Berikut Hasil Final Laporan Akhir Dewan Tentang RPJMD

Denpasar , Bali Kini  -  Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mempercepat pembangunan nasional menjadi dasar evaluasi terhadap rumusan dokumen dan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali. 

Evaluasi capaian kinerja RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, diarahkan untuk penyelarasan beberapa hal yaitu: konsistensi keselarasan antar Dokumen Perencanaan; Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2020; dan evaluasi capaian Program Pembangunan Daerah; termasuk dampak Pandemi Covid-19 pada pembanguan daerah. 

Ruang lingkup perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 bersifat administratif meliputi: Penyesuaian dan penyelarasan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai akibat terjadinya perubahan dan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru.

Penyesuaian Program dalam RPJMD terkait Perangkat Daerah penanggung jawab, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Nomenklatur Program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian capaian Indikator dan target kebijakan dari Visi dan Misi, akibat Pandemi Covid-19, secara umum menyebabkan tidak tercapainya beberapa Target Indikator Makro Pembangunan Daerah, terjadinya penurunan pendapatan daerah, dan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 dengan berbagai dampaknya.

Penyelarasan RPJMD Provinsi Bali terhadap RPJMN untuk mensinkronisasi 3 (tiga) Target Indikator Makro yaitu: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terbuka dan

Penyelarasan RPJMD Provinsi Bali terhadap RPJMN terkait program pembangunan yang diklaim Pemerintah Provinsi Bali mensuport prioritas program pembangunan nasional yang ada di lampiran 3 RPJMN.

Sementara substansi yang fundamental yaitu: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Program/Kebijakan Prioritas dan ikonik bernuansa kearifan lokal Bali tidak ada mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. 

"Dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka maka Pemerintah Provinsi Bali didukung oleh semua lapisan masyarakat tidak hanya menggantungkan indicator perekonomian pada sector pariwisata saja. Melainkan mulai bangkit mengembangkan sector perdagangan, jasa, UMKM dan membuat program untuk ketahanan pangan dan energi sehingga roda pembanguan Bali berdikari secara ekonomi," ucap Tjokorda Gede Agung,S.Sos perwakilan dari Anggota DPR membacakan laporan akhir tentang RPJMD di gedung Dewan, Senin (20/12) Denpasar. [r5]

Ketok Palu Masing-masing Fraksi Terhadap Raperda Gubernur Bali

Denpasar , Bali Kini - Sebanyak lima Fraksi di Dewan Provinsi Bali memberkan pendangannya terhadap Raperda Gubernur Bali. Pembacaan dari masing-masing fraksi ini merupakan hasil final yang disampaikan di gedung DPRD Bali.

Mengawali penyampaian pndangan secara umum diawali dari Fraksi Nasdem, PSI Hanura, yang dibacakan oleh Dr.Somvir. Mengenai, Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) dinilai Fraksi gabungan ini sudahlah sangat tepat, karena kawasan Pusat Kebudayaan Klungkung yang menelan anggaran fantastis harus punya feed back sesuai harapan.

Namun ditegaskan agar bukan sekadar pengelolaan sebagai pusat seni, pertunjukan ataupun kegiatan budaya dan lain-lainnya. Pusat kebudayaan Bali harus dikelola secara profesional, sebagai salah satu destinasi pariwisata Bali, yang menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejarah seni dan budaya Bali.

Tugas Perseroda ini cukup banyak; terutama bagaimana bisa turut mengembangkan ekonomi Pulau Dewata, terkhusus bisa dirasakan langsung oleh krama Kabupaten Klungkung yang menjadi lokasi  keberadaan Pusat Kebudayaan dimaksud.

"Penyerapan tenaga kerja juga menjadi isu keberadaan Perseroda ini. Siapa yang menjadi pimpinan dan jajaran Perseroda ini haruslah orang-orang yang tepat dan cakap di bidangnya. Adapun rencana pendirian anak perusahaan, hendaknya juga memegang  prinsip tidak mematikan para pelaku usaha sejenis," jelasnya.

Sementara itiu Nyoman Laka dari Fraksi PDIP mencermati soal peningkatan pada layanan internet dan wifi, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di  Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.

Karena semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata. Mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju semua bisa dilakukan lewat smartphone. 

Pemerintah harus jeli melihat situasi saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah, dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran Online atau pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

"Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi, Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mendukung dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut Perumda Kerthi Bali Santhi. Harapan Kami, keberadaan Perumda Kerthi Bali Santhi yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka penguatan kualitas alam, manusia dan budaya Bali  menjadi sangat diperlukan. Pemerintah agar memastikan managemen Perusahaan Umum Daerah ini dikelola oleh SDM yang mumpuni dibidangnya," beber Laka mewakili dari Fraksi PDIP.  

Sedangkan Ketut Juliarta dari Fraksi Gerindra, mengenai Raperda Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali. Ditegaskan bahwa ketenaran Pulau Bali sangat banyak dimanfaatkan oleh pengusaha, baik pengusaha lokal maupun pengusaha internasional sebagai nama produknya. 

Bahkan kekayaan Bali dalam bentuk tak benda pun  sempat diklaim oleh Negara tetangga. Banyak juga hasil karya pengrajin Bali diklaim oleh pengrajin Negara lain. "Kami Fraksi Gerindra mendukung usaha saudara Gubernur melebelisasi setiap produk yang memanfaatkan Branding Bali agar berkontribusi terhadap Adat dan Budaya Bali. 

Hanya saja pada Bab VII Ketentuan Sanksi, tidak ada sanksi tegas bagi mereka yang bukan orang Bali dalam menyalahgunakan Branding Bali," jelas Juliarta.

Komang Nova Sewi Putra, SE mewakili Fraksi Partai Demokrat menharankan kepada Gubernur agar pengelolaan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Klungkung dan Kabupaten-Kabupaten sekitarnya  dan Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undng Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah, Pendirian BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Fraksi Partai Demokrat bisa memahami dan setuju untuk membahas bersama-sama Raperda ini hingga sampai menjadi Perda," sebutnya.

Sementata itu dari Faraksi Golongan Karya yang dibacakan oleh I Made Suardana, ST. Menyampaikan mengenai perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 hendaknya dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang berkembang pada masa pandemi Covid-19 saat ini. 

Khususnya terkait pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengangguran, investasi, pariwisata, sosial kemasyarakatan, serta infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 hendaknya disertai penjabaran secara operasional beserta target-target kuantitatif pembangunan berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi atma kerthi, wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, jagat kerthi, dan jana kerthi. 

"Filosofi dan kearifan lokal harus dikembangkan dan dijabarkan dalam strategi dan program agar tidak hanya bersifat kualitatif," puput, Suardana.[ar/5]

Pandang Akhir Fraksi PDIP DPRD Bali Tentang Promosi Pariwisata

Denpasar , Bali Kini - Menyimak penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster, tentang Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali dalam mewujudkan kepariwisataan Bali yang dinamis dan  sustainable, diperlukan adanya tata kelola dan kelembagaan yang kuat dengan berbasis teknologi digital. 

Penyelenggaraan Kepariwisataan digital ini memiliki tujuan  meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Bali dan  menangkap peluang bisnis digitalisasi yang menjanjikan. Hal ini sangat didukung sepenuhnya oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.

Pun demikian Fraksi berlambangkan sapi gemuk moncong putih ini, berpendapat,

Pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi seluruh sektor industri, terutama pariwisata Bali. Kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik dengan mulai diterapkan di pariwisata berbasis  digital tourism. 

"Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Bali melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekadar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali," kata Nyoman Laka, mewakili membacakan pandangam akhir di gedung Dewan Provinsi Bali.

Tren digital tourism, kata dia tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Sebab, digital tourism secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. 

"Tentu bukan hal yang sulit, karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet," sambungnya. 

Saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan, pre-on-post journey, hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Dengan kata lain, Langkah pemerintah Provinsi Bali menerapkan strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggaet wisatawan mancanegara, dan membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali pasca pandemi COVID-19.

Namun halnyang perlunya menjadi parhatian adalah Peningkatan pada layanan internet dan wifi,  berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di  Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.

Karena semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata. Mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju semua bisa dilakukan lewat smartphone. 

Pemerintah harus jeli melihat situasi saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah, dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran Online atau pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi, Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mendukung dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut Perumda Kerthi Bali Santhi. 

"Harapan Kami, keberadaan Perumda Kerthi Bali Santhi yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka penguatan kualitas alam, manusia dan budaya Bali  menjadi sangat diperlukan. Pemerintah agar memastikan managemen Perusahaan Umum Daerah ini dikelola oleh SDM yang mumpuni dibidangnya," tegas Loka.[ar/5]

Pembahasan Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Denpasar, Bali Kini - Pada saat pembahasan yang dilakukan dalam Rapat-rapat Kerja antara pihak legislatif dan eksekutif, muncul juga beberapa penekanan hal-hal yang penting.

Demikian disampaikan, AA Ngr Adhi Ardhana, ST membacakan penyampaian dari Dewan Provinsi Bali, Selasa (16/11) di Gedung DPRD Bali.

Hal yang direkomendasikan sebagai berikut: Terhadap keberadaan Forum Pendapatan Daerah, meskipun telah ditanggapi dengan merujuk pada hasil pemeriksaan Irjen Kemendagri RI. 

Namun menyimak dan mencermati Penyusunan Draft Raperda PKD khususnya perumusan muatan materi Pasal 1 angka 9 yaitu “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut yang menekankan pada azas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, adalah tercermin pada fungsi DPRD sebagaimana diamanatkan Pasal 99 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu “Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur”. 

Demikian juga untuk Fungsi Pengawasannya. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut disarankan karena dipandang penting dibentuk Forum Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai wahana informasi, komunikasi, dan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah antara DPRD dengan Gubernur dan Perangkat Daerah-nya. 

"Forum Pendapatan Daerah tersebut dibuat dan ditugaskan dalam rangka menjalankan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD untuk membangun persepsi yang sama, dan kesepahaman terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah," baca Ngurah Adhi.

Walaupun mengenai aset daerah, telah diatur dalam perda tersendiri, tetap dipandang perlu untuk direkomendasikan agar melaksanakan pendataan, penataan, pengelolaan, pemanfaatan, termasuk penjualan atau penyewaan aset-aset daerah, secara tertib dan taat azas sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.  

"Dan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum serta rasa keadilan, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah aset yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bila perlu tidak dilanjutkan lagi," sebutnya.

Pada intinya agar tercipta suatu sistem tata kelola aset daerah secara baik dan benar, sehingga menjadi sumber pendapatan yang sah dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Disarankan agar tambahan Ayat dalam Pasal-pasal: Pertama, tentang Pasal 55 Ayat (3) “Belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja penguatan Desa Adat”. 

Dan Kedua, Pasal 185 Ayat (3) “Gubernur memberitahukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada DPRD”; diperjuangkan betul agar tetap dinormakan.

Karena setelah kesepakatan penetapan Raperda ini sebagai Perda, antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali, tentu masih ada lagi tahap harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan nomor Register. 

Pada saat itu, mohon disampaikan dan dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya ketiga rekomendasi DPRD Provinsi Bali di atas. Pada intinya, sebagaimana amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maka dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ini, koordinasi yang baik antara Gubernur Bali dan jajarannya, dengan DPRD Provinsi Bali adalah keniscayaan yang harus terus dirawat dan dilakukan dengan taat. Karena hal ini menyangkut tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [ar/5]

Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Denpasar , Bali Kini – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) berkesempatan membacakan  Jawaban Gubernur Bali Wayan Koster terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, di Ruang Sidang Utama DPRD Prov Bali, Denpasar, Senin (1/11). 

Secara umum, Gubernur Bali seperti yang dibacakan oleh Wagub Cok Ace sangat mengapresiasi dan sependapat terhadap pandangan para fraksi DPRD Prov Bali. Beberapa poin yang disepakati seperti pencantuman Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mensinkronkan dan mengharmonisasi pengaturan mengenai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyempurnaan Pasal 2 Ayat (2) diganti menjadi transparan, akuntabel dan partisipatif, serta akan mempertimbangkan usulan penambahan frase penetapan jumlah penghapusan piutang sampai dengan 5 miliar dengan pemberitahuan kepada DPRD. Karena, ia mengatakan bahwa penormaan pasal-pasal yang diatur dalam Raperda sudah sesuai dengan penormaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun usulan-usulan lain yang menjadi perhatian dalam jawaban Gubernur juga disampaikan oleh Wagub Cok Ace. Menurutnya Forum Pendapatan Daerah direkomendasikan untuk ditiadakan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri karena tidak ada rujukan regulasi. Hal lain yaitu belanja barang/jasa untuk Desa Adat akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, termasuk belanja penguatan desa adat. “Mengenai transparansi informasi dalam laporan keuangan, selama ini telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Audited selalu diumumkan di media massa. 

Isu di luar substansi Raperda juga disoroti dalam jawaban Gubernur, sperti pemberian bonus pada atlet berprestasi pada PON XX Papuan 2021 akan dialokasikan dalam RAPBD TA 2022, serta isu beredarnya beras oplosan sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait dan akan ditertibkan. 

Acara Sidang pada pagi itu diawali dengan pembacaan Tanggapan DPRD Bali atas Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur tahun 2024, yang dibacakan oleh I Ketut Juliarta, SH.

Dalam tanggapan DPRD, disampaikan bahwa perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil GUbernur Tahun 2024, yang mencakup mengenai tujuan pembentukan dana cadangan, sumber dan besaran pendanaan, penempatan dan penggunaan, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban. Besaran dana cadangan tersebut terhitung mulai TA 2022 sampai dengan TA 2024 sebesar Rp. 250 miliar. “Semoga dengan ditetapkannya Raperda tersebut menjadi Perda, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita semua, sehingga terbentuk pemerintahan yang legitimit, akuntabel dan didukung oleh semua lapisan masyarakat,” tandasnya.[ar/5]

Demikian Tanggapan Dewan Atas Pandangan Gubernur Bali

Denpasar ,Bali Kini - Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024 merupakan inisiatif DPRD Provinsi Bali dalam rangka perencanaan kebutuhan dana agar tidak terlalu membebani keuangan daerah.

Setelah memperhatikan dengan seksama Pendapat Gubernur Bali berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024, berikut tanggapan masing-masing Fraksi di DPRD Bali.

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.   

Raperda ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024. 

Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Tujuan Pembentukan Dana Cadangan, Sumber dan Besaran Pendanaan, Penempatan dan Penggunaan, serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: 1) Dana Alokasi Khusus; 2) Pinjaman daerah; dan 3) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyisihan atas penerimaan daerah dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dalam hal Dana Cadangan tersebut di atas tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

c. Penempatan dan Penggunaan 

1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. 

2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. 

3) Deposito disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah. 

4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito akan menambah jumlah Dana Cadangan. 

5) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi. 

6) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

7) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Lebih lanjut, untuk penajaman substansi pengaturan dan penormaan dalam Raperda Inisiatif Dewan ini, dilakukan juga langkah-langkah  koordinasi dan pembahasan pada rapat-rapat Pansus DPRD Provinsi Bali selanjutnya. Sehingga Raperda ini bisa ditetapkan menjadi Perda. 

"Semoga dengan adanya Perda ini pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita semua,  sehingga terbentuk pemerintahan yang legitimit, akuntabel dan didukung oleh semua lapisan masyarakat," sebut Ketut Juliarta, SH membacakan naskah pandangan Dewan di gedung DPRD Bali, Senin (01/11) Renon, Denpasar.[ar/5]

Berikut Pandangan Umum Dewan Provinsi Bali

BALI KINI ■ Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bali dalam Pengantar Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Berikut pandangan umum yang disampaikan DPRD Bali, Senin 26 Oktober 2021.

Masih ditemukannya kesalahan tata tulis, kekeliruan redaksional sampai dengan hal-hal yang substansial menyangkut rujukan dan muatan serta penormaannya di dalam Raperda tentang PKD ini.

Pada bagian Konsideran Mengingat belum dimuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 54, disebutkan bahwa, Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

"Kami berpandangan mengenai Barang Milik Daerah sudah diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, jadi mohon untuk disinkronkan dan diharmonisasikan lagi di antara keduanya," Made Darma Susila, mewakili Dewan dalam penyampaian Rapar Paripurna di Gedung DPRD Bali.

Kemudian, Pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tujuan disusunnya Perda ini, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru. 

Dewan berpandangan bahwa kata “akuntabel” dan “bertanggung jawab” punya makna yang sama. Merujuk pada Tiga Pilar Tata Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 12 tahun 2019 yakni transparan, akuntabel dan partisipatif.

"Maka kata “bertanggung jawab” semestinya diganti dengan kata “partisipatif” agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam terminologi dengan peraturan di atasnya," imbuhnya.

Pada bagian Batang Tubuh Pasal per Pasal, setelah kami cermati dapat diberikan pandangan sebagai berikut : Pada Pasal 185 ayat (1) dimuat : Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dewan berpandangan Pasal 185 ayat (1) ini mesti disempurnakan lagi, sehingga menjadi.

Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ditetapkan oleh: Gubernur dengan pemberitahuan kepada DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kami berpandangan hal ini sangat penting ditambahkan, agar DPRD Provinsi Bali dapat melaksanakan Fungsi Pengawasan dengan lebih baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP No. 12 tahun 2019 sebagai “Kontrol Internal Pemerintah Daerah”. 

Dengan demikian Pasal 186 ayat (1) yang semula berbunyi : Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Menjadi.

Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1).

Demikian juga pasal-pasal yang menjadi atensi kita bersama dan terutama untuk kepentingan daerah dan seluruh masyarakat Bali, seperti: Tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah; (Pasal 31 ayat (1) ). 

Dimana dalam praktiknya Forum Pendapatan dahulu dihapuskan, yang menyebabkan Dewan tidak dapat berperan optimal dalam mendorong pencapaian PAD.  Tentang Dana Darurat; Tanggap Darurat Bencana; (Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44. Pasal 65).  Tentang Belanja Tak Terduga (Pasal 51 Ayat (1) huruf c; Pasal 52 Ayat (3); (Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3).

Tentang Aset, Pengadaan Aset dan Kapitalisasi Aset; (Pasal 60). Tentang Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bantuan Keuangan; (Pasal 58, Pasal 59. Pasal 63).

Tentang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan atas Hasil Penjualan Kekayaan Daerah; (Pasal 69).

Dalam Pasal 86 ayat (1) Raperda PKD, diatur bahwa : Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (1), kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 87 Raperda PKD, diatur bahwa : Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal dimaksud, maka diharapkan ke depan penyampaian, distribusi materi dan pembahasan agar dilakukan secara lebih tepat waktu. Tentang dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, Tugas Daerah, dan Kualitas Pelayanan Publik; (Pasal 120).

Tentang Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya; (Pasal 187). Kami berpandangan bahwa secara umum hal-hal dimaksud dapat dilakukan lagi penajaman dan pembahasan lebih lanjut, pada pertemuan-pertemuan gabungan antara eksekutif dan legislatif yang telah direncanakan dan dijadwalkan. 

Kalau pun dalam pengaturan dan penormaan dalam batang tubuh pasal per pasal sudah termaktub dan terkunci, namun dalam bagian penjelasan tentu dapat diperjelas lagi, sehingga tidak ada beda tafsir atau bias pemahaman di antara kita semua. 

Sebagai apresiasi terhadap Atlet Bali yang beprestasi dalam PON XX Papua 2021, maka diharapkan agar disiapkan Bonus, dan ke depan disiapkan Dana Cadangan termasuk Perda-nya untuk program yang sifatnya strategis, seperti PON ataupun event lainnya, juga terkait dengan perlindungan kepariwisataan.

Terkait adanya pemberitaan Dana Bansos dari Kementerian Sosial, terima kasih sudah dilakukan klarifikasi. Namun ke depan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, dapat ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih transparan, tidak membingungkan, sehingga sekaligus dapat mengundang partisipasi publik untuk mendukungnya.

Di dalam proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mengutamakan prinsip “Anggaran Mengikuti Program” (money follow program), yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang cukup pada program-program prioritas untuk mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Bali.

Fraksi Golkar Inginkan Hasil Kinerja Perusahaan Daerah

Denpasar ,Bali Kini  - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar 2,7 triliun Rupiah lebih, menurun dari dibandingkan total PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 3,176 triliun Rupiah. Terlebih dengan melihat perkembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir potensi PAD stagnan. 

Demikian disampaikan Ketut Suwandi, saat membacakan pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Bali, terhadap Raperda Gubernur Bali, di gedung Dewan Renon waktu lalu. 

"Akondisi stagnan dan cenderung menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah, salah satu terobosan yang harus kita perjuangkan bersama adalah revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," Baca Suwandi.

Beban APBD Bali untuk tahun-tahun yang akan datang cukup berat, karenanya sudah diwajibkan untuk menyiapkan anggaran untuk Pileg dan Pilkada, membayar kewajiban atas pinjaman program Pusat Kebudayaan Bali, dan kewajiban membayar rencana pinjaman jangka pendek pada BPD Bali.

"Sehingga kami berpandangan bahwa perlunya terobosan yang mampu mengatasi stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didukung oleh aspek regulasi yang komprehensif," sebutnya.

Pandemi Covid-19 telah disikapi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan agar daerah melakukan refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. 

Telah ditetapkan pula berbagai kebijakan lainnya baik terhadap aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Satu setengah tahun menghadapi pandemi, Bali mengalami pasang surut angka pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. 

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2019, pengangguran di Bali hanya 1,57 persen. Sementara pada Februari 2020 turun ke 1,25 persen atau 32,99 ribu orang. Namun, pada Agustus 2020, persentasenya meningkat menjadi 5,63 persen atau sebanyak 144,50 ribu orang yang menganggur. 

Di Februari 2021, angka pengangguran sedikit menurun yaitu 5,42 persen atau turun 0,21 persen poin dari Agustus 2020. Sayangnya, angka pengangguran yang turun tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada Maret 2021 yaitu 4,53 persen naik 0,08 persen dari September 2020. "Lalu,  apa selanjutnya yang menjadi strategi Gubernur dalam menangani persoalan ini, mohon penjelasan," tegasnya.

Sebagai upaya pemulihan perekonomian, Fraksi Partai Golkar mendukung dibukanya pariwisata bagi wisatawan mancanegara, namun harus dipersiapkan secara matang dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pembukaan pintu wisatawan mancanegara ini sudah ditunggu sejak lama dan semoga pariwisata Bali bisa pulih, perekonomian kembali normal.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki berbagai bidang usaha yang terwadahi dalam Perusahaan Daerah, sampai saat ini kami belum melihat kinerja Perusahaan Daerah yang optimal dan menggembirakan. "Bagaimana perkembangan dan strategi pengembangan Perusahaan Daerah ke depan, mohon penjelasan," ungkapnya.[ar/5]

Fraksi Golkar Prihatin Adanya Dualisme Kepengurusan PHDI

Denpasar ,Bali Kini  - Adanya dualisme kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di tingkat nasional, menjadi keprihatinan umat Hindu di Indonesia terlebih di Pulau Dewata. Hal ini pula diungkapkan Dewan DPRD Bali dari Fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umumnya saat sidang Paripurna, Senin lalu.

Sebagai lembaga umat Hindu tertinggi, sudah seyogyanya PHDI terdepan dalam memberikan pencerahan yang positif kepada umat Hindu di seluruh Indonesia. 

"Kami mengingatkan kita semua, bahwa saat ini kita masih sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19, terlebih lebih Bali adalah daerah yang terdampak paling besar. Kami menghimbau semua pihak agar mengedepankan keikhlasan dalam membela dan melindungi umat, bukan atas dasar kepentingan sempit kelompok, golongan maupun kekuasaan. Tempatkanlah kepentingan umat di atas kepentingan pribadi," tutur I Ketut Suwandhi, di depan dewan saat Paripurna di DPRD Bali.

Pihak nya juga berkeyakinan manakala melaksanakan swadharma agama maupun swadharma negara, maka kondisi dualisme ini segera bisa diatasi."Mari kita bersama sama untuk eling dan memanjatkan doa agar semua persoalan bisa teratasi dan pandemi ini bisa segera berakhir," tuntasnya.[ar/r5]

Fraksi PDI Perjuangan Mengapresias Pemanfaatan Garam Tradisional Bali

Denpasar, Bali Kini  - Dalam rangka meningkatkan PAD, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mendorong dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur yang diupayakan melalui penataan Perda di bidang PAD, intensifikasi, dan ekstensifikasi.

Tentunya ada hal yang dilakukan dengan ; Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan PAD, dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.

Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui SAMSAT Online dan pengembangan akses pelayanan SAMSAT di seluruh Bali, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan SAMSAT.

Kebijakan ekstensifikasi dengan melakukan dengan mengadakan penjajagan dan pendataan obyek yang akan dijadikan sumber pendapatan, membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pendapatan asli daerah, mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

Meningkatkan pengawasan atas penggunaan aset daerah secara komprehensif dan menyeluruh sehingga aset daerah dapat memberikan pendapatan yang maksimal bagi daerah dan masyarakat, terutama terhadap aset daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti di daerah perkotaan dan daerah pesisir pantai.  

"Secara khusus kami mengapresiasi Saudara Gubernur yang telah bersama-sama DPRD menyetuji penetapan Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang tinggal menunggu evaluasi Mendagri," sebut I Nyoman Oka Antara mewakili Fraksi PDIP DPRD Bali saat Paripurna.

Pun demikian, sambingnya bahwa perlu kiranya dipersiapkan implementasinya yang mana Raperda tersebut memuat: Retribusi Izin Trayek; Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), sehingga bisa diandalkan sebagai salah satu sumber PAD.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kami mendorong upaya melalui  penyusunan dan pengusulan program unggulan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali untuk diajukan kepada pemerintah pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Teknis. 

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. 

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah hendaknya mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. 

Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dibidang pengelolaan Belanja Daerah, pihaknya mendorong kepada Gubernur melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran meskipun jumlahnya terbatas untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas pada kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan budaya, penciptaan lapangan kerja.

Guna peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. 

Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya serta melakukan optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, serta meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas belanja.

"Mendorong kepada Gubernur terhadap penggunaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 akan bisa cepat terserap dengan tetap memperhatikan ketersediaan “cash flow” pada Kas Daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas.

"Serta dilakukan secara efektif dan efisien mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas yang dipoyeksikan mengalami Defisit Anggaran sebesar 944 miliar rupiah lebih atau 22,39%." Terangnya.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali, maka di samping menyambut pemulihan industri pariwisata, perlu kiranya secara terus-menerus Dewan mendorong Pemprov Bali untuk memberi perhatian yang lebih besar pada Sektor Pertanian dalam arti Luas, Sektor UMKM dan Koperasi. 

Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, dan pada akhirnya akan mendorong adanya keseimbangan baru dari ketiga sektor dalam berkontribusi terhadap perekonomian Bali, yakni sektor Primer, sektor sekunder, dan sektor Tersier.

"Secara khusus kami Fraksi PDI Perjuangan, mendorong Pemerintah Provinsi menumbuhkembangkan generasi millenial memanfaatkan teknologi digital menjadi wirausaha baru, mandiri, dan modern," tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Surat Edaran Gubernur Bali No. 17 Tahun 2021 Tanggal 28 September 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, yang menghimbau kepada Bupati/Walikota se-Bali, Perusahan Swasta di Bali, Pelaku Usaha Hotel dan Restoran di Bali, Pelaku Uaha Pasar Rakyat di Bali, dan Krama Bali untuk menghormati dan mengapresiasi Produk Garam Tradisonal Lokal Bali sebagai warisan budaya masyarakat petani Bali, dan menggunakan Produk Garam Tradisonal Lokal Bali.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B.31.420/765/DIKPORA tanggal 14 September 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali yang pada intinya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan/atau pembelajaran secara online (jarak jauh). [ar5]

Fraksi Gerindra Minta Gubernur Tingkatkan Anggaran Pertanian

Denpasar , Bali Kini - Pariwisata sebelum masa pandemi Covid-19 merupakan sumber pendapat Ekonomi yang signifikan bagi Bali. Kini, justru kecendrungan generasi mayarakat di Bali lebih meninggalkan Pertanian sebagai second line perekonomian di tengah situasi saat ini.

Menanggapi hal itu, Fraksi Gerindra di DPRD Bali, meminta kepada Gubernur agar dapat meningkatkan anggaran pertaian. Dimana anggaran sebelumnya hanya 2% menjadi maksimal 5% dari APBD.

"Tujuannya dapat meperkuat ekonomi Bali manakala Sektor Pariwisata belum bisa kita andalakan saat situasi pandemi covid 19 ini belum berakhir," sebut I Kade Darma Susila, SH mewakilin dari Fraksi Gerindra saat Paripurna DPRD Bali, Senin (11/10).

Dirinya juga menyebut soal pendapatan Transfer TA 2022, yang mengalami penurunan senilai 1,4 T. Penurunan Pendapatan Transfer.  Disadari bahwa itu bukan hanya terjadi pada Provinsi Bali saja, tetapi juga terjadi pada Provinsi lainnya di seluruh Indonesia. 

"Namun, Bali adalah Provinsi yang 

paling sistemik terdampak Covid, untuk itu dapat kiranya Gubernur 

melakukan lobby lobby kepada pemerintah pusat, agar Pendapatan Transfer tidak diturunkan secara signifikan karena Bali selama ini merupakan penyumbang Devisa terbesar untuk Negara," bebernya.

Bahkan dikatakannya, Bali saat ini merupakan provinsi paling rendah PAD nya, No 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dikarenakan Bali tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD selain Pariwisata Budaya Bali.

Lanjut Kade Darma bahwa RAPBD yang dirancang turun, maka mengakibatkan Belanja Daerah TA 2022 juga mengalami penurunan. Namun, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dirancang mengalami peningkatan sebesar 11,7%. 

Diharapkan Gubernur juga bisa mengalokasikan program kegiatan Drainase jalan Provinsi yang terletak di Desa pengambengan dengan jarak kurang lebih 900 

meter untuk dapat di anggarkan pada APBD 2022, di karenakan Pemerintah Kabupaten Jembrana pada RAPBD 2022 juga telah memasang anggran untuk 

menanggulagi persoalan banjir di setiap terjadi hujan, sehingga program kegiatan antara Kabupaten dan Provinsi bisa lebih efektif dan tepat guna. 

Perlu juga diketahui bahwa desa Pengambengan merupakan kawasan strategis Ekonomi nasional dan telah ditetapkan oleh pusat sebagai Kota MINAPOLITAN. "Harapan kami sekiranya, Saudara Gubernur dapat menyetujui program tersebut," tambahnya.

Pihaknya mendukung kebijkan Gubernur yang akan mengenakan 

retribusi bagi perusahaan yang menggunakan branding nama Bali. Nama Bali sangat menginternasional dan memang banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan nama Bali untuk memasarkan produk-produknya. 

Bahkan perusahaan asingpun banyak yang memanfaatkan nama Bali. Duplikat tempat wisata Bali juga banyak dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha asing. Jika 

rencana ini berhasil tentu juga akan menjadi sumber PAD yang besar bagi Provinsi Bali.[ar/5]

Begini Penyampaian Gubernur Soal Gambaran umum RAPBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022

Denpasar , Bali kini - Gambaran umum RAPBD Provinsi Bali Tahun 

Anggaran 2022, disampaikan Gubernur Koster, Selasa (29/9) di gedung DPRD Provinsi Bali. 

Dihadapan pimpinan sidang, Gubernur menerangkan tentang Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar 4,2 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,7 triliun rupiah lebih. Pendapatan Transfer sebesar 1,4 triliun rupiah lebih dan Lain-lain. 

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 5,7 miliar rupiah lebih.

Belanja Daerah, direncanakan sebesar 5,1 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,2 triliun rupiah lebih.

Serta, Belanja Modal sebesar 743 miliar rupiah lebih, Belanja Tidak 

Terduga sebesar 50 miliar rupiah, dan Belanja Transfer sebesar 1,1 triliun rupiah lebih.

"Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022, prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib telah sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan," sebut Gubernur di gedung Dewan Provinsi Bali. 

Sementara program-program prioritas juga mendapatkan dukungan anggaran seperti : Pangan, Sandang dan Papan. Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya. Serta, Pariwisata, Penguatan Infrastruktur; serta Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, direncanakan defisit anggaran sebesar 944 miliar rupiah lebih atau 22,39%. 

"Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah," terang Gubernur. 

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2022 direncanakan sebesar 1 triliun rupiah lebih yang bersumber dari Silpa Tahun 2021. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2022 direncanakan sebesar 100 miliar rupiah lebih untuk dana cadangan penyelenggaraan Pileg Tahun 2024.[ar/r5]

DPRD Bali Setujui Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021

BALI KINI ■ DPRD Provinsi Bali menyetujui perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021. 

Selain itu, dewan juga menyetujui penetapan Perda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Persetujuan penetapan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama pada Sidang Paripurna ke-26 DPRD Bali Masa Sidang II Tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (27/9/2021).

Ketua DPRD Adi Wiryatama menyampaikan, dengan disetujuinya perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021, postur anggaran Pemprov Bali mengalami penurunan sebesar Rp. 636, 56 miliar yaitu dari Rp. 8,537 triliun menjadi Rp. 7.903 triliun. 

Bersamaan dengan penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, DPRD Bali juga menyetujui penetapan Perda Tentang Perizinan Khusus yang merupakan inisiatif dewan. Dengan keluarnya penetapan persetujuan ini, Adi Wiryatama menambahkan bahwa dua produk hukum ini bisa diproses lebih lanjut agar dapat segera dilaksanakan.

 

Atas persetujuan penetapan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras jajaran DPRD Bali yang telah membahas dua rancangan peraturan daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. 

Dalam proses pembahasan dua Ranperda ini, ia dapat merasakan sinergi yang baik antara jajaran eksekutif dan legislatif sehingga dapat menunjukkan kinerja yang produktif. 

Ia berpendapat, dinamika yang terjadi selama tahap pembahasan adalah hal yang wajar sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. 

Selama masa pembahasan, pihak eksekutif dan legislatif telah memberikan penjelasan lengkap terhadap ranperda yang diajukan sehingga mengerucut pada persepsi yang sama. Sejumlah catatan yang diberikan oleh dewan akan dijadikan pedoman dalam implementasi kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. 

  

Sesuai mekanisme, Ranperda yang telah disetujui oleh dewan akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu paling lambat tiga hari sehingga bulan depan peraturan tersebut diharapkan bisa efektif berlaku. 

Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif dewan mengajukan Ranperda Tentang Perizinan Khusus. Menurutnya, Bali sangat membutuhkan payung hukum agar dapat menggali sumber PAD baru. 

Berkaitan dengan itu, saat ini gubernur juga tengah membahas sejumlah sumber pendapatan baru diantaranya labelling (penerapan label) produk daerah lain yang diekspor melalui Bali.  

Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini menyebut, selama ini Bali menjadi hub bagi berbagai jenis produk daerah lain yang akan dieskpor ke berbagai negara. 

“Nah, dari situ kita belum dapat apa-apa karena belum ada regulasi. Padahal banyak hasil produk pertanian, kelautan dan industri kreatif daerah lain yang diekspor menggunakan nama Bali, tapi kita tak dapat benefit,” ujarnya. 

Jika regulasi itu bisa diwujudkan, nantinya akan diterapkan sertifikasi label Bali yang diharapkan bisa menjadi sumber PAD baru dan mendongkrak pendapatan Daerah Bali. Selain labelling produk, dirancang pula penerapan portal satu pintu bagi pariwisata Bali. 

Mengakhiri sambutannya, Gubernur jebolan ITB ini menyinggung keberhasilan Bali dalam mengendalikan pandemi Covid-19. 

Dia menyampaikan, perkembangan pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir sudah semakin membaik. Merujuk data per tanggal 26 September 2021, penambahan angka terkonfirmasi positif Covid-19 hanya sebanyak 85 orang, sembuh 148 orang dan yang meninggal 4 orang. 

“Ini angka terendah dalam beberapa bulan terakhir. Kesembuhan kita juga telah mencapai 95 persen. Kasus aktif menurun signifikan dari bulan Agustus yang mencapai 12 ribu, saat ini hanya 1.749,” bebernya. 

Disebutkan olehnya, keberhasilan Bali dalam pengendalian Covid-19 tak terlepas dari dukungan seluruh elemen, khususnya jajaran DPRD Bali yang mendukung Pemprov Bali mendanai isolasi terpusat di kabupaten/kota. 

Sejalan dengan tingkat kasus yang makin melandai, Pemprov Bali juga terus mengintensifkan program vaksinasi. Berdasarkan catatan yang ia peroleh, realisasi vaksinasi tahap 1 mencapai 97 persen, khusus yang berKTP Bali, 87 persen. 

“Sedangkan untuk vaksinasi tahap ke-2, realisasi kita telah mencapai 75 persen, khusus yang berKTP Bali sebanyal 70 persen,” urainya. 

Guna mengoptimalkan capaian vaksinasi, Gubernur juga telah meminta penambahan target kepada pusat. 

“Awalnya kalau target 70 persen, kan kita mendapat alokasi vaksin untuk 3 juta penduduk. Saya minta target itu ditambah menjadi 3,4 juta penduduk dan itu telah disetujui,” tandasnya. 

Melalui masifnya program vaksinasi ini, ia berharap herd immunity akan tercapai pada pertengahan bulan Oktober sehingga perekonomian Bali secepatnya pulih. Khusus terkait upaya pemulihan ekonomi Bali, Gubernur juga mengeluarkan Surat Edaran pembukaan objek wisata, mall dan swalayan dengan kapasitas 50 persen. Melalui kebijakan ini, ia berharap pertumbuhan ekonomi makin membaik pada triwulan ke-4 tahun ini. 

Kendati Covid-19 sudah mulai bisa dikendalikan, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini tetap mewanti-wanti agar kampanye ketaatan menerapkan protocol kesehatan tetap digalakkan di masyarakat. (**) 

Berikut Tanggapan Dewan Atas Jawaban Gubernur Koster

BALI KINI ■ Memperhatikan dengan seksama Pendapat Gubernur Bali berkenaan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III. Maka berikut tanggapan dari DPRD Provinsi Bali, Kamis (23/9).

Dibacakan I Made Rai Warsa, S.sos., bahwa Dewan mengapresiasi dan menyambut baik atas Inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Serta menyetujui adanya simplifikasi peraturan daerah karena hal ini sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden RI dan perintah peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana dalam penyampaian awal kami, Raperda ini memang merupakan simplifikasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berkenaan dengan Potensi Pendapatan dari Retribusi Izin Trayek yaitu Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Taksi, mengingat potensi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor : PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Berkenaan dengan masukan Terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu ada penyesuaian nomenklatur SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) menjadi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Sub Sektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, dan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 

"Pada prinsipnya kami sepakat, dan telah kami koordinasikan dalam rapat kerja dengan Bapenda dan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk merumuskan kembali hal dimaksud, termasuk adanya peluang retribusi Andon pelayaran laut," Baca Rai Warsa. 

 

Berkenaan masukan untuk efektivitas pelaksanaan DKPTKA perlu mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi pada DKPTKA yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Pada prinsipnya kami sepakat, dan telah kita laksanakan rapat kerja dengan Disnaker-ESDM dan Dinas Penanaman Modal-PTSP, untuk perumusan lebih lanjut," Sebut Politikus asal Gianyar ini.  

Lebih lanjut, untuk penajaman substansi pengaturan dan penormaan dalam Raperda Inisiatif Dewan ini, telah juga dilakukan Rapat Kerja antara DPRD Provinsi Bali bersama instansi terkait, antara lain Bapenda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnaker-ESDM, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Biro Hukum dll. 

Mengemuka juga dalam Rapat Kerja dimaksud adanya usulan potensi retribusi perizinan tertentu yakni parkir kapal wisata (yacht) pada dermaga-dermaga di luar pelabuhan yang sudah ada, di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali yakni, 12 mil lepas pantai (off shore).

Mengenai usulan ini, dan batasan Gross Tonnage Andon Penangkapan Ikan serta kemungkinan-kemungkinan potensi lain yang bisa dikembangkan, akan dikonsultasikan lebih lanjut pada pihak-pihak yang berkompeten, termasuk perbandingan penentuan tarif.

Karena sudah tentu saja prasyarat sudah digabungkannya dokumen RTRW dengan dokumen RZWP3K, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (**)

Rekomendasi DPRD Bali Terhadap Hasil Pembahasan Raperda

Denpasal , Bali Kini  - Kita telah mengikuti dan menyimak bersama-sama pembahasan Raperda ini, sejak penyampaian Pengantar oleh Saudara Gubernur Bali pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021, Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali  pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021,  dan Rapat Paripurna Intern ke-18, Rabu tanggal 28 Juli 2021. 

Selanjutnya pada siang ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021 sesuai dengan Agenda Sidang Paripurna, izinkan kami atas nama 

DPRD Provinsi Bali menyampaikan rekomendasi terhadap hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi  Bali Tahun Anggaran 2020. 

Dalam hal ini, DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada Gubernur Koster karena mampu mempertahankan penilaian laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 yang diterima pada Rapat Paripurna Dewan pada Hari Senin, 24 Mei 2021, lalu. 

Hasilnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 (Delapan) kalinya secara berturut-turut. Disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda, Drs. Gede Kusuma Putra, Ak.,MBA,MM bahwa Opini WTP tidaklah menjamin pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah bebas dari adanya penyimpangan.

Namum demikian opini WTP merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksankan dengan wajar dan transparan serta akuntabel yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"Memperoleh opini WTP adalah salah satu tujuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah khusunya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan besarnya tentu bagaimana masyarakat bisa sejahtera serta mendapatkan pelayanan yang prima diberbagai bidang," sebut Kusuma Putra.

Karenanya, lanjut Kusuma tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa sebesar besarnya keuangan daerah harus diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarkat. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan yang orientasinya fokus pada terciptanya lapangan kerja, lancarnya peredaran barang-barang produksi dan hasil-hasil pertanian, serta pemberian pelayanan prima diberbagai bidang. 

Keuangan Daerah maupun sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang terbatas tentu menjadi kendala terbesarnya dan sudah tentu tugas Seorang Kepala Daeah untuk dapat membawa keluar dari persoalan klasik ini.

Memperhatikan kinerja Pemerintah Provinsi Bali dengan memperhatikan Realissasi APBD dari tahun ke tahun hingga saat ini, Dewan memberikan perhatian bahwa walaupun  realisasi APBD Pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahun dimana rata-rata kenaikan realisasi APBD dalam 5 tahun terakhir adalah 7,82%, namun Tahun 2020 relisasi APBD turun sebesar 13,95% dibandingkan Tahun 2019, (penuruan 13,95% hampir dua kali rata-rata kenaikan realisasi APBD lima tahun terkahir) tentu saja kondisi ini disebabkan dampak negatif dari Pandemi Covid-19.  

Mencermati Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang telah diaudit oleh BPK RI (Laporan Keuangan Audited ), diperoleh gambaran-gambaran sebagai berikut : Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2020 sebesar Rp.5,718 Triliun lebih atau 93,85% dari anggaran sebesar Rp.6,092 Triliun lebih turun 13,95%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA. 2019 yang besarnya Rp.6,645 Triliun lebih;

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA. 2020 sebesar Rp.6,358 Triliun lebih atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp.6,924 Triliun lebih, turun 2,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer  TA. 2019 yang besaranya Rp.6,518 Triliun lebih;

Dalam APBD Perubahan TA. 2020 dirancang Defisit sebesar Rp.831,815 Milyar lebih, dan realisasinya juga defisit sebesar Rp.639,781 Milyar lebih.

Mengingat SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan sumber Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga ada Pembiayaan netto sebesar Rp.832,637 Milyar lebih (karena ada pengembalian dana bergulir Rp.774,032 Juta lebih).  Dengan adanya Defisit Rp.639,781 Milyar lebih, maka SiLPA TA. 2020 menjadi Rp.192,855 Milyar lebih atau turun sebesar 76,82% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2019 sebesar Rp.831,815 Milyar lebih.

Terkait pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terdapat 5 (lima) temuan dengan 13 (tiga belas) rekomendasi, terdiri dari:

1). Menyangkut Belanja Daerah terdapat 2 temuan dan 5 rekomendasi, berupa:

a). Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Subsidi Belum Memadai (3 rekomendasi)

b). Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp1,104 Miliar lebih (2 rekomendasi).

2). Menyangkut Aset terdapat 3 temuan dan 8 rekomendasi, berupa: a). Pengelolaan Rekening pada SMAN, SMKN, dan SLBN di Pemerintah Provinsi Bali Belum Tertib (2 rekomendasi).

b). Pemanfaatan Empat Bidang Aset Tetap Tanah oleh Masyarakat di Kelurahan Banjar Jawa Kabupaten Buleleng Belum Didukung dengan Perjanjian Pemanfaatan Aset Tetap (1 rekomendasi). c). Penatausahaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan BMD Belum Sepenuhnya Memadai (5 rekomendasi).

Terkait dengan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun Sebelumnya sesuai LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, diketahui dari 477 temuan dengan 1.191 rekomendasi yang merupakan rekapitulasi temuan sejak Tahun 2005 s.d. 2020, telah dinyatakan selesai 1.099 rekomendasi (92,28%), belum sesuai 19 rekomendasi (1,60%), belum ditindaklanjuti 56 rekomendasi (4,70%), dan dapat ditindaklanjuti 17 rekomendasi (1,43%). 

Disampaikan Kusuma, terkait dengan LHP BPK RI, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk kita cermati bersama diantaranya :

Kami Dewan menekankan terhadap semua catatan dan temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, agar ditindaklanjuti segera dengan mengacu kepada rencana aksi (action plan) atas rekomendasi BPK RI dan mengikuti batasan waktu yang diatur dalam perundang-undangan, dalam hal ini 60 (enam puluh) hari.

"Disisi Pendapatan, mencermati Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang ada, serta jawaban Saudara Gubernur yang sudah dengan panjang lebar dijelaskan, termasuk potensi-potensi yang ada serta peluang untuk “mengcreate” sumber-sumber pendapatan yang baru, rasanya sudah sangat dapat dipahami," jelasnya. 

Namun dengan mencermati Neraca Pemerintah Provinsi Bali yang total Asetnya Tahun 2020 Rp.10,515 trilyun lebih, dimana komponen terbesar ada di Aktiva Tetap berupa Tanah yang nilainya Rp.4,543 Trilyun lebih, kiranya perlu mendapatkan perhatian khusus guna bisa memberikan kontribusi atau sumbangan PAD yang memadai. 

Disisi Belanja Daerah dan Transfer Daerah yang realisasinya 91,82%  kalau dicermati Belanja Daerah realisasinya 93,62% dan Transfer realisasinya Daerah 83,18%, artinya Transfer Derah  menekan realisasi belanja Daerah dan Transfer Daerah keangka 91,82%.

"Besaran SiLPA TA.2020 adalah Rp.192,855 Milyar merupakan jumlah terkecil dalam sepuluh tahun terakhir, dimana ini disebankan oleh APBD TA. 2020 didisain defisit 831,815 Milyar lebih ternyata realisasinya juga defisit 639,781 Milyar lebih,"beber Kusuma. 

Mengingat SilPA terikat besarnya 308,66 Milyar lebih (sisa DAK Fisik , DAK Non Fisik, Kewajiban Jangka Pendek, Dana BLUD) sesungguhnya dalam APBD TA. 2020 riilnya yang ada SIKPA sebesar 115,80 Milyar lebih (sisa kurang).

Berkenaan dengan rekomendasi mengenai pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, kami Dewan sangat memberi perhatian terhadap upaya Saudara Gubernur kearah terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan : 

a. melaksanakan integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dan b. menyusun desain transformasi ekonomi Bali untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan pariwisata.

6. Penanganan Pandemi Covid-19 harus terus diintensifkan melalui  Prokes yang ketat dengan selalu memperhatikan agar sektor usaha masih dapat bergerak.

7.Upaya upaya yang keras dan terukur harus terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali disertai koordinasi yang intens dengan Pemerintah Pusat guna secepatnya bisa membuka Sektor Pariwisata sesuai harapan masyarakat banyak. [ar/5]

Laporan Dewan Terhadap Pembahasan Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Denpasar , Bali Kini  - Terkait usulan penggabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berikut penjabaran hasil laporan Dewan Provinsi Bali terhadap pembahasan Raperda disampaikan di gedung DPRD Bali, Rabu (28/7/2021).

Dibacakan I Nyoman Adnyana,S.H.,M.H., bahwa Satpol PP memiliki beban tugas yang tidak sedikit, begitu pula Bakesbangpol memiliki tugas-tugas yang tidak kalah beratnya. Dan yang lebih spesifik lagi adalah soal perumpunan urusan pemerintahan yang tidak sama. Dimana Bakesbangpol melaksanakan urusan pemerintahan umum, sedangkan Satpol PP melaksanakan urusan pemerintahan konkuren.

Terkait dengan rencana penggabungan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Perpustakaan dan penggabungan antara Dinas Kebudayaan dengan Kearsipan relatif lebih memungkinkan karena sama-sama sebagai urusan konkuren Pemerintah Daerah, walaupun bukan satu rumpun yang sama.

Untuk mencari jawaban dari keragu-raguan tersebut, Pimpinan dan Anggota Pembahas Raperda dimaksud beserta pihak eksekutif, telah melaksanakan konsultasi ke Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan hasil konsultasi tersebut juga telah dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4549/OTDA tanggal 13 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia disetujui digabung dengan Badan Kepegawaian Daerah, sehingga dibentuk menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam hal Pemerintah Bali mengambil kebijakan untuk efisiensi dengan mengurangi perangkat daerah melalui penggabungan pelaksanaan urusan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan dengan urusan pemerintahan yang tidak serumpun.

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disarankan untuk diwadahi pada Sekretariat Daerah dengan menambah masing-masing 1 (satu) sub bagian membidangi Kearsipan pada Biro Umum dan 1 (satu) sub bagian membidangi Perpustakaan pada Biro Organisasi.

Penggabungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat disetujui, karena bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 khusus dalam urusan pemerintahan konkuren.

"Hal ini juga tidak sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3278/Polpum tanggal 10 Mei 2021 tentang kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol," tegasnya.

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud dan Surat Gubernur Bali Nomor B.40.188.341/5994/Bag.1/B.HK tanggal 16 Juli 2021 perihal Penyampaian Raperda, Pimpinan dan Anggota Pembahas Raperda telah melaksanakan rapat kerja pembahasan dengan pihak eksekutif. 

Adapun hal-hal yang disepakati yaitu : Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan, selanjutnya diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) sub bagian pada unit kerja (Biro) yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Akhirnya karena Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi telah mendapat tanggapan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah diakomodir pula dalam Raperda.

"Maka kami dapat menerima Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk ditetapkan sebagai Perda dan dilanjutkan dengan proses berikutnya," tutup Adnyana. [ar/5]

Berikut Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Seluruh Fraksi ri DPRD Bali

Denpasar , Bali Kini -  Wagub Cok Ace mewakili Gubernur I Wayan Koster menyampaikan jawaban atas pandangan umum seluruh fraksi di DPRD Bali, Senin (26/7/2021) dalam Sidang Paripurna ke-17 tahun 2021.

Disampaikannya terkait SiLPA yang penggunaannya sisa DAK fisik 444,57 juta rupiah, sisa DAK Non fisik 69,24 Milyar rupiah, Dana BLUD 78,95 Milyar rupiah lebih dan Kewajiban Jangka Pendek 160,01 Milyar rupiah, sehingga totalnya 308,66 Milyar rupiah. 

"Jika dibandingkan dengan SiLPA 192,85 milyar rupiah, maka sesunguhnya kita  minus 115,80 milyar rupiah," sebut Cok Ace dihadapan Pimpinan sidang ketua DPRD Bali.

Dijelaskannya perbedaan besaran SiLPA pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan LKPJ Kepala Daerah, disebabkan karena LKPJ menggunakan data Laporan Keuangan Unaudited sedangkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan data Audited.

Selanjutnya, mengenai saran perlunya terobosan peningkatan pendapatan daerah sebenarnya telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian perlu dipahami kondisi perekonomian saat ini dan juga kewenangan Pemerintah Daerah sesuai regulasi yang ada. 

Mengenai rekomendasi BPK terhadap temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, saat ini telah diproses bersama BPK.

Berkenaan dengan koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar 48,07 juta rupiah, sudah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terkait, penurunan alokasi hibah yang difasilitasi anggota dewan didasari atas pencermatan bersama terhadap kapasitas fiskal di tengah pandemi Covid-19 yang dihadapkan pada kebutuhan pendanaan pandemi, keberlanjutan program-program prioritas, dan pelaksanaan urusan wajib. 

Wagub Cok Ace juga menyampaikan terkait pandangan adanya penurunan aset, dijelaskan bahwa yang mengalami penurunan adalah aset lancar, sedangkan aset tetap justru mengalami peningkatan.

Berkenaan dengan rekomendasi mengenai pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1) Saat ini sedang dilaksanakan integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  (RZWP3K).

2) Pemerintah juga sedang menyusun desain transformasi ekonomi Bali untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan pariwisata.

Berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19, dapat dinformasikan bahwa ; 1. Pengendalian penyebaran Covid-19 terus dilakukan melalui pengetatan persyaratan di pintu-pintu masuk Bali, pelaksanaan isolasi/karantina bagi yang terpapar Covid-19, dan pembatasan aktivitas masyarakat.

2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi yang masif dengan menggerakan semua elemen masyarakat, Pemerintah, TNI dan POLRI serta dunia usaha.

3. Peningkatan kapasitas perawatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 melalui peningkatan ketersediaan ruang perawatan, ketersediaan peralatan medis, menjamin ketersediaan obat-obatan, dan perlindungan kepada tenaga medis.

Sedangkan terhadap aspirasi untuk membuka pariwisata Bali, telah dijelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa: 1. Pemprov Bali sependapat tentang pentingnya pariwisata dalam perekonomian Bali sehingga harus menjadi perhatian kita bersama untuk membangkitkan kembali aktivitas kepariwisataan.

2. Saat ini Pemprov Bali, khususnya Gubernur Bali terus bekerja keras menyiapkan semua pra kondisi untuk memungkinkan bangkitnya kembali pariwisata melalui  regulasi penerapan protokol kesehatan dan CHSE, vaksinasi untuk semua pekerja pariwisata, vaksinasi untuk semua pekerja di pintu-pintu masuk Bali, vaksinasi masif seluruh masyarakat, pemberlakuan tindakan tegas terhadap para pelanggar prokes termasuk WNA, menyiapkan skema penanganan protokol kesehatan bagi wistawan dan lain-lain.

Pemprov Bali juga telah berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat untuk menawarkan dan membahas skema-skema membangkitan pariwisata Bali seperti travel free covid corridor, work from Bali, travel corridor arrangement, dan travel buble. 

"Komunikasi ini Saya lakukan dengan Menko Marinvest, Menteri Pariwisata, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan bahkan langsung dengan Bapak Presiden," akunya.

Pada prinsipnya, disampaikan Gubernur Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali sangat sepakat untuk bisa membangkitkan kembali pariwisata Bali, namun kebijakan ini tentu harus mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 di Negara-negara lain dan kondisi pandemi di Indonesia dan Bali khususnya. 

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk terus menguatkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan terus menguatkan kapasitas kita dalam penanganan covid-19, astungkara pariwisata kita bisa bangkit kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama”, pungkasnya.[ar/5]

Fraksi Demokrat Ingatkan Gubernur Tindak Lanjuti Saran BPK RI

Bali Kini , Denpasar - Fraksi Partai Demokrat dalam pendangannya menyampaikan kepada Gubernur Koster, soal anggaran agar ditindak lanjuti sesuai saran BPK RI dan dipakai acuan kerja sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama pada periode tahun anggaran berikutnya.

Hal itu disampaikan Komang Nova Sewi Putra,SE pada Rapat Paripurna ke- 16 Masa

Persidangan II Tahun Sidang 2021, dengan agenda “Pandangan Umum Fraksi terhadap; Raperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.”

Disampaikannya terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2020 dan sebelumnya pada seluruh entitas terdapat 1.148 (Seribu Seratus Empat Puluh Delapan) rekomendasi, telah ditindak lanjuti sebanyak 1.115 (Seribu Seratus Lima Belas) rekomendasi atau 97 %, sisanya terhadap rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti Fraksi Partai Demokrat sarankan agar dikonsultasikan dengan BPK RI untuk mencari solusinya.

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 6,09 (Enam koma Sembilan) Triliun Rupiah Lebih dengan realisasi sebesar Rp 5,71 (Lima koma Tujuh Puluh Satu) Triliun Rupiah Lebih atau 93,85 %. Sehingga realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp 927,19 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh koma Sembilan Belas) Miliar Rupiah Lebih atau 13,95 % dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6,64 (Enam koma Enam Puluh Empat) Triliun Rupiah Lebih. 

Capaian target dan realisasi dibawah target dan realisasi tahun lalu dari periode anggaran sepuluh tahun terakhir pertama kali terjadi akibat dampak pandemic covid 19 yang melumpuhkan struktur perekonomian Provinsi Bali dan daya beli masyarakat yang bertumpu pada sector pariwisata, dapat kita saksikan bahwa Ekonomi Bali mengalami kontraksi sampai – 12,21 %. 

Untuk itu Fraksi Partai Demokrat sarankan agar saudara Gubernur mengambil kebijakan strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan Bali terhadap pariwisata sehingga terjadi keseimbangan yang harmonis antara kontribusi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier.

Memperhatikan komposisi realisasi PAD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 yang didominasi oleh sector pajak daerah sebesar Rp 3,06 (Tiga koma Nol Enam) Triliun Rupiah Lebih. Namun dalam masa pandemic pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak banyak bisa diharapkan seperti tahun-tahun sebelumnya, demikian juga penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor penerimaannya menurun karena kebanyakan kendaraan pariwisata tidak beroperasi. 

"Untuk itu Fraksi Partai Demokrat mendorong munculnya ide-ide berilian untuk mengali sumber-sumber PAD dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada dan dapat diharapkan menutup perekonomian Bali yang mengalami kontraksi – 12,21 %.," Jelas Komang Nova.

Dijabarkannya, belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang direncanakan sebesar Rp 5,25 (Lima koma Dua Puluh Lima) Triliun Rupiah Lebih mengalami kenaikan dibanding tahun Anggaran 2019 dengan realisasi sebesar Rp 4,91 (Empat koma Sembilan Puluh Satu) Triliun Rupiah Lebih atau 93,62 %.

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 4,40 (Empat koma Empat Puluh) Triliun Rupiah Lebih, terjadi peningkatan sebesar Rp 513,09 (Lima Ratus Tiga Belas koma Nol Sembilan) Miliar Rupiah Lebih atau 11,65 %. Akan tetapi terdapat realisasi penyerapan anggaran kegiatan di 5 SKPD dibawah 75%.

Hal ini menunjukkan masih ada beberapa SKPD yang kurang atau belum mampu membuat perencanaan yang baik. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat sarankan agar didalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan hendaknya berdasarkan data yang valid, akurat dan realistis serta benar-benar dibutuhkan sehingga mampu direalisasikan sesuai dengan rencana.

Tahun anggaran 2020 terdapat SILPA sebesar Rp. 192,85 (seratus Sembilan puluh dua koma delapan puluh lima) Milyar rupiah lebih terdiri dari SILPA terikat sebesar Rp 69,69 (Enam Puluh Sembilan koma Enam Puluh Sembilan) Miliar Rupiah Lebih dan SiLPA Non Terikat sebesar Rp 123,16 (Seratus Dua Puluh Tiga koma Enam Belas) Miliar Rupiah Lebih. 

Akan tetapi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dijelaskan ada SiLPA Terikat sebesar Rp 277,01 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Nol Satu) Miliar Rupiah Lebih. 

Ini berarti ada perbedaan besaran SiLPA Terikat antara LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.[ar/5]