PERADAH Desak Penanganan Cepat Karhutla dan Dampak Kesehatan

JAKARTA, BALI KINI — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) menyampaikan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem, karhutla juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Putu Yoga Saputra, menilai penanganan karhutla perlu dipercepat dan diperkuat melalui langkah terpadu. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga dapat meluas mengikuti persebaran asap.

“Kami prihatin atas kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mewakili teman-teman Peradah se-Indonesia, terutama yang ada di wilayah terdampak, kami menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Yoga.

**306.309 Kasus ISPA, Kelompok Rentan Perlu Perlindungan**

Dampak kesehatan akibat karhutla menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang diberitakan pada 19–20 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai **306.309 kasus per 18 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB**. Data tersebut mencakup periode pelaporan sejak Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0–5 tahun, 77.022 kasus pada kelompok anak usia 6–9 tahun, dan 49.680 kasus pada kelompok lanjut usia. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dalam menghadapi dampak kabut asap.

Kementerian Kesehatan juga mencatat penambahan 2.778 kasus ISPA pada 17 Oktober 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan 2.808 kasus pada 16 Oktober. Meski terdapat indikasi perlambatan penambahan kasus di sejumlah wilayah, situasi tersebut belum berarti ancaman kesehatan telah berakhir. Penambahan kasus masih perlu diwaspadai, terutama di wilayah yang menunjukkan tren peningkatan. 

Yoga menegaskan bahwa tingginya angka kasus ISPA harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan di lapangan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Angka lebih dari 300 ribu kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan keluarga yang harus menghadapi risiko akibat asap. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berjalan lambat. Api harus segera dikendalikan dan dampak asap terhadap masyarakat harus ditekan semaksimal mungkin,” tegas Yoga.

**Desak Percepatan Pemadaman dan Penguatan Pencegahan**

Yoga mengungkap kondisi ini turut dirasakan oleh sejumlah kader Peradah Indonesia di wilayah terdampak. Sehingga, mereka turut menitipkan dorongan penanganan ini untuk bisa dipercepat oleh pemerintah dan petugas.

DPN Peradah Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, aparat terkait, serta seluruh unsur yang terlibat untuk mempercepat penanganan karhutla. Hal itu bisa dilakukan melalui penguatan pemadaman darat, operasi udara sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, serta pemantauan titik panas secara berkelanjutan.

Upaya tersebut perlu disertai koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi lahan kering yang meningkatkan risiko kebakaran.

Selain mempercepat pemadaman, Yoga meminta agar penanganan kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan operasi pengendalian api. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi kualitas udara tersampaikan secara berkala, fasilitas kesehatan siap melayani warga terdampak, serta kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai.

“Kami meminta agar percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas bersama. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika api sudah meluas dan masyarakat mulai jatuh sakit. Pemadaman, pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara bersamaan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah secara tidak terkendali, serta tindakan lain yang berpotensi memicu kebakaran harus dicegah. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang terbukti melanggar aturan juga perlu dilakukan secara tegas dan adil.

Yoga berharap penanganan karhutla dapat segera menunjukkan hasil nyata, baik melalui pengendalian titik api maupun penurunan paparan asap yang membahayakan masyarakat. Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang setiap musim kemarau.

“Kami berharap seluruh pihak bergerak cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Jangan menunggu dampaknya semakin luas untuk bertindak. Kita ingin api segera padam, kualitas udara membaik, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, dan lingkungan yang terdampak dapat dipulihkan. Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap generasi mendatang,” tutup Yoga. (Devy)