KMHDI: Marwah Bangsa Jangan Hanya Jadi Gimmick

Ada Oknum Berniat Suap Presiden 16,5 T, 

Laporan Reporter : Krisna 

Kaltim ,  Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap  identitas orang yang berencana menyuap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan, menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, KMHDI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang disebut menolak tawaran suap bernilai fantastis mencapai Rp16,5 triliun. Menurutnya sikap Prabowo tersebut menunjukan komitmen pemimpin negara untuk memberantas korupsi. 

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menolak suap dengan nilai fantastis tersebut. Ini membuktikan bahwa beliau betul-betul ingin memberantas praktik korupsi di negeri ini,” terangnya. 

Meski demikian, KMHDI menekankan bahwa langkah penolakan saja tidak cukup. Harus ada upaya pengungkapan siapa pelaku yang berani melakukan praktik suap tersebut.

Wayan Darmawan mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Untuk itu, identitas pemberi suap harus diungkap agar penegakan hukum dapat berjalan transparan. 

Menurut Darmawan, adanya oknum yang berani menelvon langsung Presiden dan berniat memberikan suap merupakan masalah serius, koruptor yang terang-terangan berani merendahkan martabat Presiden dan Bangsa Indonesia

“Upaya penyuapan ini bukan hal yang sepele karena berkaitan dengan marwah bangsa, ada oknum yang berani menelpon dan berniat menyuap Presiden merupakan penghinaan atas marwah bangsa. Harus di usut tuntas dan ungkap ke publik ,” terangnya 

Darmawan menambahkan, jika tidak di ungkap kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi Presiden dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dan bahkan hanya akan menjadi gimmick 

"Kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika tidak di ungkap dan ditangkap pelakunya, bahkan mungkin korupsi hanya akan dianggap gimmick oleh para koruptor," tutup darmawan

Diketahui sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya di acara Indonesia Berdoa-HUT 1 Forum Masyarakat Indonesia Emas, Sabtu (18/10/2025), menyebut bahwa Presiden Prabowo sempat menelepon dirinya. 

Dalam perbincangan tersebut, Hashim mengatakan Presiden Prabowo bercerita tentang dirinya yang  ingin di suap oleh seseorang. Namun, Prabowo menolak tawaran itu secara tegas.

Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA Gelar Bakti Kesehatan dan Penyuluhan Bahaya Stunting di Puskesmas Kumurkek

Laporan Reporter :Pen Yonif 763/SBA

Maybrat, Papua Barat Daya , Bali Kini — Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak dan pencegahan stunting, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA yang dipimpin oleh Letda Ckm Dr. Muhammad Iqbal, melalui tenaga kesehatan Satgas, menggelar bakti kesehatan dan penyuluhan bahaya stunting di Posyandu Puskesmas Kumurkek, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. (27/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dokter Satgas Yonif 763/SBA, yang bekerja sama dengan tenaga medis Puskesmas Kumurkek dan para kader Posyandu setempat. Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu hamil, balita, serta masyarakat umum. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan mengenai bahaya stunting, pentingnya gizi seimbang, serta pola asuh anak yang sehat.

Dokter Satgas Yonif 763/SBA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.

 “Kami ingin membantu masyarakat memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak sejak dini, agar generasi penerus di wilayah ini tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Kumurkek menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan satgas Yonif 763/SBA.

 “Kami berterima kasih atas kerja sama dan perhatian dari TNI yang sudah ikut berperan aktif membantu kami dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan seperti ini, Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 763/SBA berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat, serta dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera di wilayah perbatasan. (

Pesamuhan Agung PHDI Ditutup, Hasilkan Rekomendasi Strategis Jelang Mahasabha XIII Tahun 2026

Laporan Reporter : Asrini Devy

jakarta , Bali Kini - Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2025 resmi ditutup di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Acara ditutup oleh Wakil Menteri Pariwisata (wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si, Walikota Jakarta Pusat, Arifin, Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya.

Sebagai informasi, Pesamuhan Agung akan berlangsung pada Jumat–Minggu, 17–19 Oktober 2025, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (Jl. Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat). Forum ini menjadi ajang penting bagi Parisada dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2026.

Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung ini memiliki makna yang mendalam bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Ia berharap seluruh hasil pembahasan selama tiga hari pelaksanaan dapat memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

“Pesamuhan Agung ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, umat Hindu diharapkan semakin memperkuat rasa persaudaraan dan mampu menjaga solidaritas dalam keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan dharma.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif umat Hindu untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita dan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Ni Luh Puspa menyinggung tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa umat Hindu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dharma ke dalam pembangunan nasional.

“Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif,” ujarnya.

Dirjen Bimas Hindu, Prof. Duija turut menyampaikan apresiasi terhadap topik pembahasan dalam acara Pesamuhan Agung ini. Prof Duija kemudian memastikan akan mendukung hasil pembahasan ini masuk ke dalam Mahasabha XIII PHDI di tahun depan dengan memastikan plot anggaran.

“Kami mengapresiasi acara Pesamuhan ini, khususnya terkait berbagai topik strategis yang sangat bermanfaat untu umat. Tentu kami akan bersama-sama turut mengawal hasil Pesamuhan ini untuk dibahas nanti pada Mahasabha XIII tahun depan,” ujarnya.

“Kami dengan pak direktur kemarin sudah memasukan acara Mahasabha ke dalam pengajuan anggaran. Jadi Mohon doanya para Pandita agar anggaran tersebut bisa terwujud sepenuhnya,” sambungnya.

Ketua Panitia Pesamuhan Agung, Ir. Wayan Gigin Samudera menjelaskan bahwa kegiatan selama 3 hari itu membahas 14 topik strategis yang dibagi dalam lima komisi. Gigin menyebut acara tersebut menjadi hal yang krusial untuk PHDI.

“Acara Pesamuhan Agung yang pada saat pembukaan dihadiri Menteri Agama saya sampaikan bahwa ini momen yang sangat krusial dan sangat penting di era akhir dari pengurusan Bapak Wisnu Bawa Tenaya yang akan berakhir di tahun depan,” ujarnya.

Gigin menegaskan bahwa tahun ini, acara Pesamuhan Agung ini menambahkan dua komisi karena banyaknya topik yang dibahas. Diapun mengapresiai semangat dan antusias peserta dalam mebahas topik strategis terkait persoalan umat.

“Pesamuan ini sangat penting buat kita semua apalagi di tahun 2025 ini ditambah dua komisi yakni komisi D dan komisi E yang mana sebelumnya tiga komisi, dan hasilnya akan dibahas pada Mahasabha tahun depan,” tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung menjadi forum penting dalam merancang arah dan kebijakan pembinaan umat Hindu di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam forum ini telah dibahas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan umat Hindu secara menyeluruh.

“Pesamuhan Agung ini telah membuat rancang bangun dengan membahas 14 topik permasalahan,” ujar Wisnu Bawa Tenaya yang akrab disapa WBT itu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa forum tersebut juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh peserta untuk menata kembali kehidupan umat agar semakin kompak dan harmonis. Menurutnya, semangat kebersamaan perlu terus dijaga agar umat Hindu semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Coba kita lihat lagi kembali untuk kita tata agar ke depan umat kita makin guyub, raket tekek sekadi sampah lidi (kuat bersatu seperti sapu lidi untuk nyapu bawah dan nyapu atas bersih atasnya, bersih bawahnya yang juga berarti bersih pemimpinnya, bersih juga rakyatnya),” jelas WBT.

Wamenpar Apresiasi Pesamuhan Agung PHDI, Dorong Penguatan Dharma dan Harmoni Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Reporter : Asrini Devy

Jakarta, Bali Kini — Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa menutup rangkaian acara Pesamuhan agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Dalam pidatonya, ia memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum kebangsaan umat Hindu tersebut yang dinilai berperan penting dalam memperkuat nilai spiritual sekaligus semangat kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045.

Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa kegiatan Pesamuhan Agung ini memiliki makna mendalam bagi seluruh umat Hindu di Indonesia. Ia berharap hasil pembahasan selama tiga hari pelaksanaan dapat memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

“Pesamuhan Agung ini untuk kebaikan umat, kebaikan kita bersama dan mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, dirumuskan dalam 3 hari ini bisa benar-benar merekatkan hubungan kita sebagai sesama umat Hindu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa melalui forum ini, umat Hindu diharapkan semakin memperkuat rasa persaudaraan dan mampu menjaga solidaritas dalam keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan dharma.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif umat Hindu untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bisa menguatkan kembali dan bisa juga semakin meningkatkan kesadaran kita dan kepentingan umat kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial umat Hindu menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi.

Lebih lanjut, Luh Puspa menyinggung tentang visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita nasional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa umat Hindu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai dharma ke dalam pembangunan nasional.

“Dan hari ini saya ingin berbagi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana kita meneguhkan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab, dan inklusif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat Dharma Agama dan Dharma Negara harus berjalan beriringan agar pembangunan Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menegakkan nilai moral dan spiritual sebagai fondasi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa Kementerian Pariwisata memiliki pandangan luas terhadap peran sektor pariwisata dalam pembangunan nasional.

“Jadi kalau bagi kami di Kementerian Pariwisata, ini bukan hanya momen untuk berbicara tentang sektor ekonomi, tetapi ini juga adalah kesempatan bagi kami untuk berbicara tentang pembangunan peradaban,” ucapnya.

Menurutnya, pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga merupakan sarana memperkuat karakter bangsa, melestarikan budaya, dan membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial.

Menutup pidatonya, Wakil Menteri menegaskan pandangannya tentang makna pariwisata dalam konteks pembangunan nasional.

“Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pariwisata, pariwisata itu bukan soal jalan-jalan saja tapi pariwisata itu kita kembangkan dan bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan tetapi juga menumbuhkan nilai luhur, memperkuat harmoni sosial, dan juga memastikan keadilan bagi semua seperti yang tertulis dalam astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pariwisata nasional saat ini berlandaskan pada nilai Astacita—delapan cita-cita besar pemerintahan—yang menempatkan keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama pembangunan bangsa.

Sebagai penutup, Ni Luh Puspa menegaskan kembali pandangannya mengenai pentingnya harmoni dan keadilan sosial dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkeadaban.

“Bangsa kita punya cita-cita yang sangat besar yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Dalam perjalanan menuju cita-cita itu pariwisata memiliki peran yang strategis. Sebagai bangsa yang majemuk dan juga berkeadaban pembangunan pariwisata Indonesia tidak cukup hanya mengejar soal angka kunjungan saja. Tetapi lebih daripada itu pariwisata itu harus mampu menumbuhkan keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan juga tentu saja adalah harmoni antarumat,” paparnya.

“Pak Presiden dalam beberapa kali di sidang kabinet selalu mengatakan bahwa pariwisata itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada kerukunan antarumat beragama. Kalau tidak ada rasa aman yang tercipta antara masyarakat kita di dalam. Jadi penting sekali soal harmoni antarumat ini,” pungkas Ni Luh.

Bupati Kembang Dukung Kuat Inisiatif RHL DPR RI, Serahkan Ribuan Bibit Produktif

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana, Bali kini  - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan komitmen penuh Pemkab Jembrana terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif rehabilitasi hutan dan lahan serta program penanaman bibit produktif.

Dukungan tersebut diwujudkan dengan keterlibatan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Rehabilitasi Lahan dan Lahan (RHL), Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang digelar di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Jembrana, Selasa (14/10).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama bersama BPDAS Unda Anyar, sebagai wujud kolaborasi antar lembaga dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Ia menyebut bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

"Kami dari Pemkab Jembrana mewakili masyarakat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ini bentuk nyata upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Bupati Kembang.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini penguatan kelembagaan KTH serta kesinambungan program perhutanan sosial dapat terus terjaga untuk, demi mewujudkan Jembrana yang hijau, lestari, dan sejahtera.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama menyebut sasaran utama sosialisasi adalah kelompok tani hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Melaya dan sekitarnya.

"Materi sosialisasi mencakup teknis penanaman yang benar, pemilihan jenis bibit unggul, pemeliharaan tanaman, hingga model-model kemitraan kehutanan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat," ucap Adi Wiryatama.

Mantan Bupati Tabanan 2 periode (2000-2010) tersebut berharap melalui program RHL ini, lahan-lahan kritis dapat segera direhabilitasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan Bibit Produktif yang berkelanjutan.

Adi Wiryatama mengatakan, kegiatan RHL ini merupakan langkah proaktif untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

"Rehabilitasi hutan adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Saya berharap bimbingan teknis ini tidak hanya berhenti pada teori, tetapi langsung diimplementasikan di lapangan. Kita tanam hari ini, kita panen kelestarian dan kesejahteraan di masa depan," pungkasnya.

Selain bimtek, juga dilaksanakan penanaman bibit produktif berupa bibit alpukat jenis alpukat miki di Kebun Bibit Rakyat (KBR) Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Disamping itu juga diserahkan bantuan ribuan bibit produktif seperti alpukat, duren, dan lainnya, benih padi, traktor, serta penyerahan piagam penghargaan pembayaran PNPB UPTD KPH Bali Barat kepada 11 kelompok perhutanan sosial.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, Anggota DPRD Jembrana, Kepala UPTD KPH Bali Barat, Agus Sugiyanto, Camat Melaya, Prebekel, Bendesa dan seluruh warga masyarakat

Bupati Kembang Resmikan Bedah Rumah , warga kurang mampu kini miliki tempat tinggal layak

Laporan Reporter : Ajb 

Jembrana , Bali Kini — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga di Kecamatan Mendoyo, Jumat (10/10). 

Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama) Tunas Mekar Sejahtera Jaya dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan Mendoyo. Unit rumah dibangun dengan ukuran 6 x 3 meter, terdiri dari dua kamar tidur, serta satu kamar mandi. Total anggaran untuk setiap unit rumah mencapai Rp 36 juta.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di rumah milik I Made Dwi Darmayasa di Br. Anyar Kaja, Desa Penyaringan.

Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib diperjuangkan bersama.

“Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol martabat dan harapan. Dengan adanya program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Jembrana memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang juga memberikan apresiasi kepada Bumdesma LKD Kecamatan Mendoyo yang telah mengalokasikan dana dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. 

" Menurutnya, langkah ini menjadi contoh nyata bahwa lembaga keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam pembangunan daerah," ucapnya

Sementara itu, Camat Mendoyo, I Putu Nova Noviana menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah ini bersumber dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumdes Bersama LKD tahun anggaran 2024.

" Rumah tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 36 juta ditambah dengan swadaya masyarakat dan ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program pengentasan kemiskinan," jelasnya

Selain bantuan bedah rumah, Bumdes Bersama LKD juga menyalurkan bansos sembako bagi 10 Rumah Tangga Miskin (RTM). 

IIER DAN PSPK GELAR WORKSHOP MENGAWAL KEAMANAN ANAK DI RUANG DIGITAL SEBAGAI UPAYA KOLEKTIF MEWUJUDKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN

Laporan Tim Lpt 

JAKARTA , BALI KINI - Indonesian Institute for Education Reform (IIER) bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sukses

menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mengawal keamanan anak di ruang digital. Rangkaian ini meliputi Reformer Talk #2 dan Reformer Workshop #2, yang menjadi panggung dialog mendalam tentang tantangan dan solusi menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi anak-anak Indonesia. Reformer Talk #2 menghadirkan pembicara kunci seperti Mediodecci Lustarini, S.K.M., S.H., M.C.MS. (Sekretaris Direktorat Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi) yang menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang bertujuan melindungi anak di ruang digital melalui akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik. Para pembicara kunci lainnya pada kesempatan ini antara lain Pandu Ario Bismo (PSPK), Aretha Ever Ulitua Samosir (Psikolog Anak dan Remaja Bee Genius) serta Claudya Tio Elleossa (Perwakilan Orang Tua, eks-Guru Pendidikan Kewarganegaraan).

Sedangkan pada Reformer Workshop #2, IIER dan PSPK menyoroti tentang pengaruh konsumsi internet dengan mengundang beberapa siswa dari beberapa instansi pendidikan SMA atau sederajat. Mereka membicarakan bagaimana teknologi sudah menolong namun juga menghambat pertumbuhan mereka sebagai individu, terkhusus di bidang pembelajaran. Paparan gawai dengan durasi tinggi menurut para siswa turut menimbulkan efek kecanduan yang hingga kini sulit untuk diatasi. 

Sikapi Situasi Nasional, KMHDI Lakukan Doa Kebangsaan

Laporan Reporter : Krisna 

Jakarta Timur , Bali Kini -Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar doa kebangsaan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Kegiatan doa yang diikuti ratusan mahasiswa Hindu se-Jabodetabe bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional. 

Doa kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Jero Mangku Gede Pura Aditya Jaya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. 

“Jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus selalu mengedepankan dialog dan memperkuat persaudaraan,” katanya.

Ia juga mengingatkan kembali filosofi Hindu Vasudhaiva Kutumbakam atau Basudewa Kutumbakam yang berarti seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Menurutnya, prinsip ini relevan untuk terus dijadikan pedoman dalam memperkuat rasa kebersamaan.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan, menegaskan bahwa doa kebangsaan ini bukan sekadar ritual, melainkan momentum konsolidasi mahasiswa Hindu untuk tetap berada di barisan perjuangan rakyat. 

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Hindu untuk terus berjuang mengawal tuntutan rakyat. Jangan sampai terpecah belah dan jangan terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” ujarnya.

Darmawan juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Menurutnya, mahasiswa Hindu harus menjadi motor persaudaraan, bukan justru terseret arus provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PD KMHDI Jakarta, Marcelinus, mengingatkan mahasiswa Hindu di Ibu Kota agar bijak dalam menerima informasi. Ia menegaskan, berita bohong dan hoaks kerap dijadikan alat untuk memprovokasi massa. 

“Jangan sampai kita terbawa arus hoaks. Mari kita pastikan gerakan mahasiswa Hindu tetap damai dan tidak anarkis. Jangan merusak fasilitas publik,” tegasnya.

Marcelinus menambahkan, mahasiswa Hindu di Jakarta harus memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan intelektual tidak boleh lepas dari nilai moral dan kearifan lokal Hindu yang selalu mengedepankan dharma.

KMHDI Desak Semua Fraksi DPR Minta Maaf dan Penuhi Tuntutan Rakyat

Laporan Reporter : Krisna

Kaltim . Bali Kini - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mendesak seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan segera memenuhi aspirasi masyarakat. 

Desakan ini dinilai penting demi menghindari kekacauan yang lebih besar dan meluas di tengah meningkatnya gelombang aksi unjuk rasa.

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan pihaknya menilai akar permasalahan bermula dari sikap tidak empatik yang ditunjukan DPR yang meminta tunjangan rumah sebesar Rp50 juta di saat kondisi ekonomi rakyat terpuruk. 

“Krisis ini bermula dari sikap empatik anggota DPR yang meminta tunjangan rumah. Padahal kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja dan di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat dan menambah beban masyarakat,” terangnya. 

Menurut KMHDI, sikap DPR tersebut menjadi pemicu utama aksi massa yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Publik menilai langkah itu menunjukkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Selain itu, langkah DPR yang terkesan abai dengan kritik publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. 

Alih-alih mencari solusi atas persoalan ekonomi, DPR justru memperdebatkan tambahan fasilitas yang dinilai hanya menguntungkan kalangan elite politik.

“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” ungkapnya. 

KMHDI menekankan, jika DPR tidak segera menunjukkan langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.

Adapun sikap terhadap situasi terkini sebagai berikut: 

1. Menekan dan mengevaluasi seluruh tunjangan anggota DPR agar dipangkas sekecil mungkin.

2. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

3. Membahas RUU Partai Politik yang dinilai telah melahirkan praktik politik bandel dan pemerintahan korup.

4. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menyebabkan kelesuan ekonomi nasional.

Buntut Jatuhnya Korban, KMHDI Minta Polri Evaluasi Menyeluruh Penanganan Aksi Massa Bubarkan DPR

 

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya , Bali Kini - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan aksi massa bubarkan DPR pada Kamis (28/08/2025).

Evaluasi ini dilakukan setelah terjadi kericuhan yang yang berujung jatuhnya korban jiwa. Diketahui, dalam aksi bubarkan DPR, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi. 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya seharusnya polisi bisa bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi. 

Sandy mengatakan tindakan represif justru berpotensi memicu ledakan emosi di lapangan.

“Evaluasi ini sangat penting. Aksi massa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Aparat harus bisa menempatkan diri secara proporsional,” ujar Sandy, Kamis (28/8/2025).

Ia menilai pola penanganan yang cenderung keras justru menjadi pemicu kericuhan lebih luas. Alih-alih menenangkan situasi, cara tersebut memperbesar risiko bentrokan hingga menimbulkan korban.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa  aksi massa merupakan ekpresi dalam ruang demokrasi yang harus dilindungi negara. 

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sudah tertuang jelas dalam konstitusi. Maka dari itu, tindakan berlebihan aparat melanggar prinsip demokrasi.

“Dalam hal ini, Polri memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan aksi tanpa mengorbankan hak warga negara,” terangnya. 

Lebih lanjut, KMHDI mendorong Polri untuk terbuka melakukan evaluasi internal dan meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi. 

Di samping itu, KMHDI juga mendorong dilakukan pengusutan tuntas dan  mendalam terhadap peristiwa yang berujung meninggalnya ojek online usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi

“Kami mendorong Polri melakukan pengutan secara tuntas terhadap peristiwa meninggalnya ojek online. Hal ini untuk menghadirkan keadilan,” terangnya.

KMHDI KALTENG Minta Tegakkan Aspirasi Penting Di DPR

Laporan Reporter : Krisna 

Palangka Raya, Bali Kini - Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

Aksi massa yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 dilatarbelakangi oleh keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan isu-isu lainnya yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijamin dan difasilitasi oleh negara.

Hendra selaku Sekretaris PD KMHDI KALTENG sangat menyayangkan, ruang demokrasi justru ternodai dengan tindakan represif aparat kepolisian. Alih-alih melindungi, aparat justru menggunakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. 

“Tindakan represif aparat kepolisian ini jelas tidak mencerminkan semangat pengayoman kepada masyarakat dan hanya melahirkan luka serta ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Hendra dari PD KMHDI Kalimantan Tengah.

Hendra juga menambah kan Isu penting yang melatar belakangi aksi yang di lakukan tersebut jangan sampai hilang  Pasca Pelindasan yang di lakukan oleh Anggota Polri

"Isu yang melatar belakangi aksi tersebut harus tetap di perjuangan kan di DPR dan KMHDI Kalteng akan terus mengawal isu tersebut sampai selesai" Tambah Hendra. 

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel. Aparat yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas. Penegakan hukum yang adil merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Tragedi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam dengan kekerasan. PD KMHDI Kalimantan Tengah berdiri bersama rakyat untuk mengawal ruang demokrasi, menolak segala bentuk tindakan represif, dan menegakkan keadilan demi kemanusiaan"Tutupnya.

Dandim 1710/Mimika Terima Kunjungan Silaturahmi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika

Laporan : Tim Lpt Timika 

Bali Kini  - Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos,.M.Han,.M.A menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika di Makodim. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mimika tahun 2024, Kamis (14/08/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, membahas sinergi antara TNI dan penyelenggara Pemilu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilihan berlangsung. Dandim 1710/Mimika pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras KPU dan Bawaslu serta seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan Pemilu berjalan aman, lancar, dan demokratis.

Selain itu maksud dari silaturahmi KPU dan Bawaslu adalah membahas tentang daftar Pemilu yang mendaftar masuk TNI dan lulus serta personel yang pensiun khususnya personel yang tinggal di wilayah Mimika dan memiliki KTP Mimika. Terakhir sebagai bentuk penghargaan, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama

Dekranasda Kota Denpasar Hadiri Puncak HUT ke-45 Dekranas di Balikpapan

 

Ket. Foto :Wakil Ketua  Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa bersama  Wakil Ketua Harian Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana saat menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), yang berlangsung di BSSC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Siap Dukung Program Kemajuan Industri Kerajinan Nasional

Laporan Reporter : Ayu 

Balikpapan , Bali Kini – Dewan Kerjinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Wakil Ketua  Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Wakil Ketua Harian Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), yang berlangsung di BSSC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7).

Perayaan yang mengusung tema "Perajin Berdaya Mendunia" ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas Pusat, Selvi Gibran Rakabuming. Dalam sambutannya, Selvi Gibran menekankan pentingnya peran seluruh jajaran Dekranas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk aktif membina dan mendampingi para perajin, khususnya yang masih pemula dan belum memiliki akses pasar.

“Dekranas bukan milik pusat atau provinsi saja, namun menyeluruh. Koordinasi dan pembinaan harus menyentuh perajin yang belum dikenal dan belum memiliki pasar. Mereka harus diberikan perhatian khusus, pembinaan, serta pendampingan intensif,” ujar Selvi Gibran.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan partisipasi perajin dalam pameran. “Jangan hanya yang itu-itu saja yang diikutsertakan. Perajin kecil yang belum bisa menjual hasil karyanya juga perlu diberi kesempatan, agar merasakan dampak ekonomi yang nyata dari kegiatan-kegiatan promosi seperti ini,” lanjutnya.

Selain itu, Selvi Gibran menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk kerajinan, seiring dengan perkembangan era digitalisasi. “Pembinaan terhadap perajin, khususnya di daerah-daerah kecil, harus mencakup pelatihan pemasaran baik offline maupun online, karena itu kunci membuka pasar yang lebih luas,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa akses terhadap pemodalan menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa disela-sela acara menyampaikan bahwa Dekranasda Kota Denpasar telah secara konsisten melaksanakan arahan Ketua Umum Dekranas. “Kami selalu memberikan pendampingan dan pembinaan, khususnya kepada perajin pemula dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka juga kami fasilitasi untuk mengikuti pameran di tingkat kota, provinsi, hingga nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, berbagai langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing produk lokal dan mendorong para perajin agar mampu mandiri serta menembus pasar global di masa mendatang.

Puncak perayaan HUT ke-45 Dekranas ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar daerah, memperluas jejaring promosi, dan mempertegas komitmen Dekranasda dalam memajukan industri kerajinan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Laksanakan Komsos dan Bantu Warga Bangun Rumah

Laporan Reporter : Tim Lpt Timika 

Bali Kini - Dalam upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya  Sertu Slamet Wijaya melaksanakan komunikasi sosial (komsos) sekaligus membantu warga dalam pembangunan rumah di wilayah binaannya, Minggu (6/7/2025). Kegiatan ini merupakan wujud nyata peran aktif Babinsa dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai aparat teritorial, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra warga dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan penuh semangat dan tanpa canggung, Babinsa bersama warga bahu-membahu mengangkat bahan bangunan serta membantu proses pembangunan rumah milik salah satu warga yang membutuhkan. “Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan hanya untuk memberikan rasa aman, tapi juga membantu meringankan beban warga dalam berbagai kegiatan. Ini bagian dari tugas dan bentuk kepedulian kami sebagai aparat kewilayahan,” ujar Sertu Slamet.

Sikap tanggap dan kepedulian Babinsa ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Warga merasa terbantu dan senang karena kehadiran Babinsa tidak hanya sebagai pemantau keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan antara TNI dan masyarakat semakin solid, serta dapat mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. (*)

TIM Gabungan sukses Evakuasi Jasad Pendaki Asal Brasil yang Terjatuh di Lereng Gunung Rinjani

Evakuasi Dramatis di Rinjani, TNI Bantu Amankan Medan Terjal

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Mataram, NTB – Proses evakuasi dramatis terhadap seorang pendaki asal Brasil berinisial JDSP (27 tahun) yang terjatuh sedalam 200 meter di lereng Gunung Rinjani, Sabtu (21/6), berhasil dilakukan berkat sinergi dan kerja cepat tim SAR gabungan, termasuk keterlibatan personel TNI dalam mendukung pengamanan jalur evakuasi.

Korban dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Tunggal saat melakukan pendakian menuju puncak Gunung Rinjani. Kantor SAR Mataram yang menerima informasi pukul 06.30 WITA langsung mengerahkan tim penyelamat dari berbagai unsur, termasuk dari TNI, Balai TNGR, Basarnas, BPBD Lombok Timur, EMHC, Polri, Damkar, dan relawan lokal.

Kepala Kantor SAR Mataram, Lalu Agus Riyanto, menjelaskan bahwa proses evakuasi memerlukan peralatan khusus serta penanganan ekstra karena kondisi medan yang curam dan minim pencahayaan. Dalam hal ini, personel TNI turut membantu pengamanan dan membuka jalur evakuasi agar tim SAR dapat menjangkau korban secara cepat dan aman.

"Personel TNI tidak hanya membantu pengamanan jalur, tetapi juga turut serta dalam mendukung logistik dan komunikasi lapangan. Koordinasi yang solid antarlembaga inilah yang membuat proses evakuasi berjalan efektif," ujar Riyanto.

Sekitar pukul 12.00 WITA, tim pendahulu yang membawa peralatan vertical rescue bergerak menuju titik jatuh korban dan berhasil menjangkaunya sekitar pukul 15.00 WITA. Korban ditemukan untuk segera di evakuasi

Kepala Balai TNGR, Yarman, menyampaikan bahwa lokasi jatuh korban berada pada kemiringan 150–200 meter, dan teriakan minta tolong dari korban menjadi titik awal tim SAR melacak keberadaannya. "Ini adalah operasi penyelamatan yang cukup berat, dan kami sangat mengapresiasi peran semua pihak, khususnya TNI, dalam menjaga jalur tetap aman untuk pergerakan tim evakuasi," ujarnya.

Keberhasilan evakuasi ini menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam misi kemanusiaan, serta menunjukkan kesiapsiagaan aparat TNI dalam tugas-tugas operasi non-militer seperti bantuan SAR dan pengamanan bencana alam.

Bakamla RI Jemput 3 ABK Yang Ditangkap Malaysia

Laporan Reporter : Yuhanes Antara

Jakarta , Bali Kini - Bakamla RI yang diwakili oleh Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto, melaksanakan serah terima dan penjemputan 3 Anak Buah Kapal (ABK) KM. Tembisan Agensi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, Kamis (26/6/2025).

Mulanya, 3 ABK tersebut ditangkap oleh APMM pada 26 Mei silam karena telah melanggar perbatasan wilayah, dan diserahkan kepada Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Johor Bahru pada tanggal 5 Juni. Setelah itu, dilakukan koordinasi antara Konjen Johor Bahru dengan Bakamla RI guna permintaan bantuan penjemputan 3 ABK tersebut.

Penjemputan dilaksanakan di titik koordinat 01°14.112’ N / 103°26.534’ E, tepat di perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Tiga ABK WNI yang dijemput atas nama Ahmad, Haryanto, dan Muhammad Faizal diserahkan secara resmi oleh Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, melalui Ibu Leny Marliani (Konsul Konsuler), setelah sebelumnya diterima dari APMM pada 5 Juni 2025.

Acara serah terima dilaksanakan di geladak helikopter KN. Tanjung Datu-301 oleh Laksma Bakamla Bambang dengan perwakilan pihak Konjen Johor Ibu Leny Marliani. Serah terima tersebut turut disaksikan oleh Komandan KN. Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko S.E., M.M., M.Tr.Opsla., perwakilan pihak APMM, Muspika Pulau Buru, serta Bakamla RI.

Selanjutnya, kapal tersebut dikawal oleh KN. Tanjung Datu-301 untuk kembali ke perairan Indonesia dan ketiga ABK kemudian diserahkan kepada Camat Pulau Buru, untuk selanjutnya dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terima Penghargaan Purna Praja Kehormatan dari IPDN

Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Resmi Ditutup, 

Laporan Reporter : Tim Lpt Jawa Barat 

Jatinangor, Bali Kini - 26 Juni 2025 — Kegiatan Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 yang berlangsung selama lima hari di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor resmi ditutup pada Kamis (26/6). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Arya Bima, dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Acara penutupan diawali dengan penampilan iring-iringan drum band oleh para praja IPDN yang menambah semarak suasana. Seluruh peserta retreat, termasuk Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, S.Sos., hadir secara langsung dalam prosesi penutupan tersebut.

Momen istimewa terjadi dalam acara ini ketika Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dianugerahi sertifikat kelulusan dan piagam penghargaan dan juga disematkan pin Purna Praja Kehormatan oleh IPDN. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima dan rektor IPDN, didahului prosesi kehormatan Pedang Pora yang dilaksanakan secara simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada para kepala daerah.

Dalam sambutannya, Wamendagri Arya Bima menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momentum emas menuju negara maju dalam dua dekade ke depan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan. “Kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, menjadi kunci keberhasilan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan retreat yang telah diikutinya selama lima hari penuh.

“Saya sangat bersyukur dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retreat ini dengan lancar dan sesuai agenda. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas daerah. Kami juga merasa sangat terhormat menerima penghargaan sebagai Purna Praja Kehormatan dari IPDN. Ini bukan hanya simbol kehormatan, tapi juga amanah untuk terus berkontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujar Bupati Sanjaya.

Kegiatan Retreat Kepala Daerah ini diharapkan dapat mempererat solidaritas antar pimpinan daerah serta memperkuat semangat pelayanan publik yang berdampak nyata di tengah masyarakat.

Melalui penghargaan Purna Praja Kehormatan yang diberikan kepada para kepala daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai teladan dalam kepemimpinan berintegritas dan kolaboratif. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap pembangunan nasional harus terus dijaga melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas kepemimpinan.

Bupati dan Wabup Jembrana Terima Tanda Alumni Kehormatan usai Retret, Motivasi untuk mengabdi dan melayani

Laporan Reporter : Tim Lpt Jawa Barat 

 Bali Kini - Retret, atau orientasi kepemimpinan bagi Kepala Daerah gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, berakhir, Kamis (26/6/2025) hari ini.

Penutupan retret ditandai dengan rangkaian parade Manggala, yang dilangsungkan di Lapangan Parade Kampus Lembah Manglayang. Setelah itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyematkan pin tanda alumni kehormatan secara langsung kepada Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan dan Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), beserta 86 Kepala Daerah lainnya.

Bupati Kembang mengungkapkan, retret sangat bermanfaat bagi baginya dan tentunya pak wakil. Pelaksanaan retret secara esensi sebagai semangat dirinya bersama Wabup Patriana Krisna untuk untuk terus teguh melayani dan mengabdi untuk rakyat.

Lebih jauh kata Bupati ,dari kegiatan itu bisa saling mengenal dengan kepala daerah lain, ada kesempatan berbagi pengalaman memimpin, dan berdiskusi terkait potensi daerah bisa disinergikan.

"Selain itu kami bisa langsung berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada di daerah," ungkapnya.

Disisi lain, Wabup Ipat menambahkan, kedisplinan dan kemandirian kepala daerah ditempa di retret.

Ini, kata Ipat, sangat bermanfaat untuk melatih ketanggapan terhadap masalah di daerah.

“Di retret ini kami dilatih mandiri dan disiplin. Agenda di sini serba dadakan, diumumkannya malam hari, jadi kami dituntut untuk selalu stand by kapan pun untuk menyesuaikan jadwal terbaru,” ujarnya.

Kembang mengungkapkan, pengalaman paling berkesan selama retret ialah penerapan pendidikan semi-militer.

“Pendidikan semi-militer diterapkan, seperti baris-berbaris, lalu waktu makan juga dibatasi. Bahkan, saat makan, kita harus menunggu komando, baru boleh mulai makan,” terangnya.

Wamendagri Bima Arya menutup pelaksanaan retret menyebutkan, retret yang dilaksanakan 22-26 Juni merupakan ikhtiar Presiden RI Prabowo Subianto, dalam upaya untuk memastikan pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerintah daerah, bersama-sama dalam mempersiapkan diri untuk menuju masa jaya Indonesia.

"Dalam dua puluh tahun lagi, kita (ingin) menjadi satu dari lima negara termaju di dunia. Menuju negara termaju tidak mungkin tanpa sinergi. Menuju negara yang besar dan disegani tidak mungkin pemerintah sendiri dan tidak bersama-sama," ujar Bima Arya.

Untuk mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045, katanya, menjadi tujuan besar penyelenggaraan retret, sekaligus sebagai upaya menciptakan akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

" Kolaborasi  pusat dan daerah penting  sehingga kebijaksanaan, serta strategi pembangunan bangsa akan jauh lebih matang dan efektif, " tegasnya.

Selain pembekalan tentang kepemimpinan, penguatan integritas dan etika, serta pemantapan visi antara pemerintah pusat dan daerah, retret yang sudah dilaksanakan sejak gelombang pertama lalu, disebutkan kembali oleh Bima, bertujuan untuk mempererat persahabatan antar kepala daerah se-Indonesia.

"Dari Sabang sampai Merauke, dari Siangau sampai Pulau Rote, semuanya dipersatukan oleh semangat pengabdian. Semangat pengabdian ini yang mempersatukan kepala daerah. Semangat Bhinneka Nara Eka Bhakti, walaupun berbeda-beda, tetap satu pengabdian," ucapnya.

Walikota Jaya Negara dan Wawali Arya Wibawa Tuntaskan Retret Gelombang II.

 

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti hari terkahir Retret Kepala Daerah Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis sore (26/6). 

Siap Lanjutkan Sinergi Pusat Daerah Menuju Denpasar Maju. 

Laporan Reporter : Ayu 

Jatinangor, Jawa Barat, Bali Kini - Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar selama lima hari dari tanggal 22 Juni sampai 26 Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat secara resmi ditutup Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya pada saat apel upacara penutupan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis sore (26/6). 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa pun sukses menyelesaikan Retreat Kepala Daerah Gelombang II secara sempurna. Dimana Retret Kepala Daerah Gelombang II ditutup dengan penyerahan piagam dan penyematan pin kehormatan kepada kepala daerah peserta Retret Kepala Daerah Gelombang II. 

Dalam amanatnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menekankan bahwa retreat adalah upaya kolaborasi antara pemerintah, baik antara pusat dan daerah, maupun daerah dengan daerah lainnya.

"Indonesia hari ini ada dalam kesempatan terbaik dalam waktu 20 tahun lagi untuk menjadi satu dari lima negara paling maju di dunia. Menuju negara termaju tidak mungkin tanpa sinergi," kata Bima.

Bima mengatakan, menuju negara yang besar dan segani tidak mungkin bisa diwujudkan dengan usaha pemerintah pusat sendiri.

Oleh sebab itu, retreat adalah ikhtiar dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerintah daerah bersama-sama dalam mempersiapkan masa jaya Indonesia.

"Retret adalah akselerasi, Retret adalah sinkronisasi, Retret adalah kolaborasi dan sinergi," kata Bima. Pada akhir pidatonya, Bima Arya berpesan agar seluruh kepala daerah menyiapkan stamina untuk melayani masyarakat.

Dia juga berharap agar para kepala daerah menjaga persaudaraan yang terjalin dalam acara retret tersebut. 

"Jabatan ada batasnya, jadi wali kota ada ujungnya, jadi gubernur juga pasti ada pensiunnya, tapi persahabatan persaudaraan selama hayat dikandung badan. Insya Allah yang paling utama, yang paling indah dari daerah-daerah ini tentu adalah persahabatan," kata Bima Arya. 

Diketahui, 86 kepala daerah telah mengikuti retreat selama lima hari yang ditutup dengan apel khidmat senja di bawah kaki Gunung Manglayang.

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan dirinya sudah mengikuti seluruh rangkaian dengan sukses dan sempurna di Retreat Kepala Daerah Gelombang II ini. Tentunya banyak yang dapat dipelajari guna mendukung sinergitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 

"Astungkara, saya dan Pak Wakil Walikota sudah melaksanakan dan menyelesaikan semua kegiatan dan tugas-tugas yang diberikan selama lima hari ini di Retreat Kepala Daerah Gelombang II dengan baik, kami siap melanjutkan sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah menuju Denpasar Maju," ungkapnya.

Hal serupa juga di ungkapkan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, setelah menjalani kegiatan retret selama lima hari dari pembukaan sampai penutupan. Hal ini tentu sangat positif dalam membangun kolaborasi untuk percepatan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. 

"Semoga dengan tuntasnya Retret Kepala Daerah Gelombang II, berbagai pembelajaran bisa nanti kami implemntasikan di dalam kinerja di denpasar guna menjadikan denpasar maju dan lebih baik," ujarnya. 

Menekraf RI: Bali Adalah Success Story Ekraf Nasional

Denpasar, Bali Kini — Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi keberhasilan Bali dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan menyeluruh. Ia menyebut Bali sebagai contoh nyata keberhasilan UU Ekonomi Kreatif, yang sebelumnya digagas sejak ia menjabat di Komisi X DPR RI.

“Bali adalah success story dari UU Ekraf. Hampir semua subsektor hidup di sini. 17 subsektor yang kita tetapkan  dari fashion, kuliner, seni pertunjukan, arsitektur, desain, film, musik, hingga konten digital dan AI semuanya berkembang di Bali,” jelas Riefky.saat bertemu Gubernur  Bali Wayan Koster di  Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6). 

Dalam pertemuan yang berlangsung santai, keduanya membahas arah pembangunan ekonomi kreatif nasional, dengan Bali sebagai model terbaik pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, sumber daya manusia, dan prinsip keberlanjutan.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Kemenparekraf tengah mendorong pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari data kementerian, 45 persen daerah sudah siap membentuk dinas tersendiri, dengan tambahan 20 persen kabupaten/kota dalam proses kesiapan.

“Selama ini, bidang ekonomi kreatif hanya ada di bawah dinas pariwisata atau kabid. Output-nya hanya paper. Seharusnya outputnya adalah pelaku, pengusaha muda, dan karya nyata. Maka kami ingin mendorong lebih konkret pembentukan dinas ini agar sinerginya kuat,” ucapnya.

Selain itu, Menteri Riefky menyampaikan dukungan untuk berbagai inisiatif ekraf di Bali, termasuk pengembangan kawasan ekonomi kreatif, fasilitasi pendanaan, penguatan regulasi perlindungan karya lokal, hingga penyelenggaraan turnamen game digital tingkat nasional dan internasional di Bali.

“Kita tidak ingin kreativitas anak muda hanya dibeli murah oleh investor asing. Kita harus kuatkan posisi pelaku lokal dan melindungi potensi besar yang dimiliki anak-anak muda kita,” tambahnya.

Gubernur Koster dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif di Bali disusun dengan memperhatikan kondisi riil Bali sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya tambang, tetapi kaya akan budaya, kreativitas, dan warisan lokal. Ia menyebutkan, anak-anak muda Bali memiliki potensi kreatif yang luar biasa, yang dapat dilihat dari berbagai festival dan inisiatif komunitas seperti PICA Fest, yang memunculkan berbagai karya kreatif seperti desain kaos dan produk lokal lainnya.

“Ekonomi kreatif di Bali harus dibangun dari basis lokal. Kita tidak punya tambang, yang kita punya adalah budaya yang hidup. Karena itu, saya fasilitasi anak-anak muda yang kreatif, seperti dalam pembuatan produk fashion, kriya, hingga digital. Ini basis untuk masa depan,” tegasnya.

Menurut Gubernur, ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata yang sangat tinggi, yakni sekitar 66 persen terhadap PDRB, menjadi pelajaran besar saat pandemi COVID-19. Saat sektor tersebut terguncang, perekonomian Bali terpuruk. Untuk itu, sejak periode pertama, Gubernur Koster menggagas Transformasi Ekonomi Bali berbasis enam sektor unggulan, yakni: (1) pertanian, (2) perikanan, (3) industri manufaktur branding Bali, (4) koperasi dan UMKM, (5) ekonomi kreatif dan digital, serta (6) pariwisata sebagai bonus, bukan tulang punggung.

“Dengan transformasi ini, hulu-hilir ekonomi bergerak. Kalau pariwisata terganggu, ekonomi Bali tetap bisa bertahan. Ini adalah ide besar yang sedang kami bangun,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Bali telah berencana membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk mewadahi pelaku industri kreatif, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM dan IKM. Ia menyebut badan ini lebih tepat dibanding sekadar bidang dalam dinas, karena dapat mengatur regulasi lintas sektor, menjembatani kebutuhan permodalan, serta memfasilitasi kerja sama dan pasar bagi pelaku ekraf.

“Kita tidak bisa terlalu kapitalistik dalam ekraf. Kalau tidak dilindungi, (UMKM,red) yang kecil-kecil akan mati. Maka harus ada regulasi yang berpihak dan lembaga yang kuat. Saya yakin ekraf adalah ekonomi masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” katanya.

Sesmen Ekraf: Bali Jadi Teladan Terbaik Nasional

Sekretaris Kementerian Ekraf, Dessy Ruhati, turut menyampaikan pandangannya bahwa Bali saat ini merupakan provinsi terbaik dalam hal penerapan ekonomi kreatif. Seluruh 17 subsektor ekraf hidup dan aktif, bahkan menjadi tulang punggung perekonomian Bali saat pandemi melanda.

“Bali luar biasa. Ketika semua daerah limbung karena pandemi, subsektor ekraf di Bali justru menjadi penyelamat ekonomi. Ketika ekonomi kreatif dipadukan dengan digital, dampaknya luar biasa. Bali jadi contoh nasional yang ideal,” ujar Dessy.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penguatan kelembagaan, literasi bisnis, dan akses terhadap pasar dan investasi.

Sebagai penutup pertemuan, dilakukan penukaran cenderamata antara Gubernur Bali dan Menteri Ekonomi Kreatif. Gubernur Wayan Koster menyerahkan kain endek Bali, sebagai simbol kekayaan budaya lokal dan bentuk nyata keberhasilan pelestarian warisan tekstil Bali yang kini telah mendunia.

Kain endek yang diserahkan merupakan hasil produksi perajin lokal binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali, yang juga telah sukses mendorong endek digunakan oleh berbagai merek internasional, termasuk rumah mode ternama seperti Christian Dior.(*)