuai kewenangannya secara berkelanjutan,” ujar Bupati Satria.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bupati Satria juga telah menyampaikan secara langsung proposal usulan penanganan abrasi pantai di Kabupaten Klungkung kepada pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mitigasi serta penanganan abrasi pantai secara terencana dan berkelanjutan, guna melindungi masyarakat, menjaga infrastruktur vital, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Dalam pertemuan tersebut turut pula hadir kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro beserta jajaran.

Jadi Ruang Ekspresi dan Partisipasi Sebagai Wujud Kotw Inklusif.

Ket foto : 

Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas Semarakkan HUT ke-238 Kota Denpasar,

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-238 Kota Denpasar serta memberikan ruang ekspresi dan partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan seni, budaya, dan keagamaan sebagai wujud masyarakat inklusif. 

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, lembaga pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, Utsawa Dharma Gita bukan sekadar ajang perlombaan seni dan sarana pelestarian budaya Bali, namun juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang inklusif. Di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkarya, dan berprestasi.

“Kami percaya bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi. Melalui kegiatan ini, kita menyaksikan bahwa semangat, ketulusan, dan kekuatan jiwa para peserta merupakan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga nilai kebersamaan, empati, dan saling menghargai,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Arya Wibawa berharap kecintaan terhadap Dharma Gita semakin kuat serta semangat kebersamaan dan toleransi terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Denpasar.

Ketua Panitia sekaligus

Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Denpasar A.A Ayu Diah Kurniawati didampingi Perwakilan Penyandang Disabilitas Kota Denpasar, Gusti Ayu Arini, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas penyandang disabilitas di bidang seni dan budaya Bali.

 Selain itu, kegiatan ini juga untuk melestarikan dan menumbuhkan kecintaan terhadap seni Dharma Gita sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi spiritual Hindu Bali, serta mewujudkan Denpasar sebagai kota ramah disabilitas yang menjunjung tinggi kesetaraan, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan.

Ia menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama sehari ini diisi dengan berbagai lomba, di antaranya lomba macepat remaja yang diikuti tujuh peserta perwakilan siswa dari SLB Negeri 1 dan SLB Negeri 3 Denpasar.

Selain itu, digelar pula lomba macepat dewasa yang diikuti sepuluh peserta dari DPC Pertuni Kota Denpasar dan DPC HWDI Kota Denpasar.

“Acara ini dapat terselenggara dengan baik berkat dukungan seluruh pihak yang telah membantu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya. (Ayu).

Walikota Jaya Negara Lepas Ratusan Siswa dan Generasi Muda Ikuti Susur Mangrove

Ket Foto: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat membuka kegiatan Susur Mangrove dan aksi bersih pesisir di Kawasan Estuary Dam Hutan Mangrove Batu Lumbung, Pemogan, Kamis (19/2). 

Denpasar , Bali Kini - Gerakan Edukasi Lingkungan Sekaligus Aksi Bersih-bersih Sampah Plastik

Denpasar, Bali Kini - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-238 Kota Denpasar, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan Susur Mangrove dan aksi bersih pesisir.

Kegiatan ini dibuka Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Kawasan Estuary Dam Hutan Mangrove Batu Lumbung, Pemogan, Kamis (19/2). 

Sedikitnya, 200 peserta yang terdiri dari pelajar SMA/SMK, mahasiswa, komunitas peduli lingkungan, hingga Sekehe Teruna-Teruni se-Kota Denpasar. Aksi ini sendiri difokuskan pada pembersihan sampah plastik di kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai guna menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan, ada pun pesan utama dari Lomba Susur Mangrove adalah untuk menyampaikan kepada kita semua, khususnya bagi masyarakat di wilayah hulu maupun masyarakat di Kota Denpasar, agar tidak membuang sampah ke sungai.

Sebab dampak negatif dari pembuangan sampah ke sungai akan sangat terasa di kawasan hutan mangrove. Padahal, ekosistem mangrove memiliki potensi yang luar biasa, di antaranya harapan bagi nelayan karena menjadi tumpuan ekonomi dan ekologi bagi komunitas nelayan setempat. 

Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi destinasi wisata karena hutan mangrove sendiri memiliki daya tarik bagi wisatawan, terutama para pencinta lingkungan yang senang menyusuri keindahan alamnya.

“Jika kawasan mangrove terjaga kebersihannya, tentu akan semakin banyak pengunjung yang datang untuk menikmati lingkungan yang asri ini. Intinya, mari kita jaga bersama dengan tidak membuang sampah ke sungai," ungkap Jaya Negara. 

Kegiatan Lomba Susur Mangrove ini ternyata disambut dengan sangat antusias oleh anak-anak sekolah. Selama kegiatan berlangsung, mereka tidak hanya menikmati keindahan alam mangrove, tetapi juga terlibat aktif dalam aksi nyata yakni aksi pungut sampah oleh para siswa yang sekaligus berkompetisi untuk mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya di area tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangsa, menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial ulang tahun kota, melainkan langkah nyata edukasi lingkungan.

"Kegiatan Susur Mangrove ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan habitat pantai. Kami ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini, terutama bagi para pelajar dan remaja agar mereka memahami potensi serta manfaat besar dari habitat pantai kita," kata Mayun Suryawangsa.

Ia juga menambahkan bahwa sasaran utama dari aksi ini adalah menekan volume sampah plastik yang masuk ke kawasan hutan mangrove. Dengan lingkungan yang bersih, diharapkan keberlangsungan hidup biota laut dan fungsi lindung mangrove dapat terjaga secara berkelanjutan.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada sejumlah regulasi, di antaranya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan, Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega, serta Peraturan Wali Kota Denpasar No. 54 Tahun 2025.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, serta tokoh masyarakat pesisir lainnya. (ays).

Wujudkan Bali Hijau, Pemkab Bangli Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Lewat Kolaborasi Teknologi dan Kearifan Lokal

BANGLI , BALI KINI  – Pemerintah Kabupaten Bangli menegaskan komitmennya dalam menuntaskan persoalan sampah melalui sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan nilai kearifan lokal Palemahan. Hal tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi dan diseminasi program prioritas pemerintah yang digelar di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada Kamis, (19/2/2026). Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk para siswa sebagai generasi penerus dan influencer dalam penyebarluasan informasi lingkungan.  

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng. dalam sambutannya menekankan bahwa peran komunikasi dan informatika sangat krusial dalam keberhasilan program lingkungan. Pemerintah mendorong penguatan diseminasi informasi melalui kanal digital dan media sosial agar edukasi berjalan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi publik dalam pelaporan berbasis digital. Pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dukungan teknologi informasi, serta perubahan perilaku masyarakat.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, masyarakat diwajibkan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan memilah sampah langsung dari rumah tangga (organik, non-organik, dan residu). Mengelola sampah bukan hanya soal menjalankan peraturan, tetapi merupakan implementasi modern dari nilai Palemahan—bentuk nyata rasa syukur kita kepada alam," tegasnya dalam sambutan tersebut.

Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Bangli fokus pada beberapa poin strategis, di antaranya: Mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle di tingkat desa. Melakukan upaya khusus untuk mencegah polusi sampah masuk ke badan air sebagai hulu sumber air di Bali, Mendorong kolaborasi Desa Adat melalui Awig-awig (aturan adat) untuk mendisiplinkan warga dalam memilah sampah serta Mengapresiasi dedikasi sekolah seperti SMP Negeri 1 Bangli dan SMP Negeri 3 Bangli yang telah menjalankan program "Sekolah Hijau" dan aktif melakukan pemilahan sampah.  

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perangkat daerah hingga siswa sekolah, dapat menjadikan pemilahan sampah sebagai gaya hidup baru demi menjaga kelestarian alam Bali untuk generasi mendatang. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Ni Putu Ayu Puryani, S.STP.,M.A.P. Yang sekaligus sebagai Narasumber dalam acara tersebut, Siswa-siswi dari SMP Negeri 1 dan 3 Bangli beserta tamu undangan lainnya.