Sanur Gelar Uji Redaman Kabel, SJUT Masih Belum Dimanfaatkan Warga

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Bhukti Praja Sewakadarma terus menata kabel provider yang semrawut melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT IPT) di kawasan Sanur, khususnya di jalur Jalan Tamblingan, Rabu (15/7).

Penurunan kabel atas ke bawah tanah ini ditargetkan rampung secara total pada pertengahan Desember 2026. Meski SJUT-IPT telah selesai pengerjaan, namun sampai saat ini belum ada provider yang memanfaatkan jaringan ini.

Dikarenakan ada surat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apjatel) terkait keraguan teknis SJUT-IPT ini.

Direktur Utama Perumda, I Nyoman Putrawan, memastika Perumda bersama tim teknis terkait dan provider telah melakukan pengujian teknis redaman kabel. Namun hasilnya belum ada warga Sanur yang memanfaatkan. Padahal, sebut Putrawan, terdapat sekitar 15 provider internet yang memanfaatkan jalur Tamblingan, Sanur.

"Dari pengecekan yang dilakukan dilapangan, belasan provider tersebut rupanya belum mengantongi Rekomendasi Teknis (Recomtek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar terkait penggelaran kabel dan penanaman tiang," Sebutnya.

Dikatakan Putrawan, para pengusaha provider memang memiliki izin Kominfo untuk penyelenggaraan internet. Tetapi untuk penggelaran kabel dan penanaman tiang, kebetulan sesuai data belum mengantongi Recomtek dari pemerintah kota melalui PUPR.

Lanjutnya, infrastruktur SJUT di Sanur sebenarnya telah rampung dibangun pada Desember lalu. Begitu pula payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) juga sudah resmi terbit. "Sudah pada langkah sosialisasi hingga pertemuan tatap muka dengan pihak asosiasi maupun provider pun telah dilakukan guna membahas persoalan teknis,".akunya.

Menanggapi adanya surat keraguan tekni, seperti masalah redaman kabel yang dilayangkan oleh Apjatel, Putrawan menyatakan Pemkot Denpasar bersama tim teknis langsung turun tangan untuk melakukan uji coba bersama demi membuktikan keandalan sistem.

Saat jalur SJUT ini rampung, kami sudah mengundang para provider untuk uji coba tapi teman-teman provider dan Apjatel tidak datang. "Sekarang, atas arahan Pak Wali Kota dan Pak Sekda, kami sepakati untuk langsung membuktikannya di lapangan. Tim teknis kami hari ini membuktikan sejauh mana keraguan teknis itu bisa terjawab," tegasnya.

Dijelaskan juga terkait pengenaan tarif one-time charge (pembayaran di awal) yang dinilai memberatkan oleh sebagian provider. Dirinya meluruskan bahwa jika dihitung secara jangka panjang, skema ini justru jauh lebih murah dan memberikan kepastian bisnis yang aman selama 15 tahun ke depan.

"Kelihatannya saja angkanya besar di awal. Tapi sesungguhnya kalau dibagi per tahun, jatuhnya kecil. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang pembayarannya dicicil per tahun memang kelihatan kecil di awal, tapi siapa yang menjamin di pertengahan jalan tarifnya tidak dinaikkan? Kalau di Denpasar, tarif ini sudah melalui kajian FS dan nilainya stabil sekali. Ini aman untuk bisnis mereka," jelas Putrawan.

Mengingatkan bahwa selama sekian tahun, para provider sudah menikmati keuntungan berbisnis di Denpasar tanpa retribusi penataan kabel yang jelas. Kini saatnya para pengusaha mendukung penuh upaya pemerintah dalam menata wajah kota.

Sesuai dengan ketentuan Perda, setelah infrastruktur diserahterimakan ke Perumda, pemanfaatan SJUT ini wajib dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan. Sehingga, penurunan kabel udara semestinya sudah mulai dieksekusi mulai Agustus ini. Adapun batas akhir pembersihan total kabel-kabel di tiang tersebut jatuh pada 15 Desember.

Untuk mengantisipasi terjadinya blackout bagi pelanggan, Putrawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Sanur untuk mulai bersikap selektif. Jika provider yang digunakan masyarakat saat ini tidak mau ikut masuk ke SJUT, kami harapkan masyarakat segera bermigrasi ke provider lain yang sudah ikut SJUT ini.

"Kami akan informasikan secara berkala provider apa saja yang sudah masuk. Ini penting, agar saat kabel udara dipotong nanti, layanan internet masyarakat tidak terganggu," katanya.

Sementara itu, Lurah Sanur, Ida Bagus Made Windhu Segara menyampaikan harapannya agar seluruh penyedia layanan internet dapat mendukung dan mengikuti program penataan kabel bawah tanah ini. Langkah ini dinilai sangat positif karena membuat lingkungan menjadi lebih rapi dengan dipindahkannya kabel-kabel udara ke bawah tanah.

"Apalagi keberadaan internet saat ini dinilai sangat krusial bagi warga untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan pekerjaan hingga kebutuhan sekolah anak-anak. Warga menginginkan lingkungan yang lebih rapi tanpa adanya kabel yang semrawut di atas kepala mereka," Demikian Lurah Sanur, IB Windhu.(*)