PERADAH Desak Penanganan Cepat Karhutla dan Dampak Kesehatan

JAKARTA, BALI KINI — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) menyampaikan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem, karhutla juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Putu Yoga Saputra, menilai penanganan karhutla perlu dipercepat dan diperkuat melalui langkah terpadu. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga dapat meluas mengikuti persebaran asap.

“Kami prihatin atas kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mewakili teman-teman Peradah se-Indonesia, terutama yang ada di wilayah terdampak, kami menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Yoga.

**306.309 Kasus ISPA, Kelompok Rentan Perlu Perlindungan**

Dampak kesehatan akibat karhutla menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang diberitakan pada 19–20 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai **306.309 kasus per 18 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB**. Data tersebut mencakup periode pelaporan sejak Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0–5 tahun, 77.022 kasus pada kelompok anak usia 6–9 tahun, dan 49.680 kasus pada kelompok lanjut usia. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dalam menghadapi dampak kabut asap.

Kementerian Kesehatan juga mencatat penambahan 2.778 kasus ISPA pada 17 Oktober 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan 2.808 kasus pada 16 Oktober. Meski terdapat indikasi perlambatan penambahan kasus di sejumlah wilayah, situasi tersebut belum berarti ancaman kesehatan telah berakhir. Penambahan kasus masih perlu diwaspadai, terutama di wilayah yang menunjukkan tren peningkatan. 

Yoga menegaskan bahwa tingginya angka kasus ISPA harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan di lapangan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Angka lebih dari 300 ribu kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan keluarga yang harus menghadapi risiko akibat asap. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berjalan lambat. Api harus segera dikendalikan dan dampak asap terhadap masyarakat harus ditekan semaksimal mungkin,” tegas Yoga.

**Desak Percepatan Pemadaman dan Penguatan Pencegahan**

Yoga mengungkap kondisi ini turut dirasakan oleh sejumlah kader Peradah Indonesia di wilayah terdampak. Sehingga, mereka turut menitipkan dorongan penanganan ini untuk bisa dipercepat oleh pemerintah dan petugas.

DPN Peradah Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, aparat terkait, serta seluruh unsur yang terlibat untuk mempercepat penanganan karhutla. Hal itu bisa dilakukan melalui penguatan pemadaman darat, operasi udara sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, serta pemantauan titik panas secara berkelanjutan.

Upaya tersebut perlu disertai koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi lahan kering yang meningkatkan risiko kebakaran.

Selain mempercepat pemadaman, Yoga meminta agar penanganan kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan operasi pengendalian api. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi kualitas udara tersampaikan secara berkala, fasilitas kesehatan siap melayani warga terdampak, serta kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai.

“Kami meminta agar percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas bersama. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika api sudah meluas dan masyarakat mulai jatuh sakit. Pemadaman, pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara bersamaan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah secara tidak terkendali, serta tindakan lain yang berpotensi memicu kebakaran harus dicegah. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang terbukti melanggar aturan juga perlu dilakukan secara tegas dan adil.

Yoga berharap penanganan karhutla dapat segera menunjukkan hasil nyata, baik melalui pengendalian titik api maupun penurunan paparan asap yang membahayakan masyarakat. Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang setiap musim kemarau.

“Kami berharap seluruh pihak bergerak cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Jangan menunggu dampaknya semakin luas untuk bertindak. Kita ingin api segera padam, kualitas udara membaik, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, dan lingkungan yang terdampak dapat dipulihkan. Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap generasi mendatang,” tutup Yoga. (Devy)

Peradah Indonesia Dorong Kebangkitan Organisasi di Banten, Puluhan Pemuda Hindu Siap Berhimpun

BANTEN, BALI KINI - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) mendorong pengaktifan kembali organisasi Peradah di Provinsi Banten. Langkah ini sebagai upaya memperkuat peran pemuda Hindu dalam kehidupan berorganisasi, pembangunan nasional, dan persoalan keumatan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bertajuk “Mendorong Peran Pemuda Hindu Banten di Kancah Nasional” yang mempertemukan sekitar 50 pemuda Hindu di Banten dengan jajaran DPN Peradah Indonesia. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi, berbagi pemahaman mengenai organisasi Peradah, sekaligus membangun konsolidasi awal untuk mengaktifkan kembali Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah Banten.

Sekretaris Jenderal DPN Peradah Indonesia, Ricky Satriawan, menjelaskan bahwa perjalanan Peradah di Banten memiliki dinamika yang cukup panjang. Sejak dekade 1990-an, organisasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan. Peradah kemudian sempat kembali eksis pada 2017, tetapi aktivitas organisasi kembali vakum setelahnya.

Menurut Ricky, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun kembali komunikasi dan konsolidasi dengan pemuda Hindu di Banten agar keberadaan Peradah dapat kembali tumbuh dan menjalankan perannya secara berkelanjutan.

“Pengaktifan kembali Peradah di Banten bukan sekadar menghidupkan struktur organisasi, tetapi juga membangun ruang bersama bagi pemuda Hindu untuk belajar, bertumbuh, dan mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” menjadi pesan yang ditekankan dalam semangat konsolidasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, sekitar 50 pemuda Hindu yang hadir menyatakan kesepakatan untuk berhimpun dalam Peradah. Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan konsolidasi dan menyusun proses pengaktifan kembali Peradah di Banten.

Selain membahas penguatan organisasi, Ricky turut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai persoalan keumatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Isu kesejahteraan umat, pendidikan agama Hindu, serta keterwakilan umat Hindu dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan menjadi sejumlah hal yang disoroti.

Menurutnya, pemuda Hindu perlu mengambil bagian dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui penguatan kapasitas diri, keterlibatan dalam organisasi, serta peningkatan partisipasi dalam ruang-ruang strategis nasional.

"Kita berharap dengan hadirnya pemuda Hindu yang kompeten dan berintegritas dapat memperluas kontribusi umat sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Hindu untuk turut menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan," jelasnya.

Ricky juga mengingatkan kembali sejarah dan peran Peradah sebagai organisasi kepemudaan Hindu di Indonesia. Sejak Mahasabha pertama yang diselenggarakan pada 11 Maret 1984 di Kaliurang, Yogyakarta, Peradah terus berupaya menjadi pusat pergerakan pemuda Hindu untuk mencetak generasi pemimpin dan wirausahawan muda yang berlandaskan Dharma.

"Semangat ini tetap relevan dalam menjawab tantangan generasi muda saat ini, terutama dalam menyiapkan kader yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan dan karakter yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa," tegas pria asal Lampung itu.

Sebagai informasi, pertemuan ini difasilitasi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banten, Bimas Hindu Banten, dan Aliansi Pemuda Hindu Banten, bersama Tim Pengaktifan Kembali DPP Peradah Banten.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan proses konsolidasi dapat berlanjut secara terarah hingga terbentuk kembali kepengurusan Peradah di Banten. Lebih dari itu, kebangkitan Peradah di Banten diharapkan menjadi momentum bagi pemuda Hindu untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mengambil peran aktif dalam menjawab persoalan keumatan dan berkontribusi di tingkat nasional(Devy)

Tampil Anggun dalam Balutan Wastra, Ny. Mas Parwata Ikuti Parade Pakaian Daerah Kriyanusa 2026

​KARANGASEM , BALI KINI - Keberagaman wastra Nusantara tampil semarak dalam gelaran Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta. Senin (28/9/2026), Ketua Dekranasda Kabupaten Karangasem Ny. Mas Parwata turut ambil bagian dalam Parade Pakaian Daerah (Wastra) Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Indonesia yang digelar di Main Stage Kriyanusa Hall B.

​Ny. Mas Parwata tampil dengan gaya minimalis namun tetap kental dengan identitas wastra daerah. Mengenakan dress hitam yang dipadukan dengan wastra tradisional, ia tampil anggun saat berjalan di atas panggung, memperlihatkan bagaimana kain tradisional dapat dipadukan dengan busana modern secara sederhana dan elegan.

​“Keikutsertaan kita dalam Kriyanusa ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan kekayaan wastra dan kerajinan Karangasem kepada masyarakat yang lebih luas. Kita ingin menunjukkan bahwa produk lokal Karangasem memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan,” ujar Ny. Mas Parwata.

​Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam melestarikan kain tradisional agar tetap relevan dengan tren masa kini. “Wastra bukan hanya kain untuk dikenakan, tetapi di dalamnya ada identitas, tradisi, kreativitas, dan kerja keras para perajin. Karena itu, kita harus terus mendorong agar wastra Karangasem dapat dikemas lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman, tanpa meninggalkan ciri khas dan nilai budaya yang dimilikinya,” tambahnya.

​Usai fashion show, Ny. Mas Parwata langsung meninjau Stand Nomor 59 milik Kabupaten Karangasem yang memamerkan produk unggulan seperti Tenun Endek, Songket, Rangrang, Gringsing, hingga kerajinan tas ate. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga berdiskusi bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster serta Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Bali yang turut hadir dan berpartisipasi dalam acara ini.

​Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, Cokorda Surya Darma, melaporkan bahwa sejumlah produk unggulan perajin daerah yang dipamerkan di Stand Nomor 59 mendapat sambutan hangat dari para pengunjung.

​Antusiasme pengunjung terhadap produk kriya Karangasem terlihat dari capaian transaksi selama dua hari pertama pelaksanaan pameran. Sejak 26 September hingga Minggu, 27 September 2026, nilai penjualan produk Karangasem telah mencapai kurang lebih Rp20 juta.

Capaian tersebut menunjukkan adanya respons positif terhadap produk kerajinan dan wastra lokal yang dibawa para perajin Karangasem ke ajang nasional.

​Menanggapi hasil positif tersebut, Ny. Mas Parwata menyampaikan apresiasinya atas kerja keras para pelaku usaha lokal. “Kami tentu sangat mengapresiasi capaian penjualan selama dua hari pertama yang sudah mencapai kurang lebih Rp20 juta. Ini menunjukkan bahwa produk-produk Karangasem mendapat respons yang baik dari masyarakat. Harapannya, momentum seperti ini dapat membuka pasar yang lebih luas dan memberikan dampak langsung bagi para perajin dan pelaku IKM di Karangasem,” ungkapnya.

​Keikutsertaan Karangasem dalam Kriyanusa 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas promosi dan pasar bagi produk unggulan daerah. Tidak hanya menampilkan keindahan wastra, tetapi juga membuka peluang bagi produk kriya Karangasem untuk semakin dikenal masyarakat dari berbagai daerah. Ny. Mas Parwata sendiri dijadwalkan hadir mendampingi dan mengawal langsung promosi produk kerajinan Karangasem di ajang nasional ini hingga 29 September 2026.

​Melalui pameran nasional ini, Dekranasda Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk terus membina para perajin agar produk lokal mampu bersaing secara berkesinambungan.

​“Ke depan, kami ingin semakin banyak produk unggulan Karangasem yang bisa tampil di tingkat nasional bahkan menembus pasar yang lebih luas. Tentunya dengan terus menjaga kualitas, meningkatkan desain dan inovasi, serta tetap mempertahankan identitas budaya Karangasem,” tutup Ny. Mas Parwata.(*)

Berbagi Kebahagiaan di Bulan Suci Ramadan, Koramil Kokonao dan Koramil Timika Bagikan Takjil kepada Pengguna Jalan

Timika , Bali Kini - Berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, Koramil 1710-01/Kokonao dan Koramil 1710-02/Timika melaksanakan kegiatan pembagian takjil kepada pengguna jalan dan masyarakat yang melintas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Yos Sudarso, Timika, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, khususnya bagi para pengguna jalan yang belum sempat menyiapkan hidangan berbuka. Personel Koramil dan Persit turun langsung ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada pengendara maupun warga sekitar yang melintas.

Pada kegiatan tersebut, Koramil 1710-01/Kokonao dan Koramil 1710-02/Timika membagikan sebanyak 300 paket takjil kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat menerima takjil yang dibagikan oleh para prajurit TNI.

Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi salah satu bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat serta upaya mempererat hubungan silaturahmi di wilayah binaan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pembagian takjil tersebut akan terus dilaksanakan secara rutin selama bulan suci Ramadan sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama ( tim Lpt)

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Pengurus Dewan Energi Nasional di Istana Negara

Jakarta Pusat , Bali Kini -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026)

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah serta Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan. Keputusan tersebut menjadi landasan hukum dalam pembentukan DEN periode 2026–2030.

Prosesi pelantikan dibagi ke dalam dua klaster, yakni klaster perwakilan menteri dan klaster perwakilan pemangku kepentingan. Dari unsur menteri, turut dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Sementara itu, dari unsur pemangku kepentingan, Presiden RI melantik Johni Jonatan Numberi, Muhammad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Surono. Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan TNI terhadap sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional sebagai bagian dari kepentingan strategis bangsa.(Ri)

Kodim 1714/Puncak Jaya Gelar Patroli Bersama TNI-Polri Hadir Tak Sekadar Pengamanan, Tapi Wujud Kepedulian untuk Masyarakat Aman dan Nyaman

Laporan Reporter : Pen Kodim 1714/P

Mulia , Bali Kini - Kodim 1714/Puncak Jaya bersama jajaran TNI-Polri melaksanakan patroli bersama pada Jumat (7/11/2025). Kegiatan ini bukan sekadar upaya pengamanan wilayah, tetapi juga bentuk kepedulian aparat terhadap terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Patroli bersama ini bertujuan mencegah terjadinya tindak kriminalitas sekaligus mempererat komunikasi antara aparat keamanan dengan warga. Rute patroli meliputi sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, seperti kawasan pemukiman penduduk, jalan raya, tempat usaha di pinggir jalan yang minim penerangan, serta lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya para pemuda.

Kegiatan patroli dilakukan dengan berjalan kaki agar aparat dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, petugas juga menyampaikan imbauan agar warga senantiasa menjaga keamanan lingkungan dan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.

Pasi Ops Kodim 1714/PJ, Kapten Inf Daniel Sine, menjelaskan bahwa patroli gabungan ini merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan oleh jajaran TNI-Polri. “Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna memastikan situasi wilayah tetap kondusif,” ujarnya.

Salah satu warga yang ditemui di lokasi menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. “Kami merasa lebih aman dan tenang dengan kehadiran TNI dan Polri di sekitar kami. Terima kasih atas kepeduliannya,” ungkapnya.

Selain berpatroli, aparat juga memberikan himbauan kepada masyarakat dan para pemuda agar turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. “TNI-Polri hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga mengajak masyarakat agar peduli dan ikut serta menjaga ketertiban di wilayahnya masing-masing,” pungkas Kapten Daniel. ( *)

Wabup Bunda Rita Ajak Pemuda Bhayangkara Desa Carat Mewujudkan Ponorogo Hebat

Laporan Reporter :Muh Nurcholis

PONOROGO , BALI KINI  - Wakil Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita atau biasa disapa Bunda Rita menghadiri Jalan Sehat dan Senam Bersama Karang Taruna (Kartar) Pemuda Bhayangkara Desa Carat, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jatim pada Minggu (26/10/2025). 

Selain untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda, acara tersebut juga untuk memperingati ulang tahun Pemuda Bhayangkara yang ke 19. "Jalan sehat dan senam bersama ini untuk memperingati Anniversary ke 19 Pemuda Bhayangkara serta menyambut Hari Sumpah Pemuda," ungkap Havinosa Rahmayoko salah satu panitia. 

Seluruh kegiatan dipusatkan di Halaman Gedung Serbaguna Jalan Bhayangkara Desa Carat yang diikuti oleh ratusan masyarakat. Bahkan mulai pagi warga terlihat berbondong-bondong mengikuti kegiatan tersebut.

Disela-sela acara, Wabup Bunda Rita sangat berharap pemuda-pemudi di Desa Carat yang tergabung dalam Kartar Pemuda Bhayangkara harus mengambil bagian dalam pembangunan. "Pemuda Bhayangkara Desa Carat harus berperan aktif dalam mewujudkan Ponorogo Hebat," pinta Bunda Rita. 

Selain itu dia juga meminta agar generasi muda di Desa Carat makin berdaya. "Terus aktif dan semakin inovatif di lingkungan masyarakat," harapnya. 

Acara semakin meriah ketika berbagai hadiah menarik diundi. Ada alat-alat elektronik, hingga sepeda motor listrik, yang mampu dibawa masyarakat yang beruntung. "Selamat ulang tahun Anniversary ke 19 Pemuda Bhayangkara Desa Carat semoga terus inovatif, terus bergerak dan aktif dalam masyarakat untuk mewujudkan Ponorogo Hebat," tandasnya. (

KMHDI: Marwah Bangsa Jangan Hanya Jadi Gimmick

Ada Oknum Berniat Suap Presiden 16,5 T, 

Laporan Reporter : Krisna 

Kaltim ,  Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap  identitas orang yang berencana menyuap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan, menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, KMHDI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang disebut menolak tawaran suap bernilai fantastis mencapai Rp16,5 triliun. Menurutnya sikap Prabowo tersebut menunjukan komitmen pemimpin negara untuk memberantas korupsi. 

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menolak suap dengan nilai fantastis tersebut. Ini membuktikan bahwa beliau betul-betul ingin memberantas praktik korupsi di negeri ini,” terangnya. 

Meski demikian, KMHDI menekankan bahwa langkah penolakan saja tidak cukup. Harus ada upaya pengungkapan siapa pelaku yang berani melakukan praktik suap tersebut.

Wayan Darmawan mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Untuk itu, identitas pemberi suap harus diungkap agar penegakan hukum dapat berjalan transparan. 

Menurut Darmawan, adanya oknum yang berani menelvon langsung Presiden dan berniat memberikan suap merupakan masalah serius, koruptor yang terang-terangan berani merendahkan martabat Presiden dan Bangsa Indonesia

“Upaya penyuapan ini bukan hal yang sepele karena berkaitan dengan marwah bangsa, ada oknum yang berani menelpon dan berniat menyuap Presiden merupakan penghinaan atas marwah bangsa. Harus di usut tuntas dan ungkap ke publik ,” terangnya 

Darmawan menambahkan, jika tidak di ungkap kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi Presiden dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dan bahkan hanya akan menjadi gimmick 

"Kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika tidak di ungkap dan ditangkap pelakunya, bahkan mungkin korupsi hanya akan dianggap gimmick oleh para koruptor," tutup darmawan

Diketahui sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya di acara Indonesia Berdoa-HUT 1 Forum Masyarakat Indonesia Emas, Sabtu (18/10/2025), menyebut bahwa Presiden Prabowo sempat menelepon dirinya. 

Dalam perbincangan tersebut, Hashim mengatakan Presiden Prabowo bercerita tentang dirinya yang  ingin di suap oleh seseorang. Namun, Prabowo menolak tawaran itu secara tegas.

Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA Gelar Bakti Kesehatan dan Penyuluhan Bahaya Stunting di Puskesmas Kumurkek

Laporan Reporter :Pen Yonif 763/SBA

Maybrat, Papua Barat Daya , Bali Kini — Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak dan pencegahan stunting, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA yang dipimpin oleh Letda Ckm Dr. Muhammad Iqbal, melalui tenaga kesehatan Satgas, menggelar bakti kesehatan dan penyuluhan bahaya stunting di Posyandu Puskesmas Kumurkek, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (27/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dokter Satgas Yonif 763/SBA, yang bekerja sama dengan tenaga medis Puskesmas Kumurkek dan para kader Posyandu setempat. Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu hamil, balita, serta masyarakat umum. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan mengenai bahaya stunting, pentingnya gizi seimbang, serta pola asuh anak yang sehat.

Dokter Satgas Yonif 763/SBA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.

 “Kami ingin membantu masyarakat memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak sejak dini, agar generasi penerus di wilayah ini tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Kumurkek menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan satgas Yonif 763/SBA.

 “Kami berterima kasih atas kerja sama dan perhatian dari TNI yang sudah ikut berperan aktif membantu kami dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan seperti ini, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat, serta dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera di wilayah perbatasan. (

Pesamuhan Agung PHDI Ditutup, Hasilkan Rekomendasi Strategis Jelang Mahasabha XIII Tahun 2026

Laporan Reporter : Asrini Devy

jakarta , Bali Kini - Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2025 resmi ditutup di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Acara ditutup oleh Wakil Menteri Pariwisata (wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si, Walikota Jakarta Pusat, Arifin, Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya.

Sebagai informasi, Pesamuhan Agung akan berlangsung pada Jumat–Minggu, 17–19 Oktober 2025, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Jl. Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat). Forum ini menjadi ajang penting bagi Parisada dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2026.

Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung ini memiliki makna yang mendalam bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Ia berharap seluruh hasil pembahasan selama tiga hari pelaksanaan dapat memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

“Pesamuhan Agung ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, umat Hindu diharapkan semakin memperkuat rasa persaudaraan dan mampu menjaga solidaritas dalam keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan dharma.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif umat Hindu untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita dan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Ni Luh Puspa menyinggung tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa umat Hindu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dharma ke dalam pembangunan nasional.

“Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif,” ujarnya.

Dirjen Bimas Hindu, Prof. Duija turut menyampaikan apresiasi terhadap topik pembahasan dalam acara Pesamuhan Agung ini. Prof Duija kemudian memastikan akan mendukung hasil pembahasan ini masuk ke dalam Mahasabha XIII PHDI di tahun depan dengan memastikan plot anggaran.

“Kami mengapresiasi acara Pesamuhan ini, khususnya terkait berbagai topik strategis yang sangat bermanfaat untu umat. Tentu kami akan bersama-sama turut mengawal hasil Pesamuhan ini untuk dibahas nanti pada Mahasabha XIII tahun depan,” ujarnya.

“Kami dengan pak direktur kemarin sudah memasukan acara Mahasabha ke dalam pengajuan anggaran. Jadi Mohon doanya para Pandita agar anggaran tersebut bisa terwujud sepenuhnya,” sambungnya.

Ketua Panitia Pesamuhan Agung, Ir. Wayan Gigin Samudera menjelaskan bahwa kegiatan selama 3 hari itu membahas 14 topik strategis yang dibagi dalam lima komisi. Gigin menyebut acara tersebut menjadi hal yang krusial untuk PHDI.

“Acara Pesamuhan Agung yang pada saat pembukaan dihadiri Menteri Agama saya sampaikan bahwa ini momen yang sangat krusial dan sangat penting di era akhir dari pengurusan Bapak Wisnu Bawa Tenaya yang akan berakhir di tahun depan,” ujarnya.

Gigin menegaskan bahwa tahun ini, acara Pesamuhan Agung ini menambahkan dua komisi karena banyaknya topik yang dibahas. Diapun mengapresiai semangat dan antusias peserta dalam mebahas topik strategis terkait persoalan umat.

“Pesamuan ini sangat penting buat kita semua apalagi di tahun 2025 ini ditambah dua komisi yakni komisi D dan komisi E yang mana sebelumnya tiga komisi, dan hasilnya akan dibahas pada Mahasabha tahun depan,” tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung menjadi forum penting dalam merancang arah dan kebijakan pembinaan umat Hindu di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam forum ini telah dibahas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan umat Hindu secara menyeluruh.

“Pesamuhan Agung ini telah membuat rancang bangun dengan membahas 14 topik permasalahan,” ujar Wisnu Bawa Tenaya yang akrab disapa WBT itu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa forum tersebut juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh peserta untuk menata kembali kehidupan umat agar semakin kompak dan harmonis. Menurutnya, semangat kebersamaan perlu terus dijaga agar umat Hindu semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Coba kita lihat lagi kembali untuk kita tata agar ke depan umat kita makin guyub, raket tekek sekadi sampah lidi (kuat bersatu seperti sapu lidi untuk nyapu bawah dan nyapu atas bersih atasnya, bersih bawahnya yang juga berarti bersih pemimpinnya, bersih juga rakyatnya),” jelas WBT.

Wamenpar Apresiasi Pesamuhan Agung PHDI, Dorong Penguatan Dharma dan Harmoni Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter : Asrini Devy

Jakarta, Bali Kini — Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa menutup rangkaian acara Pesamuhan agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Dalam pidatonya, ia memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum kebangsaan umat Hindu tersebut yang dinilai berperan penting dalam memperkuat nilai spiritual sekaligus semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045.

Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung ini memiliki makna mendalam bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Ia berharap hasil pembahasan selama tiga hari pelaksanaan dapat memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

“Pesamuhan Agung ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, umat Hindu diharapkan semakin memperkuat rasa persaudaraan dan mampu menjaga solidaritas dalam keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan dharma.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif umat Hindu untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita dan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial umat Hindu menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi.

Lebih lanjut, Luh Puspa menyinggung tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa umat Hindu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dharma ke dalam pembangunan nasional.

“Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat Dharma Agama dan Dharma Negara harus berjalan beriringan agar pembangunan Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menegakkan nilai moral dan spiritual sebagai fondasi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa Kementerian Pariwisata memiliki pandangan luas terhadap peran sektor pariwisata dalam pembangunan nasional.

“Jadi kalau bagi kami di Kementerian Pariwisata, ini bukan hanya momen untuk berbicara tentang sektor ekonomi, tetapi ini juga adalah kesempatan bagi kami untuk berbicara tentang pembangunan peradaban,” ucapnya.

Menurutnya, pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga merupakan sarana memperkuat karakter bangsa, melestarikan budaya, dan membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial.

Menutup pidatonya, Wakil Menteri menegaskan pandangannya tentang makna pariwisata dalam konteks pembangunan nasional.

“Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pariwisata, pariwisata itu bukan soal jalan-jalan saja tapi pariwisata itu kita kembangkan dan bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan tetapi juga menumbuhkan nilai luhur, memperkuat harmoni sosial, dan juga memastikan keadilan bagi semua seperti yang tertulis dalam astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pariwisata nasional saat ini berlandaskan pada nilai Astacita—delapan cita-cita besar pemerintahan—yang menempatkan keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama pembangunan bangsa.

Sebagai penutup, Ni Luh Puspa menegaskan kembali pandangannya mengenai pentingnya harmoni dan keadilan sosial dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkeadaban.

“Bangsa kita punya cita-cita yang sangat besar yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju cita-cita itu pariwisata memiliki peran yang strategis. Sebagai bangsa yang majemuk dan juga berkeadaban pembangunan pariwisata Indonesia tidak cukup hanya mengejar soal angka kunjungan saja. Tetapi lebih daripada itu pariwisata itu harus mampu menumbuhkan keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan juga tentu saja adalah harmoni antarumat,” paparnya.

“Pak Presiden dalam beberapa kali di sidang kabinet selalu mengatakan bahwa pariwisata itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada kerukunan antarumat beragama. Kalau tidak ada rasa aman yang tercipta antara masyarakat kita di dalam. Jadi penting sekali soal harmoni antarumat ini,” pungkas Ni Luh.

Bupati Kembang Dukung Kuat Inisiatif RHL DPR RI, Serahkan Ribuan Bibit Produktif

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana, Bali kini  - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan komitmen penuh Pemkab Jembrana terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif rehabilitasi hutan dan lahan serta program penanaman bibit produktif.

Dukungan tersebut diwujudkan dengan keterlibatan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Lahan dan Lahan (RHL), Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang digelar di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Jembrana, Selasa (14/10).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama bersama BPDAS Unda Anyar, sebagai wujud kolaborasi antar lembaga dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Ia menyebut bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

"Kami dari Pemkab Jembrana mewakili masyarakat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ini bentuk nyata upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Bupati Kembang.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini penguatan kelembagaan KTH serta kesinambungan program perhutanan sosial dapat terus terjaga untuk, demi mewujudkan Jembrana yang hijau, lestari, dan sejahtera.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama menyebut sasaran utama sosialisasi adalah kelompok tani hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Melaya dan sekitarnya.

"Materi sosialisasi mencakup teknis penanaman yang benar, pemilihan jenis bibit unggul, pemeliharaan tanaman, hingga model-model kemitraan kehutanan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat," ucap Adi Wiryatama.

Mantan Bupati Tabanan 2 periode (2000-2010) tersebut berharap melalui program RHL ini, lahan-lahan kritis dapat segera direhabilitasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang berkelanjutan.

Adi Wiryatama mengatakan, kegiatan RHL ini merupakan langkah proaktif untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

"Rehabilitasi hutan adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya berharap bimbingan teknis ini tidak hanya berhenti pada teori, tetapi langsung diimplementasikan di lapangan. Kita tanam hari ini, kita panen kelestarian dan kesejahteraan di masa depan," pungkasnya.

Selain bimtek, juga dilaksanakan penanaman bibit produktif berupa bibit alpukat jenis alpukat miki di Kebun Bibit Rakyat (KBR) Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Disamping itu juga diserahkan bantuan ribuan bibit produktif seperti alpukat, duren, dan lainnya, benih padi, traktor, serta penyerahan piagam penghargaan pembayaran PNPB UPTD KPH Bali Barat kepada 11 kelompok perhutanan sosial.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, Anggota DPRD Jembrana, Kepala UPTD KPH Bali Barat, Agus Sugiyanto, Camat Melaya, Prebekel, Bendesa dan seluruh warga masyarakat

Bupati Kembang Resmikan Bedah Rumah , warga kurang mampu kini miliki tempat tinggal layak

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana , Bali Kini — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga di Kecamatan Mendoyo, Jumat (10/10). 

Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama) Tunas Mekar Sejahtera Jaya dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan Mendoyo. Unit rumah dibangun dengan ukuran 6 x 3 meter, terdiri dari dua kamar tidur, serta satu kamar mandi. Total anggaran untuk setiap unit rumah mencapai Rp 36 juta.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di rumah milik I Made Dwi Darmayasa di Br. Anyar Kaja, Desa Penyaringan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib diperjuangkan bersama.

“Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol martabat dan harapan. Dengan adanya program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Jembrana memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang juga memberikan apresiasi kepada Bumdesma LKD Kecamatan Mendoyo yang telah mengalokasikan dana dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. 

" Menurutnya, langkah ini menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam pembangunan daerah," ucapnya

Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini bersumber dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumdes Bersama LKD tahun anggaran 2024.

" Rumah tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 36 juta ditambah dengan swadaya masyarakat dan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program pengentasan kemiskinan," jelasnya

Selain bantuan bedah rumah, Bumdes Bersama LKD juga menyalurkan bansos sembako bagi 10 Rumah Tangga Miskin (RTM). 

IIER DAN PSPK GELAR WORKSHOP MENGAWAL KEAMANAN ANAK DI RUANG DIGITAL SEBAGAI UPAYA KOLEKTIF MEWUJUDKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN

Laporan Tim Lpt 

JAKARTA , BALI KINI - Indonesian Institute for Education Reform (IIER) bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sukses

menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mengawal keamanan anak di ruang digital. Rangkaian ini meliputi Reformer Talk #2 dan Reformer Workshop #2, yang menjadi panggung dialog mendalam tentang tantangan dan solusi menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi anak-anak Indonesia. Reformer Talk #2 menghadirkan pembicara kunci seperti Mediodecci Lustarini, S.K.M., S.H., M.C.MS. (Sekretaris Direktorat Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi) yang menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang bertujuan melindungi anak di ruang digital melalui akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik. Para pembicara kunci lainnya pada kesempatan ini antara lain Pandu Ario Bismo (PSPK), Aretha Ever Ulitua Samosir (Psikolog Anak dan Remaja Bee Genius) serta Claudya Tio Elleossa (Perwakilan Orang Tua, eks-Guru Pendidikan Kewarganegaraan).

Sedangkan pada Reformer Workshop #2, IIER dan PSPK menyoroti tentang pengaruh konsumsi internet dengan mengundang beberapa siswa dari beberapa instansi pendidikan SMA atau sederajat. Mereka membicarakan bagaimana teknologi sudah menolong namun juga menghambat pertumbuhan mereka sebagai individu, terkhusus di bidang pembelajaran. Paparan gawai dengan durasi tinggi menurut para siswa turut menimbulkan efek kecanduan yang hingga kini sulit untuk diatasi. 

Sikapi Situasi Nasional, KMHDI Lakukan Doa Kebangsaan

Laporan Reporter : Krisna 

Jakarta Timur , Bali Kini -Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar doa kebangsaan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Kegiatan doa yang diikuti ratusan mahasiswa Hindu se-Jabodetabe bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional. 

Doa kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Jero Mangku Gede Pura Aditya Jaya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. 

“Jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus selalu mengedepankan dialog dan memperkuat persaudaraan,” katanya.

Ia juga mengingatkan kembali filosofi Hindu Vasudhaiva Kutumbakam atau Basudewa Kutumbakam yang berarti seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Menurutnya, prinsip ini relevan untuk terus dijadikan pedoman dalam memperkuat rasa kebersamaan.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan, menegaskan bahwa doa kebangsaan ini bukan sekadar ritual, melainkan momentum konsolidasi mahasiswa Hindu untuk tetap berada di barisan perjuangan rakyat. 

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Hindu untuk terus berjuang mengawal tuntutan rakyat. Jangan sampai terpecah belah dan jangan terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” ujarnya.

Darmawan juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Menurutnya, mahasiswa Hindu harus menjadi motor persaudaraan, bukan justru terseret arus provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PD KMHDI Jakarta, Marcelinus, mengingatkan mahasiswa Hindu di Ibu Kota agar bijak dalam menerima informasi. Ia menegaskan, berita bohong dan hoaks kerap dijadikan alat untuk memprovokasi massa. 

“Jangan sampai kita terbawa arus hoaks. Mari kita pastikan gerakan mahasiswa Hindu tetap damai dan tidak anarkis. Jangan merusak fasilitas publik,” tegasnya.

Marcelinus menambahkan, mahasiswa Hindu di Jakarta harus memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan intelektual tidak boleh lepas dari nilai moral dan kearifan lokal Hindu yang selalu mengedepankan dharma.

KMHDI Desak Semua Fraksi DPR Minta Maaf dan Penuhi Tuntutan Rakyat

Laporan Reporter : Krisna

Kaltim . Bali Kini - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mendesak seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan segera memenuhi aspirasi masyarakat. 

Desakan ini dinilai penting demi menghindari kekacauan yang lebih besar dan meluas di tengah meningkatnya gelombang aksi unjuk rasa.

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan pihaknya menilai akar permasalahan bermula dari sikap tidak empatik yang ditunjukan DPR yang meminta tunjangan rumah sebesar Rp50 juta di saat kondisi ekonomi rakyat terpuruk. 

“Krisis ini bermula dari sikap empatik anggota DPR yang meminta tunjangan rumah. Padahal kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja dan di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat dan menambah beban masyarakat,” terangnya. 

Menurut KMHDI, sikap DPR tersebut menjadi pemicu utama aksi massa yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Publik menilai langkah itu menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Selain itu, langkah DPR yang terkesan abai dengan kritik publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 

Alih-alih mencari solusi atas persoalan ekonomi, DPR justru memperdebatkan tambahan fasilitas yang dinilai hanya menguntungkan kalangan elite politik.

“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” ungkapnya. 

KMHDI menekankan, jika DPR tidak segera menunjukkan langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.

Adapun sikap terhadap situasi terkini sebagai berikut: 

1. Menekan dan mengevaluasi seluruh tunjangan anggota DPR agar dipangkas sekecil mungkin.

2. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

3. Membahas RUU Partai Politik yang dinilai telah melahirkan praktik politik bandel dan pemerintahan korup.

4. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menyebabkan kelesuan ekonomi nasional.

Buntut Jatuhnya Korban, KMHDI Minta Polri Evaluasi Menyeluruh Penanganan Aksi Massa Bubarkan DPR

 

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya , Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan aksi massa bubarkan DPR pada Kamis (28/08/2025).

Evaluasi ini dilakukan setelah terjadi kericuhan yang yang berujung jatuhnya korban jiwa. Diketahui, dalam aksi bubarkan DPR, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya seharusnya polisi bisa bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi. 

Sandy mengatakan tindakan represif justru berpotensi memicu ledakan emosi di lapangan.

“Evaluasi ini sangat penting. Aksi massa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Aparat harus bisa menempatkan diri secara proporsional,” ujar Sandy, Kamis (28/8/2025).

Ia menilai pola penanganan yang cenderung keras justru menjadi pemicu kericuhan lebih luas. Alih-alih menenangkan situasi, cara tersebut memperbesar risiko bentrokan hingga menimbulkan korban.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa  aksi massa merupakan ekpresi dalam ruang demokrasi yang harus dilindungi negara. 

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sudah tertuang jelas dalam konstitusi. Maka dari itu, tindakan berlebihan aparat melanggar prinsip demokrasi.

“Dalam hal ini, Polri memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan aksi tanpa mengorbankan hak warga negara,” terangnya. 

Lebih lanjut, KMHDI mendorong Polri untuk terbuka melakukan evaluasi internal dan meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi. 

Di samping itu, KMHDI juga mendorong dilakukan pengusutan tuntas dan  mendalam terhadap peristiwa yang berujung meninggalnya ojek online usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi

“Kami mendorong Polri melakukan pengutan secara tuntas terhadap peristiwa meninggalnya ojek online. Hal ini untuk menghadirkan keadilan,” terangnya.

KMHDI KALTENG Minta Tegakkan Aspirasi Penting Di DPR

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya, Bali Kini - Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

Aksi massa yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 dilatarbelakangi oleh keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan isu-isu lainnya yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijamin dan difasilitasi oleh negara.

Hendra selaku Sekretaris PD KMHDI KALTENG sangat menyayangkan, ruang demokrasi justru ternodai dengan tindakan represif aparat kepolisian. Alih-alih melindungi, aparat justru menggunakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. 

“Tindakan represif aparat kepolisian ini jelas tidak mencerminkan semangat pengayoman kepada masyarakat dan hanya melahirkan luka serta ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Hendra dari PD KMHDI Kalimantan Tengah.

Hendra juga menambah kan Isu penting yang melatar belakangi aksi yang di lakukan tersebut jangan sampai hilang  Pasca Pelindasan yang di lakukan oleh Anggota Polri

"Isu yang melatar belakangi aksi tersebut harus tetap di perjuangan kan di DPR dan KMHDI Kalteng akan terus mengawal isu tersebut sampai selesai" Tambah Hendra. 

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel. Aparat yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas. Penegakan hukum yang adil merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Tragedi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam dengan kekerasan. PD KMHDI Kalimantan Tengah berdiri bersama rakyat untuk mengawal ruang demokrasi, menolak segala bentuk tindakan represif, dan menegakkan keadilan demi kemanusiaan"Tutupnya.

Dandim 1710/Mimika Terima Kunjungan Silaturahmi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika

Laporan : Tim Lpt Timika 

Bali Kini  - Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos,.M.Han,.M.A menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika di Makodim. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mimika tahun 2024, Kamis (14/08/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, membahas sinergi antara TNI dan penyelenggara Pemilu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilihan berlangsung. Dandim 1710/Mimika pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU dan Bawaslu serta seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan Pemilu berjalan aman, lancar, dan demokratis.

Selain itu maksud dari silaturahmi KPU dan Bawaslu adalah membahas tentang daftar Pemilu yang mendaftar masuk TNI dan lulus serta personel yang pensiun khususnya personel yang tinggal di wilayah Mimika dan memiliki KTP Mimika. Terakhir sebagai bentuk penghargaan, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama

Dekranasda Kota Denpasar Hadiri Puncak HUT ke-45 Dekranas di Balikpapan

 

Ket. Foto :Wakil Ketua  Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa bersama  Wakil Ketua Harian Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana saat menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), yang berlangsung di BSSC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Siap Dukung Program Kemajuan Industri Kerajinan Nasional

Laporan Reporter : Ayu 

Balikpapan , Bali Kini – Dewan Kerjinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Wakil Ketua  Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Wakil Ketua Harian Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), yang berlangsung di BSSC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Perayaan yang mengusung tema "Perajin Berdaya Mendunia" ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas Pusat, Selvi Gibran Rakabuming. Dalam sambutannya, Selvi Gibran menekankan pentingnya peran seluruh jajaran Dekranas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk aktif membina dan mendampingi para perajin, khususnya yang masih pemula dan belum memiliki akses pasar.

“Dekranas bukan milik pusat atau provinsi saja, namun menyeluruh. Koordinasi dan pembinaan harus menyentuh perajin yang belum dikenal dan belum memiliki pasar. Mereka harus diberikan perhatian khusus, pembinaan, serta pendampingan intensif,” ujar Selvi Gibran.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan partisipasi perajin dalam pameran. “Jangan hanya yang itu-itu saja yang diikutsertakan. Perajin kecil yang belum bisa menjual hasil karyanya juga perlu diberi kesempatan, agar merasakan dampak ekonomi yang nyata dari kegiatan-kegiatan promosi seperti ini,” lanjutnya.

Selain itu, Selvi Gibran menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk kerajinan, seiring dengan perkembangan era digitalisasi. “Pembinaan terhadap perajin, khususnya di daerah-daerah kecil, harus mencakup pelatihan pemasaran baik offline maupun online, karena itu kunci membuka pasar yang lebih luas,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa akses terhadap pemodalan menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa disela-sela acara menyampaikan bahwa Dekranasda Kota Denpasar telah secara konsisten melaksanakan arahan Ketua Umum Dekranas. “Kami selalu memberikan pendampingan dan pembinaan, khususnya kepada perajin pemula dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka juga kami fasilitasi untuk mengikuti pameran di tingkat kota, provinsi, hingga nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, berbagai langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing produk lokal dan mendorong para perajin agar mampu mandiri serta menembus pasar global di masa mendatang.

Puncak perayaan HUT ke-45 Dekranas ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar daerah, memperluas jejaring promosi, dan mempertegas komitmen Dekranasda dalam memajukan industri kerajinan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.