Puncak HUT SMP PGRI 2 DenpasarHarapkan Momentum Jadi Tonggak Sekolah Untuk Didik Generasi Berkualitas

Denpasar : Bali Kini - Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menghadiri Puncak HUT Ke- 50 SMP PGRI 2 Denpasar, yang dirangkaikan dengan kegiatan GRISDA Festival, pada Jumat (23/1) pagi. 

Pj. Sekda IGN. Eddy Mulya yang juga menjabat Ketua PGRI Provinsi Bali ini dalam kesempatan tersebut didampingi Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA. Gede Wiratama, Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Denpasar, Ayu Sri Wahyuni, jajaran Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Provinsi Bali, YPLP PGRI Kota Denpasar, serta undangan terkait lainnya. 

Saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, Pj. Sekda IGN. Eddy Mulya menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat HUT Ke- 50 kepada Keluarga Besar SMP PGRI 2 Denpasar dan apresiasi setinggi - tingginya kepada YPLP PGRI Provinsi Bali dan Kota Denpasar. 

"50 tahun bukanlah waktu yang singkat. SMP PGRI 2 Denpasar telah hadir ditengah-tengah masyarakat, mengabdi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan alumni penerus bangsa yang cemerlang," katanya.

Puncak HUT Ke-50 SMP PGRI 2 Denpasar kali ini, lanjutnya memiliki arti yang tepat merangkum perjalanan sekolah ini sebagai pondasi kokoh menatap masa depan yang cerah. Siswa-siswi yang dididik di sekolah ini kami harap dapat diarahkan bersaing di era global tanpa melupakan jati diri kearifan lokal. 

"Apresiasi juga kami arahkan kepada seluruh guru dan tenaga pengajar SMP PGRI 2 Denpasar atas dedikasi tanpa lelah mendidik siswa -siswinya. Para siswa pun kami harapkan dapat menjadikan momentum HUT Ke- 50 ini sebagai inspirasi dalam belajar karena masa depan cerah bukan hadiah tapi hasil kerja keras," imbuhnya lagi. 

Eddy Mulya juga berpesan, agar momentum ini juga dapat dijadikan sebagai tonggak maju melangkah unggul dan semoga sekolah ini terus berkembang maju mendidik melahirkan generasi penerus yang berkualitas. 

Sebagai Ketua PGRI Provinsi Bali, Pj. Sekda Eddy Mulya juga menambahkan, Kota Denpasar telah menjadi contoh pengembangan sekolah PGRI baik di Provinsi Bali bahkan di Indonesia.  

"Seluruh YPLP PGRI baik Provinsi Bali dan Kota Denpasar terus menjaga kemitraan dengan sekolah negeri dimana kemitraan sejajar terus dipertahankan dalam membangun, maju bersama dalam meningkatkan daya unggul masing-masing, berdampingan dengan baik dan cara kerja ini terus dipertahankan, " ujarnya. 

Sementara Kepsek SMP PGRI 2 Denpasar, Ayu Sri Wahyuni dalam sambutannya mengungkapkan perjalanan 50 Tahun SMP PGRI 2 Denpasar dalam mencerdaskan masyarakat telah dimulai oleh para pendiri terdahulu. Tema yang diangkat dalam HUT Ke-50 yakni Golden Journey, Bright Future adalah rasa syukur atas semua yang telah dilalui dan ditempuh sejalan dengan semangat melangkah kedepan. 

"Siswa kami disini tidak hanya diarahkan untuk unggul secara akademik dan non akademik, namun juga dididik untuk selalu menanamkan nilai karakter kedispinan," ujarnya.

Kedepan lanjut Ayu Sri, pihaknya akan  akan terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jaman disertai penanaman karakter siswa

"Terimakasih kami haturkan juga kepada seluruh pihak yang mendukung kami dalam melaksanakan tugas tanggungjawab mencerdaskan bangsa dan terus tumbuh unggul serta berkarakter," ucapnya. (esa-wahdodi)

Bersama Bapak Angkat Kebersihan dan Elemen Desa AdatWalikota Jaya Negara Hijaukan Pura Beji Penatih

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan dan penghijauan di Pura Beji Desa Adat Penatih, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Jumat (23/1)

Denpasar, Bali Kini - Komitmen menjaga kesucian lingkungan sekaligus kelestarian alam kembali ditunjukkan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Bersama bapak angkat kebersihan Kelurahan Penatih serta seluruh elemen Desa Adat Penatih, Walikota Jaya Negara melaksanakan aksi kebersihan dan penghijauan di kawasan Pura Beji Desa Adat Penatih, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Jumat (23/1).

Kegiatan ini melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar selaku bapak angkat kebersihan Kelurahan Penatih, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, serta unsur Desa Adat dan masyarakat setempat. Seluruh peserta berbaur membersihkan area pura sekaligus melaksanakan aksi penghijauan dengan penanaman sebanyak 50 pohon di sekitar kawasan Pura Beji.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Anggota DPRD Denpasar, I Ketut Budha, Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Wayan Sudiana, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, Bendesa Adat Penatih I Wayan Ekayana, serta perangkat kelurahan dan desa adat setempat.

Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang terbangun antara bapak angkat kebersihan, DLHK, Desa Adat Penatih, dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan pura, namun juga menjadi wujud nyata implementasi nilai gotong royong dan kepedulian bersama terhadap lingkungan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bapak angkat kebersihan, DLHK, unsur Desa Adat Penatih, serta masyarakat yang bersama-sama melaksanakan aksi kebersihan dan penghijauan di kawasan Pura Beji Desa Adat Penatih. Ini merupakan upaya bersama menjaga kesucian pura sekaligus kelestarian lingkungan,” ujar Jaya Negara.

Sementara itu, Lurah Penatih I Wayan Murda turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta keterlibatan bapak angkat kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang telah berkolaborasi bersama desa adat dan masyarakat. 

"Kami berharap kegiatan kebersihan dan penghijauan seperti ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan guna mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan lestari, khususnya di kawasan suci serta ruang publik di Kelurahan Penatih," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, penghijauan kali ini dilakukan dengan penanaman sebanyak 50 pohon bantuan DLHK Kota Denpasar yang terdiri atas pohon Ketapang Kencana, Juwet, Badung, Mundeh, dan pohon Gatep. (Pur)

Wawali Arya Wibawa Buka Musrenbang Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2027,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Denpasar Utara Tahun Anggaran 2026 yang ditandai dengan pemukulan Gong di Harris Hotel and Conventions, Denpasar, Jumat (23/1).

Tekankan Akselerasi Peningkatan Infrastruktur, Utilitas Umum Hingga Pembangunan SDM.

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Denpasar Utara Tahun Anggaran 2027 yang ditandai dengan pemukulan Gong di Harris Hotel and Conventions, Denpasar, Jumat (23/1). Kegiatan yang mengusung tema Peningkatan kualitas daya saing SDM serta inovasi pelayanan publik yang berbasis budaya melalui transformasi digital menuju Denpasar Maju ini diharapkan mampu menjaring partisipasi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan di Kota Denapsar, khususnya di wilayah Kecamatan Denpasar Utara. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Kecamatan Denpasar Utara, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Wayan Putra Satjana, Kadis Damkar dan Penyelematan Kota Denpasar, I Made Tirana, Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta, Perwakilan Kapolsek Denpasar Utara, Perwakilan Danramil, Perbekel/Lurah se-Kecamatan Denpasar Utara, serta undangan lainya. 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menjelaskan, guna pencapaian pembangunan yang maksimal, diperlukan perencanaan pembangunan. Dimana, Musrenbang ini diharapkan menjadi wadah pembahasan usulan guna menciptakan terobosan dan program prioritas. 

"Berbagai peramasalahan dan tantangan harus ditanggulangi dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efisien," ujarnya. 

Dikatakan Arya Wibawa, saat ini, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks. Beragam permasalahan, mulai dari infrastruktur perkotaan, utilitas umum, pembangunan SDM hingga penanganan sampah harus terus dioptimalkan. Sehinga pihaknya menekankan agar OPD senantiasa bergerak cepat dan tepat dalam menyikapi tantangan pembangunan masa kini. 

Lebih lanjut dijelaskan, musyawarah pembangunan desa/kelurahan menghasilkan program yang menjadi bahan acuan dalam menyusun program pembangunan kecamatan. Tentunya setiap program pembangunan yang diusulkan agar diseleksi sebagai penajaman prioritas guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

"Tentunya kami berharap melalui Musrenbang ini dapat menjadi wahana diskusi yang konstruktif dalam rangka menetapkan dan memantapkan program prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai Visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju," ujarnya.

“Saat ini, sampah tetap menjadi prioritas utama, selain juga peningkatan infrastruktur, utilitas dan pembangunan SDM terus dioptimalkan, kami berherap semua pihak hingga lapisan terbawah dapat bergerak cepat dan menjawab setiap tantangan pembangunan,” ujarnya. 

Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta menjelaskan, Musrenbang ini merupakan sebuah forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan guna membahas dan menyepakati program pembangunan prioritas di wilayah Kecamatan Denpasar Utara. Pembangunan desa/kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sehingga keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sangatlah penting. Hal ini guna menggugah rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Dikatakannya, pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada lembaga yang ada ditingkat desa/kelurahan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Sehingga peningkatan kesejahteraan dengan pengelolaan SDM secara efisien menuju masyarakat bahagia dapat tercapai. 

"Tentunya melalui peran serta masyarakat akan mampu dilakukan penghimpunan serta analisa terhadap setiap program yang menjadi usulan untuk bisa ditetapkan menjadi program prioritas pembangunan," ujarnya

Dikatakannya, dalam Musrenbang Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2027 ini terdapat 147 usulan program yang ditujukan kepada tujuh OPD. Yakni kepada Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebanyak 15 usulan, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebanyak 122 usulan, kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebanyak 5 usulan, kepada Dinas Pertanian Kota Denpasar sebanyak 2 usulan, kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Denpasar sebanyak 1 usulan, kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar sebanyak 1 usulan dan kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar sebanyak 1 usulan.

"Tentunya peningkatan infrastruktur, penanganan sampah, utilitas umum, dan pembangunan SDM jadi prioritas sebagai upaua mensiptakan akselerasi wujudkan kesejahteraan rakyat menuju Denpasar Maju," ujarnya. (Ags).

PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL DPMPTSP BANGLI DAN TELKOM SINERGIKAN DIGITALISASI UMKM.

Bangli , Bali Kini - Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bangli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli menggelar kegiatan "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pelatihan Digitalisasi Berbasis Media Sosial".

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, (23/1/26), bertempat di Ruang Rama, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli ini, dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangli, Jetet Hiberon, A.P., M.Si.

Dalam sambutannya, Jetet Hiberon menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi bagi para pelaku usaha untuk berkembang. Ia menyampaikan bahwa NIB bukan sekadar identitas, melainkan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah dan perbankan. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergisitas antara pemerintah daerah dengan Rumah BUMN Telkom Bangli. 

"Kami ingin memastikan pelaku usaha di Bangli tidak hanya tertib secara administrasi dengan memiliki NIB, tetapi juga cakap secara digital agar mampu bersaing di pasar global melalui optimalisasi media sosial," ujar Jetet. 

Jetet juga memaparkan Fokus Utama Kegiatan kali iini yakni yang pertama terkait dengan Legalitas Tanpa Batas yakni Pendampingan langsung pembuatan NIB melalui sistem OSS bagi para peserta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Kedua Literasi Digital yakni, pelatihan strategi pemasaran berbasis media sosial guna memperluas jangkauan pasar produk lokal Bangli di era digital. Ketiga terkait dengan sinergi instansi, yakni berkolaborasi strategis antara DPMPTSP Kabupaten Bangli dan Rumah BUMN Telkom sebagai wujud dukungan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, terang Jetet Hiberon.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha di Kabupaten Bangli semakin percaya diri untuk naik kelas, memiliki daya saing yang kuat, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap roda perekonomian daerah.

Pemkab Karangasem Teken Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas dan Tinta, Hemat Anggaran Rp1,368 Miliar

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas dan Bahan Komputer (Tinta) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Jumat (23/1/2026).

Kegiatan ini merupakan upaya Pemkab Karangasem dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui skema konsolidasi.

Laporan kegiatan dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Karangasem, Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos., M.A.P. Ia menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Keputusan LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik.

“Konsolidasi pengadaan ini bertujuan untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif, menjamin keseragaman spesifikasi dan kualitas barang, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan perangkat daerah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan konsolidasi, Pemkab Karangasem berhasil mencatat efisiensi anggaran yang signifikan. Pengadaan kertas HVS menghasilkan penghematan sekitar Rp1,68 miliar atau 30 persen, sementara pengadaan tinta komputer menghasilkan efisiensi sekitar Rp300 juta atau 17 persen. Total potensi efisiensi mencapai Rp1,368 miliar dari pagu anggaran Tahun 2026 dan estimasi kebutuhan Tahun 2027.

Pelaksanaan konsolidasi ini melalui tujuh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, market sounding, proses pemilihan penyedia, hingga penetapan pemenang bersama. Tercatat sebanyak 30 penyedia mendaftar, 19 penyedia memasukkan penawaran, dan seluruhnya ditetapkan sebagai penyedia dalam kontrak payung.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya konsolidasi pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan transparan.

“Dengan konsolidasi, posisi tawar pemerintah daerah menjadi lebih kuat, kualitas barang seragam, proses pengadaan lebih cepat, dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik,” tegasnya.

Kegiatan ini juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Direktur LKPP, R. Fendy Sarma Saputra, menyampaikan bahwa konsolidasi pengadaan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah karena pengadaan dilakukan dalam jumlah besar sehingga memberikan keuntungan wajar bagi penyedia dan nilai manfaat maksimal bagi pemerintah.

Pemkab Karangasem berharap kontrak payung ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah, sehingga mampu menunjang kinerja administrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Karangasem Agung. (Ami)

Wawali Arya Wibawa Buka Musrenbang Kecamatan Denbar Bangun Partisipasi Masyarakat, Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur

Ket. Foto :Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Denpasar Barat Tahun Anggaran 2027 yang ditandai dengan pemukulan Gong Pulu bertempat di Quest San Hotel (21/1)

Denpasar , Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Denpasar Barat Tahun Anggaran 2027 yang ditandai dengan pemukulan Gong Pulu bertempat di Quest San Hotel (21/1). 

Kegiatan yang  mengusung tema "Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Serta Inovasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Budaya Melalui Tranformasi Digital Menuju Denpasar Maju" ini diharapkan mampu menjaring partisipasi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar, khususnya di Kecamatan Denpasar Barat. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Wayan Putra Sarjana, Camat Denpasar Barat, I Wayan Yusswara, unsur TNI/Polri, Perbekel/Lurah se-Kecamatan Denpasar Barat serta undangan lainya.  

Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menjelaskan bahwa guna pencapaian pembangunan yang maksimal, diperlukan perencanaan pembangunan. Di mana, Musrenbang ini diharapkan menjadi wadah dalam membahas usulan guna menciptakan terobosan dan program prioritas.  

Lebih lanjut dijelaskan, musyawarah pembangunan desa/kelurahan ini menghasilkan program yang menjadi bahan acuan dalam menyusun program pembangunan di kecamatan. Dan setiap program pembangunan yang diusulkan agar diseleksi sebagai penajaman prioritas guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.  

"Tentu kami berharap melalui Musrenbang ini seluruh peserta dapat memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan konstruktif sehingga mampu menghasilkan keputusan dan rumusan tentang usulan program atau kegiatan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Kota Denpasar," pungkas Arya Wibawa. 

Wawali Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut juga mengajak seluruh perangkat kecamatan, desa, lurah, serta masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur jalan dan drainase yang telah dibangun. Di samping itu meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan menumbuhkan budaya tertib membuang sampah serta menjaga fasilitas umum. Wawali Arya Wibawa juga menekankan agar mengoptimalkan pengelolaan TPS3R, teba modern dan komposter. Memberikan edukasi dalam memilah serta mengelola sampah rumah tangga. 

“Kami  menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta musrenbang kecamatan atas partisipasi aktif dan pemikirannya. Semoga hasil musrenbang ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara Camat Denpasar Barat, I Wayan Yusswara dalam laporannya menjelaskan bahwa pembangunan desa/kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sehingga keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sangatlah penting, guna meningkatkan rasa  tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.  

Lebih lanjut dikatakannya, dalam Musrenbang Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2027 ini terdapat 54 usulan, yang seluruhnya merupakan usulan infrastruktur. Adapun usulan infrastruktur jalan dan drainase sebanyak 46 usulan. Diantaranya usulan pembangunan gedung ruang belajar sebanyak 2 usulan, infrastruktur sungai sebanyak 5 usulan dan pertamanan sebanyak 1 usulan. 

 "Tentu kami berharap dengan adanya 54  usulan tersebut dapat menjadi prioritas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kecamatan Denpasar Barat  dan Kota Denpasar pada umumnya," ujar Yusswara. (Eka)

Satpol PP Kota Denpasar Gelar Kegiatan SABERGEP, Tertibkan 12 Gepeng di Sejumlah Simpang Jalan

Denpasar, Bali Kini - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melaksanakan kegiatan SABERGEP (Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis) sebagai upaya penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum di wilayah Kota Denpasar.

Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik strategis yang selama ini kerap dijadikan lokasi aktivitas gelandangan dan pengemis (gepeng), Kamis (22/1). 

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan bahwa kegiatan SABERGEP merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman, khususnya bagi para pengguna jalan. “Operasi penertiban ini menyasar sejumlah titik lampu lalu lintas (traffic light) yang sering dijadikan lokasi aktivitas mengemis. Selain mengganggu ketertiban umum, aktivitas tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan baik bagi pelaku maupun pengguna jalan,” ujarnya.

Adapun lokasi penertiban meliputi kawasan Jalan Gatot Subroto, Jalan Gunung Agung, Jalan Mahendradata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gunung Soputan, Pesanggaran, Sanur, dan Tohpati. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan 12 orang pelanggar yang kedapatan melakukan aktivitas mengemis di area persimpangan jalan.

Lebih lanjut, Bawa Nendra menjelaskan bahwa dari 12 orang yang terjaring, beberapa di antaranya melakukan aktivitas mengemis dengan cara mengecat tubuh menggunakan cat warna perak atau yang dikenal masyarakat sebagai “manusia silver”.

“Seluruh gepeng yang terjaring kemudian diberikan pembinaan dan pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif agar mereka tidak kembali melakukan aktivitas yang sama di ruang publik,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan SABERGEP akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan lingkungan kota yang kondusif.

Satpol PP Kota Denpasar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran trantibum, masyarakat dapat melaporkannya melalui WhatsApp Bot Satpol PP Kota Denpasar di nomor +62 813-3733-8326.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kota Denpasar dapat terus terjaga sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua. (Ayu)

Gerindra–PSI Kritik Raperda Penyertaan Modal ke Bank BPD Bali, Tekankan Transparansi dan Tata Kelola

DENPASAR, Bali Kini  — Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum yang tegas terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Senin (19/1/2026). Pandangan tersebut dibacakan oleh I Wayan Subawa, S.H., M.H. di hadapan Gubernur Bali, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda beserta jajaran, kelompok ahli DPRD, serta para undangan dan wartawan.

Dalam satu paragraf kunci yang memuat sikap politik fraksi, Subawa menegaskan bahwa judul raperda dinilai kurang tepat dan perlu penataan ulang tata kelola penyertaan modal. “Secara normatif kata penyertaan modal sudah cukup tanpa harus diawali ‘penambahan’. Penyertaan modal harus membangun sinergi, bukan kompetisi antar pemegang saham, dan hak pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan,” tegasnya di podium paripurna.

Pada paragraf berikutnya, Fraksi Gerindra–PSI mempertanyakan perubahan dasar hukum dibandingkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 serta ketiadaan rujukan pada Perda Provinsi Bali dalam raperda terbaru. Mereka meminta kejelasan apakah regulasi lama sudah tidak relevan atau sengaja ditinggalkan tanpa alasan yang kuat.

Fraksi juga meminta kepastian apakah Bank BPD Bali telah memenuhi seluruh kriteria sebagai BUMD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, mengingat peraturan tersebut dijadikan salah satu dasar hukum utama dalam raperda.

Terkait mekanisme penyertaan modal, Fraksi Gerindra–PSI menegaskan keharusan mematuhi UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 43, agar prosesnya sah secara hukum dan tidak merugikan pihak mana pun.

Untuk rencana penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah, fraksi menilai asas publisitas wajib dipenuhi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi Bank BPD Bali maupun pihak ketiga.

Fraksi juga mengkritisi pengaturan “Hak dan Kewajiban” dalam raperda, yang menurut mereka seharusnya disusun sebagai “Kewajiban dan Hak”, dengan penekanan bahwa pengelolaan modal daerah mesti berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dalam Pasal 8 tentang pengawasan, Fraksi Gerindra–PSI mempertanyakan posisi Gubernur—apakah bertindak sebagai kepala daerah atau sebagai pemegang saham—mengingat dalam struktur perseroan sudah terdapat Dewan Komisaris sebagai organ pengawas.

Meski kritis, Fraksi Gerindra–PSI tetap mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali yang dinilai sehat, profitabel, likuid, serta memiliki kualitas aset yang terjaga. Tambahan penyertaan modal dinilai berpotensi memperkuat pembiayaan UMKM dan mempercepat transformasi digital layanan keuangan daerah.

Namun fraksi mengingatkan masih adanya potensi fraud internal dan lemahnya penegakan sanksi, serta mendorong evaluasi sistem promosi karyawan berbasis merit system agar lebih transparan dan profesional.

Sebagai penutup, Fraksi Gerindra–PSI menegaskan bahwa penyertaan modal daerah harus akuntabel, transparan, terbuka kepada DPRD melalui laporan kinerja berkala, serta dikelola profesional tanpa intervensi yang menyimpang dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PDI Perjuangan Sambut Positif Penyertaan Modal ke Bank BPD Bali, Tekankan Transparansi dan Kehati-hatian

Laporan reporter: I Made Arnawa 

DENPASAR, Bali Kini  — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Senin (19/1/2026). Pandangan tersebut dibacakan oleh Drs. I Wayan Tagel Winarta, MAP, di hadapan Gubernur Bali, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran OPD Pemprov Bali, kelompok ahli DPRD, serta wartawan media cetak dan elektronik.

Mengawali penyampaian, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap politik yang positif terhadap rencana penyertaan modal daerah. Mereka menilai langkah ini bukan sekadar penguatan fiskal, tetapi bagian dari strategi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat Bali.

Fraksi menilai kebijakan ini didukung oleh kondisi faktual Bank BPD Bali yang saat ini berada dalam posisi sehat, dengan tingkat profitabilitas baik, kualitas aset terjaga, serta likuiditas dan permodalan yang memadai. Atas dasar itu, penyertaan modal diharapkan dapat memperluas pembiayaan sektor produktif—terutama UMKM—memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mempercepat transformasi digital perbankan yang lebih efisien dan akuntabel.

Dalam satu paragraf kunci yang menegaskan sikap fraksi, Tagel Winarta menyatakan, “Penyertaan modal daerah ini harus dipahami sebagai investasi publik yang memberi dampak nyata dan terukur bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.”

Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa penggunaan keuangan daerah melalui mekanisme penyertaan modal harus tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada hasil. Mereka menilai kebijakan ini sudah diarahkan untuk memberikan manfaat objektif, baik bagi penguatan permodalan bank maupun pembangunan ekonomi daerah.

Meski mendukung, Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan agar seluruh proses—mulai perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan—dilakukan secara transparan. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan mengenai dasar pertimbangan, besaran penyertaan modal, serta proyeksi manfaat bagi masyarakat.

Fraksi juga mendorong pengaturan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang tegas terhadap penyertaan modal ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan administratif. Menurut mereka, akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah bersama DPRD.

PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus menempatkan kepentingan jangka panjang Bali di atas kepentingan sesaat, tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat maupun struktur sosial. Raperda ini diharapkan selaras dengan arah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali.

Sebagai penutup, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam semangat “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola, Satu Visi, dan Satu Tujuan Kerakyatan.” Mereka menilai keselarasan ini sebagai fondasi utama bagi kebijakan yang berdaya guna dan berpihak pada kepentingan rakyat Bali lintas generasi. (Arn)

Demokrat–NasDem Dukung Penyertaan Modal ke Bank BPD Bali, Dorong Kejelasan Skema Dana Nusa Dua

Laporan reporter: I Made Arnawa

DENPASAR, Bali Kini  — Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Senin (19/1/2026). Pandangan tersebut dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par, di hadapan Gubernur Bali, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, kelompok ahli DPRD, serta para undangan dan wartawan.

Mengawali penyampaian, Fraksi Demokrat–NasDem menegaskan bahwa penguatan permodalan Bank BPD Bali bukan sekadar keputusan bisnis, melainkan langkah strategis menghadapi dinamika konsolidasi perbankan nasional berbasis Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti. Fraksi menilai langkah ini penting agar Bank BPD Bali tetap kompetitif, sehat, dan dipercaya masyarakat serta dunia usaha di Bali.

Fraksi kemudian menyoroti skema pemanfaatan aset tanah daerah di kawasan Nusa Dua yang dikelola PT Bali Destinasi Lestari (BDL). Berdasarkan penjelasan Gubernur, BDL diwajibkan membayar sewa berdasarkan hasil appraisal pihak ketiga sebesar Rp 57 miliar per tahun selama 30 tahun, dengan opsi perpanjangan 20 tahun. Total potensi penerimaan selama 30 tahun mencapai Rp 1,71 triliun.

Melalui negosiasi pemerintah provinsi, disepakati pembayaran dilakukan lebih awal menggunakan metode Net Present Value sebesar Rp 850 miliar. Pembayaran dirinci 50 persen atau Rp 425 miliar pada 2026, serta masing-masing 25 persen atau Rp 212,5 miliar pada 2027 dan 2028. Fraksi menilai skema ini mengurangi risiko dibanding menunggu pembayaran bertahap selama puluhan tahun.

Dalam satu paragraf kunci yang menegaskan posisi politik fraksi, Ghumi Asvatham menyatakan dukungan sekaligus penegasan manfaat ekonomi kebijakan tersebut. “Dana Rp 425 miliar yang diterima pada 2026 bisa langsung digunakan untuk memperkuat permodalan Bank BPD Bali, dan dengan asumsi dividen 25 persen per tahun, tambahan penyertaan ini berpotensi menghasilkan sekitar Rp 75 miliar pendapatan tahunan bagi daerah,” tegasnya di ruang paripurna.

Meski mendukung, Fraksi Demokrat–NasDem meminta perbaikan redaksional Pasal 4 ayat (2) dan (3) Raperda agar tidak menimbulkan multitafsir. Mereka menilai perlu ditegaskan bahwa penyertaan modal Rp 300 miliar bersumber dari total penerimaan sewa aset Nusa Dua sebesar Rp 850 miliar, bukan hanya sebagian kecil tanpa penjelasan rinci.

Secara prinsip, Fraksi Demokrat–NasDem menyatakan sepakat melanjutkan pembahasan Raperda hingga ditetapkan menjadi Perda Provinsi Bali. Mereka menilai tambahan penyertaan modal strategis untuk memperkuat kapasitas pembiayaan Bank BPD Bali bagi sektor produktif, termasuk UMKM dan pembangunan daerah.

Di luar isu perbankan, fraksi juga mengingatkan Gubernur tentang ancaman cuaca ekstrem, pendangkalan sungai, drainase tersumbat, jalan berlubang, dan penumpukan sampah yang berpotensi memicu banjir. Mereka mendorong peningkatan koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk menangani persoalan sampah secara lebih serius dan terintegrasi.

Menutup pandangan umum, Fraksi Demokrat–NasDem menegaskan komitmennya mengawal Raperda ini demi kepentingan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Bali, seraya berharap tata kelola aset dan keuangan daerah semakin transparan, terukur, dan berkelanjutan. (Arn)