Dirgahayu ke 238 Kota Denpasar 27 Feb 2026,, SAMASTA BHUWANA JAGADHITA,,

APINDO Fasilitasi Dialog, Pengusaha Resah Urus OSS dan Izin Air Tanah

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem,Bali Kini– Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar talkshow bertema “Optimalisasi Air Bawah Tanah: Tantangan dan Solusi Dunia Usaha” sebagai respons atas keresahan pelaku usaha di Karangasem dalam mengurus perizinan, khususnya melalui sistem OSS dan izin air bawah tanah (ABT).

Kegiatan yang dibuka Asisten II Setda Karangasem itu menghadirkan unsur pemerintah provinsi, balai wilayah sungai, ESDM, hingga dinas perizinan untuk memberikan penjelasan langsung kepada pelaku usaha.

Ketua DPD APINDO Bali, I Nyoman Oka Antara, menegaskan banyak pengusaha kecil hingga menengah mengaku kebingungan saat mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meski sistem sudah terintegrasi secara nasional, di lapangan pelaku usaha menilai alur dan persyaratan teknis masih sulit dipahami.

“Pengusaha ingin tertib. Tapi mereka butuh kejelasan tahapan, informasi yang utuh, dan sistem yang lebih mudah dipahami,” ujarnya.

Ia menambahkan, keresahan muncul bukan karena pelaku usaha menolak aturan, melainkan karena merasa proses administrasi cukup kompleks. APINDO pun menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan membantu pelaku usaha memahami regulasi yang berlaku.

Dari sisi pemerintah, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Bali I Ketut Ariantana menjelaskan bahwa izin air diperlukan sebagai instrumen pengendalian. Pemanfaatan air tanah harus dibatasi agar tidak berdampak pada penurunan debit mata air, terutama di wilayah hulu. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan air permukaan seperti sungai, danau, dan mata air yang dinilai masih memiliki potensi besar.

Perwakilan Balai Wilayah Sungai Penida–Bali, Bima Anjasmoro, menyampaikan bahwa pihaknya memproses dan merekomendasikan izin air permukaan yang menjadi kewenangan pusat. Sementara untuk air tanah tetap mengikuti mekanisme verifikasi sesuai regulasi.

Dari ESDM Provinsi Bali ditegaskan bahwa air permukaan menjadi prioritas pemanfaatan, sedangkan air tanah diposisikan sebagai cadangan yang harus dikendalikan penggunaannya karena berisiko terhadap kondisi geologis jika dieksploitasi berlebihan.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem menjelaskan bahwa sistem OSS telah dirancang terintegrasi. Namun diakui, persyaratan teknis dan administrasi memang cukup detail sehingga pelaku usaha perlu memahami setiap tahapan dengan cermat.

Melalui forum ini, APINDO berharap lahir solusi konkret agar proses pengurusan OSS dan izin air tidak lagi menimbulkan keresahan. Tujuannya jelas: pengusaha bisa tertib administrasi, regulasi tetap berjalan, dan pengelolaan sumber daya air tetap terjaga. 

Sementara para pengusaha berharap agar segala bentuk perijinan dapat dilakukan dengan cepat dan gampang sesuai regulasi agar perusahaan berjalan dengan lancar tanpa hambatan kedepannya. (Ami)

APINDO Gelar Talkshow Optimalisasi Air Bawah Tanah, Jawab Keresahan Pengusaha Hotel di Karangasem

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Keresahan para pengusaha hotel dan pelaku usaha lain di Karangasem terkait perizinan air bawah tanah (ABT) akhirnya mendapat respons konkret. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar talkshow bertema “Optimalisasi Air Bawah Tanah: Tantangan dan Solusi Dunia Usaha” yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setda Kabupaten Karangasem dan menjadi ruang dialog terbuka bagi pelaku usaha yang selama ini membutuhkan kepastian arah dalam pengurusan izin air tanah.

Ketua Panitia, I Gusti Agung Bagus Agung Krisna, Kamis (26/2) mengatakan, air bawah tanah merupakan sumber daya vital yang menopang sektor industri, pariwisata, pertanian, UMKM hingga sektor pendukung lainnya. Namun pemanfaatannya tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan ketersediaan, penurunan kualitas dan kuantitas, hingga regulasi dan isu keberlanjutan lingkungan.

“Oleh karena itu, APINDO memandang perlu adanya forum diskusi untuk memberikan pemahaman dan solusi praktis bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk urgensi para pengusaha untuk taat dalam perizinan, khususnya izin ABT. APINDO berupaya mencarikan jalan keluar bagi pengusaha hotel, restoran, dan sektor lain yang menggunakan air tanah agar memperoleh kepastian prosedur dan regulasi.

Ia menegaskan, APINDO ingin menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara dunia usaha, pemerintah, dan para ahli guna mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan. “Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus dijaga. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Diskusi ini menghadirkan lima narasumber kompeten, yakni Sekretaris PUPR Provinsi Bali I Ketut Ariantana, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budi Utama, Penyelidik Bumi Ahli Muda Disnaker ESDM Provinsi Bali I Kadek Sutika, Plt Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Penida–Bali Bima Ajnasmoro, serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem I Komang Suarnatha.

Ketua PHRI I Wayan Kariasa menyampaikan, melalui talkshow ini diharapkan terbangun dialog yang seimbang antara kepentingan usaha dan kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas, skema yang adil bagi pengusaha, serta dorongan penggunaan teknologi ramah lingkungan guna menjaga eksistensi sumber daya air.

Peserta kegiatan terdiri dari anggota APINDO, pelaku usaha lintas sektor, instansi terkait, hingga UMKM binaan APINDO Karangasem. Kehadiran UMKM dinilai penting karena isu pengelolaan air bukan hanya menyangkut pelaku usaha besar, tetapi juga keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang menjadi fondasi ekonomi daerah.

“Kami ingin diskusi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi menghasilkan rekomendasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan air bawah tanah yang bijak, efisien, dan bertanggung jawab,” kata Agung Krisna.

Pendanaan kegiatan berasal dari kontribusi peserta serta dukungan DPK APINDO Karangasem, DPD APINDO Bali, anggota PHRI, klinik, rumah sakit, perbankan, kontraktor, kampus, pelaku usaha laundry, toko donatur, vendor, sponsor, serta kehadiran SETC (Sampoerna Entrepreneurship Training Center).

Ketua DPD APINDO Bali, I Nyoman Oka Antara, menegaskan APINDO siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Targetnya jelas: daerah tumbuh, PAD meningkat, tenaga kerja terserap, dan lingkungan tetap lestari. (Ami)

Pecah!! 10 Tahun Vakum, Dentuman Jegog Suar Agung Kembali Guncang Jepang

Jembrana , Bali Kini - Dentuman instrumen bambu raksasa khas Jembrana akhirnya kembali mengguncang publik Negeri Sakura. 

Setelah 'puasa' selama 10 tahun, Sekaa Jegog Suar Agung sukses mengawali rangkaian tur budaya mereka dengan pementasan perdana yang spektakuler di Toyota City, Jepang, Kamis (19/2/2026) malam.

Ribuan pasang mata dibuat tak berkedip oleh resonansi nada rendah dan ritme eksplosif dari Bumi Makepung. 

Kehadiran delegasi seni ini seolah menjadi obat rindu sekaligus bukti nyata bahwa Jegog tetap memiliki tempat istimewa di kancah internasional meski sempat absen selama satu dekade.

Penampilan sekaha Jegog Suar Agung dipimpin oleh I Gede Oka Artha Negara, sosok pimpinan Jegog Suar Agung yang dikenal sebagai konseptor dan pencipta komposisi musikal bambu berkarakter kuat dan dinamis. 

Ia merupakan putra maestro almarhum I Ketut Suwentra, sosok legendaris yang dijuluki “Pekak Jegog” dan berjasa besar membawa Jegog ke panggung internasional. Pada pementasan kali ini, Gede Oka juga mengajak putra putrinya Okky Junior Sadewa dan Ikko Suar Agung Dewi sebagai penari Jegog Suar Agung untuk regenerasi kesenian Jegog Suar Agung. 

"Antusiasme penonton di Toyota City luar biasa. Ini membuktikan bahwa resonansi bambu Jembrana memiliki tempat spesial di hati warga Jepang," ujar pimpinan Suar Agung, I Gede Oka Artha Negara.

Disisi lain, bagi Ikko Suar Agung Dewi, pementasan di Jepang kali ini memiliki tantangan tersendiri mengingat untuk pertama kalinya ia ikut mendampingi dan turun langsung dalam pertunjukan besar Jegog Suar Agung. 

"Tur ini bukan sekadar agenda pementasan, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk melestarikan dan mengembangkan Jegog Suar Agung," ungkap Ikko Suar Agung Dewi.

Ia menegaskan pentingnya regenerasi, pembinaan generasi muda, serta penguatan jejaring internasional agar musikal bambu khas Jembrana tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. 

Melalui Jegog suar agung ini, Ikko Dewi bertekad menjaga warisan leluhur agar tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi terus bertumbuh sebagai kebanggaan budaya yang mendunia terlebih Kakek merupakan Sang Maestro Jegog.

Rombongan yang sebelumnya dilepas oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan ini, dijadwalkan akan berkeliling ke sejumlah kota besar di Jepang selama 12 hari ke depan. Misi ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan seni, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Jepang lewat jalur kebudayaan.

Dentuman bambu dari Desa Sangkar Agung akan kembali menggema di Negeri Sakura—menegaskan bahwa Jegog Suar Agung bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan duta budaya yang mempererat hubungan Indonesia dan Jepang dari generasi ke generasi. (*)

Respons Pengetatan Transfer Pusat, Bupati Kembang Hartawan Terapkan "Empati Fiskal" dan Strategi Kreatif PAD Jembrana

JEMBRANA , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini tengah menghadapi tantangan serius menyusul postur APBD Jembrana yang sangat terkoreksi akibat adanya kebijakan pengetatan transfer dan pengurangan dana transfer pusat secara signifikan. 

Data APBD Jembrana  tahun terakhir , terjadi penurunan cukup tajam dari sisi pendapatan transfer . Pada tahun 2026 ini dana transfer pusat berkurang sebesar Rp 115 milyar dibanding tahun sebelumnya, dengan total dana transfer yang masuk Rp 711 milyar. 

Merespons kondisi fiskal yang menantang ini, Bupati I Made Kembang Hartawan mengambil langkah taktis dengan menerapkan strategi “Empati Fiskal” dan " Cermat Anggaran” demi memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik di Jembrana tidak terhenti.

Strategi cermat ini menjadi kunci utama agar program-program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan, tetap dapat dinikmati masyarakat Jembrana ditengah keterbatasan. 

Tren pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang terjadi secara nasional berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah. Namun, bagi Bupati Kembang Hartawan, tekanan anggaran ini justru menjadi momentum untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri.

Kebijakan "Empati Fiskal" yang diusung Bupati Kembang menekankan pada kepekaan birokrasi dalam memilah prioritas. Di tengah terkoreksinya pendapatan daerah, setiap rupiah yang tersisa kini dihitung secermat mungkin sepenuhnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

"Kita harus jujur bahwa APBD kita sedang terkoreksi akibat pengetatan transfer pusat. Ini adalah momentum bagi kita untuk melaksanakan Empati Fiskal. Artinya, birokrasi harus punya empati; jika anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional kantor yang harus dikurangi  , bukan anggaran perbaikan jalan atau layanan kesehatan masyarakat dan program pro rakyat lainnya, "tegas Bupati Kembang Hartawan, Senin (23/2).

Pemkab Jembrana bergerak progresif melalui strategi kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk menambal defisit akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat.

Upaya intensifikasi dan inovasi digitalisasi pada sektor pajak serta retribusi daerah membuahkan hasil positif. Terpenting juga menutup celah kebocoran . Tahun ini , PAD Jembrana berhasil tumbuh signifikan sebesar 32,5 persen dari tahun sebelumnya. 

"Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri. Kenaikan PAD ini adalah 'uang hasil keringat' daerah yang kita optimalkan untuk menambal celah kekurangan dari pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana," imbuh Bupati Kembang.

Langkah lainnya , Dengan melakukan Lobi Strategis dan Optimalisasi Dana BKK. 

Untuk menjangkau itu,Pemkab  Jembrana juga gencar melakukan lobi ke pemerintah setingkat di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian terkait.

Langkah diplomasi fiskal ini bertujuan untuk mengamankan dana dana pusat serta dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program strategis di Jembrana.

Disisi lain , Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi, menambahkan bahwa di tengah koreksi anggaran ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyisiran ulang (refocusing) anggaran secara ketat.

"Bapak Bupati memberikan instruksi yang sangat tegas: efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tapi memotong biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun secara angka total APBD terkoreksi karena faktor eksternal (pusat), namun kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita jaga kekuatannya melalui kecermatan alokasi," jelas Gus Diendi.

Dengan kombinasi strategi kreatif dalam penggalian PAD dan disiplin tinggi dalam empati fiskal, Kabupaten Jembrana membuktikan bahwa keterbatasan anggaran dapat dijawab dengan inovasi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. ( *)

PAD Jembrana Melesat 32,5% ditahun pertama menjabat, Bupati Kembang Tegas: "Jangan Main-main dengan Pajak, Tutup Rapat Celah Kebocoran!"

Jembrana , Bali Kini - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 32,5% dalam satu tahun kepemimpinan Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat). 

Di balik angka impresif tersebut, Bupati Kembang mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran dan pihak terkait untuk menjaga integritas dan tidak melakukan praktik "main mata" yang dapat memicu kebocoran pajak daerah.

Bupati Kembang Hartawan saat dihubungi Minggu (22/2) menegaskan bahwa kenaikan ini adalah hasil dari "bersih-bersih" sistem. Optimalisasi pendapatan  daerah , cermat dan efisien dalam belanja serta mencegah kebocoran pendapatan. 

Ia menyoroti pentingnya menutup setiap celah kebocoran pendapatan yang selama ini dapat menghambat pertumbuhan PAD.

" Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, jangan main-main dengan pajak rakyat! Tidak boleh ada ruang untuk pungutan liar atau kebocoran sistem. Kita fokus pada digitalisasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang bersih, PAD meningkat tajam , serta belanja daerah secermat mungkin agar efektif dan efisien ," tegas Bupati Kembang.

Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, realisasi PAD tahun 2024 yang semula Rp184,5 miliar melonjak drastis menjadi Rp244.572.715.955,30 pada tahun 2025. Pertumbuhan sebesar Rp59,9 miliar ini membawa realisasi PAD menyentuh angka 105,96% dari target yang ditetapkan, atau mengalami surplus sebesar Rp13,7 miliar dari target.

Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi rutin. Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memimpin Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD dan pemangku kepentingan terkait.

"Pimpinan secara rutin mengevaluasi langsung capaian realisasi di lapangan. Dengan keterlibatan aktif pimpinan, permasalahan yang dihadapi dapat terurai dan segera mendapatkan solusi," ujar Gusdiendi , minggu ( 22/2).

Ia menambahkan, Bupati  memberikan arahan tegas pada tiga poin utama.

Pertama soal Integritas:, Menekankan kejujuran dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.

 Kedua Akselerasi Digital dengan memperluas  sistem pembayaran elektronik (e-retribusi) untuk transparansi.

 Terakhir , soal pemutahiran  Data. Melakukan validasi data potensi riil untuk mempermudah proses penagihan yang lebih akurat.

Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mempercepat visi misi serta mendukung  program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil. ( * )

Wawali Arya Wibawa Apresiasi Peresmian Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Kumala Loka Panjer.

Denpasar, Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menerima secara resmi Ijin Pendirian Operasional Penyelenggaraan  Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Kumara Loka Desa Adat Panjer, Kelurahan Panjer dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha di  Yayasan Kumara Loka, Desa Adat Panjer, Kelurahan Panjer Jl.Tukad Mawa No.9c Panjer, Rabu (25/2).

Selanjutnya, izin tersebut secara resmi diserahkan kepada Ketua Yayasan Kumala Loka Panjer, I Wayan Restina yang disaksikan langsung oleh Anggota DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, bertempat di Pratama Widyalaya Yayasan Kumala Loka Panjer, serta dihadiri undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas terbitnya izin Pratama Widyalaya Kumara pertama di Kota Denpasar. Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, pihaknya mengucapkan terima kasih atas sinergi dan komunikasi yang telah terjalin antara DPD RI perwakilan Bali, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, serta Pemerintah Kota Denpasar.

“Kami selalu berkomitmen menjalankan visi dan misi kelima, yakni penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan budaya Bali. Di dalam budaya Bali terdapat unsur adat, agama, seni, dan budaya. Konsep Widyalaya ini menjadi sangat penting dalam memperkuat visi tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan pendidikan  Widyalaya tidak semata melihat kuantitas, melainkan kualitas. Dengan heterogenitas masyarakat Kota Denpasar, penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai budaya dinilai mampu memperkokoh pembangunan kota yang dicintai bersama.

Arya Wibawa juga mengungkapkan bahwa proses penggodokan konsep Widyalaya telah dilakukan hampir satu tahun bersama Rai Dharmawijaya Mantra. Saat ini Pemkot Denpasar tengah melakukan pendataan potensi yang dapat mendukung terwujudnya konsep pendidikan Widyalaya, yang meliputi jenjang Adi, Pratama, Madya, hingga Utama.

“Kami akan berkolaborasi berbasis desa adat yang menjadi pembeda Denpasar dengan kabupaten lain di Bali. Kami telah menugaskan Kadis Kebudayaan dan Kadis Pendidikan untuk melakukan pemetaan serta sosialisasi kepada desa adat. Bendesa adat akan kami kumpulkan untuk memetakan potensi desa adat yang bisa mengembangkan konsep Widyalaya ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa TK Negeri di Denpasar diketahui telah mengadopsi konsep serupa, meski belum terintegrasi secara resmi dengan pemerintah pusat.

 Diharapkan ke depan keberadaan Widyalaya di Kota Denpasar dapat terwujud secara optimal dan terintegrasi.

Sementara itu, DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan bahwa saat ini di Denpasar telah terdapat dua Widyalaya, salah satunya berbasis inklusi untuk disabilitas. Menurutnya, pengelolaan pendidikan formal berbasis desa adat memiliki potensi besar, mengingat desa adat umumnya memiliki aset tanah, lembaga pendukung seperti LPD, pasar desa adat, serta potensi akreditasi lembaga pendidikan.

“Kita mendorong desa adat apabila ingin mendirikan yayasan pendidikan dari TK, SD, SMP hingga SMA sangat memungkinkan. Pendidikan berbasis desa adat ini menjadi penguatan dari akar budaya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk sekolah negeri diperlukan transformasi dan kesepakatan bersama Kementerian Agama, Bimas Hindu, serta kepala daerah. Selain itu, perlu pengaturan transisi guru yang berada di bawah Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.

Konsep Widyalaya sendiri diharapkan menjadi sekolah berbasis akhlak, dengan komposisi pembelajaran yang menyeimbangkan antara nilai-nilai budaya dan norma (sekitar 40 sampai 60 persen) dengan pembelajaran umum nasional maupun internasional.

Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dan modernisasi, tetapi juga memiliki nilai, arah, serta pengendalian diri yang bersumber dari tradisi dan norma budaya Bali.

"Melalui sinergi pemerintah, desa adat, dan pemangku kepentingan terkait, keberadaan Widyalaya di Kota Denpasar diharapkan mampu memperkuat karakter generasi muda sekaligus menjaga jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman," ujarnya.  (Ayu)

Kontrak Kini 5 Tahun, Kabar Gembira bagi PPPK Karangasem

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan masa perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru selama lima tahun. Kebijakan yang diputuskan Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, ini menjadi kabar gembira bagi para PPPK yang sebelumnya hanya memperoleh perpanjangan kontrak satu tahun. Hal ini disampaikan Bupati Gus Par dalam acara pengarahan untuk PPPPk di Ballroom MPP, Rabu (25/2). 

Keputusan tersebut diambil setelah koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait dalam Pengarahan Umum Proses Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Formasi 2023 yang berakhir pada 28 Februari 2026. Pemerintah daerah memilih skema lima tahun untuk memberi kepastian kerja sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Bupati Gus Par menyatakan perpanjangan kontrak bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia, khususnya di tengah kekurangan 921 tenaga kesehatan dan 881 tenaga guru jenjang TK, SD, dan SMP di Karangasem.

“Perpanjangan ini diharapkan memotivasi peningkatan kinerja sekaligus memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih optimal,” ujarnya.

Pemkab Karangasem juga melakukan pengangkatan PPPK 2025, menyusun kebutuhan tenaga melalui penataan ASN, serta berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kemendikdasmen terkait usulan formasi.

Meski menjadi kabar baik, masa kontrak lima tahun ditegaskan sebagai masa penilaian. Evaluasi kinerja dilakukan berkala dan pemutusan kontrak dapat diberlakukan bila target tidak tercapai atau terjadi pelanggaran disiplin.

Bupati menekankan empat hal kepada PPPK: menjaga disiplin dan kinerja, terus berinovasi dan meningkatkan kompetensi, menjaga integritas ASN, serta memberikan pelayanan publik yang ramah dan solutif.

Sekretaris Daerah Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengingatkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan merupakan ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jika tidak disiplin, tidak sesuai SOP, atau mengabaikan tugas, pemerintah akan memberikan surat peringatan hingga pemutusan kontrak,” tegasnya.

PPPK Dominasi ASN

Kepala BKPSDM Karangasem, Cokorda Alit Surya Prabawa, melaporkan jumlah ASN per Januari 2026 mencapai 9.541 orang, terdiri atas 4.336 PNS, 104 CPNS, dan 5.101 PPPK atau 53,5 persen dari total ASN.

Untuk PPPK Formasi 2023, sebanyak 1.076 orang berakhir kontraknya pada 28 Februari 2026 dan 1.068 orang yang terdiri dari 668 guru dan 400 tenaga kesehatan,diusulkan diperpanjang lima tahun. Delapan orang tidak diperpanjang karena mengundurkan diri dan pelanggaran disiplin.

Kebijakan ini berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Karangasem berharap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin stabil sekaligus mendorong terwujudnya visi Karangasem yang AGUNG, Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi. (Ami/rls)

Syok, Korban Penyebaran Video Asusila di Abang Akan Jalani Pendampingan Psikologis

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Dampak penyebaran video asusila yang menimpa seorang siswi SMA Negeri di Kecamatan Abang, Karangasem, tak hanya berbuntut proses hukum. Kondisi psikologis korban kini menjadi perhatian serius karena masih mengalami syok berat.

Video asusila tersebut diketahui disebarkan oleh mantan pacarnya sendiri setelah hubungan keduanya berakhir. Diduga tak terima diputuskan, pelaku nekat mengunggah video itu melalui fitur story di akun media sosial milik korban hingga akhirnya tersebar luas.

Kapolsek Abang, AKP I Komang Gede Susiawan, membenarkan pelaku merupakan seorang siswa SMA asal Kecamatan Karangasem. “Yang menyebarkan pihak laki-laki, orang dari Kecamatan Karangasem,” ujarnya, Selasa (24/2).

Sementara itu, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Karangasem langsung bergerak melakukan pendampingan. Kepala UPTD PPA Karangasem, Nyoman Budiartini, mengatakan pihaknya telah mendatangi sekolah korban untuk memberikan asistensi awal.

“Kondisinya masih sangat syok. Sejak video itu tersebar, korban tidak enak makan. Kami sudah lakukan pendampingan dan akan lanjutkan dengan pendampingan psikolog untuk memulihkan trauma yang dialami,” jelasnya.

Pendampingan ini difokuskan pada pemulihan mental korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Pihak PPA juga berkoordinasi dengan sekolah untuk memastikan korban tetap mendapat perlindungan selama proses pemulihan berlangsung.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyebaran konten asusila tanpa persetujuan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang serius bagi korban. (Ami)

Sidak Gabungan Ramadan 1447 H, Lapas Karangasem Pastikan Nihil Narkoba dan Barang Terlarang

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Memasuki bulan suci Ramadan 1447 H, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama aparat gabungan, Rabu (25/2/2026). Hasilnya, tidak ditemukan narkoba maupun barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.

Sidak melibatkan unsur Kodim 1623 Karangasem, Polres Karangasem, serta BNNK Karangasem. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, menyasar kamar hunian, badan warga binaan, hingga fasilitas pendukung keamanan yang dinilai rawan.

Kepala Lapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, menegaskan sidak ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah deteksi dini untuk memastikan lapas tetap steril dari peredaran narkoba dan alat komunikasi ilegal.

“Kami tidak memberi ruang sedikit pun bagi narkoba maupun barang terlarang. Sinergi dengan TNI, Polri, dan BNN menjadi kekuatan penting untuk menjaga integritas dan kondusivitas lapas, khususnya di bulan Ramadan,” tegasnya. Hasil sidak memang tidak menemukan barang mencurigakan, namun beberapa peralatan seperti gagang sapu, pisau cukur dan lain-lain turut di sita guna mencegah hal yang tidak diinginkan.

Berikut hasil barang sitaan HASIL KEGIATAN: 

- 6 Buah Batu

- 8 Buah Pipa

- 6 Buah Botol Kaca Parfum

- 1 Buah Gelas Kaca

- 3 Buah Handphone

- 30 Buah Paku

- 22 Buah Korek Gas

- 10 Sendok Besi

- 3 Buah Cermin

- 12 Buah Alat Kuris

- 2 Buah Stop Kontak

- 2 Buah Gunting

- 2 Buah Pinset

- 1 Buah Gunting Kuku

- 2 Buah Kabel USB

- 5 Buah Set Kartu Remi

- 1 Buah Headset

- 1 Buah Ikat Pinggang

Pemeriksaan berlangsung tertib dan terukur dengan pendekatan humanis, tanpa mengurangi ketegasan. Aparat juga memberikan imbauan langsung kepada warga binaan agar mematuhi tata tertib serta turut menjaga keamanan lingkungan hunian.

Keterlibatan aparat gabungan dinilai memperkuat pengawasan sekaligus memberi efek preventif, baik bagi warga binaan maupun petugas. Kehadiran lintas instansi menjadi pesan jelas bahwa pengawasan dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Dari hasil sidak, nihil temuan barang terlarang. Kondisi tersebut menunjukkan sistem pengawasan internal berjalan efektif serta komitmen jajaran Lapas Karangasem dalam menjalankan standar operasional prosedur secara konsisten.

Ke depan, sidak serupa akan digelar berkala sebagai langkah preventif untuk memastikan Lapas Karangasem tetap aman, tertib, dan bersih dari narkoba. (Ami)