Denpasar , Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.
Fraksi ini memandang Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 6,66 Triliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 7,41 Triliun Lebih atau 105,82 persen. Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 7,41 dengan realisasi sebesar Rp 6,55 Triliun Lebih atau 88,42 persen. Pembiayaan Daerah, dimana Penerimaan ditargetkan sebesar Rp 1,15 Triliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 620,67 Miliar Lebih atau 53,79 persen.
Pengeluaran ditargetkan sebesar Rp 401,46 Miliar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 401,46 Miliar Lebih atau 99,99 persen. Sehingga Pembiayaan Neto menjadi Rp620,67 Miliar Lebih dikurangi Rp 401,46 Miliar Lebih menjadi sebesar Rp 219,21Miliar Lebih. Dengan demikian Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai ; Realisasi Pendapatan Rp7,04 Triliun Lebih.
Realisasi Belanja Rp 6,55 Triliunan Lebih. Surplus Rp493, 66 Miliar Lebih. Pembiayaan Neto Rp219, 21 Miliar Lebih. SILPA Rp712, 87 Miliar Lebih. Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tersebut, maka Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan, mengusulkan dan menyarankan hal-hal sebagai berikut ;
Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa realisasi PAD 9,77 persen diatas target, terutama disebabkan oleh realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 909,59 Miliar Lebih dari target sebesar Rp 439,46 Miliar Lebih atau 206,97 persen. "Apakah hal ini terjadi karena kesalahan data pada saat proses penyusunan target ? Mohon penjelasan, " Tegas I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos.,M.A.P. membacakan.
Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa Belanja Daerah tidak mencapai target disebabkan oleh karena Belanja Modal hanya terealisasi sebesar 80,44 persen, dan terutama sekali disebabkan oleh realisasi Belanja Modal Tanah dari target sebesar Rp 31,06 Miliar Lebih hanya terealisasi sebesar Rp 1,18 Miliar Lebih atau 3,80 persen. Kenapa realisasinya sangat kecil sekali, dan apakah dengan pengeluaran Kas tersebut sudah mencapai realisasi obyek tanah sesuai dengan luas tanah yang direncanakan?
"Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp 325,31 Miliar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 280,60 Miliar Lebih atau 86,25 persen. Kenapa hal ini terjadi dan apakah tidak ada Kabupaten/Kota yang pelaksanaan APBD-nya terdampak atas keterlambatan transfer tersebut?" Sentil Fraksi Demokrat-Nasdem.
Dalam Pembiayaan Daerah, Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa target penerimaan sebesar Rp 1,15 Triliun Lebih terdapat rencana Pinjaman Daerah sebesar Rp 530,07 Miliar Lebih. Namun dengan terjadinya Surplus Pembiayaan Neto sebesar Rp 219,21 Miliar Lebih, maka Pinjaman Daerah tersebut tidak dilaksanakan. Dengan berpijak kepada pengalaman beberapa tahun yang lalu bahwa kebijakan anggaran dengan cara membuat rencana pinjaman daerah untuk menutupi perkiraan difisit, realitanya belum pernah dilakukan.
Bahkan bila hal tersebut benar dilakukan maka sudah tentu akan memberatkan beban APBD tahun berikutnya, sebab akan berakibat terjadinya Restrukturisasi APBD seperti tahun 2023 dan 2024, maka untuk itu Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan agar tidak menerapkan kebijakan anggaran seperti tersebut diatas lagi.
Fraksi Demokrat-Nasdem mengharapkan Saudara Gubernur dapat menekan besaran SILPA, melalui perencanaan yang lebih akurat, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terlalu banyak tertunda menjadi saldo akhir tahun anggaran.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian, Memperhatikan BKK Provinsi Bali yang dianggarkan untuk Kabupaten Karangasem Tahun 2026 sebesar Rp. 18 Miliar Lebih turun sebesar Rp. 7 Miliar lebih dari tahun 2025 sebesar Rp. 25 Miliar Lebih, padahal Karangasem mengusulkan sebesar Rp. 90 Miliar lebih termasuk usulan untuk Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
"Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Bali, maka Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar Saudara Gubernur memperhatikan kebutuhan masyarakat Karangsem akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan setara dengan semua Kabupaten/Kota lainnya di Bali dengan memberikan BKK untuk Rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai proposal yang telah disampaikan, mengingat dengan adanya SILPA tahun 2026 sebesar Rp. 712 Miliar Lebih," Demikian Mas Sumatri, menyudahi membacakan. (jroari)
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram