Pemkot Denpasar Perkuat Sinergi Desa dan Kelurahan Percepat Penanganan Sampah

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sinergi dengan desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penanganan sampah. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin rapat bersama para perbekel dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewakadarma (GSD) Kota Denpasar, Senin (15/12).

Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah strategis menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember mendatang. Dalam pertemuan tersebut, seluruh sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dibahas secara menyeluruh guna merumuskan langkah-langkah percepatan peningkatan kapasitas pengolahan sampah harian di Kota Denpasar.

Wali Kota Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan sampah, baik melalui penguatan pengelolaan berbasis sumber maupun optimalisasi sarana dan prasarana yang ada. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

“Saat ini Denpasar memiliki 5.940 teba modern dan 12.185 komposter. Jumlah ini terus kami dorong agar bertambah, karena masih belum mencukupi untuk menangani seluruh timbulan sampah. Selain itu, 24 TPS3R yang ada juga perlu terus dioptimalkan,” ujar Jaya Negara.

Ia menambahkan, kendala utama yang dihadapi di lapangan antara lain keterbatasan tenaga kerja dan sarana pendukung. Meskipun desa dan kelurahan mampu mengalokasikan anggaran, minat masyarakat untuk bekerja di sektor persampahan masih relatif rendah. Di samping itu, beberapa TPS3R masih membutuhkan dukungan mesin pengolahan agar kapasitasnya dapat ditingkatkan.

“Berbagai masukan dan kendala ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan solusi terbaik sebelum penutupan TPA Suwung dilaksanakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa secara ideal, penutupan TPA Suwung dilakukan setelah beroperasinya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang diharapkan mampu menangani sisa sampah yang tidak dapat diolah di tingkat desa dan kota.

Dalam kesempatan tersebut, Perbekel Pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah Arwatha, turut menyampaikan kondisi pengelolaan sampah di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa TPS3R Sari Sedana Bung Tomo saat ini hanya didukung dua petugas pengolah, sementara total timbulan sampah mencapai 49,38 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 ton per hari yang dapat diolah di TPS3R, sedangkan sisanya masih harus dibuang ke TPA Suwung.

Menanggapi hal tersebut, Jaya Negara mengajak seluruh perbekel dan lurah untuk terus berkomitmen dan berinovasi dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan lebih optimal.

“Dengan sinergi antara pemerintah kota, desa, dan kelurahan, kami optimistis penanganan sampah di Kota Denpasar dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

Pj. Sekda Eddy Mulya Pimpin Apel Disiplin,

Ingatkan Percepatan Akeselerasi Tuntaskan APBD Tahun 2025. 

Laporan Reporter : Eka 

Denpasar , Bali Kini  - Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya memimpin apel disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Denpasar, pada Senin (15/12) pagi. Apel rutin ini digelar untuk meningkatkan kedisiplinan serta memotivasi para pegawai yang dilaksanakan secara rutin setiap Senin pagi dan diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pj. Sekda Denpasar, Eddy Mulya dalam arahannya menekankan kepada seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja serta pelayanan yang berdasarkan spirit Vasudhaiva Kutumbakam serta Motto Sewakadharma. Pihaknya juga menekankan OPD untuk mempercepat akeselarasi di dalam menyelesaikan dan menuntaskan APBD Tahun 2025. 

"Di bulan Desember ini menjadi akhir dari APBD Tahun 2025, tentunya kita berharapa diselesaikan dengan baik,"ujarnya. 

Lebih lanjut Eddy Mulya juga menyampaikan agar para pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar agar tidak hentinya untuk meningkatkan kualitas diri dan kinerja agar selalu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pihaknya juga mendorong para pegwai untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. 

"Dalam hal ini saya berharap dan mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan semua untuk terus meningkatkan kualitas diri dan melakukan yang terbaik dalam mengemban tugas masing-masing," pungkas Eddy Mulya. 

Bupati Satria Hadiri Pemeriksaan Kesehatan Gratis Para Sulinggih

Laporan Reporter : Ajb Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri Pemeriksaan Kesehatan Gratis Para Sulinggih di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Senin (15/12). Kegiatan yang mengusung tema “Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Klungkung Mahottama” ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RSUD ke-39 Tahun 2025. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis untuk Para Sulinggih yang diselenggarakan ini merupakan wujud bakti dan kepedulian kita terhadap kesehatan para Sulinggih.  Kami menyadari sepenuhnya bahwa kesehatan adalah anugerah terbesar yang harus kita jaga, terutama bagi para Sulinggih yang memiliki peran sentral dalam membimbing umat, memimpin upacara keagamaan dan menjaga kelestarian adat serta budaya Bali yang adiluhung. Kesehatan para Sulinggih merupakan prioritas bagi kita semua.  

“Jadi melalui kegiatan promotive dan preventif ini, kita berharap dapat mendeteksi dini faktor risiko  penyakit dan memberikan intervensi Kesehatan yang diperlukan agar para Sulinggih dapat menjalankan swadharma (kewajiban suci) mereka dengan optimal, tanpa terbebani masalah Kesehatan,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Satria juga menambahkan tujuan utama dari kegiatan ini yakni untuk mendeteksi secara dini potensi risiko penyakit dan memfasilitasi akses pelayanan Kesehatan preventif tanpa membebani biaya. Dengan deteksi dini, diharapkan kondisi Kesehatan dapat terpantau dan ditangani sebelum berlanjut menjadi masalah yang lebih serius. “Melalui kegiatan ini, para Sulinggih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi mengenai kondisi Kesehatan masing-masing, sehingga dapat memberikan manfaat nyata meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan,” harapnya.

Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, dr. I Nengah Winata menyampaikan kegiatan ini digelar untuk memohon doa restu kepada ida sulinggih agar kami lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kedepan mari kita bersama-sama meningkatkan kinerja agar bisa semakin maksimal didalam memberikan pelayanan demi terwujudnya Klungkung Mahottama,” harapnya.

Kado Akhir Tahun, Karateka Jembrana Ni Made Dwi Kartika Aprianti Sabet Dua Medali Perunggu di SEA Games 2025

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini - Prestasi gemilang ditorehkan atlet muda asal Jembrana Ni Made Dwi Kartika Aprianti (Ade), yang berhasil menorehkan mendali perunggu dari dua kategori Female Kumite -61 Kg dan Female Team Kumite Sea Games 2025.

Ini sekaligus menjadi kado akhir tahun bagi masyarakat jembrana, dimana Ade tampil luar biasa diajang olahraga terbesar di Asia Tenggara.

Pelatih I Putu Deddy Mahardika saat dihubungi Via Telpon ( 15/12) , menyampaikan pada pertandingan babak awal, Ade tampil dominan saat menghadapi Poovanesan Madhuri (Malaysia). Melaju ke babak semifinal, Ade harus mengakui keunggulan Butsuwan Maneeevan (Thailand) setelah kalah tipis. Meski gagal melaju ke final, Ade bangkit pada laga perebutan tempat ketiga menunjukkan performa solid dan sukses mengalahkan Lumbao Joan Denise memastikan satu medali perunggu bagi kontingen Indonesia. 

" Ade meraih medali perunggu di nomor Female Kumite -61 Kg. Ade menang atas Poovanesan Madhuri (Malaysia) 14–5, kalah tipis di semifinal dari Butsuwan Maneeevan (Thailand) 6–7, lalu menutup laga perebutan perunggu dengan kemenangan 6–3 atas Lumbao Joan Denise," ujarnya.

Selain turun di nomor Female Kumite -61 Kg, Ade juga memperkuat tim Indonesia pada Kumite Beregu Putri (Female Team Kumite) dan berhasil meraih medali perunggu. Dengan demikian, Ade menutup kejuaraan dengan dua medali perunggu dari kategori Female Kumite -61 Kg dan Female Team Kumite.

"Ade juga bertanding pada nomor Kumite Beregu Putri (Female Team Kumite). Pada babak penyisihan, Indonesia menang atas Filipina. Namun di semifinal, Indonesia harus kalah dari Thailand. Pada laga perebutan medali perunggu, tim Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar," tandasnya.

Mengetahui hal tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa terhadap prestasi gemilang yang ditorehkan Ni Made Dwi Kartika Aprianti (Ade) di kancah internasional.

“Prestasi ini menjadi kado yang sangat luar biasa bagi masyarakat Jembrana. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat kepada Ade.” ungkapnya. 

Drainase Dibenahi, Denpasar Masih Dikepung Banjir

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Hujan lebat seharian yang mengguyur Kota Denpasar menyebabkan banjir di beberapa titik yang rawan banjir. Traoma bencana beberapa bulan lalu membuat warga panik hingga melakukan evakuasi di tengah guyuran hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, IB Joni Ariwibawa mengatakan, terdapat 20 warga yang dievakuasi di kawasan Perum Buana Permai, Padangsambian yang jadi langganan saat banjir. "Ada tujuh KK atau dua puluh orang yang dievakuasi," kata Joni Ariwibawa. 

Mereka semua diungsikan ke tetangga dan keluarga yang tak terdampak. Operator Pusdalops BPBD Kota Denpasar, Putu Darma Putra Setyawan menambahkan, evakuasi dilakukan pada pukul 02.30 Wita. 

"Ketinggian air di daerah tersebut mencapai dada orang dewasa, ada juga bayi, anak-anak dan lansia yang terjebak," ungkapnya. 

Selain itu, air setinggi dada orang dewasa juga terjadi di Jalan Pura Demak, namun di wilayah ini tak ada warga yang sampai dievakuasi. "Termasuk di Jalan Kertapura air juga naik setinggi dada orang dewasa," tuturnya. 

Tak hanya rumah warga yang terendam di perumahan Buana Permai, terdapat sekolah SD 11 Padangsambian yang ikut terendam. Ketinggian air pun memasuki ruangan guru dan kepala sekolah dimana bangunan ini tergolong bangunan lama. 

Sementara itu di Jalan Gunung Atena Denpasar, Banjir parah melanda Perumahan Widuri Permai, Padang Sumbu Kelod, Dirinya menuturkan, sebanyak 27 KK warga di kawasan ini terdampak, selain rumah warga terdapat dua unit villa yang terendam. 

Salah seorang warga setempat menyebut kondisi banjir ini sudah kedua kalinya, saat banjir bandang kemarin ketinggian air hampir sama dengan sekarang. Namun saat ini yang paling parah, dia mengeluhkan drainase yang ada sekarang sempit dan kecil sementara tanah resapan seperti sawah sudah jadi vila disini. 

Sekretaris BPBD Kota Denpasar, Anak Agung Surya Kencana mengatakan, ada dua warga dan sejumlah wisatawan yang dievakuasi dengan menggunakan rubber boat. Wisatawan yang kebanyakan asal Australia ini lebih memilih pindah lokasi menginap yang tempat yang lebih aman.

Perubahan Regulasi Tekan Penerimaan Pajak Reklame, Realisasi Baru 58,93 Persen

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini— Perubahan regulasi pemasangan reklame berdampak signifikan terhadap capaian pajak reklame di Kabupaten Karangasem. Hingga tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengungkapkan rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh perubahan aturan yang semakin membatasi objek pajak reklame.

“Kalau dilihat dari target dan realisasi memang terlihat jauh. Tidak tercapai karena ada perubahan regulasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu perubahan krusial adalah larangan pemasangan iklan rokok di jalan protokol, jalan provinsi, dan kawasan jalan bisnis. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), iklan rokok kini hanya diperbolehkan di jalan kabupaten.

Selain itu, definisi reklame juga diperketat. Identitas properti seperti nama hotel atau usaha yang menempel langsung pada bangunan kini tidak lagi dikategorikan sebagai reklame kena pajak.

“Sekarang itu tidak masuk reklame. Yang menempel di bangunan usaha juga tidak dipungut pajak,” jelasnya.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Saat dilakukan penagihan, banyak pengusaha langsung membongkar materi promosi sehingga tidak ada lagi objek pajak yang bisa ditagih.

“Pengusaha sudah pintar memanfaatkan momen ini. Begitu kita tagih, langsung dibongkar,” katanya.

Meski demikian, pihak BPKAD mengaku tetap berupaya menggali potensi yang masih memungkinkan. 

Sebagai informasi, regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. (Ami)

Konsolidasi Internal, NasDem Karangasem Siapkan Mesin Partai

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karangasem menargetkan peningkatan perolehan suara hingga tiga kali lipat pada Pemilu Legislatif mendatang. Target ambisius ini ditegaskan dalam kegiatan konsolidasi kader yang digelar di Sekretariat NasDem Karangasem, Jalan Untung Surapati, Amlapura, Minggu (14/12/2025).

Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara, menekankan bahwa soliditas internal menjadi kunci utama pencapaian target tersebut. Ia mengapresiasi pertumbuhan NasDem Karangasem yang dinilai tidak lepas dari kerja konsisten pengurus daerah.

“Target kita jelas, semua perolehan suara harus dikalikan tiga. Ini bukan mimpi kalau kebersamaan dan kerja keras terus dijaga,” tegas Senantara.

Senantara juga mengingatkan kader agar tetap fokus membesarkan partai dan tidak terpecah oleh kepentingan lain. Menurutnya, NasDem Bali akhirnya berhasil “pecah telur” setelah satu dekade, dan capaian itu harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, menyebut hasil pemilu sebelumnya menjadi bahan evaluasi serius. Dari lebih 400 ribu pemilih di Karangasem, NasDem baru mampu meraih satu kursi DPRD Provinsi Bali.

“Ke depan, suara harus bertambah agar kursi kita juga bertambah,” ujarnya.

Mas Sumatri menegaskan bahwa kekuatan NasDem terletak pada kerja nyata di tengah masyarakat, khususnya melalui program pendidikan dan kesejahteraan. Program pendidikan NasDem, katanya, telah berjalan di seluruh kecamatan dan akan terus diperkuat sebagai wajah politik partai di Karangasem.

Sekretaris DPD NasDem Karangasem, I Made Juwita, memaparkan perkembangan struktur organisasi partai. Saat ini, NasDem Karangasem telah memiliki delapan DPC dengan total 78 Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).

“NasDem Karangasem kini memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten dan satu kursi di DPRD Provinsi Bali. Kami juga berharap dukungan DPW untuk pembentukan kantor DPD yang lebih representatif,” kata Juwita.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan DPD NasDem Karangasem, I Gusti Made Tusan, mengajak seluruh kader untuk bergerak serempak dan merangkul lingkungan terdekat. Ia optimistis target peningkatan kursi dapat tercapai jika seluruh kader bekerja nyata. “Target kita bukan sekadar bertahan, tapi naik signifikan. Bukan 13 kursi, tapi 17 kursi,” tegasnya.

Konsolidasi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD, DPW, serta perwakilan struktur partai dari tingkat kecamatan hingga desa, sebagai langkah penguatan organisasi dan pemantapan strategi politik NasDem Karangasem ke depan. (Ami)

Paruman Madya MDA Karangasem, Komang Sujana Ditetapkan Pimpin MDA Karangasem Periode 2025–2030

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Paruman Madya Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang digelar di UKM Center pada Jumat (13/12/2025) menetapkan kepengurusan Madya MDA Kabupaten Karangasem untuk periode 2025-2030. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi penetapan prajuru MDA hasil musyawarah mufakat, serta dihadiri perwakilan desa adat dan unsur MDA se-Kabupaten Karangasem. Tokoh penting seperti Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa dan undangan lainnya, serta ditinjau oleh unsur seperti Yowana Karangasem dan lain-lain. 

Dalam paruman tersebut, I Komang Sujana ditetapkan sebagai Ketua atau Bendesa Madya MDA Karangasem menggantikan I Nengah Suarya. Komang Sujana diketahui juga menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Duda, Kecamatan Selat. Penetapan ini menguatkan hasil musyawarah mufakat calon Bendesa Madya MDA Karangasem yang sebelumnya dilaksanakan di Sekretariat MDA Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Jumat (5/12).

Selain Ketua, Paruman Madya juga menetapkan susunan prajuru lainnya. Posisi Petajuh I Bidang Adat dan Budaya dipercayakan kepada I Nyoman Rai dari Desa Adat Subagan. Sementara Petajuh II Bidang Ekonomi dijabat oleh I Nengah Suarya, Desa Adat Dukuh Penaban. Jabatan Penyarikan Madya diamanahkan kepada I Wayan Eka Arjawa, dan Petengen Madya dijabat oleh I Ketut Yasa dari Desa Adat Geriana Kangin.

Meski dalam proses paruman Adat, banyak masukan ataupun perdebatan dari para peserta MDA Madya yang hadir, namun penetapan berjalan dengan lancar hingga akhir. Diharapkan dibentuknya MDA dapat membina, melestarikan, dan melindungi adat-istiadat di Bali yang bersumber dari Agama Hindu dalam membantu pemerintah daerah. Selain itu, untuk mengembangkan kesejahteraan, ketentraman, dan kemandirian masyarakat adat melalui pengelolaan potensi desa dengan mengembangkan BUPDA (badan usaha padruen desa), termasuk dalam menyelesaikan sengketa krama desa adat dengan memberikan pedoman penyelesaian sengketa. 

Sebelumnya, tahapan pencalonan Bendesa Madya MDA Karangasem diawali dengan pendaftaran 13 orang dari 8 kecamatan; saat tes tulis digelar Senin (10/11) empat calon memilih absen, sehingga tes wawancara diikuti 9 calon, Sabtu (15/11), dan hasil tes wawancara meloloskan 5 calon.

Musyawarah mufakat calon Bendesa Madya MDA Karangasem diikuti oleh empat calon dari lima nama yang lolos tahapan seleksi. Incumbent Bendesa Madya MDA Karangasem, I Nengah Suarya, berhalangan hadir karena menghadiri penobatan Wonderful Indonesia Award 2025 di Jakarta. Desa Wisata Dukuh Penaban, yang didampinginya sebagai penasihat, meraih Juara I tingkat nasional dalam ajang tersebut. Dimana Komang Sujana secara bulat ditetapkan untuk memimpin MDA Karangasem. 

Usai penetapan, Komang Sujana menyampaikan bahwa pelantikan secara niskala akan dilaksanakan melalui upacara majaya-jaya di Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, pada Sukra Kliwon Pujut, Jumat (19/12). Setelah itu, kepengurusan baru akan melaksanakan konsolidasi internal.

“Paruman dan penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran MDA dalam membina, melestarikan, dan melindungi adat-istiadat Bali, sekaligus mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa adat melalui pengelolaan potensi desa, termasuk pengembangan BUPDA,” ujar Komang Sujana.

Dengan ditetapkannya kepengurusan baru, MDA Karangasem diharapkan mampu bekerja lebih solid, responsif, dan adaptif dalam menjawab dinamika adat, budaya, serta kebutuhan desa adat di Kabupaten Karangasem ke depan. (Ami)

Dana Punia Rp5,8 Miliar Terkumpul, Tapi Masih Jauh dari Potensi Umat Hindu: BDDN Siap Berbenah Total

Laporan Reporter : Asrinidevy 

Jakarta , Bali Kini  - Ketua Badan Dana Dana Punia Nasional (BDDN), Tri Handoko Seto mengungkapkan bahwa selama tiga tahun berjalan, dana punia yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp5,8 miliar, angka yang dinilai masih sangat jauh dari potensi umat Hindu secara nasional. Hal tersebut disampaikan laporan sekaligus sambutan dalam rapat evaluasi dan refleksi 3 tahun BDDN pasa Jumat (12/12) di Jakarta. “Selama tiga tahun ini kita sudah melaksanakan banyak hal, namun secara angka, dana punia yang terkumpul masih jauh dari ekspektasi,” ujar Seto.

Ia menjelaskan bahwa dana yang terhimpun selama ini telah disalurkan untuk berbagai kebutuhan, dengan porsi terbesar pada sosial kemanusiaan, disusul investasi, dukungan kepada pandita, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Namun, kontribusi untuk penguatan ekonomi umat masih sangat kecil karena belum adanya program yang terstruktur.

Seto menegaskan bahwa BDDN merupakan milik seluruh umat Hindu. “BDDN ini milik umat Hindu yang terwakili oleh seluruh ormas Hindu, karena seluruh pimpinan ormas Hindu menjadi pembina dan pengawas BDDN,” tegasnya.

Hingga kini, BDDN telah terbentuk di 19 provinsi, namun penerimaan dana masih didominasi oleh BDDN pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penggalangan dana di daerah belum berjalan optimal. “Marketing yang berjalan baru di pusat. BDDN provinsi masih relatif kecil, kecuali 1-2 provinsi yang cukup aktif” jelasnya.

“Salah satu faktor rendahnya penghimpunan di daerah adalah komposisi umat Hindu yang mencapai 4,8 juta jiwa, dengan 3,8 juta berada di Bali, justru masih belum bisa menyalurkan dana punia via BDDN, mekipun kita tau bahwa punia di Bali sangat besar terutama utk upacara keagamaan.” sambungnya.

BDDN juga mengapresiasi dukungan Direktorat Bimas Hindu Kementerian Agama melalui sistem QRIS, yang memungkinkan dana punia tercatat secara transparan dan teridentifikasi asalnya.

Ke depan, BDDN akan mengubah strategi dengan menyasar perusahaan, perbankan, ASN, serta mendorong penguatan regulasi. “Dana punia sejatinya bersifat wajib, tetapi narasinya masih lemah. Ini yang perlu kita bangun bersama,” kata Seto, seraya membuka peluang lahirnya regulasi berupa Peraturan Menteri Agama atau surat edaran.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan profesional, termasuk penggajian SDM BDDN agar organisasi berjalan lebih efektif. Skema distribusi pun dirancang adil, di mana 90 persen dana yang masuk akan dikembalikan ke provinsi asaluntuk pengembangan umat, khususnya di sektor ekonomi.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pembina BDDN, Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya menegaskan kembali bahwa BDDN sepenuhnya milik umat Hindu dan membutuhkan kesadaran kolektif. Ia mengingatkan nilai Panca Sradha dan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai fondasi hidup beragama yang benar. “Kita perlu membiasakan punia sejak dini, bahkan kepada anak-anak saat sembahyang di pura,” ujarnya, seraya mengingatkan agar dana BDDN tidak berasal dari sumber yang melanggar hukum.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI, I Nengah Duija, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan BDDN, khususnya melalui ASN Kemenag. “Dana punia bukan pajak, tapi kewajiban. Kami akan mulai serius menggarap ASN Kemenag terlebih dahulu agar berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 9.000 guru agama PNS, belum termasuk PPPK. Jika setiap ASN menyumbang Rp10.000 per bulan, dampaknya dinilai sangat signifikan.

Dirjen juga menyoroti besarnya dana punia yang beredar di pura-pura, khususnya saat pujawali. Dengan lebih dari 11.000 pura di Indonesia, jika setiap pura menyisihkan Rp50 juta ke BDDN, potensi dana bisa mencapai Rp50 miliar. “Dana ini seharusnya difokuskan pada pengembangan SDM. Jika SDM kuat, umat Hindu tidak akan kalah dalam perkembangan,” tegasnya.

Ia mendorong agar bantuan ritual dievaluasi dan dipersempit, sementara pengembangan manusia menjadi prioritas utama. Dirjen juga mengusulkan model pengembangan vidyalaya dan ashram yang terintegrasi dengan dukungan negara.

Walikota Jaya Negara Dampingi Kunjungan Menkum, Supratman di Posbankum Desa Dauh Puri Kaja

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali, Wayan Koster saat mendampingi kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (12/12).

Komitmen Berikan Kemudahan Masyarakat Dapatkan Bantuan Hukum. 

Laporan Reporter : Agus 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (12/12). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di desa tersebut. Hal ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk memastikan perluasan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Tampak mendampingi Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Kakanwil Kemenkum Wilayah Bali, Eem Nurmanah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Komang Lestari Kusuma Dewi, Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta, serta Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta. 

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Posbankum merupakan salah satu program andalan Kementerian Hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui Posbankum ini, kita ingin memastikan bahwa hukum hadir bukan hanya untuk mereka yang tahu, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata negara hadir memberikan keadilan bagi semua,” ujar Supratman.

Ia menekankan bahwa Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsultasi hukum, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dari tingkat bawah. Supratman mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur kelurahan, serta Pemberi Bantuan Hukum mitra Kementerian Hukum yang telah menjaga keberlanjutan layanan Posbankum.

"Tujuan utama kita adalah memberi rasa keadilan, sebagaimana yang selalu diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik diluncurkannya Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan berbagai inovasi Pemerintah Kota Denpasar di bidang hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Jaya Negara menjelaskan bahwa Posbankum ini akan melengkapi layanan hukum di Kota Denpasar. Seperti halnya Bale Kerta Adhyaksa, Restorative Justice serta inovasi lainya untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Denpasar. 

"Tentunya kami sangat menyambut baik diluncurkannya Pusbankum, kami berharap layanan ini dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan bantuan hukum," ujarnya. 

Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta berharap Posbankum ini dapat berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga pelayanan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat dapat terus dilaksanakan. 

"Ini menjadi tugas kami di Desa Dauh Puri Kaja, dan kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada di masyarakat," ujar Sucipta.