Bungan Desa ke-63 di Desa Antap, Bupati Sanjaya Ajak Masyarakat Kelola Potensi Lokal Secara Berkelanjutan

Laporan : Tim Liputan 

Tabanan , Bali Kini  – Program Bungan Desa "Bupati Ngantor di Desa" kembali digelar oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pada pelaksanaan ke-63 ini, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M., hadir di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, Selasa (25/11), sebagai wujud komitmennya untuk turun langsung di tengah masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kemandirian desa menuju Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Kehadiran Sanjaya turut didampingi anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Sekda, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta berbagai undangan terkait lainnya.

Kunjungan pertama Bungan Desa di Desa Antap, diawali dengan menyapa pelaku UMKM lokal. Bupati Sanjaya bersama jajaran meninjau Perajin Gamelan Rindik dan Gangsa milik I Gusti Putu Widiana di Banjar Dinas Antap Dajan Telabah. Selain berdialog dan menyaksikan proses pembuatan rindik, serta memainkan rindik, Ia juga memberikan dukungan nyata dengan memesan 10 rindik dan 4 gender sebagai upaya pelestarian seni dan budaya daerah. Perjalanan dilanjutkan menuju Kelompok Bakti Rahayu di Banjar Dinas Antap Kelod. 

Di lokasi tersebut, beliau berinteraksi dengan para anggota kelompok sekaligus mengikuti proses pembuatan bubu (alat penangkap lobster), yang produk-produknya juga dipasarkan hingga ke wilayah Yeh Gangga. Tidak hanya itu, Sanjaya turut meninjau peternakan kambing BUMDes setempat sebagai bagian dari dukungan penguatan ekonomi desa. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Sanjaya juga membeli hasil tangkapan dari seorang nelayan yang baru datang melaut, berupa ikan dan lobster.

Usai kunjungan, Sanjaya beserta jajaran hadir di Balai Banjar Desa Adat Antap Delod Sema, dengan sambutan hangat dari masyarakat. Kehadirannya pun diawali dengan menyapa anak-anak setempat, menyerahkan buku untuk mendukung layanan Perpustakaan Keliling, menyerahkan bantuan paket kepada dua (2) anak terduga stunting, serta membagikan bingkisan bagi anak-anak setempat yang bernama Ketut. Suasana semakin akrab melalui sesi maliang-liang dengan kuis yang diberikannya serta pembagian doorprize kepada setiap masyarakat yang mampu bisa menjawab pertanyaan Bupati Sanjaya. 

Dalam sambutannya, Sanjaya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen desa dalam mendukung visi pembangunan Tabanan. “Hari niki titiang berbangga sekali bisa melanjutkan program Berkantor di Desa yang ke-63 di Desa Antap. Dari awal titiang datang, tujuan utama titiang adalah mendekatkan program ring Kabupaten dengan program yang ada di Desa. Tiang yakin visi-misi Pak Mekel (Perbekel) pasti selaras dengan visi kita di Kabupaten, yaitu bagaimana mempercepat proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya di Desa Antap,” tegasnya. 

Rangkaian Bungan Desa juga diramaikan dengan berbagai layanan publik terpadu guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya, Pelayanan Literasi Inklusi dan Akses Perbankan dari Bank BPD Bali, pelayanan kesehatan beserta pembagian kacamata gratis sebanyak 108 buah, serta pelayanan dari berbagai OPD: DPMPTSP (penyerahan perizinan), Dukcapil (penyerahan KTP Elektronik), Bakeuda (pembayaran PBB), pelayanan AK1 (Kartu Kuning), Samsat Keliling, hingga BPJS Keliling. Layanan-layanan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berbagai pelayanan diharapkan Sanjaya mampu memberikan manfaat yang positif bagi seluruh masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. “Seperti biasa dalam kegiatan Bungan Desa, kami hadir dengan berbagai pelayanan. Hampir semua pelayanan yang kami miliki di Kabupaten kami persembahkan bagi Desa Antap yang kami cintai. Kami sekaligus ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat betul-betul terlayani secara langsung sampai tingkat bawah, itulah tugas pemerintah,” imbuh politisi asal Dauh Pala tersebut. 

Melihat potensi Desa Antap, mulai dari kerajinan alat musik kesenian Bali, sektor perikanan, hingga peternakan, dan pertanian yang ada, Sanjaya menekankan pentingnya penguatan pemasaran dan hilirisasi produk desa. Ia menyoroti peran Dekranasda Tabanan dan Perusda Tabanan dalam pemberdayaan UMKM dan IKM, serta pentingnya sinergi dan penguatan antara Bumdes dan Perusda Sanjayaning Singasana untuk menampung dan memasarkan produk lokal secara lebih luas dan berkelanjutan. 

Sanjaya sangat berharap, kehadirannya bersama jajaran di setiap Desa yang dikunjungi, mampu memberikan dampak yang positif dan berpihak untuk masyarakat. “Kami datang ke desa bukan hanya memberikan bantuan, tetapi solusi pemberdayaan. Dengan desa presisi nanti, kita petakan potensi dan komoditas, sehingga Tabanan benar-benar menjadi lumbung pangannya Bali. Kita hidupkan Bumdes, Bumdes hidupkan Perusda, dan Perusda akan menjual produk masyarakat ke hotel-hotel, restoran, dan lainnya di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, I Ketut Wastika selaku Perbekel Desa Antap, sampaikan ucapan terima kasihnya atas kehadiran Bupati dan jajaran di tengah tengah masyarakat Desa antap. Melalui paparannya, pihaknya menjelaskan berbagai potensi yang dimiliki di Desa Antap, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan hingga kerajinan yang diharapkan dapat terus diatensi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. “Terkait potensi yang ada tersebut dapat menjadi penyokong dan pendukung dalam kemajuan desa adat, serta mohon dukungan dan bantuan dari Bapak Bupati Tabanan, sehingga dengan potensi-potensi yang ada, desa dapat menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat desa kami yaitu Desa Antap,” ujarnya. 

Mengakhiri rangkaian kegiatan Bungan Desa, Sanjaya kemudian menuju Kantor Perbekel Desa Antap. Kegiatan diawali dengan sesi konseling calon pengantin melalui program Semara Ratih dan aktivitas pembahasan keselarasan program pemerintahan di ruang kerja Perbekel. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menerima audiensi Bendesa Adat Antap Delod Sema dan Bendesa Adat Bonian sebagai bentuk penyerapan dan mendengarkan aspirasi serta memperkuat sinergi pemerintah dengan desa adat. Kegiatan ditutup dengan penanaman pohon tabebuya sebagai simbol penghijauan dan kelestarian lingkungan.

- Bupati Sanjaya Puji Kreativitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Tabanan

 HUT ke-532 Kota Singasana Dimeriahkan Pameran IKM/UMKM

 Laporan : Tim Liputan 

Tabanan , Bali Kini  – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembukaan Pameran IKM/UMKM dalam rangka memeriahkan HUT ke-532 Kota Singasana Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (26/11), dibuka langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga beserta Istri, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda beserta Istri, para Asisten, serta pimpinan Kepala Daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Acara disambut dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Tabanan. Kehadiran jajaran dan sinergi antar sektor, mempertegas dukungan pemerintah terhadap pengembangan produk lokal Tabanan.

Dalam penyelenggaraan pameran tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dekranasda Kabupaten Tabanan menyediakan ruang bagi 53 peserta pameran IKM/UMKM dari berbagai bidang. Partisipan diharapkan menampilkan produk unggulan terbaik. Mulai dari kerajinan endek, busana beserta aksesori fashion, hingga beragam kuliner khas Tabanan yang merepresentasikan identitas daerah.

Tidak hanya itu, pameran juga diwarnai dengan partisipasi komunitas peduli lingkungan yang membawa misi edukatif bagi masyarakat. Sehingga, ajang ini bukan hanya ruang promosi tetapi juga sarana membangun kesadaran bersama yang berkelanjutan. Kehadiran berbagai elemen ini juga menjadikan pameran semakin kaya warna dan makna yang menunjukkan kekuatan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam memajukan produk daerah.

Bupati Sanjaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku usaha dan pengrajin lokal. Menurutnya, kreativitas dan semangat mereka adalah kekuatan besar dalam membangkitkan perekonomian daerah. “Saya sangat mengapresiasi antusiasme para pengrajin dan pelaku UMKM kita. Ajang seperti ini penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan membuka peluang baru bagi masyarakat Tabanan,” ujar politisi asal Dauh Pala itu.

Lebih lanjut, Sanjaya menegaskan keberadaan pameran seperti ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan eksistensi produk lokal di tengah persaingan pasar. Pemerintah, jelasnya akan terus hadir memberi ruang, dukungan, dan fasilitas agar IKM/UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyambut baik dan menyampaikan syukur atas terselenggaranya pameran ini. Bukan hanya sebagai media, namun juga sebagai bentuk apresiasi, sarana berekspresi dan ruang kreatif bagi pelaku usaha lokal. “Saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi tempat promosi, tetapi juga ruang bagi IKM/UMKM Tabanan untuk unjuk gigi, berekspresi, dan menunjukkan karakter produk mereka dengan gaya masing-masing,” ucapnya. 

Menurut Bunda Rai, wadah seperti ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan diri pelaku usaha serta membuka kesempatan kolaborasi yang lebih luas, baik dengan pemerintah maupun antarpegiat industri kreatif. Dengan demikian, produk lokal Tabanan dapat terus naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih besar guna meningkatkan daya saing daerah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan terselenggaranya pameran IKM/UMKM ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan menginginkan geliat ekonomi masyarakat terus meningkat bersamaan dengan perayaan HUT ke-532 Kota Singasana. Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi perkembangan industri lokal, agar masyarakat Tabanan semakin maju sebagai daerah yang kreatif dan berdaya saing, tentunya dalam menyempurnakan Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani 

Transformasi Layanan Desa: Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Kembali Tegaskan Peran Posyandu 6 SPM

Laporan : Tim Liputan 

Tabanan , Bali Kini  – Upaya memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat terus dilakukan Kabupaten Tabanan, salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di American Cruise College, Sangulan, Kediri, Tabanan, Rabu (26/11). Kegiatan ini menghadirkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sebagai narasumber utama.

Kegiatan turut diikuti oleh Sekretaris PKK Kabupaten Tabanan, jajaran Perangkat Daerah terkait, serta para perwakilan kader posyandu dari Kecamatan Penebel dan Kecamatan Tabanan. Seluruh peserta hadir untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kini menjadi arah transformasi pelayanan di tingkat desa.

Dalam arahannya, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya menekankan pentingnya memahami konsep Posyandu 6 SPM sebagai pondasi baru dalam pelayanan masyarakat. “Posyandu 6 SPM ini harus kita pahami bersama. Saya terus mensosialisasikan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih mengenal program ini dan para kader semakin paham tugas-tugasnya,” ucapnya seraya mengapresiasi kehadiran para kader yang tetap berkomitmen tanpa mengenal lelah.

Ny. Rai Wahyuni juga menjelaskan, Posyandu 6 SPM merupakan program baru yang telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Transformasi ini dikatakan memperluas cakupan pelayanan posyandu, yang sebelumnya berbasis kesehatan, menjadi mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

Lebih lanjut, Ia juga memaparkan bahwa para kader memiliki peran penting sebagai pencatat dan pengumpul informasi terkait permasalahan masyarakat. “Nanti masyarakat bisa menyampaikan masalah dan aspirasinya. Tugas kader hanya mencatat, dan selanjutnya OPD terkait akan membantu menyelesaikan sesuai bidangnya. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka tahu bahwa posyandu sudah bertransformasi,” tegas Bunda Rai.

Ia juga menyebut bahwa pola kerja Posyandu 6 SPM sangat sejalan dengan program milik Bupati Tabanan yakni Bupati Ngantor di Desa atau akrab dikenal dengan "Bungan Desa" yang menerapkan sistem jemput bola. Pelayanan ini diharapkan memberikan dampak nyata karena mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam kesempatan itu, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, juga menegaskan kembali komitmen Kabupaten Tabanan yang kini memiliki 832 posyandu. “Semua sudah memiliki SK Posyandu 6 SPM. Yang penting sekarang adalah implementasinya. Jangan hanya berhenti pada SK, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan. Saya akan turun langsung memastikan pelaksanaannya, karena program ini luar biasa membantu masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang di PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Luh Gede Parwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus posyandu dalam memberikan pelayanan sesuai standar baru. “Peserta berasal dari total 832 posyandu dengan jumlah kader 4.160 orang. Pada peningkatan kapasitas kali ini, setiap posyandu diwakili satu orang kader,” jelasnya.

Pelatihan kali ini dibagi menjadi lima tahap, yakni tahap pertama telah dilaksanakan pada 10 November 2025 melibatkan pengurus posyandu se-Kecamatan Kediri dan Baturiti dengan jumlah 178 peserta. Hari ini merupakan tahap kedua dengan peserta dari Kecamatan Tabanan dan Penebel sebanyak 216 orang. “Kami berharap para kader dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, sehingga pelayanan di Posyandu semakin optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Bupati Sanjaya Pimpin Deklarasi Tertib Berlalu Lintas dan Ikuti Touring Operasi Zebra Agung 2025

 

Laporan : Tim Liputan 

Tabanan , Bali Kini – Bupati Tabanan, Dr. I Gede Komang Sanjaya, S.E., M.M., memimpin langsung Apel Deklarasi Tertib Berlalu Lintas dalam rangka Operasi Zebra Agung 2025 yang digelar di Lapangan Tathya Dharaka Polres Tabanan, Jumat (28/11). Pada kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya hadir sebagai Inspektur Upacara (Irup) didampingi  Wakil Bupati Tabanan, Kapolres Tabanan, Dandim 1619/Tabanan, Sekda dan para Kepala Perangkat Daerah terkait. 

Kegiatan pagi itu, juga dirangkaikan dengan Peresmian Bhayangkara Singasana Riders Brotherhood serta pelaksanaan touring bersama dalam rangka HUT ke-532 Kota Singasana Tahun 2025. Dimana touring ini berakhir di DTW Tanah Lot Beraban, Kediri Tabanan. Hal ini juga ditujukan untuk mempererat solidaritas antarpeserta sekaligus mempromosikan destinasi wisata unggulan Kabupaten Tabanan.

Dalam amanatnya saat apel, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Tabanan yang terus mendorong peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, sekaligus mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. “Data hingga 18 November 2025 mencatat sebanyak 925 kasus kecelakaan di Kabupaten Tabanan dengan 62 korban meninggal dunia, 7 luka berat, dan 1.114 luka ringan. Angka ini menjadi penanda bahwa kita harus memperkuat edukasi keselamatan, terutama kepada anak-anak muda kita,” tegasnya. 

Ia menambahkan, bahwa kelompok usia muda masih menjadi penyumbang tertinggi angka kecelakaan. Karena itu, peran komunitas, keluarga, dan seluruh pengguna jalan sangat penting dalam menghadirkan budaya tertib berkendara serta mendukung program pemerintah menuju Road Safety dan Zero Accident. Sanjaya juga apresiasi atas terbentuknya Bhayangkara Singasana Riders Brotherhood yang diresmikan serangkaian HUT ke-532 Kota Singasana. 

Komunitas ini diharapkan menjadi wadah persaudaraan sekaligus teladan dalam berkendara, serta mampu menghidupkan aktivitas positif melalui wisata motor dan pemberdayaan UMKM. “Komunitas motor telah menjadi salah satu ruang kreatif masyarakat. Tabanan siap menjadi titik kumpul komunitas motor seluruh Bali, sekaligus menjadi pintu bagi tumbuhnya UMKM dan IKM melalui meningkatnya kunjungan dan aktivitas wisata,” imbuh Sanjaya. 

Politisi asal Dauh Pala Tabanan tersebut mengajak seluruh komunitas motor untuk berperan aktif menciptakan disiplin berlalu lintas. “Riders Brotherhood bukan hanya soal hobi, tetapi soal keteladanan. Kita ingin hadir sebagai panutan bagi generasi muda agar berkendara dengan aman, sopan, dan bertanggung jawab,” tegasnya. Sekaligus Selaku Kepala Daerah menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bersama. “Keselamatan adalah prioritas kita. Ayo patuhi aturan lalu lintas, gunakan perlengkapan lengkap, dan jadikan keselamatan sebagai budaya bersama,” serunya. 

Usai apel, Bupati Sanjaya bersama jajaran, dilakukan Penandatanganan Deklarasi Tertib Berlalu Lintas, sekaligus menyerahkan sembako kepada pengemudi ojek online, sarana kontak kepada Pocil dan PKS, serta hadiah Lomba Menghias Mako kepada Polsek jajaran, kemudian melanjutkan touring menuju Tanah Lot dan meninjau Pos Jaga Abiantuwung, Kediri. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib, serta mendapat respons positif dari peserta apel maupun komunitas motor yang hadir. Kehadiran berbagai elemen ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan memperkuat sinergi antara pemerintah, kepolisian, serta masyarakat. 

Bagunan Ruko di Jalan Sulawesi Denpasar Dimundurkan 3 meter

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Sempadan sungai di kawasan pertokoan Jalan Sulawesi, jadi perhatian khusus untuk dilakukan penataan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat saat kejadian banjir terdapat beberapa bangunan toko yang ada di pinggir Tukad Badung roboh diterjang arus sungai.

Saat rapat dengan kesemua pemilik ruko, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menegaskan akan menggeser sederetan ruko sejauh tiga meter dari sungai. Bahkan menurutnya, pembongkaran pun akan dilakukan secara mandiri. "Untuk Jalan Sulawesi dari hasil rapat, bersama 38 pemilik ruko yang siap membongkar sendiri dan mundur tiga meter," kata Jaya Negara, 

Semua pemilik toko telah melakukan penandatanganan kesepakatan, pihaknya menargetkan penataan ini sudah bisa dilakukan mulai tahun 2026. "Tentu akan dilaksanakan tahun 2026, karena untuk fasilitas pendukung baru ada anggaran di 2026," imbuhnya.

Sebagai kompensasi, Pemkot akan membuatkan taman dan ditanami pepohonan di depannya. Untuk kompensasinya kami akan membuatkan taman di depannya, jalan yang bagusbserta nanti akan ditata. Agar memiliki value, bersamaan dengan penataan kawasan jalan Sulawesi yang dijadikan pusat kuliner malam," Planningnya.

Pemkot juga akan membuat beberapa kegiatan di tempat itu, pihaknya masih mengkaji terkait keberadaan Hotel Raya. Mengingat, hotel tersebut meskipun melanggar sempadan namun memiliki izin.

"Memang secara jujur kami masih mengkaji Hotel Raya. Karena Hotel Raya itu ada izinnya, padahal dia secara aturan melanggar sempadan. kami kaji biar tidak salah, karena sudah keluar izinnya lama sekali," demikian Jaya Negara.

Walikota Jaya Negara Lantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkot Denpasar

Ket. Foto : 

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Kamis (27/11).

Laporan Reporter : Win esa

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Kamis (27/11).

Tampak hadir pula pada kesempatan itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, perwakilan Forkompinda Kota Denpasar, jajaran Kepala Dinas Pemerintah Kota Denpasar, dan pihak terkait lainnya. 

Adapun 6 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH yang dilantik menjadi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Wayan Putra Sarjana, SE yang dilantik menjadi 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, serta Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos yang dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Selanjutnya, adalah Cokorda Gede Partha Sudarsana, S.Sos.,M.AP yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si yang dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kota Denpasar, dan yang terakhir adalah Luh Made Kusuma Dewi, SS, M.Hum yang dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. 

Usai pelantikan berlangsung, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan kewajaran dari sebuah dinamika kehidupan organisasi, guna pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

"Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah sebuah dinamika sebagai bagian dari proses untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kota Denpasar agar tetap berjalan dengan baik,“ ungkap Walikota Jaya Negara. 

Lebih lanjut, Walikota Jaya Negara juga mengemukakan agar seluruh ASN Kota Denpasar, selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, serta juga mengasah potensi diri sehingga dapat bersama-sama berkarier berdasarkan kemampuan dan pencapaian kinerja tertinggi.

Pihaknya juga menekankan pada pejabat yang dilantik hari ini agar memegang teguh core values dalam bekerja dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.  

"Saya harapkan para Pejabat yang dilantik hari ini agar segera beradaptasi di lingkungan tempat kerja yang baru. Tingkatkan kolaborasi, dan juga pemanfaatan sumber daya, untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat berlandaskan Vasudhaiva Kutumbhakam," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana dalam kesempatan yang sama menyampaikan, adapun proses pengangkatan dan promosi 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Denpasar yang dilantik hari ini menggunakan Standar Manajemen Talenta. 

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, para calon pejabat tersebut telah mengikuti beberapa tahapan proses asesmen. Antara lain, yakni  penilaian kinerja, integritas, serta potensi pejabat sesuai standar manajemen talenta. Para pejabat yang lulus disebut telah memenuhi syarat berada pada kategori nine box, yakni kombinasi tingkat kinerja tinggi dan potensi kuat untuk mengemban jabatan pimpinan.

"Para pejabat yang dilantik hari ini sebelumnya telah mengikuti proses kualifikasi dan uji kompetensi yang didasarkan pada standar Manajemen Talenta. Pemerintah Kota Denpasar sendiri telah menerapkan sistem ini yang diharapkan dapat memicu perubahan  mendasar manajemen ASN ke arah yang lebih baik, karena kualifikasi, kinerja, dan  kompetensi secara adil tanpa diskriminasi," jelasnya. 

Pemerintah Kota Denpasar Ditetapkan Sebagai Percontohan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB–NIK–NOP di Provinsi Bali

Laporan Reporter : Ayu 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB–NIK–NOP di Provinsi Bali. Launching program ini ditandai dengan hand scan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kakanwil BPN Provinsi Bali I Made Daging dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Rabu (26/11).

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Denpasar juga menerima dua bidang sertipikat tanah, masing-masing berupa Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas penunjukan Kota Denpasar sebagai pilot project integrasi data pertanahan dan perpajakan ini. Menurutnya, program integrasi NIB–NIK–NOP akan memberikan banyak manfaat strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

“Integrasi data ini memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan akurasi dan validasi data,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa dua bidang sertipikat yang diterima Kota Denpasar akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik.

 “Tanah ini akan dimanfaatkan untuk fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah sebagai objek Reforma Agraria merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN, namun penentuan penerima atau subjeknya diserahkan kepada GTRA di daerah.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat persoalan ketidaktepatan sasaran, salah satunya akibat adanya tekanan politik lokal.

 “Ada yang berhak menerima berdasarkan aturan, tetapi dalam implementasinya banyak tekanan politik lokal. Ini memaksakan orang yang tidak tinggal di sekitar objek untuk menjadi penerima, dan hal ini menciptakan isu ketidakadilan,” jelasnya.

Lebih jauh, Menteri Nusron Wahid mengatakan terdapat beberapa pihak yang berhak menerima tanah Reforma Agraria. Antara lain adalah masyarakat yang tinggal di sekitar objek tanah, mereka yang menggantungkan hidup pada tanah, seperti petani dan buruh tani, dan juga masyarakat miskin ekstrem, khususnya desil satu dan dua berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan tim GTRA daerah.

 “Teliti betul timnya. Jangan memasukkan orang hanya karena urusan balas budi politik. Itu bisa menjadi malapetaka bagi kita semua,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa GTRA harus benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Reforma Agraria. 

Mobil AJP Menghilang dari Layanan, DPRD Sorot Keras dan Minta Jangan Dilelang

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini – Hilangnya aktivitas Mobil Antar Jemput Pasien (AJP) di Karangasem dalam sepekan terakhir memantik sorotan publik hingga masuk pembahasan serius dalam rapat kerja DPRD bersama eksekutif, Kamis (27/11/2025) di kantor DPRD Karangasem.

Program AJP yang dulunya digagas mantan Bupati I Gede Dana dikenal warga sebagai layanan kesehatan yang cepat dan efektif. Namun kini kendaraan tersebut nyaris tak terlihat beroperasi.

Anggota DPRD I Komang Rena dari Dapil Rendang langsung menyoroti kondisi ini. Ia menyebut kendaraan AJP semakin jarang dipakai untuk antar jemput pasien, berbeda dengan pola sebelumnya.

“Saya lihat sekarang yang dipakai cuma ambulans. Dari puluhan kendaraan AJP itu sekarang ke mana? Apakah SOP-nya berubah jadi harus memakai ambulans?” tegas Rena dalam rapat.

Ia juga meminta agar kendaraan AJP tidak dibiarkan mangkrak apalagi dilelang. Menurutnya, mobil-mobil tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional kantor camat yang juga cukup tinggi.

Menanggapi hal itu, Sekda Karangasem I Wayan Sedana Merta menegaskan AJP memang jumlahnya banyak, mencapai sekitar 274 unit. Namun pemerataan penggunaan kendaraan juga dibutuhkan oleh berbagai OPD, bukan hanya kecamatan.

“Terkait pemerataan, bukan hanya camat saja yang membutuhkan, OPD lain juga perlu,” jelasnya.

Sementara itu, Kadiskes Karangasem Putra Pertama menjelaskan bahwa anggaran operasional AJP sebesar Rp 3,1 miliar sudah dirasionalisasi. Selain itu, standar kendaraan kini diarahkan untuk memakai ambulans jenis AVV yang memenuhi fasilitas kesehatan sesuai ketentuan.

“Operasional tetap berjalan di masing-masing rayon dengan nama layanan yang sama. Armada sebelumnya seperti Avanza tetap ada, hanya saja kami fokus menggunakan ambulans AVV yang sudah dilengkapi standar kesehatan,” ujar Putra.

Ia menambahkan ambulans baru tidak dibeli, karena ambulans di puskesmas sudah tersedia. Penyesuaian lebih banyak dilakukan pada pengaturan sopir.

“Avanza-nya masih ada, cuma ambulans tidak beli baru. Tiap puskesmas sudah ada ambulans, tinggal solusi untuk sopir,” tutupnya. (Ami)

Sambut hari raya Kuningan, Dinas PKP Bangli Gelar Gerakan Pangan Murah di Alun-Alun Bangli.

Laporan Reporter : Tim Liputan 

Bangli , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (PKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sebelah barat Alun-Alun Bangli hari ini, Kamis 27/11/2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Kuningan. 

Sejak pagi, lokasi GPM sudah dipadati oleh warga yang antusias berburu kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.

Kepala Dinas PKP Kabupaten Bangli, I Wayan Sarma menyampaikan, “Pasar Murah ini merupakan komitmen Pemkab Bangli untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama menjelang hari raya. Kami ingin memastikan semua warga dapat merayakan hari raya Kuningan dengan tenang, tanpa terbebani lonjakan harga pangan.” 

Ditanya tentang komoditi yang melonjak seperti daging dan bumbu dapur Sarma menjelaskan tidak ada lonjakan yang berarti menjelang hari raya pihak nya menjelaskan harga dipasaran cederung stabil jikapun ada lonjakan tidak begitu signifikan. 

Terlihat berbagai komoditas pangan dijual dalam kegiatan ini, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, hingga aneka bumbu dapur dan sayuran dan juga produk UMKM. Produk yang paling banyak diserbu pembeli adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng kemasan serta Bumbu Dapur seperti Bawang merah Cabai. 

Harga yang ditawarkan dalam GPM ini diklaim jauh lebih murah karena langsung berasal dari distributor dan produsen. Contohnya, beras SPHP dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET), sementara minyak goreng dipatok di bawah harga pasaran umum begitu juga Bawang merah dan Cabai. 

Selain membantu masyarakat mendapatkan harga murah, kegiatan ini juga bertujuan untuk Menekan laju inflasi daerah menjelang hari raya besar keagamaan. Mempertemukan langsung produsen dengan konsumen sehingga memotong rantai distribusi Serta Mendukung produk lokal, karena beberapa komoditas yang dijual juga berasal dari petani dan UMKM binaan Dinas PKP Bangli.

Gerakan Pangan Murah ini direncanakan akan dilaksanakan secara rutin atau berpindah ke beberapa kecamatan lain di Kabupaten Bangli.

Ketua Pansus TRAP Desak Penegak Hukum Usut Bangunan Lift Kaca

Supartha : Ada Pihak Membangun Opini, Membalikan Fakta

Laporan : Tim Lpt 

Nusa Penida , Bali Kini - Pasca keputusan Gubernur Bali Wayan Koster meminta lift kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida dibongkar. Ada segelintir sikap muncul yang ingin bermanuver membalikan fakta – fakta. Seolah bangunan sudah ada izin, padahal hanya bangunan loket tiket yang mendapatkan izin itupun belum lengkap. Sedangkan bangunan besar berupa lift kaca dipastikan terindikasi bodong. 

Ketua Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset dan Perizinan) DPRD Bali Made Supartha dengan tegas mengatakan, dibangunnya wacana dan framing untuk membangun persepsi salah atas ketegasan pemerintah, jelas berbahaya bagi simpang siurnya opini dimasyarakat. Dia memastikan, bangunan lift kaca itu terindikasi bodong. ”Yang dicarikan izin hanya bangunan diatas berupa loket tiket saja. Sisanya terindikasi bodong, itu fakta. Yang kami dapat atas kajian, sidak dan pendalaman perizinan di Pansus, lanjut ke OPD terkait dan tim Gubernur, sebelum diputuskan pembongkaran,” tegas Supartha. 

Politisi yang sedang menempuh pendidikan doktoral hukum ini menegaskan, opini dan pemutarbalikan fakta ini tentu banyak dibangun dari pihak yang merasa diganggu dengan kondisi. Bahkan sudah ada langkah hukum yang diambil oleh Kejari Klungkung, untuk mengusut dugaan ada permainan dalam pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking. ”Dengan kondisi ini mendesak penegak hukum agar mengusut tuntas, siapa yang menikmati permainan ini. Bahkan kami harap Investor berani terbuka, siapa yang ikut bermain, sampai berani membangun lift kaca secara bodong,” tegas politisi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.

Supartha yang sebalumnya seorang pengacara senior mengatakan, indikasi kuat banyak pihak menikmati dana – dana investor. Kemudian juga investor juga seperti diyakinkan, bisa membangun hanya dengan memegang izin bangunan loket tiket saja. ”Usut tuntas permainan ini, penegak mesti menuntaskan kasus ini secara pidana. Apakah ada grativikasi? Apakah ada yang melanggar pidana lainnya? Kami mendesak agar diusut tuntas,” cetus politisi gaek asal Tabanan ini.

Tak hanya itu, secara pidana juga mengancam pihak investor sebagai pengguna ruang dan sebagai pemohon izin. Ancaman pidana jelas bagi pihak – pihak yang salah memanfaatkan ruang, terkait investornya dan terkait yang memberikan izin. ”Salah memanfaatkan ruang ditempat yg dilarang juga ada ancaman pidananya. Ini juga harus ditegakan,” sambung politisi yang advokat senior ini. Sebagaimana Perintah undang tata ruang 25 tahun 2007 dan undang-undang pesisir dan pulau pulau kecil no 27 tahun 2007 serta undang-undang lingkungan hidup no 32 tahun 2009.

Baginya, jangan malah sudah salah, kemudian ikut menikmati permainan termasuk ada indikasi menikmati dana investor. Sekarang membangun opini dan memutarbalikan fakta, seolah – olah menjadi pihak yang teraniaya. ”Pondasi bangunan itu di area pantai. Di wilayah tanah negara, bukan lagi bicara sempadan pantai, ini sudah membangun di area pantai. Pelanggaran sangat banyak, telak dan parah,” jelasnya. ”Sekarang malah membangun opini mau membalikan fakta. Dan ingin seolah – oleh menjadi pihak yang teraniaya. Silakan penegak hukum usut pelanggaran pidananya,” pungkasnya.

Pandangan dari jajaran pansus lain juga serupa. Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Dewa Nyoman Rai Adi, Wakil Sekretaris Pansus TRAP Dr Somvir dan jajaran pansus lainnya, meresa memang ada pihak pihak ingin mengaburkan fakta. Jadi sangat aneh ketika pemimpin berani tegas menegakan aturan, menjaga Bali dan ingin menyelamatkan pariwisata Bali kedepan malah diframing jelek oleh segelintir orang yang ingin mendapatkan untung dari bangunan melanggar ini. “Jadi mesti ada efek jera, dari investasi di Bali kedepan. Kalau yang tidak taat aturan, akan kena sanksi tegas. kalo yang tertib aturan akan dapat penghargaan,” tegas Dewa Rai diamini jajaran pansus. 

Seperti halnya berita sebelumnya, berdasarkan penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Bupati Klungkung Made Satria, Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) Made Supartha dan jajaran kepala OPD Lainnya, Jenis Pelanggaran yang terjadi 

Pelanggaran Tata Ruang, yang diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP Bali 2009-2029. Bentuk Pelanggaran, Pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) dengan luas 846 m2 dan tinggi ±180 m beserta bangunan pendukung kepariwisataan berada pada kawasan sempadan jurang, tidak memiliki Rekomendasi Gubernur Bali sebagaimana syarat yang ditentukan. 

Pondasi (bore pile) bangunan jembatan dan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) berada di wilayah pantai dan pesisir, tidak mendapat Rekomendasi Gubernur Bali dan tidak mendapat Izin Pemanfaatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Pondasi lift kacanya ada di wilayah Pantai, tidak ada izinnya,” jelas Gubernur Koster. 

Tidak memiliki Rekomendasi Gubernur Bali terhadap kajian kestabilan jurang. Tidak ada validasi terhadap KKPR bagi PMA yang terbit otomatis melalui OSS, sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025. ”Sebagian besar bangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) berada di wilayah perairan pesisir yang tidak memiliki perizinan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelasnya

Pelanggaran Lingkungan Hidup, yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bentuk Pelanggaran, tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Banyak lagi pelanggaran lainnya, Pelanggaran Perizinan, yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya untuk bangunan Loket Tiket (Entrance dan Ticketing) dengan luas 563,91 m2 , yang tidak mencakup bangunan Jembatan Layang Penghubung dengan panjang 42 m dan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) dengan luas 846 m2 dan tinggi ±180 m. Sanksi Penghentian seluruh kegiatan.

Dengan kondisi ini, rekomendasi yang diturunkan Menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Banjar Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung oleh PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group. ”Melakukan penutupan dan pembongkaran pembangunan Lift Kaca,” tegas Koster

Pembongkaran mesti dilakukan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group. Segala biaya yang timbul dalam pembongkaran Lift Kaca (Glass Viewing Platform) menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group, sebagaimana batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pembongkaran Lift Kaca tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama-sama Pemerintah Provinsi Bali, akan melakukan pembongkaran konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.