-->

Sabtu, 14 November 2026

Tumpek Landep, PDI Perjuangan Karangasem Gelar Aksi Bersih Sampah Serentak di Delapan Kecamatan


Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Memperingati Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN), DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karangasem menggelar aksi bersih sampah serentak di delapan kecamatan, Sabtu (14/11). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep ini melibatkan pengurus partai mulai dari tingkat PAC hingga anak ranting, serta desa adat dan kader lainnya.

Aksi bersih sampah dilaksanakan di sejumlah titik di masing-masing kecamatan. Di antaranya, PAC Karangasem menggelar kegiatan di depan Pura Puseh Padangkerta dan Jalan Veteran Amlapura. PAC Bebandem di Pura Puseh Sibetan, PAC Abang di depan Pasar Mangsul, serta PAC Kubu di Pantai Sukadana.

Sementara PAC Sidemen melaksanakan aksi di Lapangan Mamed dan sekitar Pasar Sidemen. PAC Rendang di kawasan Pasar Rendang, PAC Selat di bantaran Sungai Beji Solas, serta PAC Manggis di Lapangan Desa Ulakan hingga Pantai Ulakan dan sekitarnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem, I Gede Dana, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional yang sebelumnya telah diisi dengan sejumlah program kepedulian lingkungan.

Menurutnya, rangkaian PPSN diawali dengan pembuatan tebe modern oleh kader bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karangasem dan DPRD Provinsi Bali. Tebe modern diharapkan menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya di lingkungan rumah tangga.

Selain itu, PDI Perjuangan Karangasem juga menggelar Training of Trainers (TOT) pembuatan biodekomposer yang melibatkan perempuan penggerak akar rumput dari masing-masing PAC.

Gede Dana menyebutkan, berbagai kegiatan tersebut merupakan langkah nyata partai dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus menjalankan amanat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan melalui gerakan Merawat Pertiwi.

Dalam pelaksanaan aksi bersih sampah, sampah yang terkumpul terlebih dahulu dipilah berdasarkan jenisnya, yakni organik dan nonorganik. Selanjutnya, sampah ditimbang di lokasi TPS3R masing-masing yang menjadi tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan. (Ami)

Kamis, 12 November 2026

Oknum PNS Puskesmas di Karangasem Diduga Cabuli Sepupu 62 Kali Sejak Usia 9 Tahun, Istri Disebut Sudah Tahu Sejak 2023


Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Kasus dugaan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga mengguncang Kabupaten Karangasem. Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di salah satu puskesmas di Karangasem, berinisial IKEP, diduga berulang kali menyetubuhi sepupu perempuannya sendiri hingga mencapai 62 kali. Mirisnya, dugaan perbuatan tersebut disebut telah berlangsung sejak korban masih berusia 9 tahun.

Pelaku yang kini berusia sekitar 40-an tahun atau telah memasuki usia kepala empat itu diketahui sudah beristri. Ironisnya, sang istri disebut telah mengetahui persoalan tersebut sejak 2023, ketika kedua belah pihak keluarga sempat melakukan mediasi secara internal. Namun, meski persoalan tersebut telah diketahui, tidak ada langkah pelaporan ke pihak kepolisian hingga akhirnya korban sendiri memberanikan diri menempuh jalur hukum.

Berdasarkan data pres rilis Polres Karangasem, Rabu (11/11/2026), korban yang kini telah berusia 26 tahun akhirnya melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke kepolisian pada Agustus 2026 lalu.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan korban. Mulai dari memberikan iming-iming uang, tekanan, hingga ancaman akan melaporkan korban apabila menolak ajakannya.

Dugaan perbuatan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun dengan total persetubuhan yang disebut mencapai 62 kali. Bahkan, pelaku dikabarkan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap korban setiap bulannya.

“Persoalan ini sebenarnya sempat diketahui keluarga pada tahun 2023. Saat itu, kedua belah pihak sempat melakukan mediasi secara internal keluarga. Perkara tersebut awalnya tidak dibawa ke ranah hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ternyata pelaku tidak berhenti di sana,” ungkap Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika didampingi Kasat Reskrim Rifki Abdilah.

Kendati telah dimediasi, dugaan tekanan dan ancaman terhadap korban disebut masih terus berlanjut. Bahkan, pelaku diduga mengancam akan menyebarkan video maupun foto perbuatan asusila tersebut apabila korban nekat melaporkan kasus ini ke polisi.

Merasa tidak tahan dengan tekanan yang terus dialaminya, korban akhirnya memilih mengakhiri persoalan yang selama bertahun-tahun membelenggunya dengan menempuh jalur hukum.

Berkaca dari kasus tersebut, Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika mengimbau masyarakat agar tidak takut ataupun ragu melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat mendatangi kantor polisi terdekat maupun memanfaatkan layanan Call Center 110 Polri yang dapat diakses secara gratis.

Saat ini, IKEP telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Rutan Polres Karangasem untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (Ami)

Rabu, 11 November 2026

Kolaborasi MDPI dan PELNI di Desa Kubu: Belajar Mengelola Keuangan melalui Si Keong Nelayan dan Memperkuat Legalitas Kapal


Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Keluarga nelayan di Desa Kubu, Karangasem, Bali, belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, serta mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian penghasilan dari melaut.

Penghasilan nelayan tidak selalu datang dengan jumlah yang sama setiap hari atau setiap musim. Hasil tangkapan dapat berubah karena kondisi cuaca dan ketersediaan ikan, sementara biaya operasional melaut serta kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Ketika jaring rusak atau mesin perahu membutuhkan perbaikan, keluarga nelayan juga perlu memikirkan sumber dana untuk menutup pengeluaran yang tidak direncanakan.

Dalam kondisi tersebut, mengelola keuangan keluarga bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diperoleh, tetapi juga bagaimana uang digunakan, kebutuhan mana yang perlu didahulukan, dan bagaimana menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendatang.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keuangan “Si Keong™ Nelayan” pada 12–13 Oktober 2026 di Balai Sekretariat Pokmaswas Bayu Segara, Desa Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Kegiatan ini didukung melalui proyek CSR PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) dan melibatkan keluarga nelayan dari empat kelompok usaha bersama (KUB).

Belajar Mengelola Uang melalui Permainan

Alih-alih hanya menerima materi secara teori, para keluarga nelayan diajak belajar melalui permainan papan “Si Keong™ Nelayan”, singkatan dari Simulasi Kelola Oeang Nelayan. Media pembelajaran yang dikembangkan MDPI ini dirancang agar peserta dapat mempraktikkan pengambilan keputusan keuangan melalui situasi yang dekat dengan kehidupan keluarga nelayan.

Dalam permainan, peserta menjalani simulasi satu siklus keuangan bulanan. Mereka bergerak melalui berbagai kotak situasi, mulai dari melaut, usaha, kegiatan sosial, transaksi, hingga akhir bulan. Setiap keputusan yang melibatkan uang harus dicatat dalam Buku Kas Rumah Tangga.

Pemasukan dan pengeluaran yang dicatat mencakup modal dan biaya operasional melaut, bahan bakar, perbaikan alat tangkap, belanja rumah tangga, kebutuhan anak, kegiatan sosial, transaksi usaha, hingga tabungan.

Melalui simulasi tersebut, peserta dihadapkan pada beragam situasi. Cuaca buruk dapat membuat kegiatan melaut perlu dipertimbangkan kembali. Kerusakan jaring atau mesin menuntut pengeluaran tambahan, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Peserta juga dihadapkan pada pilihan untuk menyimpan uang, memenuhi kebutuhan mendesak, atau mempertimbangkan peluang usaha lain.

Situasi-situasi ini menjadi ruang untuk melihat bagaimana satu keputusan dapat memengaruhi kondisi keuangan keluarga hingga akhir bulan.

Gede, salah satu nelayan, baru menyadari pentingnya mencatat berbagai pengeluaran sehari-hari setelah merasakan langsung permainan Si Keong™ bersama istrinya.

“ Ternyata perlu ada pos-pos pengeluaran supaya kita bisa melihat kembali seberapa banyak pengeluaran dan mana saja yang dirasa perlu. Saya kira ini dulunya tidak terlalu penting,” ungkap Gede.

Mencatat Keuangan, Mengenali Kebutuhan

Salah satu bagian penting dalam pelatihan ini adalah pencatatan transaksi. Setiap kali menerima pemasukan atau mengeluarkan uang dalam permainan, peserta perlu menuliskannya di buku kas dan memeriksa kembali saldo yang tersisa.

Proses ini sekaligus menjadi tantangan bagi sejumlah peserta. Beberapa di antaranya masih membutuhkan pendampingan untuk mengisi tabel pencatatan dan memastikan jumlah uang tunai sesuai dengan catatan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebiasaan mencatat keuangan perlu dibangun melalui latihan yang sederhana dan berulang.

Setelah bermain, fasilitator mengajak peserta merefleksikan keputusan yang diambil dan menghubungkannya dengan kondisi keuangan keluarga sehari-hari. Diskusi mencakup biaya melaut, kebutuhan rumah tangga, pengeluaran sosial dan adat, tabungan, serta pilihan pendapatan tambahan.

Bagi keluarga nelayan, kebutuhan keuangan tidak berhenti pada belanja sehari-hari. Pengeluaran untuk kegiatan sosial dan adat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Karena itu, pembahasan diarahkan untuk membantu peserta memahami aliran uang masuk dan keluar, serta menentukan prioritas sesuai kondisi keluarga, bukan sekadar mengurangi pengeluaran tanpa mempertimbangkan konteksnya.

Peserta juga diajak untuk saling mengingatkan saat mencatat transaksi dan mengambil keputusan keuangan bersama pasangan. Dengan memahami pemasukan dan pengeluaran secara lebih jelas, keluarga diharapkan dapat memiliki dasar yang lebih baik untuk merencanakan kebutuhan bulanan mereka.

Kadek, salah seorang istri nelayan sekaligus peserta permainan Si Keong™ Nelayan, menyampaikan kesadarannya mengenai besarnya pengeluaran bulanan, salah satunya untuk keperluan adat.

“Saya menyadari kalau pengeluaran kami cukup besar setiap bulan, apalagi untuk kegiatan sosial dan agama yang setiap waktu pasti dikeluarkan,” kata Kadek saat refleksi setelah permainan.

Menyiapkan Diri Menghadapi Musim Paceklik

Ketidakpastian hasil tangkapan menjadi salah satu alasan pentingnya perencanaan keuangan bagi keluarga nelayan. Ketika hasil melaut menurun, pengeluaran rutin tetap perlu dipenuhi. Pada saat yang sama, kerusakan perahu atau alat tangkap dapat menambah beban pengeluaran.

Dalam sesi refleksi, peserta dan fasilitator membahas kemungkinan menyisihkan sebagian pendapatan saat hasil tangkapan sedang baik sebagai persiapan menghadapi masa paceklik atau kebutuhan mendadak. Salah satu saran yang muncul dalam diskusi adalah menyisihkan setidaknya 10 persen pendapatan pada musim tangkapan yang baik. Angka ini merupakan anjuran yang dibahas selama kegiatan, bukan ukuran bahwa seluruh peserta telah menerapkannya.

Diskusi juga menyinggung pilihan sumber pendapatan tambahan, seperti usaha olahan ikan, usaha kecil, atau pengembangan kegiatan melalui kelompok dan koperasi. Namun, pilihan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan modal, waktu yang dimiliki keluarga, risiko usaha, dan kepastian pasar.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak menawarkan satu jawaban yang sama bagi setiap keluarga. Kebutuhan dan pilihan masing-masing keluarga dapat berbeda. Pencatatan yang lebih teratur diharapkan membantu mereka memahami kondisi keuangannya sebelum mengambil keputusan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ni Wayan Juliati, salah satu Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditugaskan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali.

“Penghasilan nelayan tidak tetap, sehingga penting bagi keluarga nelayan untuk mengelola keuangan, memisahkan uang kebutuhan sehari-hari, dan menyiapkan dana darurat saat tidak melaut. Melalui pelatihan Si Keong™, pengelolaan keuangan menjadi lebih sederhana dan menyenangkan, sehingga saya berharap manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak keluarga nelayan,” kata Juliati.

Kolaborasi untuk Memperkuat Kapasitas Keluarga Nelayan

Pelatihan di Desa Kubu melibatkan empat kelompok nelayan, yaitu KUB Mina Bahari Telaga Mas dan KUB Segara Indah Pertiwi pada 12 Oktober, serta KUB Mina Bahari Cabol dan KUB Segara Madu Jati Rahayu pada 13 Oktober 2026. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Karangasem, penyuluh perikanan, serta mitra yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Keterlibatan para pihak menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat pesisir melalui pembelajaran yang dekat dengan kebutuhan mereka. Bagi MDPI, literasi keuangan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan penghidupan nelayan skala kecil, berdampingan dengan penguatan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Langkah Awal Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Terencana

Evaluasi melalui prates dan pascates menunjukkan bahwa skor peserta meningkat sebesar 7 persen. Dari 42 peserta yang tercatat dalam evaluasi, sebanyak 27 peserta memiliki data prates dan pascates yang dapat dibandingkan. Dari jumlah tersebut, 16 peserta mengalami peningkatan skor, dua peserta memperoleh skor yang sama, dan sembilan peserta mengalami penurunan.

Hasil ini memberikan gambaran awal tentang perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Namun, hasil tes belum dapat memastikan bahwa pembelajaran telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Perlu ada tindak lanjut untuk melihat apakah kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun prioritas, serta menyisihkan tabungan dapat terus dilakukan setelah kegiatan selesai.

Melalui “Si Keong™ Nelayan”, MDPI berharap keluarga nelayan memiliki ruang untuk belajar, mencoba, dan merefleksikan keputusan keuangan mereka. Kebiasaan sederhana seperti mencatat setiap transaksi dan memeriksa saldo dapat menjadi langkah awal untuk memahami kondisi keuangan keluarga dengan lebih baik.

Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang lebih terencana bukan hanya soal menyimpan uang, tetapi juga membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan, menghadapi risiko, dan mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan kondisi mereka.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung keluarga nelayan yang lebih tangguh serta penghidupan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Kolaborasi Berlanjut melalui Penguatan Legalitas Kapal Nelayan

Selain pelatihan literasi keuangan, kolaborasi antara MDPI dan PELNI juga diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Legalitas dan Pengukuran Kapal Skala Kecil yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Desa Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai.

Melalui kegiatan tersebut, MDPI bersama DKP Provinsi Bali dan ahli ukur KSOP Kelas IV Padangbai mendukung proses pendataan dan pengukuran 66 kapal nelayan skala kecil sebagai bagian dari upaya membantu nelayan memenuhi persyaratan legalitas kapal, termasuk pendaftaran untuk memperoleh dokumen Pas Kecil dan e-BKP.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan perikanan yang lebih terorganisasi, terdata, dan terlaporkan, sekaligus memperkuat akses nelayan terhadap perlindungan dan layanan yang berkaitan dengan legalitas usaha perikanan.(Ami)

Sabtu, 24 Oktober 2026

Dorong Kreativitas, Perkuat Karakter, dan Lestarikan Budaya Bangsa Sejak Dini.

Ket foto : Bunda Literasi Denpasar Ajak Anak Tanamkan Cinta Tanah Air Lewat Literasi Kebangsaan.

Denpasar, Bali Kini - Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, bersama Ketua Harian Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, membuka Kegiatan Literasi Kebangsaan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026 di kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar, Minggu (25/10).
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini sekaligus memperkuat budaya literasi, mengembangkan kreativitas, dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia.

Turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, I Wayan Yusswara, Camat Denpasar Timur, Ida Bagus Agung Upawana Manuaba, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, mengatakan bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana memperluas wawasan, membangun karakter, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan.

Menurutnya, budaya literasi berperan penting dalam membentuk generasi penerus yang berpengetahuan, kreatif, berkarakter, serta mampu memahami dan menghargai keberagaman budaya bangsa.

“Melalui kegiatan Literasi Kebangsaan ini, kami berharap nilai-nilai kebangsaan dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kreativitas, keberanian, serta rasa cinta terhadap budaya dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sagung Antari berharap kegiatan literasi juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi diri, mengekspresikan gagasan, serta membiasakan diri membaca, menulis, dan bercerita sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi masa depan.

Sementara itu, Camat Denpasar Timur, Ida Bagus Agung Upawana Manuaba, mengatakan kegiatan Literasi Kebangsaan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda melalui aktivitas yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan. 

Upaya tersebut menurut Upawana juga sejalan dengan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan yang dilakukan Kesbangpol Kota Denpasar. Beragam kegiatan digelar untuk melibatkan anak-anak dan masyarakat secara aktif. Di antaranya, lomba mewarnai bertema tokoh perjuangan bangsa yang diikuti sekitar 50 peserta, lomba mendongeng bertema cinta tanah air, serta pelatihan daur ulang sampah bagi ibu-ibu PKK.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan kecintaan terhadap tanah air kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Lewat lomba mewarnai tokoh perjuangan bangsa, anak-anak dapat mengenal sosok-sosok yang berjasa bagi Indonesia. Sementara melalui lomba mendongeng, kami ingin mengembangkan kreativitas dan keberanian anak-anak dalam menyusun serta membawakan cerita bertema cinta tanah air,” ungkapnya.

Upawana menambahkan, pelatihan daur ulang sampah bagi ibu-ibu PKK juga menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
Ditambahkannya, kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Dimana, penguatan wawasan kebangsaan dan budaya literasi membutuhkan keterlibatan bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, pendidik, dan organisasi kemasyarakatan.
Karena itu, kegiatan ini melibatkan TP PKK, IGTKI, K3S, para guru, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, serta unsur terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, keluarga, dan masyarakat secara luas.

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar ke depannya kegiatan dapat diselenggarakan dengan lebih baik. Harapan kami, melalui kegiatan ini, kecintaan terhadap tanah air semakin tumbuh, kreativitas anak-anak semakin berkembang, dan budaya literasi semakin kuat di masyarakat,” tambahnya.

Melalui Kegiatan Literasi Kebangsaan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026, Pemerintah Kota Denpasar mendorong penguatan karakter generasi muda melalui literasi, pengenalan sejarah perjuangan bangsa, pelestarian budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sinergi antara pemerintah, keluarga, pendidik, dan masyarakat diharapkan mampu membentuk generasi yang kreatif, berwawasan luas, serta bangga terhadap bangsa Indonesia.

Pada hari yang sama, Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, bersama Ketua Harian Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, turut meninjau berbagai perlombaan dalam rangkaian Festival Seni dan Budaya Tahun 2026 Kelurahan Sumerta. Kegiatan tersebut berlangsung di sisi timur panggung Arda Candra, kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar. (Ayu).

Rabu, 21 Oktober 2026

Tingkatkan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, KPU Karangasem Kukuhkan Puluhan SPD dan GPD


Karangasem, Bali Kini - KPU Kabupaten Karangasem hari ini (red) Rabu (21/10/2026) pagi akan mengukuhkan 56 orang Siswa Peduli Demokrasi (SPD) dan 28 orang sebagai Guru Penegak Demokrasi (GDP) di kantor SKB Karangasem. Pengukuhan SPD dan GPD ini sebagai persiapan awal pendidikan pemilih dalam menatap Pemilu Nasional tahun 2029 nanti. "Pengukuhan SPD dan GPD ini dalam rangka meningkatkan pendidikan pemilih berkelanjutan, dan membangun budaya demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah. Sehingga budaya demokrasi semakin tumbuh di lingkungan sekolah," ucap Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Karangasem, I Kadek Sukara, Selasa (20/10). 

Menurut Sukara yang juga mantan pengurus Perbakin Bali itu, melalui program SPD dan GPD diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai - nilai demokrasi, kepemiluan, partisipasi politik, anti hoaks, serta penguatan karakter warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kata Sukara mantan BPD Desa Nawa Kerti itu, peserta untuk SPD yang kita ambil mereka yang masih duduk di SMA/SMK se Kabupaten Karangasem. Kuota 2 orang per sekolah, yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 laki - laki. Mereka yang masuk SPD didominasi siswa kelas X, sehingga menuju pemilu berikutnya mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk demokrasi di Karangasem khususnya pemilih pemula. 

Harapannya mereka dapat meningkatkan pemahaman pemilih pemula, menciptakan agen perubahan demokrasi di sekolah, membantu KPU dalam sosialisasi pendidikan pemilih dan menumbuhkan kepemimpinan generasi muda yang demokratis. "Makanya setelah dikukuhkan, kita langsung bekali dengan bimtek," tegas Sukara. Syarat siswa bisa masuk program SPD, kata Sukara selain siswa aktif di sekolahnya, mereka juga mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, tidak pernah terlibat disiplin pelanggaran berat, bersedia mengikuti kegiatan selama masa penugasan. 

Sukara yang juga mantan pengurus PSSI Bali, persyaratan kompetensi lainnya yakni memiliki wawasan demokrasi (Memiliki pengetahuan dasar tentang pancasila, UUD 1945, demokrasi dan kepemiluan). Berikutnya memiliki pola pikir terbuka terhadap keberagaman pendapat. Kompetensi lainnya yakni public speaking (mampu berbicara didepan umum, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan percaya diri dalam menyampaikan informasi). Syarat lainnya aktif di organisasi dan kepemimpinan. Contoh aktif di OSIS, MPK, Pramuka, PMR, KIR, organisasi keagamaan dan ekstrakurikuler lainnya. 

Ditambahkan mereka juga paham tentang literasi digital, memiliki integritas , jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. "Salah satu kegiatan kedepannya akan kita ajak membuat konten edukasi pendidikan pemilih secara sederhana, sehingga sosialisasi mereka dengan teman sebaya akan lebih mengena," tutur Sukara. Disebutkan Sukara mengenai GPD, tentu kuota 1 orang di tiap sekolah. GPD ini kedepannya akan menguatkan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Menjadi penghubung program KPU dengan satuan pendidikan. 
Mengintegrasikan nilai demokrasi dalam pembelajaran. GPD juga diharapkan menjadi 
koordinator pendidikan pemilih di sekolah, 
Membina SPD, dan menyelenggarakan kegiatan demokrasi sekolah. "Semoga bisa berjalan dengan baik, SPD dan GPD juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif," harapnya. (Ami/rls)

Senin, 19 Oktober 2026

Jaga Kesucian Besakih dari Ancaman Narkotika, BNNK Karangasem Gandeng Badan Pengelola Kawasan Suci

Sebanyak 16 Pegawai Jalani Tes Urine, Seluruhnya Negatif

Karangasem, Bali Kini  — Upaya menjaga kawasan suci Pura Agung Besakih tidak hanya berkaitan dengan kelestarian tradisi dan kesakralan tempat ibadah, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban, serta kualitas sumber daya manusia yang bertugas di dalamnya. Untuk memperkuat upaya tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Komitmen bersama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Sekretariat Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urine terhadap 16 orang, mulai dari kepala badan hingga petugas keamanan.

Hasil pemeriksaan menggunakan alat tes urine tujuh parameter menunjukkan seluruh sampel negatif narkotika.

Kepala BNNK Karangasem, Alvin Andrew Dias, S.H., menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki arti strategis karena Pura Agung Besakih merupakan pusat kegiatan keagamaan umat Hindu sekaligus salah satu kawasan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan pariwisata Bali.

“Pura Agung Besakih memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Selain sebagai tempat suci umat Hindu, kawasan ini juga menjadi pusat kunjungan dari berbagai daerah. Oleh karena itu, menjaga kawasan Besakih agar tetap aman, tertib, nyaman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab yang memiliki nilai strategis,” ujar Alvin.

Menurutnya, upaya pencegahan narkotika perlu dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi, deteksi dini, serta keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pengelola lingkungan kerja.

Melalui PKS tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah langkah konkret. Pertama, penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada pegawai, petugas, relawan, serta unsur terkait. Kedua, mendorong pembentukan relawan antinarkotika sebagai penggerak pencegahan di lingkungan kawasan suci.

Selanjutnya, kerja sama juga mencakup pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine secara berkala dan terkoordinasi sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan, disertai program preventif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Kepala Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, I Gusti Lanang Muliarta, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dimulai dari lingkungan internal pengelola, termasuk memberikan perhatian terhadap keluarga para pegawai.

“Tujuan kami bekerja sama dengan BNN adalah untuk melakukan pencegahan, khususnya di kalangan staf pengelola, termasuk keluarganya. Kami berharap melalui PKS dan pelaksanaan tes urine ini, penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sehingga tidak terjadi di lingkungan badan pengelola maupun keluarga pegawai,” ungkapnya.

Ia menambahkan, lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh pegawai. Komitmen tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi lingkungan kerja lainnya dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, produktivitas, dan pencegahan narkotika.

Terkait penanganan apabila ditemukan pegawai yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, pihak pengelola menyatakan telah menyiapkan mekanisme penegakan disiplin, mulai dari pemberian peringatan hingga sanksi terberat berupa pemecatan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen maupun pelaksanaan tes urine semata. Lebih dari itu, kolaborasi BNNK Karangasem dan Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih diharapkan berkembang menjadi gerakan pencegahan yang berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh unsur pengelola dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, upaya menjaga kawasan suci Besakih dapat berjalan seiring dengan pembangunan lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (Ami)

Kamis, 15 Oktober 2026

Kelangkaan BBM, Siswa SLB Negeri 1 Karangasem Belajar dari Rumah


Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, BALIKINI– Dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali turut memengaruhi aktivitas pendidikan. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran daring, termasuk SLB Negeri 1 Karangasem, sebagai upaya mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem.

Kebijakan tersebut berlaku pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Selama periode tersebut, siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA diarahkan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.

Khusus di SLB Negeri 1 Karangasem, sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa yang memiliki beragam kondisi disabilitas. Alih-alih menerapkan pembelajaran daring secara penuh, pihak sekolah memberikan tugas tambahan yang dapat dikerjakan siswa bersama keluarga di rumah.

“Materi yang diberikan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti penerapan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, membiasakan diri mengucapkan salam, serta mengenal dan menghafal nama-nama benda di lingkungan sekitar,” tandas I Wayan Muliarta, Guru Bahasa Bali SLB N 1 Karangasem.

Pemberian tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ketunaan setiap siswa agar proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal meskipun kegiatan belajar tatap muka sementara ditiadakan.

Hasil pembelajaran siswa selanjutnya diunggah ke Google Drive yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, guru tetap dapat memantau aktivitas belajar siswa selama masa pembelajaran dari rumah.

Kebijakan meliburkan siswa dari kegiatan belajar tatap muka ini diharapkan dapat membantu mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem dapat berangsur terurai.

Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi di tengah kondisi kelangkaan BBM yang terjadi di Bali. (Ami)

Senin, 12 Oktober 2026

Sistem Tidak Naik Kelas Bakal Kembali Diberlakukan

Denpasar , Bali Kini  - Sistem pendidikan lama agaknya kembali bakal diterapkan untuk jenjang sekolah selama 12 tahun dari tingkat SD - SMA. Penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas atau tinggal kelas diwacanakam akan dimulai untuk tahun ajaran 2027 dan saat ini sedang digodok Dinas Pendidikan untuk mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. 

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menyatakan masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Kepala Disdikpora Kota Denpasar, AA Gde Wiratama, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menindaklanjuti wacana tersebut lantaran belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen). “Kita tunggu suratnya dari Kemdikdasmen, baru kita tindak lanjuti,” ujar Wiratama.
Sembari menunggu keputusan pemerintah pusat, Disdikpora Denpasar tetap mendorong sekolah dan para guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 
Upaya tersebut dilakukan agar setiap siswa memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurutnya, penguatan proses pembelajaran menjadi hal penting untuk memastikan siswa mampu mengikuti materi pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pemerintah Kaji Kebijakan Tinggal Kelas
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemdikdasmen tengah mengkaji wacana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Wacana ini mencuat setelah adanya rekomendasi Dewan Pendidikan untuk mengatasi fenomena Rajin Malas Sama Saja (RMS).
Fenomena RMS merujuk pada kondisi ketika siswa yang rajin belajar maupun siswa yang kurang menunjukkan upaya belajar tetap memperoleh perlakuan yang sama dalam kenaikan kelas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi motivasi belajar serta mengurangi dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.
Melalui wacana kebijakan ini, pemerintah berupaya mendorong budaya belajar yang lebih serius dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah penguasaan kemampuan dasar, terutama literasi dan numerasi, sebelum siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.
Meski demikian, rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih memerlukan kajian akademik serta masukan dari para pakar pendidikan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan kebijakan dan mekanisme penerapannya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebelumnya menegaskan bahwa apabila kebijakan tinggal kelas diterapkan, tujuannya bukan untuk menghukum siswa yang belum mencapai standar kompetensi.
Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan khusus. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui program remedial, penguatan pembelajaran, serta koordinasi yang lebih intensif antara pihak sekolah dan orang tua.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan tinggal kelas diharapkan tidak semata-mata berfokus pada keputusan menaikkan atau mengulang kelas. Hal yang lebih utama ialah memastikan setiap siswa benar-benar memahami materi pembelajaran dan memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk mengikuti proses pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Bagi pemerintah daerah, termasuk Disdikpora Kota Denpasar, tindak lanjut terhadap wacana ini masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat. Hingga keputusan ditetapkan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa tetap menjadi perhatian utama sekolah.(Jro)
© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved