Setubuhi Anak Tiri, Pria asal Sumba ini Dihukum 11 Tahun Bui

Laporan Reporter : Jero Ari 

DENPASAR , BALI KINI - Siprianus Ra Mone, pria 40 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai buruh serabutan ini oleh Pengadilan Negeri Denpasar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun. Ia dinyatakan bersalah telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Ironisnya, korban yang disetubuhi terdakwa selama hampir setahun itu adalah anak  sambungnya berumur 14 tahun dan menyandang disabilitas.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim I Wayan Suarta menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak secara berulang kali. 

Perbuatan terdakwa asal Sumba Barat Daya, NTT itu dijerat Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erik Sumyati.

Selain pidana 11 tahun penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 1 milyar. “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,” tegas majelis hakim. 

Vonis ini lebih ringan 3 tahun 10 bulan dari yang dituntutkan JPU sebelumnya yaitu 14 tahun dan 10 bulan. Atas putusan itu, baik JPU maupun terdakwa melalui Penasihat hukumnya dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, sama-sama menerima. 

Kasus ini bermula ketika korban tinggal bersama ibunya, R, terdakwa Siprianus, serta seorang anak lain berinisial JB di sebuah kos di Jalan Pulau Batanta, Denpasar Barat, sejak 2019. “Mereka tidur dalam satu kamar setiap malam, dengan posisi korban berada di antara ibunya dan JB, sementara terdakwa berada di bagian pinggir,” terang JPU.

Pada suatu malam di tahun 2019, terdakwa meraba payudara korban dengan memasukkan tangannya ke dalam baju dari bawah. Korban menangis ketakutan, membuat ibunya terbangun dan langsung memarahi terdakwa. Ia memperingatkan suaminya agar tidak mengulangi perbuatan itu. 

Pada 2021, ketika korban dan keluarganya pindah ke kos baru di Jalan Pulau Saelus, Denpasar Selatan. Saat siang hari ketika korban sedang mencuci piring dan rumah dalam keadaan sepi, oleh terdakwa korban disuruh tidur siang.

Di dalam kamar, JB yang juga tinggal bersama mereka sedang tertidur. Terdakwa kemudian memindahkan posisi JB dan selanjutnya menindih paksa tubuh korban, serambi mengancam untuk diam. 

Korban menangis dan hanya bisa pasrah kita untuk pertamakalinya benda tumpul masuk ke alat vitalnya. Dalam dakwaan, Ia mengaku kesakitan bagian dalam serta kesulitan berjalan setelah kejadian itu.

“Sejak saat itu, korban mengaku disetubuhi berulang kali, terutama ketika ibunya bekerja dan suasana kos sepi,” ungkap JPU. 

Bahkan hingga keluarga kembali pindah ke kos lain di Jalan Griya Anyar, Pemogan, Denpasar Selatan, perbuatan terdakwa terus dilakukan disaat ada kesempatan dilokasi berbeda seperti di lantai, dapur di kamar mandi terus mendapat pelecehan.

“Korban yang ketakutan dan trauma kemudian menceritakan kejadian itu kepada seorang saksi berinisial MJ. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar untuk diperiksa,” tukas JPU. 

JPU membeberkan bahwa dalam Visum et Repertum Nomor VER/187/V/2025/Rumkit yang ditandatangani dr Dudut Rustyadi, SpFM(K), ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul. 

Temuan medis itu memperkuat pengakuan korban bahwa ia berulang kali disetubuhi sejak masih berusia 14 tahun hingga beranjak usia 17 tahun lebih. “Terdakwa yang sudah dewasa seharusnya mengetahui bahwa korban masih anak-anak. Namun terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melakukan tindakan tersebut,” pungkas JPU

Nenek 75 Tahun Hilang Tanpa Jejak; Sapi Korban Ditemukan di Jurang

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem Bali Kini - Seorang warga lanjut usia bernama Ni Wayan Retu (75) dilaporkan hilang dari rumahnya di Banjar Dinas Karangsari, Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem pada Kamis, 6 November 2025. Korban terakhir diketahui berada di rumah pada Kamis pagi sekitar pukul 06.30 WITA. Saat keluarga datang membawakan makanan, korban sudah tidak ada, dan dua ekor sapi miliknya juga hilang.

Keluarga melakukan pencarian mandiri. Satu sapi ditemukan jatuh di bawah jurang, sementara satu lagi ditemukan di rumah warga di wilayah Panglega, Desa Datah. Namun, korban tidak ditemukan sehingga keluarga meminta bantuan Basarnas.

Laporan diterima Basarnas Denpasar pada pukul 19.20 WITA. Tidak lama kemudian, pukul 19.40 WITA, Tim Rescue Pos SAR Karangasem yang terdiri dari empat personel bergerak menuju lokasi kejadian. Tim membawa Rapid Deployment Land SAR Unit, peralatan medis, alat komunikasi, serta palsar mountaineering untuk menghadapi medan perbukitan.

Lokasi pencarian mengacu pada koordinat (8°20'54.2"S - 115°34'53.2"E) dengan jarak sekitar 14,7 km dari Pos SAR Karangasem dan waktu tempuh ±40 menit melalui jalur darat. Cuaca saat operasi berawan dengan suhu 21–33°C, kelembapan 93%, kecepatan angin 11 km/jam, dan jarak pandang sekitar 34,8 km.

"Hingga kini, tim kami masih melakukan penyisiran dan perluasan area di sekitar titik ditemukannya sapi,” ujar Koordinator Tim SAR Karangasem, I Gusti Ngurah Eka Wiadnyana, Jumat 7 November 2025.

Basarnas juga melakukan koordinasi dengan Polsek Abang serta pihak keluarga. Operasi pencarian terus dilakukan menggunakan skema tim SAR gabungan. (Ami) 

---

Kasum TNI Pimpin Taklimat Akhir Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode IV TA 2025

Laporan Reporter: Puspen TNI

Jakarta ,Bali  Kini - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan memimpin acara Taklimat Akhir Audit Ketaatan dan Kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI Periode IV TA 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula A.H. Nasution Balog TNI, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya, Kasum TNI menegaskan bahwa audit ini merupakan kegiatan penting yang bertujuan agar sasaran program dan anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan akuntabel, serta diperolehnya informasi dan data aktual hasil pelaksanaan kegiatan di satuan kerja (satker) jajaran UO Mabes TNI.

Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan harapannya agar hasil audit ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja organisasi. “Dengan adanya audit tersebut diharapkan adanya evaluasi dan koreksi maupun saran tindak lanjut yang membangun dari Itjen TNI kepada satker maupun staf pembantu pimpinan untuk peningkatan dan perbaikan kinerja satker,” harap Kasum TNI.

Kasum TNI mengingatkan agar para pimpinan satker melakukan pengecekan ulang dan pembenahan internal terhadap kinerja pelaksanaan program dan anggaran secara menyeluruh. Hal ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan. Ia menekankan pentingnya langkah tersebut agar tidak terjadi temuan yang berulang dengan permasalahan serupa serta untuk mencegah atau meminimalkan potensi temuan audit eksternal.

Menutup sambutannya, Kasum TNI menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan audit ini. “Saya sampaikan penghargaan disertai ucapan terima kasih kepada Irjen TNI dan jajarannya atas pelaksanaan Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode IV TA 2025 di lingkungan UO Mabes TNI. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pimpinan balakpus/satker yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan baik dan lancar,” pungkas Kasum TNI.

Wali Kota Jaya Negara Buka Sosialisasi Bersama KPK RI

Tekankan Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi. 

Laporan Reporter : Ayu/humas.dps

DENPASAR, BALI KINI - Tim Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025 ini dibuka Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa (4/11). 

Tampak hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Denpasar. Adapun materi sosialisasi disampaikan oleh Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, Sugiarto.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka penguatan integritas aparatur pemerintah daerah.

“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Korupsi merusak sendi-sendi kepercayaan publik, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menghambat kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Karena itu, membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah kewajiban moral sekaligus tanggung jawab kita bersama,” tegas Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan spirit Sewaka Dharma. 

“Visi misi kami menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi Denpasar menunjukkan peningkatan dari 85,53 di tahun 2023 menjadi 92,75 di tahun 2024,” jelasnya.

Selain itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menunjukkan tren positif, dari 78,61 di tahun 2023 menjadi 79,02 di tahun 2024. Komitmen tersebut turut diwujudkan dalam implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), dengan capaian 97,29 di tahun 2023, meningkat menjadi 98,87 di tahun 2024, dan berada di angka 83,90 per 3 November 2025.

“Kami berharap seluruh jajaran pimpinan OPD, camat, lurah, perumda, dan desa adat dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami pentingnya integritas dan penerapan budaya antikorupsi dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, Sugiarto, dalam paparannya menyampaikan bahwa korupsi.ada pada diri sendiri, dimana akar korupsi sering kali bermula dari perilaku gratifikasi. 

“Gratifikasi dapat menimbulkan mental pengemis dan sifat hedonis, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sesuai Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima wajib dilaporkan kepada KPK. 

“Pelaporan gratifikasi merupakan cerminan integritas individu sekaligus langkah nyata dalam memutus konflik kepentingan di lingkungan birokrasi,” tutupnya. 

Lahan 6 Hektar Milik Pelindo Disiapkan Untuk Proyek PSEL

 Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung akan menjadi pasokan proyek tempat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Pembangunan proyek ini rencananya dilakukan di lahan milik Pelindo seluas enam hektar.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung sudah melengkapi persyaratan sesuai arahan pusat melalui Danantara. Terutama mengenai persyaratan kesanggupan suplai sampah. 

Untuk kesanggupan tersebut, dikatakan bahwa Badung dan Denpasar sudah tanda tangan komitmen. Pihaknya juga mengaku telah siapkan armada pengangkutan sampah di masyarakat dan dikirim ke lokasi PSEL, sekarang tinggal proses dari Danantara untuk tahap selanjutnya. 

Pemkot juga akan segera melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar pembangunan PSEL. "Mengenai lokasinya kita pakai lahan sebelah barat Pelindo dan akan segera dilakukan sosialisasi masyarakat di sekitar lokasi, luas lahannya enam hektar," ungkapnya, Rabu  (29/10).

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara juga telah menghadiri rapat koordinasi PSEL yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025 lalu.  Kegiatan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dihadiri kepala daerah dari berbagai kota yang menjadi lokasi pengembangan proyek PSEL.

Saat ini telah disiapkan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan PSEL, lahan tersebut telah melalui proses penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Pemprov Bali, dan Pelindo.

Selain itu, dalam kesepakatan bersama telah disanggupi Badung untuk kesiapan membawa sampah minimal 1.000 ton, serta menyiapkan kesepakatan untuk menyuplai sampah ke pihak pengelola. "Untuk Denpasar akan menyuplai sekitar 700 ton sampah per hari yang akan diolah,” singkatnya.

SEORANG WISATAWAN TERJATUH SAAT MENURUNI TANGGA DI PANTAI ATUH

Laporan Reporter : Ayu 

NUSA PENIDA , BALI KINI -  Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan asing asal USA/ Amerika Serikat yang terjatuh saat menuruni tangga di Pantai Atuh, Desa Pejukuta, Kecamatan Nusa Penida, Selasa (28/10/2025). Annette Watson (58) mengalami cedera pada lengan kiri, dicurigai terjadi fraktur. Saat itu korban sempat ditangani oleh dokter dari Klinik Nusa Medika, namun dikarenakan akses menuju atas tebing medannya cukup sulit, maka diperlukan bantuantim SAR untuk membawanya dengan tandu. 

Kamtor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 16.20 Wita dari Kadek Parwati (Klinik Nusa Medika). Dikatakan bahwa perkiraan waktu kejadian kurang lebih pukul 14.10 Wita. "Dia jatuh kurang lebih posisi lima meter dari posisi dia jatuh, kemudian korban merasa kesakitan atau nyeri pada lengan bagian kiri," terang Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara. Dengan kondisi itu, ia tetap melanjutkan turun namun sesampainya di Pantai ia tidak bisa berdiri. 

Setelah menerima laporan, diberangkatkan 6 personel Unit Siaga SAR Nusa Penida  ke Pantai Atuh dan mereka tiba pada pukul 17.15 Wita. Sekitar 15 menit tim sudah sampai pantai dan bertemu dengan korban. Akhirnya pada pukul 18.05 Wita Korban telah berhasil dievakuasi ke parkiran atas Pantai Atuh oleh tim SAR gabungan. Upaya pemindahan hingga ke atas dilakukan melalui jalur darat. Menurut Cakra, kondisi jalur yang cukup lebar dapat mempermudah pengangkatan dengan tandu, bisa dilakukan oleh 6 orang. Selanjutnya Annette dibawa menuju ke Klinik Nusa Medika dengan menggunakan ambulance.

Selama berlangsungnya proses evakuasi turut melibatkan unsur SAR dari Unit Siaga SAR Nusa Penida, Klinik Nusa Medika, Pos TNI AL Nusa Penida, Polsek Nusa Penida, Babinsa Pejukutan dan kerabat korban.  

Kasus Gigitan Hewan Pembawa Rabies di Karangasem Capai 6.612 Kasus, Tiga Warga Meninggal Dunia

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini - Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mencatat sebanyak 6.612 kasus gigitan hewan pembawa rabies (GHPR) sepanjang Januari hingga 28 Oktober 2025. Kasus tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan 850 kasus, disusul Juni 808 kasus, dan April 734 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, menjelaskan bahwa tingginya angka kasus GHPR menunjukkan perlunya kewaspadaan bersama, terutama di wilayah yang masih memiliki populasi anjing liar cukup tinggi.

Dari total kasus tersebut, tiga warga dilaporkan meninggal dunia akibat rabies. Mereka masing-masing berasal dari Tianyar, Kecamatan Kubu (laki-laki), Manggis (perempuan), dan Seraya, Kecamatan Karangasem (perempuan).

Dinas Kesehatan Karangasem terus melakukan upaya pencegahan dengan menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies, sosialisasi penanganan pasca gigitan, serta edukasi kepada masyarakat agar segera melapor dan mendapatkan vaksinasi anti rabies (VAR) di fasilitas kesehatan terdekat. (Ami)

Kasus DBD di Karangasem Menurun, Januari–Oktober 2025 Tercatat 1.449 Kasus

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini – Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mencatat 1.449 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Januari hingga 28 Oktober 2025. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan paruh awal tahun.

Kasus tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 313 kasus, diikuti Februari sebanyak 278 kasus, dan Januari 168 kasus. Setelah bulan Juni, jumlah kasus terus menurun, dengan angka terendah tercatat pada bulan September sebanyak 29 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, menyampaikan bahwa penurunan ini tak lepas dari gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan kegiatan fogging fokus di daerah rawan.

Meski terjadi penurunan, Dinas Kesehatan tetap mengimbau masyarakat agar waspada menghadapi perubahan cuaca dan menjaga kebersihan lingkungan. “Perlu terus memastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah karena bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti,” tegasnya. (Ami)

BASARNAS SELENGGARAKAN DISEMINASI NAP DI BALI

Laporan Reporter : Ayu 

JIMBARAN , BALI KINI --- Basarnas menyelenggarakan Diseminasi National Accreditation Process (NAP), Senin (20/10/2025) bertempat di Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Jimbaran - Kuta Selatan. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari, hingga hari Kamis ( 24/10/2025). Bali menjadi daerah ke 3  di tahun ini terselenggaranya kegiatan serupa, setelah Balikpapan dan Bandung. Kegiatan ini juga dihadiri observer dari Basarnas Pusat, Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Surabaya, Manado, Bandung, Cilacap dan Yogyakarta. 

Pembukaan Diseminasi NAP dilaksanakan di Gedung Werkudara lantai 3.Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyomam Sidakarya menekankan bahwa Diseminasi ini bukan sekedar agenda formal atau rutinitas belaka, namun menjadi cerminan dari komitmen Basarnas untuk senantiasa mengevaluasi secara objektif, membangun budaya kerja yang berbasis standar nasional dan internasional demi menjaga kepercayaan publik. "Melalui proses akreditasi ini, kita akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kapasitas operasional, manajemen sumber daya, kepatuhan SOP, serta kualitas SAR bagi satuan kerja," jelas Sidakarya.

Hal serupa diungkapkan oleh Kasubdit RPDO Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas saat membuka Diseminasi NAP. Emi Frizer menjelaskan tujuan secara garis besar adalah memastikan seluruh komponen memiliki pemahaman menyeluruh terhadap prinsip, struktur, dan SOP USAR dalam kerangka NAP, termasuk penguatan dokumen kebijakan internal, kesiapsiagaan tim, pengelolaan peralatan, dukungan logistik serta interoperabilitas lintas sektor. "Kami memastikan bahwa setiap misi pencarian dan pertolongan yang dilakukan memenuhi standar tertinggi dalam hal keselamatan, evektivitas dan akuntanilitas," terangnya.

Dalam akhir sambutannya, Emi Frizer mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif, terbuka dan penuh komitmen. Di ujung serangkaian kegiatan, akan diaplikasikan langsung metode-metode yang sudah dijelaskan selama workshop. 

Ribuan Orang Partisipasi Donor Darah Serentak Hut Humas Polri Ke-74

Laporan Reporter : Tim Lpt Hms Polda Bali 

Denpasar , Bali Kini - Kabid Humas Kombes Pol Ariasandy S.I.K. menyampaikan dalam rangka Hut Humas Polri Ke-74 Tahun 2025, Polda Bali dan jajaran laksanakan Donor Darah serentak mulai Pukul 07.30 Wita s/d selesai, rabu 22/10/2025.

Donor di Polda Bali dihadiri para PJU Polda, Para Kasubbid Bidhumas, perwakilan dari masing-masing Satker, undangan dari media cetak maupun oline di gedung Presisi.

Untuk pelaksanaan donor di Polres/Ta jajaran dihadiri para Kapolres dan PJU Polres, Kasi Humas  dan perwakilan anggota  Satker Polres/Ta masing-masing, serta undangan wartawan baik media cetak maupun online. 

Donor Darah kali ini Polda Bali bekerjasama dengan PMI dan PDDI, tentunya kegiatan ini sangat positif sekaligus menjadi wadah partisipasi Polri berbagi melalui donor darah untuk saudara kita yang membutuhkan.

Pelaksanaan donor darah serentak hari ini Polda Bali dan jajaran dihadiri 1.225 orang peserta,  selanjutnya hasil donor darah diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI).

KBP Ariasandy juga menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan partisipasi kepada seluruh peserta donor darah serentak baik di Polda Bali maupun Polres/Ta jajaran sehingga kegiatan berjalan lancar, semoga apa yang kita berikan pada Hut Humas Polri Ke-74 Tahun 2025 bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, ungkapnya.

Serda Kadek Budiasta, Prajurit Kodam IX/Udayana Persembahkan Emas untuk Bali di PON Beladiri 2025

Laporan Reporter : Tim Pendam IX Udayana

Denpasar, Bali Kini - Selasa 21 Oktober 2025 — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Kodam IX/Udayana. Serda I Kadek Adi Budiasta, yang sehari-hari berdinas sebagai Bintara Urusan Sijasa Bekangdam IX/Udayana, berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga Pencak Silat pada Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2025 yang digelar di Kudus, Jawa Tengah, pada 17–21 Oktober 2025.

Emas yang diraih Serda Kadek Budiasta menjadi satu-satunya medali emas untuk kontingen Bali dalam cabang bela diri tersebut. Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti ketangguhan atlet Bali, khususnya prajurit Kodam IX/Udayana, dalam menjaga semangat juang dan sportivitas di kancah nasional.

Dalam perjalanan menuju podium tertinggi, Serda Kadek Budiasta tampil gemilang di kelas 80 kilogram, dengan melalui empat laga sengit: Babak penyisihan pertama mengalahkan tuan rumah Jawa Tengah, Babak kedua menundukkan Jawa Timur, Semifinal menaklukkan Kepulauan Riau (Kepri) dan di partai final berhasil mengatasi lawannya dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Usai pertandingan, Serda Kadek Budiasta menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya.  “Saya sangat bersyukur dan bangga bisa mempersembahkan medali emas ini untuk Bali dan Kodam IX/Udayana. Ini adalah hasil dari kerja keras, doa keluarga, dukungan pimpinan satuan, para pelatih, dan rekan-rekan atlet pencak silat Bali yang selalu memberi semangat,” ungkapnya penuh haru.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi yang diraih oleh prajurit Kodam IX/Udayana tersebut.

 “Keberhasilan Serda Kadek Budiasta ini merupakan wujud nyata dari semangat juang dan kedisiplinan prajurit TNI AD yang tidak hanya unggul dalam tugas, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga. Kodam IX/Udayana sangat bangga atas capaian ini, karena selain mengharumkan nama Kodam, prestasi tersebut juga membawa nama Bali berkibar di tingkat nasional,” ujar Kapendam.

Kolonel Widi Rahman menambahkan bahwa pencapaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit Kodam IX/Udayana untuk terus berlatih, berkompetisi secara sehat, dan berprestasi di berbagai bidang, baik militer maupun nonmiliter.

Prestasi Serda Kadek Budiasta ini menjadi cerminan nyata bahwa semangat pantang menyerah dan disiplin tinggi yang ditanamkan dalam lingkungan TNI AD mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi para prajurit muda Kodam IX/Udayana untuk terus berkarya dan berkontribusi mengharumkan nama daerah serta satuannya dan negara di arena olahraga nasional. 

Mau Pamitan, Kejati Bali "Obok-obok" Kasus SHM di Tahura

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini -  Munculnya kasus penerbitan 106 sertifikat hak milik (SHM) di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, menjadi fokus perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Selain itu menyebut sejumlah kasus korupsi ditemukan tidak hanya di tingkat Provinsi tetapi juga di Kabupaten wilayah Bali.

Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana, Senin (20/10) menegaskan bahwa status penanganan perkara Tahura, menurut penyidik ada indikasi tindak pidana korupsi. "Sehingga hari ini tim penyidik Kejati Bali meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan," sentilnya. 

Dirinya yang kini akan menjabat Kajati Sumatera Selatan menegaskan, Tahura merupakan tanah negara yang tidak bisa diganggu gugat peruntukannya. Area tersebut memiliki andil yang sangat penting bagi lingkungan, seperti mencegah abrasi pinggiran pantai.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu setelah akan melepas jabatannya di Bali baru menyebut soal kasus tersebut seharusnya dilindungi dan dijaga oleh kehutanan dan negara. "Namun yang terjadi, sejak sekitar tahun 90-an, dilakukan alih fungsi sebagian lahan hutan yang terdiri dari tumbuhan mangrove tersebut. Hingga sampai saat ini, ada ratusan sertifikat yang terbit atas lahan itu," akunya.

Kini, pihaknya perlu mengusut masalah yang dapat menimbulkan kerugian, tak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat terutama di kawasan pesisir. "Nah ini yang kami kejar, bagaimana perolehannya, bagaimana pengalihan fungsinya, dan bagaimana terjadi pengalihan haknya, ini lagi kami kejar semua," akunya, serambi diakhir pertemuan dengan media berucap pamit.

Pria kelahiran Buleleng itu menyatakan sejauh ini sudah ada 20 orang saksi yang dimintai keterangan dan ada sejumlah dokumen yang diperiksa dalam proses penyelidikan sebelumnya. Para saksi itu masih dalam lingkup pemerintahan, seperti Dinas Kehutanan dan BPN. Tetapi, proses tersebut masih sebatas klarifikasi semata.

"Karena masih proses penyelidikan sebelumnya, kami tidak banyak bergerak, dengan  status penyidikan, penyidik mudah-mudahan bisa mengakses dan melakukan tindakan tindakan upaya paksa," tuturnya. Upaya paksa yang dimaksud berupa pemanggilan paksa, penggeledahan guna mencari alat bukti, maupun penyitaan. 

Jika dalam penyelidikan oknum-oknum nakal masih bisa menutupi-nutupi, maka upaya paksa dalam penyidikan diyakini dapat menjadi jawaban yang menyingkap tabir penyimpangan tersebut.

Dirinya juga menyebut bahwa Kejaksaan Negeri dibawah Kejati Bali juga sedang aktif melakukan penyelidikan tambahan terhadap sejumlah perkara kasus korupsi.

Lalu ia membeberkan ada 49 kasus tindak korupsi masuk tahap penyelidikan dan 26 kasus tahap penyidikan. Dimana kasus itu berada di wilayah Bali, dan diyakininya  angka itu menunjukkan komitmen kuat dalam penegakkan kasus gratifikasi di Pulau Dewata.

Angka itu juga untuk menepis rumor yang menyebut dirinya gagal memberantas kasus korupsi sehingga ia dicopot dan pindah ke Kejati Sumatera Selatan. Namun ia pastikan, itu bukan pencopotan melainkan bentuk promosi jabatan.

Untuk diketahui pindahnya pria 51 tahun itu sebagai Kajati Sumatera Selatan juga untuk meningkatkan kariernya. Ia menyebut jika Kejati Sumatera Selatan masuk kategori Pemantapan tipe A, sedangkan Kejati Bali masih tipe B. Sumedana pun mengaku untuk bisa duduk di jabatan lebih tinggi tidak gampang, karena harus memenuhi persyaratan.

"Pernah menjabat Eselon IIA di Kejaksaan Agung, seperti Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kepala Biro, punya pengalaman sebagai Kajati Tipe B, lolos tes pemantapan jabatan dan berusia dibawah 55 tahun," terang Sumedana.

Beh, Lahan Sawah di Denpasar Tersisa Hanya 1.871 ha

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Kendati Lahan persawahan di Kota Denpasar terus berkurang setiap tahun, dalam kurun waktu empat tahun, 2021–2024, tersisa sawah produktif hanya 1.658 hektare. Hal itu menjadi kekhawatiran ketahanan pangan Kota Denpasar akibat alih fungsi lahan ini, Minggu (19/10). 

Asisten II Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta mengatakan, bahwa kondisi ketahanan pangan selama ini di Denpasar masih aman. Salah satunya Denpasar sebagai pusat distribusi terutama untuk bahan pokok. "Walau demikian di Dinas pertanian yang terutama yang mensupport untuk ketahanan pangan terus bergerak untuk membantu menjaga ketahanan pangan di Denpasar," ujarnya.

Selain itu juga melakukan kegiatan Urban Farming dilahan sempit perkotaan, kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk menghasilkan pangan dan menambah pendapatan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Anak Agung Gde Bayu Brahmasta, mengemukakan lahan di Kota Denpasar menyusut setiap tahun. Dalam empat tahun terakhir, penyusutan cukup signifikan terjadi akibat alih fungsi lahan khususnya digunakan untuk pembangunan.

Pada 2020, luas lahan di Kota Denpasar masih seluas 1.958 hektare, namun di tahun 2021 menyusut seluas 43 ha, hingga tersisa hanya 1.915 ha. Di tahun 2022 lahan persawahan kembali berkurang 44 ha dari tahun sebelumnya sehingga tersisa seluas 1.871 ha. 

Paling parah di tahun 2023, lahan sawah berkurang hingga 191 ha dalam setahun hingga menyisakan 1.680 ha. Sementara di tahun 2024 lahan sawah kembali berkurang 22 ha. “Tahun 2024 ini hanya tersisa 1.658 hektare. Kami belum hitung untuk tahun 2025, kebanyakan itu untuk bangunan yang kami lihat,” ungkap Gung Bayu.

Dimana lahan persawahan produktif di empat kecamatan di Kota Denpasar ada di kawasan Kecamatan Denpasar Barat yang hanya tersisa 137 ha. Sementara di Denpasar Selatan masih tersisa seluas 447 ha, Denpasar Timur 548 ha, dan Denpasar Utara seluas 526 ha.

Dikatakannya, kendati Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang RTRW sudah ada mengatur itu, tetapi alih fungsi lahan tidak terbendung karena lahan yang tidak dilindungi, diantaranya lahan milik pribadi.

Wakapolri Pimpin Upacara Purna Tugas 139 Personel Kontingen Garuda

Bhayangkara, Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Perdamaian Dunia

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Jakarta, Bali Kini – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., memimpin Upacara Purna Tugas dan Penganugerahan Tanda Jasa bagi 139 personel Polri Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 6 MINUSCA. Upacara ini digelar dalam rangka menyambut kepulangan mereka setelah menyelesaikan pengabdian selama satu tahun dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bangui, Republik Afrika Tengah.

Wakapolri mengedepankan dan menegaskan komitmen Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB tanggal 23 September 2025, bahwa Indonesia akan terus aktif dan berkomitmen penuh untuk mengirimkan pasukan terbaiknya dalam berbagai misi perdamaian dunia. Keterlibatan Polri dalam misi PBB merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia bagi kemanusiaan serta upaya aktif dalam menciptakan keamanan dan ketenangan di wilayah konflik.

Wakapolri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas profesionalisme, disiplin, dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan seluruh anggota Satgas FPU 6 MINUSCA. Atas nama pimpinan Polri, beliau mengucapkan terima kasih karena kinerja yang luar biasa tersebut telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional.

Upacara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi ini turut dihadiri oleh tamu kehormatan dari kalangan eksternal, antara lain:

· Dirbinlat PMPP TNI, Kolonel Adm Janadi, ST., M.Avn., Mgt.;

· Diplomat Ahli Pertama Dit. Keamanan dan Perdamaian Internasional, DJ Kerja Sama Multilateral, Kemlu RI, Salma Husna;

· Wantimpus LVRI, Irjen Pol (Purn) Drs. Satriya Hari Prasetya, S.H.

Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, Wakapolri juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Briptu Anumerta Sri Widodo dalam pelaksanaan tugas. Seluruh keluarga besar Polri mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Wakapolri menekankan bahwa kepulangan Satgas bukanlah akhir pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Pengalaman berharga di daerah misi harus menjadi inspirasi untuk terus berkontribusi dan menjadi teladan dalam pelayanan kepada bangsa dan negara.

Sebagai puncak acara, dilakukan penyematan tanda jasa kepada personel terpilih berdasarkan:

· Keputusan Presiden kepada Kasatgas FPU 6 Minusca, Kombes Pol Muhammad Ikhwan Lazuardi, S.H., S.I.K., M.H. dan Duty Officer Satgas FPU 6 Minusca, Iptu Bunga Herlin Dwitiya, S.Tr.K.

· Keputusan Menteri Pertahanan kepada Kompol Omizon Eka Putra, S.H., S.I.K., M.Tr.Sou.

Wakapolri menyampaikan penghargaan dan rasa bangga bahwa Polri dan Indonesia memiliki para anggota Satgas Garuda Bhayangkara yang tangguh. Beliau mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga tercinta, serta terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan untuk bangsa, negara, dan kemanusiaan.

KUNJUNGAN KERJA KABASARNAS KE BALI

Laporan Reporter : Ayu 

JIMBARAN , BALI KINI --- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (KABASARNAS), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Kamis (16/10). Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Sistem Komunikasi dan Sekretaris Utama dan Kepala Biro Humas dan Umum. Momen ini merupakan kali pertama Kabasarnas bertandang ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, acara penting itu dihadiri perwakilan 3 Kepala Kantor wilayah tengah, yakni Mataram, Maumere dan Kupang.

Kedatangannya disambut dengan jajaran kehormatan dan ceremonial budaya khas Bali, tarian hanoman serta simbolisasi pemakaian udeng dan selendang. Selanjutnya KABASARNAS langsung menemui seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk memberikan pengarahan. 

Dalam arahan KABASARNAS ditekankan program kerja Basarnas yang sejalan dengan Asta Cipta 2025  hingga 2029, yakni digital E-SAR platform, Sistem SAR Nasional Terpadu, pelayaran dan penerbangan nasional di kawasan industry, wisata, dan logistic, Pelatihan SAR terpadu nasional dan internasional, kerja sama peningkatan keselamatan dan keamanan industry dalam negeri, penguatan Unit Siaga SAR di daerah terpencil dan perbatasan, Pelibatan potensi SAR dan Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat SAR bencana alam.

Operasi SAR yang cukup menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia yakni runtuhnya bangunan Ponpes 4 lantai. Penanganan ini merupakan tantangan yang berat hingga memerlukan penanganan khusus. Kasus-kasus serupa juga pernah dihadapi tim Basarnas dan unsur SAR gabungan lainnya. Hal inilah yang menuntut keberadaan para personel terlatih dan professional. Namun menurutnya ada juga yang menjadi keterbatasan hingga memerlukan kontribusi ekstra. Mengingat luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km2, berbentuk kepulauan dan didominasi perairan, sementara SDM, peralatan juga teknologi masih belum mencukupi. Keterbatasan-keterbatasan yang ada harus bisa diatasi dengan penyesuaian agar hasilnya tidak mengecewakan atas ekspektasi public.

Idealnya standar layana pencarian dan pertolongan harus setaraf dengan standar yang dijalankan pada IMO, ICAO dan INSARAG. Untuk bisa memenuhi capaian tersebut diperlukan adanya balai pelatihan wilayah timur, tengeh dan barat, pemenuhan sarana dan prasarana berstandar internasional, SDM yang professional dan teruji dan regulasi berlaku nasional, regional dan internasional.

Tercatat pada tahun 2024 terjadi  2.562 operasi SAR (7 kecelakaan pesawat udara, 869 kecelakaan kapal, 67 kecelakaan penanganan khusus, 146 bencana dan 1.473 kondisi membahayaakan jiwa manusia) dengan 41.049 total korban (38.871 selamat, 1.774 meninggal dan 458 hilang). Angaka tersebut menurun di tahun 2025, yakni 1.865 operasi SAR (3 kecelakaan pesawat udara, 667 kecelakaan kapal, 58 kecelakaan penanganan khusus, 121 bencana dan 1.213 kondisi membahayaakan jiwa manusia) dengan 8.430 total korban (6.720 selamat, 1.327 meninggal dan 383 hilang). Beberapa operasi SAR yang menjadi sorotan khusus diantaranya KMP Tunu Pratama, bencana banjir di Bali, WNA terjatuh di TNG Rinjani dan runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny.

Tantangan-tantangan itu bisa dijawab dengan upaya, kerjakeras, sinergitas dan totalitas hingga bisa mendaptkan capaian yang membanggakan. “Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi diperlukan kejelian dalam merespon dan kepedulian dalam bertindak,” ungkap Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP.

Capaian BASARNAS diantaranya:

Medium Classified 2019

Penilaian  sangat baik system pemerintahan Berbasis elektronik

Penilaian sangat baik penghargaan system merit

Peringkat 8 besar terbaik se-asia pasifik sebagai tim SAR

Juara 2 anugerah reksa bandha sertifikasi barang milik negara

Penilaian “A” indeks penyelenggaraan pelayanan public

Opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut atas laporan keuangan Basarnas

Penilaian “AA” istimewa pada indeks reformasi hukum

Penilaian “AA” sangat memuaskan hasil pengawasan kearsipan

Penilaian dengan predikat informasi anugerah keterbukaan informasi public

Penilaian sangat baik  dalam indeks perencanaan pembangunan

Menurutnya menyelamatkan satu nyawa bukan hanya sekadar tugas, tetapi bentuk investasi negara terhadap masa depan bangsa. “Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan semua, tapi setiap nyawa yang tertolong adalah kemenangan kemanusiaan,” tutupnya. 

BUTUH SOLUSI APLIKATIF BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN SEKTOR PERIKANAN

Laporan Reporter : Nengah ML.

DENPASAR,  BALAI KINI  - Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi (FPST) Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. Ir Luh Suriati, M.Si menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.  Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional secara daring bertema "Optimalisasi Potensi Perikanan dan Kelautan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan" pada Sabtu (18/10).

Suriati menyoroti bahwa sektor perikanan dan kelautan memiliki peran yang sangat strategis di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penurunan sumber daya alam. "Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ini. Namun, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya," ujar Suriati.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara inovatif dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan. Solusi yang ditekankan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, manajemen sumber daya, hingga kebijakan yang mendukung.

Suriati secara khusus mendorong terciptanya kolaborasi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. "Kami berharap, melalui diskusi ini, kita dapat menemukan solusi-solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga ingin mendorong sinergi dalam pengembangan sektor ini," tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa upaya optimalisasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi. "Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat mewariskan sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," tegasnya.

Arman, S.Pi dari Direktorat Kepelabuhan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Pelabuhan Umum Benoa mengatakan terdapat beragam tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan tangkap. Tantangan pertama berfokus pada kondisi stok ikan dan praktik penangkapan. Saat ini, terjadi peningkatan jumlah kapal, yang ironisnya tidak diimbangi dengan hasil yang memuaskan. Nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, ukuran ikan yang tertangkap pun cenderung semakin kecil, mengindikasikan adanya tekanan pada stok. 

Selain itu, praktik penangkapan seringkali lebih berorientasi pada jumlah tangkapan (sebanyak-banyaknya), bukan pada upaya menjaga mutu hasil tangkapan setinggi-tingginya. “Seharusnya walaupun hasil tangkapan sedikit tapi mutu tinggi, sehingga tentu pendapatan makin banyak” ungkap Arman.

Menurut Arman, tantangan berikutnya berkaitan dengan inefisiensi dalam operasi penangkapan. Daerah penangkapan ikan (DPI) yang harus dijangkau nelayan menjadi semakin jauh, mengakibatkan waktu trip (pelayaran) yang makin lama. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan usaha perikanan menjadi tidak efisien.

Sektor perikanan tangkap juga menghadapi masalah sosial berupa konflik horizontal antar-nelayan. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan dalam penggunaan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dan jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang digunakan.

Arman juga menyebuatkan tantangan krusial adalah tingginya operasional penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum (sering dikaitkan dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing). Pelanggaran tersebut meliputi pengoperasian kapal yang tidak berizin, kapal yang melanggar jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan dan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang karena merusak lingkungan atau tidak selektif.

WISATAWAN ASAL PERANCIS TERSERET OMBAK DAN DITEMUKAN MENINGGAL DI PANTAI KELINGKING

Laporan Reporter : Ayu 

NUSA PENIDA , BALI KINI --- Seorang WNA asal Perancis dilaporkan tenggelam di perairan PantainKelingking, Nusa Penida, Rabu (15/10/2025). Korban berenang sekitar pukul 13.00 Wita dan ia terseret arus. Beberapa orang yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan, namun Alena Andreeva Oparina (32/ perempuan) tak tertolong. 

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi tersebut sekitar pukul 13.40 Wita. "Laporan yang kami terima dari bapak Ketut Suantara, selaku Babinsa Desa Bunga Mekar, menyebutkan korban yang terseret arus sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan dibutuhkan bantuan evakuasi membawa naik ke atas tebing," ungkap I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Segera usai mendapatkan informasi, diberangkatkan  5 personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida ke Pantai Kelingking melalui jalur darat. Mereka tiba sekitar pukul 15. 00 Wita dan turun menuju Pantai Kelingking. 

"Tim SAR gabungan cukup kelelahan membawa korban naik, melihat kondisi anak tangga yang sempit dan curam," imbuhnya. Akhirnya kurang lebih pukul 18.15 Wita mereka mencapai atas tebing. Selanjutnya jenasa Alena dibawa menuju ke Klinik Nusa Medika dengan menggunakan ambulance.                                                            

Unsur SAR yang terlibat selama berlangsungnya proses evakuasi diantaranya Unit Siaga SAR Nusa Medika, TNI AL Pos Nusa Penida, Polsek Nusa Penida, Bhabinsa Desa Bunga Mekar, tim medis Nusa Medika serta masyarakat setempat

PHDI Gelar Pesamuhan Agung 2025: Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter :Asrinidevy 

Jakarta, Bali Kini — Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) akan melaksanakan Pesamuhan Agung Tahun 2025 dengan tema “Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif.” Kegiatan nasional ini juga akan dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Penguatan Moderasi Beragama” yang menyoroti pentingnya keseimbangan nilai spiritual dan kebangsaan dalam memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

Pesamuhan Agung akan berlangsung pada Jumat–Minggu, 17–19 Oktober 2025, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Jl. Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat). Forum ini menjadi ajang penting bagi Parisada dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2026.

Ketua Panitia Pesamuhan Agung 2025, Ir. Wayan Gigin Samudera menegaskan bahwa tema tahun ini menggambarkan tekad umat Hindu untuk memperkuat dharma dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Tema Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Hindu untuk bersinergi dalam membangun bangsa. Melalui Pesamuhan Agung ini, kita ingin memastikan dharma menjadi dasar bagi setiap langkah pembangunan nasional,” ujar Ir. Wayan Gigin.

Gigin menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan kajian mendalam terkait substansi permasalahan umat serta menjadi pedoman ke depannya.

“Pesamuhan Agung ini adalah ruang dialog suci untuk meneguhkan nilai-nilai dharma dalam konteks kekinian—dharma yang membimbing kita menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Gigin juga mengatakan, terdapat tema khusus terkait fenomena bunuh diri yang marak terjadi di Bali. 

“Pembahasannya mungkin yang sangat krusial itu sudah kita ketahui ya, ada di antaranya itu bunuh diri, yang sangat marak di Bali,” jelasnya.

Gigin menyebut tema itu tersebut diangkat setelah adanya desakan kuat dari para peserta forum group discussion (FGD) pra-pesamuan yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum itu, para tokoh agama, termasuk Sabha Pandita, menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri di Bali yang dianggap sudah mengkhawatirkan.

“Jadi sebetulnya bulan lalu, sebelum Sabha hari ini, kita ada pra-Pesamuan Agung, forum diskusi untuk kasus ini. Nah, di sanalah banyak yang hadir, termasuk Sabha Pandita. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa situasi di Bali sangat di luar dugaan marak, jadi diminta dibahas di Pesamuan Agung di Jakarta,” ujarnya.

Sabha Pandita PHDI Pusat, Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba dalam sambutannya menegaskan bahwa Pesamuhan Agung ini membahas rancangan PHDI kedepan hingga fenomena-fenomena yang belakang terjadi. 

“ada 14 materi pokok yang akan menjadi pembahasan dalam Pesamuhan Agung Tahun 2025”, tutur Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba.

Kegiatan akan membahas berbagai materi strategis, meliputi:

1. Mekanisme Mahasabha XIII PHDI Tahun 2026.

2. Rancangan Perubahan AD/ART Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Penguatan Kelembagaan dan Peran Badan Dharma Dana Nasional (BDDN).

5. Pembentukan Lembaga Kajian Hindu.

6. Kajian Ulah Pati (bunuh diri) di Bali.

7. Pedoman Pelaksanaan Upacara Dīkṣā dalam Kearifan Lokal Hindu di Nusantara.

8. Evaluasi dan Pengembangan Kerjasama Pemanfaatan Candi Prambanan.

9. Tata Kelola Pura Padma Bhuana Nusantara.

10. Moderasi Beragama dan Kerukunan.

11. Teo-Ekologi Hindu.

12. Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM Hindu Indonesia.

13. Membangun Sistem Ekonomi Berlandaskan Dharma.

14. Rancangan Grand Design Hindu Dharma Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Mayjen (purn) Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan bahwa Pesamuhan Agung kali ini memiliki makna strategis sebagai refleksi dan revitalisasi peran Parisada di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.

“Parisada ingin meneguhkan dharma sebagai sumber nilai bagi kehidupan berbangsa. Melalui Pesamuhan Agung dan Seminar Nasional ini, kita ingin menampilkan wajah Hindu yang moderat, terbuka, dan berkontribusi nyata bagi keadaban publik,” ujar sosok yang akrab disapa WBT ini.

WBT juga menekankan bahwa moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan bangsa.

“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, tetapi praktik keseharian yang menumbuhkan saling pengertian dan rasa tanggung jawab bersama. Dalam perspektif Hindu, hal ini sejalan dengan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam — seluruh dunia adalah satu keluarga,” tambahnya.

Purnawirawan jenderal TNI bintang dua itu juga menegaskan beberapa pokok bahasan yang menjadi fokus acara pesamuan agung kali ini.

“Selain tema krusial tadi, kita juga akan membahas bagaimana program pendidikan Hindu ke depan bagaimana dharma-dana nasional. Lalu ada perambanan juga kita bahas untuk bagaimana nanti lebih fokus tentang fungsi untuk umat Hindu,” terangnya.

Pesamuhan Agung PHDI 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan, memperluas jejaring kerja sama lintas sektor, dan meneguhkan peran umat Hindu Indonesia dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan dharma.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag RI, Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si; Asisten Kesejahteraab Rakyat DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.

Komisi I DPRD Karangasem Soroti Pengelolaan Sampah di Purwakerti: Mesin Rp181 Juta Rusak, Truk Mangkrak, Warga Terdampak Asap

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini - Komisi I DPRD Kabupaten Karangasem menyoroti buruknya tata kelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, yang berada di kawasan pariwisata Amed. Sejumlah fasilitas yang dibeli dari dana pemerintah kini rusak dan tak berfungsi, termasuk mesin pengolah sampah senilai Rp181 juta serta truk pengangkut sampah yang kini mangkrak di lokasi.

Ketua Komisi I DPRD Karangasem, I Nengah Kariawan, bersama beberapa anggota turun langsung ke lapangan, Kamis (16/10/2025), menindaklanjuti laporan warga terkait mandeknya pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

 “Kami temukan di lapangan ada penerimaan sampah dari sejumlah hotel untuk dipilah di sini. Namun alat-alat pengelolaan sampah yang baru dibeli sekitar setahun lalu sudah rusak. Padahal alat itu dibeli dari dana pemerintah, nilainya mencapai Rp181 juta,” ujar Kariawan.

Ia menambahkan, selain mesin yang rusak, satu unit truk pengangkut sampah tahun 2017 juga tidak beroperasi, serta kendaraan angkut Viar yang dipinjam dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten ikut nyangkut. Menurutnya, kondisi ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Kariawan juga menyebut banyak keluhan dari masyarakat sekitar dan pelaku wisata akibat pembakaran sampah yang menimbulkan asap hingga mengganggu kenyamanan vila dan homestay di sekitarnya.

 “Lahan di sini nilainya tinggi karena kawasan pariwisata. Tapi ada warga yang batal menyewakan lahannya ke investor karena terganggu bau dan asap dari lokasi TPST ini. Artinya, dampak sosial dan ekonominya nyata,” tegasnya.

Komisi I berharap pemerintah desa dan kabupaten segera duduk bersama mencari solusi konkret, mengingat produksi sampah di kawasan Purwakerti mencapai dua truk per hari dari lima banjar, belum termasuk sampah dari sektor pariwisata.

 “Tempat pembuangan di Linggasana Bebandem sudah ditutup. Jadi pengelolaan sampah seperti ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada peran aktif pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti,” ujar Kariawan.

Ia menegaskan, Komisi I DPRD Karangasem akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan di tingkat pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dusun Banjar Lebah, I Wayan Suartana, mengatakan pihaknya akan segera membahas persoalan ini bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

 “Kendaraan truk sempat tidak beroperasi karena sopirnya berhenti. Perbekel sudah berusaha mencari pengganti, tapi belum ada. Akhirnya, warga diimbau membawa sampah langsung ke TPST agar bisa dipilah oleh petugas di lokasi,” jelasnya.

Suartana menambahkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya sementara untuk menekan penumpukan sampah di desa, sambil menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah kabupaten. (Ami)

Bupati Satria Salurkan Bantuan Sosial Provinsi Bali Untuk Masyarakat Terdampak Bencana

Laporan : Dearna 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Bali kepada korban yang mengalami musibah bencana cuaca ekstrem di ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis (9/10). Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dan Kalak BPBD Kabupaten Klungkung, I Putu Widiada.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung. Sebagaimana diketahui bersama, bencana cuaca ekstrem yang terjadi pada Bulan September 2025 melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. “Curah Hujan yang tinggi dalam beberapa hari menyebabkan banjir di beberapa titik, dan yang paling parah terjadi di Banjar Pancingan, Desa Kusamba. Terdapat 124 Kepala Keluarga yang harus mengungsi ke Balai Banjar atau kerabat terdekat,” ujar Bupati Satria

Bupati Satria juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI serta relawan yang sejak awal berada di garis depan membantu proses evakuasi, pengamanan serta pemulihan. Tidak kalah penting, dedikasi aparatur pemerintah kabupaten maupun desa juga patut apresiasi karena mereka bekerja siang dan malam. “Terimakasih Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada warga yang mengalami musibah bencana di Kabupaten Klungkung. Semoga kebersamaan ini menjadi teladan bagi kita semua bahwa dalam situasi apapun persatuan dan gotong royong adalah kunci kekuataan bangsa kita. Dan hal terpenting kepada masyarakat penerima bantuan agar bantuan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Sementara Kalak BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyampaikan turut prihatin terhadap bencana yang menimpa di Kabupaten Klungkung pada Bulan September lalu. Pihaknya menambahkan bahwa Klungkung merupakan salah satu yang responsif menanggulangi bencana, sehingga kedepan agar tetap dipertahankan. “Saya sangat apresiasi karena Pemkab Klungkung sangat sigap mendata warga yang terkena dampak. Langkah antisipasi kedepan mari kita bersama bersihkan saluran got-got di depan gang atau di jalur-jalur sungai agar nantinya disaat hujan air bisa menggilir dan tidak menimbulkan banjir,” harapnya.