Bangli Pertahankan Opini WTP ke-10, Bukti Nyata Tata Kelola Keuangan Daerah yang Profesional dan Akuntabel

DENPASAR , BALI KINI– Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, pada acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Raihan opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, ini merupakan cerminan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sedana Arta.

Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP harus dijaga dengan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 secara serentak kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 31 Maret 2026 sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan implementasi visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Proses audit yang dilakukan BPK tidak semata-mata sebagai kewajiban konstitusional, namun juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan I BPK Republik Indonesia, I Nyoman Adi Suryanyana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Bali yang berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan baik, termasuk Kabupaten Bangli yang kembali meraih opini WTP.

Ia menekankan bahwa opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperkuat budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya, Kabupaten Bangli kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli.

​Wujudkan Kabupaten Layak Anak, Forum PUSPA Bangli Perkuat Sinergi Lintas Sektor.

​

BANGLI , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Bangli terus mematangkan langkah dalam mewujudkan wilayah yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang digelar di Gedung Bukthi Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, Senin (8/6/2026).

​Acara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Provinsi Bali ini dihadiri langsung oleh Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar.

​Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali yang juga merupakan Istri Wakil Gubernur Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, beserta jajaran pengurus,Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, perwakilan Dinsos P3A Provinsi dan Kabupaten Bangli, narasumber dari Bappeda Provinsi Bali, serta seluruh anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Bangli.

​

​Dalam sambutannya, Ny. Suciati Diar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kehadiran rombongan Forum PUSPA Provinsi Bali menjadi suntikan motivasi besar bagi Kabupaten Bangli.

​"Kehadiran Ibu Ketua  beserta rombongan merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Bangli," ujar Ny. Suciati Diar.

​Ia menambahkan bahwa anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya.

​

​Lebih lanjut, Ny. Suciati Diar menekankan bahwa pembangunan yang ramah anak bukan hanya menjadi beban pemerintah semata. Diperlukan kerja sama kolektif yang melibatkan "Pentahelix", yaitu Pemerintah,Dunia usaha,Lembaga masyarakat, ​Media massa,Akademisi ​dan Keluarga

​Melalui Forum PUSPA, Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ini. Pihaknya juga mengingatkan bahwa esensi dari Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah dampak nyata yang dirasakan langsung oleh anak-anak, bukan sekadar angka di atas kertas.

​"Kami menyadari bahwa keberhasilan KLA tidak hanya diukur dari capaian administrasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak di Kabupaten Bangli," tegasnya.

​

​Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah efektif untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman, serta meningkatkan komitmen seluruh anggota Gugus Tugas KLA dan para pemangku kepentingan.

​Melalui diskusi dan pemaparan Narasumber Dari Dinsos P3A Bangli ,Bappeda Provinsi Bali, Dan Ketua Forum Puspa Provinsi Bali diharapkan lahir berbagai masukan taktis, pembelajaran, dan strategi baru untuk memperkuat pelaksanaan program pemenuhan hak anak secara berkelanjutan di Kabupaten Bangli.

​Di akhir sambutannya, Ny. Suciati Diar kembali mengucapkan terima kasih kepada Dinsos P3A Provinsi Bali dan Forum PUSPA Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap momentum ini membawa dampak positif yang besar bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Bangli.

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

Tabanan , Bali Kini   -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian yang diserahkan pada Senin (8/6) ini menjadi sangat spesial karena menandai keberhasilan Pemkab Tabanan dalam menjaga predikat tertinggi tersebut, 12 kali berturut-turut sejak LKPD TA. 2014. Bupati Tabanan, Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat Tabanan atas kerja keras dan sinergi yang terus terjaga.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkab Tabanan berjalan dengan sangat baik. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD TA 2025 meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengawasan.

Meskipun kembali meraih predikat terbaik, Sanjaya menegaskan, bahwa Pemkab Tabanan tidak boleh berpuas diri. Segala rekomendasi dan catatan kecil yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan kualitas tata kelola keuangan ke depan. Disamping itu, dikatakan pihaknya dan jajaran selalu fokus pada Akuntabilitas dan Efisiensi serta mempertegas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat

"Ke depan, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk menyelaraskan opini WTP ini dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di lapangan. Dengan diraihnya penghargaan ke-13 kalinya di tahun 2026 ini, Pemkab Tabanan kembali membuktikan posisinya sebagai salah satu daerah di Bali yang paling konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalisme tata kelola birokrasi," imbuh Sanjaya

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.

Opini WTP diterima Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6). Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta.

Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh kepala daerah se-Bali bersama jajaran BPK RI sebagai bentuk resmi penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP yang kembali diraih Karangasem menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak semata-mata bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, capaian pemerintah daerah di Bali patut diapresiasi. Seluruh pemerintah daerah di Bali berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten hingga 13 kali berturut-turut sejak tahun 2013. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil memenuhi target mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan yang realisasinya telah melampaui 30 persen dari total belanja daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan rasa syukur atas capaian yang berhasil dipertahankan tersebut. Menurutnya, opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan prestasi luar biasa yang harus terus dijaga kualitasnya.

“Ketika saya dilantik menjadi Gubernur Bali, saya menerima kondisi yang sudah sangat baik dari sisi pelaporan keuangan. Tugas saya adalah menjaga dan meningkatkan capaian tersebut. Bukan hanya WTP, tetapi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan kondisi yang sebenarnya dalam setiap pelaporan dan penggunaan anggaran. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menerapkan kebijakan berbasis kinerja dengan sistem reward and punishment, termasuk evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi perangkat daerah yang kinerjanya tidak memenuhi target.

“Pengelolaan anggaran harus efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kinerja yang baik harus diberikan penghargaan, sedangkan yang belum optimal harus dievaluasi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2025, Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang dengan kontribusi devisa sektor pariwisata sebesar Rp319,9 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen dengan angka kemiskinan berada pada kisaran 3,24 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional.

Meski demikian, sejumlah tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius, di antaranya alih fungsi lahan pertanian dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat seiring pertumbuhan sektor pariwisata. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota telah bersepakat mengalokasikan 10 persen pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis secara terpadu.

Menurut Gubernur, Bali memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing pariwisata harus terus didorong agar Bali mampu bersaing dengan destinasi wisata internasional seperti Thailand dan Singapura.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menerapkan target pembangunan yang terukur bagi setiap kabupaten/kota sebagai bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan lebih terpadu, pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin baik, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengedepankan pembangunan berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal juga mendapat perhatian dunia internasional. Bahkan, pada forum internasional yang akan digelar di Yunani pada November mendatang, Bali dijadikan salah satu model pembangunan yang dinilai mampu menginspirasi berbagai negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Menanggapi capaian opini WTP yang kembali diraih, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja secara profesional dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola anggaran pembangunan secara transparan dan akuntabel.

“Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Karangasem,” tegas Bupati Gus Par.

Capaian ini sekaligus menjadi hadiah istimewa menjelang HUT ke-386 Kota Amlapura dan memperkuat optimisme Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Karangasem. (Ami/rls)

Perkuat Kerja Sama Indonesia dan Rusia, Gubernur Koster Terima Delegasi Parlemen Saint Petersburg, Harap Gencar Promosi Pariwisata Dua Wilayah

Denpasar , Bali Kini – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan Delegasi Parlemen Saint Petersburg yang dipimpin Ketua Parlemen Saint Petersburg, Alexandr Belski, sebagai upaya memperkuat hubungan dan kerja sama antara Bali dan Rusia.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (8/6) pagi di Jaya Sabha tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Rusia ke Bali yang dinilai menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia, khususnya antara Bali dan Saint Petersburg.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Saint Petersburg dan Bali. Ini merupakan wujud hubungan baik antara Indonesia dan Rusia,” ujar Koster.

Ia menjelaskan, sejumlah bidang kerja sama yang telah berjalan meliputi pendidikan, pariwisata, dan olahraga. Koster juga mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya dijadwalkan melakukan kunjungan ke Rusia pada Juni ini, namun agenda tersebut terpaksa ditunda karena situasi tertentu.

“Saya sangat berkeinginan berkunjung ke Rusia. Mudah-mudahan ke depan dapat dijadwalkan kembali,” katanya.

Koster turut mengapresiasi meningkatnya jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Bali. Menurutnya, wisatawan Rusia kini semakin memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia serta menghormati budaya lokal Bali.

“Ada yang datang untuk berwisata dan ada pula yang berinvestasi. Kami sangat terbuka terhadap investasi sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghormati kearifan lokal Bali,” tegasnya.

Ia juga berharap hubungan kedua daerah dapat semakin erat melalui promosi wisata dua arah. Pemerintah Provinsi Bali, kata Koster, akan mendorong lebih banyak masyarakat Bali untuk berkunjung ke Rusia, khususnya Saint Petersburg.

“Kita perlu melakukan pertemuan secara rutin untuk mempromosikan pariwisata kedua wilayah,” imbuhnya.

Terkait rencana kunjungan ke Saint Petersburg, Koster menyebut akan dilakukan koordinasi lebih lanjut mengingat adanya agenda pemilihan parlemen di Rusia. Ia menegaskan seluruh agenda kerja sama internasional harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

*Ketua Delegasi Parlemen Saint Petersburg Harap Berbagai Rencana Kerja Sama Terwujud*

Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Saint Petersburg, Alexandr Belski, menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia dibangun di atas fondasi persahabatan yang kuat.

“Saya sangat senang bisa datang ke Bali. Kami berharap berbagai proyek kerja sama dapat diwujudkan, termasuk pengembangan transportasi yang mendukung sektor pariwisata,” ujarnya.

*MoU Perkuat Budaya*

Sementara itu, Kalganov dari Kantor Gubernur Saint Petersburg menyampaikan harapan agar masyarakat Bali dapat lebih banyak mengunjungi Saint Petersburg. 

Ia bahkan menekankan untuk segera memenuhi undangan Gubernur Saint Petersburg untuk menandatangani resmi kerjasama persahabatan kedua provinsi, pada September atau Oktober 2026 mendatang. 

Secara khusus Ia juga mengundang langsung delegasi Bali untuk datang pada September mendatang, bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan parlemen di wilayah tersebut.

“Kami akan menunggu kedatangan delegasi Bali ke Saint Petersburg. Kota kami indah di setiap musim, termasuk saat musim salju,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Saint Petersburg tengah menantikan kunjungan resmi Gubernur Bali untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama budaya antara kedua provinsi. 

Selain itu, Rusia juga berencana mengirim delegasi ke Bali dalam waktu dekat guna menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang telah dibahas.

*Harap Gubernur Bali Wayan Koster Kunjungi Saint Petersburg*

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, menyampaikan harapannya agar rencana kunjungan Gubernur Bali ke Saint Petersburg dapat terlaksana sesuai jadwal.

“Saya yakin hubungan antara Bali dan Saint Petersburg dapat menjadi contoh kerja sama daerah yang baik bagi wilayah lainnya,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara ditutup dengan prosesi bersulang arak Bali yang mendapat apresiasi dari delegasi Rusia.

Kunjungan Delegasi Parlemen, Tim Gubernur St Petersburg dan Dubes Rusia difasilitasi oleh Prof Connie Rahakundini Bakrie sebagai Guru Besar merangkap Ambassador of Science and Education dari St Petersburg State University.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Konsul Jenderal Rusia di Bali, Ivan Ivanovich Zavorin, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(*)

Pertahankan WTP 12 Kali Beruntun, Bupati Kembang Tegaskan Fokus pada Penguatan Tata Kelola APBD Jembrana

Jembrana , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Meskipun mencetak capaian gemilang, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan memberikan penekanan kuat bahwa opini WTP ini jangan hanya dipandang sebagai sebuah piala penghargaan, melainkan sebagai standar kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

"WTP yang kita raih hari ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Namun, opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik,"tegas Bupati Kembang usai acara.

Kembang juga menyebut WTP adalah standar minimum transparansi yang wajib dipenuhi, jadi bukan sekadar ajang pamer penghargaan. Capaian ini dinilai sebagai pelecut kerja bersama agar lebih baik lagi kedepan . 

 

"Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kokoh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya ," sambungnya . 

 

Selanjutnya Pemkab Jembrana berkomitmen penuh untuk menjadikan catatan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola ke depan.

 Diantaranya , Anggaran APBD akan terus dioptimalkan melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan visi  Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat.

Penyerahan LHP ini dilakukan serentak oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang juga berhasil mempertahankan predikat WTP.

Satria Perwira mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak cepat berpuas diri. Selain wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, pemerintah daerah dituntut untuk merancang program yang dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik," ucapnya

Turut hadir mendampingi Bupati Jembrana dalam prosesi penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa serta Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani. ( * )

Jaga Toleransi 50 Tahun, Bupati Kembang Hartawan Hadiri Perayaan Emas dan Tandatangani Prasasti Vihara Empu Astapaka

JEMBRANA, BALI KINI– Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menghadiri perayaan ulang tahun emas ke-50 Vihara Empu Astapaka di Jalan Gilimanuk-Cekik, Lingkungan Jineng Agung, Minggu (7/6/2026). Kehadiran orang nomor satu di Jembrana ini sekaligus untuk menandatangani prasasti dan meresmikan plang nama Vihara sebagai simbol tonggak sejarah setengah abad berdirinya rumah ibadah tersebut.

​

Rangkaian acara peringatan ulang tahun emas ini telah berlangsung khidmat sejak pagi hari, diawali dengan aksi peduli lingkungan berupa penanaman pohon dan pelepasan satwa di Areal Kuburan Gilimanuk. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ritual Pindapatta dan Dana Makan bersama para Bhikkhu Sangha, sebelum memasuki acara puncak pada sore hari yaitu Pemberkahan Plang Nama Vihara dan Penandatanganan Prasasti 50 Tahun, serta Waisaka Puja.

​

Dalam sambutannya yang hangat dan penuh keakraban, Bupati Kembang memberikan apresiasi tinggi atas eksistensi Vihara Empu Astapaka yang telah menjadi pilar penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Jembrana.

​"Lima puluh tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Jika pada manusia usia ini sudah mulai diingatkan dokter untuk mengurangi gula dan kopi. Namun bagi sebuah vihara, usia 50 tahun justru menunjukkan kematangan, keteguhan, dan keberlanjutan dalam melayani umat serta masyarakat," Ucap Bupati Kembang yang disambut senyum dan tepuk tangan dari para hadirin.

​Bupati Kembang menegaskan bahwa esensi dari perayaan ini bukan sekadar merayakan bertambahnya usia fisik bangunan, melainkan merayakan 50 tahun pengabdian dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, toleransi, kedamaian, dan cinta kasih antar sesama di bumi Mekepung Jembrana.

​

Bupati Kembang menyampaikan bahwa prasasti yang ditandatangani merupakan bukti sejarah bagi generasi masa depan bahwa Vihara Empu Astapaka dirawat oleh tangan-tangan orang baik yang tulus. Beliau juga memuji masyarakat Jembrana yang selama ini dikenal sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman.

​

"Di Jembrana, perbedaan bukan alasan untuk kita berjarak, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling menghormati. Vihara Empu Astapaka telah menjadi bagian penting dalam merawat semangat kebersamaan tersebut," imbuhnya.

​

Menutup sambutannya, Bupati berharap agar di usia emasnya ini, Vihara Empu Astapaka dapat terus berkembang, melahirkan generasi muda yang bijaksana, serta menjadi pusat sumber inspirasi dan kebahagiaan bagi semua makhluk hidup.

​

Sementara itu Pandita Sudiarta Indrajaya selaku Ketua Umum Yayasan Empu Astapaka menyampaikan banyak terimakasi atas seluruh dukungan yang diberikan oleh Bupati Kembang Hartawan. 

"Saya haturkan terimakasi untuk Bapak Bupati kita tercinta yang tidak pernah absen memberi dukungan atas segala kegiatan yang kita laksanakan terutama hari ini dalam ulang tahun ke 50 Vihara Empu Astapaka," ucap Pandita Sudiarta

Acara ditutup dengan penampilan Wayang Sutasoma yang dipersembahkan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita bisa tetap teguh bersatu walaupun memiliki keberagaman agama budaya dan bahasa.

Beri atensi besar pada PMI, Pemkab Jembrana Salurkan Donasi ASN dan Fasilitasi Pemulangan Jenazah PMI Meninggal di Jepang

JEMBRANA , BALI KINI – Bentuk kepedulian nyata dan respons cepat ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap warganya yang tertimpa musibah di luar negeri. Pemkab Jembrana menyerahkan santunan sebesar Rp12.209.000 hasil donasi ASN kepada keluarga almarhum I Kadek Mas Heriadi (34), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jembrana yang meninggal dunia saat bekerja di Ibaraki, Jepang.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerprin) Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, yang hadir mewakili Bupati Jembrana .

Penyerahan dilakukan langsung kepada pihak keluarga di kediaman almarhum yang beralamat di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, pada Sabtu malqm ( 6/6).

Almarhum I Kadek Mas Heriadi dilaporkan menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (24/5/2026) lalu di Jepang, setelah kondisi kesehatannya mengalami penurunan.

Kepala Dinas Nakerprin Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, menjelaskan bahwa dana santunan yang diserahkan tersebut merupakan hasil dari gerakan mandiri dan aksi kepedulian sukarela dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jembrana. Gerakan ini diinisiasi secara spontan sebagai bentuk gotong royong untuk meringankan beban keluarga almarhum.

"Bupati dan Wakil Bupati Jembrana memberikan atensi yang sangat besar terhadap PMI kita yang mengalami musibah di luar negeri. Santunan dari rekan-rekan ASN ini adalah bentuk komitmen pelayanan, empati, dan kepedulian nyata kami di jajaran pemerintahan terhadap masyarakat Jembrana," ujar Kadek Mirah.

Selain memberikan bantuan materiil, Pemkab Jembrana juga bergerak taktis secara lintas sektor untuk memfasilitasi seluruh proses pemulangan jenazah almarhum dari Jepang hingga ke tanah air. Dinas Nakerprin Jembrana langsung mengurus kelengkapan administrasi dan membangun komunikasi intensif dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta paguyuban warga Jembrana yang berada di Jepang.

"Untuk kelancaran akomodasi di dalam negeri, Pemkab Jembrana juga telah menyediakan fasilitas ambulans dari RSU, bantuan BBM, serta kendaraan operasional bagi pihak keluarga guna penjemputan langsung ke bandara," tambahnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kadek Mirah menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang ikut mengawal proses birokrasi di Jepang hingga jenazah tiba di rumah duka dengan selamat. Pihaknya secara khusus berterima kasih kepada BP3MI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, serta jajaran ASN dan masyarakat Jembrana atas dukungan moral maupun materiil.

"Kami juga memberikan apresiasi khusus kepada Paguyuban Semeton Jembrana di Ibaraki, Jepang, terutama kepada Ketua Paguyuban yang telah berkomunikasi langsung via *video call* dengan Bapak Bupati untuk mengawal proses pemulangan jenazah almarhum dari awal hingga selesai," pungkasnya. *(Pro )*

TIM SAR CARI 2 KORBAN TERSERET ARUS DI PANTAI KUTA

KUTA , BALI KINI -- Dua bocah terseret arus di Pantai Kuta, Kabupaten Badung saat bermain bola pada Minggu sore, sekitar pukul 18.05 Wita. Sesaat sebelum kejadian mereka sedang bermain bola di bibir pantai, beberapa kali bolanya terlempar ke laut, namun nahas saat sedang mengambil bola korban terseret ombak dan menghilang.

Petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 18.50 Wita dari Bapak Asad. Diketahui identitas korban atas nama Airlangga Andrianto (13 tahun) dan Noval Aditya Saputra (8 tahun), keduanya bertempat tinggal di Jalan Mataram, Kuta.

Malam itu diberangkatkan 6 personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menuju lokasi. Terkendala dengan jarak pandang yang terbatas, upaya pencarian kemarin malam dilakukan dengan penyisiran sepanjang pantai. Hingga pukul 22.00 Wita hasil pencarian masih nihil.

Pagi ini SRU darat dan SRU laut kembali digerakkan dengan menurunkan 1 unit rubber boat. Sementara itu Balawista Kuta melakukan penyisiran menggunakan 1 unit jetski. SRU darat penyisiran ke arah selatan sejauh kurang lebih 1 KM. Rencana operasi SAR hari ke dua akan menyisiri seputar lokasi kejadian seluas 3 NM2 oleh SRU laut.

Unsur SAR yang terlibat selama berlangsungnya operasi SAR diantaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Polsek Kuta, Polairud Polresta Denpasar, Babinpotmar, Balawista Kuta, Banser, BRC, pihak keluarga dan masyarakat setempat. (ayu)

Bupati Sanjaya Antar Tabanan Torehkan Prestasi Nasional di Bidang Pengentasan Stunting dan Kemiskinan

Tabanan , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Terbaik III Tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Yogyakarta Marriott Hotel, Jumat (4/6), usai menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Jawa dan Bali yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran kementerian Republik Indonesia, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik. Pertemuan juga diikuti para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Jawa dan Bali sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Rakor Forkopimda mengangkat pembahasan mengenai peran pemerintah pusat dalam mewujudkan peningkatan sinergitas guna menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum. Forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kolaborasi antarpimpinan daerah melalui pertukaran informasi dan gagasan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga stabilitas wilayah.

 

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Regional Financial Discussion dari Kementerian Dalam Negeri bertema “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Creative Financing”. Berbagai isu strategis dibahas oleh para narasumber, mulai dari kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, tantangan peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi belanja daerah, hingga penggalian potensi pembiayaan kreatif yang dapat diterapkan pemerintah daerah beserta pemetaan risikonya.

 

Pada malam apresiasi, Pemerintah Kabupaten Tabanan berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Terbaik III Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting yang menilai komitmen serta kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program secara terpadu dan berkelanjutan.

 

Penilaian meliputi konvergensi program, capaian layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, laju penurunan angka stunting dan kemiskinan, serta inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Apresiasi tersebut diserahkan oleh Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

 

Prestasi ini menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menekan angka stunting dan kemiskinan. Salah satu inovasi yang terbukti mampu mendukung percepatan penurunan stunting adalah program unggulan Bupati Ngantor di Desa yang diinisiasi langsung oleh Bupati Sanjaya. Program tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, lintas sektor, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara langsung hingga ke tingkat desa dan keluarga sasaran.

 

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Tabanan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tabanan yang selama ini turut berperan aktif mendukung berbagai program pembangunan daerah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani.

 

“Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, yang telah memberikan penilaian dan apresiasi kepada Kabupaten Tabanan atas prestasi dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Terima kasih juga kepada masyarakat Tabanan yang selama ini bersama-sama mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang sangat koordinatif membuat berbagai program dapat berjalan dengan baik. Dengan kerja sama, saling bahu-membahu, dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah, berbagai prestasi akhirnya dapat kita wujudkan bersama,” ujar Sanjaya.

 

Ia menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat, percepatan penurunan stunting, serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan yang lebih merata (*)