Denpasar ,BaliKini.Net - Masyarakat Tanjung Benoa dan Mumbul mendatangi para wakil rakyat di DPRD Bali, Senin (20/1). Kedatangan mereka soal polemik pertanahan akibat tak bisa disertifikatkan.
Ketua Tim Masyarakat Tanjung Benoa Wayan Hardika menceritakan, bahwa tanah yang dirinya tempati saat sudah ada sejak tahun 1928 lalu.
"Kita udah disana dan ada tempat persembahyangan sejak 1928 dengan empat generasi dengan mata pencaharian sebagai nelayan, sampai saat ini tidak bisa disertifikatkan," ujarnya di DPRD Bali bersama masyarakat lain.
Hal yang sama juga dilontarkan oleh perwakilan dari Desa Adat Mumbul Wayan Arsana. Menurutnya, setelah tahun 1966 terjadi pengelompokan masyarakat yang dikomandani oleh Wayan Glebet untuk penataan pembangunan.
“Banjar Mumbul memanfaatkan tanah hasil bongkaran gudang-gudang bandara Ngurah Rai untuk membangun balai banjar dan sekolah. Termasuk Ir. Glebet juga membuat master plan pembangunan perumahan,” tambahnya.
Kata dia, masyrakat sudah pernah mengajukan permohonan, tetap saja tak bisa. Dalam peta, terpampang ada kode merah dan kode putih dan masyarakat tidak memahami arti kode warna tersebut.
Disisi lain, Kasie Pengadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung Ketut Porda Mandayani menjelaskan bahwa, saat ini ada program Presiden Jokowi soal PTSL (Pendataan Tanah Secara Lengkap).
Kemudian, dari hasil pendataan, muncul tanda merah yang disinyalir Daratan Negeri (DN). Apabila ingin mendapatkan sertifikat, harus ada rekomendasi dari Pemprov Bali karena masuk dalam tanah pemerintah.
"Kami siap untuk mensertifikatkan ketika subjeknya sudah jelas," tandasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana didampingi Anggota Made Suparta dan Anggota Fraksi PDIP Dapil Kuta Selatan Ketut Tama Tenaya dan juga Wakil Ketua DPRD Bali Tjok Gde Asmara Putra Sukawati menyatakan siap membantu keluhan masyarakat.
Namun tetap sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Komisi I juga berharap kepada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Pemprov Bali segera melakukan pendataan ulang aset-aset Pemprov berupa tanah. Sehingga kedepan, tidak ada sertifikat sama dalam satu lokasi.
Kalau ada sertikat terbit dengan daya tipu dan pemalsuan pihaknya siap rekomendasikan untuk tindak pidana. Komisi I, kata dia tegak lurus untuk menegakan aturan.
“Kami minta untuk melakukan pendataan dan BPN mengecek ke lokasi," pungkasnya. [ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram