DPRD Sampaikan Sembilan Rekomendasi saat Penetapan APBD Semesta Berencana 2023

Denpasar, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan pendapat akhir dan rekomendasi terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna Ke-38 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 pada Selasa (22/11).

DPRD Bali yang diwakili Koordinator Pembahasan Raperda APBD 2023, Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, M.M. memaparkan pendapat akhir Dewan terkait Raperda APBD 2023 dimana Pendapatan Daerah diperkirakan 6,632 triliun rupiah lebih yang terdiri dari: PAD 4,426 triliun rupiah lebih; Pendapatan Transfer 2,150 triliun rupiah lebih; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 55,708 miliar rupiah lebih. 

Belanja Daerah, direncanakan 7,225 triliun rupiah lebih yang terdiri dari: Belanja Operasi 4,304 triliun rupiah lebih; Belanja Modal 1,188 triliun rupiah lebih; Belanja Tidak Terduga 50 miliar rupiah; dan Belanja Transfer 1,682 triliun rupiah lebih. Dewan juga menyampaikan 9 buah Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda APBD 2023.

Pertama, kata Kusuma Putra, guna menghindari bencana alam yang berulang, dimana dalam 3-4 tahun terakhir sudah dua kali terjadi banjir bandang, longsor bahkan sampai merenggut korban jiwa di Bali. 

‘’Kami dewan mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap keberadan hutan-hutan yang ada. Fakta sudah sama-sama kita tahu bahwa batang kayu yang hanyut adalah akibat ulah pembalakan liar hutan,’’ ujar Kusuma Putra.

Kedua, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi untuk tetap menjadi perhatian kita bersama mengingat perekonomian dunia termasuk regional yang belum betul-betul pulih sebagai dampak pandemi Covid-19.

Ketiga, kata Kusuma Putra, adanya wilayah/kawasan ataupun desa-desa di Bali yang menghasilkan produk-produk yang mempunyai potensi besar (bahkan sudah) untuk diekspor di satu sisi sementara keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan amanat UU RI Nomor 2/2009 guna mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia melalui Pembiyaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi.

 ‘’Karenanya kami mendorong saudara Gubernur (melalui OPD terkait) untuk mengcreate desa-desa devisa di masa-masa mendatang guna bersinergi dengan desa-desa wisata yang sudah ada dan terus bertumbuh di seluruh pelosok wilayah Bali. Kalau desa wisata dan desa devisa bisa bersinergi di masa-masa mendatang kami Dewan punya keyakinan, saatnya nanti  Bali akan banyak memiliki desa-desa wisata sekaligus menjadi desa devisa atau sebaliknya desa-desa devisa sekaligus menjadi desa wisata,’’ ujarnya.

Keempat, Dewan mendorong Pemprov Bali untuk segera melakukan kajian yang komprehensif guna malakukan reformasi bantuan subak dan desa adat sehingga efektivitas dan rasa keadilan terpenuhi. Ada banyak subak dan desa adat masih sangat membutuhkan bantuan yang lebih dari yang diterima sekarang ini.

Di sisi lain ada juga subak dan desa adat yang memandang sebelah mata terhadap bantuan yang diterima, karenanya perlu dicarikan formula yang tepat tanpa harus dipukul sama rata.

‘’Kelima, kami dewan mendorong sekaligus mendukung segala upaya dan langkah-langkah kreatif inovatif saudara Gubernur dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali,’’ ujarnya.

Keenam, berkenaan dengan beroperasinya Bus Trans Metro Dewata yang melayani masyarakat Bali, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Ketujuh, lanjut dia, dewan mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi untuk memperjuangkan tenaga-tenaga kontrak seperti sopir, tukang kebun, cleaning service dan satpam di Kementerian PAN RB untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kedelapan, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan atensi dan menyuarakan kepada semua rumah sakit di seluruh Bali dalam proses pelayanan kepada pasien agar mengedepankan penanganan ketimbang proses administrasi.

‘’Dan kesembilan, dewan mendorong Saudara Gubernur untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green,’’ kata Kusuma Putra.[ar/r4]

Bule AS Terpeleset Dari Gunung Agung, Alami Patah Kaki

 Karangasem,Bali Kini -  Bule Asing Kevin Henderson (51) dilaporkan terjatuh saat hendak mendaki Gunung Agung Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. pada Jumat (18/11/2022) hingga alami patah kaki. Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri kini tengah melaksanakan evakuasi terhadap WNA asal Amerika Serikat tersebut. 

Koordinator Pos SAR Karangasem, I Gusti Ngurah Eka Wiadnyana mengatakan jika saat ini evakuasi masih dilaksanakan. "Saya bersama tim masih melaksanakan evakuasi,  posisi korban ada di ketinggian 2.500 Mdpl," Katanya singkat saat dihubungi lewat telepon. 

Hal yang sama dikatakan oleh kapolsek Rendang, Kompol I Made Punia. "Ya Benar, evakuasi masih berjalan, mereka sedang menuju kebawah, kemungkinan jam 8 malam baru sampai bawah," Tegasnya. 

Informasi yang didapat, Bule tersebut bersama guide lokal mendaki lewat jalur Pura Pengubengan, Besakih pada Kamis (17/11/2022) dan sampai di puncak Gunung tertinggi di Bali tersebut pada Jumat (18/11/2022). Namun, naas nya pemandu mendapat kabar bahwa bule tersebut terpeleset dan jatuh. Pemandu lokal kemudian naik untuk melakukan evakuasi disusul oleh Tim SAR Gabungan. 

Hingga berita ini ditulis evakuasi masih berjalan. (Ami)

Layanan Administrasi Birokrasi Berbasis Digital , Sulawesi Selatan Belajar Teknologi Digital di Sekretariat DPRD Bali

Denpasar , Bali Kini  - Tidak di ragukan lagi Keberhasilan Pemprov Bali menerapkan e-office disemua organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bali yang kini berbasis digital, membuat sejumlah provinsi di Indonesia menjadikan Bali sebagai tempat studi tiru  untuk penerapan layanan administrasi birokrasi didaerahnya. Seperti yang dilakukan Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan bersama media cetak dan elektronik dalam kunjungannya, Senin (14/11/2022).

Hal itu dilakukan dengan Kehadiran rombongan Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sulsel,  A.Amir Hamsah, SH.MH. Rombongan diterima oleh Kabag Persidangan DPRD Provinsi Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama dan Kasubag TU Kepegawaian Humas dan Protokol, Kadek Putra Suantara.

Menurut A.Amir Hamsah, Sekretariat DPRD Sulsel sampai saat ini belum bisa menerapkan layanan birokrasi e-office. Sementara kalau Sekretariat Pemerintah provinsinya sudah mulai menerapkannya. "Kita masih kalah telak dengan DPRD Bali, di Sekretariat DPRD Sulsel belum bisa melaksanakan administrasi birokrasi berbasis digital,"ujarnya sembari menambahkan Sulsel ingin belajar banyak penerapan administrasi birokrasi berbasis digital.

Sementara Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Bali,  I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama menyampaikan penerapan e-Office Pemprov Bali berbasis digital, sudah diterapkan sejak Pandemi Covid-19. Menurutnya, sesuai arahan dari pimpinan Pemprov Bali, dalam administrasi surat menyurat di lingkungan Sekretariat DPRD Bali semuanya sudah berbasis elektronik termasuk tandatangan secara elektronik diterapkan di Sekretariat DPRD Bali sejak Maret 2022.  "Tidak ada lagi tandatangan surat secara manual oleh pejabat, semuanya sudah berbasis digital, tandatangan dilakukan secara elektronik dan ini sah karena susah mendapat legalitas dari Badan Sandi Negara (BSN) "jelasnya sambil memperlihat kode barqot tandatangan elektronik dari pejabat dan instansinya.

Sementara Kasubag Kasubag TU Kepegawaian Humas dan Protokol, Kadek Putra Suantara menambahkan Pemprov telah menerapkan e-office untuk menjalankan layanan administrasi birokrasi. Penerapan layanan birokrasi berbasis digital ini mulai dari Pergub, Perda, laporan keuangan, di Sekretariat DPRD Bali telah menerapkan e-office.

Penerapan teknologi digital ini untuk layanan birokrasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai,  bisa efisien waktu, tenaga dan bisa menghemat anggaran.

"Jadi tidak ada alasan lagi surat-menyurat lama dan buang-buang kertas, karena surat sekarang bisa langsung dikirim ke instansi lain secara langsung dan ditandatangan secara elektronik,”pungkasnya.

Misalnya, dalam pengajuan administrasi yang berbasis elektronik ini tetap mengikuti alur yang ada, prosesnya dari tingkat paling bawah. Ketika dilakukan pengajuan untuk mendapatkan persetujuan, misalnya ternyata tidak lengkap, dipastikan berkas dikembalikan dan memonya juga jelas dan tetap berbasis elektronik. (ar/r1)

Forward dan Setwan DPRD Bali , Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Dengan Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif

Jakarta, Bali Kini  – Forum Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Forward) Provinsi Bali bersama Sekretariat DPRD Bali, pada 8-11 November 2022 melaksanakan studi tiru ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Kunjungan hari pertama ke Dishub Pemprov DKI Jakarta rombongan Forward dan Setwan DPRD Bali yang dipimpin Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.

Agung Wikrama pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah menerima rombongan Setwan dan Forward Bali. Agung menyampaikan kunjungan ke Dishub DKI dalam rangka studi turi tentang sistem transportasi publik terintegrasi dan terkoneksi dalam satu tata kelola yang kiranya bisa diterapkan dan mengedukasi pemerintah Bali.

“Pilihan kami ke sini dilatarbelakangi saat Sustainable Transportation Forum 2022 yang digelar di Nusa Dua dimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara dinilai sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kami gali di sini bagaimana tantangan dan implementasinya terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan sistem ini,‘‘ ucap Agung Wikrama.

Pada kesempatan itu, Anton R Parura menjelaskan memang Jakarta saat ini sedang dalam proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik itu dari sisi fisik maupun sistem pembayaran. Sebelumnya, ia menyebut konsep yang dianut oleh DKI Jakarta adalah car oriented development yangefeknya menimbulkan konsekuensi kemacetan.

“Karena kita hanya memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi, terlalu sering membangun dan memperluas jalan, menyiapkan parkir dan lain-lain. Sehingga orang termotivasi untuk membeli kendaraan pribadi. Akibatnya pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi di daerah Jakarta. Dari data sebanyak 350 kendaraan pribadi lahir baru di Jakarta setiap hari,’’ ujar Anton.

Artinya, Anton menegaskan, kalau tidak dilakukan, volume lalu lintas akan meningkat pesat sementara kapasitas ruas jalan tetap sama sehingga mengakibatkan volume per kapasitas mendekati 1 dan pasti akan terjadi kemacetan.

Kemacetan juga ditimbulkan karena selama ini hanya membangun secara horizontal padahal kota besar seperti Jakarta seharusnya membangun secara vertikal. Tidak lagi membangun perumahan tetapi apartemen sehingga mobilitas warga tidak jauh. Jika membangun perumahan secara horizontal pasti akan ada di pinggiran kota dan fenomena yang terjadi adalah pada saat pagi hari orang di pinggir kota rame-rame masuk pusat kota karena pusat kota adalah pusat aktivitas begitu sebaliknya sore hari.

‘’Inilah yang kami ubah konsepnya bagaimana dari car oriented development menjadi transit oriented development. Dimana kami mengubah dengan paradigma yaitu bagaimana memfasilitasi pejalan kaki dan pesepeda, membangun angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi dengan disinsentif,’’ ujarnya.

Penanganan angkutan umum misalnya, DKI Jakarta memiliki mikrotrans dengan jumlah armada 2.166 unit, 75 trayek dengan penumpang 234 ribu per hari, BRT & non-BRT memiliki 2.202 unit, 116 trayek dengan penumpang 1.006.579 per hari, MRT dengan panjang  lintasan 16 km (13 stasiun) dengan jumlah armada 16 trainset  dengan penumpang 123.491 per hari, LRT panjang lintasan 5,8 km (6 stasiun) armada 8 trainset penumpang 4.462 per hari dan angkutan perairan dengan rute 11 titik pelabuhan sebanyak 30 kapal. Ada juga kendaraan ramah lingkungan, dimana target tahun ini ada 100 bus listrik.

Anton menyebut, DKI Jakarta juga memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi karena ada disinsentif. Bagi pengguna kendaraan pribadi ke depan akan kena charge yang lebih mahal, seperti parkir di kawasan zone parkir. Pengguna yang memasuki kawasan sibuk akan kena elektronik road pricing. ‘’Semakin macet maka elektronik road pricing itu bisa semakin mahal. Sehingga hal ini akan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum. Kita tidak melarang orang untuk membeli kendaraan pribadi tetapi membatasi orang menggunakan kendaraan pribadinya,‘‘ terang Anton seraya mengatakan saat ini pihaknya melakukan integrasi di antara angkutan umum baik kereta, angkot, BRT, MRT dan lain lain. Jadi perpindahan penumpang difasilitasi oleh integrasi fisik. Juga terintegrasi dari sisi data atau informasi.

Jadi, Anton meyakinkan, bahwa kita ada dimanapun di DKI Jakarta akan ada angkutan umum. ’’Mungkin cuma jalan kaki 300 meter pasti akan ketemu bus stop, dan bus stop itu akan menghubungkan untuk semua moda yang ada, baik mikrotrans, BRT, MRT dan LRT,‘‘ ujarnya.

Untuk memberikan kepastian layanan angkutan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan angkutan umum, DKI Jakarta menerapkan sistem Jak Lingko dimana pemerintah yang bayar rupiah per kilometer. Berapa pun jumlah penumpang angkot (mikrotrans) akan tetap jalan. Jadi hanya dengan satu kata Jak Lingko, moda trasportasi terintegrasi secara fisik dan sekaligus juga terintegrasi secara sistem pembayaran digital. Sekarang dengan sistem paket tarif Jak Lingko, kalau berpindah dari mikrotrans ke 3 moda bayarnya cukup dengan maksimal Rp 10.000.

Dalam pengelolaan Jakarta, Pemprov mendorong kota kolaborasi. Diawali melalui fase City 1.0 dimana Pemprov sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga, City 2.0 Pemprov sebagai pemberi pelayanan, masyarakat sebagai penerima pelayanan, City 3.0 Pemprov sebagai fasilitator masyarakat sebagai participant dan City 4.0 Pemprov sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai mitra/rekan.

Kolaborasi dan inovasi untuk pembenahan sektor transportasi terus menghasilkan dampak positif. ’’DKI Jakarta mendapat Sustainable Transport Award 2021 menjadi kota pertama di Asia Tenggara memenangkan penghargaan STA, kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2020 sebagai kota berkeadilan terhadap disabilitas, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia menjadikan program Jakarta sebagai kota ramah bersepeda, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,‘‘ pungkas Anton.

Usai pemaparan materi dari Dishub DKI Jakarta, dilanjutkan sesi diskusi dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (*)

Ketua DPRD Bali Temui Anggota Brimob Sumut dan Mabes Polri yang Jaga Keamanan Bali Dalam Pengamanan G20

Denpasar , Bali Kini  - Ditengah kesibukan Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menyempatkan waktunya untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan anggota Brimob asal Sumatra Utara dan Mabes Polri di Wantilan DPRD Bali, Kamis (10/11202). Keberadaan anggota Brimob dari Polda Sumut dan Mabes Polri ini merupakan personil Bawah Kendali Operasi (BKO) yang standby di halaman belakang Wantilan DPRD Bali, ikut ditugaskan untuk menjaga keamanan Bali selama kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua Bali. 

Dalam pertemuan tatap muka dengan anggota Brimob, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan apapun agenda yang ada di Bali merupakan kehormatan bersama untuk tetap menjaga keamanan. "Kalau keamanan tercoreng sedikit saja, pelaksanakan agenda tersebut akan dianggap gagal sehingga perlu perhatian khusus dalam segi pengamanan,"tegasnya.

Politisi PDIP Bali dari Banjar Angsri, Baturiti Tabanan ini menjelaskan, apapun hajatan yang ada di Bali tetap menjadi kehormatan bagi Bali dan keamanan adalah tantangannya. "Kalau keamanan tercoreng sedikit, maka dianggap gagal. Kita tidak mau gagal maka keamanan harga mati mutlak," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama mempersilahkan anggota Brimob dari Sumut dan Mabes Polri ini untuk menggunakan dan ikut menjaga fasilitas  yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Bali. "Kami terima di DPRD Bali  dan mempersilahkan untuk menggunakan fasilitas yang ada di sini.  Karena tugasnya untuk melaksanakan tugas pengamanan KTT G20,"katanya.

Menurut politisi PDIP Bali dari Banjar Angsri, Baturiti Tabanan ini mengatakan apapun agenda yang ada di Bali merupakan kehormatan bersama untuk tetap menjaga keamanan. Kalau keamanan tercoreng sedikit saja, pelaksanakan agenda tersebut akan dianggap gagal sehingga perlu perhatian khusus dalam segi pengamanan.

"Apapun hajatan yang ada di Bali tetap kehormatan bagi kita, dan keamanan adalah tantangannya. Kalau keamanan tercoreng sedikit, maka dianggap gagal, kita tidak mau gagal maka kemanan harga mati mutlak," tegasnya.

Adi Wiryatama menyampaikan secara umum Indonesia dan Bali khususnya adalah rentan dengan politik, dan sesuai amanat pimpinan di Bali sementara tidak menerima aspirasi apapun dalam rentang tanggal 10 sampai 20 November 2022. Sehingga kalu masyarakat ingin menyampaikan aspirasikan,  baik melibatkan orang aabanyak atau massa dipersilahkan  di atas tanggal yang telah ditentukan tersebut. 

Menurutnya dalam.menjaga nama Bali dimata dunia, rentan dengan berbagai isu termasuk politik. Olehkarenanya, sesuai  amanat pimpinan bahwa selama kegiatan G20, tidak menerima aspirasi apapun bentuknya, termasuk yang ramai  untuk tanggal 10-20 November di DPRD Bali. "Silahkan yang menyampaikan aspirasi melibatkan orang banyak silahkan di atas tanggal 20. Langkah itu dilakukan karena dianggap salah satu bisa memancing keramaian apalagi  mengarah ke hal yang anarkis,"jelasnya.

Adi Wiryatama pun turut menitipkan Kantor  Sekretariat DPRD Bali dijaga keamanannya. Dalam kesempatan itu, juga mempersilahkan anggota Brimob, mempergunakan fasilitas yang di DPRD Bali.

Adi Wiryatama berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, baik dan lancar, sehingga harkat martabat Indonesia luar biasa di mata dunia. Sebab, KTT G20 ini sebagai pertemuan untuk pemulihan ekononi global pasca  pandemi Covid 19, dan tatanan dunia yang adanya konflik di beberapa negara. Presidenpun sudah memastikan sudah ada 17 kepala negara yang memastikan kehadirannya dalam KTT G20, keberhasilan pertemuan itu pasti luar biasa.

"Agenda ini sudah disiapkan jauh hari, berbagai persiapan dilakukan skala maupun niskala sehingga, harus dipahami dan sukseskan bersama,"pungkasnya.

Sementara salah satu perwira yang memimpin pasukan dari Pasukan Sat Brimob Polda Sumatera Utara, AKP I Wayan Danu Wijaya, SH., MS menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas fasilitas dan tempat yang sudah diberikan di Sekretariat DPRD Bali. "Kami dari Sat Brimob Polda Sumut dan maupun dari Mabes Polri tempat ini sudah sangat-sangat luar biasa untuk ditempati,"pungkasnya. (ar/r3)

3.000 Prajurit TNI-AL Dan 12 KRI Diberangkatkan Amankan KTT G20 Di Bali

 

BALIKINI.NET | SURABAYA — Ribuan prajurit TNI Angkatan Laut disiagakan dalam pengamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali. Sistem pengawasan di perairan laut pun diperketat. Puluhan alutsista dan ribuan personel diterjunkan.

Pada Jumat (4/11), satu per satu personel berangkat dari Dermaga Madura, Ujung, Koarmada II, menuju perairan Nusa Dua, Bali. Untuk memastikan kematangan persiapan pengamanan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengecek langsung ke lapangan.

Tak hanya itu, sejak kemarin mulai kesiapan kesehatan mental dan fisik personel hingga kondisi persenjataan serta alutsista didaya-gunakan. Termasuk persediaan logistik berupa makanan serta obat-obatan untuk para personel selama mereka bertugas.

Yudo menilai, KTT G20 bukanlah pertemuan biasa. Puluhan pimpinan negara menghadiri kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan pengamanan superketat.

Seperti diketahui, KTT G20 bakal digelar di Nusa Dua, Bali, pada 15–16 November 2022. 

Yudo menyebutkan, ada 3.000 personel serta 12 KRI dengan persenjataan lengkap yang meliputi tank dan helikopter diterjunkan. 

Jenderal bintang empat tersebut menginstruksi semua personel untuk memberikan performance maksimal dalam bertugas.

Ia juga menekankan agar TNI AL meningkatkan kewaspadaan serta menindak tegas para pelanggar. Terutama kewaspadaan terhadap serangan musuh.

"Tidak hanya berupa teguran. Jika ada kapal atau oknum yang dicurigai dan mengabaikan teguran personel, tindakan tegas terukur kepada mereka (pelanggar) harus diberikan,"  kata Yudo di Koarmada II, kemarin (4/11).

Ia menambahkan, selama KTT G20 berlangsung, alur lalu lintas pelayaran tetap dibuka. Apalagi perairan Nusa Dua, Bali, merupakan jalur pelayaran internasional. Karena itu, cukup berisiko jika dilakukan penutupan. (R)