Selain Masalah Sosial, Fraksi Gerindra-PSI Usulkan Peningkatan UMP

Denpasar , Bali Kini - Fraksi Gerindra-PSI mencermati bahwa UMP Bali tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025. Sementara itu, estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali yang menjadi acuan serikat pekerja mencapai sekitar Rp5.250.000 per bulan.

Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sebesar Rp2.042.541 per bulan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih di tengah pertumbuhan ekonomi dan pesatnya perkembangan sektor pariwisata Bali yang seharusnya turut meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Demikian dibacakan Gede Harja Astawa, S.H., M.H. saat Raperda di Gedung Dewan Provinsi Bali, Senin (26/10) Denpasar. Dimana, meminta Gubernur agar tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan melalui penguatan kajian KHL, optimalisasi peran Dewan Pengupahan, serta perjuangan kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Gerindra-PSI menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, sehingga penetapan UMP ke depan semakin mendekati kebutuhan hidup layak tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata.

"Bali juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja dan membangun kehidupan.Kami meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran dan rencana implementasi program pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Selain itu, kami memohon penjelasan Saudara Gubernur mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, termasuk mekanisme pembiayaan dan penganggaran pada masing-masing tingkat pemerintahan," Jabarnya.

Selain itu, penanggulangan alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hijau harus menjadi prioritas anggaran, dengan langkah konkret pengendalian, penegakan aturan dan insentif bagi pelestarian lahandan juga bagi petani. Program penanganan pencemaran lingkungan, kualitas air, dan perlindungan ekosistem pesisir serta laut Bali perlu diperkuat dengan anggaran yang memadai dan terukur.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, transportasi dan layanan dasar lainnya harus tetap menjadi prioritas. Program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal perlu diperkuat. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan publik harus ditingkatkan untuk mempermudah akses masyarakat.

Termasuk saat terjadi Krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang hingga menyebabkan kemacetan dan meluber ke badan jalan di wilayah Bali yang terjadi beberapa waktu lalu, kondisi ini sangat dirasakan mengganggu mobilitas tenaga kerja, dan distribusi logistik pangan.

"Kita pasti tidak menginginkan kondisi ini terulang di masa depan, sehingga penting untuk memikirkan kebijakan yang lebih transparan, misalnya melalui kanal informasi digital yang transparan dan real-time mengenai status ketersediaan stok di masing-masing SPBU," Sebutnya.

Langkah taktis strategis lanjutan masih diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut sehingga secara bertahap dan berangsur-angsur menuju pada kurva normal seperti sedia kala, mengurangi pernyataan yang tidak perlu karena masyarakat lebih memilih bukti daripada pernyataan. Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas keadaan, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan, hanya dengan tindakan nyata keadaan bisa berubah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas.

"Fraksi Gerindra-PSI menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada masyarakat Bali yang dengan antrean panjang masih bisa bersikap tenang, tidak mudah terpancing atau menyebarkan hoaks di media sosial, menjaga etika antrean di jalan raya, dan mematuhi arahan petugas TNI, Kepolisian, dan Pecalang. Kondisi ini menunjukkan identitas masyarakat Bali sebagai masyarakat yang berbudaya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk secepat mungkin bisa keluar dari kondisi yang kita rasakan bersama," Ungkapnya.

Hal lain, Fraksi Gerindra-PSI mendorong agar pembahasan Raperda APBD T.A. 2027 dilakukan secara mendalam melalui rapat kerja komisi dengan OPD/mitra kerja, dengan agenda dan jadwal yang jelas.

"Kami meminta penyampaian data tertulis yang lengkap dan akurat, termasuk realisasi anggaran tahun berjalan, rencana kegiatan, indikator keberhasilan, serta potensi risiko. Mengharapkan agar jawaban Saudara Gubernur tidak berhenti pada penjelasan normatif, melainkan disertai data yang terukur, target waktu pelaksanaan, serta komitmen tindak lanjut yang dapat dievaluasi bersama melalui fungsi pengawasan DPRD," Tutup Gede Harja Astawa. (*)