Fraksi Golkar Mendesak Adanya Aspek Perlindungan Hukum Aset Daerah

Denpasar , Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi dari Partai GOLKAR DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Drs. I Wayan Gunawan, M.AP, mewakili dalam membacakan, terkait adanya lonjakan yang sangat signifikan pada realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari target 439 milyar rupiah lebih menjadi 909 milyar rupiah lebih atau mencapai 206,97% yang bersumber salah satunya dari pemanfaatan aset daerah di kawasan Nusa Dua yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

'Berdasarkan fakta ini, kami Fraksi Partai GOLKAR mendesak agar eksekutif menaruh perhatian yang serupa terhadap aset lainnya agar bisa memberikan kontribusi yang sama terhadap PAD Provinsi Bali," Demikian baca Gunawan.

Selanjutnya, tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Implementasi Perda ini pada Tahun 2025 memberikan kontribusi Pendapatan Retribusi ditingkatan 369 milyar rupiah. Namun dari pengamatan Fraksi Partai GOLKAR dari total 7 juta kunjungan Wisatawan Mancanegara yang datang ke Bali baru sekitar 35% saja yang memenuhi kewajiban membayar melalui 'Aplikasi Love Bali'

Oleh karena itu Fraksi "Pohon Beringin" Ini mendorong eksekutif untuk terus menerus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten diantaranya dengan Otoritas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan maskapai penerbangan internasional.

Langkah ini diperlukan guna mengintegrasikan tarif retribusi PWA secara langsung ke dalam komponen tiket penerbangan atau sistem Visa on Arrival (VoA). Tanpa integrasi yang radikal, target dari PWA sebesar 500 milyar rupiah niscaya tidak akan pernah tercapai.

ari sisi Belanja Daerah Fraksi Partai GOLKAR mencatat adanya kebijakan efisiensi dan kontraksi belanja jika di 4bandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, kami memahami bahwa efisiensi diperlukan untuk menjaga stabilitas khas daerah. Namun Fraksi Partai GOLKAR perlu menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaaan APBD tidak boleh hanya diukur dari angka efisiensi atau status WTP saja. Indikator utama keberhasilan belanja adalah sejauhmana stimulus anggaran mampu menurunkan angka kemiskinan,meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang timpang, dan menaikkan daya beli masyarakat secara riildi lapangan. 4. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Bali, posisi SILPA APBD Provinsi Bali tercatat pada angka yang relatif tinggi yaitu 712 milyar rupiah lebih, oleh karena itu Fraksi Partai GOLKAR memandang penting agar Saudara Gubernur menjelaskan apakah SILPA ini murni cerminan dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja, ataukah SILPA yang tinggi ini menjadi indikator kurang matangnya perencanaan program atau ketakutan jajaran OPD karena bayang-bayang permasalahan hukum.

Selanjutnya, Dalam laporan realisasi anggaran 2025 Belanja Modal ditargetkan 961 milyar rupiah lebih dan hanya terealisasi 773 milyar rupiah lebih atau 80,44%. Dengan demikian terdapat 188 milyar rupiah lebih yang tidak bisa dieksekusi. Mohon penjelasan Saudara Gubernur.

Adanya temuan BPK RI terkait potensi kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan Turyapada Tower merupakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali.

Fraksi Partai GOLKAR sangat prihatin dengan kenyataan bahwa dari sejumlah gedung dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali hanya sebagian kecil yang mengantongi izin resmi berupa persetujuan bangunan gedung atau sertifikat laik fungsi. Kondisi ini mencerminkan kelemahan serius dalam aspek perlindungan hukum aset daerah, kami mendesak BPKAD bersama dinas terkait untuk menyusun roadmap percepatan pemenuhan legalitas bangunan pemerintah.

"Jelas agar instansi publik tidak membericontoh pelanggaran terhadap aturan yang ada. Serta mendorong eksekutif untuk melakukan akselerasi sertifikasi terhadap aset berupa tanah yang digunakan untuk shortcut, bendungan, dan tanah-tanah bukti yang belum sepenuhnya jelas secara hukum," Tegasnya.

Fraksi Golkar menilai, lemahnya arsip pembuktian fisik memicu kerawanan sengketa dengan pihak ketiga. "Oleh karenanya kami meminta penjelasan Saudara Gubernur sejauh mana efektifitas sistem digitalisasi inventarisasi barang dalam memitigasi risiko kehilangan aset daerah," Demikian Fraksi Golkar menyampaikan, termasuk soal perlunya jangkauan diperbanyak CCTV diwilayah Pariwisata untuk keamanan dan kenyamanan serta menekan resiko tindak pelaku kriminalitas terjadi.(jroari*)