Bangli,Balikini.Net -. Diawal tahun baru 2018 tampaknya kurang mengembirakan bagi kalangan guru di Kabupaten Bangli. Pasalnya, tunjangan sertifikasi mereka pada triwulan IV, yakni bulan Oktober, Nopember dan Desember tidak cair.
Menurut Kadisdikpora Kabupaten Bangli I Nyoman Suteja saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2017) tidak menampik realita itu. Terkait hal ini, pihaknya telah memanggil kepala sekolah agar mensosialisasikannya ke guru-guru. “Kita telah menyampaikan permakluman kepada guru melalui kepala sekolah. Makanya mereka tidak ribut-ribut,”jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, penyebab tidak terbayarkannya tunjangan sertifikasi ini, jelas dia, lantaran adanya kekurangan anggaran. Dimana, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi per triwulan membutuhkan anggaran Rp 12 miliar. Sementara saat ini, dana yang ada hanya Rp 7 miliar jadi masih minus sekitar Rp 5 miliar. “Untuk pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan IV, kita kekurangan anggaran Rp 5 miliar,”katanya.
Lanjut disampaikan, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi ini bakal diusulkan tahun 2018 ini. Dimana sumber pendanaanya, bakal diambilkan dari dana silva Rp 8 miliar yang belum masuk tahun 2017. “Sejatinya kita mempunyai dana silva dari dana DAK Rp 8 miliar, namun tidak masuk di tahun 2017. Nah, silva inilah yang kita rencanakan untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut,”ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah guru mengeluh terkait belum cairnya tunjangan sertifikasi mereka. Mereka khawatir tunjangan tersebut tidak mereka dapatkan lantaran telah lewat tahun anggaran. “Biasanya kita telah menerima akhir tahun, namun sampai saat ini kita belum menerimanya,”keluh sejumlah guru asal Kintamani merasa kesal apalagi bertugas di Desa terpencil yang namanya enggan ditulis.[ag/r6]
Menurut Kadisdikpora Kabupaten Bangli I Nyoman Suteja saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2017) tidak menampik realita itu. Terkait hal ini, pihaknya telah memanggil kepala sekolah agar mensosialisasikannya ke guru-guru. “Kita telah menyampaikan permakluman kepada guru melalui kepala sekolah. Makanya mereka tidak ribut-ribut,”jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, penyebab tidak terbayarkannya tunjangan sertifikasi ini, jelas dia, lantaran adanya kekurangan anggaran. Dimana, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi per triwulan membutuhkan anggaran Rp 12 miliar. Sementara saat ini, dana yang ada hanya Rp 7 miliar jadi masih minus sekitar Rp 5 miliar. “Untuk pembayaran tunjangan sertifikasi triwulan IV, kita kekurangan anggaran Rp 5 miliar,”katanya.
Lanjut disampaikan, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi ini bakal diusulkan tahun 2018 ini. Dimana sumber pendanaanya, bakal diambilkan dari dana silva Rp 8 miliar yang belum masuk tahun 2017. “Sejatinya kita mempunyai dana silva dari dana DAK Rp 8 miliar, namun tidak masuk di tahun 2017. Nah, silva inilah yang kita rencanakan untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut,”ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah guru mengeluh terkait belum cairnya tunjangan sertifikasi mereka. Mereka khawatir tunjangan tersebut tidak mereka dapatkan lantaran telah lewat tahun anggaran. “Biasanya kita telah menerima akhir tahun, namun sampai saat ini kita belum menerimanya,”keluh sejumlah guru asal Kintamani merasa kesal apalagi bertugas di Desa terpencil yang namanya enggan ditulis.[ag/r6]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram