Bupati Kembang : Pemerintah Berkomitmen Jaga Konsistensi Wadah Olahraga Masyarakat melalui Negaroa Fun Run

Jembrana , Bali Kini - Kehadiran langsung Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dalam ajang " Negaroa Fun Run #2" , Sabtu (11/4), menjadi bukti nyata dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kegiatan olahraga kemasyarakatan secara kontinyu.

Dukungan ini bukan sekadar partisipasi simbolis, melainkan bagian dari visi besar kepemimpinan Kembang-Ipat dalam menjaga konsistensi ruang olahraga bagi warga Bumi Makepung.

 Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), yang ikut berbaur dan berlari bersama ratusan peserta dengan titik start di Gedung Kesenian Bung Karno.

Kegiatan yang menempuh jarak 6 kilometer dan 10 kilometer ini menjadi bukti konsistensi ruang olahraga bagi masyarakat Jembrana.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kembang menekankan bahwa fokus pembangunan pemerintah daerah tidak hanya menyasar pada aspek fisik saja.

​"Kita membangun tidak harus selalu fisik seperti jalan, jembatan, atau gedung. Membangun kesehatan dan kebugaran masyarakat itu jauh lebih penting," ujarnya

​Bupati juga mengapresiasi kerja keras panitia serta dukungan para sponsor yang telah berkolaborasi sehingga ajang tahunan ini berjalan meriah. Ia berharap atmosfer positif ini terus berlanjut guna menciptakan masyarakat Jembrana yang lebih sehat.

​"Inilah bentuk kecintaan dan partisipasi kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ke depan Jembrana selalu bisa menampilkan kegiatan-kegiatan positif yang menyehatkan warga masyarakat kita semua," tambahnya.

​Sementara itu, Ketua Panitia Negaroa Fun Run #2, Ni Made Nona Stefi Hilda Smara, menjelaskan bahwa pada edisi kedua ini tercatat sebanyak 350 peserta dari berbagai komunitas olahraga turut ambil bagian.

​"Melalui kegiatan ini, kami berharap muncul lebih banyak ruang bagi komunitas olahraga di Jembrana untuk tumbuh, berkolaborasi, dan menciptakan kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

( * )

Solusi Agroteknologi Cerdas Perkuat Ketahanan Pangan di Tengah Perubahan Iklim

DENPASAR, BALI KINI -  Ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim yang kian ekstrem menuntut transformasi radikal dalam sistem pertanian konvensional. Pendekatan monokultur yang mengandalkan input kimia tinggi dinilai tidak lagi relevan dan justru mempercepat degradasi lingkungan. Sebagai gantinya, integrasi teknologi cerdas berbasis ekologi atau agroteknologi cerdas menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan pangan sekaligus melestarikan biodiversitas.

Hal tersebut mengemuka dalam Kuliah Umum Internasional yang digelar secara daring oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Agroteknologi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Sabtu (11/4/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Marco Campera, Senior Lecturer in Conservation and Biodiversity dari Oxford Brookes University, Inggris.

Dalam paparannya yang bertajuk "Smart Agrotechnology: A Strategic Solution to Strengthen Global Food Security Amid Climate Change", Campera menyoroti titik kritis sistem pangan dunia. Pertanian saat ini terjepit di antara kebutuhan untuk memberi makan populasi yang terus tumbuh dan kenyataan bahwa lahan produktif kian menyusut akibat deforestasi serta perubahan iklim.

"Kita tidak bisa lagi hanya fokus pada satu komoditas secara intensif tanpa memikirkan kesehatan tanah. Agroteknologi cerdas bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan bagaimana kita menggunakan pengetahuan sains, seperti genomika dan ekologi, untuk memperkuat sistem agroforestri yang berkelanjutan," ujar Campera dari London.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah transisi dari sistem monokultur menuju agroforestri. Campera memaparkan hasil risetnya mengenai komoditas kopi, yang merupakan salah satu penopang ekonomi di Indonesia dengan luas lahan mencapai 1,3 juta hektare dan dikelola oleh 96 persen petani kecil.

Riset menunjukkan bahwa intensifikasi lahan yang menghilangkan pohon pelindung (unshaded coffee) dan penggunaan pestisida berlebih justru menurunkan kualitas ekosistem. Sebaliknya, sistem agroforestri—di mana kopi ditanam berdampingan dengan pohon peneduh dan tanaman lain seperti vanili, cengkih, atau porang—terbukti lebih tangguh.

"Data kami menunjukkan bahwa peningkatan tutupan tajuk pohon tidak mengurangi hasil panen kopi secara signifikan. Justru, keberadaan pohon pelindung mampu menekan serangan hama penggerek buah kopi secara alami melalui peningkatan keanekaragaman hayati, seperti populasi burung dan serangga predator," jelasnya.

Campera juga memperkenalkan konsep Land Maxing. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas lahan melalui pendekatan regeneratif dan transformatif. Dengan memadukan tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman lokal, petani dapat mengelola enam modal pembangunan berkelanjutan (Six Capitals) secara seimbang.

Penerapan agroteknologi cerdas dalam konsep ini mencakup penggunaan data genomika untuk memahami interaksi kompleks antara tanaman dengan jamur dan bakteri di dalam tanah. Pemahaman ini penting untuk memulihkan kesehatan tanah yang selama ini rusak akibat ketergantungan pada pupuk anorganik.

Selain aspek lingkungan, sisi ekonomi menjadi daya tarik utama. Campera menyodorkan simulasi pendapatan petani yang menerapkan tumpang sari. Di lahan seluas satu hektare, kombinasi kopi dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti vanili atau cengkih dapat memberikan pendapatan yang jauh lebih stabil dan besar dibandingkan hanya mengandalkan satu komoditas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi panjang antara Oxford Brookes University dan Universitas Warmadewa. Campera mencatat, hingga saat ini kedua institusi telah menghasilkan lima publikasi bersama terkait agroforestri berkelanjutan dan melibatkan pertukaran mahasiswa serta riset lapangan di Bali.

"Bali memiliki potensi besar dengan sistem Subak dan kearifan lokalnya. Jika dipadukan dengan agroteknologi cerdas, ini bisa menjadi model bagi wilayah lain dalam menghadapi perubahan iklim," tambahnya.

Sementara Dekan Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi (FPST) Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. Luh Suriati, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan pertanian masa depan tidak hanya terletak pada kuantitas produksi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan kualitas nutrisi. 

“Agroteknologi cerdas bukan sekadar tentang pemasangan perangkat teknologi atau pengoperasian aplikasi digital di lahan. Hal yang jauh lebih esensial adalah bagaimana teknologi tersebut terintegrasi secara utuh ke dalam sistem produksi guna menciptakan efisiensi penggunaan air, pupuk, serta meminimalkan dampak lingkungan,” ujar Prof. Suriati.

Menurutnya, perubahan iklim yang ekstrem saat ini telah memberikan tekanan besar pada stabilitas pasokan pangan. Oleh karena itu, inovasi agroteknologi yang dikembangkan di lingkungan kampus harus memiliki dampak langsung terhadap efisiensi biaya produksi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Prof. Suriati menekankan bahwa tanggung jawab moral perguruan tinggi adalah memastikan bahwa riset tidak hanya berakhir sebagai dokumen di rak perpustakaan atau laporan laboratorium. Inovasi harus bertransformasi menjadi alat yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat luas.

"Kampus memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan pengetahuan dan inovasi yang tidak berhenti di laboratorium. Inovasi ini harus mengabdi pada kemajuan bangsa, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas keamanan sosial kita," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas di lapangan, keberlanjutan pembiayaan, serta kebijakan yang berpihak pada riset dan pendidikan. Tanpa ekosistem pendukung tersebut, transformasi menuju pertanian cerdas akan sulit tercapai secara masif.

Semangat Gotong Royong Tinggi, Bupati Kembang Puji Kebersamaan Warga dan TNI Bangun Jembatan Garuda

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengapresiasi semangat kebersamaan TNI dan masyarakat bergotong royong dalam mempercepat pembangunaan jembatan garuda di wilayah Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Ungkapan kebanggaan tersebut disampaikan Bupati Kembang saat meninjau pengerjaan jembatan garuda di dua lokasi, Banjar Sekar Kejulo Kelod, Desa Yehembang Kauh dan Banjar Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Jumat (10/4)

Diketahui, kedua jembatan tersebut putus diterjang banjir bandang pada tahun 2022 lalu, sehingga menyebabkan akses puluhan warga jadi terputus.

"Terima kasih kepada jajaran TNI AD khususnya Kodam IX/Udayana dan Kodim 1617 Jembrana atas program stategis jembatan garuda ini. Jembatan ini tentu sangat diperlukan sekali bagi warga untuk akses ekonomi, akses fasilitas kesehatan, dan anak-anak bersekolah," ungkapnya.

Bupati Kembang juga turut mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu jajaran TNI pada pembangunan jembatan garuda ini. Diharapan dari awal dikerjakaan bersama-sama secara gotong royong nantinya timbul rasa memiliki dan nanti jembatan ini dijaga dengan baik.

"Nanti kalau sudah jadi jembatannya, dijaga dan dirawat bersama-sama. Termasuk juga kebersihan sepadan jalan itu diperhatikan. Tolong gotong royongnya juga diperkuat lagi," tutupnya. ( * )

Pansus TRAP Soroti Kinerja BPN Badung dan BPKAD Bali soal Sengketa Tanah Antara Warga dan Negara di Desa Pecatu dan Sempidi

Denpasar, Bali Kini - Sengketa tanah seluas 15 hektare di wilayah Pecatu dan Sempidi menjadi sorotan serius DPRD Bali. Melalui Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP), DPRD mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bali serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung segera memberikan kepastian hukum.

Desakan itu disampaikan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Suparta, dalam rapat bersama BPKAD Bali dan Kantor Pertanahan Badung di Gedung DPRD Bali, Kamis (9/4/2026).

“Karena ini menyangkut masyarakat, kami minta segera dicarikan solusi. Jangan sampai warga terus terkatung-katung tanpa kejelasan,” tegas Suparta.

Menurutnya, respons pemerintah terhadap laporan masyarakat dinilai terlalu lambat. Ia menekankan pentingnya kejelasan status tanah, apakah merupakan aset negara atau milik warga.

“Sebenarnya tidak perlu berlama-lama. Surat masyarakat itu harus segera dijawab agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BPKAD Bali, I Ketut Maduyasa, mengungkapkan bahwa kasus ini memiliki riwayat yang cukup kompleks. Dari total 15 hektare, sekitar 2,9 hektare di antaranya tercatat sebagai aset negara.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan lahan tersebut telah terkapling, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami tidak diam. Kami sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah hukum baru,” jelas Maduyasa.

Ia menambahkan bahwa penentuan status lahan harus melibatkan BPN Badung, mengingat kewenangan utama berada pada lembaga tersebut, termasuk dalam hal data pertanahan, baik digital maupun manual.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Badung, Wayan Sukiana, menyatakan pihaknya masih melakukan penelitian terhadap dokumen lama.

“Kami masih meneliti apakah ini produk lama atau baru. Ada sertifikat tahun 1998 dan 2005, jadi perlu pendalaman lebih lanjut,” ungkapnya.

Pansus TRAP menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan status tanah, demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghindari konflik berkepanjangan. Pihaknya akan memangil ulang BPN Badung dan BPKAD Bali untuk memperjelas status tanah tersebut

Ikuti Instruksi Pusat, Jembrana Terapkan WFH : Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan, Bukan Hari Libur

JEMBRANA, BALI KINI– Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi memberlakukan kebijakan Work From Home ( WFH )) atau bekerja dari rumah , mengikuti instruksi pemerintah pusat. Kebijakan ini mulai diimplementasikan pada hari Jumat depan bulan April 2026 berdasarkan SE Bupati Jembrana nomor:0586 tahun 2026,

sebagai langkah adaptasi pola kerja modern bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jembrana I Made Budiasa menegaskan bahwa kebijakan WFH ini guna mendukung program efisiensi nasional

Pemerintah pusat melalui transformasi budaya kerja ASN.

WFH sering kali disalahartikan sebagai hari libur tambahan. Pihaknya meluruskan bahwa WFH  adalah tetap melaksanakan tugas kedinasan, namun lokasi pengerjaannya dilakukan di rumah atau domisili pegawai.

“WFH ini bukan berarti tidak bekerja atau libur. Pegawai tetap wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, hanya saja dilaksanakan di rumah. Ini adalah pelaksanaan tugas yang diawasi dengan ketat,” tegas Sekda Jembrana dihubungi Jumat ( 10/4).

Tidak semua pegawai mendapatkan fasilitas WFH. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati, jabatan-jabatan struktural dan unit pelayanan langsung tetap wajib hadir di kantor (WFO). 

Diantaranya , Kepala OPD dan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Administrator dan Pengawas (Jabatan Struktural), Unit Kerja Pelayanan Publik langsung: Camat, Lurah, dan Kepala UPTD.

Lebih lanjut kata Budiasa , memastikan produktivitas, Kepala OPD memiliki kewenangan penuh dalam memberikan tugas tertulis kepada staf yang menjalankan WFH . Teknis pelaksanaan diatur dengan Surat Tugas:, Pegawai wajib memegang surat tugas tertulis dan menginputnya ke dalam sistem akan masuk kedalam absensi secara digital. 

 

 

Dari sisi Pelaporan, Hasil pekerjaan wajib dilaporkan secara resmi pada hari Senin berikutnya.Selama jam kerja WFH , pegawai dilarang keras meninggalkan rumah atau domisili.

Terkait sanksi , Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak segan memberikan sanksi bagi pegawai yang menyalahgunakan kebijakan ini. BKPSDM saat ini tengah menyusun panduan teknis lebih lanjut sebagai acuan bagi seluruh OPD.

“Jika ditemukan pegawai yang ditugaskan WFH  tetapi justru berada di luar rumah atau keluyuran pada jam kerja, akan ada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku dalam Surat Edaran Bupati. Kuncinya satu: ini bekerja, bukan libur,” tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat Jembrana. ( *)

OPERASI SAR HARI KEDUA, KORBAN TERSERET ARUS DI SUNGAI YEH AYE DITEMUKAN MENINGGAL DUNIA

BULELENG , BALI KINI – Operasi SAR terhadap korban terseret arus di Sungai Yeh Aye, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, memasuki hari kedua pada Rabu (8/4/2026). Adapun identitas korban atas nama Vikram Abinawa (6 tahun/laki-laki) asal Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Tamblang.

"Pencarian kemarin malam ditemukan satu orang korban  dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 19.05 ada di pinggiran sungai dan dapat dievakuasi oleh warga," ungkap Kadek Donny Indrawan, selaku Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng. 

Pagi hari tadi 8 personel Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng bergerak menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan upaya pencarian. Tak berselang lama, jenasah korban ditemukan oleh masyarakat setempat dan keluarganya yang ikut dakam proses pencarian. "Pada pelaksanaan hari ke dua, dapat info dari laporan pukul 07.00, korban terlihat dan dievakuasi oleh warga pada pukul 07.30," terangnya. Jenasah korban terlihat mengambang di sekitar Pintu Air Bendungan Tamblang, dengan jarak kurang lebih 2,16 kilometer ke arah barat laut dari lokasi awal korban terseret arus. Jenasag Vikram berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, selanjutnya dibawa menuju rumah duka menggunakan Rescue Car Basarnas. 

Diberitakan sebelumnya, dua orang terseret arus saat mandi di Sungai Yeh Aye pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 17.25 Wita. Satu korban telah ditemukan lebih dahulu dalam kondisi meninggal dunia, sementara korban lainnya yang merupakan seorang anak berusia 5 tahun dinyatakan hilang dan menjadi fokus pencarian hingga akhirnya ditemukan pada hari kedua operasi SAR.

Selama pelaksanaan operasi SAR, upaya pencarian melibatkan unsur SAR gabungan yang terdiri dari berbagai instansi dan elemen masyarakat, yaitu Rescuer Pos SAR Buleleng, Pol Airud Polres Buleleng, Polsek Kubutambahan, Pos TNI AL Sangsit, Koramil 1609/02 Kubutambahan, PMI Kabupaten Buleleng, BPBD Buleleng, Bhuana Bali Rescue, Balawista Buleleng, perangkat Desa Tamblang dan Linmas, serta keluarga korban dan masyarakat setempat. (ayu)

Wujud Bhakti Ring Ida Sang Hyang Widhi, Bupati Satria Pimpin Nganyarin di Pura Besakih dan Pura Ulun Danu Batur

Klungkung . Bali Kini - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung melaksanakan bhakti pengayar serangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih, Karangasem dan Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Bangli, Kamis (9/4). Bhakti pengayar ini dipimpin langsung Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Ny. Eva Satria dan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra. Turut hadir mendampingi Sekda Anak Agung Lesmana, Jajaran DPRD Klungkung serta OPD dilingkungan Pemkab Klungkung.

Prosesi nganyarin diawali dengan persembahyangan bersama. Selain melakukan persembahyangan, Bupati I Made Satria juga menyerahkan punia sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kelancaran karya agung tersebut. Puncak pujawali sudah berlangsung pada tanggal 2 April bertepatan dengan Rahina Purnama Kedasa. Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih nyerjer selama 21 hari hingga upacara penyineban tanggal 23 April 2026, sementara rangkaian upacara di Pura Ulun Danu Batur berlangsung selama 11 hari hingga tanggal 12 April 2026 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan kewajiban spiritual. “Nganyarin ini adalah momentum bagi kita semua di pemerintahan untuk memohon tuntunan batin dan kerahayuan jagat. Semoga spirit pengabdian kita di Klungkung selalu diberkati oleh Ida Bhatara yang berstana di Pura Besakih dan Pura Ulun Danu Batur," ujar Bupati Satria.

Pemkab Klungkung Gelar Upacara Bhuta Yadnya Caru Lebur Gangsa Nawa Gempang di Pasar Galiran

Klungkung , Bali Kini - Bertepatan dengan hari suci Budha Kliwon Sinta (Pagarwesi), Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ny. Eva Satria, Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menghadiri upacara Bhuta Yadnya Caru Lebur Gangsa Nawa Gempang yang dilaksanakan di area Pasar Galiran, Klungkung, Rabu (8/4/2026).

Upacara ini merupakan bagian dari upaya penyucian (pemahayu) secara niskala demi kelancaran aktivitas ekonomi dan keselamatan para pedagang serta pengunjung pasar terbesar di Klungkung tersebut.

Bupati I Made Satria menyampaikan bahwa keberadaan Pasar Galiran tidak hanya memerlukan pemeliharaan secara fisik, tetapi juga secara niskala (spiritual). "Pasar adalah tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai energi. Upacara Lebur Gangsa Nawa Gempang ini bertujuan untuk menetralisir aura negatif serta memohon kerahayuan agar aktivitas jual beli berjalan lancar, aman, dan harmonis," ujar Bupati Satria.

Tiambahkannya, “Dengan lingkungan yang bersih secara lahir dan batin, kita optimis roda perekonomian di Klungkung akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ," tutupnya.

Sementara Kadis Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Komang Dharma Suyasa, mengatakan, Rangkaian Upacara Bhuta Yadnya Caru Lebur Gangsa Nawa Gempang telah dilaksanakan sebagai bentuk penyucian spiritual di lingkungan Pasar Umum Galiran. “Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 23 Maret 2026 hingga puncak acara pada hari ini, 8 April 2026,” ujar Komang Dharma Suyasa

Ikuti Entry Meeting BPK, Bupati Satria Ajak OPD Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan

Klungkung , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali menggelar entry meeting di ruang rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung, Senin (6/4). Hadir langsung Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, Sekda Agung Lesmana, Wakil Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bali, Iwan Hery Setiawan serta OPD terkait dilingkungan Pemkab Klungkung. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendukung kelancaran proses audit tersebut. Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat komitmen dalam mengelola keuangan daerah dan kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. 

“Kami menyambut baik dimulainya pemeriksaan ini sebagai bentuk evaluasi atas kinerja keuangan daerah. Semoga kedepannya Kabupaten Klungkung dapat terus mempertahankan kualitas pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku," harap Bupati I Made Satria.

Wakil Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bali, Iwan Hery Setiawan menyampaikan bahwa entry meeting ini terkait tahap awal dari rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025. Pihaknya juga menambahkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara pelaksanaan pemeriksaan ini akan dilaksanakan selama 35 hari mulai tanggal 5 April sampai 10 Mei 2026 mendatang. 

Audiensi Pengurus Pengurus Cabang Pramuka Kabupaten Klungkung

Klungkung , Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menerima audiensi dari Pengurus Cabang Pramuka Kabupaten Klungkung diruang kerjanya,  Senin (6/4). Kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ngakan Made Kasub Sidan ini dalam rangka  koordinasi melengkapi kepengurusan Pramuka Kwarcab Klungkung masa bakti 2026-2031. Serta tentang susunan kepengurusan, mekanisme pengukuhan dan pelantikan pengurus.

Kepengurusan selambat-lambatnya terbentuk dalam waktu 1 bulan sejak Muscab yang lalu. Ngakan Made Kasub Sidan juga menyampaikan rencana pengiriman peserta ke Jambore Nasional Agustus 2026 mendatang di Cibubur beserta anggaran yang dibutuhkan.

Menaggapi hal tersebut, Wabup Tjok Surya berjanji mensuport semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan siap mendukung sepenuhnya. Pihaknya berharap semua pengurus nantinya akan menjadi tim work yang solid dan kompak. Wabup Tjok Surya juga memyampaikan gagasannya untuk menjadikan Bukit Abah, di Kecamatan Dawan sebagai  Bumi Perkemahan. Tentunya dengan perbaikan sarana prasarana terutama jalan akses menuju Bukit Abah. 

Pihaknya juga meminta mantan Ka Kwarcab Mangku Made Kasta, turut disertakan sebagai anggota Mabicab (Majelis Pembimbing Cabang), yang nantinya diketuai oleh Bupati Klungkung.