Mau Pamitan, Kejati Bali "Obok-obok" Kasus SHM di Tahura

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini -  Munculnya kasus penerbitan 106 sertifikat hak milik (SHM) di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, menjadi fokus perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Selain itu menyebut sejumlah kasus korupsi ditemukan tidak hanya di tingkat Provinsi tetapi juga di Kabupaten wilayah Bali.

Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana, Senin (20/10) menegaskan bahwa status penanganan perkara Tahura, menurut penyidik ada indikasi tindak pidana korupsi. "Sehingga hari ini tim penyidik Kejati Bali meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan," sentilnya. 

Dirinya yang kini akan menjabat Kajati Sumatera Selatan menegaskan, Tahura merupakan tanah negara yang tidak bisa diganggu gugat peruntukannya. Area tersebut memiliki andil yang sangat penting bagi lingkungan, seperti mencegah abrasi pinggiran pantai.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu setelah akan melepas jabatannya di Bali baru menyebut soal kasus tersebut seharusnya dilindungi dan dijaga oleh kehutanan dan negara. "Namun yang terjadi, sejak sekitar tahun 90-an, dilakukan alih fungsi sebagian lahan hutan yang terdiri dari tumbuhan mangrove tersebut. Hingga sampai saat ini, ada ratusan sertifikat yang terbit atas lahan itu," akunya.

Kini, pihaknya perlu mengusut masalah yang dapat menimbulkan kerugian, tak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat terutama di kawasan pesisir. "Nah ini yang kami kejar, bagaimana perolehannya, bagaimana pengalihan fungsinya, dan bagaimana terjadi pengalihan haknya, ini lagi kami kejar semua," akunya, serambi diakhir pertemuan dengan media berucap pamit.

Pria kelahiran Buleleng itu menyatakan sejauh ini sudah ada 20 orang saksi yang dimintai keterangan dan ada sejumlah dokumen yang diperiksa dalam proses penyelidikan sebelumnya. Para saksi itu masih dalam lingkup pemerintahan, seperti Dinas Kehutanan dan BPN. Tetapi, proses tersebut masih sebatas klarifikasi semata.

"Karena masih proses penyelidikan sebelumnya, kami tidak banyak bergerak, dengan  status penyidikan, penyidik mudah-mudahan bisa mengakses dan melakukan tindakan tindakan upaya paksa," tuturnya. Upaya paksa yang dimaksud berupa pemanggilan paksa, penggeledahan guna mencari alat bukti, maupun penyitaan. 

Jika dalam penyelidikan oknum-oknum nakal masih bisa menutupi-nutupi, maka upaya paksa dalam penyidikan diyakini dapat menjadi jawaban yang menyingkap tabir penyimpangan tersebut.

Dirinya juga menyebut bahwa Kejaksaan Negeri dibawah Kejati Bali juga sedang aktif melakukan penyelidikan tambahan terhadap sejumlah perkara kasus korupsi.

Lalu ia membeberkan ada 49 kasus tindak korupsi masuk tahap penyelidikan dan 26 kasus tahap penyidikan. Dimana kasus itu berada di wilayah Bali, dan diyakininya  angka itu menunjukkan komitmen kuat dalam penegakkan kasus gratifikasi di Pulau Dewata.

Angka itu juga untuk menepis rumor yang menyebut dirinya gagal memberantas kasus korupsi sehingga ia dicopot dan pindah ke Kejati Sumatera Selatan. Namun ia pastikan, itu bukan pencopotan melainkan bentuk promosi jabatan.

Untuk diketahui pindahnya pria 51 tahun itu sebagai Kajati Sumatera Selatan juga untuk meningkatkan kariernya. Ia menyebut jika Kejati Sumatera Selatan masuk kategori Pemantapan tipe A, sedangkan Kejati Bali masih tipe B. Sumedana pun mengaku untuk bisa duduk di jabatan lebih tinggi tidak gampang, karena harus memenuhi persyaratan.

"Pernah menjabat Eselon IIA di Kejaksaan Agung, seperti Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kepala Biro, punya pengalaman sebagai Kajati Tipe B, lolos tes pemantapan jabatan dan berusia dibawah 55 tahun," terang Sumedana.

Beh, Lahan Sawah di Denpasar Tersisa Hanya 1.871 ha

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Kendati Lahan persawahan di Kota Denpasar terus berkurang setiap tahun, dalam kurun waktu empat tahun, 2021–2024, tersisa sawah produktif hanya 1.658 hektare. Hal itu menjadi kekhawatiran ketahanan pangan Kota Denpasar akibat alih fungsi lahan ini, Minggu (19/10). 

Asisten II Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta mengatakan, bahwa kondisi ketahanan pangan selama ini di Denpasar masih aman. Salah satunya Denpasar sebagai pusat distribusi terutama untuk bahan pokok. "Walau demikian di Dinas pertanian yang terutama yang mensupport untuk ketahanan pangan terus bergerak untuk membantu menjaga ketahanan pangan di Denpasar," ujarnya.

Selain itu juga melakukan kegiatan Urban Farming dilahan sempit perkotaan, kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk menghasilkan pangan dan menambah pendapatan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Anak Agung Gde Bayu Brahmasta, mengemukakan lahan di Kota Denpasar menyusut setiap tahun. Dalam empat tahun terakhir, penyusutan cukup signifikan terjadi akibat alih fungsi lahan khususnya digunakan untuk pembangunan.

Pada 2020, luas lahan di Kota Denpasar masih seluas 1.958 hektare, namun di tahun 2021 menyusut seluas 43 ha, hingga tersisa hanya 1.915 ha. Di tahun 2022 lahan persawahan kembali berkurang 44 ha dari tahun sebelumnya sehingga tersisa seluas 1.871 ha. 

Paling parah di tahun 2023, lahan sawah berkurang hingga 191 ha dalam setahun hingga menyisakan 1.680 ha. Sementara di tahun 2024 lahan sawah kembali berkurang 22 ha. “Tahun 2024 ini hanya tersisa 1.658 hektare. Kami belum hitung untuk tahun 2025, kebanyakan itu untuk bangunan yang kami lihat,” ungkap Gung Bayu.

Dimana lahan persawahan produktif di empat kecamatan di Kota Denpasar ada di kawasan Kecamatan Denpasar Barat yang hanya tersisa 137 ha. Sementara di Denpasar Selatan masih tersisa seluas 447 ha, Denpasar Timur 548 ha, dan Denpasar Utara seluas 526 ha.

Dikatakannya, kendati Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang RTRW sudah ada mengatur itu, tetapi alih fungsi lahan tidak terbendung karena lahan yang tidak dilindungi, diantaranya lahan milik pribadi.

Wakapolri Pimpin Upacara Purna Tugas 139 Personel Kontingen Garuda

Bhayangkara, Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Perdamaian Dunia

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Jakarta, Bali Kini – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., memimpin Upacara Purna Tugas dan Penganugerahan Tanda Jasa bagi 139 personel Polri Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 6 MINUSCA. Upacara ini digelar dalam rangka menyambut kepulangan mereka setelah menyelesaikan pengabdian selama satu tahun dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bangui, Republik Afrika Tengah.

Wakapolri mengedepankan dan menegaskan komitmen Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB tanggal 23 September 2025, bahwa Indonesia akan terus aktif dan berkomitmen penuh untuk mengirimkan pasukan terbaiknya dalam berbagai misi perdamaian dunia. Keterlibatan Polri dalam misi PBB merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia bagi kemanusiaan serta upaya aktif dalam menciptakan keamanan dan ketenangan di wilayah konflik.

Wakapolri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas profesionalisme, disiplin, dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan seluruh anggota Satgas FPU 6 MINUSCA. Atas nama pimpinan Polri, beliau mengucapkan terima kasih karena kinerja yang luar biasa tersebut telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional.

Upacara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi ini turut dihadiri oleh tamu kehormatan dari kalangan eksternal, antara lain:

· Dirbinlat PMPP TNI, Kolonel Adm Janadi, ST., M.Avn., Mgt.;

· Diplomat Ahli Pertama Dit. Keamanan dan Perdamaian Internasional, DJ Kerja Sama Multilateral, Kemlu RI, Salma Husna;

· Wantimpus LVRI, Irjen Pol (Purn) Drs. Satriya Hari Prasetya, S.H.

Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, Wakapolri juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Briptu Anumerta Sri Widodo dalam pelaksanaan tugas. Seluruh keluarga besar Polri mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Wakapolri menekankan bahwa kepulangan Satgas bukanlah akhir pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Pengalaman berharga di daerah misi harus menjadi inspirasi untuk terus berkontribusi dan menjadi teladan dalam pelayanan kepada bangsa dan negara.

Sebagai puncak acara, dilakukan penyematan tanda jasa kepada personel terpilih berdasarkan:

· Keputusan Presiden kepada Kasatgas FPU 6 Minusca, Kombes Pol Muhammad Ikhwan Lazuardi, S.H., S.I.K., M.H. dan Duty Officer Satgas FPU 6 Minusca, Iptu Bunga Herlin Dwitiya, S.Tr.K.

· Keputusan Menteri Pertahanan kepada Kompol Omizon Eka Putra, S.H., S.I.K., M.Tr.Sou.

Wakapolri menyampaikan penghargaan dan rasa bangga bahwa Polri dan Indonesia memiliki para anggota Satgas Garuda Bhayangkara yang tangguh. Beliau mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga tercinta, serta terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan untuk bangsa, negara, dan kemanusiaan.

KUNJUNGAN KERJA KABASARNAS KE BALI

Laporan Reporter : Ayu 

JIMBARAN , BALI KINI --- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (KABASARNAS), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Kamis (16/10). Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Sistem Komunikasi dan Sekretaris Utama dan Kepala Biro Humas dan Umum. Momen ini merupakan kali pertama Kabasarnas bertandang ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, acara penting itu dihadiri perwakilan 3 Kepala Kantor wilayah tengah, yakni Mataram, Maumere dan Kupang.

Kedatangannya disambut dengan jajaran kehormatan dan ceremonial budaya khas Bali, tarian hanoman serta simbolisasi pemakaian udeng dan selendang. Selanjutnya KABASARNAS langsung menemui seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk memberikan pengarahan. 

Dalam arahan KABASARNAS ditekankan program kerja Basarnas yang sejalan dengan Asta Cipta 2025  hingga 2029, yakni digital E-SAR platform, Sistem SAR Nasional Terpadu, pelayaran dan penerbangan nasional di kawasan industry, wisata, dan logistic, Pelatihan SAR terpadu nasional dan internasional, kerja sama peningkatan keselamatan dan keamanan industry dalam negeri, penguatan Unit Siaga SAR di daerah terpencil dan perbatasan, Pelibatan potensi SAR dan Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat SAR bencana alam.

Operasi SAR yang cukup menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia yakni runtuhnya bangunan Ponpes 4 lantai. Penanganan ini merupakan tantangan yang berat hingga memerlukan penanganan khusus. Kasus-kasus serupa juga pernah dihadapi tim Basarnas dan unsur SAR gabungan lainnya. Hal inilah yang menuntut keberadaan para personel terlatih dan professional. Namun menurutnya ada juga yang menjadi keterbatasan hingga memerlukan kontribusi ekstra. Mengingat luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km2, berbentuk kepulauan dan didominasi perairan, sementara SDM, peralatan juga teknologi masih belum mencukupi. Keterbatasan-keterbatasan yang ada harus bisa diatasi dengan penyesuaian agar hasilnya tidak mengecewakan atas ekspektasi public.

Idealnya standar layana pencarian dan pertolongan harus setaraf dengan standar yang dijalankan pada IMO, ICAO dan INSARAG. Untuk bisa memenuhi capaian tersebut diperlukan adanya balai pelatihan wilayah timur, tengeh dan barat, pemenuhan sarana dan prasarana berstandar internasional, SDM yang professional dan teruji dan regulasi berlaku nasional, regional dan internasional.

Tercatat pada tahun 2024 terjadi  2.562 operasi SAR (7 kecelakaan pesawat udara, 869 kecelakaan kapal, 67 kecelakaan penanganan khusus, 146 bencana dan 1.473 kondisi membahayaakan jiwa manusia) dengan 41.049 total korban (38.871 selamat, 1.774 meninggal dan 458 hilang). Angaka tersebut menurun di tahun 2025, yakni 1.865 operasi SAR (3 kecelakaan pesawat udara, 667 kecelakaan kapal, 58 kecelakaan penanganan khusus, 121 bencana dan 1.213 kondisi membahayaakan jiwa manusia) dengan 8.430 total korban (6.720 selamat, 1.327 meninggal dan 383 hilang). Beberapa operasi SAR yang menjadi sorotan khusus diantaranya KMP Tunu Pratama, bencana banjir di Bali, WNA terjatuh di TNG Rinjani dan runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny.

Tantangan-tantangan itu bisa dijawab dengan upaya, kerjakeras, sinergitas dan totalitas hingga bisa mendaptkan capaian yang membanggakan. “Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi diperlukan kejelian dalam merespon dan kepedulian dalam bertindak,” ungkap Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP.

Capaian BASARNAS diantaranya:

Medium Classified 2019

Penilaian  sangat baik system pemerintahan Berbasis elektronik

Penilaian sangat baik penghargaan system merit

Peringkat 8 besar terbaik se-asia pasifik sebagai tim SAR

Juara 2 anugerah reksa bandha sertifikasi barang milik negara

Penilaian “A” indeks penyelenggaraan pelayanan public

Opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut atas laporan keuangan Basarnas

Penilaian “AA” istimewa pada indeks reformasi hukum

Penilaian “AA” sangat memuaskan hasil pengawasan kearsipan

Penilaian dengan predikat informasi anugerah keterbukaan informasi public

Penilaian sangat baik  dalam indeks perencanaan pembangunan

Menurutnya menyelamatkan satu nyawa bukan hanya sekadar tugas, tetapi bentuk investasi negara terhadap masa depan bangsa. “Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan semua, tapi setiap nyawa yang tertolong adalah kemenangan kemanusiaan,” tutupnya. 

BUTUH SOLUSI APLIKATIF BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN SEKTOR PERIKANAN

Laporan Reporter : Nengah ML.

DENPASAR,  BALAI KINI  - Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi (FPST) Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. Ir Luh Suriati, M.Si menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.  Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional secara daring bertema "Optimalisasi Potensi Perikanan dan Kelautan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan" pada Sabtu (18/10).

Suriati menyoroti bahwa sektor perikanan dan kelautan memiliki peran yang sangat strategis di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penurunan sumber daya alam. "Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ini. Namun, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya," ujar Suriati.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara inovatif dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan. Solusi yang ditekankan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, manajemen sumber daya, hingga kebijakan yang mendukung.

Suriati secara khusus mendorong terciptanya kolaborasi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. "Kami berharap, melalui diskusi ini, kita dapat menemukan solusi-solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga ingin mendorong sinergi dalam pengembangan sektor ini," tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa upaya optimalisasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi. "Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat mewariskan sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," tegasnya.

Arman, S.Pi dari Direktorat Kepelabuhan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Pelabuhan Umum Benoa mengatakan terdapat beragam tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan tangkap. Tantangan pertama berfokus pada kondisi stok ikan dan praktik penangkapan. Saat ini, terjadi peningkatan jumlah kapal, yang ironisnya tidak diimbangi dengan hasil yang memuaskan. Nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, ukuran ikan yang tertangkap pun cenderung semakin kecil, mengindikasikan adanya tekanan pada stok. 

Selain itu, praktik penangkapan seringkali lebih berorientasi pada jumlah tangkapan (sebanyak-banyaknya), bukan pada upaya menjaga mutu hasil tangkapan setinggi-tingginya. “Seharusnya walaupun hasil tangkapan sedikit tapi mutu tinggi, sehingga tentu pendapatan makin banyak” ungkap Arman.

Menurut Arman, tantangan berikutnya berkaitan dengan inefisiensi dalam operasi penangkapan. Daerah penangkapan ikan (DPI) yang harus dijangkau nelayan menjadi semakin jauh, mengakibatkan waktu trip (pelayaran) yang makin lama. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan usaha perikanan menjadi tidak efisien.

Sektor perikanan tangkap juga menghadapi masalah sosial berupa konflik horizontal antar-nelayan. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan dalam penggunaan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dan jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang digunakan.

Arman juga menyebuatkan tantangan krusial adalah tingginya operasional penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum (sering dikaitkan dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing). Pelanggaran tersebut meliputi pengoperasian kapal yang tidak berizin, kapal yang melanggar jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan dan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang karena merusak lingkungan atau tidak selektif.

WISATAWAN ASAL PERANCIS TERSERET OMBAK DAN DITEMUKAN MENINGGAL DI PANTAI KELINGKING

Laporan Reporter : Ayu 

NUSA PENIDA , BALI KINI --- Seorang WNA asal Perancis dilaporkan tenggelam di perairan PantainKelingking, Nusa Penida, Rabu (15/10/2025). Korban berenang sekitar pukul 13.00 Wita dan ia terseret arus. Beberapa orang yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan, namun Alena Andreeva Oparina (32/ perempuan) tak tertolong. 

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi tersebut sekitar pukul 13.40 Wita. "Laporan yang kami terima dari bapak Ketut Suantara, selaku Babinsa Desa Bunga Mekar, menyebutkan korban yang terseret arus sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan dibutuhkan bantuan evakuasi membawa naik ke atas tebing," ungkap I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Segera usai mendapatkan informasi, diberangkatkan  5 personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida ke Pantai Kelingking melalui jalur darat. Mereka tiba sekitar pukul 15. 00 Wita dan turun menuju Pantai Kelingking. 

"Tim SAR gabungan cukup kelelahan membawa korban naik, melihat kondisi anak tangga yang sempit dan curam," imbuhnya. Akhirnya kurang lebih pukul 18.15 Wita mereka mencapai atas tebing. Selanjutnya jenasa Alena dibawa menuju ke Klinik Nusa Medika dengan menggunakan ambulance.                                                            

Unsur SAR yang terlibat selama berlangsungnya proses evakuasi diantaranya Unit Siaga SAR Nusa Medika, TNI AL Pos Nusa Penida, Polsek Nusa Penida, Bhabinsa Desa Bunga Mekar, tim medis Nusa Medika serta masyarakat setempat

PHDI Gelar Pesamuhan Agung 2025: Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter :Asrinidevy 

Jakarta, Bali Kini — Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) akan melaksanakan Pesamuhan Agung Tahun 2025 dengan tema “Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif.” Kegiatan nasional ini juga akan dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Penguatan Moderasi Beragama” yang menyoroti pentingnya keseimbangan nilai spiritual dan kebangsaan dalam memperkuat harmoni sosial di Indonesia.

Pesamuhan Agung akan berlangsung pada Jumat–Minggu, 17–19 Oktober 2025, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Jl. Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat). Forum ini menjadi ajang penting bagi Parisada dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2026.

Ketua Panitia Pesamuhan Agung 2025, Ir. Wayan Gigin Samudera menegaskan bahwa tema tahun ini menggambarkan tekad umat Hindu untuk memperkuat dharma dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Tema Meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Adil, Beradab, dan Inklusif menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Hindu untuk bersinergi dalam membangun bangsa. Melalui Pesamuhan Agung ini, kita ingin memastikan dharma menjadi dasar bagi setiap langkah pembangunan nasional,” ujar Ir. Wayan Gigin.

Gigin menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan kajian mendalam terkait substansi permasalahan umat serta menjadi pedoman ke depannya.

“Pesamuhan Agung ini adalah ruang dialog suci untuk meneguhkan nilai-nilai dharma dalam konteks kekinian—dharma yang membimbing kita menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Gigin juga mengatakan, terdapat tema khusus terkait fenomena bunuh diri yang marak terjadi di Bali. 

“Pembahasannya mungkin yang sangat krusial itu sudah kita ketahui ya, ada di antaranya itu bunuh diri, yang sangat marak di Bali,” jelasnya.

Gigin menyebut tema itu tersebut diangkat setelah adanya desakan kuat dari para peserta forum group discussion (FGD) pra-pesamuan yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum itu, para tokoh agama, termasuk Sabha Pandita, menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri di Bali yang dianggap sudah mengkhawatirkan.

“Jadi sebetulnya bulan lalu, sebelum Sabha hari ini, kita ada pra-Pesamuan Agung, forum diskusi untuk kasus ini. Nah, di sanalah banyak yang hadir, termasuk Sabha Pandita. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa situasi di Bali sangat di luar dugaan marak, jadi diminta dibahas di Pesamuan Agung di Jakarta,” ujarnya.

Sabha Pandita PHDI Pusat, Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba dalam sambutannya menegaskan bahwa Pesamuhan Agung ini membahas rancangan PHDI kedepan hingga fenomena-fenomena yang belakang terjadi. 

“ada 14 materi pokok yang akan menjadi pembahasan dalam Pesamuhan Agung Tahun 2025”, tutur Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba.

Kegiatan akan membahas berbagai materi strategis, meliputi:

1. Mekanisme Mahasabha XIII PHDI Tahun 2026.

2. Rancangan Perubahan AD/ART Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Program Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Penguatan Kelembagaan dan Peran Badan Dharma Dana Nasional (BDDN).

5. Pembentukan Lembaga Kajian Hindu.

6. Kajian Ulah Pati (bunuh diri) di Bali.

7. Pedoman Pelaksanaan Upacara Dīkṣā dalam Kearifan Lokal Hindu di Nusantara.

8. Evaluasi dan Pengembangan Kerjasama Pemanfaatan Candi Prambanan.

9. Tata Kelola Pura Padma Bhuana Nusantara.

10. Moderasi Beragama dan Kerukunan.

11. Teo-Ekologi Hindu.

12. Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM Hindu Indonesia.

13. Membangun Sistem Ekonomi Berlandaskan Dharma.

14. Rancangan Grand Design Hindu Dharma Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Mayjen (purn) Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan bahwa Pesamuhan Agung kali ini memiliki makna strategis sebagai refleksi dan revitalisasi peran Parisada di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.

“Parisada ingin meneguhkan dharma sebagai sumber nilai bagi kehidupan berbangsa. Melalui Pesamuhan Agung dan Seminar Nasional ini, kita ingin menampilkan wajah Hindu yang moderat, terbuka, dan berkontribusi nyata bagi keadaban publik,” ujar sosok yang akrab disapa WBT ini.

WBT juga menekankan bahwa moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan bangsa.

“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, tetapi praktik keseharian yang menumbuhkan saling pengertian dan rasa tanggung jawab bersama. Dalam perspektif Hindu, hal ini sejalan dengan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam — seluruh dunia adalah satu keluarga,” tambahnya.

Purnawirawan jenderal TNI bintang dua itu juga menegaskan beberapa pokok bahasan yang menjadi fokus acara pesamuan agung kali ini.

“Selain tema krusial tadi, kita juga akan membahas bagaimana program pendidikan Hindu ke depan bagaimana dharma-dana nasional. Lalu ada perambanan juga kita bahas untuk bagaimana nanti lebih fokus tentang fungsi untuk umat Hindu,” terangnya.

Pesamuhan Agung PHDI 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan, memperluas jejaring kerja sama lintas sektor, dan meneguhkan peran umat Hindu Indonesia dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan dharma.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag RI, Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si; Asisten Kesejahteraab Rakyat DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.

Komisi I DPRD Karangasem Soroti Pengelolaan Sampah di Purwakerti: Mesin Rp181 Juta Rusak, Truk Mangkrak, Warga Terdampak Asap

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini - Komisi I DPRD Kabupaten Karangasem menyoroti buruknya tata kelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, yang berada di kawasan pariwisata Amed. Sejumlah fasilitas yang dibeli dari dana pemerintah kini rusak dan tak berfungsi, termasuk mesin pengolah sampah senilai Rp181 juta serta truk pengangkut sampah yang kini mangkrak di lokasi.

Ketua Komisi I DPRD Karangasem, I Nengah Kariawan, bersama beberapa anggota turun langsung ke lapangan, Kamis (16/10/2025), menindaklanjuti laporan warga terkait mandeknya pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

 “Kami temukan di lapangan ada penerimaan sampah dari sejumlah hotel untuk dipilah di sini. Namun alat-alat pengelolaan sampah yang baru dibeli sekitar setahun lalu sudah rusak. Padahal alat itu dibeli dari dana pemerintah, nilainya mencapai Rp181 juta,” ujar Kariawan.

Ia menambahkan, selain mesin yang rusak, satu unit truk pengangkut sampah tahun 2017 juga tidak beroperasi, serta kendaraan angkut Viar yang dipinjam dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten ikut nyangkut. Menurutnya, kondisi ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Kariawan juga menyebut banyak keluhan dari masyarakat sekitar dan pelaku wisata akibat pembakaran sampah yang menimbulkan asap hingga mengganggu kenyamanan vila dan homestay di sekitarnya.

 “Lahan di sini nilainya tinggi karena kawasan pariwisata. Tapi ada warga yang batal menyewakan lahannya ke investor karena terganggu bau dan asap dari lokasi TPST ini. Artinya, dampak sosial dan ekonominya nyata,” tegasnya.

Komisi I berharap pemerintah desa dan kabupaten segera duduk bersama mencari solusi konkret, mengingat produksi sampah di kawasan Purwakerti mencapai dua truk per hari dari lima banjar, belum termasuk sampah dari sektor pariwisata.

 “Tempat pembuangan di Linggasana Bebandem sudah ditutup. Jadi pengelolaan sampah seperti ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada peran aktif pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti,” ujar Kariawan.

Ia menegaskan, Komisi I DPRD Karangasem akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan di tingkat pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dusun Banjar Lebah, I Wayan Suartana, mengatakan pihaknya akan segera membahas persoalan ini bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

 “Kendaraan truk sempat tidak beroperasi karena sopirnya berhenti. Perbekel sudah berusaha mencari pengganti, tapi belum ada. Akhirnya, warga diimbau membawa sampah langsung ke TPST agar bisa dipilah oleh petugas di lokasi,” jelasnya.

Suartana menambahkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya sementara untuk menekan penumpukan sampah di desa, sambil menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah kabupaten. (Ami)

Bupati Satria Salurkan Bantuan Sosial Provinsi Bali Untuk Masyarakat Terdampak Bencana

Laporan : Dearna 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Bali kepada korban yang mengalami musibah bencana cuaca ekstrem di ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis (9/10). Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dan Kalak BPBD Kabupaten Klungkung, I Putu Widiada.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung. Sebagaimana diketahui bersama, bencana cuaca ekstrem yang terjadi pada Bulan September 2025 melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. “Curah Hujan yang tinggi dalam beberapa hari menyebabkan banjir di beberapa titik, dan yang paling parah terjadi di Banjar Pancingan, Desa Kusamba. Terdapat 124 Kepala Keluarga yang harus mengungsi ke Balai Banjar atau kerabat terdekat,” ujar Bupati Satria

Bupati Satria juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI serta relawan yang sejak awal berada di garis depan membantu proses evakuasi, pengamanan serta pemulihan. Tidak kalah penting, dedikasi aparatur pemerintah kabupaten maupun desa juga patut apresiasi karena mereka bekerja siang dan malam. “Terimakasih Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada warga yang mengalami musibah bencana di Kabupaten Klungkung. Semoga kebersamaan ini menjadi teladan bagi kita semua bahwa dalam situasi apapun persatuan dan gotong royong adalah kunci kekuataan bangsa kita. Dan hal terpenting kepada masyarakat penerima bantuan agar bantuan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Sementara Kalak BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyampaikan turut prihatin terhadap bencana yang menimpa di Kabupaten Klungkung pada Bulan September lalu. Pihaknya menambahkan bahwa Klungkung merupakan salah satu yang responsif menanggulangi bencana, sehingga kedepan agar tetap dipertahankan. “Saya sangat apresiasi karena Pemkab Klungkung sangat sigap mendata warga yang terkena dampak. Langkah antisipasi kedepan mari kita bersama bersihkan saluran got-got di depan gang atau di jalur-jalur sungai agar nantinya disaat hujan air bisa menggilir dan tidak menimbulkan banjir,” harapnya.

Pansus TRAP DPRD Bali Hentikan Pembangunan Amankila dan Alam Resort di Karangasem Diduga Tak Berizin dan Langgar Aturan Sempadan

KARANGASEM , BALI KINI – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali kembali melakukan inspeksi lapangan. Kali ini, tim menyasar dua proyek pengembangan resort di Kabupaten Karangasem, yakni Amankila Resort di Manggis dan Quenzo Alam Resort di Banjar Mimba, Padangbai.

Tim Pansus TRAP dipimpin Ketua I Made Suparta bersama anggota I Nyoman Oka Antara. Mereka didampingi Satpol PP Provinsi Bali, Sekretaris Camat Manggis Pasek Suardana, serta Perbekel Manggis I Wayan Partika.

Dalam sidak di kawasan pengembangan Amankila Residence di Banjar Kelodan, Desa Manggis, tim diterima oleh penanggung jawab proyek, Nyoman Jati. Ia menjelaskan, proyek tersebut direncanakan sebagai pengembangan real estate seluas empat hektar. Secara zonasi, lahan tersebut masuk kawasan pariwisata, namun kegiatan di lapangan baru sebatas penataan lahan (cut and fill). Jati juga mengakui bahwa izin proyek masih dalam proses dan belum lengkap.

Menanggapi hal itu, Made Suparta menegaskan seluruh aktivitas di lokasi harus dihentikan.

“Karena izinnya belum lengkap, maka kegiatan langsung kami hentikan. Kami juga minta Satpol PP untuk memasang garis pengamanan di lokasi,” tegas Suparta.

Usai dari Manggis, tim Pansus bergerak ke lokasi kedua, PT Quenzo Alam Resort di Banjar Dinas Mimba, Desa Padangbai. Tim diterima oleh Cinja selaku pelaksana proyek, Yani selaku pihak legal, serta perangkat desa setempat, Perbekel Ni Wayan Suparwati Surya Dewi dan Kadus I Made Pebriyana.

Proyek pengembangan Alam Resort ini berdiri di atas lahan seluas 70 are dengan masa sewa 30 tahun. Di lokasi tengah dibangun hotel 15 kamar, 11 unit vila, dan satu restoran. Meski sudah memiliki NIB dan sedang memproses izin PBG, SLF, serta ABT (air bawah tanah), tim menemukan pelanggaran serius di lapangan.

Bangunan di area resort diketahui terlalu dekat dengan aliran sungai, hanya berjarak tiga meter dari bibir sungai, padahal aturan menetapkan jarak minimal lima meter.

“Bangunan yang melanggar sempadan sungai wajib dibongkar. Kami sudah minta agar aktivitas dihentikan sampai semua izin lengkap,” tegas Suparta.

Pihak pengelola Alam Resort menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembongkaran terhadap bagian yang melanggar aturan.

Cakupan vaksinasi rabies di Denpasar Capai 88,91 Persen

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Hingga 14 Oktober 2025, sebanyak 73.392 ekor anjing sudah menerima vaksin rabies, jumlah ini setara dengan 88,91 persen dari jumlah total populasi. Meski cakupan sudah cukup tinggi, namun pelaksanaan vaksinasi masih terus digelar. Ini untuk mengejar target 91,2 persen anjing tervaksinasi di tahun 2025.

Sementara Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, drh. Ni Made Suparmi mengatakan estimasi populasi anjing di tahun 2025 sebanyak 82.545 ekor.

"Kami target vaksinasi rabies tahun 2025 sebanyak 91.2 persen," katanya, Rabu, 14 Oktober 2025, di empat kecamatan pun disasar dengan fokus pada dusun serta lingkungan.

Dengan cakupan vaksin ini, pihaknya optimis bisa mencapai target 91,2 persen, kasus positif rabies bisa ditekan di Denpasar dan kembali ke zero rabies. Selain vaksin secara door to door Dinas Pertanian Kota Denpasar juga melibatkan desa dan kelurahan dengan membentuk Tim Siaga Rabies (Tisara). 

Kata drh.Suparmi, adanyanya tim ini dilakukan pendataan populasi anjing dan HPR lainya. Tak hanya itu, masyarakat banjar juga akan turut dilibatkan untuk memberikan informasi terkait adanya HPR dan kasus gigitan anjing.  

Sehingga secara berkelanjutan dapat dilaksanakan pemantauan secara intensif. Dari pendataan ini akan memperoleh data populasi dari kepemilikan masyarakat hingga keberadaan anjing liar, sehingga penyebaran rabies dapat ditekan.

Tak hanya itu, pihaknya juga terus menggencarkan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang bahaya penyakit rabies dan resiko yang ditimbulkan. "Juga dilaksanakan monitoring serta surveilens kegiatan selektif euthanasi, dan kegiatan kontrol populasi atau pembatasan populasi HPR," tutupnya.

Tersangka Kasus Pembunuhan Berencana di Villa Munggu Dilimpahkan

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar, Bali Kini  - Kasus penambakan yang dilakukan dua tersangka asing di sebuah villa di Munggu, Rabu (15/10) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Badung. Dua tersangka dilimpahkan dari Polres Badung berikut barang bukti perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

 Dalam berkas perkara yang dilimpahkan tercatat korban meninggal dunia atas nama Zivan Radmanovic. Korban luka-luka atas nama Sanar Ghanim. Keduanya saat insiden terjadi bertempat di Vilia Casa Santisya 1, Jln. Pantai Munggu Seseh, Gang Maja, Br. Sedahan, Mengwi, Badung. 

Pelimpahan tersangka bernama Darcy Francesco Jenson dan Mevlut Coskun serta Tersangka Paea-i-middlemore 

Tupou. Mereka diduga telah melakukan pembunuhan berencana yang dipersiapkan oleh Darcy (tersangka 1).

Persiapan dirancang oleh Darcy tanggal 09 Juni 2025 dengan menjemput Tersangka Mevlut  dan Tersangka Paea di Surabaya. Ketiganya kemudian berangkat dari Jakarta-Surabaya menggunakan bus dan tiba di Bali pada tanggal 10 Juni 

2025.

Pada tanggal 14 Juni 2025, sekitar pukul 00.15 WITA, Tersangka Mevlut dan Paea tiba di Villa Casa Santisya 1. Kemudian Tersangka Paea langsung menjebol pintu gerbang Villa menggunakan palu yang yang dipersiapkannoleh Arcy

Setelah berhasil masuk ke dalam Villa, kemudian Mevlut dan Paea langsung melakukan penembakan menggunakan senjata api kaliber 9 mm yang diarahkan ke kamar korban Zivan Radmanovic dan korban Sanar Ghanim. 

Mendengar suara tembakan, para korban yang terbangun langsung kabur ke kamar mandi. "Bahwa Tersangka Mevlut menembak beberapa kali terhadap Korban Sanar Ghanim sedangkan Tersangka Paea menembak beberapa kali terhadap korban Zivan," tertulis dalam berkas.

Atas perbuatan tersebut maka Tersangka Darcy Francesco Jenson disangka telah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Tersangka Mevlut Coskun serta Tersangka Paea-imiddlemore Tupou disangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP. 

Kepala Kejaksaan Negeri Badung menunjuk 8 orang Jaksa Penuntut Umum untuk perkara tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Print 2456/N.1.18/Eoh.2/10/2025 dan Print 2457/N.1.18/Eoh.2/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025. Penuntut Umum melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhadap Tersangka Mevlut Coskun serta Tersangka Paea-i-middlemore Tupou dan Tersangka Darcy Francesco Jenson bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. 

"Selanjutnya Penuntut Umum menyiapkan untuk segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A untuk disidangkan," demikian Kepala Seksi Intelijen Gde Ancana, S.H.,M.H.

Ciptakan Keindahan dan Kenyamanan Kota Satpol PP Denpasar Kembali Tertibkan Ratusan Baliho dan Spanduk di Sejumlah Ruas Jalan

Laporan Reporter : Ayu 

Denpasar, Bali Kini - Dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekaligus menjaga keindahan wajah kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan kegiatan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, dan pamflet yang terpasang di fasilitas umum, Selasa (14/10).

Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH, M.Si, didampingi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara, bersama tim gabungan dari bidang penegakan peraturan daerah.

Adapun titik-titik yang menjadi sasaran penertiban kali ini meliputi Jalan Dewi Sartika, Jalan Teuku Umar, Jalan Pulau Kawe, serta Jalan Raya Pemogan. Di lokasi tersebut, petugas menurunkan berbagai jenis alat peraga yang dinilai melanggar ketentuan pemasangan karena dipasang sembarangan di fasilitas umum seperti trotoar, tiang listrik, dan pohon pelindung.

Dari hasil kegiatan, Satpol PP Kota Denpasar berhasil menertibkan sejumlah alat peraga dengan rincian sebagai berikut Pamflet: 25 buah, Banner: 38 buah, Spanduk: 40 buah dan Baliho: 4 buah

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan bahwa kegiatan penertiban ini merupakan langkah rutin yang dilaksanakan guna menegakkan Peraturan Daerah Kota Denpasar terkait ketertiban umum serta penataan ruang kota.

“Pemasangan baliho, spanduk, dan sejenisnya di tempat yang tidak semestinya sangat mengganggu keindahan kota, bahkan dapat membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu, kami rutin melaksanakan penertiban agar wajah Kota Denpasar tetap tertib, indah, dan nyaman,” ujar Agung Bawa Nendra.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak-pihak penyelenggara kegiatan agar memperhatikan aturan yang berlaku sebelum memasang alat peraga publik. “Kami persilakan jika ingin memasang baliho atau spanduk, namun harus melalui proses perizinan yang sesuai ketentuan dan dipasang di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara, menambahkan bahwa selain penegakan aturan, kegiatan ini juga merupakan upaya edukatif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan estetika kota.

“Selain menertibkan, kami juga memberikan sosialisasi di lapangan kepada warga dan pelaku usaha tentang aturan pemasangan reklame agar ke depan tidak terjadi pelanggaran serupa,” ucapnya.

Dengan kegiatan ini, Satpol PP Kota Denpasar berharap masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang bersih, tertata, dan nyaman bagi semua.

Bupati Karangasem Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Soal APBD 2026

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem,Bali Kini– Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karangasem terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Amlapura, Senin (14/10).

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja publik, dan penguatan sektor-sektor dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan UMKM. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Karangasem.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan bahwa optimalisasi PAD akan dilakukan melalui program Gerakan Bersama Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (Gerbang Pajak), yang bertujuan menjaring wajib pajak baru sekaligus memperbarui data wajib pajak eksisting, terutama di sektor hotel, restoran, jasa hiburan, air tanah, dan parkir. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menggali potensi pendapatan baru di luar tambang dan pariwisata, salah satunya melalui pengembangan pelabuhan rakyat Padangbai.

Bupati menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia juga menanggapi pandangan fraksi Golkar dan Demokrat terkait kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan akibat menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah akan melakukan efisiensi secara ketat serta meninjau kembali rencana penambahan penyertaan modal ke PT. Bank BPD Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara.

Defisit APBD tahun 2026, kata Bupati, akan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan keberlanjutan, di antaranya melalui optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Pemerintah juga memastikan seluruh perencanaan anggaran disusun secara realistis dan terukur berdasarkan kondisi ekonomi daerah, dengan harapan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, khususnya dalam bentuk kenaikan pajak dan retribusi yang tidak proporsional.

Menanggapi Fraksi Gerindra, Bupati menyebut strategi diversifikasi PAD menjadi salah satu fokus utama. Upaya tersebut mencakup optimalisasi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan, peningkatan pengelolaan aset daerah melalui kerja sama pemanfaatan (KSP), serta penerapan sistem digitalisasi pajak untuk menekan potensi kebocoran pendapatan. Pemerintah juga berupaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar setiap program pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai NasDem atas dukungannya terhadap kebijakan dan visi pembangunan Karangasem tahun 2026 yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Ia menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa perencanaan APBD 2026 telah dirancang secara matang, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta RKPD Semesta Berencana 2026.

“Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disusun dengan matang agar setiap kegiatan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Karangasem,” ujar Bupati Parwata menutup penyampaiannya. (Ami)

Bupati Kembang Resmikan Bedah Rumah , warga kurang mampu kini miliki tempat tinggal layak

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana , Bali Kini — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga di Kecamatan Mendoyo, Jumat (10/10). 

Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama) Tunas Mekar Sejahtera Jaya dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan Mendoyo. Unit rumah dibangun dengan ukuran 6 x 3 meter, terdiri dari dua kamar tidur, serta satu kamar mandi. Total anggaran untuk setiap unit rumah mencapai Rp 36 juta.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di rumah milik I Made Dwi Darmayasa di Br. Anyar Kaja, Desa Penyaringan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib diperjuangkan bersama.

“Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol martabat dan harapan. Dengan adanya program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Jembrana memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang juga memberikan apresiasi kepada Bumdesma LKD Kecamatan Mendoyo yang telah mengalokasikan dana dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. 

" Menurutnya, langkah ini menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam pembangunan daerah," ucapnya

Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini bersumber dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumdes Bersama LKD tahun anggaran 2024.

" Rumah tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 36 juta ditambah dengan swadaya masyarakat dan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program pengentasan kemiskinan," jelasnya

Selain bantuan bedah rumah, Bumdes Bersama LKD juga menyalurkan bansos sembako bagi 10 Rumah Tangga Miskin (RTM). 

Razia Tengah Malam, Lapas Karangasem Bersama Aparat Gabungan Sasar Blok Hunian Cegah Halinar

 Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini– Cegah adanya Handphone, Pungli dan Narkoba (Halinar) dan peningkatan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem melaksanakan kegiatan Penggledahan Gabungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan melibatkan personil gabungan Kodim Karangasem, Polres Karangasem dan BNNK Karangasem, serta seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, pada Sabtu (11/10/2025) .

Dilaksanakan pada tengah malam yakni pukul 01.00 Wita, hadir langsung Kalapas Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak; untuk memimpin dan memaksimalkan jalannya Pemasyarakatan Bersih-bersih melalui Penggledahan dengan Personel Gabungan. Hadir pula Kepala BNN Kabupaten Karangasem, Alvin Andrew Dias; serta personal Kodim Karangasem dan Polres Karangasem, petugas pengamanan Lapas Karangasem; untuk memaksimalkan penggledahan ini.

Penggledahan blok hunian dengan personil gabungan dilaksanakan secara senyap dan tepat pada Tengah malam dan serentak. Hal ini merupakan kegiatan dalam rangka deteksi dini ancaman keamanan dan ketertiban serta komitmen Lapas Karangasem dalam menciptakan kondisi aman dan Bersih dari Halinar dengan berinergi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Kabupaten Karangasem.

Melalui arahanya, Kalapas Karangasem, memberikan atensi kepada personil gabungan untuk memperhatikan barang-barang yang harusnya tidak ada dalam Lapas, yaitu : Senjata tajam, alat-alat listrik, Hp serta Narkotika. Diharapkan Personil gabungan menggledahan seluruh blok hunian WBP dengan teliti dan seksama.

“Hari ini telah dilaksanakan kegiatan penggledahan gabungan antara Lapas Karangasem dengan APH yang ada di Karangasem (Polres Karangasem, BNNK Karangasem) dalam upaya memastikan Lapas Karangasem bebas Halinar. Penggledahan ini harus berjalan maksimal dengan target barang-barang seperti : handphone, alat kelistrikan dan narkoba sekalipun” jelas Kalapas Bondan.

Setelahnya, dilaksanaknan proses penggledahan oleh personil gabungan dengan teknis pembagian tugas yang dipimpin langsung oleh Ka.Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem (KPLP), Febrian Hadie Pamungkas. Personel gabungan dibagi menjadi 5 tim untuk meningkatkan efektivitas penggledahan blok hunian. Penggledahan dilaksanakan diseluruh blok, yakni blok A, B, C dan blok Wanita.

Kegiatan ini bukan pertama kali dilakukan, namun telah dilaksanakan secara rutin dengan prinsip kerahasiaan untuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIB Karangasem.

Hari hasil penggledahan ditemukan beberapa barang terlarang seperti : kaca, pisau kecil, paku, tongkat, korek gas modifikasi dsb. dimana seluruhnya akan dimusnahkan

Terima kasih terhadap antusias seluruh jajaran dan personil gabungan yang telah melaksanakan penggledahan blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan demi mewujudkan Lapas Karangasem yang bebas dari Halinar,  aman dan tertib.

Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama APH lainya sebagai bentuk sinergitas dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lapas Karangasem terus berkomitmen berkontribusi dalam menjamin keamanan dan ketertiban. (Ami)

BNN KABUPATEN KARANGASEM GELAR PENGGELEDAHAN GABUNGAN BERSAMA TNI DAN POLRI KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Kepala BNN Kabupaten Karangasem bersama TNI dan Polri melakukan penggeledahan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Karangasem pada Jumat (10/10/2025).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem melaksanakan penggeledahan gabungan bersama TNI dan Polri ke Lapas Shanti sebagai bentuk deteksi dini untuk mencegah masuknya barang terlarang di lingkungan lapas serta meningkatkan keamanan. Penggeledahan ini melibatkan tim dari Lapas Shanti, satu anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 1623 Karangasem, dan delapan anggota Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Karangasem.

Blok hunian warga binaan menjadi fokus utama penggeledahan. Tim gabungan memastikan tidak adanya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone ilegal, serta benda lain yang dilarang berada di dalam lapas.

Kepala BNN Kabupaten Karangasem, Alvin Andrew Dias, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penggeledahan gabungan ini merupakan wujud sinergitas, solidaritas, dan integritas antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan kondusivitas lapas. “Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan Lapas Shanti bebas dari barang terlarang dan untuk meningkatkan keamanan bagi warga binaan maupun petugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II B Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas, TNI, Polri, dan BNN dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan Lapas Shanti. “Kami ingin memastikan tidak ada barang terlarang yang dapat mengganggu proses pembinaan warga binaan,” katanya.

Dukungan juga disampaikan oleh Satresnarkoba Polres Kabupaten Karangasem. “Kami akan terus bekerja sama untuk mencegah peredaran barang terlarang dan menjaga kondusivitas lapas. Penggeledahan ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warga binaan dan masyarakat,” ungkap perwakilan Satresnarkoba.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan dua gunting, satu alat cukur, dua gantungan baju, sebelas korek api, potongan aluminium sepanjang satu meter, tiga paku, dan tiga pisau cutter rakitan.

Kerja sama yang baik antara Lapas Shanti, TNI, dan Polri diharapkan dapat terus meningkatkan keamanan dan kondusivitas di lingkungan lapas. (Ami/RF)

Sanur Salah Satu Titik Rawan Potensi Tsunami

 

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Pemkot Denpasar menggelar Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG). Dengan tema " 10 tahun SLG : Membangun budaya sadar, siaga dan selamat dalam menghadapi gempabumi dan tsunami". 

Kegiatan ini digelar di Muntig Siokan, Sanur Kauh Denpasar Selasa ( 7/10) dengan diikuti sejumlah masyarakat Sanur Kauh dan perangkat desa setempat. Para peserta diberikan literasi dan pelatihan terkait potensi kegempaaan dan simulasi evakuasi mandiri. 

Kepala Stasiun Geofisika Denpasar, Rully Oktavia Hermawan memaparkan dengan pelatihan ini peserta akan tahu apa yang dilakukan jika terjadi gempa besar yang berpotensi tsunami. "Jadi akan kenal berapa waktu yang diperlukan dari gempa terjadi dan tsunami terjadi untuk evakuasi mandiri dan seperti apa," paparnya.

Para peserta akan berlari mengikuti jalur evakuasi yang terpasang menuju ke tempat evakuasi sementara yang lokasinya lebih tinggi. Pihaknya pun menyebut jika potensi tsunami dan gempa sangat rawan terjadi di Denpasar. 

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan setiap harinya, bahkan kemarin terjadi dua kali aktivitas kegempaan yang cukup jauh dikawasan Madura dan Baluran Jawa Timur yang terasa hingga Denpasar," imbuhnya.

Dijelaskannya, untuk jumlah sesar didekat Denpasar juga cukup banyak, yakni 30 sesar kecil, di bawah ada lempeng megathrust, serta di atas ada lempeng Flores Back Arc Thrust. "Kita harus siap siaga, dimana kami BMKG secara rutin berkoordinasi bersama BPBD agar selalu siap siaga," ungkap Rully.

Sementara , Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan Pemkot Denpasar saat ini selalu intens berkoordinasi dengan BMKG. Apalagi pasca terjadinya banjir bandang pada 10 September lalu. Dengan begitu, masyarakat Kota Denpasar mengetahui informasi yang didapat dari BMKG sedari awal baik potensi bencana banjir, gempa bumi, termasuk tsunami. 

Kadek Agus, menyebut bahwa Sanur merupakan salah satu titik potensi tsunami, diadakannya sekolah lapangan ini sangat bermanfaat buat masyarakat pesisir. Disebutkan adanya respon baik usulan BMKG,  jika Sanur Kauh dijadikan Desa Siaga Tsunami. 

"Ini nantinya bisa ditularkan ke desa pesisir Denpasar lainnya yang berpotensi tsunami yakni Kelurahan Sanur, Sanur Kauh, Sanur Kaja, Kesiman Kertalangu, Serangan, Sidakarya, Pemogan, dan Pedungan," demikian Kadek Agus Wibawa.

Psikolog Jajaki Sekolah Yang Terdampak Banjir

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Pasca banjir yang terjadi pada 10 September masih menyisakan trauma mendalam bagi sejumlah masyarakat yang terdampak di Denpasar. Oleh karenanya, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan memberikan perhatian pada kondisi psikologis warga, khususnya anak-anak sekolah.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan Kota Denpasar saat ini sedang melaksanakan program intervensi psikososial dan trauma healing di sekolah-sekolah yang terdampak banjir. 

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan para psikolog untuk memberikan pendampingan kepada siswa agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan anak-anak tidak menyimpan rasa takut atau trauma akibat peristiwa banjir. Karena itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan melakukan intervensi psikososial, terutama di sekolah dasar dan SMP,” ujar Arya Wibawa, Senin (06/10).

Selain menyasar anak-anak sekolah, Pemkot Denpasar juga melakukan pendekatan psikologis bagi masyarakat umum. Hal ini dilakukan mengingat sebagian warga masih merasakan kekhawatiran jika hujan deras kembali turun.  

"Kita tidak ingin masyarakat terus dihantui rasa trauma akan musibah banjir tersebut. Pendampingan ini menyasar semua kalangan agar mereka bisa kembali beraktivitas dengan tenang,” ujarnya.

Pemulihan pasca banjir bukan hanya soal infrastruktur dan kesehatan fisik, melainkan juga pemulihan mental masyarakatnya.  "Kalau jiwa dan pikiran masyarakat pulih, mereka akan lebih cepat bangkit, hal tersebut yang kita upayakan,” tambahnya.

Dalam upaya kegiatan terapi pemulihan psikologi, pihaknya berkolaborasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Bali. Terapi pemulihan untuk siswa diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain sesi pendekatan dengan para siswa melalui pengenalan emosi, permainan berkelompok, hingga aktivitas ringan di luar ruangan. 

Semua siswa juga diajak untuk bernyanyi, yang ditujukan untuk membuat para siswa bergembira dan melupakan kejadian yang membuat trauma.

2 Pedagang Pasar Kumbasari meninggal Terima santunan BPJS

Laporan Reporter : Jero Ari

Denpasar , Bali Kini - Dua pedagang Pasar Kumbasari Denpasar yang meninggal akibat banjir pada 10 Mei 2025 lalu menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Walikota Denpasar, Senin (6/10). Total santunan yang diberikan untuk kedua korban, sebesar Rp.140 juta. 

Keduanya adalah Ni Ketut Merta sebesar Rp 70.020.000 dan Ni Wayan Lenyod sebesar Rp 70.000.000 yang diterima anak korban. I Nengah Ardana yang merupakan anak dari Ni Ketut Merta mengaku berterima kasih atas santunan yang diberikan sehingga bisa meringankan beban keluarganya. 

Ardana menceritakan kejadian saat itu, ibunya berjualan pindang di Pasar Kumbasari. Saat itu, ibunya berangkat ke pasar sekitar pukul  02.00 dini hari.

Namun, tiga jam kemudian mendapat kabar, jika ibunya tidak ditemukan saat banjir menerjang pasar Kumbasari sekitar pukul  04 - 05. OO Wita. "Bagaimana kejadiannya saya tidak tahu. Hanya mendapat kabar dari kakak, pukul 05. 00 Wita ibu belum ditemukan,” papar pria asal Angantelu, Karangasem ini. 

Jenazah ibunya baru ditemukan sekitar pukul 09.30 Wita, di hari itu juga. 'Dapat info dari Basarnas, disuruh ke RS Sanglah untuk cek dan ternyata benar itu memang ibu saya,” paparnya.

Sementara itu, Ni Putu Priliyanti, putri dari korban Ni Wayan Lenyod mengatakan ibunya berjualan ikan segar di basement pasar. Dirinya mendapat informasi sang ibu menjadi korban banjir dari rekan sesama pedagang.

Waktu itu jam 05.15 Wita, dapat info dari sesama pedagang yang sering diajak ibu, kabarnya ada banjir di pasar. Saat itu ibu saya dan satu lagi pedagang dari Desa Serangan, Ibu Gilang tidak ditemukan,” paparnya.

Setelah mendapat informasi itu, saya dan suaminya pun memastikan ke Pasar Kumbasari, Jenazah ibunya ditemukan di hari yang sama sekitar pukul 08.00 Wita. "Ditemukan jam 8 pagi, tapi saya baru tahu jam 11 dan sudah dievakuasi ke Sanglah,” kenang Priliyanti.

Sementara itu, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan bantuan kepada masyarakat dari berbagai peluang. Korban meninggal ini, ada dari Perumda memasukkan mereka pedagang ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Ada juga pedagang yang secara mandiri baru masuk BPJS Tenaga kerjaan pada September ini. Sehingga di samping bantuan dari pemerintah kota, provinsi dan pusat dengan jumlah rata-rata Rp 15 juta. BPJS tenaga kerjaan juga bisa dicairkan. 

"Kami ucapkan terima kasih ke BPJS Ketenagakerjaan karena dengan cepat bisa memproses bantuan ini. Berharap bantuan ini bisa memotivasi keluarga dan bisa bangkit kembali," ungkap Jaya Negara.