-->

Jumat, 14 Juli 2017

Sudikerta Dengan Tegas Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Sudikerta Dengan Tegas Tolak Reklamasi Teluk Benoa


Denpasar (Balikini.Net) -  Polemik Reklamasi terus bergulir selama ini banyak tokoh-tokoh politik di Bali bersikap "abu-abu" untuk menyuarakan penolakan Reklamasi Teluk Benoa, namun Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta dengan lantang dan tegas menyuarakan penolakannya terhadap rencana Reklamasi di Teluk Benoa tersebut.

Penolakan Reklamasi di Teluk Benoa oleh Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu bukanlah tanpa alasan. Menurut Sudikerta, proyek reklamasi yang banyak ditentang ampir 66 persen rakyat Bali itu jika dipaksakan dilanjutkan akan menimbulkan banyak permasalahan krusial di Bali seperti persaingan yang tidak sehat dalam dunia  pariwisata Bali, menimbulkan kekroditan ruas jalan, dan parahnya kata Sudikerta adalah tidak akan terjadi pemerataan pembangunan di Pulau Bali.

"Kalau terjadi pembangunan Reklamasi di Teluk Benoa maka menimbulkan persaingan yang tidak sehat, harga kamar bintang lima di Nusa Dua akan banting harga misalnya dari 5 juta akan bisa menjadi 800 ribu. Berat lo itu kasusnya karena permasalahan krusial akan terjadi di Bali," tegas Sudikerta saat ditemui di Balikini.

Reklamasi yang diduga melibatkan elit –elit politik dan pengusaha tingkat atas  jelas akan membuat bali sangsara akibat pertumbuhan ekonomi tidak merata di bali saat ini sudah mulai dirasakan dimana saat ini kabupaten badung contohnya bisa menikmati sementara kabupaten lain masih sangsara dan untuk itu perlu pemerataan agar tidak berfokus di badung selatan saja .


Sudikerta pun memberikan solusi terkait rencana reklamasi itu , tak hanya sekedar menolak Sudikerta juga mengharapkan kawasan Teluk Benoa tetap seperti sedia kala dan dirawat hutan mangrovenya sehingga tertata lingkungan dan habitatnya dengan baik. Jika ngotot ingin melanjutkan mega proyek itu, Sudikerta memberi alternatif lain demi keadilan dan pemerataan pembangunan di Pulau Bali maka kanalisasi dan reklamasi sebaiknya dilakukan di Bali utara atau di Kabupaten Buleleng.
"Solusinya biarkan itu biarkan itu Teluk Benoa dirawat dan dijaga dengan baik, jangan dirusak dan diotak atik. Kalau mau membangun proyek besar di Buleleng barat itu ada tanah Pemda seluas 600 hektar, itu saja dibangun seperti di BTDC Nusa Dua sebagai bentuk alternatif destinasi pariwisata baru untuk menghadapi 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia. Sehingga di Pulau Bali ini bener-bener terjadi keseimbangan, keadilan dan pemerataan pembangunan," ujarnya .

Sudikerta kembali menegaskan dirinya menolak reklamasi Teluk Benoa dan memberi solusi agar pembangunan destinasi pariwisata Baru di bangun di Bali utara khususnya di Buleleng barat karena Buleleng timur rencananya nanti akan dibangun bandara Buleleng .
Sudikerta juga menegaskan  jika sekarang di Teluk Benoa dipaksakan di reklamasi dan dibangun maka di Bali Selatan akan penuh sesak, terjadi persaingan tidak sehat, krodit terjadi dimana-mana.
"Kalau di Bali selatan rusak dan krodit terus siapa nanti bertanggungjawab?. Ngapain kita harus reklamasi dan ngurug laut lagi kalau lahan lain tersedia di Bali," sentilnya.

Alasan mendasar lainnya, Sudikerta menolak keras Reklamasi Teluk Benoa lantaran ia ingin melakukan keadilan dan pemerataan pembangunan di Pulau Bali. Namun yang perlu dilakukan, lanjutnya, adalah pembangunan kanalisasi di Bali utara untuk menyeimbangkan kehidupan masyarakat Bali.

"Saya tokoh yang tidak abu-abu, kalau hitam saya katakan hitam. Jadi jelas saya katakan dan tegas saya sampaikan bahwa tidak perlu ada reklamasi di Teluk Benoa apa lagi kasus Reklamasi itu bergulir sebelum dirinya menjadi Wakil Gubernur " tegasnya .(arn/r5/bb)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved