Pimpinan DPRD Provinsi Bali Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Denpasar, Bali Kini – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk masa jabatan 2024-2029 secara resmi dilantik pada Selasa (8/10/2024). Acara berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bali dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., yang membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4189 tahun 2024. Dalam pelantikan ini, Dewa Made Mahayadnya dari Fraksi PDIP terpilih sebagai Ketua DPRD, sementara I Wayan Disel Astawa dari Fraksi Gerindra, Ida Gede Komang Kresna Budi dari Fraksi Golkar, dan I Komang Nova Sewi Putra dari Fraksi Demokrat masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.

Dalam sambutannya, Dewa Mahayadnya menggarisbawahi bahwa jabatan ini tidak hanya sekadar amanah, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Bali. “Kami, segenap anggota DPRD Provinsi Bali, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari Pemerintah Provinsi Bali dan Forkopimda, agar semua tugas yang diemban dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan program pemerintah.

Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, yang juga hadir dalam pelantikan, memberikan pesan penting kepada seluruh anggota DPRD. Ia meminta agar mereka memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Bali, seperti kemacetan akibat lonjakan kunjungan wisatawan dan masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat bagi semua warga Bali,” tegasnya. Ia juga menyoroti ketidakmerataan pembangunan pariwisata di Bali dan perlunya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam konteks ini, Mahendra Jaya mengajak DPRD untuk bekerja bersama-sama dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa sinergi dan harmoni antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan prasyarat untuk merealisasikan program-program pembangunan yang akan datang. Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, anggota Forkopimda, serta kepala perangkat daerah, yang semuanya berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah pembangunan Bali ke depan. Dengan harapan yang tinggi, pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan komitmen semua pihak demi kesejahteraan masyarakat Bali.

Akhir Tugas Dewan Provinsi Bali 2019 - 2024

Denpasar, Bali Kini - Setelah melalui proses pasca pelantikan anggota DPRD Provinsi Bali masa bakti 2024-2029, telah dapat melaksanakan salah satu tugas utama yaitu fasilitasi pembentukan Pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029.

Dalam pengusulan pimpinan DPRD Bali, dapat disampaikan bahwa Pembentukan Pimpinan DPRD sesuai dengan amanat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. 

Urutan perolehan suara terbanyak di DPRD Provinsi Bali adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 32 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan 10 kursi, Partai Golongan Karya dengan perolehan 7 kursi, dan Partai Demokrat dengan perolehan 3 kursi.

Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100. 2. 1. 4 – 4189 Tanggal 4 Oktober Tahun 2024, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Bali Masa Jabatan Tahun 20242029. 

"Mengakhiri tugas kami sebagai Pimpinan Sementara DPRD Bali, maka kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali, Pj. Gubernur Bali dengan Jajaran, Forkopimda, KPU, Bawaslu, Instansi terkait, sehingga tugas-tugas kami dapat terlaksana dengan baik, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan tugas dimaksud," demikian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, S.H.

Saat ini Bali telah memiliki Perda 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang memiliki spirit menjaga kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, yang dapat mewujudkan kehidupan karma Bali sejahtera dan bahagia Niskala Sakala secara berkelanjutan 100 tahun.

Dengan berbagai catatan dimaksud, maka pihaknya mengajak kepada seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas, kepekaan diri dan mampu bergerak secara cepat, inovatif (*/JR)

Rapat Paripurna DPRD Bali: Fraksi PDI Perjuangan Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda Perubahan APBD 2024

DENPASAR,  Bali Kini – Dalam Rapat Paripurna Ke-22 yang berlangsung pada Senin (7/10), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024. Fraksi ini menekankan pentingnya perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tantangan yang dihadapi provinsi Bali. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dewa Made Mahayadnya, mengungkapkan bahwa alasan utama perubahan ini adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. "Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pembiayaan daerah yang berkelanjutan," ujarnya dalam penyampaian pandangannya.

Dalam rincian anggaran, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,84 triliun, meningkat 7,75% dari target sebelumnya. Namun, belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp7,77 triliun, yang menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp929,59 miliar. Dewa Made menegaskan bahwa langkah ini perlu diambil untuk mendukung berbagai program pembangunan yang mendesak.

Fraksi ini memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, atas upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami mendorong dan menghargai semua usaha yang dilakukan oleh Pj. Gubernur dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi," kata Dewa Made, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata dan UMKM.

Meskipun ada optimisme mengenai pertumbuhan ekonomi Bali, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan perlunya evaluasi yang cermat terhadap target pendapatan. "Kenaikan target retribusi daerah yang signifikan harus diimbangi dengan pencapaian yang realistis," tuturnya. Mereka juga mencatat penurunan dalam komponen lain-lain PAD yang sah, yang perlu diperhatikan agar tidak berdampak negatif pada keuangan daerah.

Dalam penutup, Dewa Made menyatakan harapan agar APBD 2024 dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali. "Dengan kolaborasi semua pihak, kami yakin target-target yang ditetapkan dapat dicapai, dan Bali akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan," pungkasnya.[ar]

Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Direncanakan Mencapai Rp 4,8 triliun

Denpasar, Bali Kini – PJ Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya , mengu  ngkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama pihak legislatif pada Senin (30/9/2024). Rancangan yang disampaikan kali ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bertujuan untuk mendorong kemajuan perekonomian Bali dengan prinsip kebersamaan dan keberlanjutan.

Dalam pemaparan tersebut, PJ Gubernur Bali menetapkan target makro pembangunan Bali yang optimis namun realistis. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,75%, dengan laju inflasi terjaga di kisaran 2,5% ± 1%. Selain itu, tingkat kemiskinan diharapkan menurun menjadi 4% dan pengangguran terbuka ditargetkan 2,31%. Target-target ini akan dicapai melalui program-program prioritas yang berpihak pada masyarakat, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Pendapatan daerah dalam RAPBD ini direncanakan mencapai Rp 4,8 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3,5 triliun. Komponen utama pendapatan meliputi pajak daerah sebesar Rp 2,6 triliun dan retribusi daerah Rp 335 miliar. Sementara untuk belanja daerah, diproyeksikan sebesar Rp 5,5 triliun, dengan alokasi utama untuk belanja operasional dan modal, termasuk belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur.

"Untuk Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp 5,5 triliun lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4,2 triliun lebih, meliputi: Belanja Pegawai, sebesar Rp 2,3 triliun lebih; Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 1,2 triliun lebih; Belanja Subsidi, sebesar Rp 5 miliar lebih; Belanja Hibah, sebesar Rp 682 miliar lebih; dan Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp 150 juta. Sedangkan, Belanja Modal direncanakan Rp 446 miliar lebih, meliputi: sebesar belanja Modal Tanah, sebesar 3 miliar lebih;2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp 96 miliar rupiah lebih; belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar Rp 258 miliar lebih; belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sebesar Rp 86 miliar lebih; belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp 2 miliar lebih; dan Belanja Modal Aset Lainnya, sebesar Rp 180 juta lebih," Katanya dalam pidato yang dibacakan. 

"Belanja Tidak Terduga, direncanakan sebesar Rp 50 miliar.Belanja Transfer, sebesar Rp 775 miliar lebih, meliputi: belanja Bagi Hasil, sebesar Rp 581 miliar lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan, sebesar Rp 194 miliar lebih," Sambungnya. 

Rancangan ini juga mencatat defisit anggaran sebesar 14,17%, yang akan dibiayai dari Pembiayaan Netto. Penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp 1 triliun, dengan pengeluaran untuk pembayaran cicilan utang dan penyertaan modal. Mahendra berharap Raperda ini segera dibahas dan disetujui agar dapat segera diterapkan demi kesejahteraan masyarakat Bali. (Arn)

27 Anggota DPRD Bali 2024-2029 Gelar Rapat Kode Etik

Denpasar , Bali Kini -  27 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Bali periode 2024-2029 menggelar rapat untuk merumuskan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Jumat (20/9/2024), di Ruang Bamus, Kantor DPRD Provinsi Bali.

Usai rapat  Wakil Ketua DPRD Sementara, I Wayan Disel Astawa, mengungkapkan pembahasan dalam rapat mengenai Kode Etik yang menyangkut tata krama dan tingkah laku tugas dan fungsi dewan, kaitannya dengan Badan Kehormatan (BK).

Tidak itu saja rapat juga membahas terkait kehadiran anggota dewan saat rapat maupun Paripurna. Sebagai anggota dewan, yang merupakan penyerap aspirasi masyarakat diharapkan hadir sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib hukumnya menghadiri Paripurna.

“Tadi diusulkan agar bisa diikuti dengan zoom. Bagus juga, karena sering jadwal rapat kita benturan dengan undangan dari masyarakat , ujar Disel 

Selain itu juga dibahas usulan adanya staff pendamping dewan, Disel menyebut karena berkaitan dengan anggaran dan perlu dilakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Namun demikian, Disel mengungkapkan, penting juga adanya staf pendamping dewan. Pasalnya agar ada yang mengatur jadwal dewan maupun membantu tugas dewan saat melakukan rapat atau kunjungan.

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan seperti di Kabupaten Badung ada staf pendamping dewan disamping juga secara aturan itu ada dan sah dibentuk tinggal dirumuskan bersama. Namun, karena menyangkut anggaran maka harus ada persetujuan dulu dari eksekutif.

“Secara aturan ini ada terkait staf pendamping dewan. Kalau membutuhkan serial dewan ada 2 staf pendamping tinggal kalikan dua dari 55 dewan. Ini diluar staf komisi ya,” paparnya.

Lebih jauh disampaikan terkait ada usulan tata berpakaian atau penggunaan seragam, di Bali sudah diatur melalui Pergub yang mana pada saat purnama dan tilem menggunakan pakaian adat, hari Selasa dan Kamis menggunakan batik atau endek. Selain itu saat pelantikan seperti kemarin mestinya menggunakan jas, karena sebagai dewan terhormat maka harus menggunakan jas lengkap sesuai yang sudah disediakan. (rl/an)

 

 

Empat Pimpinan DPRD Provinsi Bali Diumumkan

Bali Kini - Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2024-2029 telah dilantik, namun belum memiliki pimpinan. Untuk itu, pada rapat paripurna Rabu (18/9/2024) mengumumkan calon pimpinan anggota DPRD Provinsi Bali definitif. 

Ialah Dewa Made Mahayadnya, S.H. dari partai PDI- Perjuangan, diumumkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra dijabat oleh I Wayan Disel Astawa, S.E. 

Sedangkan Ida Gede Komang Kresna Budi, menjabat menjadi  Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar dan I Komang Nova Sewi Putra, S.E. menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali dari Partai Demokrat.

Keempat calon pimpinan DPRD Bali ini rencananya akan  dilantik pada 30 September 2024. Dan saat ini tengah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mendapatkan surat keputusan. 

Dijelaskan Dewa Made Mahayadnya, jika pihaknya mendapat urutan perolehan kursi terbanyak. "Urutan perolehan suara terbanyak di DPRD Provinsi Bali adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 32 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan 10 kursi, Partai Golongan Karya dengan perolehan 7 kursi, dan Partai Demokrat dengan perolehan 3 kursi, itu berdasarkan keputusan KPU Bali, " Katanya. (armi /r3)

Memasuki Masa Kampanye Pilkada ,Polda Bali Awasi Media Sosial

Denpasar , Bali Kini - Polda Bali melakukan berbagai upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di saat tahap penelitian persyaratan, penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2024.

Selain meningkatkan intensitas kegiatan patroli, Polda Bali juga gencar melakukan cooling system dengab melakukan patroli siber. Patroli siber dilakukan oleh personel Direktorat Kriminal Khusus dan Bidhumas Polda Bali . 

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. mengatakan patroli siber dilakukan untuk mencegah beredarnya berita hoax di dunia maya. Selain itu juga memantau kontens bermuatan provokasi yang dapat mempengaruhi suhu politik di wilayah Bali.

"Patroli Siber bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang Siber dengan mengutamakan preemtif dan preventif sehingga suhu politik menjelang Pilkada 2024 tetap sejuk, aman dan damai," kata Kabid Humas, Sabtu (14/9/2024). 

Mantan Kapolresta Denpasar ini menjelaskan, hasil patroli siber pada tahap penelitian persyaratan, penetapan dan pengundian nomor urut ini, belum ditemukan adanya berita hoax maupun konten provokasi di media sosial. Yang didapatkan hanya baru sebatas kontens yang memperkenalkan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan partai pendukung yang akan berkontestasi.

"Diprediksi suhu politik akan meningkat dengan saling menjatuhkan di media sosial disaat sudah memasuki tahap kampanye. Polda Bali akan terus memantau medsos, kemudian melakukan counter opini dan take down jika menemukan kontens provokasi atau hoax," tegasnya.

Selaku Kasatgas Humas Ops Mantap Praja Agung-2024, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. mengajak seluruh masyarakat agar tidak terpecah belah pada saat pelaksanaan Pilkada nanti. 

"Mari gunakan media sosial dengan bijak dan selalu menelusuri kebenarannya jika mendapatkan informasi di media sosial. Jangan sampai terjadi perpecahan dan konflik di masyarakat akibat perbedaan dukungan dalam Pilkada serentak pada 27 November mendatang," imbau Kabid Humas. (BINA-PID)

Setwan DPRD Bali bersama Forward Bali melakukan Studi Tiru ke Dinas SDA DKI Jakarta

JAKARTA , BALI KINI -  DPRD Bali dengan media yang bertugas dilingkungan dewan, digelar Studi Tiru ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. 

Kegiatan tersebut dilakukan guna menggali dan sharing informasi terkait penataan aliran sungai sebagai upaya mengatasi persoalan banjir. Selama ini, DKI Jakarta dinilai berhasil mengatasi persoalan sungai dan banjir yang hampir setiap tahun terjadi.

Rombongan Kehumasan DPRD Bali dipimpin Kasubag TU,  Kepegawaian, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali, I Kadek Putra Suantara dan didampingi Ketua Forum Wartawan DPRD (Forward) Bali. Kedatangan mereka diterima langsung Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Provinsi DKI Jakarta Nugraha Haryadi.

Dihadapan Tim Kehumasan DPRD Bali dan para media, Nugraha Haryadi memaparkan, di DKI Jakarta setidaknya ada 13 sungai yang mengalir. Namun, pihaknya hanya mendapat kewenangan untuk mengelola saja. "Secara kewenangan yang mengatur sungai ada di pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan DKI Jakarta hanya untuk mengelola, seperti untuk mengeruk lumpur. Sedangkan penataan ada di pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (22/08).

Plh Sekdis SDA DKI Jakarta ini menjelaskan, banjir yang terjadi di Jakarta sejatinya disebabkan berbagai hal. Mulai dari banjir kiriman, hingga tingginya debit air, tak mampu ditampung oleh sungai, hingga turunnya ketinggian tanah. "Karena itulah, kami bersama pemerintah pusat membangun tanggul laut. Dan sebab lainnya juga karena perubahan tata guna tanah," sambungnya. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantispasi dan mengurangi potensi banjir. Terbukti setiap tahunnya jumlah kawasan yang terkena genangan banjir berkurang. Pada tahun 2020, setidaknya ada 929 Rukun Warga (RW) yang tergenang banjir. Sementara dari data terakhir yakni tahun 2023 menjadi 257 RW. "Jika pada 2020 ada 929 RW yang terdampak genangan. Lalu di tahun 2021 angkanya turun menjadi 362 RW. Kemudian di tahun 2022 ada 257 RW, termasuk di 2023 yang 257 RW. Walaupun di 2022 dan 2023 jumlah RW yang terdampak genangan jumlahnya sama, tapi cakupan luasan genangannya berkurang," imbuhnya. 

Dirinya mengakui, jika penanganan sungai dan banjir tak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama dengan melibatkan berbagai unsur. Melali Nature Base Solution (NBS), melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Bahkan, dalam penataan sungai, pihaknya juga melakukan pembebasan lahan yang ditempati oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Sungai Ciliwung. "Kita juga ada unit pembebasan lahan. Khususnya penataan Sungai Ciliwung. Itu anggarannya memang besar, karena memang harga tanah di Jakarta mahal. Tapi tetap ganti untung," akunya.

Disisi lain, Kasubag TU,  Kepeg, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara menyatakan, Studi Tiru yang dilakukan bersama rekan media mendapat masukan yang cukup banyak dalam hal penataan dan penanganan aliran sungai. Nantinya, hasil yang didapat bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah provinsi Bali kedepannya.

"Karena pada dasarnya keberadaan air, termasuk air sungai sangat penting. Baik itu sebagai bahan baku air minum, juga fungsinya dalam pertanian. Karena itulah menjaga lingkungan, khususnya sungai sangat penting. Terlebih di Bali ada yang namanya Tri Hita Karana, yang salah satunya, bagaimana kita selalu menjaga hubungan dengan alam dan lingkungan," tutur Kadek Putra.[DR]

Jago berbahasa Inggris, Dewa Jack Jelaskan Keunikan dan Kearifan Lokal Bali dan Kemajuan Pariwisata

 

Hari Pertama Ngantor, Langsung Diundang Bertemu Presiden Zansibar

DENPASAR , BALI KINI - Ketua DPRD Provinsi Bali Sementara Dewa Made Mahayadnya, SH sejak awal dilantik telah memiliki target, semua alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Bali bisa rampung dalam waktu sebulan. Pada hari perdana ngantor di rumah rakyat, DPRD Bali Renon Denpasar, Dewa Mahayadnya yang akrab dipanggil Dewa Jack ini langsung menggelar rapat perdana dengan pihak Sekretariat DPRD Bali, Selasa (3/9).

Politisi PDIP asal Buleleng ini dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Dewan DPRD Bali I Gede Indra Dewa Putra, SE.,MM beserta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah jadwal yang berkaitan dengan rencana kegiatan seiring pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Bali. Diantaranya rencana pembentukan komisi dan pimpinan komisi, Bapemperda, Fraksi dan Tata Tertib di DPRD Bali dan lainnya.

Dalam rapat yang berjalan cepat tersebut, Ketua DPRD Bali Sementara Dewa Jack juga harus menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden Sanzibar Hussein Ali Mwinyi di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung-Bali. Dalam pertemuan tersebut Presiden Zansibar Hussein Ali Mwinyi didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia.

Menurut Ketua DPRD Bali Sementara Dewa Mahayadnya,  dalam pertemuan tersebut membahas tentang pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan dan termasuk bagaimana pengelolaan sampah dan lingkungan serta budaya di Bali. Dewa Jack menjelaskan secara detail bagaimana cikal bakal pariwisata Bali dengan perkembangannya hingga kemajuan pariwisata Bali dan dikenal diseluruh penjuru dunia. "Pariwisata Bali berbasis budaya dengan didukung oleh sejumlah regulasi diantaranya Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Desa Adat,"ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dewa Mahayadnya yang memiliki banyak pengalaman baik didunia pariwisata, sebagai pengusaha muda bahkan memiliki pengalaman panjang sebagai pekerja di kapal pesiar. Tak heran, penjelasannya langsung tanpa mempergunakan penterjemah karena politisi PDIP Bali ini sangat jago dalam berbahasa inggris.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Zansibar berharap ada kerjasama yang bisa dibangun dengan Bali sehingga pihaknya bisa melakukan pengembangan pariwisata dinegaranya dan memiliki kemajauan yang sama seperti kemajuan pariwisata yang ada di Bali. "Sebagai wujud kerjasama tersebut Presiden Zansibar akan membuat nama Jalan Pulau Bali di Zansibar sebagai bentuk apresiasi terhadap Bali,"kata Presiden Zanzibar.

Presiden Zansibar Hussein Ali Mwinyi juga sangat mengharapkan di provinsii Bali ada nama jalan Zansibar juga. Sebab, di negaranya sendiri di Zansibar  warga Bali juga banyak tenaga migran asal Bali bekerja di Zansibar.  Selain itu, tak kalah pentingnya, Presiden Zansibar juga memiliki keinginan besar untuk melakukan pengembangan pariwisata dinegaranya seperti apa yang telah berhasil dikembangkan oleh Bali. Selain pengembangan pariwisata, Presiden Sanzibar juga berkeinginan untuk meniru penataan lingkungan masyarakatnya, pengelolaan sampah sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata dunia seperti Bali.

Mengakhiri pertemuan yang sangat singkat Presiden Zansibar juga berharap kerja sama dan menjalin hubungan ini bisa terus berlangsung. Pola kerjasama yang ingin dibangun;kerjasama Sister Island. Kerjasama ini nantinya akan mampu meningkatkan pengetahuan kedua pihak atas best  practice pengelolaan pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan. Tak kalah pentingnya dapat memberikan manfaat besar meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan peningkatan pendapatan negara dari pariwisata.[rl]

Politisi Senior Mantan Anggota DPRD Karangasem Dari PDI-P Bergabung dengan Tim Pemenangan Gus Par-Guru Pandu

Karangasem, Bali Kini - Politisi senior I Nyoman Winata mantan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk bergabung dengan tim pemenangan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata-Pandu Prapanca Lagosa (Gus Par- Guru Pandu). Hal tersebut terungkap saat mereka melaksanakan pertemuan, Jumat (6/9/2024). 

I Nyoman Winata, yang memiliki pengaruh kuat dan basis massa di Dapil Karangasem 1, DPRD dari Fraksi PDIP ini mengaku akan berjuang bersama mantan anggota DPRD lainnya untuk memenangkan Gus Par-Guru Pandu. 

Tak hanya itu, para politisi lain juga ikut bergabung untuk mendukung Gus Par-Guru Pandu maju menjadi kepala daerah Kabupaten Karangasem.

Ketua Tim Pemenangan Gus Par-Guru Pandu, I Gede Krisna Adi Widana, mengonfirmasi bahwa bergabungnya para mantan anggota DPRD ini akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim pemenangan dalam menghadapi Pilkada pada 27 November mendatang. "Jelas bergabungnya para mantan anggota DPRD Karangasem ini menjadi tambahan amunisi bagi langkah pemenangan Gus Par-Guru Pandu, karena tentunya mereka memiliki basis massa milutan. Nantinya mereka akan menjadi juru kampanye pasangan Gus Par-Guru Pandu,” tegasnya. 

Menurut Gede Krisna Adi Widana, kehadiran para mantan anggota DPRD ini menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi tim pemenangan Gus Par-Guru Pandu. "Mereka memiliki basis massa yang solid dan akan berperan sebagai juru kampanye pasangan Gus Par-Guru Pandu," tegasnya. 

Hadir dalam pertemuan itu, mantan anggota DPRD dari Fraksi Golkar, yaitu I Wayan Tama, I Ketut Badra, dan I Komang Sartika; mantan anggota Fraksi Nasdem, I Made Juita, I Wayan Suarjana, I Nyoman Karta Arianta, dan I Gusti Putu Aryawan; mantan anggota Fraksi Gerindra, I Wayan Latra; mantan anggota Partai Hanura, I Nyoman Budi dan I Nyoman Dwi; mantan anggota PKS, Marjuhin; serta perwakilan dari Perindo, Eka Ade. (Ami)

Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Provinsi Bali Masa Jabatan 2024-2029

Denpasar, Bali Kini – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna pada hari ini dengan agenda utama Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Bali untuk periode 2024-2029, pada Selasa (2/9/2024). Rapat ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj. Gubernur Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, anggota DPR RI dan DPD, serta pimpinan daerah dan organisasi lainnya. Ketua DPRD dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua pihak dan memberikan penghargaan kepada anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas dedikasi mereka.

I Nyoman Adi Wiryatama juga mengumumkan penerimaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan anggota DPRD Provinsi Bali untuk masa jabatan baru dan pemberhentian anggota lama. Beliau menekankan pentingnya peran anggota DPRD terpilih dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Bali selama lima tahun ke depan.

Ketua DPRD memaparkan pencapaian selama masa jabatan 2019-2024, termasuk pembentukan 70 Peraturan Daerah yang mencakup berbagai aspek pengaturan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Beliau juga menyoroti sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam penganggaran serta pengawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Selanjutnya, Ketua DPRD mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pemilu serta mengharapkan kerjasama yang baik dalam periode mendatang. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah anggota DPRD terpilih. (Arn )

Maraknya Tajen, Membangkitkan Taksu Pande Taji

Denpasar , Bali Kini - Keberadaan tempat tajen di setiap daerah di Bali sudah menjadi kegiatan rutin dari siang hingga malam hari. Karenanya, sudah jadi sebutan ada yang namanya tajen malam. Dan, itu selalu ramai didatangi oleh para bebotoh disetiap kalangan. 

Keberadaan judi tajen sebenarnya bukan hal yang tabu terjadi di Bali. Mengutip dari penjelaskan dalam e-Jurnal berjudul Gede Kamajaya, Tajen, dan Desakralisasi Pura oleh Ida Bagus Gede Eka Diksyiantara, dkk. Bahwa permainan sabung ayam atau Tajen merupakan salah satu budaya masyarakat Bali yang sudah berlangsung sejak zaman Majapahit. 

Hal itu tertuang dalam kitab atau pedoman Pararaton, yang di zaman sekarang disebut sebagai sastra Babad. Dalam kitab tersebut, Tajen sudah lama berlangsung sejak era kerajaan Bali. 

Akan tetapi, dalam kitab tersebut tak disebutkan apakah pada saat itu Tajen juga diiringi dengan taruhan atau tidak. Masih dari kitab Pararaton, pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong yakni tepatnya pada masa Kerajaan Gelgel, Tajen sering diadakan di depan Pura Goa Lawah dan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging oleh masyarakat kala itu. 

Sebab, di kala itu sabung ayam bukan hanya permainan adu ayam saja, melainkan sudah menjadi ritual keagamaan. Jadi setelah digelarnya tabuh rah sebagai pembuka, maka terus berlanjut permainan sabung ayam sampai selesai.

Seiring berjalannya waktu permainan sabung ayam atau tajen, kini sudah menjadi kegiatan atau hiburan judi setiap harinya. Bahkan di setiap arena tajen, dibuatkan tempat berbentuk panggung.

Di setiap areana tajen dan dimasing masing daerah punya aturannya sendiri dalam hal memasuki arena tajen. Maksudnya untuk tiket biaya masuk ke arena tajen. Namun bagi mereka yang masuk membawa ayam aduan, tidak dikenakan biaya tarif masuk arena. Adanya tajen juga berbeda beda, ada yang memang rutin dan ada yang setiap seminggu sekali menggelar tajen Undangan. 

Tidak hanya itu, juga seiring waktu dan sudah dilaksanakan lebih dari 5 tahun lalu digelar sebuah tajen kompetisi atau yang dikenal bagi kalangan bebotoh dengan nama Derbi.

Namun, Wartawan ini tidaklah mengupas soal masalah Tajen ataupun keberadaan arena Tajen yang selalu ramai dijejali para bebotoh di beberapa titik lokasi yang ada. Termasuk juga soal jenis ayam aduan yang sering dilagakan atau ditarungkan. Penulis, lebih pada menyimak soal keberadaan jenis Taji yang trend digunakan saat sabung ayam di Bali. 

Setidaknya, dengan maraknya tajen saat ini di Bali. Secara tidak langsung membangkitkan kembali Trah Pande. Bahkan para pengrajin pembuat perkakas sejenis pisau atau belakas (kapak), beralih profesi untuk menjadi Pande Taji. 

Sebelum masuknya ayam import yang kemudian banyak dipersilangkan, jenis taji yang digunakan hanya jenis Taji Bali dengan model lurus (seperti tombak) atau berbentuk liuk seperti Keris. Bukan berati saat ini tidak lagi ada taji Bali, tetap ada namun modelnya lebih sedikit melengkung. 

Jenis Taji yang trend sekarang ini untuk digunakan adalah Taji Sangket. Bahkan beberapa Pande Taji mulai kebanjiran job dalam pembuatan taji jenis ini. Selain job membuat taji, juga job dalam mengasah taji.

Seperti yang dikunjungi Wartawan ini ke Pande Taji di Kepaon, Denpasar Selatan. Jro Pande atau dikenal Pak Yan Taji. Pria berumur 44 ini, menuturkan bahwa kemampuan yang dimilikinya ini telah ada dari sejak Kakeknya. "Dari saya kecil sudah ikut pekak (kakek) saya untuk membantu saat buat perkakas," ungkapnya.

Saat itu, kata dia umurnya baru sekitar 11 tahun. Bahkan kakeknya sudah membuat Taji Bali, namun dirinya hanya membantu untuk mengasah taji. "Belum bisa buat taji, tapi sudah belajar untuk membuat taji. Saat itu hanya fokus cara mengasah taji," kenangnya.

Setelah merantau kebeberapa tempat, singkat cerita ketika telah bersetatus sebagai suami dan memiliki dua anak, barulah menjalani sendiri sebagai seorang Pande Taji. Itu dilakoninya sejak tahun 1999 dengan mengambil tempat di wilayah Kepaon.

Pria asal Bebandem, Karangasem ini menyebutkan bahan untuk membuat taji Sangket, selalu menggunakan bahan dari besi gerinda pemotong baja. Jenisnya pun berbeda, terkadang pelangi, putih polos hingga rada keunguan. 

Dari proses pemotongan, hingga pembentukan dan pengasahan, sampai pada pengujian kualitas sudah layak digunakan, butuh waktu tiga hari menjalaninya. Itu untuk satu paket taji isi 12. "Ada beberapa paket, tapi terkecil saya buatnya untuk isi 12. Paling banyak isi 22 katik taji," akunya.

Disini, pihaknya tidak menyebut berapa harga taji untuk paket tersebut. Karena hal itu sangat privasi. Pastinya, selain menerima paket juga menerima servis dan pengasahan taji. Untuk servis, tentunya akan dikerjakan sepanjang taji tersebut adalah hasil garapannya sendiri. 

Menurutnya dengan adanya tajen sekarang ini, telah membangkitkan kembali Taksu para pande besi untuk menjalani profesi sebagai pembuat taji. Bahkan hampir setiap daerah banyak yang bangkit sebagai pembuat taji, namun bicara soal kualitas dan harga bagianya adalah hal yang tidak bisa disebutkan. Karena masing-masing punya kemampuan dan nilai harga yang berbeda.

Dirinya juga memastikan, dalam membuat taji tidaklah sembarangan. "Baru ada yang pesan, langsung dikerjakan. Tidak bisa begitu, harus cari hari baik kapan waktunya untuk memulai membuat," ungka Pak Yan Taji.

Ketika hari baik ditentukan, dirinya tidaklah langsung serta merta memotong besi untuk bahan taji. Tetapi terlebih dahulu menghaturkan banten permohonan atau 'Pekeling' agar proses pembuatan berjalan lancar. 

Menurutnya hari yang paling bagus saat akan memulai proses pembuatan adalah saat Penampahan Galungan. Namun bagi kebanyakan Pande juga sering menempatkan hari baik proses pembuatan di Wuku Landep dan Pasupatinya saat Tumpek Landep.

"Begiti taji telah selesai sesuai pesanan. Tidak bisa kita langsung berikan, tetap harus di pasupati terlebih dahulu agar astungkara (semoga,Red) si pemilik taji nantinya diberikan berkah kemenangan," tutupnya.[jro]

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali Berikan Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2024

Denpasar, Bali Kini – Pada Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang digelar pada Senin (19/8/20224) Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali membacakan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. 

Dalam rapat tersebut,Fraksi Partai Golkar mengapresiasi upaya maksimal dari (Pj.) Gubernur Bali dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Mereka juga menyarankan agar Pj. Gubernur dan jajaran terkait fokus pada pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga guna mengatasi defisit yang signifikan.

Fraksi Golkar menyoroti pentingnya revisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing. Mereka mengusulkan penambahan pasal yang memberikan kewenangan untuk memberikan insentif kepada pihak ketiga yang membantu pelaksanaan pungutan tersebut.

Selain itu, Fraksi Golkar mendukung pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja khusus Pariwisata untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Mereka juga mengapresiasi terobosan Pj. Gubernur dalam mengatasi kemacetan lalu lintas melalui pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta, dengan catatan agar kajian dilakukan secara transparan.

"Pandangan umum ini disampaikan sebagai bagian dari proses evaluasi dan persetujuan Raperda terkait perubahan APBD yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi defisit anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," Kata Ni Putu Yuli Artini, SE., MM yang membacakan pandangan fraksi. (Ami)

Fraksi PDI Perjuangan Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda Perubahan APBD 2024 di DPRD Provinsi Bali

Denpasar, Bali Kini – Dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang digelar pada Senin, (19/8/2024), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali membacakan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. 

Pandangan umum ini disampaikan oleh Ni Wayan Sari Galung, S.Sos. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pj. Gubernur Bali dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Mereka menilai upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif, dengan pendapatan daerah yang direncanakan meningkat menjadi Rp6,84 triliun, naik sebesar 7,75% dari target awal.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti beberapa isu penting terkait perubahan APBD. Mereka mencatat bahwa belanja daerah direncanakan meningkat tajam menjadi Rp7,77 triliun, mengakibatkan defisit anggaran yang signifikan sebesar Rp929,59 miliar. Defisit ini diperkirakan akan dibiayai melalui penerimaan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk pinjaman jangka pendek sebesar Rp842,85 miliar.

Fraksi ini memberikan catatan positif atas kenaikan target pendapatan daerah dan mendorong upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing. Mereka juga mengusulkan agar dilakukan kajian kembali terhadap target retribusi daerah dan penurunan target Lain-lain PAD yang Sah, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan batas maksimal defisit dan pembiayaan utang daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menutup pandangannya dengan harapan agar langkah-langkah yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan. (Arn)

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun 2024

Denpasar, Bali Kini— Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan II Tahun 2024, yang diselenggarakan pada Senin (19/8/2024). 

Dalam penyampaiannya, I Ketut Juliarta, SH, selaku juru bicara Fraksi Gerindra, mengungkapkan beberapa poin penting terkait perubahan APBD tersebut. Fraksi Gerindra mengapresiasi estimasi pendapatan daerah yang dirancang meningkat menjadi Rp6,8 triliun dari Rp6,3 triliun. Namun, mereka meminta penjelasan mengenai penurunan signifikan dalam kategori Lain-Lain PAD yang Sah, yang turun sebesar Rp262 miliar atau 41,57%. "Kami Fraksi Gerindra mencermati dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun anggaran 2024, mohon penjelasan dari saudara Pj.Gubernur kenapa terjadi penurunan yang cukup signifikan dari Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 262 milyar rupiah lebih atau 41,57% dari 632 milyar rupiah lebih menjadi 369 milyar rupiah lebih, " Katanya. 

Fraksi Gerindra juga menyoroti kenaikan belanja hibah yang signifikan, yaitu sebesar Rp160 miliar atau 16,17%, dan meminta klarifikasi apakah kenaikan tersebut sudah termasuk belanja hibah yang difasilitasi Dewan. Mereka juga mengusulkan agar belanja non-rutin yang tidak mendesak ditunda untuk mengurangi beban APBD di masa depan.

Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong revisi terhadap Perda Pungutan Wisatawan Asing dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi pengelolaan. Mereka juga meminta agar bantuan dari Kabupaten kepada Kabupaten lainnya yang bersumber dari pajak hotel dan restoran dikoordinasikan lebih baik oleh Gubernur.

Menanggapi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah provinsi untuk menggali sumber pendapatan baru guna meningkatkan PAD di tahun-tahun mendatang. Mereka optimis bahwa pemulihan ekonomi Bali pada tahun 2024 akan membawa dampak positif terhadap berbagai indikator ekonomi dan pembangunan. 

Pandangan umum ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan anggaran dapat mendukung pencapaian program-program pemerintah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (Arn/ami)

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun 2024

Denpasar, Bali Kini — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan II Tahun 2024, Senin (19/8/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, I Komang Nova Sewi Putra, SE, mewakili Fraksi Partai Demokrat, mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp6,8 triliun, meningkat dari Rp6,3 triliun. Namun, mereka meminta klarifikasi dari PJ Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengenai peningkatan signifikan pada retribusi daerah yang melonjak dari Rp59 miliar menjadi Rp314 miliar dan penurunan tajam pada kategori Lain-Lain PAD Yang Sah dari Rp632 miliar menjadi Rp369 miliar.

"Fraksi Partai Demokrat bisa memaklumi adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024, terjadi perubahan proyeksi disebabkan adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara, untuk penyesuaian belanja daerah, karena adanya kewajiban untuk mengalokasikan kembali belanja-belanja yang belum terbayarkan pada tahun 2023, dimana kegiatannya sudah terealisasi dan karena keterbatasan keuangan tahun 2023 dengan jumlah yang cukup signifikan," Katanya

Fraksi Demokrat juga memperhatikan peningkatan belanja pegawai sebesar Rp31 miliar, yang disetujui selama tidak ada pemborosan. Mereka menyarankan agar belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tidak mendesak sebaiknya ditunda untuk mengurangi beban APBD.

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai peningkatan belanja hibah sebesar Rp160 miliar dan apakah angka tersebut sudah termasuk belanja hibah yang difasilitasi Dewan. Mereka juga merekomendasikan beberapa langkah untuk penyusunan APBD ke depan, seperti menghentikan belanja yang tidak perlu, merevisi Perda Pungutan Wisatawan Manca Negara, dan menyesuaikan belanja hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi Demokrat menegaskan perlunya melanjutkan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah, termasuk tanah di Nusa Dua dan pusat kebudayaan di Klungkung. Pandangan ini bertujuan untuk memastikan APBD yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah saat ini.[rl]

Bupati Jembrana Ikuti Prosesi Ngebeji dalam Rangkaian Pujawali Pura Jagatnatha

Jembrana , Bali Kini -  Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, turut serta dalam prosesi ngebeji yang merupakan bagian dari rangkaian acara karya pujawali  di Pura Jagatnatha, Jembrana. Prosesi ini berlangsung khidmat di kawasan Pura Jagatnatha pada hari Minggu siang (18/8)  , dan dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta umat Hindu setempat serta krama  pengempon pura .

Ngebeji adalah prosesi penyucian diri dan berbagai perlengkapan upacara di sungai atau sumber mata air suci sebelum pelaksanaan piodalan di pura. Prosesi ini sebagai simbol pembersihan lahir dan batin sebelum umat menghadapkan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Bupati Jembrana menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya dapat terlibat langsung dalam prosesi sakral ini. "Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk kembali menyucikan diri dan mempererat kebersamaan, khususnya dalam menjalankan upacara keagamaan seperti piodalan ini. Sekaligus sebagai rangkaian karya pujawali di Pura Jagatnatha ," ujar Bupati Tamba .

Rangkaian piodalan di Pura Jagatnatha tidak hanya melibatkan prosesi ngebeji, tetapi juga berbagai kegiatan lainnya seperti matur piuning, pecaruan , persembahyangan bersama,hingga penyineban ida batara .

Prawantaka Karya I Kadek Suentra mengatakan , rangkaian pujawali diawali tanggal 14/8 melalui upacara  nuasen karya  . Sedangkan , puncak piodalan akan jatuh pada purnamaning sasih karo pada senin 19/8. Sementara  seluruh rangkaian karya akan berakhir pada upacara penyineban pada rabu 21 agustus 2024.

“ Mudah mudahan seluruh rangkaian acara piodalan ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan makna spiritual diikuti seluruh umat hindu , “ pungkasnya . ( hum jem )

Meriahkan Hari Jadi Provinsi Bali dan HUT RI DPRD Bali Gelar Lomba mancing Berhadiah Besar

Denpasar, Bali Kini- Memeriahkan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Bali dan Dirgahayu Kemerdekaan RI Ke-79, DPRD Provinsi Bali mengadakan Lomba Mancing Berhadiah di kolam kantor setempat, Jumat (16/8/2024).

 

Lomba mancing diikuti pimpinan dan anggota DPRD Bali, Sekwan beserta staf, Pj Gubernur, S.M. Mahendra Jaya yang diwakili Sekda Dewa Made Indra, pimpinan OPD dan staf.

Sebelum lomba dimulai, Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama bersama Sekda Bali, Dewa Indra dan Sekwan Gede Indra Dewa Putra menebar secara simbolis 1,5 kwintal ikan lele untuk dilombakan.

Lomba mancing berhadiah dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud kebersamaan untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa pendiri bangsa, pahlawan dan pejuang Kemerdekaan RI.

"Kegiatan lomba mancing rutin kita laksanakan setiap tahun dengan semangat kebersamaan kita yang sangat luar biasa," ujar Adi Wiryatama disela kegiatan.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan tradisi lomba mancing dalam upaya menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara anggota dan staf sehingga keakraban terus terjalin dengan baik. Selain itu, Adi Wiryatama mengatakan dengan lomba mancing ini juga untuk memupuk kesadaran gemar makan ikan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui hobi mancing.

"Tentu di sini ada hobi para pemancing. Dengan demikian ikan lele akan laku. Ini sangat membantu para petani yang membudidayakan ikan lele. Ada perputaran ekonomi. Inilah kepedulian kita tunjukkan. Semua mendapat manfaatnya sehingga kalau sering ada lomba mancing, ikan lelenya akan laku terus" jelas Adi Wiryatama yang terpilih lolos ke DPR RI. 

Kedepan Adi Wiryatama berharap dengan pimpinan DPRD Bali yang baru akan tetap mengadakan lomba mancing ini. 

"Selanjutnya kita harap tradisi ini akan terus diadakan. Ya, saat pandemi covid lalu tidak kita laksanakan dua tahun. Ini bukan untuk anggota dewan saja tapi bagimana melalui lomba mancing ini kita juga bisa menghibur masyarakat karena selesai lomba, nanti sore kita buka kolam ini untuk masyarakat," tandasnya. 

Selama satu jam durasi lomba mancing ini, para peserta terlihat sangat antusias mengikuti lomba. Silih berganti para peserta menaikkan ikan lele yang terkena kail pancing. 

Tampil sebagai pemenang 1 yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dengan perolehan 13 kilogram, disusul BPBD Bali sebagai pemenang II dengan perolehan 12 kilogram (jumlah ikan lebih banyak) dan pemenang III Biro Organisasi (12 kg).

Pemenang pertama mendapatkan sepeda motor listrik, pemenang kedua berhak atas kulkas, dan televisi untuk pemenang ketiga. (Tm1)

Sekretariat DPRD Provinsi Bali menerima Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024

Denpasar , Bali Kini -Sekretariat DPRD Provinsi Bali menerima Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024 Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan pada serangkaian kegiata n Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar pada hari Rabu, 14 Agustus 2024. 

Penerimaan Penghargaan ini diberikan oleh Pj. Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, serta Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, SE., MM. Pemberian Penghargaan Adhyasta Prajaniti tersebut adalah sesuai dengan hasil penilaian tim penilai pemberian penghargaan dengan evaluasi/visitasi, karya tulis, pemaparan dan wawancara kepada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta Berita Acara Penetapan Pemenang Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024 Nomor B.09.700/3764/IR.I/ltprov tanggal 06 Juni 2024.

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam penerimaan penghargaan ini mendapatkan peringkat terbaik kedua dengan total nilai sebesar 87.05. Sedangkan untuk peringkat pertama diraih oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan nilai 89.99 dan peringkat ketiga dengan nilai 86.00 diraih oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.Denpasar [tim/lp]

Gubernur Bali Peringati Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali dalam Sidang Paripurna Istimewa

Denpasar, Bali Kini —  Sidang Paripurna  Istimewa DPRD Provinsi Bali diadakan pada Rabu (14/8/2024) diikuti oleh PJ Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, yang dimana membahas terkait peringaPuhakan Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali. Sidang ini diselenggarakan di Gedung DPRD Bali dengan tema “Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali”.

Dalam pidatonya, Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan pencapaian yang telah diraih Bali selama 66 tahun. Pihaknya mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah, sivitas akademika, sektor usaha, tokoh adat, dan masyarakat Bali yang telah berkontribusi dalam pembangunan provinsi ini.

Gubernur menyoroti keberhasilan Provinsi Bali dalam mengatasi isu-isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan stunting. Beberapa langkah strategis yang telah diambil meliputi verifikasi data untuk program bantuan sosial, peningkatan produktivitas masyarakat, dan pelatihan kerja. Gubernur juga menekankan pentingnya penanganan stunting melalui program edukasi dan pendampingan untuk ibu hamil serta balita.

Pidato Gubernur juga mencakup pembahasan mengenai berbagai program unggulan, seperti pengembangan infrastruktur transportasi massal, pengelolaan sampah, dan sertifikasi produk lokal. Beliau mencatat pertumbuhan ekonomi Bali yang terus meningkat, dengan PDRB yang mencapai lebih dari Rp 74,77 triliun pada triwulan II 2024, serta investasi yang melampaui target tahun ini.

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, Gubernur mengajak seluruh stakeholder untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang damai dan demokratis. Dukungan dari semua pihak diharapkan dapat mewujudkan pemilihan yang aman dan sukses.

PJ Gubernur mengakhiri pidatonya dengan mengajak seluruh masyarakat Bali untuk menghormati jasa-jasa para pendiri dan pejuang Bali. Ia menyampaikan terima kasih atas kontribusi semua pihak dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali.[rl]