.jpg)
Laporan reporter: I Made Arnawa
Denpasar, Bali Kini — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-25 masa persidangan III yang digelar Senin (21/7/2025).
Penyampaian pandangan umum dibacakan oleh I Putu Suryandanu Willyan Richart, SE., M.M., yang menegaskan bahwa perubahan APBD tidak sekadar penyesuaian teknokratis, melainkan refleksi dari dinamika kebijakan fiskal yang harus tetap berorientasi pada keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan pembangunan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula Rp3,58 triliun menjadi Rp4,05 triliun. Namun, mereka meminta kejelasan atas dasar asumsi peningkatan tersebut, mengingat kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Fraksi juga menyoroti penurunan pendapatan transfer sebesar Rp2,04 miliar dan meminta penjelasan terkait dampaknya pada program yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta langkah mitigasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Terkait belanja daerah yang meningkat menjadi Rp7,07 triliun, Fraksi mencatat adanya penurunan signifikan pada belanja modal dan belanja tidak terduga, yang dinilai berpotensi melemahkan ketahanan infrastruktur dan respons terhadap situasi darurat.
Namun demikian, Fraksi memberi apresiasi terhadap kenaikan belanja bagi hasil dari Rp582 miliar menjadi Rp1,01 triliun, sambil mengingatkan pentingnya distribusi yang adil dan transparan antardaerah.
Defisit anggaran sebesar Rp569 miliar yang ditutup melalui SiLPA 2024 dan pinjaman daerah juga menjadi perhatian. Fraksi mendorong prinsip kehati-hatian fiskal dan meminta penjelasan rinci terkait rencana penerimaan pinjaman sebesar Rp347 miliar, termasuk urgensi dan dampaknya terhadap keuangan daerah di masa depan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa perubahan APBD harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelestarian lingkungan Bali, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dengan semangat Trisakti dan nilai-nilai ideologis Bung Karno, mereka menyerukan agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada wong cilik serta menjaga kedaulatan dan jati diri budaya Bali.
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram