DPRD Bali Soroti Tata Ruang dan Status Lahan Handara Golf & Resort Bali

DENPASAR, BALI KINI -  DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) menyoroti kegiatan pemanfaatan ruang serta status penguasaan lahan di kawasan Handara Golf & Resort Bali. Sorotan ini muncul setelah dilakukan evaluasi dan inspeksi lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap tata ruang, aset daerah, dan perizinan.

Dalam hasil pembahasan, Pansus menemukan adanya indikasi ketidaksinkronan antara perencanaan tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, aspek penguasaan lahan juga menjadi perhatian, terutama terkait ketidaksesuaian data sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang dimiliki pengelola dengan data yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional.

Pansus juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari aktivitas kawasan, khususnya dalam kaitannya dengan sistem hidrologi di dataran tinggi Bedugul. Peristiwa banjir di wilayah Desa Pancasari disebut menjadi indikator penting perlunya evaluasi hubungan antara kawasan terbangun, hutan, dan aliran air alami.

Meski demikian, Pansus menilai keberadaan kawasan wisata tersebut bukan faktor tunggal penyebab banjir. Sebagian besar area dinilai masih mempertahankan tutupan vegetasi, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan risiko banjir bersifat terbatas. Namun, tekanan terhadap daya dukung lingkungan tetap harus diantisipasi melalui pengawasan ketat dan penyesuaian kebijakan tata ruang.

Dari sisi aset, Pansus menemukan adanya perbedaan data SHGB yang dilaporkan dengan yang tercatat secara resmi, yang dinilai sebagai “red flag” administratif. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk ketidakjelasan batas dan luas lahan yang dikuasai.

Sementara dari aspek perizinan, Pansus menilai adanya kemungkinan fragmentasi izin yang belum terkonsolidasi secara menyeluruh dalam satu sistem pengelolaan kawasan. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara izin dengan aktivitas di lapangan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pentingnya penataan ulang secara menyeluruh agar pemanfaatan ruang tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

“Penataan ini bukan untuk menekan, tetapi memastikan seluruh pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan, menjaga keseimbangan antara kepastian berusaha dan perlindungan lingkungan serta kepentingan publik,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pansus merekomendasikan pengembalian salah satu SHGB yang telah berakhir masa berlakunya kepada negara, evaluasi tanah terlantar, hingga penertiban hak atas tanah yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan pengendalian sistem hidrologi secara terpadu untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Pancasari dan sekitarnya.

Pansus juga meminta dilakukan evaluasi teknis terhadap pembangunan di area sensitif seperti lereng curam dan tepi jurang, guna mencegah potensi kerusakan lingkungan serta risiko bencana di masa mendatang. (Arn)

Paripurna DPRD, Gubernur Paparkan Lonjakan Wisatawan dan Tantangan Serius Pariwisata Bali

DENPASAR, Bali Kini — Pemerintah Provinsi Bali mengungkapkan tren positif sektor pariwisata sekaligus sejumlah tantangan serius yang mengancam keberlanjutan daerah tersebut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-30 DPRD Provinsi Bali, Senin (6/4/2026), dalam agenda penyampaian Raperda tentang tata kelola usaha pariwisata berkualitas dan perubahan pajak daerah.  

Gubernur Bali memaparkan, jumlah kunjungan wisatawan pada awal 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Wisatawan domestik mencapai 968.313 orang hingga Maret 2026, naik 4 persen dari tahun 2025 sebanyak 930.838 orang. Sementara itu, wisatawan internasional mencapai 1.645.169 orang, meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

Secara keseluruhan, sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang, lebih tinggi dari tahun 2024 yang tercatat 6,3 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali juga sangat signifikan, mencapai Rp167 triliun atau sekitar 53,6 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.  

Namun di balik angka positif tersebut, pemerintah menyoroti berbagai persoalan yang makin kompleks. Alih fungsi lahan sawah terus meningkat, volume sampah bertambah, serta kerusakan lingkungan mulai mengancam ekosistem. Selain itu, ketersediaan air bersih dan kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang semakin nyata.  

Tak hanya itu, ketimpangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita juga masih terjadi. Infrastruktur dan transportasi publik dinilai belum memadai, sementara peluang usaha bagi masyarakat lokal semakin terdesak. Praktik penggunaan nama warga lokal untuk pembelian aset oleh pihak asing juga meningkat.  

Masalah sosial turut menjadi perhatian, mulai dari meningkatnya kasus narkoba, prostitusi, hingga isu keamanan. Bahkan, muncul komunitas warga asing yang cenderung eksklusif dan terpisah dari masyarakat lokal.  

Di sisi budaya, pemerintah menilai terjadi peningkatan penodaan tempat suci serta mulai terkikisnya keaslian budaya Bali. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak identitas daerah yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata.  

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan, penguatan regulasi melalui Raperda ini menjadi langkah penting untuk memastikan pariwisata tetap berkualitas tanpa mengorbankan alam, budaya, dan masyarakat lokal. (Arn)

DPRD Bali Usulkan Moratorium Izin di Kawasan Pariwisata Padat

Denpasar, Bali Kini — Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menemukan berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan ruang, pengelolaan aset, dan perizinan yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan serta budaya Bali.  

Temuan tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah, ditandai dengan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan praktik di lapangan. Kondisi ini bahkan dinilai sudah terjadi secara sistemik dan berulang, terutama di kawasan pariwisata yang berkembang pesat.  

Kawasan seperti Canggu, Munggu hingga Tanah Lot menjadi sorotan karena mengalami alih fungsi lahan pertanian secara masif menjadi akomodasi pariwisata. Hal ini berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan serta tergerusnya karakter ruang berbasis budaya Bali.  

Sebagai langkah pengendalian, Pansus TRAP merekomendasikan moratorium penerbitan izin baru, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta izin usaha pariwisata di kawasan padat pembangunan.  

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan evaluasi terhadap izin yang telah terbit serta menindak tegas pelanggaran melalui pencabutan izin hingga pembongkaran bangunan yang tidak sesuai aturan.  

Di kawasan pariwisata yang sudah jenuh seperti Kuta Selatan, DPRD Bali menilai tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur sudah melampaui batas, sehingga diperlukan pembatasan pembangunan serta audit menyeluruh terhadap izin usaha.  

Untuk jangka panjang, Pansus juga mendorong penataan ruang berbasis zonasi serta pemerataan pembangunan ke wilayah lain di Bali guna mencegah penumpukan investasi di satu kawasan. 

“Pelanggaran tata ruang tidak muncul secara sporadis, melainkan bersifat sistemik dan berulang,” demikian ditegaskan dalam rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali.  

Pansus menegaskan bahwa tata ruang, aset, dan perizinan harus diawasi secara terintegrasi agar pembangunan Bali tetap seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan nilai budaya.  (Arn)

Tak Terkalahkan, Negaroa FA Jembrana Sabet Gelar Juara Internasional di Bali 7s 2026

Gianyar , Bali Kini - Dunia sepak bola usia dini Jembrana menorehkan tinta emas di kancah internasional. Negaroa Football Academy (NFA) Jembrana U-10 berhasil keluar sebagai Juara 1 pada turnamen bergengsi "Bali 7s 2026" untuk kategori GOLD, setelah tampil dominan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara.

Berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, pada 2–5 April 2026, ajang ini merupakan salah satu turnamen sepak bola usia dini terbesar di Asia yang diikuti oleh 500 tim dan sekitar 8.000 peserta dari 7 negara. 

Keberhasilan Negaroa FA meraih podium tertinggi bukan tanpa alasan. Tim asuhan akademi kebanggaan Jembrana ini mencatatkan statistik yang luar biasa sepanjang turnamen:

 Statistik menunjukkan dari Total Pertandingan 10 Laga mencatatkan hasil 

 7 Kemenangan, 3 kali Imbang, dan Tanpa Kekalahan (Unbeaten). 

 Sementara untuk Produktivitas juga cukup baik dengan Mencetak 17 Gol, hanya kebobolan 2 gol selama seluruh rangkaian turnamen.

Statistik ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak Jembrana tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mendominasi permainan di level internasional.

Rosidan Anas,  pelatih menegaskan , kemenangan bukan merupakan hasil instan. Performa gemilang para pemain U-10 ini adalah hasil dari program latihan jangka panjang yang dijalankan secara konsisten oleh Negaroa FA. Fokus pengembangan meliputi teknik dasar, pemahaman prinsip bermain, kekompakan tim, hingga penguatan mental bertanding.

"Hasil ini adalah buah dari proses latihan yang konsisten, disiplin, dan kerja keras seluruh pemain. Ini membuktikan bahwa anak-anak dari Jembrana mampu bersaing dan unggul di level internasional," ungkap pelatih Negaroa FA yang akrab disapa Coach Rozy., dihubungi selasa (7/4). 

Pihak akademi juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para orang tua pemain dan seluruh pihak yang memberikan dukungan moral maupun materiil. Sinergi antara pelatih, pemain, dan orang tua menjadi kunci utama di balik kesuksesan tim dalam menjaga performa hingga partai final.

Keberhasilan di Bali 7s 2026 ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi para talenta muda Jembrana untuk terus berkembang. Perjalanan masih panjang, namun Negaroa FA telah membuktikan bahwa Jembrana adalah lumbung talenta sepak bola yang patut diperhitungkan di kancah dunia. ( Prokopim )

Jembrana Targetkan Jadi yang Tercepat dan Terdepan di Bali dalam Program KDKMP

JEMBRANA , BALI KINI – Kabupaten Jembrana melakukan akselerasi penuh untuk mengukuhkan posisi sebagai daerah dengan pencapaian tertinggi dan tercepat di Bali dalam implementasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ambisi ini ditegaskan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, usai menerima kunjungan sosialisasi dari Danrem 163/Wira Satya, di KDMP Desa Delod Berawah , Selasa ( 7/4).

Bupati Kembang Hartawan menyatakan bahwa Jembrana tidak ingin sekadar menjalankan program secara normatif, melainkan menargetkan hasil yang paling masif dan progres paling cepat dibandingkan kabupaten lain di Pulau Dewata.

"Kami ingin tercepat, kami ingin terdepan, dan kami ingin terbanyak. Maka dari itu, upaya kolaborasi dengan TNI, desa adat, dan dinas langsung kita lakukan tanpa menunda," tegas Bupati Kembang Hartawan.

Saat ini, Jembrana telah membuktikan komitmennya dengan menduduki posisi puncak dalam pencapaian target KDKMP. Tercatat sebanyak 7 titik telah mencapai pembangunan 100%, sementara 14 titik lainnya sedang dalam proses pembangunan aktif. Bupati menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk bergerak dengan ritme cepat dalam memfasilitasi seluruh aspek pembangunan fisik.

Untuk memastikan Jembrana tetap di posisi terdepan, Pemkab telah menyiapkan tiga langkah taktis :

1. Hibah Aset Strategis : Memetakan dan menyerahkan aset pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan koperasi.

 2. Optimalisasi Lahan Desa Adat: Mengajak Desa Adat aktif menyumbangkan pemanfaatan lahan agar pembangunan fisik KDKMP merata di seluruh pelosok Jembrana.

 3. Peningkatan Kualitas SDM: Menyiapkan pelatihan intensif bagi pengurus koperasi agar manajemen berjalan profesional dan berkelanjutan.

"Kami siap mengawal keberhasilan program Bapak Presiden Prabowo Subianto di Jembrana agar kesejahteraan masyarakat kami bisa meningkat secepat mungkin," terang Bupati Kembang.

Senada dengan ambisi tersebut, Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.E., mengapresiasi kesiapan luar biasa dari Jembrana. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Pemda Jembrana adalah kunci utama mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Jembrana sangat luar biasa. Kita ingin Jembrana tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelopor dan yang tercepat dalam urusan ketahanan pangan melalui KDKMP ini," ujar Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra.

Dengan dukungan penuh dari berbagai lini, Jembrana optimis mampu melampaui target-target yang ditetapkan. KDKMP di Jembrana diharapkan menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Bali dalam hal kecepatan birokrasi, ketersediaan lahan produktif, dan ketepatan eksekusi di lapangan. ( prokopim)

Wawali Arya Wibawa Terima Audiensi Sekar Bali, Dorong Kolaborasi Penanganan Sampah

Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima audiensi Forum Semeton Karangasem (Sekar) Bali di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Denpasar , Bali Kini - Upaya memperkuat penanganan sampah di Kota Denpasar terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Hal ini tercermin saat Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menerima audiensi Forum Semeton Karangasem (Sekar) Bali di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Dalam kesempatan tersebut jajaran kepengurusan Forum Sekar Bali menyampaikan beberapa visi misi dan program kerja organisasi. Hal ini termasuk keinginan untuk berkolaborasi dalam membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya pembangunan dan penanganan sampah di Kota Denpasar. 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat mendukung berbagai kalangan dalam upaya membantu Pembangunan di Kota Denpasar. Terlebih, dalam penanganan sampah serta lingkungan yang menjadi salah satu fokus pembangunan Kota Denpasar saat ini. 

"Tentunya hal ini kita sambut dengan baik pertemuan ini, Pemkot Denpasar sangat terbantu dengan adanya organisasi yang berfokus pada isu lingkungan seperti ini, tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pemilahan sampah serta pengolahan sampah berbasis sumber," ujar Arya Wibawa.

Sementara Ketua Forum Sekar Bali, Dr. I Made Suniastha Amertha mengatakan audiensi kali ini bermaksud untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan baru dari Forum Sekar Bali Kota Denpasar.

Lebih lanjut, selain itu juga dipaparkan visi misi  serta program kerja organisasi yang sejalan dengan pembangunan Kota Denpasar seperti pengolahan sampah. Terlebih warga Karangasem yang ada di Kota Denpasar saat ini kurang lebih sebanyak 30 persen sehingga sudah sepatutnya kita turut bersinergi untuk membangun serta menjaga kebersihan wilayah tinggal khususnya di Kota Denpasar.

"Tentu kami berharap dengan isu yang ada di Kota Denpasar ini dapat teratasi dan kami turut menghimbau warga kami yang bertempat tinggal di Kota Denpasar agar dapat memilah sampah dan mengikuti aturan dari Pemerintah Kota Denpasar," pungkas Made Suniastha. (Arm)

JKK BPJS Ketenagakerjaan Kepada Ahli Waris Korban Kecelakaan Kerja di Denpasar

Ket.foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyalurkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada dua orang ahli waris korban, masing-masing kepada korban kecelakaan kerja, dan juga Jaminan Kematian, di Loby kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Denpasar , Bali Kini - Walikota Jaya Negara Salurkan Santunan 

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyalurkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada dua orang ahli waris korban, masing-masing kepada korban kecelakaan kerja, dan juga Jaminan Kematian, di Loby kantor Walikota Denpasar, Selasa (7/4).

Adapun dua orang ahli waris penerima tersebut masing-masing adalah Ketut Alit Suriyani ahli waris atas nama korban kecelakaan kerja (meninggal) I Made Adita Kusuma, yang merupakan pekerja di Badan Permusyawaratan Desa Pemecutan Kaja yang menerima santunan JKK sebesar Rp 180.400.000.

Selain itu, santunan juga diberikan kepada I Made Ris Wijaya ahli waris atas nama korban meninggal dunia, I Wayan Kantra yang menerima santunan JKK plus tabungan Jaminan Hari Tua (JHT), berjumlah total Rp 42.000.000.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang berterima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan karena penyaluran santunan ini bisa terealisasi dengan baik dan lancar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu segala proses klaim santunan ini,” katanya.

Walikota Jaya Negara juga berharap santunan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga, serta bermanfaat untuk menunjang perekonomian keluarga dan keperluan lainnya. 

“Kepada ahli waris yang menerima klaim BPJS ini, mudah mudahan dapat tabah atas musibah yang terjadi, semoga santunan BPJS ini dapat meringankan beban keluarga,” harap Jaya Negara.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Adventus Edison Souhuwat mengatakan, perlindungan kepada para pekerja merupakan suatu hal krusial dan perlu diintensifkan.

“Kami tadi sempat berbincang dengan para ahli waris penerima manfaat, dan mereka tidak menyangka akan menerima manfaat sebesar ini. Memang secara nilai rupiah yang diterima tidak akan mampu menggantikan kehilangan anggota keluarga, namun setidaknya melalui bantuan ini akan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” katanya. 

Selain kegiatan penyerahan santunan, pada kesempatan itu, Adventus juga mengenalkan diri sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar yang baru kepada Bapak Walikota, dan menitip diri dan kerjasamanya selama bertugas di sini.

Salah seorang ahli waris penerima manfaat, Ketut Alit Suriyani berterima kasih  kepada Pemerintah Kota Denpasar dan juga BPJS Ketenagakerjaan atas santunan JKK dan segala bantuan yang telah diberikan kepada keluarganya.

"Tentu santunan ini sangat bermanfaat bagi kami sekeluarga. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Walikota Denpasar, BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu kami sekeluarga," ungkapnya. (ays).

Polsek Bebandem Ringkus Residivis Spesialis Warung Kosong, Uang Jutaan Rupiah Berhasil Disita

Laporan team: Gusti Ayu Purnamiasih 

​KARANGASEM, Bali Kini - Tim gabungan Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Bebandem yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Ricky Johannes Hutapea, S.Tr.K., berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian uang tunai. Seorang pemuda berinisial IGM alias L (19) berhasil diamankan petugas pada Senin (6/4/2026).

​Kronologi Aksi Pencurian

​Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah warung milik NWS di Banjar Dinas Dukuh, Desa Bebandem, pada Jumat (3/4/2026) sekitar pukul 14.30 WITA. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang saat itu sedang meninggalkan warung untuk ke kamar mandi.

​Hanya dalam waktu singkat, pelaku masuk ke dalam warung dan menggasak tas selempang berisi uang tunai hasil dagangan. Korban baru menyadari kehilangan tersebut saat kembali ke warung dan mendapati uang senilai kurang lebih Rp7.000.000 telah raib. Kejadian ini kemudian dilaporkan oleh anak korban, IPGS, ke Mapolsek Bebandem.

​Penangkapan Pelaku

​Kapolsek Bebandem, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suastawan, S.H., M.H., mengonfirmasi bahwa penangkapan dilakukan setelah tim melakukan serangkaian penyelidikan dan analisa mendalam terhadap rekaman CCTV.

​"Pelaku berhasil kami amankan di wilayah Banjar Dinas Beten Waru, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis dan mengaku telah melakukan aksi serupa di beberapa tempat dengan sasaran warung kosong," ungkap AKP Ngurah Bagus.

​Barang Bukti yang Diamankan

​Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang identik dengan rekaman di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu:

​Satu unit sepeda motor RX-Z warna hitam tanpa plat nomor.

​Satu buah hoodie berwarna merah marun yang dikenakan pelaku saat beraksi.

​Uang tunai sejumlah Rp4.450.000 yang disimpan di dalam saku jaket pelaku.

​Proses Hukum

​Saat ini, terduga pelaku IGM alias L beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Bebandem untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak meninggalkan barang berharga di tempat terbuka tanpa pengawasan, guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa. (Ami)

Harga Plastik Melonjak, Pedagang Keliling di Karangasem Terpaksa Naikkan Harga Jualan

KARANGASEM, Bali Kini — Kenaikan harga plastik yang dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku impor serta lonjakan harga minyak dunia mulai berdampak pada pedagang kecil di Kabupaten Karangasem.

Salah satunya dirasakan oleh Herry, pedagang keliling yang berjualan di kawasan Pemkab Karangasem. Saat diwawancarai pada Selasa (7/4/2026), ia mengaku harga plastik mengalami kenaikan drastis, bahkan lebih dari 100 persen.

“Plastik kecil yang biasanya Rp2.000 per pack sekarang sudah Rp7.000,” ujarnya.

Kondisi ini memaksanya untuk menyesuaikan harga jual dagangan. Gorengan yang sebelumnya dijual Rp1.000 per biji kini naik menjadi Rp2.000 per biji.

Herry yang sehari-hari menjajakan dagangannya menggunakan bakul kepada pegawai di lingkungan Pemkab Karangasem mengaku keberatan dengan kenaikan tersebut. Ia juga khawatir pelanggan akan berkurang akibat harga yang ikut naik.

Menurutnya, kenaikan harga plastik sangat terasa karena menjadi kebutuhan utama dalam membungkus dagangan. Ia berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah agar pedagang kecil tidak semakin terbebani.

“Semoga ada solusi, karena kami pedagang kecil yang paling terasa dampaknya,” pungkasnya. (Ami)

Wabup Ipat: Desa Adalah Subjek Strategis, OPD Wajib Perkuat Integrasi Program

Jembrana , Bali Kini - Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan ujung tombak sekaligus subjek strategis dalam menentukan kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikan Wabup Ipat saat memimpin Apel Rutin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Senin (6/4), bertempat di depan Kantor Bupati Jembrana.

Dalam arahannya, Wabup Ipat menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk mengubah paradigma dalam melihat desa. Menurutnya, desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan aktor utama yang memiliki peran vital dalam mencapai target-target daerah.

"Desa dan kelurahan adalah subjek strategis. Saya minta seluruh Perangkat Daerah melakukan konvergensi program yang menyasar langsung ke sana. Pastikan pembangunan desa berbasis pada data dan potensi lokal guna menciptakan kemandirian wilayah," tegas Wabup Ipat di hadapan para peserta apel.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan peran desa harus dibarengi dengan sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Fokus pada potensi lokal dianggap sebagai solusi jitu untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Jembrana.

Wabup Ipat berharap, dengan menjadikan desa sebagai basis pembangunan, setiap intervensi program pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran karena menyentuh akar rumput secara langsung.

Di sisi lain, menyikapi kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat dampak ekonomi global, Wabup Ipat mengajak seluruh jajaran ASN untuk menerapkan prinsip 

Empati Fiskal, Efisiensi anggaran diperintahkan melalui penghematan operasional, seperti penggunaan daya listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih terukur.

"Di tengah keterbatasan ini, inovasi adalah kunci. Jangan terjebak pada kegiatan rutinitas tanpa dampak nyata. Gunakan setiap rupiah anggaran dengan orientasi pada hasil yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Menutup arahannya, Wabup Ipat mengingatkan seluruh Perangkat Daerah untuk tetap bekerja optimal sesuai target RPJMD. Ia menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi agar setiap program yang digulirkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Jembrana. (  * )