-->

Rabu, 24 November 2021

Ketok Palu Masing-masing Fraksi Terhadap Raperda Gubernur Bali


Denpasar , Bali Kini -
Sebanyak lima Fraksi di Dewan Provinsi Bali memberkan pendangannya terhadap Raperda Gubernur Bali. Pembacaan dari masing-masing fraksi ini merupakan hasil final yang disampaikan di gedung DPRD Bali.


Mengawali penyampaian pndangan secara umum diawali dari Fraksi Nasdem, PSI Hanura, yang dibacakan oleh Dr.Somvir. Mengenai, Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) dinilai Fraksi gabungan ini sudahlah sangat tepat, karena kawasan Pusat Kebudayaan Klungkung yang menelan anggaran fantastis harus punya feed back sesuai harapan.


Namun ditegaskan agar bukan sekadar pengelolaan sebagai pusat seni, pertunjukan ataupun kegiatan budaya dan lain-lainnya. Pusat kebudayaan Bali harus dikelola secara profesional, sebagai salah satu destinasi pariwisata Bali, yang menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejarah seni dan budaya Bali.


Tugas Perseroda ini cukup banyak; terutama bagaimana bisa turut mengembangkan ekonomi Pulau Dewata, terkhusus bisa dirasakan langsung oleh krama Kabupaten Klungkung yang menjadi lokasi  keberadaan Pusat Kebudayaan dimaksud.


"Penyerapan tenaga kerja juga menjadi isu keberadaan Perseroda ini. Siapa yang menjadi pimpinan dan jajaran Perseroda ini haruslah orang-orang yang tepat dan cakap di bidangnya. Adapun rencana pendirian anak perusahaan, hendaknya juga memegang  prinsip tidak mematikan para pelaku usaha sejenis," jelasnya.


Sementara itiu Nyoman Laka dari Fraksi PDIP mencermati soal peningkatan pada layanan internet dan wifi, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di  Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.


Karena semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata. Mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju semua bisa dilakukan lewat smartphone. 


Pemerintah harus jeli melihat situasi saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah, dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran Online atau pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).


"Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi, Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mendukung dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut Perumda Kerthi Bali Santhi. Harapan Kami, keberadaan Perumda Kerthi Bali Santhi yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka penguatan kualitas alam, manusia dan budaya Bali  menjadi sangat diperlukan. Pemerintah agar memastikan managemen Perusahaan Umum Daerah ini dikelola oleh SDM yang mumpuni dibidangnya," beber Laka mewakili dari Fraksi PDIP.  


Sedangkan Ketut Juliarta dari Fraksi Gerindra, mengenai Raperda Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali. Ditegaskan bahwa ketenaran Pulau Bali sangat banyak dimanfaatkan oleh pengusaha, baik pengusaha lokal maupun pengusaha internasional sebagai nama produknya. 


Bahkan kekayaan Bali dalam bentuk tak benda pun  sempat diklaim oleh Negara tetangga. Banyak juga hasil karya pengrajin Bali diklaim oleh pengrajin Negara lain. "Kami Fraksi Gerindra mendukung usaha saudara Gubernur melebelisasi setiap produk yang memanfaatkan Branding Bali agar berkontribusi terhadap Adat dan Budaya Bali. 

Hanya saja pada Bab VII Ketentuan Sanksi, tidak ada sanksi tegas bagi mereka yang bukan orang Bali dalam menyalahgunakan Branding Bali," jelas Juliarta.


Komang Nova Sewi Putra, SE mewakili Fraksi Partai Demokrat menharankan kepada Gubernur agar pengelolaan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Klungkung dan Kabupaten-Kabupaten sekitarnya  dan Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya. 


Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undng Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah, Pendirian BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 


"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Fraksi Partai Demokrat bisa memahami dan setuju untuk membahas bersama-sama Raperda ini hingga sampai menjadi Perda," sebutnya.


Sementata itu dari Faraksi Golongan Karya yang dibacakan oleh I Made Suardana, ST. Menyampaikan mengenai perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 hendaknya dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang berkembang pada masa pandemi Covid-19 saat ini. 


Khususnya terkait pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengangguran, investasi, pariwisata, sosial kemasyarakatan, serta infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 hendaknya disertai penjabaran secara operasional beserta target-target kuantitatif pembangunan berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi atma kerthi, wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, jagat kerthi, dan jana kerthi. 


"Filosofi dan kearifan lokal harus dikembangkan dan dijabarkan dalam strategi dan program agar tidak hanya bersifat kualitatif," puput, Suardana.[ar/5]

Selasa, 23 November 2021

Pandang Akhir Fraksi PDIP DPRD Bali Tentang Promosi Pariwisata


Denpasar , Bali Kini -
Menyimak penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster, tentang Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali dalam mewujudkan kepariwisataan Bali yang dinamis dan  sustainable, diperlukan adanya tata kelola dan kelembagaan yang kuat dengan berbasis teknologi digital. 

Penyelenggaraan Kepariwisataan digital ini memiliki tujuan  meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Bali dan  menangkap peluang bisnis digitalisasi yang menjanjikan. Hal ini sangat didukung sepenuhnya oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.


Pun demikian Fraksi berlambangkan sapi gemuk moncong putih ini, berpendapat,

Pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi seluruh sektor industri, terutama pariwisata Bali. Kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik dengan mulai diterapkan di pariwisata berbasis  digital tourism. 


"Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Bali melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekadar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali," kata Nyoman Laka, mewakili membacakan pandangam akhir di gedung Dewan Provinsi Bali.


Tren digital tourism, kata dia tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Sebab, digital tourism secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. 


"Tentu bukan hal yang sulit, karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet," sambungnya. 


Saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan, pre-on-post journey, hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Dengan kata lain, Langkah pemerintah Provinsi Bali menerapkan strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggaet wisatawan mancanegara, dan membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali pasca pandemi COVID-19.


Namun halnyang perlunya menjadi parhatian adalah Peningkatan pada layanan internet dan wifi,  berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di  Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.


Karena semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata. Mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju semua bisa dilakukan lewat smartphone. 


Pemerintah harus jeli melihat situasi saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah, dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran Online atau pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 


Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi, Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mendukung dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut Perumda Kerthi Bali Santhi. 


"Harapan Kami, keberadaan Perumda Kerthi Bali Santhi yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka penguatan kualitas alam, manusia dan budaya Bali  menjadi sangat diperlukan. Pemerintah agar memastikan managemen Perusahaan Umum Daerah ini dikelola oleh SDM yang mumpuni dibidangnya," tegas Loka.[ar/5]

Selasa, 16 November 2021

Pembahasan Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Denpasar, Bali Kini -
Pada saat pembahasan yang dilakukan dalam Rapat-rapat Kerja antara pihak legislatif dan eksekutif, muncul juga beberapa penekanan hal-hal yang penting.


Demikian disampaikan, AA Ngr Adhi Ardhana, ST membacakan penyampaian dari Dewan Provinsi Bali, Selasa (16/11) di Gedung DPRD Bali.


Hal yang direkomendasikan sebagai berikut: Terhadap keberadaan Forum Pendapatan Daerah, meskipun telah ditanggapi dengan merujuk pada hasil pemeriksaan Irjen Kemendagri RI. 


Namun menyimak dan mencermati Penyusunan Draft Raperda PKD khususnya perumusan muatan materi Pasal 1 angka 9 yaitu “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".


Dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut yang menekankan pada azas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, adalah tercermin pada fungsi DPRD sebagaimana diamanatkan Pasal 99 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu “Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur”. 


Demikian juga untuk Fungsi Pengawasannya. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut disarankan karena dipandang penting dibentuk Forum Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai wahana informasi, komunikasi, dan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah antara DPRD dengan Gubernur dan Perangkat Daerah-nya. 


"Forum Pendapatan Daerah tersebut dibuat dan ditugaskan dalam rangka menjalankan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD untuk membangun persepsi yang sama, dan kesepahaman terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah," baca Ngurah Adhi.


Walaupun mengenai aset daerah, telah diatur dalam perda tersendiri, tetap dipandang perlu untuk direkomendasikan agar melaksanakan pendataan, penataan, pengelolaan, pemanfaatan, termasuk penjualan atau penyewaan aset-aset daerah, secara tertib dan taat azas sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.  


"Dan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum serta rasa keadilan, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah aset yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bila perlu tidak dilanjutkan lagi," sebutnya.


Pada intinya agar tercipta suatu sistem tata kelola aset daerah secara baik dan benar, sehingga menjadi sumber pendapatan yang sah dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Disarankan agar tambahan Ayat dalam Pasal-pasal: Pertama, tentang Pasal 55 Ayat (3) “Belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja penguatan Desa Adat”. 


Dan Kedua, Pasal 185 Ayat (3) “Gubernur memberitahukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada DPRD”; diperjuangkan betul agar tetap dinormakan.


Karena setelah kesepakatan penetapan Raperda ini sebagai Perda, antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali, tentu masih ada lagi tahap harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan nomor Register. 


Pada saat itu, mohon disampaikan dan dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya ketiga rekomendasi DPRD Provinsi Bali di atas. Pada intinya, sebagaimana amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maka dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ini, koordinasi yang baik antara Gubernur Bali dan jajarannya, dengan DPRD Provinsi Bali adalah keniscayaan yang harus terus dirawat dan dilakukan dengan taat. Karena hal ini menyangkut tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [ar/5]

Senin, 01 November 2021

Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi


Denpasar , Bali Kini –
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) berkesempatan membacakan  Jawaban Gubernur Bali Wayan Koster terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, di Ruang Sidang Utama DPRD Prov Bali, Denpasar, Senin (1/11). 


Secara umum, Gubernur Bali seperti yang dibacakan oleh Wagub Cok Ace sangat mengapresiasi dan sependapat terhadap pandangan para fraksi DPRD Prov Bali. Beberapa poin yang disepakati seperti pencantuman Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mensinkronkan dan mengharmonisasi pengaturan mengenai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyempurnaan Pasal 2 Ayat (2) diganti menjadi transparan, akuntabel dan partisipatif, serta akan mempertimbangkan usulan penambahan frase penetapan jumlah penghapusan piutang sampai dengan 5 miliar dengan pemberitahuan kepada DPRD. Karena, ia mengatakan bahwa penormaan pasal-pasal yang diatur dalam Raperda sudah sesuai dengan penormaan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun usulan-usulan lain yang menjadi perhatian dalam jawaban Gubernur juga disampaikan oleh Wagub Cok Ace. Menurutnya Forum Pendapatan Daerah direkomendasikan untuk ditiadakan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri karena tidak ada rujukan regulasi. Hal lain yaitu belanja barang/jasa untuk Desa Adat akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, termasuk belanja penguatan desa adat. “Mengenai transparansi informasi dalam laporan keuangan, selama ini telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Audited selalu diumumkan di media massa. 


Isu di luar substansi Raperda juga disoroti dalam jawaban Gubernur, sperti pemberian bonus pada atlet berprestasi pada PON XX Papuan 2021 akan dialokasikan dalam RAPBD TA 2022, serta isu beredarnya beras oplosan sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait dan akan ditertibkan. 


Acara Sidang pada pagi itu diawali dengan pembacaan Tanggapan DPRD Bali atas Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur tahun 2024, yang dibacakan oleh I Ketut Juliarta, SH.


Dalam tanggapan DPRD, disampaikan bahwa perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil GUbernur Tahun 2024, yang mencakup mengenai tujuan pembentukan dana cadangan, sumber dan besaran pendanaan, penempatan dan penggunaan, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban. Besaran dana cadangan tersebut terhitung mulai TA 2022 sampai dengan TA 2024 sebesar Rp. 250 miliar. “Semoga dengan ditetapkannya Raperda tersebut menjadi Perda, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita semua, sehingga terbentuk pemerintahan yang legitimit, akuntabel dan didukung oleh semua lapisan masyarakat,” tandasnya.[ar/5]

Demikian Tanggapan Dewan Atas Pandangan Gubernur Bali


Denpasar ,Bali Kini -
Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024 merupakan inisiatif DPRD Provinsi Bali dalam rangka perencanaan kebutuhan dana agar tidak terlalu membebani keuangan daerah.


Setelah memperhatikan dengan seksama Pendapat Gubernur Bali berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024, berikut tanggapan masing-masing Fraksi di DPRD Bali.


Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.   


Raperda ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024. 


Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Tujuan Pembentukan Dana Cadangan, Sumber dan Besaran Pendanaan, Penempatan dan Penggunaan, serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.


Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: 1) Dana Alokasi Khusus; 2) Pinjaman daerah; dan 3) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


b. Penyisihan atas penerimaan daerah dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dalam hal Dana Cadangan tersebut di atas tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.


c. Penempatan dan Penggunaan 

1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. 

2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. 

3) Deposito disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah. 

4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito akan menambah jumlah Dana Cadangan. 

5) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi. 

6) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

7) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Lebih lanjut, untuk penajaman substansi pengaturan dan penormaan dalam Raperda Inisiatif Dewan ini, dilakukan juga langkah-langkah  koordinasi dan pembahasan pada rapat-rapat Pansus DPRD Provinsi Bali selanjutnya. Sehingga Raperda ini bisa ditetapkan menjadi Perda. 


"Semoga dengan adanya Perda ini pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita semua,  sehingga terbentuk pemerintahan yang legitimit, akuntabel dan didukung oleh semua lapisan masyarakat," sebut Ketut Juliarta, SH membacakan naskah pandangan Dewan di gedung DPRD Bali, Senin (01/11) Renon, Denpasar.[ar/5]

Senin, 25 Oktober 2021

Berikut Pandangan Umum Dewan Provinsi Bali


BALI KINI ■ Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bali dalam Pengantar Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Berikut pandangan umum yang disampaikan DPRD Bali, Senin 26 Oktober 2021.

Masih ditemukannya kesalahan tata tulis, kekeliruan redaksional sampai dengan hal-hal yang substansial menyangkut rujukan dan muatan serta penormaannya di dalam Raperda tentang PKD ini.

Pada bagian Konsideran Mengingat belum dimuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 54, disebutkan bahwa, Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

"Kami berpandangan mengenai Barang Milik Daerah sudah diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, jadi mohon untuk disinkronkan dan diharmonisasikan lagi di antara keduanya," Made Darma Susila, mewakili Dewan dalam penyampaian Rapar Paripurna di Gedung DPRD Bali.

Kemudian, Pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tujuan disusunnya Perda ini, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru. 

Dewan berpandangan bahwa kata “akuntabel” dan “bertanggung jawab” punya makna yang sama. Merujuk pada Tiga Pilar Tata Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 12 tahun 2019 yakni transparan, akuntabel dan partisipatif.

"Maka kata “bertanggung jawab” semestinya diganti dengan kata “partisipatif” agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam terminologi dengan peraturan di atasnya," imbuhnya.

Pada bagian Batang Tubuh Pasal per Pasal, setelah kami cermati dapat diberikan pandangan sebagai berikut : Pada Pasal 185 ayat (1) dimuat : Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dewan berpandangan Pasal 185 ayat (1) ini mesti disempurnakan lagi, sehingga menjadi.

Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ditetapkan oleh: Gubernur dengan pemberitahuan kepada DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kami berpandangan hal ini sangat penting ditambahkan, agar DPRD Provinsi Bali dapat melaksanakan Fungsi Pengawasan dengan lebih baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP No. 12 tahun 2019 sebagai “Kontrol Internal Pemerintah Daerah”. 

Dengan demikian Pasal 186 ayat (1) yang semula berbunyi : Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Menjadi.

Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1).

Demikian juga pasal-pasal yang menjadi atensi kita bersama dan terutama untuk kepentingan daerah dan seluruh masyarakat Bali, seperti: Tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah; (Pasal 31 ayat (1) ). 

Dimana dalam praktiknya Forum Pendapatan dahulu dihapuskan, yang menyebabkan Dewan tidak dapat berperan optimal dalam mendorong pencapaian PAD.  Tentang Dana Darurat; Tanggap Darurat Bencana; (Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44. Pasal 65).  Tentang Belanja Tak Terduga (Pasal 51 Ayat (1) huruf c; Pasal 52 Ayat (3); (Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3).

Tentang Aset, Pengadaan Aset dan Kapitalisasi Aset; (Pasal 60). Tentang Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bantuan Keuangan; (Pasal 58, Pasal 59. Pasal 63).
Tentang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan atas Hasil Penjualan Kekayaan Daerah; (Pasal 69).

Dalam Pasal 86 ayat (1) Raperda PKD, diatur bahwa : Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (1), kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 87 Raperda PKD, diatur bahwa : Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal dimaksud, maka diharapkan ke depan penyampaian, distribusi materi dan pembahasan agar dilakukan secara lebih tepat waktu. Tentang dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, Tugas Daerah, dan Kualitas Pelayanan Publik; (Pasal 120).

Tentang Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya; (Pasal 187). Kami berpandangan bahwa secara umum hal-hal dimaksud dapat dilakukan lagi penajaman dan pembahasan lebih lanjut, pada pertemuan-pertemuan gabungan antara eksekutif dan legislatif yang telah direncanakan dan dijadwalkan. 

Kalau pun dalam pengaturan dan penormaan dalam batang tubuh pasal per pasal sudah termaktub dan terkunci, namun dalam bagian penjelasan tentu dapat diperjelas lagi, sehingga tidak ada beda tafsir atau bias pemahaman di antara kita semua. 

Sebagai apresiasi terhadap Atlet Bali yang beprestasi dalam PON XX Papua 2021, maka diharapkan agar disiapkan Bonus, dan ke depan disiapkan Dana Cadangan termasuk Perda-nya untuk program yang sifatnya strategis, seperti PON ataupun event lainnya, juga terkait dengan perlindungan kepariwisataan.

Terkait adanya pemberitaan Dana Bansos dari Kementerian Sosial, terima kasih sudah dilakukan klarifikasi. Namun ke depan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, dapat ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih transparan, tidak membingungkan, sehingga sekaligus dapat mengundang partisipasi publik untuk mendukungnya.

Di dalam proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mengutamakan prinsip “Anggaran Mengikuti Program” (money follow program), yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang cukup pada program-program prioritas untuk mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Bali.

Rabu, 13 Oktober 2021

Fraksi Golkar Inginkan Hasil Kinerja Perusahaan Daerah


Denpasar ,Bali Kini  -
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar 2,7 triliun Rupiah lebih, menurun dari dibandingkan total PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 3,176 triliun Rupiah. Terlebih dengan melihat perkembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir potensi PAD stagnan. 


Demikian disampaikan Ketut Suwandi, saat membacakan pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Bali, terhadap Raperda Gubernur Bali, di gedung Dewan Renon waktu lalu. 


"Akondisi stagnan dan cenderung menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah, salah satu terobosan yang harus kita perjuangkan bersama adalah revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," Baca Suwandi.


Beban APBD Bali untuk tahun-tahun yang akan datang cukup berat, karenanya sudah diwajibkan untuk menyiapkan anggaran untuk Pileg dan Pilkada, membayar kewajiban atas pinjaman program Pusat Kebudayaan Bali, dan kewajiban membayar rencana pinjaman jangka pendek pada BPD Bali.


"Sehingga kami berpandangan bahwa perlunya terobosan yang mampu mengatasi stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didukung oleh aspek regulasi yang komprehensif," sebutnya.


Pandemi Covid-19 telah disikapi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan agar daerah melakukan refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. 


Telah ditetapkan pula berbagai kebijakan lainnya baik terhadap aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Satu setengah tahun menghadapi pandemi, Bali mengalami pasang surut angka pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. 


Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2019, pengangguran di Bali hanya 1,57 persen. Sementara pada Februari 2020 turun ke 1,25 persen atau 32,99 ribu orang. Namun, pada Agustus 2020, persentasenya meningkat menjadi 5,63 persen atau sebanyak 144,50 ribu orang yang menganggur. 


Di Februari 2021, angka pengangguran sedikit menurun yaitu 5,42 persen atau turun 0,21 persen poin dari Agustus 2020. Sayangnya, angka pengangguran yang turun tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan pada Maret 2021 yaitu 4,53 persen naik 0,08 persen dari September 2020. "Lalu,  apa selanjutnya yang menjadi strategi Gubernur dalam menangani persoalan ini, mohon penjelasan," tegasnya.


Sebagai upaya pemulihan perekonomian, Fraksi Partai Golkar mendukung dibukanya pariwisata bagi wisatawan mancanegara, namun harus dipersiapkan secara matang dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pembukaan pintu wisatawan mancanegara ini sudah ditunggu sejak lama dan semoga pariwisata Bali bisa pulih, perekonomian kembali normal.


Pemerintah Provinsi Bali memiliki berbagai bidang usaha yang terwadahi dalam Perusahaan Daerah, sampai saat ini kami belum melihat kinerja Perusahaan Daerah yang optimal dan menggembirakan. "Bagaimana perkembangan dan strategi pengembangan Perusahaan Daerah ke depan, mohon penjelasan," ungkapnya.[ar/5]

Fraksi Golkar Prihatin Adanya Dualisme Kepengurusan PHDI




Denpasar ,Bali Kini  -
Adanya dualisme kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di tingkat nasional, menjadi keprihatinan umat Hindu di Indonesia terlebih di Pulau Dewata. Hal ini pula diungkapkan Dewan DPRD Bali dari Fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umumnya saat sidang Paripurna, Senin lalu.


Sebagai lembaga umat Hindu tertinggi, sudah seyogyanya PHDI terdepan dalam memberikan pencerahan yang positif kepada umat Hindu di seluruh Indonesia. 


"Kami mengingatkan kita semua, bahwa saat ini kita masih sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19, terlebih lebih Bali adalah daerah yang terdampak paling besar. Kami menghimbau semua pihak agar mengedepankan keikhlasan dalam membela dan melindungi umat, bukan atas dasar kepentingan sempit kelompok, golongan maupun kekuasaan. Tempatkanlah kepentingan umat di atas kepentingan pribadi," tutur I Ketut Suwandhi, di depan dewan saat Paripurna di DPRD Bali.

Pihak nya juga berkeyakinan manakala melaksanakan swadharma agama maupun swadharma negara, maka kondisi dualisme ini segera bisa diatasi."Mari kita bersama sama untuk eling dan memanjatkan doa agar semua persoalan bisa teratasi dan pandemi ini bisa segera berakhir," tuntasnya.[ar/r5]

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved