-->

Rabu, 19 Juni 2024

Rapat Paripurna, Provinsi Bali Terima Opini WTP untuk APBD 2023 dan Sambut RPJPD 2025-2045


Bali Kini -
Dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, PJ Gubernur Bali menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. Serta rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Bali. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, (Buda Wage, Menail) tanggal 22 Mei 2024, Pemerintah Provinsi Bali telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini berhasil diraih untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menandai sebuah prestasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. 


Pj Gubernur Provinsi Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah turut serta dalam mencapai opini WTP ini. Menurutnya, opini tersebut bukan sekadar prestasi administratif normatif, melainkan juga sebuah pengakuan terhadap integritas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini juga menjadi sebuah tantangan besar untuk terus mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang.


Selain itu, dalam rapat tersebut juga disampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan tersebut mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 6,77 triliun atau 93,45% dari target, serta realisasi belanja daerah sebesar Rp 6,60 triliun atau 83,29% dari anggaran yang telah dianggarkan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga berhasil mencatatkan sisa lebih pembiayaan sebesar Rp 171,48 miliar pada tahun anggaran tersebut.


Sementara itu, untuk memastikan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045. "Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi pembangunan Bali menuju masa depan yang lebih baik, sesuai dengan visi Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan," Kata PJ Gubernur dalam sambutan yang dibacakan. 


Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan yang turut berperan dalam memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta pembangunan jangka panjang di Provinsi Bali. (am/*)

Jumat, 14 Juni 2024

DPRD Provinsi Bali Luncurkan e-Audiensi, Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Online


Karangasem, Bali Kini -
Sekretariat DPRD Provinsi Bali meluncurkan terobosan inovatif dengan memperkenalkan e-Audiensi, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD.


Launching dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, SE.,MM yang saat itu didampingi Kepala Bagian Persidangan, Kasubag dan Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Provinsi Bali.


Dihadiri pula oleh; Diskominfos Provinsi Bali, Dinas PMA Provinsi Bali, Dinas PMDK Provinsi Bali serta dari awak media elektronik, cetak dan online, pada Jumat (14/6/2024) diruang Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali. 


Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, e-Audiensi diluncurkan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin bertemu dengan pimpinan atau wakil rakyat di Provinsi Bali. Dengan fitur e-Audiensi, masyarakat dapat mengajukan permohonan tatap muka melalui surat, telepon, WhatsApp, atau menggunakan aplikasi online yang disediakan.


"Kami akan mengkoordinasikan permohonan audiensi dengan pimpinan dan memberikan jadwal kepastian untuk kapan audiensi bisa dilakukan," jelas Dewa Putra. "Kami berharap masyarakat bisa merespon dengan baik sehingga aspirasi mereka dapat ditampung dan diberikan rekomendasi oleh dewan."tandasnya.


Terkait kepastian diterimanya permohonan audiensi, Dewa Putra menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat pasti akan diterima, dengan penyesuaian jadwal pimpinan. "Kami akan menyusun SOP agar respon dapat dilakukan secepat mungkin, tidak seperti sebelumnya yang berlarut-larut," tambahnya.


Diharapkan dengan adanya inovasi e-Audiensi, masyarakat Bali dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD tanpa terbebani jarak dan waktu. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Provinsi Bali dalam meningkatkan partisipasi publik dan tata kelola yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. (Am/rl)

Selasa, 11 Juni 2024

Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 di Jembrana , Tamba Ipat ikuti Lomba Sambung Lagu


Jembrana, Bali Kini
- Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 di wilayah Kabupaten Jembrana berlangsung meriah. Dengan mengusung tema  “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia maju”, acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan menarik, salah satunya adalah lomba sambung lagu yang diikuti oleh para pejabat Pemkab Jembrana dan instansi terkait.


Acara yang digelar di Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Jembrana ini semakin semarak dengan kehadiran Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Krisna (Ipat).  Kedua pemimpin daerah tersebut tidak hanya sekedar hadir, namun turut  serta meramaikan lomba sambung lagu. Penampilan mereka sukses menghibur dan menambah semangat para peserta lainnya.


Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan apresiasi kepada TP PKK kabupaten Jembrana atas kerja keras dan dedikasi untuk membantu melancarkan program-program Pemerintah Daerah. 


Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 tingkat Kabupaten Jembrana tahun 2024, Selasa (11/6).


Menurutnya salah satu program strategis Pemkab Jembrana saat ini yang juga sejalan dengan Program Nasional yaitu Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrim serta Penurunan Angka Stunting. Ia berpendapat TP PKK Jembrana dibawah komando Ketua TP PKK Jembrana Ny. Chandrawati Tamba sangat proaktif hingga turun ke desa-desa demi menyukseskan program tersebut.


“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Tim Penggerak TP PKK Jembrana yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mendukung program-program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya. 


Bupati asal desa Kaliakah itu menambahkan bahwa kegiatan seperti ini bukan hanya sebagai ajang untuk bersenang-senang, tetapi juga sebagai sarana mempererat rasa kekeluargaan  dan kerjasama serta berbagi kebahagiaan. “Lomba  sambung lagu ini adalah contoh kecil dari bagaimana kita bisa bekerja sama dan saling mendukung untuk kemajuan Jembrana,” tambahnya. 


Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan TP PKK Jembrana akan terus memberikan kontribusi positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. 

“Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, ” harapnya. 


Sementara itu,  Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny. Chandrawati Tamba berkesempatan membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian menyampaikan visi TP PKK yaitu terwujudnya keluarga yang berimab dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Maka, tema hari kesatuan gerak pkk ke-52 tahun 2024 adalah "Bergerak Bersama PKK, mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju". 

“Bergerak bersama mengandung makna keserempakan gerak kader PKK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga rakyat Indonesia, ” ungkapnya. 


Pihaknya berharap agar dapat mengembangkan program-program PKK, sehingga senantiasa sejalan dengan program-program pemerintah dan pemerintah daerah. 


Lebih lanjut, melalui 10 program pokok PKK, tim penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergitas dengan para stakeholder, baik dengan pemerintah dan pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


“Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian kita semua yakni, memantapkan pemahaman mengenai filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional dan daerah serta pencapaian PKK dalam pelaksanaan rencana Induk gerakan PKK tahun 2021-2024,” jelas Ny. Chandrawati Tamba membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK (adi/hum)

Kamis, 23 Mei 2024

Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali BPK RI Menyerahan LHP Tahun Anggaran 2023


Bali Kini -
Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Dengan agenda “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi dan Gubernur  Bali”. 

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2023. "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran," Tandasnya. 

Memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2023 secara bersama-sama. 

Menindaklanjuti hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan terinci yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. 

"Dalam kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali menyampaikan penghormatan yang tinggi serta terimakasih kepada Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA, CFrA dan kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terimakasih serta apresiasi atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dengan adanya pemeriksaan terinci oleh Tim BPK RI tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan kami dalam menyajikan laporan keuangan selama ini, " Tandasnya. 

Atasi temuan- temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemerintah provinsi Bali telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil pemerikasaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan untuk menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah kedepannya. (*)

Senin, 20 Mei 2024

Usai Mencuri, Wanita Ukraina Bersama Putrinya Dideportasi


Badung, Bali Kini
– Seorang Ibu beronisial IG (35) berkewarganegaraan Ukraina dipulangkan pihak Imigrasi Denpasar usai menjalani proses hukum di PN Denpasar. Ia dideportasi bersamaan dengan putrinya yang baru beranjak 9 tahun. 

Semula IG mengunjungi pulau Bali bersama seorang putrinya yang berkewarganegaraan Inggris VK untuk menikmati waktu liburannya. Ia mengaku masuk Indonesia pada 21 Juli 2023 menggunakan Visa On Arrival. 

Beberapa bulan kemudian, Ia terlibat permasalahan yang membuatnya harus berurusan dengan hukum. Pada tanggal 30 Oktober 2023, dengan alasan depresi karena ditipu pihak agensi perihal pengajuan visa ke negara Inggris, IG nekat mencuri beberapa perhiasan di sebuah toko cinderamata di kawasan Canggu. 

Sejumlah barang yang berhasil digasak antara lain kalung silver beserta liontin, cincin, kaca mata, tempat kaca mata berbahan kulit dan lilin pewangi ruangan. Perbuatan IG membuat pemilik toko mengalami kerugian 12 juta Rupiah lebih.

Menyadari kesalahannya, IG menghubungi pihak toko keesokan harinya berharap sang pemilik toko melaporkan dirinya ke Polisi agar ia dapat segera dideportasi ke negara Inggris. Bahkan IG juga melaporkan kesalahan dirinya ke Polsek Canggu. 

Alih alih langsung dideportasi sesuai harapannya, kasus yang dialami IG membuatnya harus menjalani proses hukum yang berakhir pada putusan 4 bulan penjara di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Sedangkan anaknya VK ditempatkan di luar Lapas dengan seorang WNI yang menjadi teman IG. Dalam kasusnya, dirinya sudah menyelesaikan dengan pihak toko untuk ganti rugi terhadap barang barang yang diambil.

Setelah selesai menjalani masa hukuman, IG diserahkan ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai, dan pada 6 Maret 2024 oleh Imigrasi Ngurah Rai IG beserta putrinya diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar untuk didetensi dan diupayakan pendeportasiannya lebih lanjut. 

Kepala Rudenim Denpasar, Gede Dudy Duwita mengatakan setelah IG dan VK didetensi selama 74 hari dan jajarannya berusaha ekstra dalam mengupayakan pendeportasiannya, maka IG dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan seluruh biaya ditanggung oleh yang bersangkutan. 

"Diberangkatkan dari Airport Ngurah Rai dengan tujuan akhir London Gatwick Airport, Inggris. IG yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi," Singkat Duddy.[jro]

Sabtu, 11 Mei 2024

Surabaya Punya KAS-RAP, Setwan DPRD Bali Sambangi Surabaya Tiru Inovasi Perlindungan Anak Dan Perempuan


Laporan Rep : Arnawa

Surabaya, Bali Kini  - Surabaya memiliki program 'Kampunge Arek Suroboyo Ramah Anak dan Perempuan (KAS-RPA),yang merupakan bagian upaya dan inovasi dalam hal mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. untuk itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Provinsi Bali bersama rombongan Forum Wartawan DPRD (Forward) Bali yang dipimpin Kabag Persidangan Setwan I Gusti Nyoman Agung Wikrama melanjutkan studi tiru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, pada Rabu (8/5/2024). hal ini merupakan upaya untuk mendorong inovasi soal perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya Relita Wulandari, menjelaskan jika terdapat program KAS-RPA. "Program ini merupakan bagian dari upaya Surabaya kota responsif gender, kami menciptakan Kota yang ramah untuk perempuan dan anak," Katanya. KAS-RPA memiliki 5 program kampung yang ideal yaitu, kampung belajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung aman, kampung kreatif produktif. Setiap kampung yang memiliki indikator syarat yang harus dipenuhi. Peta koordinasi KAS RPA yakni koordinator/mentor dari DP3APPKB, pendukung utama (kecamatan pembina) dan kelurahan (pelaksana dan pembina RW), aktor utama (RT/RW warga kampung) dan pendamping/ide kreatif (mahasiswa).

"Kampung Belajar diantaranya fasilitasi dan pendampingan belajar anak, pembinaan mental keagamaan dan kebhinekaan, penguatan taman bacaan masyarakat, bebas anak putus sekolah. Lalu, indikator pemenuhan KAS-RPA Kampung Sehat yakni bebas asap rokok, lingkungan bersih, hijau dan bebas nyamuk, bebas miras dan narkoba, bebas gizi buruk dan stunting, perilaku hidup bersih sehat, gerakan sayang ibu, pendidikan kesehatan reproduksi," Terangnya.

Kabag Persidangan Setwan DPRD Bali I Gusti Nyoman Agung Wikrama yang didampingi Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Protokol Kadek Putra Suantara, mengatakan kunjungan ke DP3APPKB Kota Surabaya ini dipilih karena untuk mendorong inovasi pemerintah Bali untuk mengembangkan peraturan soal perlindungan perempuan dan anak serta menumbuhkan sinergitas antara awak media dan pemerintah sebagai pilar demokrasi yang memiliki fungsi menyerap aspirasi rakyat yang diwujudkan dalam tiga fungsi yaitu, Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Penganggaran, dan Pengawasan.

Dia juga mengatakan setelah mendengar penjelasan dari DP3APPKB Kota Surabaya, diharapkan awak media akan mendapatkan pembanding antara regulasi yang ada di Bali dan Surabaya. "Kunjungan ini kami harapkan dapat memberikan edukasi dan dorongan kepada pihak pemerintah daerah, bukan hanya gubernur, tetapi juga Dewan untuk lebih konsen terhadap regulasi perlindungan perempuan dan anak," paparnya.

"Walaupun saat ini kita sudah konsen, tentu kita perlu lihat dari daerah yang sudah lebih dulu berhasil merealisasikannya, tentu dari kunjungan ini kita akan perkuat bersama-sama dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih konsen terhadap isu perlindungan anak dan perempuan," pungkasnya. Sembari berharap semua aspirasi itu dapat diwujudkan di Bali, salah satunya melalui media dimana media sebagai  pilar demokrasi 'corong' masyarakat agar menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Selain itu Wikrama mengungkapkan, DPRD Bali saat ini konsen terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak. Provinsi Bali telah memiliki Peraturan Daerah tentang Anak. Bahkan saat ini pun Dewan Bali sedang membahas tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sudah disetujui menjadi Perda. 

"Di Jawa Timur ini akan mendapat penjelasan terkait program-program perlindungan anak dan perempuan termasuk inovasi, perencanaan dan dukungan anggaran, evaluasi serta kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak," sambungnya. (ar/r2]

Sempurnakan Perda Perlindungan Anak Dan Perempuan, Setwan DPRD Bali Study Tiru Ke Jawa Timur


Laporan Rep : Arnawa


Surabaya , Bali Kini - Dalam upaya penerapan Perda Perlindungan anak dan perempuan, Setwan DPRD Bali melaksanakan studi tiru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) pada, Selasa (7/5/2024). Dalam penerapan Perda tersebut di Bali, Sekretariat DPRD Bali mengajak anggota Forum Wartawan DPRD Bali melakukan studi tiru ke Provinsi Jawa Timur sejak Senin 6-9 Mei 2024 guna melihat keberhasilan Pemprov Jatim yang dibuktikan dengan segudang prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional. 

Pelaksanaan studi tiru dibarengi oleh Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali, yang dipimpin oleh abag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama didampingi Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Bali Kadek Putra Suantara, Ketua Forwad DPRD Bali Made Arnyana dan diikuti puluhan wartawan yang bertugas di DPRD Bali. 

Rombongan diterima  oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) Diana Rimayanti dan juga didampingi jajarannya.

Alasan dipilihnya Pemprov Jatim, tak lain karena keberhasilan dan Segudang Prestasi yang diraihnya, baik Nasional maupun  Internasional. Sejak ditetapkannya Perda Nomor 3 tahun 2023 atas perubahan  Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada 14 Juni 2023, DPRD Bali sangat konsern pada upaya perlindungan anak dan perempuan. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu telah ditetapkannya Perda Inisiatif dewan tentang Pengarusutamaan Gender. Kabag Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama memiliki alasan kenapa memilih Jatim, hal itu dikarenakan luas wilayah Provinsi Jatim dengan 29 kabupaten dan 9 kota dan jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi ketimbang penduduk laki-lakinya. Menurutnya selama kepemimpinan Jawa Timur oleh Gubernurnya perempuan Khofifah Indar Parawansa,red ), telah banyak melakukan inovasi dalam upaya Pemprov Jatim memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. "Berkaca keberhasilan Jatim tersebut pihaknya juga ingin memberi dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih konsern pada upaya perlindungan perempuan dan anak,”katanya.


Sekretaris Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur, Diana Rimayanti juga menyampaikan indeks Pemberdayaan Gender di Jatim terus mengalami peningkatan dan terakhir ada di angka 91,85. "Pemprov Jatim juga meraih 13 kali Anugerah Parahita Ekapraya dan diantaranya 5 kali kategori Mentor,"ujarnya. Diana Rimayanti menambahkan, dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jatim, semua kabupaten/kota telah mendapatkan penghargaan kabupaten/kota layak anak, dengan kategori minimal madya.  Selain itu Indeks Perlindungan Anak dan Indek Perlindungan Khusus Anak tiap tahun juga meningkat. 

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat di tahun 2022 ada 1.362 kasus dan di tahun 2023 ada 1.531 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2022 ada 968 kasus dan di tahun 2023 ada 972 kasus. "Jumlah kasus ini meningkat karena korban berani melapor melalui layanan UPT Lapor Pak Tangkas Tuntas (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) sehingga pemenuhan hak-hak korban juga meningkat,"Tandas Diana.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur,  juga menerangkan jika Jatim terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan 7721 desa memiliki berbagai keberagaman sosial dan budaya. Sementara jumlah penduduk Jatim saat ini terdiri dari 20,76 juta penduduk laki-laki dan jumlah  penduduk perempuan mencapai 20,88 juta jiwa dan dari jumlah penduduk, Jatim seperempatnya adalah anak-anak. (ar/R2)

Selasa, 23 April 2024

DPRD Provinsi Bali Sahkan Perda Pengarustamaan Gender


Bali Kini -
DPRD Provinsi Bali melaksanakan sidang Paripurna ke 8 membahas terkait Raperda Pengarustamaan Gender, pada Senin (22/4/2024). Dimana pada intinya Raperda Pengarustamaan Gender (PUG) disahkan menjadi Perda. 


"Dalam sinkronisasi energi dan semangat Hari Kartini, akhirnya kita bersama dapat merampungkan penyusunan, pembahasan sampai dengan penetapan Raperda tentang PUG sebentar lagi. Setelah melalui proses yang panjang, dari penyusunan, pembahasan terhadap Naskah Akademik dan Draft Raperda dengan pihak Kampus, Kemenkum HAM RI Kanwil Provinsi Bali, Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Biro Hukum dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Serta mendengar masukan dan aspirasi dari puluhan LSM, organisasi masyarakat dan penggiat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik lokal maupun nasional. Bahkan juga melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA RI), yang diterima langsung oleh Ibu Menteri, Sesmen, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Staf Khusus dan lain-lain. Sehingga terpenuhi azas kemutakhiran data dan dapat diharmonisasi serta disinkronisasikan muatan substantif dalam Raperda PUG, dengan peraturan-peraturan terbaru yang telah diundangkan, dalam apa yang dikenal sebagai “Revitalisasi PUG” oleh Kemen PPPA RI. Yang juga telah diselaraskan dengan Perpres tentang STRANAS RI dalam menuju Tahun Emas 2045, sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045," Kata I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri yang saat itu membacakan bahasan hasil pembahasan rapat paripurna. 


Perda PUG ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali agar mengoordinasikan Kabupaten/ Kota yang belum memiliki Perda tentang PUG untuk menyusun, membahas dan menetapkannya. Karena dalam penyelenggaraan PUG ini, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada aras yang bersesuaian dan juga sangat bersifat lintas Perangkat Daerah (PD), antara PD Perencanaan, PD Penganggaran, PD Pelaksana dan PD Pengawasan, agar terjadi proses percepatan yang nyata dan terukur.

Direkomendasikan juga agar dalam melakukan Pelembagaan, Peningkatan SDM dan Internalisasi serta Penyusunan Data Terpilah, sumber daya manusia yang sudah mendapat pendidikan, terlatih dan memiliki keterampilan perihal penyusunan anggaran yang responsif gender, penyusunan program dan kegiatan yang sensitif gender, atas alasan peningkatan karier mesti dilakukan mutasi dari PD semula, sehingga terjadi tour of duty and tour of area, supaya tetap terhubung dan difasilitasi wadah (link and access) agar tetap bisa berkomunikasi dan berpartisipasi aktif dalam urusan PUG tersebut. 


Dasar Hukum yang relevan dalam PUG berdasarkan masukan saudara PJ Gubernur Bali sebagai Biro Hukum, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi Bali, Kemenkum HAM RI Kanwil Bali dan Kemen PPPA RI juga telah dimasukkan.


Selain itu Pokja PUG juga akan dilaksanakan dengan beberapa tugas seperti mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah,melaksanakan sosialisasi PUG kepada pihak terkait, menyusun rencana aksi tahunan; mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender; merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun Profil Gender Daerah; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah; menyusun Rencana Aksi PUG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan; melaporkan hasil pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur; dan memilih dan menetapkan Focal Point PUG dan tim teknis di setiap Perangkat Daerah. (.)

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved